LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA .
"IL>
14~5.
Indek . r....................................
Tanggal Masuk
•
Kode
:
~~;~t{~l?u
.
..
·
~ts~· rQA~ f-TP--tAJ ~~ . · . ·..· ················· ...................~!: l::".~ .
Hall lsi Ringkas
· .(... ············~···~\·r-:o···..H~·r
··i¥··PG;ii··iOii7··....
3·····~'(r~·.·r;(·····
.£~~.f.i.;;:;e;j~tJl!:j
Tgl./Nomor Surat Asa I
..·················
· .f··l·········
Instruksi I Informasi :
.
Diteruskan I Kepada : 1. Sekretaris
o
2. Kabid Media Massa
-
~
p'llP-itks -{- fl~
-rt.... j/
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada : * Coret yang tidak perlu
.
Kabid Informasi Publik
4. Kabid S!M 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
~. \l-i'~~
~~I2.
00
ijJ
ta <'
LEMBAR DISPOSISII CATATAN
ASISTEN PEMERINTAHAN
Tanggal Masuk .............................. . 27-03-2012
.Biro Hukum
Indek
9 .:----
Kode
Hal / isi Ringkas
.Inf.Qr.m8.si.. ~~:r.d.a .. R'rRW 2'03'O
.
Tanggal/Nomor Surat
....2.7... Mi'!:+.~:t 2QJ~ ~.o.._.49.3./.":':0.75.~.f?J
.
As a I
.....................................Temb
. DISPOSISI
DITUJUKAN KEPADA t.
Biro Tata Pemerintaban
I
Perhatikan disposisi pimpinan
2.
Biro Hukurn
2
Tindak lanjut disposisi pimpinan
3.
Biro Organisasi dan Tatalaksana
3
Untuk menjadi perhatian
4.
Biro Kepala Daerah Dan Kerjasama
4
Tindak lanjuti
Luar Negeri
5
Untuk diketahui
5.
Sekretariat DPRD
6
Segera koodinasikan
6.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7
Pendapat/pertimbangan/saran
7.
Dinas Pemadam Kebakaran dan
8.
Prinsip Setuju
Penanggulangan Bencana
9
Dimonitor
C
)Dinas Komunikasi, Informatika dan
9.
10.
Diwakili
Kehurnasan
II.
Aturwaktu
Badan Kepegawaian Daerah
12.
File
10.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
It.
Badan Pendidikan dan Pelatihan
12.
Kota Administrasi
13.
Kabupaten Administrasi
14.
Satpol PP
15.
Sekretariat APPSI
16.
Kabid Pemerintahan Bappeda
Petunjuk lain:
I
p1t'NhwL.._ -t~ ~
•
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH JI. Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Jakarta Pusat JAKARTA Kode Pos :10110 Nomor Sifat Lampiran Hal
.2..7
/f!!3/' tiTS'· 6' f Segera Informasi Perda RTRW 2030
Maret .2 O'l...
Kepada
Yth.
Oirektur Eksekutif Rujak Center For Urban Studies di Jakarta
Sehubungan dengan surat Oirektur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Nomor 072/SKJRCUS-OE/II/2012 perihal Permohonan Informasi dan Ookumen Peraturan Oaerah Provinsi OKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2011-2030, dengan ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Oaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2012 menjadi Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2012. Mengingat lampiran Peraturan Oaerah berupa peta sampai saat ini masih disempurnakan oleh Satuan Kerja Perangkat Oaerah terkait, maka apabila ingin memperoleh Peraturan Oaerah dimaksud, dapat kami berikan, untuk sementara tanpa lampiran peta. Oemikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA BIRO HUKUM SETOA PROVINSI OKI JAKARTA,
~~ SRIRAHAYU NIP 470051773 Tembusan: 1. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta WAsisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta 3. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta
Il( 8'"
}...It
::-:: C' j) ~'.~.; '1~)
(i:2: 1,)8 p
r:;~uiak
Ji11U~lAK
ConteI' for Urban 8t
+622131906809
~
P1
CENTER
ron URBAN STUDIES
..
