No title

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

1

email:[email protected]

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 706| Th.XV Minggu I| 29 Pebruari-6 Maret 2016|

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur TA 2015 Rp.25,860 Miliar

Tampak pekerja melakukan pekerjaan tanpa menggunakan alat bantu scafolding alias pakai bambu

SURABAYA, TEROPONG – DALAM Tahun Anggaran (TA) 2015 ini, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PU-PERA)/Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan/Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus POLRI dan TNI//PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen) Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus POLRI Wilayah I, telah mengalokasikan anggaran (HPS) sebesar Rp.25.860.000.000,- untuk paket pekerjaan “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur (RUSUN POLRI 15-03B)”. Menurut sumber data yang

berhasil dikutip Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, pada proses lelang, tepatnya pada tahap aanwijzing, terdapat ada tiga puluh perusahaan penyedia jasa yang terdaftar. Sementara pada tahap pembukaan penawaran harga, terdapat hanya dua perusahaan pe-

Besi beton pada lantai gang tengah spesifikasinya dipertanyakan

nyedia jasa yang melakukan penawaran, masing-masing PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, melakukan penawaran (harga terkoreksi) Rp.24.260.346.000,. Sedangkan PT. Sagita Utama Lestari, melakukan penawaran (hargaterkoreksi)Rp.24.249.190.000,Pada tahap pembukaan penawaran harga ini, dari kedua

penawar, semestinya yang seharusnya yang menang adalah PT. Sagita Utama Lestari, karena melakukan penawaran terendah di bawa penawaran PT. Tirta Dhea Addonics Pratama. Namun kenapa PT, Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditunjuk sebagai pemenang?. Kalau dilihat pada tahap

hasil evaluasi penawaran harga/ biaya, PT. Sagita Utama Lestari, pada keterangan disebutkan, tenaga ahli yang disampaikan tidak sesuai, telah diundang untuk negoisasi teknis dan biaya, dan tidak memenuhi undangan negoisasi teknis dan biaya/harga. Dengan dasar keterangan (tenaga ahli yang disampaikan

tidak sesuai, telah diundang untuk negoisasi teknis dan biaya, dan tidak memenuhi undangan negoisasi teknis dan biaya/harga), sehingga PT. Sagita Utama Lestari tidak ditunjuk sebagai pemenang. Walaupun perusahaan jasa konstruksi ini melakukan penawaran terendah

DIDUGA TIDAK SESUAI SPEK TIPIKOR

Penyidikan Kejari Kota Madiun Dituding Diskriminatif

Pembangunan Gedung Politeknik Negeri Banyuwangi Rp.38,499 Miliar

TERKESAN TERTUTUP, LAYAK DITELUSURI

BANYUWANGI, TEROPONG – DALAM Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, Pemerintah cq Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Satuan Kerja (Satker) Politeknik Negeri Banyuwangi, telah mengalokasikan anggaran untuk paket pekerjaan “Pembangunan Gedung Pendidikan Lanjutan Politeknik Banyuwangi” dengan PAGU sebesar Rp.38.761.352.000,-/HPS Rp.38.499.778.000,Sumber dana dari APBN, DIPA Politeknik Negeri Banyuwangi TA 2015. Pekerjaan Konstruksi dengan syarat kualifikasi SBU (sertifikat badan usaha) : SIUP, SIUJK (surat ijin usaha jasa konstruksi), juga SBU di bidang jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan (kode BG007, Grade M2/B1,B2), dan SBU Klasifikasi Jasa Pelaksana Pemasangan AC, Pemanas dan Ventilasi (MK001), SBU Jasa Pelaksana Pemasangan Pipa Air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya (MK002), dan SBU Jasa Pelaksana Pembangkit Tenaga Listrik semua daya (EL001). Menurut sumber data yang berhasil dihimpun Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, disebutkan bahwa

Terdakwa Akan Melapor

Maryani dari Konsultan Perencana (terdakwa) menunjukkan dokumen kepada majelis hakim

SURABAYA, TEROPONG - Usai sidang tuntutan, Jumat (19/2/2016) di Pengadilan Tipikor Juanda Surabaya, Henru Purnomo,SH.,MH kepada Wartawan mengatakan, inilah mas setelah hasil tuntutan yang dibacakan tadi oleh JPU (jaksa penunt umum) Bersambung ke hal.10

Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Kotabaru Senilai Rp. Rp 109,793 Miliar, Disorot Terlambat, Diberikan Perpanjangan 50 Hari Kalender

Pembangunan Perkantoran Pemkab Kotabaru di Sebelimbingan

KOTABARU, TEROPONG – PELAKSANAAN pembangunan Perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru yang berada di Desa Sebelimbingan, seharusnya pelaksanaannya berakhir tanggal 28 Desember 2015. Namun kenyataannya, pelaksanaan

Bersambung ke hal.6

Pembangunan Politeknik Negeri Banyuwangi, TA 2015. Pada pengurugan tanahnya masih terdapat genangan air

Bersambung ke hal.6

Penegakan Hukum Kasus Pesangon Anggota Dewan PMII Apresiasi Kejari Sampang

SAMPANG, TEROPONG - PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus pesangon anggota dewan periode 1999-2004 yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sampang telah mendapat apresiasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang. Senin (22/02) kemarin. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesis (PMII) cabang Sampang mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang sambil berorasi dengan membawa sepanduk dan poster bertuliskan, “Apresiasi Dalam Penegakan Hukum Yang Adil dan Bermartabat, Kejari Sampang Tanpa Ampun” dan poster “Kasus Pesangon Anggota Dewan Tanpa Ampun”. Saat ini, Kejaksaan Negeri Sampang, telah menahan 7 (tujuh) tersangka kasus pesangon anggota dewan jilid II peride 1999-2004 dari penetapan sembilan tersangka kasus pesangon. Bahkan pernyataan sikap itu di sampaikan langsung saat ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sampang. Bersambung ke hal.7

Bersambung ke hal.7

Kajari Sampang Adhi Prabowo saat menemui ratusan mahasiswa PMII di depan Gedung Kejaksaan Negeri Sampang

Terkait Kasus Dugaan Korupsi Embung Pule Trenggalek

Kepala BBWS Brantas Mengharapkan Segera Disidangkan

Ir. Muh. Amir Hamzah

cmyk

SURABAYA, TEROPONG – MUNGKIN kita masih ingat, terkait pembangunan Embung Pule di Kabupaten Trenggalek TA 2013 lalu, yang diduga terjadi penyimpangan, sehingga hal ini diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek pada tahun 2015. Dalam kasus ini, pihak Kejari Trenggalek menjadikan PPK PKSDA dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bran-

tas bernama Sht, dan dari pelaksana bernama Sn dijadikan sebagai terdakwa. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini?. Berdasarkan hasil informasi yang didapat oleh Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG hingga Selasa (23/2/2016) sore, bahwa penanganan kasus ini belum sampai ke penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Ko Bersambung ke hal.7

Ir. Amir Hamzah bersama Elvis Johnny, SH.,MH (mantan Keajati Jatim,red) sewaktu penandatanganan MoU

Setelah dilakukan penandatanganan MoU, Kepala BBWS Brantas Ir. Amir Hamzah bersalaman dengan Kajari Trenggalek

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

Tak Diberi Izin Kawin Lagi, Istri Disiksa Sukisno, SH (JPU)

SURABAYA, TEROPONG - Terdakwa yang satu ini tertunduk lesu dan malu di muka sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pekan lalu. Betapa tidak, setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim membuka sidang, terdakwa duduk dengan muka ditekuk menghindarai tatapan mata dari para pengunjung sidang. Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir Bus Pariwisata ini,

pada awalnya mengarungi biduk rumah tangganya dengan normalnormal saja. Namun setelah terdakwa dipercaya oleh agen travel untuk membawa para turis lokal ke tujuan wisata Bali, sikapnya mulai berubah. Tak jarang terdakwa yang bernama Sugiarto (42), warga Malang ini sesampai di rumah kerapkali marah-marah. Seluruh orang yang ada di rumah dimarahi dan dipukuli tanpa sebab yang jelas. Usut punya usut, ternyata terdakwa Sugiarto ini memiliki simpanan perempuan di luar kota Surabaya. Sehingga setiap kembali ke Surabaya selalu uring-uringan dengan keluarganya. Puncaknya, sampai terjadi penganiayaan serta penyiksaan terhadap istrinya yang bernama Ulfa. Kini, dia menjadi saksi di PN Surabaya. Dalam kesaksiannya di mu-

ka sidang, terdakwa Sugiarto yang merupakan suami sahnya meminta izin pada saksi Ulfa untuk kawin lagi dengan janda beranak dua,yang menjadi wanita simpanannya. Dengan spontan. istrinya menolak permintaan izin suaminya itu. Dia menganggap permintaan suami sudah melampaui batas. Karena tidak diizinkan kawin lagi, karena saksi tidak mau dimadu. Lantas, dengan kalap terdakwa Sugiarto melempar muka istrinya dengan handphone (HP). Tidak hanya sampai di situ saja perbuatan yang dilakukan Sugiarto,dengan beringas terdakwa menarik tangan istrinya hingga terjatuh dan tersungkur di lantai. Selanjutnya terdakwa menginjak tubuh istrinya hingga mengalami patah tulang kaki kiri. Celakanya lagi, perbuatan terdakwa Sugiarto ini dilakukan

terdakwa serta ketiga anaknya. Sedangkan JPU Sukisno SH menjerat terdakwa Sugiarto dengan pasal 44 UU No.23 Tahun 2004,yakni tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akhirnya sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa sekaligus tuntutan dari JPU. (ifan)

Bupati Luncurkan ‘Aplikasi Sidoarjo Peduli Jalan’ SIDOARJO, TEROPONG - Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan rusak, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kab. Sidoarjo dengan atas nama Bupati Sidoarjo melakukan MoU dengan Microsoft, untuk program aplikasi MBONK. Aplikasi yang diperuntukkan untuk program pembenahan infrastruktur jalan di Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH M Hum dalam launching ‘Aplikasi Sidoarjo Peduli Jalan’ berharap program ini untuk mendorong partisipasi masyarakat Sidoarjo dalam perbaikan infrastruktur jalan melalui aplikas ‘M-Bonk’.

“Masyarakat bisa memberikan masukan maupun menginformasikan kondisi jalan kepada pemerintah. Jika ada jalan rusak, diinformasikan secara langsung dan kerusakan segera ditangani pemerintah,” kata Bupati Sidoarjo H. Saiful llah, Selasa (23/2). Saiful llah berharap, semua SKPD harus terlibat memperbaiki kondisi jalan rusak. Mengingat kerusakan jalan dan banjir bisa mempengaruhi di segala bidang kehidupan masyarakat. Mulai dari bidang ekonomi, bidang pendidikan juga dalam bidang kesehatan, yakni menjalarnya penyakit demam berdarah di masyarakat.

“Saya harap semua SKPD juga membuat program kerja yang diperuntukkan kepentingan masyarakat,” kata pria yang dua periode menjabat Bupati itu. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setiawan menegaskan, ada beberapa hal yang melandasi dibuatnya aplikasi M-BONK yang kerjasama dengan Microsof ini. Di antaranya keterlambatan penanganan kerusakan jalan, berdampak terhadap rasa kepuasan di masyarakat. Keluhan masyarakat soal kerusakan jalan, kerapkali dilontarkan di media massa, media sosial, bahkan kadang langsung diinfokan kepada kepala daerah.

Pemkab Sidoarjo melakukan MoU dengan Microsoft

“Dari seluruh laporan itu, memang respon masih belum cepat. Untuk itu, dengan memanfaat-

Penggangguran di Jatim Terus Meningkat Kini Tercatat 830 Ribu Orang

Gubernur Jawa Timur, DR H Soekarwo

Sugiarto (Terdakwa)

di hadapan ketiga anaknya yang masih dibawah umur, yang juga dihadirkan sebagai saksi di muka persidangan. Akhirnya kasus ini dilaporkan pada pihak berwajib, dan kini kasusnya disidangkan di PN Surabaya. Sidang yang diketuai majelis hakim Bayu SH ini dengan agenda pemeriksaan saksi yakni istri

Edisi 706| 29 Pebruari-6 Maret 2016

kan teknologi, maka respon perbaikan jalan akan bisa maksimal, “ cetus Sigit Setiawan. (shoumu)

Waduk Desa Mandiro Mangkrak

SURABAYA, TEROPONG- Angka pengangguran di Jawa-Timur (Jatim) akan meningkat cukup signifikan pada tahun ini. Hingga pertengahan Februari 2016 ini, tercatat 830 ribu orang yang menganggur dan tidak punya penghasilan. Ini dampak perlambatan ekonomi nasional, yang menyebabkan banyak pabrikan yang menutup usahanya. Tak ayal lagi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja pabrikan maupun perkantoran makin sulit dibendung lagi. Gubernur Jawa-Timur (Jatim), DR H Soekarwo menyatakan, angka pengangguran di Jatim ada kecenderungan akan meningkat tahun ini. “Kami ingin Jatim ini menjadi provinsi industri, sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) akan dibangun, khususnya para pelajar yang belajar di sekolah menengah kejururan (SMK),” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (25/2). Menurut Pakde Karwo—panggilan akrab Gubernur Jatim— bagi lulusan SMK tidak perlu resah. Sebab, para lulusan tinggal dimantapkan kerampilan yang dikuasainya dan diberikan sertifikasi. Mereka bisa bekerja di luar negeri denga gaji besar. “Saat ini Jepang membutuhkan 500 ribu tenaga kerja. Jerman, bahkan butuh 5 juta tenaga kerja dari luar negaranya sendiri,” ucapnya. Begitu pula Malaysia, Singapura, dan Taiwan membutuhkan tenaga terampil. “Sistem pendidikan akan direformasi dan dibuat lebih serius lagi,” cetus Pak de Karwo. Menghadapi serbuan tenaga kerja dari luar negeri yang akan masuk Indonesia maupun Jatim tahun ini, tidak perlu takut lagi. Sebab, persyaratan bagi tenaga asing akan lebih diperketat lagi dan mereka harus bisa berbahasa Indonesia. (omo)

Empat Pengedar Upal Dibekuk Sita Uang Rp 137,65 Juta

Diduga Timbulkan Kerugian Negara

Polres Sidoarjo memamerkan barang bukti Upal kepada Wartawan

SURABAYA, TEROPONG - Pemerintah Provinsi JawaTimur melalui Dinas PU Pengairan Prov. Jatim telah melakukan tanggapan positif atas Pemberitaan Suratkabar Nasional TEROPONG edisi 705 Th XV

Minggu IV 22-28 Februari 2016, terkait pembangunan Waduk/Embung yang terletak di Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Menurut informasi dari masyarakat sekitar waduk/embung,

Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Gendut Ashuri. Magetan : M. Kasim. Tulungagung : - Kab/Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Renno Tetelepta Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

mulai dari dibangun sampai selesai, hingga mangkrak seperti sekarang ini. Kini, tidak berfungsi dan membawa manfaat bagi masyarakat. Atas kondisi waduk itu, sangat disayangkan karena tidak bisa membantu masyarakat. “Kami selaku petani berharap dengan dibangun waduk/embung ini akan bisa mensejahterakan kehidupan petani,” katanya. Hasil pantauan TEROPONG di lokasi pembangunan proyek waduk/wmbung di Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel dan Desa Bercak Asri, Kecamatan Cermi, yang kedua-

nya tidak berfungsi dan tidak membawa manfaat kepada petani. Kemungkinan besar pembangunan waduk/wmbung yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan di tempat lain akan sama nasibnya dengan waduk/embung tersebut di atas. Pemprov. Jatim melalui Dinas PU Pengairan Prov. Jatim setiap tahun tetap mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pembangunan pengairan/waduk/ embung untuk daerah kabupaten/kota did wilayah Prov. Jatim. Tujuannya adalah mensejahterakan petani. Padahal semua itu memakai uang rakyat. Sewaktu

dikonfirmasikan TEROPONG kepada Kadis PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, Rabu (24/ 02), Kadis PU Pengairan Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan melalui Yeye Suyoto, SH. selaku Kabid Humas PU Pengairan Prov. Jatim. “Kita masih cek lapangan pak. Itu punya kita apa kabupaten, dan tahun berapa pelaksanaannya,” ucapnya. Karena diduga telah terjadi kerugian keuangan negara dalam pembangunan embung/eaduk yang tidak bisa dimanfaatkan petani. Maka diharapkan akan menjadi perhatian serius bagi penegakhukum.(osleo...bersambung)

Pembangunan Rusun Pinus Elok

DKI Jakarta TA 2015 Disorot JAKARTA, TEROPONG - Besarnya anggaran yang digolontorkan Gubernur DKI Jakarta kepada Pembangunan Rumah Susun (rusun) di DKI Jakarta membuat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung (Perumged), Ika Lestari Aji, dan Kepala Bidang Pembangunan Sukmana, terlalu percaya diri. Salah satu proyek tahun 2015 yang disorot adalah Pembangunan Rusun Pinus Elok 1 Blok (pelaksanaan fisik). Pembangunan gedung ini, menurut sumber TEROPONG, mempunyai anggaran HPS senilai Rp.12.035.011.411,75,- dengan

nomor rekening 5.2.3.26.14, kode lelang 27768127 tanggal 03 Agustus 2015 oleh LKPP Pemprov DKI Jakarta, Pemenang lelang PT.Tirta Dhea Addonics Pratama, dengan penawaran terkoreksi Rp. 10.111.751.000,Ketua LSM SISIR, M.Sitanggang mengatakan kepada TEROPONG, bahwa pembangunan gedung Rusun Pinus Elok 1 Blok ini diduga tidak sesuai speck. Bahkan, Ketua LSM SISIR meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Ahok, melihat langsung ke lokasi di Jalan Komarudin, Jakarta Timur. Sitanggang yang juga seba-

SIDOARJO, TEROPONG - Satreskrim Polres Sidoarjo menggerebek sebuah kamar losmen di kawasan Bungurasih, Kecamatan Waru, yang dijadikan tempat transaksi peredaran uang palsu (upal) , pekan lalu. Di kamar itu, petugas berhasil menangkap empat orang yang diduga pelaku pengedar upal maupun pembeli upal. Keempat pelaku itu, Arcan, warga Kelurahan Trafo, Kec. Murhum, Kab. Kota Bau-bau, Andi Haspiudin, warga Desa Tampar, a Kec. Kaledupa Selatan kab. Wanatubi, Saripan, dan Ahmad Duri, keduanya warga Desa Ngadirejo Kec. Widangan Kab. Tuban. Dari keempat tersangka, petugas berhasil menyita upal seniali Rp 137.650.000 yang terdiri dari pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. “Penggerebekan diawali dari adanya informasi masyarakat, yang ditindaklanjuti pengintaian oleh anak buah di lapangan. Setelah dipastikan tempat yang dicurigai jadi tempat peredaran upal, langsung kami gerebek dan kami berhasil mengamankan empat pelaku,” ucap Kasat Reskrim AKP M Wahyudin Latif, Selasa (23/2). Menurutnya, upal itu akan ditransaksikan, dijual dan dibelanjakan ke pihak lain. Namun begitu, sebelum mereka beraksi sudah tercium oleh petugas dan dilakukan penggerebekan. “Dari keempat pelaku, mempunyai peran masing-masing dalam mengedarkan upal,” katanya. Disinggung soal upal itu didapatkan dari mana? Wahyudin menyebutkan ada dua nama yang menjadi sasaran pengejaran, yakni Aris dan Arif Budi. Keduanya adalah pemasok upal kepada keempat pelaku tersebut. “Mereka ini jaringannya lintas antar kota,” kata mantan Kasat Reskrim Banyuwangi. Dari perbuatan ini, para pelaku akan dijerat dngan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang yang mempunyai ancaman hukuman pidana 10 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar. (shoumu)

K E H I LA N GA N

Ika Lestari Aji Bersambung ke hal.10

Telah hilang, sebuah STNK Honda SUPRA Tahun 2012, Nomor Polisi : S 5092 PS atas nama : LUDVIE ZAKARIA. Alamat : Kuripan RT.07, RW.04, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. Hilang di sekitar wilayah Berbek, Waru, Sidoarjo.


