No title

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MODUL

Penatausahaan BMD Penulis: Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Penilai: Arvan Carlo Djohansjah Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN 2010

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rakhmat-Nyalah kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu pula dengan modul diklat ini yang tanpa restu-Nya tidak akan terselesaikan dengan baik. Modul “Penatausahaan Barang Milik Daerah” ini disusun oleh Saudara Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan dengan penilai Saudara Arvan Carlo Djohansjah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Nomor: KEP.01/PP.6/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang

Pembentukan

Tim

Penyusunan

Modul

Pelatihan

Percepatan

Akuntabilitas dan Keuangan Daerah dan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para peserta Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Modul ini disusun dengan maksud guna membantu pencapaian tujuan pembelajaran dalam diklat tersebut. Akhirnya, semoga Modul Penatausahaan Barang Milik Daerah ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta,

November 2010

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan,

Syamsu Syakbani NIP 195902241980031001

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...

iii

DAFTAR TABEL

…………………………………………………………………..

iv

DAFTAR BAGAN ………………………………………………………………....…..

v

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ……………………………………………..

vi

PETA KONSEP MODUL ……………………………………………………………

vii

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

………………………………………………………

1

……………………………………………………

2

1.2. Deskripsi Singkat

1.3. Prasyarat Kompetensi

………………………………………………

2

1.4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ……………………..

3

1.5. Relevansi Modul

4

2. KEGIATAN

BELAJAR

…………………………………………………….. 1

Dasar

;

Hukum,

Pengertian,

dan

Penatausahaan Barang Milik Daerah 2.1. Indikator Hasil Belajar ………………………………………………..

5

2.2. Dasar Hukum Penatausahaan Barang Milik Daerah……………….

5

2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Penatausahaan Barang Milik Daerah ...............................................…………….………………….

8

2.4. Sasaran Penatausahaan BMD.........…………………………………

10

2.5. Tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah ……………………..

12

2.6. Pengertian dan Tujuan Sensus Barang Milik Daerah …………….

12

2.7. Latihan ..........………………………………………………………….

13

2.8. Rangkuman ……................…........................................................

14

2.9. Tes Formatif

14

….............................................................………….

2.10. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

……………………………………

17

3. KEGIATAN BELAJAR 2 ; Inventarisasi dan Sensus Barang Milik Daerah 3.1. Indikator Hasil Belajar

………………………………………………

19

3.2. Inventarisasi Barang Milik Daerah ………………………………….

19

3.3. Sensus Barang Milik daerah …………………................…………..

23

iii

3.4. Latihan ………………………………………………………………….

35

3.5. Rangkuman …………………………………………………………….

35

3.6. Tes Formatif …………………………………………………………….

38

3.7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………………………

41

4. KEGIATAN BELAJAR 3 ; Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.1. Penggolongan Barang Milik Daerah ……………………………….

42

4.2. Latihan …………………………………………………………………..

54

4.3. Rangkuman ……………………………………………………………

54

4.4. Tes Formatif ……………………………………………………………

55


58

5. KEGIATAN BELAJAR 4 ; Pencatatan Pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 5.1. Kartu Inventaris Barang (KIB) ………………………………………

60

5.2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) …………………….....…………….

80

5.3. Daftar Barang Milik Daerah ………..…………................…………..

83

5.4. Latihan ………………………………………………………………….

83

5.5. Rangkuman …………………………………………………………….

83

5.6. Tes Formatif …………………………………………………………….

84


87

6. KEGIATAN BELAJAR 5 ; Pelaporan Barang Milik Daerah 6.1. Mekanisme Pelaporan Barang Milik Daerah ………………………

88

6.2. Laporan Barang Milik Daerah ……………………........…………….

90

6.3. Latihan ………………………………………………………………….

97

6.4. Rangkuman …………………………………………………………….

97

6.5. Tes Formatif …………………………………………………………….

97

6.6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………………………… 101 TES SUMATIF ………………………………………………………………………… 103 KUNCI JAWABAN …………………………………………………………………… 108 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………. 109

iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Buku Inventaris …………………………...........................…………

36

Tabel 2.2

Rekapitulasi Buku Inventaris (Rekap Hasil Sensus.........................

37

Tabel 4.1

Kode Provinsi …………………………...........................…………....

45

v

DAFTAR BAGAN Bagan 4.1

Kode Lokasi Barang ……………………...........................…………

44

Bagan 4.2

Kode Barang....................................................................................

51

Bagan 6.1

Alur Pencatatan Barang Milik Daerah…........................…………....

88

Bagan 6.1

Alur Pelaporan Barang Milik Daerah…..........................…………....

89

vi

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Petunjuk Cara Belajar Agar peserta diklat dapat mengikuti mata pelajaran ini dengan baik dan mencapai hasil belajar yang maksimal, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai acuan penatausahaan Barang Milik Daerah; 2. Lakukan diskusi dalam kelompok belajar untuk memperoleh pemahaman terhadap isi materi dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam modul ini; 3. Pelajari rangkuman dan selesaikan latihan-latihan yang dimuat pada tiap Kegiatan Belajar dalam modul ini; 4. Kerjakan tes formatif untuk tiap-tiap kegiatan belajar, kemudian lakukan umpan balik dengan mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan dalam modul ini. B. Perlengkapan/referensi yang Disiapkan Agar mencapai hasil yang maksimal, perlengkapan yang perlu disiapkan oleh peserta dan pengajar dalam mempelajari modul ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D; 4. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan daerah tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah; 7. Peraturan daerah tentang Sensus Barang Milik Daerah; 8. Kasus-kasus mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah.

v

PETA KONSEP MODUL PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Peserta mampu memahami dan dapat melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penatausahaan BMD Pengertian penatausahaan BMD Tujuan penatausahaan BMD

Ruang Lingkup penatausahaan BMD

Pengertian pembukuan

Pengertian inventarisasi dan sensus

Pengertian pelaporan penghapusan

Penggolongan dan Kodefikasi

Pelaksanaan inventarisasi

Daftar rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang

Kegiatan Pendataan

Pencatatan pada KIB dan KIR

Kegiatan Pencatatan

Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Buku Inventaris

Kegiatan Pelaporan

Laporan semesteran, tahunan dan 5 tahunan

Laporan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Sensus Tahap persiapan

Buku Induk Inventaris

Tahap Pelaksanaan

vi

Neraca Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya

undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajeman aset yang efektif dalam

pengadaan

dan

pengelolaan,

efisien

dalam

pemanfaatan

dan

pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Pelaksanaan pengelolaan barang daerah mulai dari inventarisasi belum jelas, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga BPKD sebagai penanggungjawab pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah

secara

utuh,

Pertanggungjawaban

menjadi Kepala

lampiran

Daerah

dan

yang

akurat

sebagai

dalam

dasar

Laporan

pengelolaan

aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Penatausahaan

barang

milik

negara/daerah

meliputi

pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah

Penatausa haan Barang Milik Daerah

1

penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan,

pencatatan,

dan

pelaporan

hasil

pendataan

barang

milik

negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah

setiap

tahun;

perencanaan

kebutuhan

pengadaan

dan

pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran ;pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah. 1.2.

Deskripsi Singkat Modul ini berjudul Penatausahaan Barang Milik Daerah, merupakan

bagian dari materi yang akan disampaikan pada Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Daerah. DTSS Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan diklat yang ditujukan untuk pengelola barang milik daerah (pejabat dan/atau pelaksana) agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modul Penatausahaan Barang Milik Daerah ini akan membahas konsep dan tata cara penatausahaan terhadap barang milik daerah yang akan dituangkan dalam pokok bahasan dan selanjutnya dijabarkan dalam subpokok bahasan disertai dengan latihan dan tes formatif. 1.3.

Prasyarat Kompetensi Modul ini ditujukan untuk Anda yang ingin memiliki kompetensi di bidang

pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, secara khusus

mengenai

tatacara

penatausahaan

Barang

Milik

Daerah

yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit pengguna/kuasa pengguna barang pada pemerintah daerah. Untuk dapat


2

memahami secara baik isi dari modul ini, ada beberapa prasyarat kompetensi yang sudah Anda miliki, yaitu bahwa Anda telah: 1. mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan/pokok-pokok pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. mengetahui dan memahami perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah; 3. mengetahui dan memahami pengadaan barang milik daerah; 4. mengetahui dan memahami penerimaan, penyaluran dan pendistribusian Barang Milik Daerah; 5. mengetahui dan memahami penggunaan Barang Milik Daerah; 6. dapat menguraikan penggolongan Barang Milik Daerah. 7. dapat menentukan kodefikasi Barang Milik Daerah 8. dapat memahami pencatatan barang milik daerah 9. dapat menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan cara pengisian KIB. 10. dapat menjelaskan Daftar Barang Milik Daerah 11. dapat menerangkan mekanisme pelaporan Barang Milik Daerah. 12. dapat menjelaskan laporan Barang Milik Daerah 1.4.