Ciecl. RtlnmiJ It. 2, JI. Timor no. 10, Menteng. Jakarta 103S0,telp. +622131906809,
[email protected]
Jakarta, 20 FebrLlari 2012
)\)OI:I(lr
Perihal
072!SKjRCUS-DEjI1/2012 Pe,mohonan Informasi dan Ookumen Peraturan Daerah Provil1lsi DK! jakarta Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah OKI Jakarta 2011-2030
KepadaYth. i(EPAtA BIRO HUKUM 5EKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI OKI JAKARTA Di
JI. Medan Merdeka Seiatan 8..9 Blok G Lt 9 Telp: (+6221) 3822614 Fax: (+6221)3822615
Dengan Ho,mat, iiujak Center for Urban Studies (ReUS] adalah organisasi nOI1 pemerintah yarlg berkegiatan pada penelitian, pendidikan, pengkajial1, pengembangan di bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, perkotaan dan lingkungan bagi masyarakat serta melakukan pengembangan dan menyumbangkan penelitian serta pemikiran di bidang kebijakan publik, penelitian sistem dalam angkutan umum, dan penelitian energi alternatif yang baik untuk Jakarta. Bahwa berdcsarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan proses pelletapan rancangan peraturan daerah provinsi tef'tang rencana tata rtJang wilayah provinsi dan rencana rind tfit2 rlJang ter!ebih dahu!u harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Bahwa berdasarkan Pasal 189 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan R3ncangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernul', berlaku mekanisme yang sama dengan proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diatur dalam Pasa! 185 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. RancangCln DeraturC':1 Daerah Provir,si tentang Tata Ruang yang telal'l disetujui bersama wajib disampa!kan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui untuk dievaluasi. Hasi! eva!uas! Menteri Dalam NegNi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang akan disampaikan paling larnbat 15 (lima belasl hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsiterltang Tata Ruang. Bahwa semenjak disahkan pada Agustus 2011 lalu Peraturan Daerah Provjnsi DKllakarta tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah OKI lakarta Tahun 201.1-2030 t1dak berkembang informasi y;;mg b21~< kepada masyarakat luas. Jika berdasarkan pada Pasal 94 lJU No. 12 Tahun 2011 tc:ntang Pernbentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah DClerah Provinsi berkewajibC:lr untuk melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau P·eraturan Daerah KabupatenjKot3 yang telah diundanglcan daram Lembaran Daerah dilakukan bersarna oleh DPRD. i\1aka dengan me!1dasarkan pada UU No. 14 Tahvn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Peraturan Daerah Prol/insi DK! Jakarta Tentang Rencana Tzta Ruang Wi~ayah DKl Jakarta 2011-2030 merupakan kebilakan yang menjadi Informasi Publik sebagai hak dari setiap Warga Negara. bsrdasdrkan hal ter$ebut, karni rnengajukan permintaan informasi publik kepada I(epala Biro HUKum Sekrel:;~ri;Jt Daerah Pemerintahan Prcvinsi DKI Jakarta untuk dap;]t mernberikan Informasi dan Dokumen ter'<3it P:::,aturan
r~b2J 1~:02:13p
Rujak Centerfor Urban St
+622131906809
p.1
Oaeran Provin$i OKI Jakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wi/ayah OK! Jakarta 2011-2030. Dan, berdasarkan at
Mas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
/1 . . hIt;; . , "';~''''''(-~_q~ ;1..../CL1l17 ..if
/ /
",'
:'/.i'
, ----
,j -
!:Iamento Kusuma Widjaja Direktur Eksekutif
".
/
,
l'
11' Indek
~
b<1b, RIM'
LEMBAR :
'
I~II/
.
t--
D1SPOSI~~:g~a~~:'::N?7"()~~:()Y
.~.~.~~ ~~~~................................
l~.s~!lb
Kode :
+.I,l;.f.~~~::!~ ~~!.~~ .. ~~~ ?~.~.~
. .