TAPAL KUDA

3

DPO Tewas Diterjang Peluru Polisi PAD Meningkat 15 Persen Dishubkominfo Optimis

Saat Ditangkap, Pelaku Sabetkan Celurit

Korban DPO

PROBOLINGGO, TEROPONG - Seorang yang masuk daftar pencarian orang (DPO), spesialis pencuruan berat (curat), pencurian hewan (curwan) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) asal Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, akhirnya tewas ditembak Satreskim Polres Probolinggo, Rabu (24/2) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dia adalah Devi Kurniawan (DK), DPO yang selama ini diincar Polres Probolinggo. Ia berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap dengan menggunakan senjata tajam (sajam) jenis clurit. Petugas berusaha menangkapnya dengan menghadang pelaku di Blok Paleran Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Menurut Kapolres Probolinggo AKBP Iwan Setyawan, pelaku DK berusaha kabur, melawan dan membahayakan petugas terpaksa petugas harus melumpuhkannya. Masih menurut Kapolres Iwan, pelaku DK sudah diberi peringatan dengan penembakan ke udara. Namun pelaku DK masih terus kabur dan berusaha menerjang petugas dengan sajam yang dibawanya saat dikejar. “Pelaku DK merupakan spesialis curat dan dikenal sadis. Dia selalu membawa zimat saat beraksi. Lagi pula, di sudah lama menjadi DPO Polres Probolinggo,” ucapnya. Penangkapan pelaku berawal dari pengembangan tersangka inisial Z asal Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Saat itu tersangka Z yang kedapatan menggunakan kendaraan bermotor dengan kondisi kunci rumah dalam keadaan rusak. Oleh anggota Satreskrim Polres

Probolinggo tersangka Z dibawa ke Mapolsek Pajarakan dan akhirnya didapat pengakuan jika tersangka mendapat motor tersebut dari pelaku DK. “Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku DK. Akhirnya anggota kami langsung melakukan pengejaran dan mencegat pelaku di tmpat kejadian perkara (TKP) yang akhirnya terjadi penembakan dan menyebabkan pelaku tewas,” katanya. Pada tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa barang- bukti berupa 16 biji pil koplo, 1 buah zimat, 2 kunci letter T, dan 1 buah clurit. Selanjutnya pelaku dilarikan ke RSUD Waluyo Jati untuk kemudian dilakukan otopsi. Pelaku meninggalkan isteri dan putra laki- lakinya yang masih berusia 10 bulan. Sang isteri menangis histeris melihat suaminya telah terbujur kaku di ruang mayat RSUD Waluyo Jati Kraksaan. (agus)

SITUBONDO, TEROPONG - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi kabupaten Situbondo, mengaku optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor restribusi akan meningkat. Sejauh ini target PAD restribusi Dishubkominfo selalu melebihi target. Jika tahun sebelumnya mampu menyetor sekitar Rp3 miliar, maka tahun ini dipastikan akan meningkat 10 hingga 15 persen. Kepala Dishubkominfo, Lutfi Joko Prihatin, mengatakan peningkatan PAD ini tentu harus dibarengi dengan perbaikan fasilitas pelayanan. Dan masih banyak potensi restribusi yang harus diperbaiki fasilitasnya untuk menaikan PAD. Lutfi menambahkan, beberapa pelabuhan masih bisa dikelalola dengan lebih baik lagi. Dia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan Jangkar. Sebab pelabuhan Jangkar menjadi salah satu andalan aset Pemkab Situbondo. Lebih jauh Lutfi menegaskan, restribusi yang masih terus meningkat di Dishubkominfo, yaitu parkir berlangganan, pengujian kendaraan bermotor, serta sektor pelabuhan. Sayangnya, pelabuhan Kalbut masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, kendati pembanggunannya mengenai sebagian aset milik Pemkab Situbondo. (ervan)

Puncak Peringatan Tiga Tahun HATI Meriah

PMII Desak Bupati Berangus Mafia Pendidikan SITUBONDO, TEROPONG Sebanyak 60 orang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Situbondo menggelar aksi demo di halaman depan Kantor pemerintah kabupaten (pemkab) Situbondo. Dalam aksinya, mereka meminta Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH agar memberangus mafia pendidikan di Kabupaten Situbondo yang selama ini, hanya berfoya-foya di atas penderitaan masyarakat miskin, Kamis (25/2). Bukan hanya itu saja, puluhan mahasiswa juga meminta Bupati Dadang agar membersihkan praktek KKN. Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah, memaksimalkan pelayanan publik, pemerataan pendidikan yang bermuara pada masyarakat miskin, meningkatkan kebutuhan layanan dasar masyarakat, memaksimalkan pembangunan pendidikan di berbagai daerah terpencil, dan pemerataan pendidikan bagi anak terlantar. Pantauan TEROPONG sepanjang jalan menuju Kantor Bupati Situbondo, puluhan mahasiswa ini melakukan orasi dan membentangkan poster serta spanduk yang bertulisan, “Bersihkan Kabupaten Situbondo dari mafia pendidikan dan Tindak tegas para pejabat-pejabat yang melakukan

KKN serta tolak para pejabat yang mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat”. Aksi demo yang dipimpin Anis Mukaddas dan Saiful Bahri, selaku orator sekaligus Sekretaris Umum dan Ketua PC PMII Kabupaten Situbondo tidak henti-hentinya mengatakan mafia pendidikan harus disingkirkan dari Kabupaten Situbondo. Karena selama ini sudah banyak menyusahkan masyarakat Kabupaten Situbondo. “Sesuai dengan Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatan bahwa, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun kenyataannya pendidikan di Kabupaten Situbondo sering bertentangan dengan hal tersebut di atas,” teriak Saiful Bahri. Setelah melakukan orasi panjang lebar dan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan Satpol Pamong Praja Pemkab Situbondo. Puluhan mahasiswa ini ditemui langsung

Suasana penganugerahan

Aksi demo PMII di depan kantor Pemkab Situbondo

oleh Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH. “Kami datang ke sini dalam rangka mendukung pemerintahan Bupati Dadang Wigiarto. Uuntuk itu kami meminta kepada bapati agar bersedia menandatangani Surat Rekomendasi yang kami bawa ini. Ini merupakan kontrak politik kesepakatan antara kami dengan Bupati Situbono yang baru dilantik,” kata Anis Mukaddas, Ketua Umum PC PMII Situbondo. Menurut Anis Mukaddas, 7 poin rekomendasi yang disampaikan PMII Situbondo kepada pemerintah merupakan poin yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebab hal itu langsung menyentuh kepada masyarakat, seperti Pendidikan dan pembangunan daerah

terpencil, pelayanan dasar masyarakat, pemerataan pendidikan bagi anak terlantar. “Untuk Itu saya minta bupati mau menandatangani kontrak politik ini,” pinta Anis Mukaddas. Sementara itu, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto SH, ketika dimintai komentar sejumlah wartawan tentang tuntutan mahasiswa mengenai mafia pendidikan menjelaskan bahwa pihaknya masih belum mengerti maksud tuntutan mafia pendidikan yang dilontarkan para mahasiswa yang tergabung dalam wadah PMII Cabang Situbondo. “Yang jelas kita akan mengakomodir poin-poin atau rekomendasi PMII Cabang Situbondo terkait tuntutannya,” cetus Bupati Dadang. (heru, misyadi)

Menolak Disuruh Memanen Padi, Buruh Tani Dipukul dan Ditodong Pistol SITUBONDO, TEROPONG Gara-gara tidak mau disuruh memanen padi milik H. Nan (55), warga Desa Alasmalang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Sahi, (43), warga Dusun Pathek Timur RT 01/RW 02 Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dianiaya dan ditodong pistol oleh H. Nan. Korban dianiaya, hingga bibirnya pecah dan giginya rontok, Selasa (23/2). Akibat penganiayaan dan penodongan pistol tersebut, H. Nan, kini harus berurusan dengan pihak berwajib. Pasalnya, Sahi tidak terima mendapat perlakuan buruk dari terlapor tersebut. “Berhubung jadwal buruh tani saya setiap harinya sudah penuh, maka permintaan memanen padi milik H. Nan, itu saya tolak,” kata korban ketika melaporkan peristiwanya di Polres Situbondo didampingi perangkat Desa Duwet, rekan-rekan serta istrinya, pekan lalu. Menurut Sahi, dirinya pertama kali dipukul oleh H. Nan ketika sedang memanen padi milik H. Amir. Tidak puas dengan kebrutalannya, kemudian Sahi dipanggil oleh H. Nan

Sahi, korban (pakai kaos) ketika melapor ke Polres Situbondo

melalui Nurhuda untuk datang ke penggilingan padi miliknya itu. “Ketika saya dipanggil ke penggilingan padinya, kembali saya dipukuli dan ditendang hingga bibir dan gigi saya rontok dua biji. Setelah itu, saya juga ditodong pistol oleh dirinya. Dan pelaku juga bilang siap menghabisi sawah seiring untuk biaya suap kalau dirinya dilaporkan ke polisi,” kata Sahi. Pemukulan dan penodongan pistol secara sadis yang dilakukan H. Nan

terhadap buruh tani tersebut, bukan hanya pertama kali dilakukannya. Tetapi sudah yang ke sekian kalinya. “H Nan berbuat sewenang-wenang dan main pukul terhadap buruh tani bukan hanya sekali. Namun, karena perbuatannya sering ditutup dengan uang, maka kasusnya tidak pernah mencuat kepermukaan maupun ke polisi. Oleh karena itu, saya minta secara tegas pihak yang berwajib menindak H. AR agar perbuatannya tidak mentang-

mentang terhadap buruh tani yang notaben adalah orang miskin,” ucap salah seorang rekan korban yang bernama Gezeli. Sementara itu, Muamna istri korban mengaku dirinya tidak terima terhadap perlakuan H. Nan yang memukili suaminya hingga bibirnya pecah dan giginya rontok. Untuk itu, dia meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera memproses penganiayaan terhadap suaminya itu. “Saya tidak terima suami saya diperlakukan begini. Untuk itu, saya minta polisi mau bertindak tegas terhadap H. Nan,” pinta istri korban. Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Situbondo, Ipda Nanang Priambodo mengatakan, Polres Situbondo telah menerima laporan dari korban yang diantar rekan-rekannya. “Penyidik Polres Situbondo akan segera mendalami laporan tersebut dan sudah membawa korban ke rumah sakit untuk dimintakan visum et repertum dari dokter. Mengenai pistol milik terlapor yang katanya untuk menodong korban, masih akan kami selidiki,” ucap IPDA Nanang Priambodo. (heru, misyadi)

PROBOLINGGO, TEROPONG - Puncak peringatan tiga (3) tahun HATI (Hj P Tantriana Sari - H Timbul Prihanjoko) mengabdi berlangsung meriah di Alun-Alun Kota Kraksaan, Sabtu (20/2) malam. Dalam acara itu, juga dilakukan penganugerahan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Tampak Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari SE, didampingi anggota Komisi VIII DPR-RI DRs.H. Hasan Aminuddin Msi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hadir pula di acara tersebut. Tak ketinggalan Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.Timbul Prihanjoko didampingi ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj.Nunung Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H.Moch Nawi dengan didampingi ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Hj. Yuni Nawi. dan tamu undangan lainnya. Pementasan Ketoprak Humor Padepokan Seni membuat para undangan merasa terhibur. Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo mengungkapkan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukurnya beserta para aparat pemerintahan atas keberhasilan memimpin Kabupaten Probolinggo. “Kita bersama-sama membangun Kabupaten Probolinggo ini selama tiga tahun supaya menjadi Probolinggo yang Baldatun Toyyiban Warabbun ghofur (Negeri yang subur dan makmur, adil dan aman),” ucapnya. Menurutny, tiga tahun ini bukanlah waktu yang panjang untuk sebuah pembangunan di Probolinggo ini. “Terimakasih atas dukungan dan do’a nya selama ini, sehingga kami dapat membangun kabupaten Probolinggo menjadi lebih baik, dengan tertatih tatih selam 3 tahun kita bekerjasama melewati rintangan dan akhirnya mencapai beberapa keberhasilan,” katanya. Acara yang bertema “istiqomah meningkatkan Perekonomian dan daya saing daerah” ini juga memberikan anugerah kepada perorangan maupun lembaga yang selama ini dinilai telah membantu visi misi pemerintah daerah. Bupati menekankan tantangan sebenarnya yakni pada sisa kepemimpinannya selama 2 tahun ke depan. “Kami mohon doa barokah dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk terus istiqomah. Kami mohon dukungan agar diberi kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan amanah yang kami emban di sisa waktu yang singkat ini,” harapnya. Acara kali ini makin marak, karena dihibur bintang tamu cak Kirun, Cak marwoto dari Yogyakarta, Gogon dari Jakarta, Duo virgin, Ning Dina, Kanti, Wulandari artis ngetoprak Kirun JTV. Selain itu juga dimeriahkan dengan persembahan Senidan Budaya dari Paguyuban camat dan Keluarga Besar Pendidikan (dispendik) kabupaten Probolinggo. (agus)

Awal Maret Pemkab Tanbu Lakukan Perubahan Jam Kerja

PNS Terlambat Berdampak Pada Pemotongan Tunjangan

Pegawai edang melakukan sidik jari, saat pulang kerja

TANBU, TEROPONG - Awal Maret ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan perubahan kembali terkait jam kerja pegawainya. Atas perubahan tersebut jam masuk kerja pada Senin hingga Kamis dikembalikan jam 08.00 hingga Jam 16.00. Perbedaan yang terlihat hanya pada Jum”at, yang biasanya pulang jam 11.00, kini bergeser menjadi jam 16.00. Sedangkan masuk kerja jumat

tetap pada jam 7.30. Sebelumya Jam kerja pada Senin sampai dengan Kamis di mulai pada jam 07.30 hingga jam 17.00. Sedangkan Jum‘at dimulai jam 7.30 hingga jam 11.00. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Drs. Said Akhmad mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan berbagai tanggapan beragam dari kalangan pegawai. Maka kebijakan atas perubahan

Drs. Said Akhmad

kembali jam kerja ini sangat tepat dilakukan. Mengingat kondisi dan letak perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tanbu dan pusat kota sangat berbeda dengan Kabupaten lainnya. Pusat pemerintahan yang hampir berumur 13 tahun ini kebanyakan lebih jauh dari pemukiman pegawainya. Kurang lebih 15 kilo meter para pegawai tersebut harus menempuh ke tempat unit kerja yang berada di

kawasan Gunung Tinggi, baik mulai pusat kota Batulicin maupun pusat kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir. “Persoalan mendasar, mereka harus pagi-pagi ke kantor, sementara kendala yang mereka hadapi lebih banyak pada saat mengantar anak ke sekolah, setelah itu harus terburu buru mengejar absen sidik jari, kerena kalau telat akan berdampak pada pemoto Bersambung ke hal.4

MADURA

4


PPNI Minta Perawat Bekerja Profesional SUMENEP, TEROPONG – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sumenep mengajak seluruh tenaga kesehatan, khususnya para perawat harus terus meningkatkan kemampuannya dan lebih profesional melayani masyarakat. Sebab, perawat harus berbasis komunitas sebagai persyaratan bekerja di puskesmas. Mereka harus mendapatkan akreditasi dari lembaga terkait. Demikian disampaikan Ketua PPNI Kabupaten Sumenep, Mohammad H. Nur Insan kepada sejumlah wartawan di kantornya, Selasa (23/2).

Menurut H. Nur Insan, pihaknya berpesan kepada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumenep agar terakreditasi. “Seluruh perawat yang ada di desa, tentunya harus ditambah ilmu pengetahuannya. Sebab, perawat harus menerima informasi terlebih dahulu terkait kesehatan. Sehingga mereka terjun langsung menangani masyarakat,” ucapnya. H. Nur Insan, yang menjabat Kasubag TU. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep ini menjelaskan, bahwa perawatan komunitas adalah merupakan pelayanan kesehatan dengan melakukan survey

langsung kepada masyarakat. Yakni mencari tahu tentang apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Dan selanjutnya disampaikan dalam musyawarah desa. “Sehingga akan terbentuk skala prioritas pencegahan masalah kesehatan di masyarakat itu sendiri,” cetusnya. Diakuinya, hal ini merupakan bentuk upaya PPNI Sumenep untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, terkait masalah kesehatan. Sejalan hal tersebut, lanjut dia, selalu melaksanakan berbagai

kegiatan seminar keperawatan. Hal ini akan mempermudah perawat setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terpenting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Dr. H. Fatoni, M.Si mengatakan, pada tahun 2016 telah menargetkan ada 5 Puskesmas yang akan segera terakreditasi. Diantaranya adalah Puskesmas Guluk-Guluk, Puskesmas Pasongsongan, Puskesmas Pamolokan, Puskesmas Dasuk dan Puskesmas Talango. (gaffar)

Dispertan Himbau Petani Pakai Varitas Unggul SUMENEP, TEROPONG – Beberapa minggu ini, curah hujan di wilayah Kabupaten Sumenep cukup lebat. Bahkan terlihat lokasi persawahan tergenang air hujan. Kalau tak segera diatasi, bisa-bisa para petani akan mengalami gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Dispertan) Pemkab Sumenep Ir. Bambang Heriyanto, M.Si, menyatakan, upaya untuk mengantisipasi terjadinya poso akibat adanya perubahan iklim, para petani bisa menggunakan bibit varitas unggul. Menurut Bambang, kalau memakai bibit tersebut akan tahan terhadap air dan cepat panen. “Jadi mulai awal hingga menjelang masa panen, para petani harus

Ir. Bambang Heriyanto (kiri)

menggunakan bibit veritas unggul. Sehingga hasilnya nanti bisa baik dam sesuai harapan,” kata Bambang. Dijelaskan Bambang, pihaknya akan gencar melakukan himbauan kepada seluruh kelompok tani agar menggunakan varitas unggul, terutama musim hujan. Sementara itu, Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam menyatakan, pihaknya berharap kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan terus melakukan pengawasan terjadinya poso di Sumenep. Termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, karena koordinasi ini sangat penting. Utamanya pekerja yang mengurusi saluran irigasi yang ada di persawahan. Sehingga bisa mengurangi debet ait yang masuk ke persawahan. “Sehingga, nantinya tidak terjadi kerusakan terhadap tanaman yang ada,” cetusnya. (gaffar)

Kementerian PUPR Akan Libatkan Pengusaha Untuk Tentukan Iuran Tapera JAKARTA - Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melibatkan semua stakeholder termasuk pengusaha untuk menentukan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus untuk menanggapi keberatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) atas iuran Tapera. “Pemerintah sudah mendengar aspirasi dari Apindo dan kami akan membahas dengan semua stakeholder untuk menentukan berapa besaran iuran,” kata Maurin di studio Kompas TV, Kamis (25/2). Maurin menyampaikan bahwa sekarang ini iuran Tapera belum ditetapkan karena dalam Undang-undang (UU) Tapera tidak ada ketentuan besaran iuran. Soal iuran akan diatur dalam PP (peraturan pemerintah) yang akan dibuat paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera diundangkan.