Standar Kompetensi yang Ingin Dicapai oleh Modul ini Modul Penatausahaan Barang Milik Daerah ini disusun dan disampaikan

kepada peserta diklat dengan tujuan agar para peserta dapat memiliki kompetensi di bidang penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga dapat mengampu tugas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah secara umum dan mampu melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompetensi yang ingin dicapai dari modul ini adalah bahwa setelah mempelajari modul ini, peserta: 1. dapat memahami ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penatausahaan Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami pengertian dan ruang lingkup penatausahaan Barang Milik Daerah. 3. dapat memahami pengertian dan tujuan sensus Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami tujuan dari penatausahaan Barang Milik Daerah 5. dapat memahami peranan dan fungsi inventarisasi Barang Milik Daerah. 6. dapat memahami dokumen inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah.


3

7. dapat memahami pelaporan Barang Milik Daerah 8. dapat memahami tujuan pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah. 9. dapat memahami tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah. 10. dapat memahami dan mengisi Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris. 1.5.

Relevansi Modul Maksud dari modul Penatausahaan Barang Milik Daerah ini adalah untuk

memberikan pengetahuan, pemahaman dan pedoman kepada Anda para peserta, bahwa dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang harus melakukan penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan. Adapun tujuan dari modul ini adalah agar peserta memiliki acuan yang jelas dalam mempelajari ketentuan penatausahaan Barang Milik Daerah melalui kegiatan belajar yang dipandu oleh modul ini. Anda juga dapat menggunakan modul ini untuk mengukur hasil belajar melalui latihan soal yang dimuat dalam modul yang disertai dengan kunci jawaban serta umpan balik agar Anda dapat menilai diri Anda sendiri dalam penguasaan terhadap tatacara penghapusan Barang Milik Daerah.


4

BAB II KEGIATAN BELAJAR 1

DASAR HUKUM, PENGERTIAN, DAN TUJUAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

2.1. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 ini, peserta diharapkan: 1. dapat memahami ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penatausahaan Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami pengertian dan ruang lingkup penatausahaan Barang Milik Daerah. 3. dapat memahami pengertian dan tujuan sensus Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami tujuan dari penatausahaan Barang Milik Daerah 2.2. Dasar Hukum Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan mengarahkan pada tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sebagai aparatur pemerintahan yang baik, tentu saja Anda perlu pedoman dan acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas, agar tugas dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan kerugian. Penatausahaan Barang Milik Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal-pasal yang menjadi dasar Penatausahaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII pasal 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 dengan uraian sebagai berikut:


5

Pasal 25 (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F. (3) Pembantu

Pengelola

melakukan

rekapitulasi

atas

pencatatan

dan

pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Pasal 26 (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan. (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. Pasal 27 (1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah. (3) Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (4) Sensus Barang Milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. (6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi Barang Milik Daerah. (7) Barang Milik Daerah yang berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


6

Pasal 28 (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Pasal 29 (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang. Pasal 30 Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Kemudian disebutkan pula di beberapa pasal yang lain sebagai berikut: 1) Pasal 15 : a) Ayat (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola. b) Ayat (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa. 2) Pasal 49 : a) Ayat (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala. b) Ayat (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.


7

c) Ayat (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi. 3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII Angka 5 huruf b tentang Pelaksanaan Inventarisasi. a) Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni: (1) Pelaksanaan pencatatan; (2) Pelaksanaan pelaporan. b) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut: (1) Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, 0, E dan F); (2) KartuInventaris Ruangan; (3) Buku Inventaris; (4) Buku Induk Inventaris. c) Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar yaitu : (1) Buku Inventaris dan Rekap; (2) Daftar Mutasi Barang dan Rekap. Untuk mengetahui isi dari pasal-pasal tersebut, Anda tentu saja harus membaca PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Sebagai petugas dalam pengelolaan barang milik daerah, kedua peraturan tersebut harus Anda jadikan perbendaharaan referensi yang selalu tersimpan dalam daftar peraturan atau perpustakaan kantor Anda mendampingi peraturan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan oleh

pemerintah

daerah

Anda.

Peraturan

tersebut

menjadi

dasar

pertanggungjawaban Anda dalam melakukan penatausahaan dimana dengan peraturan tersebut Anda dapat bertindak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Penatausahaan Barang Milik Daerah Untuk dapat melaksanakan penatausahaan secara benar terlebih dahulu kita harus memahami apa itu penatausahaan. Karena dalam melakukan suatu tindakan seharusnya didasarkan pada pemahaman pola pikir dan tidak hanya melakukan begitu saja tanpa perlu memahami kenapa hal tersebut harus


8

dilaksanakan. Definisi penatausahaan menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) daftar yang memuat data barang yang dimilki oleh masing-masing Pengguna/Kuasa Pengguna. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dimuat dalam Lampiran 25 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Di samping itu, Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah tersebut. Adapun pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.


9

2.4. Sasaran Penatausahaan BMD Adapun sasaran dari penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi : a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi : 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Dalam penatausahaan BMD ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMD yang akan digunakan sebagai

bahan

penyusunan

neraca

pemerintah

daerah.

Sedangkan

penatausahaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam SAP dimaksud, BMN/D terbagi atas persediaan pada pos aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud dan aset lain-lain pada pos aset lainnya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

yang

dimaksudkan

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk


10

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Adapun BMD yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise,

hak

cipta

(copyright),

paten,

dan

hak

lainnya,

dan

hasil

kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMD berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Sesuai dengan pasal 30 Permendagri 17 Tahun 2007, bahwa untuk untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat, pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi SIMBADA. SIMBADA merupakan sebuah aplikasi manajemen barang atau aset daerah integratif yang dibuat untuk membantu staf Satuan Kerja Perangkat Daerah merencanakan, menatausahakan, menginvetarisasi, dan membuat laporan terkait dengan barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk keperluan pelaporan daftar aktiva, SIMBADA juga mengadopsi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Pemda dalam hal penatausahaan barang daerah secara integratif. Dengan dua pedoman tersebut, SIMBADA harus didesain dengan mempertimbangkan urutan proses manajemen barang daerah yang terdiri dari perencanaan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan barang, inventarisasi barang, pemeliharaan barang dan pelaporan barang. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan ini, SIMBADA dibuat harus dengan menampilkan menu-menu pokok yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan, import dan pengaturan.


11

2.5. Tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah Mengapa Barang Milik Daerah harus ditatausahakan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa, ”Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah,

berwenang

dan

bertanggungjawab

melakukan

pencatatan

dan

inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.” Pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan BMD ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMD. Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2007 ditemukan penyimpangan pengelolaan aset senilai Rp.37,75 Triliun. (media Indonesia, edisi 11 April 2008). Hasil temuan tersebut menunjukan penyimpangan yang terbesar adalah pencatatan aset tidak tertib dan atau tidak sesuai dengan ketentuan 88%, selanjutnya tanah belum bersertifikat 6%, aset dikuasai pihak lain 5% dan lainlain 1% (Bisnis Indonesia 12 April 2008). Pencatatan dan administrasi aset tidak tertib memberikan konsekuensi atas opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. 2.6. Pengertian dan Tujuan Sensus Barang Milik Daerah Pasal 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian kegiatan penatausahaan


12

tidak hanya terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan saja tetapi termasuk kegiatan sensus barang milik milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali. Tujuan sensus barang setiap 5 (lima) tahun sekali tidak disebutkan dengan tegas pada PP 6/2006 dan batang tubuh Permendagri 17/2007, justru disebutkan pada lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007, yaitu : untuk mendapatkan data barang

dan

pembuatan

Buku

Inventaris

yang

benar,

dapat

dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-336 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tanggal 12 April 1982 pada Lampiran I menyatakan: Tujuan sensus barang daerah adalah untuk mendapatkan data barang negara dan daerah yang dikuasai oleh daerah yang dibukukan dan selanjutnya meningkatkan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap setiap penggunaan barang milik pemerintah. Pada Kepmendagri yang sama menyatakan bahwa sensus barang daerah dilaksanakan mulai awal April 1983 sampai September 1983. Dan selanjutnya sensus barang daerah dilaksanakan pada Tahun 1988, 1993, 1998, 2003 dan terakhir sensus barang daerah dilaksanakan Tahun 2008 dan nantinya akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Selanjutnya,

lampiran

Permendagri

No.

