DAFTAR ISI
Kata Pengantar .........................................................................
i
Daftar Isi .................................................................................
ii
Daftar Tabel ............................................................................
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ..............................................................
I-1
1.1.
Latar Belakang .........................................................
I-1
1.2.
Landasan Hukum ......................................................
I-2
1.3.
Maksud dan tujuan....................................................
I-3
1.4.
Sistematika Penulisan................................................
I-3
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015 ................................................................ 2.1.
II-1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 2014-2018 ................. ... II-1
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................... II-10
2.3.
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................................................... II-12
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................... II-16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................
III-1
3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................
III-1
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA .........................
III-3
3.3.
Program dan Kegiatan .............................................
III-4
BAB IV PENUTUP .....................................................................
IV-1
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) .......................................
II-1
Tabel 2.2
Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2014-2018 .............. II-11
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur ....................................................... II-12
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur ........................................... II-17
Tabel 3.1
Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah ....................................
Tabel 3.2
III-2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur .......................................................
III-4
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerh (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan
tahunan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Timur
mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RENJA
SKPD
penjabaran
merupakan
dari
visi, misi
dokumen dan
yang
program
secara SKPD
substansial
seperti
yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2017. 3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat
arti
strategis
RENJA
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2017 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:
1. Disusun
berdasarkan
evaluasi
pelaksanaan
RENJA
tahun
sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan; 2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018; 3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi; 4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 6. Peraturan
Daerah
Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor … Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan
RENJA
BAPPEDA
Prov.
Kaltim
Tahun
2017
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsurunsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menetukan
strategi
dalam
mencapai
sasaran
dan
tujuan
pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim selama tahun 2017. 1.3.2 Tujuan Penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2017 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan
daerah
dapat
menyelenggarakan
program
kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2017 dapat dicapai secara optimal. 1.4 Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,
Tatacara
Pelaksanaan
Rencana
Penyusunan,
Pengendalian,
Pembangunan
Daerah
Dan
maka
Evaluasi
sistematika
penyusunan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2017 meliputi: BAB
I
PENDAHULUAN,
berisi
tentang:
Latar
Belakang,
Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja
Pelayanan
Penyelenggaraan
Tugas
SKPD, dan
Isu-isu Fungsi
SKPD,
Penting Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB
III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.
BAB
IV
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 2014 - 2018 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tersebut, disampaikan Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sebagai berikut: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan: - Penyediaan jasa surat menyurat. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional. - Penyediaan jasa kebersihan kantor. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. - Penyediaan alat tulis kantor. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan makanan dan minuman. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah. - Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu: - Pengadaan peralatan gedung kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. - Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim. - Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001.
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan: - Koordinasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. - Koordinasi
penyusunan
laporan
penyelenggara
pemerintah
daerah. - Penyusunan SOP perencanaan. 4.
Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan: - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.
5.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana. - Penyusunan Analisis Jabatan. - Koordinasi penyusunan Rencana Kerja. 6.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan: - Koordinasi Perencanaan
pembangunan Pengembangan Dunia
Usaha dan Ekonomi Kreatif. - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 7. Program
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Prasarana
dan
Pengembangan Wilayah dengan kegiatan: -
Koordinasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.
-
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah.
-
Penyusunan
Perencanaan
Kawasan
Industri
Pelabuhan
Internasional. 8. Program Perencanaan Pembangaunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan.
-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur.
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan: -
Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat.
-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual.
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan kegiatan: - Penyusunan rancangan RKPD. - Penyelenggaraan Musrenbang. - Penetapan RKPD. 11. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. 12. Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD. 13. Program
Pengendalian
dan
Evaluasi
Hasil
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan. - Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 14. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: - Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota.
- Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca. 15. Program
Pengembangan
Data
Statistik
dan
Spasial
dengan
kegiatan: - Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. - Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. - Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map. - Penyebarluasan capaian pembangunan daerah. 16. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan: - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai Visi dan Misi BAPPEDA yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA tahun 2014-2018 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2014-2018
VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018 TARGET INDIKATOR SASARAN MISI
I
II
III
Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah
Melakukan koordinasi yang efektif dan efisien berbasis data statistik dan spasial
Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah
TUJUAN
1
2
3
Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah
SASARAN
1
Meningkatkan Kualitas Data/informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalka n fungsi koordinasi
2
Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
3
Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran
INDIKATOR 2014
2015
2016
2017
2018
a
Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah
90
93
95
97
99
b
Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan
80
85
87
90
95
c
Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD
70
75
80
85
95
Tercapainya Kualitas Data /Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
a
Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
70
75
80
95
100
b
Persentase koordinasi perencanaan pembangunan
64
77
83
89
95
Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim
a
Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD
60
70
80
90
95
Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur NO
TARGET RENSTRA
INDIKATOR
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI
2014
2015
2016
2015
2016
2017
1
Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah
90
93
95
96,3
97
97
2
Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan
80
85
87
17,9
90
95
3
Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD
70
75
80
100
100
100
4
Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
70
75
80
54,4
80
95
5
Persentase koordinasi perencanaan pembangunan
64
77
83
97
97
97
6
Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD
60
70
80
91,6
90
90
CATATAN ANALISI S
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Prov. Kaltim Nomor 9 Tahun 2008, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 2) Pemberian
dukungan
pengendalian
atas
kebijakan
pembangunan daerah;
perencanaan, teknis
pembinaan
dibidang
dan
perencanaan
3) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; 4) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Aparatur; 5) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; 6) Perumusan,
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi
dan
pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi; 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2014-2018 ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 6 indikator utama yaitu: 1) Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah 2) Persentase
integrasi
pembangunan
Kaltim
pada
regional
Kalimantan 3) Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD 4) Tingkat
ketersediaan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunan 5) Persentase koordinasi perencanaan pembangunan 6) Presentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD b. Permasalahan dan
Hambatan
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi
BAPPEDA Secara struktur organisasi, saat ini BAPPEDA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi
kriteria
organisasi
yang
disyaratkan,
hanya
saja
kelompok jabatan fungsional (Bidang Perencana, Peneliti dan
Arsiparis) belum terbentuk. Keberadaan Sekretariat dan enam bidang (Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilyah, Bidang Ekonomi, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Pemerintahan dan Apartur) telah sesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
dan
penyediaan
data,
walaupun
membawa
konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu
mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam
menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Bappeda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sesuai RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2018, Visi Prov. Kaltim adalah: “Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan,
dan
memperhitungkan
peluang
yang
dimiliki,
maka
ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1) Misi Pertama : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
2) Misi Kedua
: Mewujudkan
daya
saing
ekonomi
yang
berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbaharukan. 3) Misi Ketiga
: Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
4) Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 5) Misi Kelima
: Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, pernyataan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur yaitu
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Efektif untuk Mencapai
Kaltim
yang
Sejahtera
dan
Berkeadilan”
memiliki
hubungan yang erat terhadap Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan
Timur
yang
tertuang
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018. Keterkaitan Visi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur itu terletak di Misi Keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
sehingga
BAPPEDA
memiliki
peranan
dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.