Ia mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) Tapera merupakan insiatif DPR dan pada draft awal memang disebutkan besaran iuran yaitu tiga persen, dengan skema 2,5 persen dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja. Akan tetapi pemerintah usulkan agar ketentuan besaran iuran tidak dimasukkan dalam undang-undang namun ditentukan dalam PP. Menurutnya, negara perlu hadir untuk mensejahterakan rakyat terutama di bidang perumahan dan adanya UU Tapera ini sudah tepat. Karena salah satu yang positif dari UU Tapera ini adalah memberikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Saat ini backlog hampir 15 juta, artinya 15 juta keluarga tidak memiliki rumah dan kebutuhan per tahun mencapai 800.000 unit,” katanya. Lanjutnya, Tapera ini dibangun dengan asas prinsip gotong royong. Masyarakat yang mampu membantu yang tidak mampu namun masyarakat

H. Moh. Nur Insan

Forum Camat Kabupaten Pamekasan Beserta Seluruh Staf Mengucapkan

Selamat Hari Pers Nasional Ketua

Drs. Saudi Rahman, Msi Camat Pamekasan Saifullah Farid Wadjdi, SH.,MH

Kusairi SE

Camat Pademawu

Camat Tlanakan

Ach. Farid, S.Sos

Amirus Saleh, SH.,Mpsi

Camat Galis

Camat Larangan

Ach Hambali, S.Sos

Drs. Fathorrachman, Msi

Camat Proppo

Camat Waru

Drs. Saiful Haq Ramli, Msi

Drs. Slamet Mulyadi

Camat Batu Marmar

Camat Pasean

Supriyanto, S.Sos.,Msi

Sahrul, S.Sos

Camat Palengaan

Camat Pakong

Suhartono, BA

Fajar Yanuar Astomo, SE

Camat Kadur

Camat Pegantenan

BERITA GAMBAR Kamis, 18 Pebruari 2016, Sore, didepan Cito Mall, Bundaran Waru, walau ada tanda larangan Parkir dengan begitu jelas terpampang, namun beberapa Taxi Blue Bird tampak dengan senaknya memarkirkan Taxi nya. (red)

mampu tidak akan rugi. Karena saat sudah berakhir masa kepesertaannya masyarakat yang mampu tersebut akan menerima hasil dari iurannya ditambah hasil investasi. Timoer Sutanto, Ketua Jaminan Sosial Apindo saat telekon-

ferens dengan Maurin di studio Kompas TV mengatakan bahwa secara prinsip iuran Tapera akan memberatkan pengusaha karena saat ini sudah ada beban iuran lainnya. Ia mencon-tohkan, seperti BPJS ketenagakerjaan yang sudah membebankan dua persen pada pemberi kerja. (bkppu/red)

Gotong Royong, Prinsip Utama UU Tapera

JAKARTA - Dalam rangka kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya bidang perumahan, pemerintah bersama dengan DPR mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumay yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut diungkapkan oleh

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus saat memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta (25/2). “Jadi kita sebagai masyarakat berbangsa melaksanakan prinsip gotong royong, dimana masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah sama-sama membayar iuran, tapi yang berhak menggunakan adalah MBR,”tutur Maurin. Namun, Maurin mengatakan bukan berarti iuran yang dibayarkan oleh non-MBR menjadi hilang, melainkan dapat dicairkan nantinya saat kepesertaannya berakhir. Yaitu

bagi pekerja pada saat pensiun dan bagi pekerja mandiri saat mencapai usia 58 tahun, selain itu juga kepesertaan berakhir apabila tidak membayar iuran selama lima tahun berturutturut ataupun meninggal dunia. “Pada saat kepesertaan berakhir, peserta Tapera akan mendapatkan hasil simpanan ditambah dengan bunganya,” tambah Maurin. Manfaat yang akan diterima oleh MBR adalah untuk kepemilikan rumah, pembangunan rumah sendiri apabila sudah mempunyai tanah sendiri selain itu juga bagi MBR yang sudah mempunyai rumah namun ingin renovasi, hal-hal tersebut bisa mendapatkan pembiayaan dari Tapera. Untuk besaran iurannya, Maurin mengatakan saat ini belum ditentukan dan akan ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang pembuatannya paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera ini diundangkan. “Jadi didalam uu yang sudah disetujui kemarin tidak ada besaran simpanan, dalam draft awal saat DPR menyerahkan RUU kepada Presiden memang disebutkan besarannya 3% yang dibayarkan oleh pekerja 2,5% dan pemberi kerja 0,5% namun pemerintah mengusulkan itu di

drop,” katanya. Pemerintah mengusulkan bahwa besaran simpanan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja yang diatur lebih lanjut dalam PP. Dalam pelaksanaannya nanti untuk menentukan besarannya akan mengajak stakeholder terkait termasuk pengusaha dan asosiasi pekerja. Pasca Disahkannya UU Tapera Pasca disahkannya UU Tapera kemarin, Maurin mengatakan langkah selanjutnya adalah membentuk Komite Tapera yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan setelah diundangkan. Komite Tapera terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan dan seorang professional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. “Komite Tapera bertugas menetapkan kebijakan umum dan strategis dari pengelolaan Tapera dan juga melakukan seleksi Badan Pelaksana (BP) Tapera untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden dan ditetapkan melalui Keppres,”kata Maurin. Selain itu, paska diundangkannya UU Tapera, dalam kurun waktu 2 tahun terdapat 10 Peraturan Pelaksanaan Tapera, disamping juga 7 PP dan 1 Perpres yang harus diselesaikan. “Targetnya kalau bisa semakin cepat semakin bagus, tapi pengalaman menunjukan pembuatan PP tidak gampang apalagi lintas sektor, bisa saja 2018 (UU Tapera) baru berlaku, karena banyak yang harus dibenahi,”tambah Maurin. (bkppu/red)

PNS ... ngan tunjangan bagi PNS dan pemotongan gaji bagi tenaga honorer. “ ujar Sekda saat ditemui diruang kerjanya, pekan lalu. Dengan demikian pemberlakuan jam kerja 7.30 yang dimulai sejak minggu pertama Januari 2016 tadi memang perlu dirubah, kerena sangat memberatkan para pegawai tersebut. Mengacu dari Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Hari Kerja dilingkup

Sambungan dari Hal.3 lembaga Pemerintah. Mantan Kepala Bappeda Tanbu ini menyebutkan jumlah jam kerja pegawai yang digunakan dalam sehari adalah 7,5 jam dan perminggu sebanyak 37,5 jam. “Dengan perubahan ini, tidak mengurangi jumlah jam kerja yang sudah ditentukan pemerintah pusat, namun kebijakan Pemkab Tanbu tersebut hanya sebatas menggeser jam awal masuk dan jam pulangnya,” pungkasnya. (Humas,red)


JAKARTA

Kejagung Didesak Tuntaskan Perkara Tipikor JAKARTA, TEROPONG Jaksa Agung (Jagung) didesak menuntaskan tunggakan perkara atau penanganan perkara tindak pidana korupsi di jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di lingkungan Kejagung. Hal itu diungkapkan Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW), Manat Gultom kepada TEROPONG, Kamis, (24/2). Menurut

Manat, menuntaskan penanganan tindak pidana korupsi oleh jajaran Kejaksaan Agung sesuai amanat pasalpasal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yakni terkait prinsip penerapan asas penatausahaan penanganan perkara dugaan korupsi. Asas kepastian hukum, accessible, visibel, transparan dan akuntabel adalah jaminan hukum

terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri,” ujarnya. Dia juga menyatakan, sesuai data dimiliki dan diperoleh lembaga pihaknya, banyak kasus tindak pidana korupsi yang penangananya tidak tuntas. Hal itu menimbulkan kesan terhadap publik telah terjadi unsur ganda dan unsur terafiliasi dalam bentuk korupsi rahasia melibatkan elemen kewajiban timbal balik terkait penanganan beberapa dugaan korupsi di Kejagung de-

ngan jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Manat menjelaskan, kasus Erry Baskoro, yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi penawaran dan pemeliharaan jaringan sampah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI Jakarta, dan penanganan aliran dana oleh Kadis DPU kepada 44 rekening Kepala Seksi PU, serta jaringan sampah Dinas Kebersihan di Jakarta Barat merupakan contoh penanganan

5 tipikor pada Kejagung dan Kejati DKI yang tergolong utang kasus tindak pidana korupsi secara penatausahaan kepada publik. Selain itu, kasus penanganan dugaan korupsi terhadap dugaan korupsi yang ditimbulkan mantan Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Utara, yang juga kasus penanganan dugaan korupsi yang ditimbulkan yang bersangkutan pada Sudin Damkar dan PB Kota Administrasi Jaksel terkait pengadaan selang damkar di Kejati DKI, menjadi contoh ketidak kepastian hukum, accesible,

visibel, akuntabel dan transparan, sehingga publik bertanya-tanya,” sindirnya. Menanggapi hal itu, pihak JCW menegaskan, Kejagung tidak profesional dalam menangani kasus itu, mengingat adanya seorang tersangka dan sudah lama tersangka yakni hampir dua tahun tetepi belum ditunut ke pengadilan. Mangkraknya kasuskasus lainya, JCW berpendapat Jaksa Agung HM. Prasetyo selaku penyidik tertinggi semestinya prinsip best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam revolusi mental bidang adhyaksa Republik Indonesia. (muller)

Antisipasi Genangan, Sudin PU Tata Air Siagakan Pasukan Gubuk Liar di Pinggir Rel Jalan RE Martadinata Dibongkar JAKARTA, TEROPONG - Memasuki musim penghujan, Sudin PU Tata Air, Jakarta Utara mensiagakan aparat atau tim khusus satgas banjir. Para petugas yang tergabung di tim ini berada di enam Kecamatan serta Sudin PU Tata Air Jakarta Utara. Kasi Pemeliharaan Sudin PU Tata Air, Abu Bakar menuturkan, tim satgas banjir di masing-masing Kecamatan sebanyak 5 orang serta 10 orang di Sudin PU Tata Air. “Tim ini bekerja selama 24 jam secara bergantian, para petugas ini juga terus berkeliling dan selalu siap menyisir daerah-daerah yang rawan terjadi genangan. Apabila cuaca mendung tim satgas banjir langsung berkeliling ke sejumlah titik yang rawan genangan. Mereka akan mengecek saluran untuk memastikan apakah ada penyumbatan atau tidak. Jika ada penyumbatan maka langsung dikerjakan, sehingga bisa melancarkan jalannya air yang mengalir. Para petugas ini dilengkapi dengan peralatan dan menggunakan kendaraan operasional. Selain itu, tim ini selalu berkoordinasi dengan Sudin PU Tata Air dan Dinas PU. Alhamdullilah, untuk wilayah Jakarta Utara bicara tentang genangan saat ini genangan cepat surut dalam hitungan jam,” ujar Abubakar, Rabu (24/2). (kardi/benny)

Sudin Bina Marga Jakut

Perbaiki Jalan Bendungan Melayu yang Rusak

JAKARTA, TEROPONG - Sembilan bangudigunakan untuk hal-hal negatif. Misalnya, menjadi nan liar yang berdiri di pinggir rel kereta api Jalan tempat minuman keras (miras),” ujarnya, Selasa RE Martadinata, Pademangan Barat, Pademangan, (23/2). Jakarta Utara dibongkar. Dikatakan Roytho, jika terus dibiarkan, Bangunan liar berupa gubuk yang berada di bangunan liar tersebut dikhawatirkan akan memicu wilayah RW 12 tersebut dibongkar petugas tindakan kriminal. gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya PP), petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum telah melayangkan surat peringatan kepada para (PPSU), TNI, Polri dan personel PT Kereta Api pemilik bangunan untuk mengosongkan lahan. Indonesia (KAI). “Sampai batas yang ditentukan, tidak juga Lurah Pademangan Barat, Roytho Harahap dikosongkan. Makanya kami bongkar,” ujarnya. mengatakan, bangunan liar di lokasi dibongkar Ia menambahkan, pasca dibongkar, pihaknya karena sebelumnya dijadikan tempat tinggal dan Suasana pembongkaran gubuk liar di jalan RE Martadinata bersama PT KAI akan menanam pohon di lokasi. usaha dagang makanan dan minuman ringan. Hal tersebut dilakukan agar lahan tersebut tidak Pembongkaran bangunan liar kali ini mengerahkan sebanyak 50 petugas didirikan kembali bangunan liar. gabungan. “Selain membuat kumuh, bangunan liar di bantaran rel itu sering (kardi/muller)

Ratusan Orang Ikut HPSN di Warakas JAKARTA, TEROPONG Ratusan orang yang berasal dari PHL Sudin Kebersihan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), warga, LMK, pengurus organisasi masyarakat, pelajar, pengurus RT dan RW ikut serta dalam kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dilaksanakan di Jl. Warakas VI, KelurahanWarakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (20/2). Kasudin Kebersihan Kota Jakarta Utara, Slamet Riyadi mengatakan, “kegiatan yang kami lakukan ini

berupa penyuluhan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), serta gerakan membersihkan sampah. Puncak hari peduli sampah nasional sendiri dilaksanakan pada, Minggu (21/02) dalam kegiatan hari bebas kendaraan bermotor yang dilaksanakan di daerahThamrin,” ujar Slamet, didampingi Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda dan Lurah Warakas, Sri Suhartini. Dengan adanya kegiatan ini, ditambahkan Slamet, kami Bersambung ke hal.10

Warga Warakas ikut HPSN

Kantor Pelayanan SIM ‘Diserang’Aksi Teror Suasana perbaikan jalan Bendungan Melayu

JAKARTA, TEROPONG - Setelah dikeluhkan warga, Jalan Bendungan Melayu, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara akhirnya diperbaiki Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sutarno mengatakan, perbaikan jalan rusak dan berlubang tersebut untuk menghindari pengendara motor celaka. Menurutnya, akses jalan tersebut selama 24 jam ramai di lintasi kendaraan baik roda dua dan empat. “Perbaikan untuk sementara kami lakukan darurat dengan menutup lubang dengan mengunakan aspal. Diharapkan dengan cara ini akan dapat mengantisipasi dampak terjadinya kecelakaan,” ujar Sutarno, Jumat (19/02). Penutupan lubang sepanjang 6 meter dan lebar 3 meter ini dilakukan tim reaksi cepat Sudin Bina Marga. “Kami berharap kepada masyarakat apabila ada jalan rusak agar menginformasikan kepada petugas atau instansi terkait. Ini tujuannya agar secepatnya dilakukan perbaikan,” ujar Sutarno. (kardi)

Pohon di Jalan Pademangan II Raya Ditopping JAKARTA, TEROPONG - Sebanyak 10 pohon di sepanjang Jalan Pademangan II Raya, RW 06, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditopping. Pohon jenis Ang-sana, Bintaro dan Asem tersebut dipangkas, karena menggangu utilitas di sekitar dan dikhawatirkan tumbang. Lurah Pademangan Timur, Agus Fachruddin mengatakan, penopi-ngan pohon dilaksanakan oleh tujuh petugas gabungan PPSU, pohon tersebut ditopping, karena sudah tumbuh tinggi Petugas PPSU sedang melakukan serta rindang.0 pemangkasan pada pohon Bila tidak segera ditopping di-khawatirkan jadi penyebab korsle-ting listrik, karena dahan sudah banyak yang mengenai kabel listrik. “Penopingan kami lakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang atau dahan sempal yang berpotensi membahayakan masyarakat,” ujar Agus, Sabtu (20/2). (kardi/benny)

Simulasi penanganan aksi terror

BEKASI, TEROPONG - Kantor tempat pelayanan SIM Kabupaten Bekasi dijadikan tempat Simulasi dalam penanganan aksi terror, karena dianggap berpotensi rawan kejahatan. Dalam simulasi itu, tim Anti Teror (TAT) berhasil melumpuhkan komplotan teroris yang menyerang kantor Pelayanan SIM Polresta Bekasi, yang tengah ramai oleh masyarakat. Dengan menggunakan senjata api, komplotan teroris tersebut berhasil menyandera salah seorang petugas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, TAT terlebih dulu melakukan negosiasi untuk melepaskan Sandra. Karena tidak diindahkan, dengan sigap TAT Polresta Bekasi yang dimpimpin AKP Dwi Yanuar

berhasil melumpuhkan komplotan teroris dan menyelamatkan sandra setelah sebelumnya terjadi baku tembak. Kapolresta Bekasi, Kombes Pol M. Awal Chairudin SIK menjelaskan, aksi tersebut merupakan skenario yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya serangan teroris di kantor Pelayanan SIM Polresta Bekasi. Salah seorang teroris menyandera salah seorang petugas Kantor Pelayanan SIM Polresta Bekasi. “Kantor Pelayanan SIM berpontensi menjadi salah satu lokasi penyerangan teroris karena sering memberikan layanan kepada masyarakat dan jauh dari Mapolresta Bekasi,” ungkapnya. Bersambung ke hal.10

Lelang Konsolidasi Dinilai Bunuh Pengusaha Kecil? JAKARTA, TEROPONG - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disarankan meninjau ulang wacana menerapkan lelang konsolidasi tahun ini. Sebab, berpotensi mematikan ribuan perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa berskala menengah ke bawah. “Ribuan perusahaan tidak bisa ikut lelang”, ujar Ketua LSM SISIR M.Sitanggang. Dia menilai, kebijakan Ahok yang akan menggabungkan proyek sejenis berskala kecil menjadi proyek berskala besar yang harus ditangani perusahaan konstruksi besar bakal menyisakan masalah. Menurut Sitanggang, pemberla-

kukan lelang konsolidasi harusnya dilakukan bertahap, serta disosialisasikan lebih dahulu agar pengusaha menengah ke bawah lebih siap dan tidak mati serta merta. “Kalau mau fair, lelang saja semua paket kegiatan, termasuk yang nilainya di bawah Rp.200 juta. Seandainya, di kemudian hari perusahaan itu hasil pekerjaannya tidak beres kan gampang, tinggal blacklist”, tegas Sitanggang. Ketua LSM ini mengungkapkan, tudingan bahwa perusahaan menengah ke bawah kerap melanggar atau curang juga tidak beralasan, karena tidak tertutup kemungkinan, perusahaan

berskala besar juga melakukan kesalahan serupa. “Kalau perusahaan kecil tidak bisa ikut lelang, lantas bagaimana perusahaan itu bisa berkembang menjadi besar”, ujarnya. Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengatakan dengan lelang konsolidasi ini akan semakin mengurangi jumlah kontraktor yang terlibat dalam proses lelang, sehingga hanya kontraktor besar yang mampu mengikutinya. Hal ini mengakibatkan banyak kontraktor kecil ribut dan protes, karena mereka tidak bisa lagi bermain mengambil proyek pembangunan infrastruktur. (tim)

Basuki Tjahaja Purnama

LKS Bahasa Indonesia Jadi Warga Minta Jalan Enim Raya Diperbaiki Tolak Ukur Bagi SMKN 6

Prona di Kelurahan Warakas Untuk 35 Bidang Tanah JAKARTA, TEROPONG - Mempercepat legalisasi aset, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara tahun ini memberikan kesempatan kepada warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tak mampu, serta tanah warga yang masih bersifat girik untuk dapat mengurus tanah miliknya untuk mendapatkan Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) tahun 2016 ini. Bambang Sumari, Ketua Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) mengatakan, Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, sampai dengan penerbitan sertifikat yang diselenggarakan secara massal. Bersambung ke hal.10

Suasana pelaksanaan LKS Bahasa Indonesia

BEKASI, TEROPONG - Kepsek SMKN6 Kota Bekasi, Dyah Sulistianingsih, menyampaikan pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bahasa Indonesia di tingkat SMK negeri dan swasta se-Kota Bekasi yang di gelar di SMKN 6 Kota Bekasi selama dua hari menargetkan juara pertama. “Kegiatan ini jadi tolak ukur bagi sekolah dalam menyampaikan materi pembelajaran,” ujarnya. Bersambung ke hal.10

Jalan Enim Raya yang akan diperbaiki

JAKARTA, TEROPONG - Warga Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara meminta Jalan Enim Raya (Jl. Pipa PAM) Bersambung ke hal.10

Suratkabar Nasional


6




Diduga Tidak ...

dibawah penawaran PT. Tirta Dhea Addonics Pratama. Sehingga sesuai dengan Surat Penujukkan No:

Sambungan dari Hal.1

KU.08.01/PKRSKPOLRI1/ S AT K E R - P R S R K / RUSUNPOLRI 15-03B/688, tanggal 13 Juli 2015, disebutkan

bahwa pemenang untuk paket pekerjaan “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur (RUSUN POLRI 15-03B)” pemenangnya adalah PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Jalan Kramat Aris Nomor 77-80, Satu, Cipayung, Jakarta Timur, dengan nilai kontrak Rp.24.243.750.000,-, tanggal kontrak: 28 Juli 2015, masa pelaksanaan 190 hari kalender. Dengan ditunjuknya PT. Tirta Dhea Addonics Pratama sebagai pemenang, PT. Sagita Utama Lestari melakukan sanggah kepada Pokja Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus TNI dan Polri. Didalam sanggahan tersebut, dengan tegas Direktur Utama PT. Sagita Utama Lestari mengatakan, bahwa pihaknya (PT. Sagita Utama Lestari,red) bahwa sebenarnya tidak pernah diun-

dang untuk negoisasi atas paket ini. Pengadaan Mebelair Rp.15,794 Miliar Selain pekerjaan konstruksi, didalam pembangunan Rusun Polri ini, Kemen PU-PERA/ Ditjen Penyediaan Rumah, Satker/PPK Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Khusus POLRI dan TNI, juga mengalokasikan anggaran (HPS) sebesar Rp.15.794.000.000,- untuk paket “Pengadaan Mebelair Rumah Susun Sewa POLRI Wilayah I (RSNMBLPLR15-03). Untuk paket pekerjaan pengadaan ini, ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Sardo Mitra Sejati, dengan harga penawaran/nilai kontrak Rp.15.243.300.000,-, nomor kontrak: KU.08.08./PKRSRKPOLRI WIL1/SATKERPRRSKTNIDANPOLRI/