17

Tahun

2007

banyak

menyebutkan sensus barang daerah, di antaranya pada penatausahaan dan yang penting ada pada bab pelaporan. Penyusunan dan penyampaian laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaan Pengguna menjadi tanggungjawab Pengguna dan dilaporkan kepada kepada Pengelola Barang. Proses pelaporan penyusunan hasil sensus dimulai dari masing-masing Buku Inventraris Pengguna yang secara serentak pada waktu tertentu di rekap ke dalam Buku Induk Inventaris oleh Pembantu Pengelola dan disampaikan kepada Pengelola. 2.7. Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 1, kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain.


13

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan (a) pembukuan, (b) inventarisasi, (c) pelaporan dan (d) apa kaitan antara (a), (b) dan (c). 2. Sebutkan sasaran dan tujuan dari kegiatan penatausahaan BMD! 3. Apa akibatnya apabila Barang Milik Daerah tidak ditatausahakan secara tertib? 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sensus barang milik daerah dan apa kaitannya dengan penatausahaan BMD? 5. Apa perbedaan inventarisasi dengan sensus barang milik daerah? 2.8. Rangkuman Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang semesteran dan tahunan tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola. Laporan tersebut oleh pembantu pengelola dihimpun menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Laporan Barang Milik Daerah ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Proses inilah yang disebut dengan kegiatan penatausahaan barang

milik daerah, yang dilakukan dengan urutan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penatausahaan dilakukan untuk menghasilkan laporan barang semesteran dan tahunan. Sedangkan untuk melakukan pendataan ulang terhadap barang milik daerah dilakukan sensus barang tiap 5 (lima) tahun sekali untuk meng-update data barang agar diperoleh angka yang akurat. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat pemerintah dapat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). 2.9. Tes Formatif Pilih satu jawaban yang menurut Anda paling tepat! 1. Berikut ini adalah rangkaian dari kegiatan penatausahaan BMD, kecuali: a. Pembukuan b. Inventarisasi c. Pendataan d. Pelaporan


14

2. Tujuan penatausahaan BMD adalah untuk: a. tertib administrasi b. tertib hukum c. tertib fisik d. tidak ada jawaban yang benar 3. Sasaran penatausahaan BMD adalah barang-barang berikut ini, kecuali: a. barang yang dibeli dari APBD b. barang dari hibah/sumbangan masyarakat c. barang sitaan yang menunggu putusan pengadilan d. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. 4. Pedoman pelaksanaan penatausahaan BMD secara khusus diatur dalam: a. PP Nomor 6 Tahun 2006 b. PMK Nomor 96 Tahun 2007 c. PMK Nomor 120 Tahun 2007 d. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 5. Pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah terdiri dari, kecuali : a. Pelaksana penatausahaan pada Pengelola Barang b. Pelaksana penatausahaan pada Bendahara Umum Daerah c. Pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang d. Jawaban a dan b 6. Dokumen asli kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan disimpan oleh: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Kuasa Pengguna Barang d. Jawaban a, b dan c benar 7. Kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna disebut kegiatan: a. Pembukuan b. Inventarisasi


15

c. Pelaporan d. Sensus 8. Sensus Barang Milik Daerah sama pengertiannya dengan: a. Pembukuan b. Inventarisasi c. Pelaporan d. Semua jawaban salah 9. Sensus dilaksanakan tiap: a. semester b. tahun c. 5 tahun d. kapan pun sesuai kebutuhan 10. Sesuai dengan soal nomor 9, sensus tersebut dilaksanakan terhadap seluruh BMD kecuali: a. Persediaan b. Konstruksi Dalam Pengerjaan c. Peralatan dan Mesin d. Jawaban a dan b 11. Pernyataan berikut ini yang benar adalah: a. Data akuntansi BMD merupakan data yang digunakan untuk kegiatan penatausahaan BMD. b. Penatausahaan

menghasilkan

dokumen

yang

digunakan

untuk

pencatatan akuntansi. c. Dalam penatausahaan BMD tidak termasuk tugas dan fungsi akuntansi. d. Tidak ada jawaban 12. Hasil penatausahaan dapat digunakan untuk: a. Menyusun neraca daerah b. Menyusun Daftar Kebutuhan BMD c. Menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD


16

d. Semua jawaban benar 13. Selain untuk memperoleh data barang yang up to date, sensus barang digunakan untuk: a. Membuat KIR b. Membuat KIB c. Membuat Buku Inventaris d. Semua jawaban benar 14. Barang yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terdiri dari: a. Barang Milik Daerah yang bersangkutan b. Barang Milik Daerah Propinsi c. Barang Milik Negara/Pemerintah Pusat d. Semua jawaban benar 15. Laporan Barang semesteran dan tahunan digunakan sebagai dasar penyusunan: a. Neraca b. Laporan Barang Milik Daerah c. Laporan keuangan pemda d. semua jawaban benar 2.10. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=

Jumlah jawaban yang sesuai kunci

X 100%

Jumlah semua soal Penjelasan tingkat penguasaan: 90% - 100% = sangat baik 80% - 89% = baik


17

70% - 79% = cukup 70% - 69% = kurang Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.


18

BAB III KEGIATAN BELAJAR 2

INVENTARISASI DAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH 3.1. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini, peserta diharapkan: 1. dapat memahami peranan dan fungsi inventarisasi Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami dokumen inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah. 3. dapat memahami pelaporan Barang Milik Daerah 4. dapat memahami tujuan pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah. 5. dapat memahami tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah. 6. dapat memahami dan mengisi Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris. 3.2. Inventarisasi Barang Milik Daerah 3.2.1. Peranan dan Fungsi Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi

merupakan

kegiatan

atau

tindakan

untuk

melakukan

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan fisik barang daerah, meyakinkan kebenaran pemilikan, serta menilai kewajaran sesuai kondisi barang daerah. Dari Hasil Inventarisasi, dapat diketahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Hasil penilaian aktiva tetap akan merupakan saldo awal kelompok aset tetap dalam neraca atau merupakan dukungan atas saldo aset tetap dalam neraca. Pelaksanaan kegiatan invetarisasi barang

dikoordinasikan

oleh

Sekretariat

Daerah

c.q.

Kepala

Bagian

Perlengkapan dimulai dari wilayah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan dan dari Satuan

Kerja/Unit

Kerja

terkecil

yaitu

Sekolah

Negeri,

Cabang

Dinas/UPT/Puskes, Satuan Kerja dan seluruhnya bermuara pada Bagian Perlengkapan untuk dikompilasi dan diolah. Tujuan Invetarisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah adalah untuk :

Penatausa haan Barang Milik Daera h

19

1. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen invetaris dan ketepatan jumlahnya. 2. Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat) 3. Melaksanakan tertib administrasi yaitu : a. membuat usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat. b. mempertanggungjawabkan barang-barang yang tidak diketemukan/ hilang. c. mencatat/membukukan

barang-barang

yang

belum

dicatat

dalam

dokumen inventaris. 4. mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga 5. menyediakan informasi nilai Aset Daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal Daerah Adapun sasaran invetarisasi atas Barang-barang Milik/ Kekayaan Daerah meliputi : 1. Barang inventaris yang dibeli/ diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD 2. Barang inventaris yang dibeli/ diperoleh dengan sebagian dari dana APBD 3. Barang inventaris yang dibeli/ diperoleh dari dana di luar APBD, misalnya barang hibah, hasil sitaan, dll. 4. Barang inventaris yang belum jelas pemiliknya tetapi dikuasai dan dikelola oleh instansi yang bersangkutan Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka: 1) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang; 2) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;dan 3) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan di catat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai


20

fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam: 1) perencanaan kebutuhan dan pengangaran; 2) pengadaan. 3) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4) penggunaan. 5) penatausahaan; 6) pemanfaatan. 7) pengamanan dan pemeliharaan; 8) penilaian; 9) penghapusan; 10) pemindahtanganan; 11) pembinaan, pengawasan dan Pengendalian 12) pembiayaan; dan 13) tuntutan ganti rugi. Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, pengguna mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola. Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain. Termasuk barang milik daerah adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah. Dalam hal ini, pimpinan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah wajib melaporkan daftar inventaris barang milik daerah kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah berwenang untuk mengendalikan setiap mutasi inventaris barang tersebut. 3.2.2. Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventaris harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan Daerah. Informasi yang berasal dari data yang tidak valid dan relevan


21

akan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Dalam perencanaan pengadaan barang, perencanaan pemeliharaan, dan proses penghapusan inventaris yang telah memenuhi persyaratan penghapusan tentu membutuhkan informasi dengan kualitas data yang memadai. Untuk kepentingan penyajian informasi yang berkualitas diperlukan berbagai bentuk formulir atau dokumen inventaris. Macam-macam dokumen inventaris yang digolongkan menurut jenis kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Pencatatan Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pencatatan adalah sebagai berikut: a. Buku Induk Inventaris: kompilasi/gabungan Buku Inventaris. b. Buku Inventaris (BI): himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari Kartu Inventaris Barang hasil inventarisasi. c. Kartu Inventaris Barang (KIB): kartu untuk mencatat barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/ kolektif yang diperlukan untuk inventarisasi atau tujuan lainnya selama barang tersebut belum dihapuskan. Contoh KIB yang harus diselenggarakan antara lain KIB Tanah, KIB Gedung, KIB Kendaraan, dan KIB Lainnya. d. Kartu Inventaris Ruangan (KIR): kartu untuk mencatat barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Dalam Inventarisasi, pencatatan kondisi inventaris dibagi dalam 3 kategori yaitu Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat. Informasi kondisi barang diperlukan dalam proses penilaian inventaris dan berguna sebagai salah satu data dalam pengambilan keputusan mengenai inventaris oleh pihak pengelola,

seperti

penghapusan

barang,

perencanaan

pengadaan,

perencanaan pemeliharaan, dan lainnya. 2. Kegiatan Pelaporan Dokumen yang berkaitan dengan pelaporan adalah sebagai berikut: a. Daftar Rekapitulasi Inventaris: disusun oleh Kepala Daerah selaku Kuasa/Ordonator Barang dengan menggunakan bahan dari Rekapitulasi Inventaris Barang yang disusun oleh Pengurus Barang Satuan Kerja/ unit Kerja.


22

b. Daftar Mutasi Barang: memuat data barang yang berkurang dan atau bertambah dalam suatau jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan (LMBT) atau setahun (LT1). Hasil inventarisasi berupa jenis dan nilai aset Daerah akan digunakan sebagai data utama dalam penyusunan neraca awal Daerah. Pos yang akan menyajikan jenis dan nilai aset Daerah adalah : 1. Aset Tetap, yang terdiri dari rekening : a. Tanah b. Gedung dan Bangunan c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan d. Peralatan dan Mesin e. Kendaraan f. Inventaris Kantor g. Aset Tetap Lainnya h. Konstruksi dalam Pengerjaan 2. Aset Lainnya, yaitu pada rekening : a. Built Operating Transfer (BOT), jika Pemda memiliki suatu bangunan yang

dibangun dengan cara kemitraan dengan swasta berdasarkan

perjanjian. b. Lain-Lain Aset, yaitu aset yang tidak dapat digolongkan dala jenis aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap di atas. Untuk tumbuhan dan hewan ternak, pencatatannya dalam pos di neraca melihat konteks keberadaannya. Tumbuhan dan hewan ternak dapat dicatat dalam pos Persediaan, Aset Lainnya atau dicatat terpisah dalam buku tersendiri (ekstra comptabel). 3.3. Sensus Barang Milik Daerah 3.3.1. Tujuan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Sensus barang dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat. Barang yang akan disensus adalah seluruh barang milik Pemerintah Daerah. Barang Milik Daerah dikelompokkan menjadi : a. Barang milik daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk barang yang


23

dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/yayasan Milik Daerah. b. Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi, pelaksanaan sensus atas Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Persediaan tidak diatur dalam Permendagri 17 tahun 2007. Pelaksanaan sensus barang daerah dilakukan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan sensus barang. a. Tahap persiapan 1) Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah; 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah. Juknis Sensus Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 3) Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus Barang Provinsi/ Kabupaten/Kota dilaksanakan pada masing-masing Daerah; 4) Menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan. 5) Menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaanSensus Barang Daerah b. Tahap Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan sensus barang milik daerah, masing-masing pengguna/kuasa pengguna harus melaksanakan pengisian formulir Buku Inventaris. 1) Penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah; 2) Melaksanakan sensus barang daerah yang masing masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KlB dan KIR; 3) Penyelesaian hasil sensus barang milik daerah dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada atasan; 4) Pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja; 5) Mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/ wilayah masing-masing; 6) Membuat Buku Induk Inventaris Provinsi/Kabupaten/ Kota; 7) Melaporkan hasil sensusbarang

Provinsi/Kabupaten/Kota

kepada

Departemen Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Daerah dimulai dari


24

satuan kerja terendah secara berjenjang. Semua pengguna/kuasa pengguna yang terdapat pada setiap Provinsi/Kabupaten/Kota, melaksanakan Sensus Barang Daerah dengan tahapan dimulai dari Satuan Kerja/Sub Unit terendah. Hasil dari sensus barang harus disampaikan pengguna barang kepada pengelola barang paling lambat 3 bulan sejak sensus dilaksanakan. 3.3.2. Pelaksanaan Sensus Daerah 1. Pelaksanaan di Tingkat Kelurahan Setiap Kelurahan melakukan pengisian : a. Kartu Inventaris Barang (KIB), masing-masing rangkap 2. 1) KlB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dan Peralatan 3) KlB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris Barang milik daerah yang berada pada Kelurahan. Buku Inventaris dibuat rangkap 4, dan setelah diisi, lembar ke-4 disimpan di Kelurahan sebagai arsip (Buku Inventaris Kelurahan), sedangkan lembar ke1 – 3 dikirimkan ke Kecamatan. d. Buku Inventaris Kelurahan terdiri dari : 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 4 rangkap 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 rangkap. 3) Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara (kalau ada) sebanyak 4 rangkap. Masing-masing barang dicatat secara terpisah sesuai kepemilikan barang pada KIB, KIR dan Buku Inventaris. 2. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan Setiap Camat mengisi : a. Kartu Inventaris Barang (KIB), masing-masing rangkap 2. 1) KIB A : Tanah


25

2) KIB B : Mesin dan Peralatan 3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada di Kecamatan dibuat rangkap 3. Setelah diisi, Buku Inventaris digabungkan dengan semua Buku Inventaris Satuan Kerjanya (di Kelurahan) menjadi Buku Inventaris Kecamatan. Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. Lembar ke 3 disimpan di Kantor Camat sebagai arsip (Buku Inventaris Kecamatan), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirimkan ke Kabupaten/Kota melalui pengelola/pembantu pengelola. d. Buku Inventaris Kecamatan, yakni : 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap. 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap. 3) Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada). Masing-masing barang yang ada di kecamatan tersebut dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya (begitu pula pencatatan di KIB dan KIR). 3. Pelaksanaan di Tingkat Sekolah Negeri (SDN/SLTP, SMU). Setiap Kepala SDN Satuan Kerja mengisi : a. Kartu Inventaris Barang KlB): 1) KIB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dan Peralatan 3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F :Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada di SDN yang bersangkutan dalam


26

rangkap 5. Lembar ke-5 disimpan sebagai arsip pada SDN/Satuan Kerja yang bersangkutan (Buku Inventaris SDN/Satuan Kerja). Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 disampaikan ke kuasa pengguna. d. Buku Inventaris SDN, yakni : 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 5 rangkap. 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 5 rangkap. 3) Buku Inventaris barang milik/kekayaan negara sebanyak 5 rangkap (kalau ada). Setiap barang yang ada di lingkungan SDN/Satuan Kerja yang bersangkutan dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, begitu juga untuk KIB dan KIR. 4. Pelaksanaan di Tingkat Kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis Daerah. Setiap kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis daerah mengisi : a. Kartu Inventaris Barang (KIB), masing-masing 2 rangkap. 1) KIB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dari Peralatan 3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB E : Aset Tetap Lainnya 5) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna atau unit pelaksana tekhnis yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi Buku Inventaris kuasa pengguna (UPDT). Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulisasi. Lembar ke 4 disimpan sebagai arsip di kuasa pengguna/UPDT, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirim ke SKPD yang bersangkutan. Buku Inventaris kuasa pengguna/UPDT, yakni : 1) Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 4 rangkap. 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 rangkap. 3) Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 4 rangka (kalau ada).