d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Disamping permasalahan seperti yang pada
huruf b diatas,
BAPPEDA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kaltim Maju 2018. Dalam usaha pencapaian Kaltim Maju 2018, BAPPEDA
memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut : Pentingnya peran BAPPEDA yang didukung oleh peraturan yang berlaku; Tingginya kepercayaan Gubernur dan SKPD terhadap keberadaan BAPPEDA dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah; Kualitas SDM BAPPEDA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan; Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perecanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut; Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai; Adanya kerjasama regional se-Kalimantan yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan tingkat Nasional; dan Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2017, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA
YANG
MANDIRI,
MAJU,
ADIL
DAN
MAKMUR
yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2017 dan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah No 1
2
3
4
5
NAWACITA (Prioritas Pembangunan Nasional) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya
Prioritas Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018 1 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
6
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
2
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
3
Peningkatan Produksi Pangan
4
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Peningkatan kualitas layanan kesehatan
5 6
7
7 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
8
Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2017 1 Perwujudan ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian dalam berkehidupan melalui pemerintahan yang baik dan bersih
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestic
9
8 9 10 11
Melakukan revolusi karakter bangsa
12
2
3
Peningkatan kualitas infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkesinambungan Peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat
Percepatan Pengentasan Kemiskinan Pengembangan ekonomi kerakyatan Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja Percepatan transformasi ekonomi Pengembangan agribisnis Peningkatan kualitas lingkungan hidup Pemenuhan Kebutuhan Energi ramah Lingkungan
4
Peningkatan nilai tambah perekonomian secara massive
5
Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka NAWACITA (Prioritas Pembangunan Nasional) yang berkaitan langsung ada pada Prioritas ke- 1 s/d 4 yaitu (1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga
Negara;
(2)
Membuat
pemerintah
tidak
absen
dengan
membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya; (3) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (4) Memperteguh ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2017 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPEDA Tahun 2013-2018 yaitu: a. Tujuan 1) Meningkatkan
konsistensi
Perencanaan
dan
penganggaran
Pembangunan daerah 2) Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi 3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah b. Sasaran 1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran 2) Tercapainya Kualitas Data/Informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Tercapainya sasaran RPJMD Provinsi Kaltim Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2014, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai LEADER dari perencanaan pembangunan di Prov. Kaltim.
3.3 Program dan Kegiatan Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2017, Program dan Kegiatan tahun 2017 disusun berdasarkan : a. Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur; b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional; c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BAPPEDA Program
dan
Kegiatan BAPPEDA Tahun
2017
direncanakan
berjumlah 11 Program dan 27 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp.22,000,000,000. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, hasil analisa kebutuhan terhadap Program tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD. Tetapi akibat penyesuaian dengan Susunan Organiasasi Tata Kerja yang baru, terdapat perubahan yang cukup signifikan baik pada program maupan kegiatan. Rencana Kerja (Program/Kegiatan) BAPPEDA Tahun 2017, seperti yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur
KODE
NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN
TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
TAHUN 2018 CATA TAN TARGET PENTI PAGU CAPAIAN NG INDIKATIF KINERJA
4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
22,000,000,000
28,754,983,000
4.03
Perencanaan
22,000,000,000
28,754,983,000
4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22,000,000,000
28,754,983,000
22,000,000,000
28,754,983,000
4.03.01.1 2.14.15
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Terlayaninya Data Statistik dan administrasi perkantoran Spasial