RSNMBLPLR15-03/1201, tanggal kontrak: 3 Desember 2015, dengan masa pelaksanaan 28 hari kalender. Hal ini sesuai dengan Surat Penujukkan No:03/ SPPL/RSNMBLPLR15-03/XII/ 2015, tanggal surat penujukkan 2 Desember 2015. Penelusuran Dilapangan Melihat dari jadwal/masa pelaksanaan, pekerjaan “Pembangunan Rumah Susun POLRI Wilayah Jawa Timur (RUSUN POLRI 15-03B)” ini semesti-nya pelaksanaannya hingga 31 Desember 2015. Namun kenyataannya, sesuai dengan hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dilapangan, Rabu (17/2/2016) siang, tampak pekerja msih dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Dan yang lebih aneh, paker-

jaan bangunan negara ini, dimana pada pekerjaan pengacian meng-gunakan alat bantu bambu, buka alat bantu scaffolding (lihat gam-bar, red). Tentu ini patut diperta-nyakan. Bangunan rumah susun satu twin block ini, tampak berlantai tiga, dindingnya menggunakan batu bata ringan. Begitu juga pada lantai tengah (gang), terdapat pembesian, yang diduga tidak menggunakan besi beton alias menggunakan wiremesh. Tentu spesifikasi material patut dipertanyakan. Bangunan rusun yang berada di Komplek Perumahan Pori Bangkingan Surabaya ini, dimana dilokasi ini pun tidak tampak terlihat direksi kitt, maupun papan nama proyek. Tentu ini patut juga dipertnyakan. Beberapa pekerja yang ada dilapangan, ketika ditanya tak

Terkesan Tertutup ... pekerjaan Konstruksi yang dibiayai dari sumber pajak (uang rakyat,red) ini pemenangnya adalah PT. Brantas Abipraya, dengan harga penawaran (terkoreksi) Rp.37.787.585.000,Sedangkan jadwal penandatanganan kontrak semula dijadwalkan pada tanggal 5 Aghustus 2015, berubah menjadi 4 Agustus 2015 (mengalami satu kali perubahan,red). Sementara untuk paket pekerjaan “Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Banyuwangi” ini dialokasikan anggaran (PAGU) Rp.803.402.000,-/HPS Rp.732.875.000,-. Adapun sebagai pemenang untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah PT. Indrakila, dengan harga penawaran Rp.705.650.000,Sedangkan jadwal penandatanganan kontrak 3 Agustus 2015. Sementara untuk belanja modal “Pengadaan Interior dan Mebelair Pendukung Pendidikan” dialokasikan anggaran (PAGU) Rp. 20.000.000.000,/HPS Rp.19.996.181.000,- (satu paket). Adapun sebagai pemenang untuk paket pengada-

an barang ini adalah PT. Cahaya Sakti Investindo, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.18.899.555.000,-. Sedangkan jadwal penadatanganan kontrak semula di jadwalkan pada tanggal 13 Agustus 2015, berubah menjadi 12 Agustus 2015 (mengalami satu kali perubahan,red). Hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar nasional TEROPONG dilapangan beberapa waktu lalu, gedung ini tampak dijaga oleh petugas security. Jadi orang umum, termasuk LSM dan Wartawan pun tidak diperbolehkan untuk memasuki ke area gedung, tanpa ada suatu penjelasan apapun. “Jika ada wartawan yang mau mengali berita di Kampus Poliwangi, ataupun mengenai kegiatan proyek harus mengajukan surat terlebih dahulu. Itu Perintah PPTK kegiatan Poliwangi,” ujar salah satu Satpam yang enggan disebutkan namnya. Pengamatan dilapangan, dilokasi tidak tampak adanya papan nama, sehingga membuat proyek pembangunan gedung yang di biayai dari uang rakyat ini jadi bahan pertanyaan publik.

satu pun bisa memberikan komentar, terkesan membisu. Begitu juga ketika ditanya mapa dari pihak pelaksana, namun tak seorangpun memberikan jawaban. Sementara dilokasi juga, persis disebelah bangunan rusun ini, ada bangunan rusun, yang menurut informasi rusin ini dibangun TA 2014, namun hingga kini belum ditempati. Sehingga bangunan ini, jadi tempat hunian para pekerjan rusun 2015. Begitu juga mebelair, dilokasi juga tidak tampak kelihatan. Bahkan Tim Investigasi Wartawan Suratkabar nasional TEROPONG melakukan pengecekan di bangunan rumah susun (rusun) 2014, juga tidak tampak ada mebelair. Padahal anggaran pengadaan mebelairnya sudah dianggarkan dan sudah ada pemenangnya. (bachtiar, beduar, osleo…bersambung)

Sambungan dari Hal.1 Apakah proyek ini proyek siluman?. Dan yang perlu disorot juga adalah terkait pematangan lahan atau pengurugan lahan. Sepintas terlihat, pematangan lahan/ urugan tanahnya terkesan kurang pemadatan, dan tidak merata.

Hal ini dapat dilihat dari adanya genangan air. Rabu (24/2/2016) siang, Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG berusaha melakukan konfirmasi ke kantor Politeknik Negeri Banyuwangi lewat nomor telepon (0333)

636780 yang diterima oleh bu Ima. Penerima telepon ini ketika dita-nya siapa nama Kasatker/ PPK Pembangunan Gedung Politek-nik Negeri Banyuwangi agar disambungkan, mau konfirmasi. Namun si penerima telepon ini mengatakan sebentar

pak biar saya sambungkan, tapi ditunggu berapa lama tidak juga tersam-bung hingga telepon terputus. Ketika dihubungi lagi ke nomor telepon tersebut, nada masuk tapi tidak diangkatangkat. Ada apa, terkesan ada

yang ditutup-tupi?. Melihat hal ini, kiranya aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan. (bachtiar, priyatna … bersambung)

Suratkabar Nasional


7




Kepala BBWS ... rupsi (Tipikor). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Romy Arizyanto, SH., MH ketika dikonfirmasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG di Kejati, Senin (22/ 2/2016) siang mengatakan, bahwa dia belum mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini. Biar lebih jelas, silahkan ditanya ke Kejari Trenggalek, ujar Romy. Sementara ditempat terpisah, sebuah sumber mengatakan, bahwa kasus ini belum pernah disidangkan di Pengadilan TIPIKOR, berarti belum masuk ke tahap penuntutan. Diduga dari pihak BPKP belum selesai melakukan penghitungan kerugian negara, imbuh sumber itu. Sebelumnya, Kepala BBWS Brantas, Ir. Amir Hamzah, ketika dikonfirmasi terkait masalah ini diruang kerjanya beberapa waktu lalu, mengharapkan agar kasus ini segera disidangkan. Kan kasihan yang bersangkutan termasuk keluarganya, bila sudah pensiun di sidangkan. Saya selaku kepala balai sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kejati Jatim, agar kasus ini segera disidangkan. Biar status hukumnya jelas, ujar Ir. Amir Hamzah, kepada Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Tabloid Modus Operandi.

Sambungan dari Hal.1 MoU dengan Kejari Trenggalek Dipertanyakan Pada bulan September 2015, tepatnya tangga 22 September 2015 lalu, pihak BBWS Brantas telah melakukan MoU/Kesepakatan Bersama di Bidang Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Melihat dari konteks MoU ini, tentu berlaku bagi seluruh jajaran Kejari di wilayah hukum Kejati Jatim. Namun pada tanggal 25 Nopember 2015, pihak BBWS Brantas melakukan MoU dengan Kejari Trenggalek, dengan konteks yang sama, yaitu Penaganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negera. Timbul pertanyaan, bukankah penandatanganan MoU dengan Kejati scope nya berlaku untuk seluruh jajaran kejari yang ada di wilayah Kejati Jatim?. Dan kenapa ada MoU lagi dengan Kejari Trenggalek?. Apakah ada kaitannya dengan penanganan kasus Embung Pule?. Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto, SH., MH ketika dimintai komentarnya terkait adanya MoU ini, dia mengatakan, kan hak nya pihak BBWS Brantas meminta LO (Legal Opinion) kepada siapa saja, termasuk kepada Kejari Trenggalek. Ketika disinggung, bukankah sebelumnya pihak BBS Brantas sudah melakukan MoU dengan pihak Kejati Jatim de-

ngan kontek yang sama?. Biar lebih jelas silahkan tanya ke Kejari Trenggalek aja bang, ujarnya singkat. Sementara sebuah sumber dikantor Kejati Jatim mengatakan, kalau sudah ada MoU antara BBWS Brantas dengan Kejati Jatim di bidang penanganan hukum perdata dan Tata Usaha Negara, ngapain lagi ada MoU BBWS Brantas dengan Kejari Trenggalek?. Perlu di ingat, MoU tidak menyangkut masalah Pidana. Jadi, kalau ada penyimpangan pengelolaan anggaran atau penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berdasarkan laporan dari masyarakat (LSM) dan berdasarkan informasi dari media massa, kita (kejaksaan,red) siap melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan, tegas sumber yang enggan disebutkan namanya ini. Kepala BBWS Brantas, Ir. Amir Hamzah, ketika dikonfirmasi melalui SMS (short massage service) terkait masalah MoU dengan Kejari Trenggalek, Selasa (23/2) mengaku bahwa pihaknya melakukan MoU dengan Kejari Trenggalek. Dalam pembangunan Bendungan Tugu banyak masalah pembebasan lahan. Itulah yang mendasari kita melakukan MoU dengan Kejari Trenggalek. Jadi tidak ada kaitannya dengan penanganan kasus Embung Pule, jawab Amir Hamzah. (bachtiar)

Penegakan Hukum ... “Ini bukan euforia lagi dalam penegakan hukum di Kabupaten Sampang, sebab ini adalah hanya sebagian kecil saja, kalau Kejari Sampang berkomitmen menuntaskan kasus tipikor lainnya sampai ke akar-akarnya itu pasti bisa dilakukan, dan Kejari seperti inilah yang kami tunggu-tunggu,” teriak Abd Waffar, Korlap Aksi dari mahasiswa gabungan PMII cabang Sampang. Dalam orasinya, masih banyak pekerjaan rumah dari lembaga penegak hukum tersebut, yang lebih besar nilai kerugian negara. Yakni, kasus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS), kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, kasus korupsi di Dinas Pertanian dan masih banyak lagi kasuskasus yang belum di selesaikannya. “Ada beberapa kasus selama ini yang hilang begitu saja penyelesaiannya dan tidak ada kejelasan, apalagi kasusnya sudah ada yang di SP3, seperti pengadaan mobil damkar yang melibatkan mantan Kepala BPBD Sampang, Imam Sanusi, maka dari itu, kami menuntut agar penegakan hukum tipikor ini diusut tuntas dan tidak ada intervensi dari pihak manapun,”

Sambungan dari Hal.1 pintanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Adhi Prabowo, saat menemui aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Sampang menegaskan, kalau penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Sampang selama ini, pihaknya masih memerlukan waktu dan kasus tersebut masih dalam proses. “Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa, karena sudah peduli terhadap penegakan hukum, kita tegakkan hukum walau langit akan runtuh, tapi hukum tetap tegak, soal penanganan kasus hukum yang menjadi PR bagi kami, secepatnya

Pembangunan ... pekerjaannya belum tuntas. Karena itu, pihak pemkab Kotabaru mendenda kepada Pelaksana, dengan memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kalender. Ini diungkapkan Adi Eka, Kepala Bidang Ciptakarya, Dinas Ciptakarya, Permukiman dan Perumahan (CPP) Kotabaru. Terkait pembangunan lima buah kantor, yaitu Kantor bupati, DPRD Kotabaru, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kantor Dinas Ciptakarya, Permukiman dan Perumahan (CPP). Sesuai kontrak, dikerjakan

Foto : Istimewah

akan kami lakukan, karena saat ini masih dalam proses penyidikan,” jelas Kajari Sampang di hadapan ratusan mahasiswa. Sebelum membubarkan diri, ratusan mahasiswa itu menuntut, agar Kajari Sampang menegakkan hukum secara adil dan bermartabat, segera tuntaskan kasus pesangon anggota dewan secara menyeluruh tampa pandang bulu, usut tuntas semua kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sampang, Kajari Sampang harus berkomitmen dalam penegakan hukum dengan adil dan bermartabat tampa ada intervensi dari pihak manapun. (pan)

Sambungan dari Hal.1 terhitung mulai 13 Mei sampai 28 Desember 2015. Pada batas akhir, pekerjaan fisik baru mencapai 89 persen. Kendati sesuai kontrak untuk waktu pelaksanaan sudah habis, akan tetapi pekerjaan tetap dilanjutkan. “Kontraktornya 1/1000 selama 50 hari kalender. Karena satu paket, anggaran lima perkantoran tersebut mencapai Rp 109.793.941.000,” kata Adi. Berdasarkan hasil pertemuan pihak terkait dan pertimbangan konsultan pengawas, kata Adi, pihaknya masih layak diberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melakukan pekerjaan sampai 100 persen. Alasannya, lanjut

dia, pekerjaan yang dilakukan hanya penyempurnaan, dikantor Bupati. Kalau empat kantor lainnya, sudah selesai. “Menge-nai kebijakan melanjutkan pekerjaan, sudah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (IBPK),” tegasnya. Ia pun optimistis pekerjaan selesai 100 persen dalam waktu 50 hari kalender. Karena dua kantor yang belum selesai, CPP dan BPKAD, hanya pekerjaan struktur bangunan, bukan menyangkut arsitektural. Ditambahkannya, 2016 bakal dilanjut proyek atas lima kantor tersebut. Total anggaran yang disediakan sekitar Rp 54

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Sampang mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang. Senin (22/2) lalu

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan.

miliar. Berupa, pekerjaan finishing yang di antaranya penyempurnaan, pemasangan dinding dan atap. “Akhir 2016, bangunan lima kantor diharapkan sudah selesai,” pungkasnya.(ani)

Lamaran ditujukan ke:

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

Bupati dan Wabup Tanbu Terpilih Dilantik Gubernur Kalsel TANBU, TEROPONG - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Mardani H Maming dan H Sudian Noor, akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor di Banjarmasin, Rabu (17/2). Ada tujuh kepala daerah atau bupati/walikota seProvinsi Kalsel yang saat itu dilantik bersamaan,

termasuk pasa-ngan Mardani H Maming dan H Sudian Noor yang akan menduduki jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanbu untuk masa bhakti 2016-2021. Demikian disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) sebelumnya, Drs H Wahyuddin, M.AP, saat mengahadiri acara pelantikan tersebut. Wahyuddin menambahkan, atas nama pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang lain, mengucapkan selamat atas dilantiknya Mardani H Maming dan H Sudian Noor sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanbu oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Tidak hanya itu, harapan lain pun mencuat seiring pelaksanaan acara pe- Suasana pelantikan Bupati/Wabup Tanbu terpilih oleh Gubernur Kalteng, Rabu (17/2/2016) lantikan tersebut. Dibawah “Salah satu modal dasar kekepemim-pinan Mardani H masyarakat Tanbu diharapkan lah lapangan kerja juga samakin sejahteraan masyarakat itu Maming dan H Sudian Noor, menjadi lebih sejahtera dan jum- bertambah.

adanya lapangan kerja. Oleh Bersambung ke hal.8

KALIMANTAN

8

JembatanGantungPulauMambulauAmbruk Tiga Korban Tercebur Berhasil Selamat

Jembatan Gantung Pulau Mambulau ambruk akibat ditabrak sebuah tongkang yang ditarik tugboat melintas keluar dari Sungai Anjir menuju ke DAS Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - Jembatan Gantung Pulau Mambulau yang sebelumnya diberitakan miring, akhirnya ambruk Minggu (21/2) sore, sekitar pukul 16.30 WIB. Jembatan gantung yang merupakan ikon Kota Kuala Kapuas yang berada di Kecamatan Bataguh ini ambruk setelah ditabrak sebuah tongkang yang ditarik tugboat melintas keluar dari Sungai Anjir menuju ke DAS Kapuas. Kejadian itu membuat kaget masyarakat sekitarnya. Sebab sebelumnya kondisi jembatan sudah melengkung. Selama ini warga selalu was was melintasi jembatan dengan panjang sekitar 40 meter itu. Dalam insiden tersebut, sebuah motor roda dua Yamaha Jupiter Z hi-

tam yang dikendarai warga Jalan Keraton nomor 13 RT 7 Sari Pulau Kabupaten Kapuas bernama Miftah (22) dengan membonceng Hamdiah (23) serta anak Hamdiah di gendongan bernama Khairunisa 9 bulan langsung tercebur ke sungai yang saat itu air sungai sedang pasang. Masyarakat yang melihat kejadian langsung bercebur menolong ketiga korban. Berkat cepatnya pertolongan, ketiganya berhasil diselamatkan warga. Korban langsung dievakuasi warga ke tepi sungai. Ketiganya langsung dilarikan ke RSUD Kuala Kapuas. Sementara posisi tongkang melintang di tengah jembatan. Puluhan anggota relawan yang menerima laporan langsung menuju

ke TKP. Begitu juga puluhan anggota Satpolair Polres Kapuas turun ke tempat kejadian. Dengan beberapa buah perahu karet dan dua buah speedboat, petugas langsung mengamankan lokasi kejadian. Tongkang kosong dan tugboat langsung dibawa ke satpolair. Abdul Hamid warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan jembatan mengatakan, jembatan ditabrak tongkang pada saat posisi tongkang setengah badan dari panjang tongkang. “Badan tongkang bagian belakang tersangkut dan menghantam lantai jembatan dengan posisi di tepi. Saat itu air pasang sehingga posisi tongkang agak tinggi,” ungkapnya. Camat Bataguh, Noor Rahman, yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, sekitar seminggu yang lalu dia bersama Kades Pulau Mambulau Seberang Ibrahim sudah menyurati Dinas PU Kapuas agar melakukan peninjauan jembatan gantung itu. Eh tak tahunya ujar nya, hari ini jembatan gantung Pulau Mambulau patah. Ditambahkan camat, warga masyarakat yang melalui jembatan ini adalah seperti warga Desa Pulau Mambulau, Tamban Luar, Desa Jangkit dan Desa Bangun Harjo. “Sebenarnya warga bisa melalui jalan atau jembatan

di Anjir KM 9. Namun posisinya agak jauh,” katanya. Terpisah, Miftah, korban yang selamat bersama saudara dan bayi saat ditemui di RSUD Kapuas mengatakan, mereka adalah warga Pulau Mambulau seberang. Setelah mengurut bayi di Kapuas mereka menyeberang dengan motor Yamaha Jupiter Z. Pada saat posisinya berada di tengah jembatan, tongkang yang ditarik tugboat memaksa keluar dari Sungai Anjir. Tiba tiba bagian tengah tongkang mengenai lantai tepian jembatan dan langsung ambruk.”Kejadiannya begitu cepat. Saya mengensong dan memegang erat bayi saya. Bayi saya sempat tenggelam dua kali. Berkat cepatnya bantuan dari warga yang menolong, anak saya bisa selamat,” ungkap Hamidah sambil memegang anak perempuannya dan merupakan anak pertama. Kasat Reskrim Polres Kapuas AKP Wiwin JS yang ditemui di tempat kejadian mengatakan, pihaknya kini masih mengumpulkan data data korban yang tercebur dan mendalami kronologis kejadian. “Kami juga sudah mengamankan nakhoda tugboat yang biasa mengangkut pasir itu bernama Kasran (54) dan personilnya serta menyita tongkang bersama tugboatnya,” terang Wiwin. (nordin)

Pasca Jembatan Mambulau Ambruk, Warga Kesulitan Air Bersih KAPUAS, TEROPONG - Ikut putusnya pipa PDAM Kapuas saat ambruknya Jembatan Pulau Mambulau Minggu (21/2) sore lalu mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Dimana untuk sementara masyarakat terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. “Kami sangat kesusahan karena air leding tidak jalan akibat putus saat jembatan runtuh. Pipa saluran air PDAM itu berada di bawah rangka jembatan. Untuk memenuhi kebutuhan sementara kami menggunakan air sungai yang diendapkan dengan diberi tawas. Kami berharap agar air bersih dari leding dapat dapat secepatnya kita gunakan kembali,” harap Ayu, warga setempat. Direktur PDAM, Widodo SE, saat dijumpai di lokasi jembatan ambruk, Rabu (24/2) siang mengungkapkan pihaknya berjanji akan secepatnya menghubungkan kembali saluran pipa PDAM yang terputus. “Kemarin sore pipa besar telah datang dari Surabaya. Kita bekerja secepatnya, sekitar 2 atau 3 hari ke depan sudah operasional. Untuk pemasangan pipa kita melewati dasar sungai, dengan pipa akan kita beri pemberat. Kita sudah siapkan pipa anti pecah sekitar 120 meter. Untuk jumlah meter yang kita gunakan nanti sesuai kebutuhan,” jelas Widodo. Kemudian, lanjut Widodo, warga yang pipanya terputus yakni warga yang berada di seberang jembatan atau wilayah Sare Pulau. “Untuk wilayah Sare

Jembatan Mambulau tampak ambruk

Pulau yang kini ledingnya tidak bisa jalan karena putus, kita di sana memiliki pelanggan sekitar 150 sambungan pelanggan. Di mana pendapatan kita dengan pelanggan jumlah tersebut yakni sekitar Rp 11 juta per bulan,” tukas Widodo. (nordin)

Bupati Tinjau Jembatan Mambulau Yang Ambruk

Bupati Ir Ben Brahim S Bahat di dampingi Drs H Masrani, Teras ST MT meninjau lokasi Jembatan Pulau Mambulau yang ambruk

KAPUAS, TEROPONG - Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S Bahat MM MT, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas Drs H Masrani serta Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kapuas, Teras ST MT melakukan kunjungan dan peninjauan ke lokasi Jembatan Pulau Mambulau yang ambruk, Minggu (21/2) sore lalu. Kedatangan bupati ke lokasi jem-

batan yang merupakan penghubung Kecamatan Kapuas Hilir dengan Kecamatan Bataguh ini disambut oleh sejumlah aparat pemerintah kecamatan setempat, Rabu (24/2) pagi. Bupati Ben Brahim S Bahat usai melakukan peninjauan mengatakan, jembatan yang ambruk harus secepatnya dibangun kembali. Ini karena jembatan itu merupakan ekses utama yang sangat penting untuk masyarakat.