27

Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di kuasa pengguna/UPDT tersebut, begitu juga KIB dan KIR. 5. Pelaksaaan di Tingkat Pengguna barang (SKPD). Setiap SKPD mengisi: a. Kartu Inventaris Barang (KIB), masing-masing sebanyak 2 rangkap. 1) KIB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dan Peralatan 3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada di SKDP yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua kuasa pengguna/UPDT menjadi buku Inventaris SKPD. Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya. Lembar ke 4 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirimkan/disampaikan ke pengelola. d. Buku Inventaris SKPD, yakni: 1) Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 3 rangkap. 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap. 3) Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di SKPD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR. 6. Pelaksanaan di Tingkat Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mengisi a. Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan rangkap 2, yang terdiri dari : 1) KIB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dan Peralatan


28

3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KlB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna Unit Setda Kabupaten/Kota dalam rangkap 3 barang-barang yang ada pada Sekretariat Daerah dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dari semua Satuan Kerja /Sub Unit Setda. Lembar ke 3 disimpan di Unit Setda sebagai arsip (Buku

Inventaris

Unit

Setda),

sedangkan

lembar

ke

1

dan

2

dikirimkan/disampaikan ke Pengelola/pembantu Pengelola. d. Buku Inventaris Unit/Satuan Kerja Setda Kabupaten/Kota yakni: 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap 2) Buku Inventaris Barang Kabupaten /Kota sebanyak 3 rangkap. 3) Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak

3 rangkap

(kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kuasa Pengguna unit Setda Kabupaten /Kota tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR. 7. Pelaksanaan di Tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Setiap Sekretariat daerah mengisi : a. Kartu Inventaris Barang (KIB), masing-masing rangkap dua. 1) KIB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dan Peralatan 3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada pada unit sekretariat dalam rangkap 3 dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari


29

semua kuasa pengguna Unit kerja menjadi Buku Inventaris Sekretariat Daerah. Bukubuku Inventaris Sekretariat Daerah dimaksud dibuatkan Rekapitulasi. Lembar ke 2 disimpan di pengelola, sedangkan lembar ke 1 disampaikan kepada Kepala Daerah. d. Buku Inventaris Sekretariat Daerah, yakni : 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 2 rangkap. 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 rangkap. 3) Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 rangkap (Kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Sekratariat Daerah tersebut begitu juga untuk KIB dan KIR. 8. Pelaksanaan di Tingkat Kabupaten/Kota. Pada tingkat kabutapan/kota, pada dasarnya hanya menerima Buku Inventaris dari : a. semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dalam rangkap 2 b. Unit Setda Kabupaten/Kota (termasuk kuasa pengguna), sebanyak 2 rangkap. Buku-buku Inventaris tersebut

dikompilasi pengelola/pembantu pengelola

(Sekda) sebagai pusat Inventarisasi.

Hasil dari kompilasi tersebut akan

diperoleh: a. Buku Induk Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 rangkap, dimana yang asli (rangkap ke-1) akan disimpan di Kabupaten/Kota, sedangkan rangkap ke-2 akan dikirim /disampaikan ke Provinsi, b. Buku Inventaris

Barang Provinsi, sebanyak 2 rangkap, dimana yang asli

akan disampaikan ke Provinsi , sedangkan rangkap ke-2) disimpan di Kabupaten/Kota c. Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 rangkap (kalau ada Barang milik/kekayaan negara). Buku yang asli (rangkap ke-1) disampaikan ke masing-masing Departemen, sedangkan rangkap ke-2 disimpan di Kabupaten/Kota. Selain itu, akan dilakukan rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil rekapitulasi tersebut akan dimasukkan dalam Daftar

Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah barang Kabupaten/Kota


30

tersebut.

Sedangkan

Buku

Inventaris

Barang-barang

Provinsi,

Barang

Milik/Kekayaan Negara dibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya masing-masing rangkap dua untuk memudahkan Provinsi untuk mengumpulkan/ mengkompilasi daftar rekapitulasi tersebut di Provinsi untuk disampaikan masing-masing : a. Menteri Dalam Negeri; dan b. Arsip (di Provinsi yang bersangkutan). 9. Pelaksanaan di Tingkat Provinsi Setiap dinas yang terdapat dalam Provinsi/Unit-unit Provinsi (semua Pengguna/Kuasa pengguna Provinsi) mengisi : a. Kartu Inventaris Barang (KIB) dalam rangkap 2 1) KIB A : Tanah 2) KIB B : Mesin dan Peralatan 3) KIB C : Gedung dan Bangunan 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya 6) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada di pengguna/kuasa pengguna yang bersangkutan dalam rangkap 3, Setelah diisi, lembar ke 3 disimpan pada pengguna/kuasa pengguna bersangkutan sebagai arsip (Buku Inventaris Pengguna/kuasa pengguna), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim atau disampaikan ke Pengelola. d. Buku Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna Provinsi, yakni: 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap 2) Buku Inventaris Barang Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap. Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai dengan pemilikan barangnya kalau ada, begitu juga untuk KIB dan KIR. e. Kepala Bagian Tata Usaha pada SKPD menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna tersebut termasuk Buku Inventaris SKPD yang bersangkutan dalam rangkap 2 . Rangkap yang ke-2 akan disimpan di SKPD (menjadi Buku Inventaris SKPD). Selanjutnya, akan dibuatkan rekapitulasi


31

dari

Buku

Inventaris

SKPD.

Sedangkan

rangkap

ke-1

(asli)

akan

dikirim/disampaikan ke Gubernur cq. Pengelola/Pembantu Pengelola. 10. Pelaksanaan di Tingkat Sekretariat Daerah Provinsi. Semua Kuasa Pengguna Unit Sekretariat Daerah Provinsi mengisi: a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F dalam rangkap dua. b. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing. c. Buku Inventaris barang yang berada pada kuasa pengguna yang bersangkutan dalam rangkap 3 . Setelah diisi lembar ke 3 disimpan pada kuasa pegguna Unit sekretariat bersangkutan sebagai arsip (Buku Inventaris kuasa pengguna), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim atau disampaikan ke Pembantu Pengelola. d. Pembantu Pengelola menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna tersebut termasuk buku inventaris pembantu pengelola sendiri, menjadi buku inventaris Sekretariat Daerah, dan dibuatkan rekapitulasinya dalam dua rangkap.

Lembar pertama (asli) akan disampaikan kepada

Pengelola, sedangkan lembar ke-2 akan disimpan di Sekretariat Daerah sebagai arsip (buku Inventaris unit /setda). 11. Pelaksanaan di Tingkat Pengelola Pengelola barang menerima: a. Buku Inventaris dari SKPD Provinsi. b. Buku Inventaris dari Unit Setda Provinsi . c. Buku Inventaris dari Daerah Kabupaten/Kota Wilayahnya. Buku Inventaris tersebut di atas di kompilasi oleh Pengelola/Pembantu Pengelola sebagai Pusat Inventaris Barang Provinsi.