Hal / isi Ringkas
:
Tgl./Nomor Surat
................................................................................................... 27 Maret 2012 No.493/-075. 6 1
..............................~~~.?~
Asa I
Instruksi / Informasi *
. Kepada: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada : * Coret yang tidak perlu
'
~ aM:,~,
20 i 2 (' ~
~~:I..
JAYA.RAYA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH JI. Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Jakarta Pusat JAKARTA Kode Pos :10110
Nomor Sifat Lampiran Hal
.27
lfY3/' 61J'· 6' f
Kepada
Segera Informasi Perda RTRW 2030
Maret .lO'l..
Yth.
Oirektur Eksekutif Rujak Center For Urban Studies di Jakarta
Sehubungan dengan surat Oirektur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Nomor 072/SKIRCUS-OE/II/2012 perihal Permohonan Informasi dan Ookumen Peraturan Oaerah Provinsi OKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2011-2030, dengan ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Oaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2012 menjadi Peraturan Oaerah Nomor 1 Tahun 2012. Mengingat lampiran Peraturan Oaerah berupa peta sampai saat ini masih disempurnakan oleh Satuan Kerja Perangkat Oaerah terkait, maka apabila ingin memperoleh Peraturan Oaerah dimaksud, dapat kami berikan, untuk sementara tanpa lampiran peta. Oemikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA BIRO HUKUM SETOA PROVINSI OKI JAKARTA,
~ SRIRAHAYU NIP 470051773 Tembusan: £)ekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 2. Asisten Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta 3. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta
::::~::-:.I ~~I~~ 1~"
02'1)Dp
Ruiak Center for UrbEtn 8t
+622131906809
~
p.1
.·R1U~IAK
CE1VTER ~rOR URBAN
STUDIES -
Sec!. R<:lflUlil It. 2, JI. Timor no. 10, Menteng. Jakarta l03S0,telp. +6221·31906809, i'1fo@rujak,org
Jakarta, 20 Februari 2012
f\!omo( Perihal
072jSI<./RCUS-DEjI1/2012 Permohonan Inforrnasi dan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi DK! Jakarta Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah OKI Jakarta 2011-2030
KepadaYth. a{EPAtA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI OKI JAKARTA Oi
JI. Medan Merdeka Seiatan 8··9 Siok G Lt 9 Telp: (+6221) 382.2614 Fax: (+6221)3822615
Dengan Hormat, Rujak Center for Urban Studies (RCUSj adalah organisasi nOr! pemerintah yang berkegiatan pada penelitian, pendidikan, pengkajian, pengembangan di bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, perkotaan dan lingkungan bagi masyarakat serta melakukan pengembangan dan menyumbangkan penelitian serta pemikiran di bidang kebijakan publik, penelitian sistem dalam angkutan umum, dan penelitian energi alternatif yang baik untuk Jakarta. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan proses penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provins; dan rencana rind t2t2 TlJ<3ng terlebih dahu!u harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. Bahwa berdasarkan Pasal 189 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan R3ncangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang yang telah disetujui bersarna antara DPRD dan Gubernur, berlaku mekanisme yang sarna dengan proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diatur dalarn Pasat 185 UU 32 Tahul1 2004 Tentang Pemerintahan Oaerah. RancangeJn Peratur
r eb ~~Jl to: 02: 13p
+622131906809
Rujak Center' for Urban St
p.1
Dacrah Provinsi OKI Jakarta Tentang Rencana Tata Rliang wilayah OKl Jakarta 2011-2030. Dan, berdasarkan n avat (7) UU Keterbukaan lnfomasi Publik, Badan Publik berkewajiban menyampaikan pemberitah~Aan tertuHs kepada pemohon terkait dengan Informasi Publik yang dirninta1
at
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami atas inforrnasi publik yang kami rnotlonkan dapat dipenuhi olen Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi DKl Jakarta. Mas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
0'· . ~1l4 f:;;><,""".," 7 ~
.
/7
I
•
""
.
..,.
Hamento Kusuma Widjaja Direktur Eksekutif
• j.-
-.~ ,~ (J~
.•