Dimana dalam hal ini pihak perusahaan yang tongkangnya menabrak jembatan menyatakan siap bertanggung jawab. “Secepatnya akan dibangun kembali, untuk bentuk mungkin sama tetapi bahan tidak lagi kayu ulin melainkan bahan baja. Kita tidak bisa kembali bangun menggunakan kayu ulin karena kayu ulin dengan usia 40 tahunan seperti ini sulit dicari. Kita juga akan hitung nilai jembatan yang ambruk ini dan akan kita minta pihak perusahaan untuk mengganti. Dana pembangunan jembatan yang baru mungkin kita akan sharing dengan biaya dari perusahaan,” jelas Ben Brahim. Sedangkan untuk desain jembatan nantinya ujar bupati, pihaknya akan minta Dinas PU Kabupaten Kapuas bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PU. Tetapi, ucap bupati, mungkin pembangunan jembatan mendatang akan sedikit dipersempit. Ini agar tidak lagi dapat dilintasi mobil, cukup sepeda motor dan jalan kaki. Untuk mobil bisa melewati jembatan rangka baja di

Anjir KM 1. “Kita melalui Dinas PU Kabupaten Kapuas tengah mengupayakan jembatan rangka baja yang sudah hampir selesai dibangun di Jalan Trans Kalimantan Anjir KM 1 penghubung Kecamatan Kapuas Timur dan Bataguh agar dapat segera operasional. Kita juga berusaha jalan menuju jembatan itu dari sini yang masih berupa badan jalan agar dapat segera dibangun seti-daknya layak dilewati. Jalan ini meru-pakan satu-satunya alternatif terdekat,” tukas Ben Brahim. Pantauan di lapangan, dalam kunjungan itu bupati Kapuas selain menemui masyarakat menanyakan keluhan akses jalan pasca ambruknya jembatan dan meninjau langsung kondisi jembatan, juga melakukan peninjauan ke jalan setapak menuju jembatan rangka baja di Jalan Trans Kalimantan KM 1 Anjir sebagai satu-satunya alternatif terdekat. Tak lupa Ben Brahim juga menyempatkan diri menemui Wahyu Saputra yang merupakan pahlawan penolong korban yang terjatuh ke sungai saat jembatan ambruk. (nordin)

Mardani: Pegawai Saya Harus Sejahtera Agar Tidak Korupsi TANBU, TEROPONG - Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H Maming, yang baru saja dilantik sebagai kepala daerah definitip untuk kedua kalinya akan terus mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi., Sebagai langkah awal untuk mencegah pegawainya tidak korupsi maupun gratifikasi, bupati yang berpasangan dengan H. Sudian Noor ini terus menaikan tunjangan pejabat dan stafnya. Begitu juga gaji pegawai kontraknya, pada tiap tahun terus mendapatkan peningkatan kesejahteraan dari sebelumnya., “Kebijakan ini sudah saya lakukan pada saat menjabat bupati di priode pertama. Dengan langkah tersebut adalah bentuk upaya mencegah jajaran

SKPD kami agar tidak berbuat diluar aturan,” kata Mardani baru-baru ini. Menurutnya, bagaimana pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat kalau pegawainya saja tidak sejahtera. Namun demikian, jangan sampai hanya alasan kesejahteraan para pejabat dan staf dijajarannya cenderung melakukan tindakan korupsi yang sejatinya akan menghambat program untuk kesejahteraan masyarakat. “Yang penting kalau sudah disejahterakan para pegawai harus mensyukuri apa yang sudah didapat serta tidak terlalu hidup bermewah mewahan,” terangnya., Untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan di SKPD, menurutnya kesejahteraan yang diberikan pun belum cukup tanpa bersinergi dengan


Rampas Senpi Polisi, Pelaku Curanmor Terus Diburu KOTABARU, TEROPONG - Kawanan curanmor merampas senjata api kembali terjadi. Kali ini menimpa anggota Buser (buru sergap) BRIPTU Jeki, Satuan Jatarantas, Polres Kotabaru. Setelah berhasil meringkus Taupikurahman alias Upik konset, salah satu pelaku, polisi masih melakukan perburuan terhadap satu pelaku lagi, yaitu Ari Irawan alias Ari. Keterangan yang dihimpun salah satu dari tersangka, pencurian dengan kekerasan dan curanmor, ditangkap sat anggota melakukan penyisiran di hutan bakau. Perburuan mendapatkan hasil, dimana posisi tersangka sedang tiarap di lumpur di hutan bakau, di jalan Pembibitan, Desa Semayap, Kamis (25/2/2016) malam. Kronologis, tersangka ditangkap anggota Buser Polres Kotabaru dan kedua tangan tersangka di borgol. Di jalan Rrampa Baru, Desa semayap, pelaku ditengah perjalanan, Upik Konset menyuruh Ari Irawan untuk melepaskan borgol yang ada di kedua tangan pelaku. Pelaku langsung merampas senjata api milik BRIPTU Jeki. Pelaku panik langsung menembak ke arah polisi. Mengarah ke atas peluru sudah di muntahkan tiga. Melihat hal ini, petugas Polres Kotabaru dan Satuan Brimob Batulicin dikerahkan, untuk membekuk tersangka, yang di pimpin langsung Kapolres Kotabaru AKBP, Suhasto, SIK Kepada Wartawan, Suhasto membenarkan buronan curas (pencurian dengan kekerasan) atas nama Upik berhasil ditangkap, dan berhasil di lumpuhkan, Dari pengakuan pelaku, Upik Konset melakukan aksi curanmor bersama Ari, warga Desa Semayap. “Satu lagi masih diburu. Ari Irawan. Ari ini yang merampas senpi anggota saat melarikan diri dari sergapan, dan masih dalam kepungan Kepolisian Polres Kotabaru beserta Brimob,” kata Suhasto. (ani)

Gudang Logistik Hotel Grand Surya, Terbakar KOTABARU, TEROPONG - Gu-dang logistik Hotel Grand Surya di Jalan Suryagandamana, Kota Kotabaru, Kali-mantan Selatan, Jum-at (19/2) malam terbakar dan baru pa-dam, esoknya sabtu pagi. “Api baru dapat dipadamkan oleh petugas pemdam kebakaran bersama masyarakat pada Sabtu (20/2) sekitar pukul 04.00 WITA,” Hotel Grands Surya yang terbakar kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotabaru, Irian, melalui Kasi Pencegahan, Sugeng, Sabtu (20/2). Sugeng menjelaskan, petugas mengalami kesulitan untuk melakukan pemadaman di gudang logistik milIk Hotel Grand Surya. Karena musibah terjadi di lantai dasar dan dalam gedung yang rapat, sementara akses jalan menuju lokasi terbatas. “Api tidak menjalar ke lokasi lain, dan permukiman penduduk di sekitarnya,” ujar Sugeng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi ada dua orang mengalami luka ringan. Dan kerugian sementara ditaksir ratusan juta rupiah. Untuk membantu melakukan pemadaman, BPBD Kotabaru mengerahkan tiga mobil tangki suplai kapasitas masing-masing 5.000 liter, dan tiga unit mobil pemadam brandweer dengan kapasitas air 5.000 liter. “Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran di Gudang Logistik Hotel Grans Surya tersebut,” kata Sugeng. (ani)

Hari Pertama Kerja

Sudiannor Kunjungi Beberapa Kantor TANBU, TEROPONG Menyusul dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H Maming dan H Sudiannor oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirinoor di Banjarmasin, H. Sudiannor Jum‘at (19/2) langsung masuk kerja dan mengunjungi beberapa Sudiannor ketika mengunjungi salah kantor di Sekretariat Daerah Tanbu. satu kantor SKPD Kunjungan ke beberapa kantor di lingkup Kantor Bupati Tanbu adalah langkah awal untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai bukti, kantor yang dia kunjungi adalah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Tanbu., Di kantor ini, dia ingin melihat langsung seperti apa sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah. Pasalnya, BPKAD termasuk SKPD vital, diantaranya dalam pendistribusian keuangan ke berbagai SKPD sesuai kebutuhannya masing masing., Saat menuju kantor tersebut, disambut langsung kepala BPKAD Tanbu, Roeswandi Salem. S.Sos.M.Sos. Sembari melangkah ke ruang kantor BPKAD, kedatangannya juga disambut beberapa PNS dan PTT setempat., Mendengar percakapannya saat melihat suasana kerja di kantor tersebut, Roeswandi mengajak ke beberapa ruang penggajihan dan pengelolaan aset. Diruang itu dia juga mendapat penjelasan tentang tata kelola keuangan dan aset pemerintah daerah., Setelah mengunjungi kebeberapa kantor, wakil bupati priode 2016-2021 ini langsung memimpin rapat asistensi anggaran di ruang Bupati., Didampingi beberapa kepala SKPD, dia ingin mendengar langsung mekanisme perumusan anggaran prioritas kedepan yang sejatinya adalah sistematika penganggaran dalam menunjang program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tanbu., Dalam rapat tersebut dia terkesan santai, arah mata tertuju ke layar monitor pada saat masing masing tim anggaran memaparkan uraian anggaran yang terkait kebutuhan di berbagai SKPD. Seraya mencermati berapa saja prosentasi anggaran biaya langsung dan tidak langsung, serta prosentasi anggaran yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. (hms/imran)

Bupati ...

sistem dan pendukung lainnya., “Salah satu contoh sistem lelang melalui LPSE yang merupakan terobosan program pemerintah pusat adalah sistem pelayanan pengadaan secara

online dan lebih transparan dalam mekanisme proses lelangnya. Dengan sistem itu akan menutup kecenderungan oknum SKPD untuk bermain Bersambung ke hal.10


sebab itu, tanpa mengabai-kan kebutuhan pembangunan lain, se-tidaknya kami berharap jumlah lapa-ngan kerja di Tanah Bumbu dapat lebih meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga turut meningkat,” kata Wahyuddin. Di dalam sambutanya, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor juga menegaskan agar bupati dan wakil bupati yang sudah dilantik untuk sesegera mungkin dapat memenuhi janji politik-nya kepada masyarakat. Sebagaimana himbauan dari Presi-den, Joko Widodo. upaya blusu’an juga harus selalu dilakukan agar hubungan kedekatan hati antara pemimpin dengan masyarakat bisa tetap terjalin. ”Ini him-bauan presiden yang penting untuk dilakukan. Sehingga program pembangunan kedepannya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan,” kata Sahbirin pada saat pelantikan tersebut. Acara pelantikan bupati dan wakil bupati berlangsung di halaman kantor lama Gubernur, di Banjarmasin sekitar pukul 09.00 WITA. Acara dilanjutkam dengan pelaksanaan pelantikan Ketua Tim penggerak PKK kabupaten dari masing-masing daerah di Gedung Graha Abdi Persada oleh isteri Gubernur Kalteng, Hj Raudhatul Jannah,S.KM. (imran/hum)


NUSANTARA

Dituding Mencuri Uang, Korban Disiksa Hingga Tewas

TEROPONG, TUBAN Sidang penganiayaan dan berujung pada kematian digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, Senin (22/2), dengan agenda pemeriksaan saksi yang diketuai ketua majelis hakim Bàyu SH hakim anggota Beny SH, Parela SH berlangsung sepi pengunjung. Dalam kesaksiannya, delapan terdakwa mengakui keterlibatannya dalam melakukan penganiayaan terhadap Teguh Purnomo.

Dalam pengakuannya, kejadian itu berawal dari hilangnya uang salah satu pelaku dan menduga Teguh adalah pelakunya. Lalu, kedelapan terdakwa melakukan pemukulan dan menginjak-injak tubuh korban yang akhirnya meninggal dunia itu. Dalam pengakuannya, Nyali mengakui diajak Munir membawa Teguh ke persawahan, Minggu (29/11) pukul 23.00. Mereka melakukan pemukulan dan menginjak-nginjak tubuh korban. Lantas, mereka

20 Titik Jalan Rusak di RBU Diperbaiki JAKARTA, TEROPONG - Selama periode Januari hingga 22 Februari 2015, petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara telah memperbaiki 20 titik jalan rusak. Lurah Rawa Badak Utara, Teguh Subroto mengatakan, 20 titik jalan rusak yang diperbaiki PPSU ini dikerjakan secara manual dengan peralatan seadanya dengan menggunakan material pasir dan semen. “Perbaikan jalan kami lakukan

dengan menutup lubang untuk memberi kenyamanan dan keamanan pengendara. Apalagi, titik jalan rusak itu ramai dilintasi,” ujarnya, Selasa (22/2). Teguh menjelaskan, pada umumnya penyebab kerusakan jalan terjadi akibat terkikis genangan. Ruas jalan yang paling banyak rusak dan diperbaiki yakni Jalan Cibanteng dan Jalan F dengan jumlah 10 titik. “Sisanya tersebar di Jalan B Raya dan jalan lingkungan warga,” ujarnya. (kardi)

membawa korban ke sebuah gubuk. Kemudian datang Syaiful dan menuju warung. Lalu, ke sawah bersama dengan Rohib Rohulda. Di sana, mereka menonjok sekali dn memukul kuping dan menendang pinggul korban. Juga Fathoni bin Sibli Husni bersama M . Nur Faiq mengejar korban. Setelah Teguh terjatuh, ditendang dada dan punggungnya. Sedangkan Achmad Nazalul memukul dua kali ke

pipi, terus mènendang punggung. Setelah Teguh tak berdaya, dia ditinggalkan begitu saja. Terdakwa Teguh meninggal setelah keesok harinya, sehabis sholat subuh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bambang SH ketika dikonfirmasi seusai sidang mengatakan, para terdakwa melanggar pasal 80 ayat 3 Jonto pasal 76 C Undang Undang RI 35 / 2014 dan Undang Undang RI 23 / 2002 tentang perlindungan anak. (ashuri)

9

Parkir Alun -Alun Saat Sabtu Malam Amburadul TUBAN, TEROPONG - Parkir di sepanjang timur Alun-Alun setiap hari Sabtu malam, memenuhi jalanan. Ada tiga baris untuk tempat parkir motor terisi penuh, sehingga pengguna jalan tidak bisa melintas dengan nyaman. Pengguna jalan sangat terganggu atas area parkir yang tidak ditata dengan baik dan semrawut begitu. Menurut Teguh (23), warga Merak Urak sebaiknya jalan sebelah timur alun alun Tuban jangan dipadati parkir motor sampai jalan nyaris dipakai seluruhnya untuk areal parkiran. Ironisnya lagi, petugas Dinas Perhubungan dan petugas dari Polres juga ada di situ. Namun tidak satupun petugas yang mempedulikan keruwetan parkiran yang ada di sana.

Kalau hal ini dibiarkan begitu, tentunya akan menambah ketidak nyamanan pengguna jalan. Lagian petugas ditempatkan dipertigaan jalan Veteran Kartini. “Untuk apa petugas berada di sana ?,” ujarnya. Salah satu juru parkir Yk saat ditemui TEROPONG, Jum’at (26/2) menuturkan, petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) hanya datang ketika mengambil uang setoran saja, tanpa ada surat tanda terima atau bukti setoran resmi. “Untuk bukti jumlah nominal setoran berbeda kalau malam minggu lebih besar dari hari hari biasa,” katanya. Ketika ditanyai siapa yang menentukan besar kecilnya setoran itu ? ‘Ya petugas pak,” kilahnya. (ashuri)

Tolak Pasien BPJS

Pemkot Bekasi akan Evaluasi RS Swasta Hingga Pecabutan Izin Operasional BEKASI, TEROPONG Pasca banyaknya kasus penolakan Pasien BPJS berobat oleh Rumah Sakit (RS) Swasta terhadap warga Kota Bekasi yang tidak mampu yang ingin berobat ke rumah sakit meski telah memiliki BPJS, SKTM dan kartu sehat, Pemerintah Kota Bekasi akan membentuk tim pengawasan pelayanan kesehatan. “Tim ini bertugas untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) terhadap pasien

tidak mampu yang ditolak rumah sakit swasta ataupun rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Bekasi,” kata Walikota Bekasi saat temui para direktur rumah sakit swasta se - Kota Bekasi, Kamis (18/2). Rahmat menjelaskan, persoalan teknis diberbagai rumah sakit swasta, itu merupakan persoalan internal. Namun demikian, hal itu tidak dijadikan alasan menolak pasien yang datang menggunakan kartu

sehat. “Seharusnya dimanapun rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah, menerima pasien BPJS, tapi faktanya tidak, belum lagi pengguna kartu sehat dan SKTM,” ungkap dia. Lanjut Walikota, jika dalam proses pembayaran jaminan oleh Pemerintah kepada pihak rumah sakit swasta menjadi kendala, hal itu tentunya dapat dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dengan mempercepat sistem

pembayaran jaminan kesehatan pada rumah sakit swasta tersebut. “Saya yakin rumah sakit swasta tidak akan rugi selama ada niat sosial, kan pemerintah bayar. Tapi kalau dengan cara yang inilah, alasan itulah, hingga pasien terlontah-lontah. Hal itu yang harus di evaluasi dinas kesehatan bersama pihak BPJS dan rumah sakit swasta ucap Pepen sapaan akrab Wali Kota Bekasi ini.