Dari hasil kompilasi

tersebut, akan diperoleh : a. Buku Induk b. Inventaris Barang Provinsi . c. Buku Induk Inventaris Barang Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Bagaimana dengan Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah? Barang milik/kekayaan negara yang dipergunakan oleh


32

Pemerintah Daerah akan dikompilasi dalam Bentuk Buku Inventaris tersendiri. Seluruh Daftar Rekapitulasi barang milik Provinsi, Kabupaten/Kota dan barang milik kekayaan negara akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Khusus untuk barang milik Pusat (yaitu milik departemen tertentu), kalau sudah ada aturan/petunjuk dari departemen yang bersangkutan, maka pengguna/kuasa pengguna tidak perlu mencatat/menginventaris barang tersebut berdasarkan petunjuk ini. Pencatatan serta inventarisasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk departemen pemilik barang tersebut. Laporan akan disampaikan kepada departemen bersangkutan, dan tembusannya harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola cq. Pembantu Pengelola. 3.3.3. Buku Inventaris Setelah pengisian dalam KIB dan KIR, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dalam buku yang disebut Buku Inventaris. Buku inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu. Contoh Buku Inventaris dan Rekapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. Cara pengisian Buku Inventaris sebagai berikut: a. Pada sudut kiri atas diisi nama SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nomor Kode Lokasi pada sudut kanan atas. b. Kolom 1: Nomor Urut. Nomor urut pencatatan setiap jenis barang, kecuali dalam hal barang tersebut sama jenisnya, sama harganya dan sama lokasinya, maka kelompok barang tersebut diberi sebuah nomor urut (bukan per barang). c. Kolom 2: Nomor Kode Barang. Nomor Kode Barang diisi dengan nomor kode barang yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing barang seperti tercantum dalam Tabel Kode Barang. d. Kolom 3: Nomor Register. Nomor Register diisi nomor urut pencatatan dari setiap barang yang sejenis, kecuali dalam hal barang tersebut sama jenisnya sama harga dan sama lokasinya, maka nomor register barang tersebut ditulis dengan nomor 0001 sampai dengan sejumlah barang sejenis tersebut. Dari nomor register ini dapat diketahui berapa banyak barang dari setiap barang yang sejenis. Misalnya kursi (0001) sampai (9999) dan sebagainya. Kalau


33

ada satu jenis barang yang lebih dari 9999, maka dipergunakan huruf A untuk jumlah 10000 jadi dituliskan A000. Bila lebih dari 10999 ditulis B000, demikian seterusnya. e. Kolom 4 : Nama/Jenis Barang. Diisi nama/jenis barang yang dimaksud. f.

Kolom 5: Merk/Tipe. Apabila barang mempunyai merk/type, maka diisi merek/tipe barang yang bersangkutan. Sedangkan barang-barang yang tidak mempunyai merek dan tipe barang, kolom ini dikosongkan atau tidak diisi (diberikan tanda “-“).

g. Kolom 6: Nomor Sertifikat/Pabrik/Chasis/Mesin. h. Kolom 7: Bahan. Diisi bahan dari barang bersangkutan misalnya dari kayu, besi, rotan, plastik dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya tidak dapat ditentukan secara pasti bahannya, maka kolom ini dikosongkan atau tidak diisi. i.

Kolom 8: Asal/Cara Perolehan Barang. Diisi asal/cara perolehan barang, misalnya dari pembelian melalui proyek dan atau rutin, hibah, sumbangan dan lain-lain.

j.

Kolom 9: Tahun pembelian/perolehan. Diisi tahun saat barang itu dibeli atau saat diperoleh.

k. Kolom 10: Ukuran Barang/Konstruksi (P,SP,D). Diisi ukuran barang/kontruksi gedung kantor, rumah dan sebagainya.

Ditulis P,SP,D untuk bangunan-

bangunan yang sifatnya Permanen atau Darurat, sedangkan jenisnya dapat ditulis tidak bertingkat, bertingkat satu, dua dan selanjutnya. l.

Kolom 11: Satuan. Diisi satuan barang bersangkutan, misalnya sekian unit dan sebagainya.

m. Kolom 12: Keadaan Barang. Diisi keadaan barang bersangkutan ditulis B, RR, RB untuk barang yang keadaannya baik, rusak ringan atau rusak berat. n. Kolom 13: Jumlah Barang. Diisi jumlah/banyaknya barang bersangkutan. o. Kolom 14: Harga. Diisi harga barang yang bersangkutan pada saat dibeli/diperoleh atau bila perlu ditaksir. Bagi barang yang sama jenisnya, sama barangnya dan sama lokasinya maka diisi jumlah harga barangnya, sedangkan harga satuannya ditulis pada kolom keterangan. p. Kolom 15: Keterangan. Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu.


34

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD. Perlu diingat, dalam satu instansi pemerintah mungkin saja terdapat 3 komponen kepemilikan barang. Oleh karena itu, akan terdapat 3 buah Buku Inventaris Barang, yaitu: 1. Buku Barang Milik Daerah Propinsi (No.Kode 11) 2. Buku Barang Milik Kabupaten/Kota (No.Kode 12) 3. Buku Barang Milik Pemerintah Pusat (No. Kode 00). 3.4. Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 2, kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1. Jelaskan peranan dan fungsi inventarisasi Barang Milik Daerah? 2. Jelaskan peranan dan fungsi sensus Barang Milik Daerah? 3. Jelaskan tahapan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah! 4. Jelaskan tahapan pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah! 5. Apa yang dimaksud dengan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris? 3.5. Rangkuman Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Selanjutnya Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku Induk Inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang

tahun

berikutnya,

selanjutnya

untuk

tahun-tahun

berikutnya

pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.


35

Tabel 2.1. BUKU INVENTARIS SKPD

:

KABUPATEN/KOTA : PROVINSI

:

NOMOR No. Kode Urut Barang

Register

1

3

2

NO. KODE LOKASI :

SPESIFIKASI BARANG Nama/ Merk/ No. Sertifikat Jenis Type No. Pabrik Barang No. Chasis No. Mesin 4 5 6

MENGETAHUI KEPALA SKPD

( NIP

Bahan

Asal/ Cara Perolehan Barang

Tahun Perolehan

Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)

Satuan

Keadaan Barang (B/RR/RB)

JUMLAH Barang Harga

Keterangan

7

8

9

10

11

12

13

15

14

..................................... PENGURUS BARANG

)

( NIP

)

Penatausahaan Barang Milik Daera h

Tabel 2.2. SKPD KAB/KOTA PROVINSI

NO. URUT 1

GOL

: : :

KODE BIDANG BARANG

2

1

01

2

02

3

03

4

04

5

05

NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH BARANG

4

5

3 01

TANAH

02 03 04 05 06 07 08 09 10

PERALATAN DAN MESIN Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Alat-alat Pertanian/Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Keamanan

11 12

GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen

13 14 15 16

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan jembatan b. Bangunan air/irigasi c. Instalasi c. Jaringan

17 18 19

6

KODE L

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (REKAP HASIL SENSUS)

06

JUMLAH HARGA (DLM RIBUAN) 6

KET

7

ASSET TETAP LAINNYA a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan c.Hewan Ternak dan Tumbuhan KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

MENGETAHUI

......................................

KEPALA SKPD

PENGURUS BARANG

( NIP

)

(

) NIP


37

3.6. Tes Formatif Pilih satu jawaban yang paling tepat! 1. Inventarisasi BMD meliputi kegiatan berikut ini, kecuali: a. Pendataan b. Pencatatan c. Pemeriksaan d. Pelaporan 2. Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor dilakukan oleh Pengguna Barang sekurang-kurangnya: a. sekali dalam sebulan b. sekali dalam tiap semester c. sekali dalam tiap tahun d. sekali dalam tiap 5 tahun 3. Invetarisasi Persediaan dilakukan sekurang-kurangnya: a. sekali dalam sebulan b. sekali dalam tiap semester c. sekali dalam tiap tahun d. sekali dalam tiap 5 tahun 4. Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan inventarisasi meliputi, kecuali: a. KIB b. KIR c. Daftar Mutasi Barang d. Label barang 5. Pemberian kode barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang dilakukan dalam tahapan inventarisasi berikut ini. a. Tahap persiapan b. Tahap pendataan c. Tahap identifikasi d. Tahap pelaporan


38

6. Inventarisasi meliputi tindakan berikut ini, kecuali: a. melakukan penghitungan fisik barang daerah b. meyakinkan kebenaran pemilikan c. menilai kewajaran sesuai kondisi barang d. mencatat barang yang dipindahtangankan 7. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan pelaksanaan sensus barang: a. Pembentukan panitia b. Penyusunan petunjuk teknis c. Penyampaian formulir dan bahan d. Penyediaan kartu/formulir 8. Hasil sensus barang disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat..............sejak sensus dilaksanakan. a. 1 bulan b. 3 bulan c. 6 bulan d. 1 tahun 9. Buku Inventaris Barang Tingkat Kelurahan dibuat rangkap 4 (empat). Yang disimpan di Kelurahan adalah lembar ke: a. 1 (satu) b. 2 (dua) c. 3 (tiga) d. 4 (empat) 10. Yang termasuk barang inventaris adalah barang yang memiliki masa penggunaan: a. kurang dari 12 bulan b. lebih dari 12 bulan c. Jawaban a dan b d. Semua jawaban benar


