No title

Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia dalam Peraturan PerundangPerundang-undangan

Ebah Suhaebah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional

www.djpp.depkumham.go.id

Dasar Hukum n

Undang-Undang Dasar Negara Republik UndangIndonesia Tahun 1945

n

Undang--Undang No. 12 Tahun 2011 Undang

n

Undang--Undang No. 24 Tahun 2009 Undang


Dasar Hukum n

n

Pasal 36 UUD 1945 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia Pasal 36C UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undangundangundang.


Bab III UU Nomor Nomor 12 Tahun 20 2011 11 Angka 242 Bahasa Peraturan Perundang– Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan PerundangPerundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan penulisan..


UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 26 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang perundang--undangan undangan.. Pasal 27 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara negara..


UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 31 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara negara,, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagai sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan dan//atau bahasa Inggris Inggris.. www.djpp.depkumham.go.id

Kasus yang Sering Ditemukan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemakaian Huruf Kapital Penulisan Kata Pemakaian Tanda Baca Pemilihan Kata Pemakaian Ungkapan Penghubung Perincian yang Tidak Sejajar


Pemakaian Huruf Kapital 1) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga. Niaga. 2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah,, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah,, atau pngelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.. kewenangannya


Seharusnya 1a) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pengadilan niaga. niaga. 2a) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah,, pemerintah daerah Pemerintah daerah,, atau pngelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.. kewenangannya


Kesalahan Pemakaian Huruf Kapital n

Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyertaan Modal; dan/atau b. Pemberian Pinjaman.


Seharusnya n

Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman.


Kesalahan Penulisan Kata Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersediaan sumberdaya aparatur; e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. www.djpp.depkumham.go.id

Seharusnya Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. kemampuan keuangan daerah; d. ketersediaan sumber daya aparatur; e. pengembangan pola kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga. www.djpp.depkumham.go.id

Kesalahan Pemakaian Tanda Baca n

n

Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. perundangundangan. Namun bahasa Peraturan PerundangPerundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan penulisan.. www.djpp.depkumham.go.id

Seharusnya n

n

Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi akuntansi,, keuangan,, dan manajemen sesuai dengan keuangan ketentuan peraturan perundangundangan. perundangundangan. Namun, bahasa Peraturan PerundangNamun, Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan penulisan.. www.djpp.depkumham.go.id

Pemakaian Tanda Koma n

n

KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik. Publik. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah diubah,, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:: berikut www.djpp.depkumham.go.id

Seharusnya n

n

KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik. Publik. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:: berikut


Pemilihan Kata n

Setiap orang yang membangun tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa ……

n

Setiap orang yang membangun tanpa izin dikenai sanksi administratif berupa ……

n

Sanksi administratif berupa …. dikenakan kepada setiap orang yang membangun tanpa izin.. izin


Ungkapan Idiomatik a. Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundangperundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. a1. Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

Ungkapan idiomatik n n n n n n n n

terdiri atas bergantung pada sesuai dengan bangga atas pada umumnya terbuat dari baik … maupun antara … dan www.djpp.depkumham.go.id

Penulisan Kata Salah n kerjasama n sumberdaya n beritahukan n tanggungjawab

Betul n kerja sama n sumber daya n beri tahukan n memberitahukan n memberi tahu n tanggung jawab


Penulisan kata n n n n n n

Tanggung jawab Bertanggung Ber tanggung jawab Tanggung jawab jawabnya nya Pertanggungjawa Per tanggungjawaban ban Mempertanggungjawab Memper tanggungjawabkan kan dipertanggungjawab diper tanggungjawabkan kan


Merubah yang sulit Diubah Salah n Kami tidak dapat merubah keputusan yang diambil atasan kami.. kami n

Semuanya sudah kami rubah sesuai dengan permintaan Bapak.. Bapak

Betul n Kami tidak dapat mengubah keputusan yang diambil atasan kami n Apa perubahan tersebut sudah disepakati bersama? bersama?


Penyerapan kata atau frasa bahasa asing n

devaluasi (penurunan nilai uang)

n

devisa (alat pembayaran luar negeri)

n

efektif (berdaya guna)


Pemakaian dan, atau, dan/atau n

n

n

Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional profesional.. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. menteri. Untuk memajukan olahraga prestasi prestasi,, Pemerintah,, pemerintah daerah, Pemerintah daerah, dan dan/ /atau masyarakat dapat mengembangkan ….


berhak dan berwenang n

n

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masaah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan pengadilan.. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air.


Contoh Kasus n

n

Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun siapapun,, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang orang.. Pengguna Anggaran dalam menyelenggarakan pembangunan dapat pula melaksanakan melalui upaya tukar menukar/ menukar/tukar bangun bangun,, kerjasama pemanfaatan,, hibah pemanfaatan hibah,, atau cara lainnya sesuai peraturan perundangperundang-undangan undangan.. www.djpp.depkumham.go.id

Contoh Kasus n

Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk bangunan gedung negara tersebut di atas,, dimungkinkan disesuaikan dengan atas kemajuan teknologi bahan bangunan bangunan,, khususnya disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya setempat dengan tetap harus mempertimbangkan kekuatan dan keawetannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. ditetapkan.


Contoh Kasus n

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,, tidak memberikan, menyediakan memberikan, dan dan//atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala berkala,, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta serta--merta merta,, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, saat, dan dan//atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang-Undang ini, ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu (satu)) tahun dan/ dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). www.djpp.depkumham.go.id

Contoh Kasus n

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu (satu)) tahun dan dan//atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). www.djpp.depkumham.go.id

Contoh Kasus n

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang Undang--Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang--Undang lain yang bersifat khusus Undang khusus,, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang--Undang yang lebih khusus Undang tersebut.. tersebut


Terima kasih

Ebah suhaebah www.djpp.depkumham.go.id

No title

Recommend Documents