Namun, bila melalui beberapa tahapan dengan membentuk tim evaluasi tentang kerjasama antar Pemerintah Kota 9Bekasi dengan Pasien BPJS atau kartu sehat lainnya, maka rumah sakit bersangkutan dapat di proses hingga pencabutan izin operasionalnya. “Bagi rumah sakit swasta yang menolak, kita akan evaluasi rumah sakit tersebut, hingga pencabutan izin operasinya,” tegasnya. (norton)

DPR Jangan Hanya Bikin Rusuh dan Gaduh Optimalkan Peran Legislasimu untuk Kedaulatan Rakyat dan Negara (Bagian 1) Oleh: Umi Salamah

SURABAYA,TEROPONGPenjajahan oleh partai-partai politik, masih merajalela di dalam negara! Elit politik tidak pernah memperjuangkan saranasarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongan dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. ...Dengan picik mereka mendaur-ulang malapetaka bangsa dan negara yang telah terjadi! (W.S. Rendra, 1999). Sejak rezim Orde Baru sampai saat ini, legislatif belum mampu memperjuangkan saranasarana kemerdekaan dan kedaulatan bagi rakyat. Mereka hanya rusuh dan gaduh (meminjam istilah W.S. Rendra) serta kehilangan fungsinya sebagai wakil rakyat. Undang-undang yang mereka hasilkan tidak untuk membela hak-hak rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi, golongan, dan partainya saja. Sementara fungsi pengawasan, hanya menjadi sarana burgaining, yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan “jatah tambahan” kesejahteraan. Pemihakan yang berlebihan kepada kapitalis tetap saja menyembunyikan maksud-maksud yang tidak etis. Bahkan saat ini, sejak pengawasan oleh KPK diperketat, muncul modus baru, yaitu dengan cara memperbanyak

kunjungan kerja (Kunker). Apa yang diperoleh dari kunker, ternyata masih tetap saja bukan untuk mewujudkan sarana kedaulatan rakyat, namun tersembunyi maksud untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi. Transparansi informasi sudah demikian nyata. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari maksud-maksud yang tidak terpuji itu. Rakyat sudah muak dengan polah tingkah para elit politik di senayan. Sudah saatnya pragmatisme politik diganti dengan politik etik. Politik yang mengimplementasikan dan menghargai etika. Politik yang benar-benar memperjuangkan sarana-sarana kedaulatan rakyat. Politik yang menghasilkan “Mesin Budaya” yang digali dari produk budaya, potensi, tata nilai, dan sesuai dengan kebutuhan bangsa sendiri. Negara ini sudah berumur 71 tahun, tetapi tata pembangunan, tata pemerintahan, dan tata hukum yang menjadi “Mesin Budaya” bangsa ini masih saja mewarisi penjajah Hindia Belanda. Bagaimana bangsa dan negara bisa berdaulat, kalau mesin budaya masih “Menetek” mesin budaya asing yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kedaulatan rakyat? Berhenti Bikin Rusuh dan Gaduh, Saatnya Membuat Mesin Budaya

yang Memberikan Jaminan Kedaulatan Rakyat Founding Father negara ini sebenarnya telah merumuskan ideologi dan konstitusi yang sangat sempurna, karena digali dari tata nilai dan pengetahuan budaya di seluruh nusantara yang beragam, namun tetap menghargai perbedaan dan kedaulatan rakyat. Ironisnya, para politisi, ahli tata negara, dan ahli hukum tidak mampu melindungi Pancasila dan UUD’45. Mereka sengaja membiarkan penyimpangan sila-sila dan pasalpasal yang terdapat di dalamnya. Contohnya, negara kita belum mempunyai tatanan hukum yang mampu melindungi sila ke lima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, apabila sila tersebut dilanggar, tidak ada sanksi hukumnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para politisi untuk melindungi rakyatnya? Miris dan sangat memprihatinkan. Legislatif yang dibayar sangat mahal dari uang rakyat, faktanya tidak mampu melindungi ideologi dan konstitusi yang berkedaulatan rakyat. Mereka justru gaduh membuat undangundang yang hanya menguntungkan pribadi dan partainya. Belum pernah ada upaya serius membuat undang-undang yang melindungi kedaulatan rakyat dan negara yang sesuai dengan

ideologi dan konstitusi. Bahkan amandemen UUD’45 yang bertujuan untuk membatasi masa jabatan presiden pun masih belum memperjuangkan sarana kemerdekaan bagi rakyat. Amandemen tersebut nyatanya hanya makin memperkuat kedudukan partai-partai saja. W.S. Rendra, sebagai ahli kebudayaan pemerintah, pernah mengatakan bahwa “Problem bangsa kita, adalah para elit politik tidak pernah mengadakan dialog tuntas, tidak pernah melakukan pembahasan yang luas terhadap pengetahuan masa lalu (sejarah) dengan teknologi dan pengetahuan modern”. Pengetahuan sejarah adalah “tata buku masa lalu”, apabila digabungkan dengan pengetahuan dan teknologi modern sebagai “tata buku masa kini”, maka kita akan mempunyai bahan untuk menyusun rencana masa depan yang sesuai dengan “Mesin Budaya” yang berdaulat rakyat, adil, berperikemanusiaan, dan menghargai dinamika kehidupan. “Mesin budaya” yang mampu mendorong daya hidup dan daya cipta anggota masyarakat dalam Negara. Akan tetapi “Mesin budaya” yang berdaulat penguasa dan yang hanya bersifat politis tetapi bukan etis, akan selalu menindas dan menjajah rakyat. Ini sangat berbahaya bagi daya hidup dan

daya cipta bangsa. LibatkanParaAhliuntukMemperbarui Mesin Budaya yang Berdaulat Sebenarnya, kita memiliki banyak ahli untuk membantu merumuskan mesin budaya yang berdaulat. Daripada legislatif menghabiskan uang rakyat untuk memperbanyak kunker yang menyembunyikan maksud tidak etis, akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk meninjau kembali tata hukum, tata pemerintahan, dan tata pembangunan yang ada saat ini bersama para ahli. Apakah sudah sesuai dengan ideologi Pancasila dan amanah konstitusi UUD 1945 atau belum? Adalah tugas para politisi, untuk memfasilitasi para ahli hukum, pakar tata negara, dan pakar ekonomi agar menyusun “Mesin budaya” sendiri, yang sesuai dengan kepribadian, kedaulatan, dan kemandirian bangsa. Jangan biarkan hasil penelitian para Arkheolog, Sosiolog, Antropolog, Ethnolog bangsa ini hanya berhenti di perpustakaan, di museum, atau di monumen saja. “Mesin Budaya” warisan penjajah sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa dengan akal sehat. Sehingga tatanan hukum yang ada saat ini, dengan mudah diselewengkan karena materinya tidak sesuai dengan permasalahan

dalam negeri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu sangat mendesak untuk segera dilakukan perubahan. Satu hal yang perlu kita waspadai bersama, adalah bahwa sampai kapanpun, sepanjang sejarah manusia, globalisasi itu identik dengan imperialisme (penjajahan). Untuk itu, sudah

saatnya bagi kita semua sebagai warga bangsa, terutama para politisi, seharusnya mulai serius berbenah untuk membangun mesin budaya sendiri, yang pada akhirnya mampu mewujudkan sarana-sarana kemerdekaan bagi rakyat, dan mampu memperkokoh kemandirian bangsa.* Penulis adalah Akademisi dan Pengamat Sosial-Politik

Walikota Deklarasi Kota Mojokerto Bebas Sampah, Awali Kirab Barongsai

MOJOKERTO,TEROPONG - Walikota Mojokerto Drs. KH.Mas’ud Yunus melakukan deklarasi Hari Bebas Sampah Internasional (HBSI) bersamaan acara kirab Barongsai yang digelar di Tempat Peribadatan Tri Dharma (TITD) di Kelenteng Hok Sian Kiong Kota Mojokerto. sekaligus menyambut Tahun Baru Imlek 2567, Minggu (21/2). Acara tersebut berbeda de-

ngan acara tahun-tahun sebelumnya, karena tahun baru imlek itu di warnai aksi deklarasi ‘Kota Mojokerto Bebas Sampah’ . Deklarasi bersamaan dengan HBSI yang dipimpin langsung Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, didampingi Wakil Walikota Suyitno. Hadir pula Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto, Drs.H.Amin Wachid serta pengurus TITD

dan Forkompimda setempat. Acara ini dicetuskan sesaat sebelum pemberangkatan kirab Barongsai. Sebanyak 215 relawan bebas sampah dilibatkan dalam kegiatan yang juga ditandai penyerahan bantuan tempat sampah dari Klenteng Hok Sian Kiong kepada Walikota Mojokerto tersebut. “Mulai detik ini, Kota Mojokerto kita nyatakan bebas sampah. Masyarakat Kota Mojokerto yang cinta kebersihan akan bergotong-royong membersihkan lingkungan masing-masing dari sampah. Tempatkan sampah pada tempat yang sudah disediakan,” kata Walikota Mas’ud Yunus. Dia berharap masyarakat peduli sampah dan membuangnya di tempat yang telah disediakan. “Dengan HBSI ini, kami dari Pemerintah Kota Mojokerto berupaya menggugah kesadaran pihak swasta dan masyarakat Kota

Mojokerto, bahwa sampah itu harus diurus dengan benar,” ucapnya. Sementara itu, Kepala DKP Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, terdapat dua kegiatan terkait HBSI yang jatuh pada hari ini. “Kegiatan pertama, bersihbersih sejumlah kawasan yang melibatkan karyawan Kantor Pos Cabang Mojokerto dan 120 orang Relawan Bebas Sampah. Dan pada jam 8 pagi nya, kerja bhakti bersama 215 Relawan Bebas Sampah dengan pengurus dan umat TITD. Selain itu kita pra launching tiga orang Duta Kebersihan,” kata Amin. Dalam acara itu, tampak ribuan warga Kota Mojokerto tumpah ruah di depan Klenteng Hok Sian Kiang. Menjelang pukul 08:30 WIB, kirab dilepas walikota. Berbagai kesenian khas Imlek disuguhkan dalam acara tersebut. Seperti halnya tahun lalu,

tema multicultural dalam imlek tetap dikedepankan. Tidak hanya kesenian khas Tionghoa, namun juga ditampilkan kesenian budaya Jawa, Kirab tersebut juga diiringi marching-band pelajar. Suguhan atraktif dalam kirab barongsai naga Kelenteng Hok Sian Kiong Kota Mojokerto, mampu membayar lelah warga yang sejak pagi hari rela berdesakan menanti atraksi seni dari negeri tirai bambu ini. Kirab yang mengambil start dan finish di Klenteng Hok Sian Kiong, antara lain melewati rute Jalan Letkol Sumarjo-Jalan Majapahit-Jalan Miji-Jalan Bhayangkara-Jalan PB Sudirman benar-benar mengundang detak kagum penonton. Tambur besar yang terus dipukul oleh seorang yang telah terlatih menambah nilai sakral pertunjukan budaya Tionghoa untuk hiburan masyarakat tersebut. Barongsai menjadi ikon kirab. Kepiawaian seniman ba-

Pembekalan kader kebersihan

rongsai pun memukau warga di sepanjang jalan yang dilewati. Menurut Amin Wahid, beberapa hari sebelumnya Dinas yang dia pimpin melakukan pembekalan kader kebersihan untuk menyatukan tekad pada masyarakat untuk menyongsong kota Mojokerto menjadi kota yang indah dan meraih Adipura. “Lihat sekarang ini, beberapa

lingkungan di kota Mojokerto ini sudah siap menerima piala adipura,” ctus Amin Wachid. Dengan partisipasi yang besar dari masyarakat, Amin wachid optimis bisa meraih Adipura tahun ini. “Dukungan Walikota juga sangat luar biasa agar kita dapat meraih Adipura,” imbuh Amin Wachid. (adv/hms/husnan/)

SAMBUNGAN

10 Ratusan ... berharap berdampak positif bagi warga setempat untuk selalu menciptakan lingkungan bersih, nyaman dan tentram. Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Tanjung Priok, Mumu Mulya mengatakan, wilayah Kelurahan Warakas merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tanjung Priok yang memiliki volume cukup besar setelah Kelurahan Tanjung

Sambungan dari Hal.5 Priok. “Dalam satu hari, Kelurahan Warakas dengan jumlah peduduk yang padat dapat menghasilkan sampah sekitar 60-80 ton perharinya. Dimana di wilayah Kelurahan Warakas sendiri saat ini telah memiliki lokasi pembuangan sampah sementara (LPSS) di wilayah RW 10,” ujar Mumu. Camat Tanjung Priok, Syamsul

Kantor ... Dengan adanya simulasi ini, ia berharap setiap Polri yang bertugas waspada dari serangan orang yang tidak dikenal ataupun teroris “Jadi, skenario dibuat untuk mengantisipasi dan melatih anggota Polri baik untuk siap siaga sebelum dan sesudah terjadinya serangan,” jelasnya. Hasil evaluasi dari simulasi ini, terang Kapolresta, ada hal - hal yang harus diperhatikan personelnya yaitu, sebelum kejadian harus tugas rutin melakukan pengamanan orang yang masuk ke lokasi serta tak boleh diabaikan.Tetap saja walaupun tak ada kejadian setiap orang masuk lokasi kita harus diperiksa ketat dilakukan dua petugas,” terangnya.

Sambungan dari Hal.5 Dia menambahkan, hal lainnya dari evaluasi simulasi tersebut adalah pengawasan setiap orang yang masuk ke lokasi vital harus diawasi juga melalui kamera CCTV. “Jadi setiap yang masuk ke pelayanan ini diawasi. Sehingga ketika ada kejadian apapun kita bisa antisipasi. Karena kondisi cekam ini bisa terjadi kapan saja dan kita harus sigap mengantisipasinya,” tambahnya. Dikatakan Kapolresta, terkait skenario simulasi bisa dilihat semua personel harus berperan. “Karena bisa saja terjadi serangan lain setelah aksi sandera, terjadi baku tembak yang dilakukan pelaku lainnya. Itu harus kita antisipasi dengan bergerak cepat

Warga ... diperbaiki. Pasalnya, jalan sepanjang 50 meter yang menghubungkan ke wilayah Kelurahan Sungai Bambu, selama ini rusak parah dan lama tidak diperbaiki. Ibrahim Darham (50), Ketua RW 01 Papango mengatakan, warga sudah berulang kali menyampaikan aspirasi perbaikan jalan melalui musrenbang. Namun hingga kini tidak juga dilakukan perbaikan. “Saat ini

aspal jalan sudah terkelupas hingga membuat kami tidak nyaman. Kami berharap segera diperbaiki,” ujarnya, Selasa (24/2). Untuk memperbaiki jalan, warga sudah berulang kali menutup lubang dengan semen. Namun, tidak lama ditutup, jalan kembali rusak. Lurah Papanggo, Maryono, membenarkan Jl.Enim Raya sudah banyak

yang rusak sehingga perlu diperbaiki. Sebagai tindak lanjut, Maryono mengaku, akan berkordinasi dengan instansi terkait agar dilakukan pengaspalan. “Saya akan berkoordinasi dengan Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Kita berharap jalan tersebut segera diperbaiki, kalau bisa tahun ini,” ujarnya. (kardi/benny)

dengan beberapa universitas yang ada di Kota Bekasi untuk menjadi juri dalam ajang tersebut. “Untuk jurinya sendiri, kita menggunakan pihak kampus, sehingga netralitasnya sangat tinggi,” bebernya. Dyah berharap, melalui kegiatan ini bisa memunculkan siswa-siswi berprestasi dan bibit unggul diberbagai bidang atau keahlian, sehingga bisa mengharumkan nama sekolah dan Kota Bekasi

Ditempat terpisah, Seketaris Disdik Kota Bekasi, Ali Fauzi, mengatakan LKS adalah untuk mempromosikan perkembangan kualitas performansi kinerja siswa SMK dan meningkatkan citra sekolah menengah kejuruan serta memacu setiap SMK meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajarannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. (norton)


Prona ... Di Kelurahan Warakas lewat kegiatan Prona mendapatkan kesempatan sebanyak 35 bidang tanah. “Pemerintah peduli dalam membantu masyarakat untuk menggenjot proses sertifikasi tanah melalui Prona,

melumpuhkan pelaku yang di luar lokasi pelayanan. Karena berbagai kemungkinan bisa terjadi dan itu harus diperhatikan,” jelasnya. “Sebab ketika kejadian nyata aksi teroris di Thamrin, Jakarta beberapa waktu lalu itu cukup sulit mengatur masyarakat. Harusnya dikendalikan. Karena ada warga yang berfoto ria dekat di lokasi tersebut. Harusnya disterilkan dengan isolasi lokasi sekitar 100 meter hingga 150 meter dari tempat kejadian tak boleh ada masyarakat. Karena mereka bisa menjadi korbannya,” tandasnya. Akan tetapi dalam simulasi tersebut kantor tempat pelayanan SIM tetap berjalan melayani masyarakat. (norton)


LKS ... Dalam ajang LKS ini, lanjut Dyah, setiap sekolah akan mengirimkan 3 orang siswanya yang diikuti 28 SMK negeri dan swasta se-Kota Bekasi sehingga mereka nantinya bisa saling bertukar informasi mengenai metode pembelajaran yang nantinya bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, khususnya di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan untuk tim juri, sebut Dyah, pihaknya akan berkoordiinasi

Huda, memberikan apresiasi atas dilaksanakan kegiatan ini dan berharap kegiatan ini bisa terus berkelanjutan. ”Kegiatan ini cukup bagus, salah satunya mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Kami berharap agar kegiatan dapat terus dilaksanakan”, ujar Syamsul. (kardi)

Sambungan dari Hal.5 termasuk di Jakarta Utara khususnya wilayah Kelurahan Warakas,” ujar Bambang Sumari, Selasa (23/02). Lurah Warakas, Sri Suhartini berharap, program prona tersebut benar-benar menyentuh warga yang tak mampu

Penyidikan ...

untuk mendapatkan legalitasi atas bangunan dan tanah mereka. “Prona sangat membantu masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak BPN yang telah melaksanakan program tersebut. (kardi)



DKI Jakarta ... gai Kepala Perwakilan koran ini menut-rkan di Kantor Dinas Perumged DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat, bahwa dirinya mendapat informasi dari ber-bagai sumber, bahwa Kabid Pemba-ngunan Ir.Sukmana. diduga membagi-bagi uang kepada oknum, supaya masalah pembangunan rusun berma-salah tidak diekspos. Sebelum berita ini direlease, Wartawan Koran ini berusaha menemui Kadis Perumged, Ika Lestari dan Ka-bid Pembangunan Sukmana, tapi yang besangkutan tidak dapat dihubungi. (benny/kardi)


Struktur pembangunan rusun Pinus Elok 1 Blok

Mardani ... mata atau melakukan kolusi dengan para kontraktornya. Dengan demikian, lanjut Mardani, sistem yang sudah terbangun dapat dijadikan kendali dalam mempersempit ruang gerak berbagai bentuk penyimpangan.