Penyelenggaraan Pengembangan Data 2.14.15.05 dan Informasi Statistik Sektoral
2.14.15.06
Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik
Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan
Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik
100% bpp, berau, mahulu, ppu, 14 kutim, bontang, dokumen kubar, Prov, smd, kukar, paser bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, bontang, 150 IGT kubar, Prov, smd, kukar, paser
1,224,450,000
100%
1,250,000,000
729,650,000
14 dokumen
750,000,000
494,800,000
200 IGT
500,000,000
NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN Program Pelayanan 4.03.07 Administrasi Perkantoran Pelaksanaan 4.03.07.01 Administrasi Perkantoran Program Peningkatan 4.03.08 Sarana dan Prasarana Aparatur KODE
TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
Terlayaninya administrasi perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran
samarinda
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan pemeliharaan peralatan 4.03.08.02 dan Kelengkapan Sarana dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas 4.03.09 Kapasitas Kelembagaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Koordinasi dan Jumlah Bulan 4.03.09.01 Konsultasi Kelembagaan Penyediaan makanan Pemerintah Daerah dan minuman Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelatihan/bimtek 4.03.09.02 Sumber Daya Aparatur Jumlah Pakaian Olah Raga Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Meningkatnya Kinerja 4.03.10 Evaluasi Instansi Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Penyusunan Dokumen 4.03.10.01 Perencanaan dan Jumlah Laporan Anggaran Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengendalian dan 4.03.10.02 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Presentase pencapaian Program Perencanaan sasaran jangka 4.03.30 Pembangunan Bidang menengah dengan Ekonomi realisasi tahunan di bidang perekonomian Jumlah laporan koordinasi perencanaan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH Pembangunan Sumber 4.03.30.02 Daya Alam dan Jumlah laporan Lingkungan Hidup monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid SDA LH Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Koordinasi Perencanaan Pertanian dan Perikanan 4.03.30.04 Pembangunan Pertanian Jumlah laporan dan Perikanan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Pertanian dan Perikanan Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Pembangunan Industri, 4.03.30.05 Jumlah laporan Perdagangan, Koperasi, monitoring, Investasi dan Pariwisata pengendalian dan evaluasi Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata Program Pengendalian Persentase Pencapaian dan Evaluasi Hasil 4.03.42 Pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Dokumen Laporan Monitoring dan Monitoring Evaluasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan 4.03.42.01 Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPRA dan LKPJ
samarinda
Prov, samarinda
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
100%
5,390,850,000
100%
6,000,000,000
12 Bulan
5,390,850,000
12 Bulan
6,000,000,000
100%
2,594,000,000
100%
2,600,000,000
12 Bulan
2,594,000,000
12 Bulan
2,600,000,000
90%
1,585,500,000
95%
1,660,000,000
12 Bulan
1,435,000,000
12 Bulan
1,500,000,000
10 Orang samarinda, Prov
10 Orang 150,500,000
120 Stell
80%
samarinda, Prov
322,400,000
192,400,000
200,000,000
130,000,000
4 Dokumen
90%
971,000,000
95%
4 Laporan kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd, bontang, kubar 5 Laporan
272,400,000
1,800,000,000
600,000,000 5 Laporan
4 Laporan 327,200,000
600,000,000 5 Laporan
4 Laporan
371,400,000 5 Laporan
3 Dokumen
150,000,000
4 Laporan
4 Laporan
75%
350,000,000
4 Dokumen
4 Dokumen
Prov, paser, bpp, 4 Laporan berau, mahulu, ppu, kutim, smd, bontang, kubar, kukar 5 Laporan
bontang, kubar, kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd
80%
10 Dokumen
4 Dokumen
kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, ppu, kutim, smd, bontang, kubar
160,000,000 120 Stell
10 Dokumen
samarinda, Prov
TAHUN 2018 CATA TAN PENTI TARGET PAGU CAPAIAN NG INDIKATIF KINERJA
600,000,000 5 Laporan
1,114,000,000
666,800,000
80%
1,500,000,000
3 Dokumen
1,000,000,000
KODE
NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN
Pengendalian rencana dan evaluasi hasil 4.03.42.03 pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan 4.03.45 green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Kapasitas kelembagaan 4.03.45.02 daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca
TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
bontang, kubar, kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu, Dokumen Evaluasi RKPD ppu, kutim, smd Kab/Kota yang mengarustamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan Kab/Kota yang memiliki kelembagaan penurunan emisi
Koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan 4.03.45.03 rencana pembangunan daerah yang rendah rendah karbon Kab/Kota karbon
4.03.46