39

11. Berikut ini termasuk barang inventaris, kecuali: a. Kendaraan dinas b. Alat Tulis Kantor c. Tanah d. Bangunan 12. Dokumen inventarisasi berikut ini merupakan dokumen kegiatan pencatatan, kecuali: a. Buku Inventaris b. Kartu Inventaris Barang c. Daftar Rekapitulasi Inventaris d. Buku Induk Inventaris 13. Sedangkan dokumen inventarisasi yang merupakan dokumen kegiatan pelaporan adalah: a. Kartu Inventaris Ruangan b. Kartu Inventaris Barang c. Buku Induk Inventaris d. Daftar Mutasi Barang 14. BMD

berupa mesin pompa

air

baru

diletakkan di

halaman/taman

menggantikan mesin pompa air lama yang kondisinya rusak ringan yang dipindahkan ke gudang. Untuk mesin pompa air baru tersebut, selain mencatatnya dalam Buku Inventaris, SKPD juga mengisi: a. KIB Peralatan dan Mesin b. Kartu Inventaris Ruangan c. Daftar Barang Bergerak d. Daftar Barang Lainnya 15. Sedangkan untuk mesin pompa air lama yang disimpan di gudang akan dicatat dalam: a. KIB Peralatan dan Mesin b. Kartu Inventaris Ruangan


40

c. Daftar Barang Bergerak d. Daftar Barang Lainnya 3.7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=


X 100%

Jumlah semua soal Penjelasan tingkat penguasaan: 90% - 100% = sangat baik 80% - 89% = baik 70% - 79% = cukup 70% - 69% = kurang Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.


41

BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH 4.1. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 ini, peserta diharapkan: 1. dapat menguraikan penggolongan Barang Milik Daerah. 2. dapat menentukan kodefikasi Barang Milik Daerah.

4.2. Penggolongan Barang Milik Daerah Setiap barang milik daerah harus dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disebut Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Selanjutnya Daftar Barang Pengguna ini akan digabungkan menjadi Daftar Barang Milik Daerah.

Penggabungan ini dilakukan oleh

pembantu pengelola. Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna ini dihasilkan dari hasil pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Pada saat pencatatan dalam KIB dan KIR tersebut, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Penggolongan barang dalam DBP dan DBKP akan terdiri dari 2 kode, yaitu kode barang.

Kedua kode ini terdiri dari 14 digit.

kode lokasi dan

Sehingga setiap barang,

nantinya akan memiliki 2 kode yang masing-masing terdiri dari 14 digit. Untuk tertib administrasi, setiap barang akan diberikan kode yang terdiri dari kedua macam kode tersebut.

Logo

Kode Lokasi (14 digit) Kode Barang (14 digit)


42

Jadi setiap barang yang dimiliki pemerintah daerah, akan diberikan kode yang terkait dengan kode lokasi dan kode barang. Kode lokasi terkait dengan kepemilikan dari barang tersebut, sedangkan kode barang terkait dengan klasifikasi/penggolongan barang.

Misalnya saja, suatu bangunan milik Pemkot

Tangerang Selatan yang diperoleh tahun 2005, harus diberikan kode yang terkait dengan kepemilikan (Pemkot Tangerang), dan kode barang berdasarkan penggolongan barang. Setiap kode barang dan kode kepemilikan ini harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris. Kode barang dan kode kepemilikan ini bisa ditulis pada stiker dan ditempelkan pada barang, atau dicantumkan pada papan. Apabila ruang/tempat yang tersedia tidak dapat memuat kode tanda kepemilikan, sehingga tidak dapat ditempelkan pada barang, kode barang tersebut cukup dicatat dalam Buku Inventaris (BI), Kartu lnventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Barang milik daerah yang dipisahkan (Pemerintah Daerah) tetap menjadi milik pemerintah daerah.

Oleh karena itu, semua barang inventaris yang

dipisahkan (milik Perusahaan Daerah) akan diperlakukan sama dengan barang inventaris milik pemerintah daerah, kecuali barang milik daerah yang diperdagangkan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah itu. Cara pencantuman kode barang tanda kepemilikan : 1. Kode Barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 2, roda 4 maupun kendaraan bermotor lainnya ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat. 2. Kode Barang dan tanda kepemilikan rumah dinas dicantumkan pada sebuah papan yang ditempelkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tanda tersebut tampak nyata dari jalan umum. Format dari papan tersebut adalah : a. lebar 15 cm. b. panjang 25 cm. c. gambar lambang daerah berbentuk bulan ukuran garis tengah 6 cm. d. tinggi huruf 2 cm. 3. Kode barang dan tanda kepemilikan untuk tanah kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60x100 cm.

Dalam

papan tersebut harus tercantum gambar lambang daerah.


43

4.2.1. Kode Lokasi Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kodefikasi barang milik daerah yang terdiri dari kode lokasi barang, dan kode barang. Kode lokasi barang

menerangkan

mengenai

kepemilikan

barang

beserta

tahun

perolehan/pembelian/pembangunan dari barang milik daerah yang dimiliki suatu SKPD. Bagan 4.1 Kode Lokasi Barang

Kode Lokasi (14 digit)

1

2

Kode Kepemilikan Barang

3

4

Kode Provinsi

5

6

Kode Kabupaten/kota

7

8

Kode bidang

9

10

Kode SKPD

11

12

Kode

tahun

pembelian

/

pengadaan

/

pembangunan 13

14

Kode unit/sub unit satuan kerja

Sumber : Diolah dari Permendagri No 17 tahun 2007 Digit pertama dan kedua dari kode lokasi menerangkan kode kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan.

Ini terkait dengan status

kepemilikan barang. Terdapat barang milik pemerintah kabupaten/kota, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik pemerintah pusat (yaitu barang milik kementerian/lembaga).

Untuk kode, digit pertama dan kedua akan diberikan

kode : a. 12 untuk barang milik pemerintah kabupaten/Kota b. 11 untuk barang milik pemerintah provinsi


44

c. 00 untuk barang milik pemerintah pusat (BM/KN) Setelah pemberian kode terkait kepemilikan barang, apakah milik pemerintah kabupaten/kota, pemprov ataukah pemerintah pusat, 2 digit berikutnya, yaitu digit ke-3 dan 4 akan diisi kode Provinsi.

Setiap provinsi

memiliki kode sendiri yang diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 dalam lampiran 39.

Sedangkan

kode kabupaten menggunakan pedoman dalam

lampiran 40 Permendagri 17 tahun 2007. Untuk kode satker diatur sendiri dalam peraturan daerah. Tabel 4.1 Kode Provinsi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nama Provinsi NANGROE ACEH DARUSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN LAMPUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN BARAT MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO IRIAN JAYA BARAT KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT

Nomor Kode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


45

Setelah kode provinsi, digit berikutnya, yaitu digit ke-5 dan ke-6 menerangkan Kode Kabupaten/kota yang terdapat dalam wilayah suatu provinsi. Kalau kode provinsi diatur dalam Permendagri no 17 tahun 2007, kode kode kabupaten/kota yang baru dibentuk dibakukan oleh gubernur dengan mengikuti urutan sesuai lahirnya Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom baru dengan memperhatikan/mengikuti Nomor urut kabupaten/kota yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, digit berikutnya (digit ke-7 dan ke-8) terkait dengan kode bidang, yaitu pengelompokan bidang tugas yang terdapat dalam suatu pemerintah daerah. Kode bidang ini mencakup 22 bidang, yaitu : a. Sekwan/DPRD; b. Gubernur/Bupati/Walikota; c. Wakil GUbernur/Bupati/Walikota; d. Sekretariat Daerah; e. Bidang Kimpraswil/PU; f. Bidang Perhubungan; g. Bidang Kesehatan; h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; i. Bidang Sosial; j. Bidang Kependudukan; k. Bidang Pertanian; l. Bidang Perindustrian; m. Bidang Pendapatan; n. Bidang Pengawasan; o. Bidang Perencanaan; p. Bidang Lingkungan Hidup; q. Bidang Pariwisata; r. Bidang Kesatuan Bangsa; s. Bidang Kepegawaian; t. Bidang Penghubung; u. Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi; v. Bidang BUMD.