Sambungan dari Hal.8 Selain itu, mantan bupati termuda se Indonesia tersebut menyatakan, akan terus memaksimalkan peran inspektorat, kerena peran tersebut lebih berfungsi pada pembinaan dan pengawasan SKPD dalam hal tata kelola administrasi keuangan yang sesuai

Kasudin ... beralamat di Jalan Gading Indah Raya No.8 Kav C 40 Lt.1 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dengan nilai anggaran ± Rp.4 miliar nomor rekening 5.2.3.23.09. Sumber TEROPONG di lokasi mengatakan, seharusnya pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan baik, karena jika hujan turun nanti Kali tersebut airnya lancar. Dan menurut di Bill of Quantty (BQ), bahwa pekerjaan itu volumenya mencapai 2.883.00 M’ yang turap beton tulang ukuran tinggi mencapai 2 Meter tebal mencapai 20 CM dan menggunakan Readymix K 175 Slump 12 besi 93.04 kg/m3, turap pengaman tebing saluran ukuran 25/40 CM tinggi 80 CM Panjang 1.133,00 M’. Tudingan dari Aliansi LSM Jakarta Jimmy Simanjuntak juga mengatakan, seharusnya petugas pegawas internal dan eksternal proaktif mengawasi pekerjaan proyek tersebut, karena kinerja rekan yang bersangkutan


diduga selalu bermasalah, Namun hal ini juga sampai saat ini Inspektorat Pembantu Jakarta Timur Didie Sunardi terkesan cuek dan tidak serius menanggapi laporan warga. Wartawan Koran mencoba menelepon ke Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur, hanya ancaman yang ditujukan kepada TEROPONG. Dan Kadis PU Tata Air DKI Jakarta yang baru

Tanah Negara ... dengan pihak - pihak terkait, kini beralih fungsi menjadi ruko mewah. Dugaan pengelapan itu disebabkan pengelolaan tanah negara yang amburadul sehingga memudahkan jalan terjadinya kolusi mengakibatkan kerugian negara. Soalnya, tudingan tersebut diperkuat atas terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi atas ruko Royal Galaxi dilahan negara, namun ironisnya tidak mencantumkan adanya tanah negara dalam izin tersebut Kepada Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Jasa Marga, Agus Surya Darma, membenarkan bahwa lahan yang dijadikan ruko di perumahan Royal Galaxi Park oleh pengembang merupakan tanah negara milik Kementerian PU. “Biar jelas, sebaiknya kasus ini dibawa keranah hukum,” kata Agus melalui telepon selulernya Sementara salah satu karyawan marketing Royal Galaxi menampik bahwa lahan itu milik negara. Dia

kami tunggu, karena akan kami lampirkan untuk melapor, ucap penasehat hukum terdakwa Agus Subianto. Masih menurut Henru, alasan kami melapor karena Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun telah berbuat diskriminatif (terbang pilih) terhadap kasus ini. Dimana dalam fakta persidangan, seperti yang kita laksanakan ternyata dalam pelaksanan pekerjaan berdasarkan hasil Lab dari Universitas Brawijaya Malang dan ITS Surabaya ternyata pelaksana PT Jati Sono (KSO) dengan PT Cahaya Indah Madya Pratama mengerjakan proyek tersebut tidak sesuai bestek. Kenapa justru klien kami yang harus bertanggung jawab, pungkasnya. Seperti pada persidangan dengan agenda pemeriksaan para terdakwa yang juga saling bersaksi, disitu terdakwa Agus Subianto menceritakan adanya gratifikasi kepada oknum di Kejari Kota Madiun, lanjut Henru. Pernah pelaksana mengirim surat kepada pak Agus selaku PA (pengguna anggaran) untuk menandatangtangani, yang isi suratnya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan, namun oleh Agus hal itu tidak dilaksanakan, kata Henru.

Pada persidangan, Jumat (19/2/ 2016) lalu, kedua terdakwa telah dituntut oleh JPU dengan hukuman 7 (tujuh) dan hukuman tambahan 4 (empat) tahun. Apabila tidak dapat membayar UP (uang pengganti) dan denda Rp200 juta, karena telah dianggap melanggar pasal 2, UndangUndang Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tahun 2014. Dimana Pemkot Madiun mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim untuk membangun Embung (penampungan air). Kontrak pekerjaan yang disepakati sebesar Rp18,7 miliar dan selaku Pengguna Anggaran merangkap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah terdakwa Agus, berdasarkan SK Wali Kota. Ternyata proyek pembanggunan yang dihimpun dari dana masyarakat ini harus kandas alias mangkrak. Karena proyek yang di bangun diatas lahan seluas 2,2 hektar milik Pemkot Madiun terjadi sleding (pergeseran) hingga beberapa bagian ambrol. Proyek yang direncanakan akan memiliki daya tampung sekitar 150.000 M3 untuk mengantisipasi

banjir di saat musim hujan, ternyata tidak berfungsi. Pelaksanaan di hentikan oleh Agus atas rekomendasi dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Proyek tersebut baru mencapai 87% hingga batas waktu akhir desember 2014. Dalam kasus ini, Kejari Kota Madiun telah menetapkan dua tersangka, masing-masing Agus Subianto dan Maryani, selaku konsultan perencana dari PT Peta Konas Blitar. Kedua terdakwa tersebut didakwa telah melanggar pasal 2 dan 3 UU tindak pidana korupsi. Menurut Ari,SH.,MH dan Amirul SH, selaku penasehat hukum terdakwa Maryani mengatakan hal yang hampir sama dengan Henru. Bahwa perhitungan kerugian yang di hitung oleh Inspektorat itu berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana. Namun bersamaan kedua penasehat hukum mengatakan kenapa dalam hal kasus ini pelaksana dan pengawas justru tidak menjadi tersangka,” tegas Henru, sembari mengatakan ada apa?. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan (pledoi). (salmon)

dilantik Ahok, Teguh Hendrawan, diminta meninjau jabatan yang diemban oleh Yahmad Yazied Bustomi sebagai Kasudin Tata Air Jakarta Timur yang suka mengancam-ancam Wartawan dengan memakai Ormas. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang bin Mr.S.Lapar saat dimintai keterangan mengatakan, akan melaporkan hal dugaan mark-up tersebut kepada aparat Penegak Hukum. (tim)


menyebutkan bahwa tanah yang dijadikan ruko oleh Royal Galaxi Park adalah milik pengembang dan bukan milik negara. Namun saat ditanya plang papan nama yang tercantum tanah negara dilokasi tersebut, karyawan tersebut berdalih bahwa tanah negara yang ada dilahan tersebut hanya digunakan

LAKI Tuntut ... Pasalnya, Vidi dinilai telah melanggar Undang-undang disiplin PNS. Menurut LAKI, Vidi telah melakukan perbuatan tercela sehingga dinilai telah mencoreng nama baik pemerintah. “Perbuatan Vidi yang tidak terpuji itu sungguh tidak bisa ditolelir lagi. Kami tidak akan tinggal diam dan tetap mengawal kasus ini. Sampai pihak terkait memberikan sanksi yang tegas dan tepat kepada Vidi, “ kata Bambang. Melalui surat yang bertema “Salam Pergerakan”, LAKI menuntut agar pemkab memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Menurut LAKI, pemerintah saat ini mempunyai kekuasaan untuk memecat PNS. Pemecatan PNS tidak hanya dilakukan karena berkinerja buruk saja. Namun kebanyakan PNS dipecat karena kasus yang dialami, misalnya nikah siri. Untuk itu, pemkab mengancam pemberian hukuman pemecatan pada oknum PNS. Vidi diduga telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang PNS. Bukan kali pertama, Vidi melakukan tindakan yang tidak pantas, tetapi sudah berkali-kali. Pada saat ini, dia masih berstatus suami sah, dia melakukan nikah sirri atau di bawah tangan dengan seorang wanita lain. “Sehingga yang bersangkutan dituntut cerai oleh istrinya,” ucap salah satu aktivis LAKI di depan kantor Bupati.

standar aturan. “Melalui peran Inspektorat, pihak SKPD yang melaksanakan program akan terus diarahkan dalam penggunaan anggaran sesuai aturan hukum yang sudah ditetapkan,”pungkasnya. (hms/imran)

untuk keperluan membangun trotoar pungkasnya. “Tadinya plang nama itu sudah sempat dicabut, tapi belakangan ini dipasang kembali, saya gak tau kenapa, padahal jelas tanah itu milik negara karena tertera di papan nama,” ujar warga yang enggan mau namanya disebutkan. (norton)


LASKAR sat melakjukan unjuk rasa di halaman kantor Pemkab Sumenep

Atas perbuatannya terebut, terhitung sejak 28 Desember 2015 lalu yang bersangkutan diberi sanksi berupa penurunan pangkat. Namun sanksi tersebut rupanya tidak membuahkan efek jera. Informasi menyebutkan yang bersangkutan kembali melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Yakni melakukan hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang berstatus seorang bidan di Puskesmas Lenteng. Perbuatan itu mengakibatkan retaknya hubungan pernikahan oknum bidan dengan suaminya yang berstatus salah- satu aparatur desa. “Perbuatan yang tidak terpuji ini sungguh tidak

bisa ditoleransi lagi,” kata Bambang. Pada akhirnya perwakilan pendemo langsung dipersilahkan menemui pejabat terkait. Sebelumnya, mereka ingin bertemu Bupati Sumenep, hanya sangat disayangkan Bupati DR. KH. A. Busyro Karim ada acara, sehingga diterima Kepala Inspektorat, Moh. Idris yang didampingi Kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Titik Suryati, SH. MH dan sejumlah pejabat lainnya. Idris menanggapi apa yang menjadi permintaan perwakilan pendemo, bahkan kata Idris sekarang dalam proses pemanggilan. (gatot,gaffar)


Dicurigai ... tumpang tindih anggaran. DPRD DKI Jakarta akan mengkaji ulang mekanisme anggaran untuk pengelolaan Rumah Susun (Rusun) di Jakarta. Sebab, pengelolaannya saat ini dinilai belum efektif. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengatakan anggaran pengelolaan Rusun rawan tumpang tindih. Menurutnya, banyak item pekerjaan di Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI yang bersinggungan dengan Dinas lain. “Penganggaran mereka antara perencanaan dan pengawasan nilainya hampir separuh dari nilai fisiknya.Itu juga lucu”, ujarnya di Gedung DPRD DKI. Menghindari tumpang tindih anggaran itu, Prabowo berjanji akan mengkoreksi dan mencoret sejumlah item anggaran terkait pengelolaan Rusun. “Akan kita koreksi lagi. Contohnya, seperti biaya-biaya Diklat itu banyak, biaya kerohanian juga, nanti kita bahas di Komisi, danakankami koreksi semua. Untuk saat ini kebijakannya dulu kami akan lihat”, tegasnya.Prabowo juga menyoroti soal penanggungjawab Perawatan Rusun, yang menurut dia tidak sesuai bidangnya. “Perawatan yang seharusnya dilaksanakan Unit Pengelola, tapi malah dilakukan oleh Bidang. Mana bisa Bidang?. Masa Unit Pengelolanya jadi administratif semua. Itu yang akan kita koreksi nanti”, lanjutnya. Selain itu, Prabowo mengkritik kebijakan Pemprov

God Bless ... Jadi Ke-210 Kota Kuala Kapuas dan HUT Ke-65 Pemkab Kapuas pada 21 Maret 2016 mendatang, dipastikan batal dating, namun diganti dengan group band Seventeen dan Pedangdut Wika Salim. Hal ini terungkap dalam rapat ketiga Panitia Penyelenggara yang digelar Jumat (19/ 2) sore di ruang rapat Bupati Kapuas. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia HUT, Bob Dwi Cipta Mahaputra ini dihadiri pula Wakil Ketua Panitia H Suparman, Sekretaris Suwarno Muriyat dan hampir seluruh Koordinator Seksi serta Manajer Jorong Production sebuah event organizer yang dipercaya untuk mendatangkan artis ibukota Jakarta berikut sound system dan lightingnya. Bob Dwi Cipta, Legislator asal partai Golkar ini di awal rapat menyampaikan kronologis pergantian Ketua Panitia dari Noverman ke dirinya. Dimana Noverman diketahui mengundurkan diri karena sakit. Ia juga mempertegas tentang program prioritas yang segera dilakukan. “Lebih kurang tiga minggu lagi kita sudah sampai pada puncak peringatan yakni tepatnya 21 Maret 2016. Rapat hari ini merupakan upaya saya untuk menyiapkan Panitia dalam event besar ini. Saya memiliki cara berpikir yang tegas, keras, ganas dan otoriter dalam memimpin, siapapun yang tidak bisa dibina maka akan dibinasakan,” tegas Bob Terkait Panitia, ia meminta seluruh seksi telah menyerahkan seluruh rencana anggaran biaya di mejanya sebagai bahan bagi dirinya dalam menetapkan besaran biaya yang direalisasikan. “Kami dari KNPI Kapuas yang tadinya mengusulkan sebanyak enam kegiatan, setelah mempertimbangkan dengan, kini hanya akan melaksanakan tiga kegiatan saja yakni Seminar Pendidikan Nasional (12/3) bertempat di GPU Manggatang Tarung, Annyversary

Diduga Main ... 2,306.229.000,- disinyalir di mainkan. Soalnya, dalam pemenang lelang proyek tertera CV Lajur Sejahtera, menawar Rp1.747.316.485,-. Sementara pemenang yang ditetapkan adalah CV Anugerah Prima Persada dengan harga penawaran Rp 2.306.229.000,-. Nilai penawaran yang dilakukan pelaksana/kontraktor pemenang lebih mahal. Dari perbedaan harga penetapan pemenang lelang tersebut, berpotensi mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 500 juta?. Menanggapi hal itu, Direktur Investigasi Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS), Baskoro S mengatakan, bila ditemukan adanya indikasi permainan dalam proses pengaturan penetapan pemenang lelang, akibatnya negara dirugikan, maka Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta ) Kota Bekasi akan dikenakan pasal

Proyek Sudin ...

Proyek Trotoar yang terkesan asal-asalan

diberikan Pemda DKI sampai tanggal 20 Desember 2015. Dan beberapa tempat, seperti di depan Intituf, kanstin yang lama sudah dibongkar, namun dibiarkan sata tidak dikerjakan. Kan seharusnya yang tidak dibayar itu lokasi yang tidak dikerjakan sama sekali, tapi lokasi yang di depan

SAMBUNGAN Sambungan dari Hal.12

DKI untuk pembebasan lahan bagi pembangunan Rusun. Dia mengaku, bakal menyetop pembebasan lahan untuk Rusun. Sebab, saat ini banyak lahan yang sudah dibebaskan dan diperuntukkan dibangun Rusun, ternyata malah dibiarkan terbengkalai oleh Pemprov DKI. “Karena lahanlahan yang sudah ada saja mereka belum bangun. Itu yang paling penting”, ujarnya. Terkait semakin sulitnya mencari lahan untuk dibangun Rusun, Prabowo pun mengaku akan mengusulkan jumlah lantai Rusun diperbanyak. “Tidak lagi di bawah 8 lantai, minimal 15 lantai atau lebih. Kebutuhan lahan di Jakarta kan sangat susah sekali”, lanjutnya. Seperti diketahui, tahun ini Pemprov DKI bersama pengembang menggenjot pembangunan Rusun untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Februari lalu, Kepala Dinas Perumged Pemprov DKI Ika Lestari Adji mengatakan, di 2015 akan dibangun 5.500 unit Rusun oleh pengembang. Sedangkan, Pemprov DKI akan membangun 2.343 unit. Pengembang, ujar Ika, tahun ini akan membangun Rusun di Daan Mogot, Rawa Bebek, dan Muara Angke. Diharapkan, awal tahun 2016 sudah selesai. Dijelaskannya, ribuan Rusun yang dibangun pengembang terletak di tanah milik pengembang juga, yakni sebagian dari kewajiban mereka menyediakan rumah murah. Sedangkan, Pemprov DKI juga masih membebaskan sejumlah lahan untuk dibangun Rusun. (muller/kardi)

Sambungan dari Hal.12 Kapuas Rock Festival se Kalselteng (18-19/3) di GOR Panunjung Tarung serta Jalan Sehat Berhadiah bersama Bupati Kapuas (27/3) di Lapangan Bukit Ngalangkang,” ujarnya. Dia juga mengaku mendukung seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing seksi, terutama penciptaan Rekor Prestasi Baru Menari Manasai dan Nusantara Masal 5.000 Anggota Pramuka oleh Kwartir cabang Gerakan Pramuka Kapuas serta pameran foto terbanyak dengan menggandeng Kapuas Photograpy Society (KPS). Rapat yang berlangsung selama dua jam sejak pukul 14.00 itu, dipaparkan pula rencana konfigurasi tari masal oleh koreografer Erliansyah, rencana pameran foto oleh Fendy Ketua KPS serta progres kerja oleh koordinator seksi. Namun sangat disayangkan sejumlah koordinator seksi, tidak menghadiri rapat yang dapat dianggap penting ini. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia, H Suparman, mengingatkan agar segala kegiatan telah direncanakan dengan matang. “Rapat yang akan datang tiap seksi sudah harus memaparkan rencana kerja, selanjutnya dibahas bersama agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terdapat kesalahan,” pintanya. Masih ditempat yang sama Sekretaris Panitia HUT menginformasikan seluruh seksi telah menyerahkan rencana kerja dan biayanya kepada sekretariat panitia. “Mereka kini menunggu kepastian besaran dana yang disetujui untuk pelaksanaan lebih lanjut. Bahkan ada diantaranya telah bekerja dengan menggunakan dana talangan. Rapat pada hari ini Senin (21/2) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kapuas pada hari berikutnya yang ditetapkan Ketua Panitia merupakan langkah tepat, karena kesiapan panitia sangat mempengaruhi keberhasilan dalam peringatan nanti,” tukas Suwarno Muriyat. (nordin)

Sambungan dari Hal.12 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 5 angka 4 jo Pasal 21 UU NO 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme jo pasal 7 huruf b UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi “Jika terbukti, Kadis Bimarta bisa dijerat pasal Tindak Pidana Korupsi,” tegas Baskoro kepada TEROPONG. Oleh sebab itu, Baskoro mendesak Kejakasaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi untuk mengusut tuntas adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan Proyek Normalisasi kali Rawalumbu yang dilakukan Disbimarta Kota Bekasi. Apalagi banyak kasus Korupsi di Kota Bekasi sampai saat ini belum dituntaskan oleh Kejaksaan. (norton)

Sambungan dari Hal.12 Intituf, Kecamatan Makasar sudah dibongkar kanstin yang lama, dan tidak dilanjutkan pekerjaannya, justru biarkan berantakan. Seharusnya itu masih tanggung jawab oleh rekanan, namun kenyataannya justru Kasudin Bina Marga Jakarta Timur yang dikomandoi H.Juaini Yusuf terkesan tenang-tenang saja. Dan pihak rekanan dapat bayaran berdasarkan tandatangan bobot pekerjaan dari pihak Sudin. Sebab, diduga kalau Kasudin Bina Marga Jakarta Timur H.Juaini mendapat upeti dari Rekanan tersebut. Pernah tanggal 28 Desember 2015 yang lalu Wartawan mencoba konfirmasi keSudin Bina Marga Jakarta Timur, karena sebelumnya Wartawan mengirimkan surat rilis klarifikasi pada tanggal 7 Desember 2015. Lalu Kasudin melalui stafnya yang bernama Suhardi memanggil Wartawan, supaya datang ke kantor Sudin Bina Marga Jakarta Timur. Namun, apa yang didapat Wartawan justru ditemui beberapa oknum ormas Pemuda dengan membentak dan mengancam Wartawan tersebut, supaya tidak menyurati Sudin Bina Marga Jakarta Timur. Lalu, Wartawan tersebut mengatakan, kalau dia punya urusan ke Sudin Bina Marga Jakarta Timur, bukan kepada ormas tersebut, tapi pihak ormas itu mengatakan, kalau Wartawan tersebut mengirim surat rilis sama saja mengganggu ormas tersebut. Jadi benar kalau Kasudin H.Juaini Yusuf yang menyuruh ormas tersebut untuk mengancam dan menakuti Wartawan tersebut. Berarti, dalam memberikan upeti kepada Kasudin H. Juaini. Makanya, Kasudin menyuruh ormas untuk mengawal dia dengan memberikan upeti juga. Menurut keterangan sumber, pekerjaan peningkatan jalan di 9 Kecamatan wilayah Jakarta Timur, layak diperiksa ulang, diduga terjadi pengurangan volume pekerjaan dan pemasangan besi serta plastic untuk pengecoran jalan tersebut mengakibatkan kualitas jalan menjadi buruk. Hal ini diungkapkan Ketua LSM SISIR M. Sitanggang pada Wartawan. Sitanggang juga menyebutkan, tahun ini untuk pembangunan jalan di beberapa wilayah kami anggap gagal, karena kualitas jalan sangat buruk. Bila saudara seorang

Inspektorat ...