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan 4.03.46.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi Perencanaan 4.03.46.02 Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Perencanaan 4.03.46.03 Pembangunan Pemerintahan
4.03.47
Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah
Koordinasi Perencanaan 4.03.47.01 Pembangunan Prasarana Perhubungan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana 4.03.47.02 Sumber Daya Air dan Tata Ruang
LOKASI
Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Sektor Kesejahteraan Sosial Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Pemerintahan Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perhubungan Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF
6 laporan
TAHUN 2018 CATA TAN PENTI TARGET PAGU CAPAIAN NG INDIKATIF KINERJA 6 laporan
447,200,000 1 dokumen
500,000,000 1 dokumen
1 Kabupaten
200,000,000
1 Kabupaten
600,000,000
samarinda, ppu
1 Kabupaten
100,000,000
1 Kabupaten
300,000,000
ppu, samarinda
2 Dokumen (PPU dan Provinsi Kaltim)
100,000,000
2 Dokumen (PPU dan Provinsi Kaltim)
300,000,000
90%
1,468,000,000
4 Laporan kutim, ppu, bontang, kubar, smd, kukar, Prov, paser, bpp, berau, mahulu
90%
4 Laporan
374,800,000
606,300,000
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
bpp, samarinda, Prov
348,400,000
900,000,000
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan berau, mahulu, kutim, bpp, ppu, bontang, kubar, smd, kukar, paser, Prov 5 Laporan
4 Laporan
90%
744,800,000
1,241,183,000 5 Laporan
1,889,600,000
4 Laporan Prov, samarinda
95%
600,000,000
5 Laporan
5 Laporan
4 Laporan
4 Laporan 647,400,000
5 Laporan
1,500,000,000
4 Laporan 769,800,000
Prov, samarinda
2,747,483,000
600,000,000 5 Laporan
KODE
NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN
TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor 4 Laporan Prasarana perumahan berau, mahulu, Koordinasi Perencanaan dan Pemukiman kutim, bpp, ppu, Pembangunan Prasarana 4.03.47.03 bontang, kubar, Jumlah laporan Perumahan dan kukar, smd, monitoring, Pemukiman paser pengendalian dan 5 Laporan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman Presentase efektifitas Program Perencanaan perencanaan 4.03.48 100% Pembangunan Daerah pembangunan daerah tahunan Dokumen Ranc. Awal, 4 Ranc., Ranc. Akhir RKPD dokumen dan RKPD samarinda, Prov, 4.03.48.01 Penyusunan RKPD Jumlah unsur pemangku balikpapan kepentingan yg 4 unsur mengikuti Konsultasi Publik samarinda, Prov, 1 4.03.48.02 Penyusunan RPJMD Dokumen Revisi RPJMD balikpapan dokumen Jumlah peserta yang menghadiri Rakor 250 orang Program Prioritas 4.03.48.04
Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi
Koordinasi Kerjasama 4.03.48.05 Pembangunan Antar Daerah
Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
samarinda
450 orang
PAGU INDIKATIF
TAHUN 2018 CATA TAN PENTI TARGET PAGU CAPAIAN NG INDIKATIF KINERJA 4 Laporan
472,400,000
300,000,000 5 Laporan
5,240,200,000
100%
8,747,500,000
4 dokumen 544,800,000
1,151,500,000 4 unsur
200,000,000
1 dokumen
1,500,000,000
250 orang 1,900,000,000
600 orang
450 orang
2,250,000,000
600 orang
samarinda, Prov, balikpapan
1 dokumen
175,000,000
1 dokumen
897,400,000
6 tahap
1,000,000,000
8 dokumen
2,000,000,000
Penyusunan, Pengembangan, 4.03.48.06 Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi
samarinda, Prov
6 tahap
Penyusunan KUA-PPAS 4.03.48.07 APBD dan P-APBD
Dokumen Ranc. KUAPPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUAPPAS
samarinda, Prov, balikpapan
8 dokumen
1,523,000,000
846,000,000
BAB IV PENUTUP
RENJA BAPPEDA Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Revisi RENSTRA BAPPEDA Tahun 2013-208. RENJA BAPPEDA Tahun 2017 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2017, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2017 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan
program
dan
kegiatan
Tahun
2017,
guna
mendukung
pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2017. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Seluruh
aparatur
BAPPEDA
berkewajiban
untuk
melaksanakan
program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2017 dengan efektif dan efisien. 2. RENJA Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2016, dimana RENJA Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Untuk
menjamin
konsistensi,
sinergitas,
harmonisasi,
integrasi,
efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA, seluruh aparatur BAPPEDA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2017. 4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2017 mengacu pada
Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian,
Pembangunan Daerah.
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
5. Renja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkahlangkah
persiapan
dimulai
sejak
tanggal
ditetapkan
hingga
pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan
prinsip-prinsip
koordinasi,
sinkronisasi,
sinergitas,
harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