Rp.10.750.685.670,- yang dalam proses lelang dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.10.140.353.596,-; Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) Sisi Timur, dengan anggaran HPS Rp.12.992.421.485,- dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.11.179.200.240,-; Peningkatan Kualitas Pencahayaan

Pengelolaan ... Inspektorat Pembantu (Irbanko) Jakarta Selatan supaya memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs.Kismoyohadi, Msi serta Kasubag TU Siti Djulaeha, S.Sos, terkait pengelolaan anggaran tahun 2015. Adapun dugaan korupsi yang yang merebak adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200,- Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500,-, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp.4.306.304.000,-. Menurut sumber informasi salah satu stafnya yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria

Kasudin ... tujuan, agar Kejati DKI yang dipimpin Sudung Situmorang, SH. MH memeriksa oknum pejabat tersebut. Demikian pernyataan Ketua LSM SISIR kepada TEROPONG. Ketua LSM SISIR, M.Sitanggang, menyatakan bahwa Kasudin Damkar & PB Jakarta Selatan Drs.Irwan dan mantan Kasudin Mardani telah dilaporkan kepada Kejari Jakarta Selatan tertanggal 15 Februari 2016 dengan nomor 305/KN/LSM SISIR/II/2016. Menurutnya, bahwa Damkar & PB tersebut dilaporkan terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan diduga kuat ada unsur KKN dan mark-up, dalam pengadaan / kegiatan terdiri dari : Pemeliharaan Halaman

Pelaku ... Polisi pun langsung mengejar Rahman, akhirnya Rahman berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah (Pujon) pada Rabu (17/2) malam, sekitar pukul 23.30 Wib. Saat diintrogasi di Polsek Timpah, para pelaku mengaku pernah terlibat beberapa kasus pencurian pemberatan (curat), yakni di Desa Masaran, Pujon, Teluk Batu, Panganan dan Simpang Empat Petak Puti. Atas keterangan itu, polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Rahman untuk mencari barang bukti hasil curian lainnya. Di rumah Rahman, polisi menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis Dumduman serta beberapa jenis senjata tajam lainnya seperti sejumlah parang, mandau dan pisau. Informasi yang berhasil dirangkum, saat di bawa mencari barang bukti hasil curian di rumah Rahman, Hani diduga berusaha kabur, sehingga pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan kaki kanan Hani dengan timah panas. Kala itu, Hani pun dilarikan ke RSUD Kapuas untuk mendapat pertolongan medis mengeluarkan proyektil di kaki kanannya. Hani, saat ditemui di IGD RSUD Kapuas mengaku saat melakukan pencurian di Desa Masaran dirinya bersama Rahman dan dua orang temannya yang lain berangkat mencuri menggunakan mobil sewaan. Saat itu mereka kabur ke hutan dan meninggalkan mobil di tengah jalan. “Kami terdesak dikejar warga, saya dan Rahman diamankan. Saat ini dua orang teman kami yang lain masih melarikan diri. Saya sudah 3 kali masuk penjara yakni 2 kali di Kapuas dan 1 kali masuk di Polres Pulang Pisau dengan kasus yang sama. Saya terpaksa mencuri karena tidak memiliki pekerjaan,” ujar Hani yang memiliki 2 anak ini kala ditemui di IGD RSUD Kapuas, Kamis (18/ 2) malam. Terpisah, Kapolres Kapuas AKBP Hendra Rochmawan didampingi Kasat Reskrimnya AKP Wiwin JS mengung-

Usai Dibongkar ...

11 Sambungan dari Hal.12 Kota pada Jalan Gatot Subroto sisi Semanggi s/d Cawang, dengan anggaran HPS Rp.10.134.085.550,- dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.9.436.017.982,-; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Tubagus Angke dan Puri Kencana–Arjuna Utara, dengan anggaran HPS Rp.6.005.298.695,dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.577.000.000,-; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Pendestrian di wilayah Jakarta Pusat, dengan anggaran HPS Rp.6.497.815.195,- dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.576.700.000,Ketua LSM JCW, Manat Gultom mengatakan, akan melaporkan penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi tersebutkepada Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan, dan KPK karena dinilai didominasi Rekanan tertentu dan dugaan mark-up. Sebelum berita ini direlease, Kadis Perindustrian dan Energi, Yuli Hartono, belum berhasil ditemui, dengan alasan sibuk. (muller)

Sambungan dari Hal.12 April Astuti,S.Sos.M,Si yang sekarang di KDSK sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hukum. Benarkah?. Sementara menurut M. Sitanggang, bahwa pengadaan barang tersebut terkesan tidak masuk akal, dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notabene memilik Panti yang khusus untuk membatu yang Lanjut Usia serta Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta. Anggaran yang mana, Pemda DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos, kenapa ini ada anggaran sampai Rp.2 milyar?. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Kantor Sudin Damkar & PB Jakarta Selatan Rp.1 miliar; Pengadaan Motor Pompa Apung untuk masyarakat sebesar Rp.1,175 miliar; Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable untuk masyarakat sebesar Rp.4,9 miliar; dan Pengadaan Selimut Anti Api untuk masyarakat sebesar Rp.2 miliar. M. Sitanggang menambahkan, meminta kepada Kajati yang baru di Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang, SH.MH dapat membuat kejutan untuk mengusut dugaan korupsi di unit kerja Damkar & PB di Jakarta Selatan, karena selama ini pejabat ini termasuk Kadis Damkar & PB Drs.Subejo dinilai kebal hukum. (tim)

Sambungan dari Hal.12 kapkan, pihaknya telah mengamankan 3 orang dalam penangkapan tim gabungan itu yakni Jauhani, Budi Rahman dan Jono. “Jauhani dan Rahman terlibat kasus pencurian Kato di Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah (Pujon). Setelah pengembangan, kita juga mengamankan Jono di rumahnya di Timpah. Jono terlibat pencurian dengan Rahman juga, tetapi di tempat lain yakni pencurian di Timpah. Mereka ini merupakan satu kelompok spesialis curat dengan sasaran wilayah Kapuas bagian Hulu seperti Timpah, Pujon dan Sei Hanyo. Ini sudah sangat meresahkan. Rekan mereka yang lain masih kita kembangkan dan kita kejar,” jelas Kapolres dalam Jumpa Pers nya di Mapolres Kapuas, Jumat (19/2). Akibat perbuatannya para pelaku akan dijerat Pasal 363 KUHP, tentang pencurian pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Diketahui sebelumnya, aksi pencurian mesin sedot emas merk Kato terjadi di Desa Masaran RT 1 Kecamatan Kapuas Tengah (Pujon), tepatnya di sebuah toko sekaligus rumah milik Surya Hendro alias Agus (31). Peristiwa ini terjadi Sabtu (23/1) sekitar pukul 03.00 Wib. Sejumlah pelaku kala itu mengambil 3 buah kato 6 inch merk Yuliana dengan gunakan gunting besi. Namun aksi pencurian itu diketahui oleh pemilik rumah yanb terbangun karena mendengar gonggongan anjing. Mengetahui aksi pencurian, korban bersama 4 orang warga lainnya mengejar pelaku dengan gunakan mobil. Karena terdesak, para pelaku pun berhasil melarikan diri masuk kehutan dan mobil yang digunakan para pelaku ditinggal di tengah jalan di ruas Jalan Lintas Desa Timpah Kecamatan Timpah. Sedangkan barang bukti hasil curian di buang pelaku ke jalan sekitar 500 meter dari mobil pelaku. Akibat kesal, mobil sewaan jenis Toyota Innova warna Hitam DA 7599 TP yang dipakai para pelaku pun akhirnya dibakar oleh warga. (nordin)


rekanan Disbimarta disebabkan jembatan tokonya tak kunjung dipasang kembali. “Saya rugi pak hingga jutaan rupiah untuk buat jembatan ke toko saya, karena pelaksananya meninggalkan saluran begitu saja,” keluhnya kepada TEROPONG. Padahal, sebut dia, dalam surat edaran dari RW jelas disebutkan bahwa setiap rumah akan mendapat penggantian jembatan saluran air. Tidak disebutkan apakah rumah itu tempat tinggal atau toko. Tapi nyatanya ada kabar toko tidak dapat penggantian,” katanya. “Yang pasti kecewa karena Saya dirugikan, akibat jembatan ke toko saya tidak dipasang kembali saya harus keluar uang hingga jutaan rupiah buat jembatan itu sedangkan saya hanya ngontrak, darimana saya bisa mencari uang sebesar itu?. Hitung saja berapa kerugian saya ,”

tutur Supono, warga Aren Jaya geram. Menanggapi hal itu, Camat Bekasi Timur, Nadih Arifin, mengatakan terkait belum ditutupnya kembali saluran air pemilik toko dibeberapa titik di Jalan Nusantara, lantaran belum pernah ada laporan dari sejumlah pemilik took. “Warga mana yang mengeluh, soalnya saya baru dengar, nanti saya koordinasikan ke Lurah,” pungkas Nadih Tak hanya itu, Nadih juga menyebutkan bahwa idealnya saluran tersebut tidak ditutup kembali agar air bisa mengalir. bila jembatan itu ditutup permanen, akan berdampak banjir. “Pastinya warga belum pernah komplain soal itu, kecuali warga komplain baru saya turun ke lapangan,” tukasnya. Namun pantauan TEROPONG dilapangan hampir seluruh jembatan pemilik toko ditutup permanen. (norton)

wartawan, coba lihat kembali hasil yang sudah dikerjakan apakah bagus?. Beberapa temuan hasil pengamatan kami di lapangan terindikasi banyak penyimpangan karena kami melihat dari BoQ dengan bekerja yang memuat pemasangan besi harus telungkup, namun yang terjadi malah dipasang tidur, pemakaian lapis kerja sebagian tidak dipakai, plastik yang harus dipasang, namun sebagian ada juga jalan yang tidak dipasang, mengenai ketebalan jalan yang semestinya dicor dengan ketebalan 20 cm, namun, hal tersebut tidak semua sama, kalau kita amati sekilas dan kita ukur di pinggir bagesting yang memang ukurannya 20 cm, tapi coba diukur di tengah apakah sampai ketebalan 20 cm?. Dari beberapa temuan ini kami bermaksud melaporkan temuan tersebut pada Penegak Hukum, karena kami melihat banyak surat yang disampaikan LSM ke Sudin Bina Marga Jakarta

Timur dipetieskan. Menurut kami, KPA dan PPK mengevaluasi kebenaran surat yang disampaikan LSM dan bilamana pelaksanaan kurang bagus dan tidak mengikuti prosedur yang ditentukan layaknya KPA maupun PPK memberi teguran pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan. Bahkan ada beberapa lokasi jalan memakai produk readymix yang tidak masuk dalam daftar DKI yang tidak memiliki ISO. Untuk itu, Gubernur DKI harus secepatnya mencopot Kasudin Bina Marga Jakarta Timur H.Juaini dari jabatannya, sebab diduga kuat menerima upeti dari pihak Rekanan dan kegiatan yang dilaksanakannya pun tidak ada yang selesai pada waktu yang ditentukan dan semua berantakan. Bila perlu Gubernur DKI Jakarta menggandeng aparat Penegak Hukum untuk memeriksa semua kegiatan yang ada di Sudin Bina Marga Jakarta Timur beserta Kasudinnya. (tim)

Suratkabar Nasional

12

email:[email protected]



Terkait Penyerapan Anggaran 2015

Inspektorat DKI Diminta Periksa Dinas Perindustrian dan Energi JAKARTA, TEROPONG - INSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta diminta periksa Dinas Perindustrian dan Energi terkait Penyerapan anggaran tahun 2015. Bahkan, BPK Kanwil DKI Jakarta juga diminta mengaudit penyerapan anggaran di dinas ini, diantaranya: Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Juanda-Dr.Sutomo-Lap.Banteng-Zainal Arifin-Sukarjo WP-H.Samanhudin-Pecenongan, dengan anggaran HPS Yuli Hartono

Bersambung ke hal.11



Pengelolaan Anggaran Tahun 2015 di Sudin Kasudin Damkar & PB Jakarta Sosial Jakarta Selatan Dipertanyakan Selatan Dilaporkan ke Kejaksaan JAKARTA,TEROPONG - Terkait Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015, Ketua LSM SISIR DPW DKI Jakarta, M. Sitanggang mendesak supaya Mursidin

Kismoyo

Siti Djulaeha,S.Sos


LSM SISIR Akan Laporkan Proyek Sontoloyo di Sudin Tata Air

Kasudin Tata Air Jakarta Timur Suka Mengancam Wartawan

JAKARTA, TEROPONG - Maraknya dugaan korupsi di kantor wilayah Jakarta Selatan yang dibawahi Walikota Jakarta Selatan, Drs.Tri Kurniadi, berdampak kalangan eksternal membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Dengan Sudung Situmorang, SH., MH

Subejo


Pelaku Pencurian di Hulu Kapuas di Dor Polisi

Dua petugas dari Polres Kapuas mendampingi tersangka Jauhani saat dirawat di IGD RSUD Kapuas, Kamis (18/2) malam

Yazied Bustomi

M. Sitanggang

JAKARTA, TEROPONG - PEMBANGUNAN proyek normalisasi kelihatannya terkesan asal-asalan. Hal ini terlihat di lapangan saat warga di lokasi pekerjaan menelepon TEROPONG. Menurut sumber dan pantauan di lapangan, bahwa proyek Normalisasi Kali Irigasi Bekasi Tengah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur TA 2015 berjalan dikerjakan PT.Putra Palbort Mandiri Bersambung ke hal.10

Anggaran Dinas Perumahan DKI Jakarta

Dicurigai Tumpang Tindih

Kantor Dinas Perumahan DKI Jakarta

Pekerjaan normalisasi terkesan tidak memenuhi standar norma

God Bless Batal Hadir Ke Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - TIM gabungan unit Buser Satreskrim Polres Kapuas dibantu Resintelmob Polda Kalteng berhasil mengamankan Jauhani alias Hani (31 tahun), warga Desa Pulau Telo Jalan Manggis RT 7 Kuala Kapuas, Senin (15/2) malam sekitar pukul 22.30 Wib di Kuala Kapuas. Hani ditangkap karena terlibat aksi pencurian mesin sedot emas atau Kato di Desa Masaran RT 1 Kecamatan Kapuas Tengah (Pujon), tepatnya di sebuah toko sekaligus rumah milik Surya Hendro alias Agus (31). Peristiwa ini terjadi Sabtu (23/1) sekitar pukul 03.00 Wib lalu. Usai diamankan, Hani pun di bawa petugas kepolisian ke Desa Timpah, Kecamatan Timpah untuk mencari rekan pencurian Hani yang lain. Sesampainya di Timpah, Hani menunjukkan rumah salah satu pelaku lainnya, yakni Budi Rahman alias Rahman (32). Namun, saat pihak kepolisian datang ke rumah Rahman di Timpah, ternyata Rahman terlebih dahulu telah melarikan diri karena diduga dirinya mengetahui Hani telah ditangkap. Bersambung ke hal.11

Bob: Bagi Yang Tidak Bisa Dibina, Maka Akan Dibinasakan

LAKI Tuntut Oknum PNS Dipecat

Suasana rapat Panitia HUT Kota Kuala Kapuas dan Hari Jadi Kab. Kapuas

JAKARTA, TEROPONG - SEJUMLAH kegiatan Dinas Perumahan DKI Jakarta ditemukan bersinggungan dengan dinas lain. Dewan curiga terjadi

KAPUAS, TEROPONG - GROUP Band God Bless yang awalnya direncanakan akan menghibur masyarakat Kapuas pada perayaan Hari



Diduga Main Mata Dalam Penetapan Pemenang Lelang Proyek Sudin Bina Marga Jakarta Timur Disorot BEKASI, TEROPONG – DUGAAN kasus Proyek Normalisasi Kali Rawalumbu TA 2014 dengan Harga Penawaran Sementara (HPS) sebesar Rp 2,365.510.000,- Harga penawaran Rp 2.063.229.000,- dengan kode lelang 1223359 yang dimenangkan CV Anugerah Prima Persada diduga menjadi bancaan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, dalam proses penetapan pemenang lelang melalui LPSE, proyek ini terindikasi ada penyimpangan. Dari data yang dihimpun Wartawan TEROPONG disebutkan, dokumen dalam pemenang proyek dengan pagu Rp Bersambung ke hal.11

Penegak Hukum Diminta Lakukan Pulbaket JAKARTA, TEROPONG - TERKAIT dengan kegiatan yang dilaksanakan Sudin Bina Marga Jakarta Timur pada tahun 2015 yang lalu, tidak ada satupun yang beres alias berantakan. Seperti kegiatan Pembangunan Trotoar di wilayah Jakarta Timur yang dilaksanakan Pelaksana PT.Andes Mount Sakti, dengan nilai penawaran Rp.17.432.854.379,- dari nilai HPS Rp.21.078.875.563, nomor urut ke-3 dari penawaran terendah. Kegiatan tersebut tidak selesai dan tidak rapih, dan terkesan asal jadi. Bahkan, sampai tanggal 21-22 Desember 2015 yang lalu, mereka masih melakukan pekerjaan, padahal waktu yang Juaini Yusuf


Tanah Negara Beralih Fungsi Jadi Ruko Mewah Seorang Sopir Boks Bonyok

Kepala Inspektur, Moh. Idris, didampingi Kepala BKPP, Titik Suryati, SH,MH saat menerima utusan pendemo

TEROPONG, SUMENEP - LASKAR Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar unjuk rasa di halaman kantor pemerintah Kabupaten (pemkab) Sumenep, Selasa (22/2). Kumpulan massa yang diketuai oleh Bambang Supratman, Koordinator lapangan menuntut agar Vidi Setiawan, oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingklungan Dinas Kesehatan diberikan sanksi tegas. Kalau perlu sanksi tersebut harus dilakukan pemecatan oleh pimpinannya, karena oknum tersebut sering kali melakukan pelanggaran. Demikian disampaikan sejumlah pendemo yang dikomandani Bambang Supratman di depan Kantor Pemkab Sumenep. Bersambung ke hal.10

Usai Dibongkar, Rekanan Dibimarta Biarkan Saluran Air Tidak Ditutup Warga Merasa Dirugikan

Dipukulin Orang Tak Dikenal

Pembangunan Ruko Royal Galaxi yang berdiri diatas lahan tanah negara

BEKASI, TEROPONG - DIDUGA terjadi penggelapan tanah negara milik Kementerian PU berlokasi di Jalan Raya Galaxi Cikunir Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh pengembang perumahan Royal Galaxi Park Bersambung ke hal.10

BEKASI, TEROPONG - Endang Supriyatna, seorang sopir boks babak belur dihajar tiga orang tak dikenal di kawasan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Kelurahan Pedurenan, Kota Bekasi, Selasa, (23/2), sekitar pukul 4.30 WIB. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami bibir pecah dan luka lebam dimata sebelah kiri. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, Iptu Puji Astuti mengatakan, pengeroyokan itu terjadi saat korban melintas di TKP (tempat kejadian perkara) dengan mengemudikan mobil boks Nopol F 8781GN warna putih dari Caraka Nusantara yang hendak mengirim barang jenis karton ke PT Karya Mitra di daerah Cimuning Mustika Jaya. Namun, tiba tiba korban diberhentikan oleh tiga pelaku dengan menggunakan dua sepeda motor, lalu menarik dan memukuli pria berusia 40 tahun. Usai dipukulin hingga babak belur, tiga orang pelaku langsung meninggalkan korban di tempat kejadian. “Saat melintas di TKP, tiga pelaku memberhentikan mobil korban dan langsung memukulin korban hingga babak belur,” terang Puji. Atas keja-dian itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Karya Medika Bantar-gebang untuk diberikan pertolongan Dikatakan Puji, ke tiga pelaku sampai saat ini, masih dalam pengejaran Polresta Bekasi Kota pelaku akan dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. “Ancaman lima tahun penjara,” kata Puji. (norton)

Tampak jembatan did epan Toko ini tidak dipasang

BEKASI, TEROPONG - Pelaksanaan proyek normalisasi saluran air di Jalan Nusantara Perumnas 3, Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan PAGU Rp 7 miliar menimbulkan keresahan pada sejumlah pemilik toko. Masalahnya, pembongkaran saluran itu tidak langsung dipasang kembali oleh rekanan Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) PT GTJ. Akibatnya, proyek untuk mengatasi banjir, para pemilik toko harus merogoh kocek hingga jutaaan rupiah untuk menutup kembali saluran air yang dibongkar rekanan Disbimarta. Pemilik toko menilai kerja pelaksana dilapangan dinilai tidak professional. Salah seorang pemilik toko baju bekas, Rahmat (43), warga Rt 09/ 18 mengaku sangat dirugikan akibat pembongkaran yang dikerjakan oleh Bersambung ke hal.11

No title

Recommend Documents