46

Akan tetapi kode ini masih bisa ditambahkan kalau memang pemerintah daerah memiliki lebih dari 22 bidang. Misalnya saja yang tedapat pada Kota Surabaya. Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 tahun 2009 tentang Kodefikasi Lokasi dan Barang Milik Daerah Walikota Surabaya, terdapat 26 kode bidang, yaitu : a. Walikota adalah nomor 01; b. Wakil Walikota adalah nomor 02; c. Sekretariat Daerah adalah nomor 03; d. Sekretariat DPRD / DPRD adalah nomor 04; e. Bidang Pekerjaan Umum adalah nomor 05; f. Bidang Perhubungan adalah nomor 06; g. Bidang Kesehatan adalah nomor 07; h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah nomor 08; i. Bidang Sosial adalah nomor 09; j. Bidang Kependudukan adalah nomor 10; k. Bidang Pertanian adalah nomor 11; l. Bidang Perindustrian adalah nomor 12; m. Bidang Pendapatan adalah nomor 13; n. Bidang Pengawasan adalah nomor 14; o. Bidang Perencanaan adalah nomor 15; p. Bidang Lingkungan Hidup adalah nomor 16; q. Bidang Pariwisata adalah nomor 17; r. Bidang Kesatuan Bangsa adalah nomor 18; s. Bidang Kepegawaian adalah nomor 19; t. Bidang Penghubung adalah nomor 20; u. Bidang Komunikasi, Informasi dan dokumentasi adalah nomor 21; v. Bidang BUMD adalah nomor 22. w.Bidang Pertanahan adalah nomor 23; x. Bidang Ketentraman dan Ketertiban adalah nomor 24; y. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah nomor 25; z. Kecamatan adalah nomor 50.


47

Digit ke-9 dan ke-10 adalah nomor kode Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kode ini adalah penjabaran dari bidang tugas SKPD sesuai struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Digit ke-11 dan 12 merupakan kode tahun pembelian/pengadaan barang. Diisi 2 angka terakhir pada tahun pembelian/perolehan barang.

Kalau suatu

barang tidak diketahui tahun pembelian/perolehannya, maka tahun pembelian dibandingkan dengan barang yang sama, yaitu barang sejenis, tipe yang sama, memiliki merek dan bahan yang sama. Penetapan perkiraan tahun untuk barang seperti ini ditetapkan oleh Pengurus barang. Digit ke-13 dan ke-14 adalah nomor kode Sub Unit Kerja. Untuk setiap SKPD diberikan nomor urut kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari nomor 01 dan seterusnya, sampai sejumlah sub Unit/Satuan Kerja dalam SKPD tersebut. Contohnya, pemerintah kota Surabaya memiliki komputer yang berada di kantor kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng. Barang tersebut diperoleh tahun 1999. Kode lokasi barang untuk barang tersebut adalah :

1

2

. 1

3

. 3

0

. 5

0

. 1

5

. 9

9

. 0

1

Kode unit/sub unit kerja. Untuk kelurahan Mojo, kodenya 01 Kode tahun perolehan. Barang tersebut diperoleh tahun 1999 Kode SKPD. Untuk kecamatan Gubeng kodenya 15 Kode bidang. Sesuai peraturan walikota Surabaya, kode kecamatan 50 Kode kabupaten/kota. Untuk kota Surabaya kodenya 30 Kode Provinsi, untuk Jawa Timur kodenya 13 Kode kepemilikan barang. Barang milik pemerintah kota Surabaya, kodenya 12

Untuk kode kepemilikan barang, provinsi, kabupaten/kota diatur dalam Permendagri 17 tahun 2007, sedangkan kode bidang, SKPD, unit/sub unit kerja akan diatur oleh Perda.


48

4.2.2. Kode Barang Kode barang juga terdiri dari 14 digit. klasifikasi/penggolongan barang.

Kode ini menggambarkan

Menurut Permendagri, barang milik daerah

digolongkan ke dalam 6 kelompok yaitu: 1. Tanah Selanjutnya akan dibagi menjadi Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput,

Tanah

Penggunaan

Lain,

Tanah

Bangunan

dan

Tanah

Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya. 2. Peralatan dan Mesin a) alat-alat besar Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya. b) alat-alat angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya. c) alat-alat bengkel dan alat ukur Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya. d) alat-alat pertanian/peternakan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman /Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. e) alat-alat kantor dan rumah tangga Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. f)

alat studio dan alat komunikasi Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

g) alat-alat kedokteran Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya. h) alat-alat laboratorium


49

Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya. i)

alat-alat keamanan Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.

3. Gedung dan bangunan a) bangunan gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis. b) bangunan monumen Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya. 4. Jalan, irigasi dan jaringan a) jalan dan jembatan Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. b) bangunan air/irigasi Bangunan

air

irigasi,

Bangunan

air

Pasang,

Bangunan

air

Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya dan Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan Bangunan Air lain yang sejenisnya. c) instalasi Instalasi Air minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya. d) jaringan Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya. 5. Aset tetap lainnya a) buku dan perpustakaan Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olah raga Geografi, Biografi,sejarah dan lain-lain sejenisnya. b) barang bercorak kesenian/kebudayaan


50

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya. c) hewan/ternak dan tumbuhan Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya. Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung. 6. Kontruksi dalam pengerjaan Kode barang adalah kode yang terdiri dari 14 digit angka. Untuk kode barang milik daerah, menggunakan kodefikasi dan penggolongan yang terdapat dalam Lampiran 41 Permendagri 17 tahun 2007.

Bagan 4.2 Kode Barang

Kode Barang (14 digit)

1

2

Kode golongan barang

3

4

Kode Bidang

5

6

Kode kelompok barang

7

8

Kode sub kelompok barang

9

10

Kode-kode sub sub kelompok barang

11

12

13

14

Nomor urut Pendaftaran

Sumber : Diolah dari Permendagri nomor 17 tahun 2007

Untuk digit ke 1 dan ke-2 kode barang adalah golongan barang. Nomor kode golongan barang diklasifikasikan menjadi 6 golongan, yaitu: a. Untuk tanah, kodenya adalah 01.


51

b. Untuk mesin dan peralatan, kodenya adalah 02. c. Untuk gedung dan bangunan, kodenya adalah 03. d. Untuk jalan,Irigasi dan Jaringan, kodenya adalah 04. e. Untuk Aset Tetap Lainnya, kodenya adalah 05. f. Untuk Konstruksi dalam Pengerjaan, kodenya adalah 06. Penggolongan ini sesuai dengan pengelompokan barang milik daerah menjadi 6 kelompok besar yang sudah disebutkan pada awal sub bab ini. Bagaimanakah penerapan dari kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah ini ? Untuk memperoleh gambaran lebih jelas, marilah kita perhatikan contoh di bawah ini. a. Komputer (pada contoh sub bab 4.2.1) milik Pemerintah Kota Surabaya diperoleh tahun 1999, berada di kelurahan Mojo (01), kecamatan Gubeng (15), kota Surabaya (30). Komputer tersebut memiliki NUP 0003. Kode lokasi seperti

yang

sudah

dibahas

pada

sub

bab

. 0

1

sebelumnya

adalah

12.13.30.50.15.99.01. Untuk kode barang :

0

2

. 0

6

. 0

3

. 0

2

. 0

0

0

3

Kode Nomor Urut Pendaftaran Kode sub-sub kelompok, PC Unit kodenya 01 Kode sub kelompok. Komputer = 02 Kode kelompok. Komputer adalah kelompok 03 Kode Bidang. Komputer adalah alat kantor dan rumah tangga, kodenya 06 Kode Golongan. Untuk mesin dan peralatan kodenya 02

Sehingga komputer tersebut akan diberikan kode : Kode Lokasi 12.13.30.50.15.99.01 Kode Barang 02.06.03.02.01.0003


52

b. Sebuah stetoscope milik pemkot Jakarta yang terdapat di Puskesmas Kecamatan Cakung (08), Kelurahan Cakung Barang (04), Kecamatan Cakung (06), Jakarta Utara (05), Provinsi DKI Jakarta (09), diperoleh tahun 2000 dengan nomor urut 5. Kode lokasi adalah :

1

2

. 0

9

. 0

5

. 0

6

. 0

4

. 0

0

. 0

8

Kode unit/sub unit kerja. Puskesmas Cakung kodenya 08 Kode tahun perolehan. Barang tersebut diperoleh tahun 2000 Kode SKPD. Untuk kelurahan Cakung Barat kodenya 04 Kode bidang. Untuk kesehatan 06 Kode kabupaten/kota. Untuk kota jakarta Utara kodenya 05 Kode Provinsi, untuk DKI Jakarta kodenya 09 Kode kepemilikan barang. Barang milik pemerintah kota jakarta Utara, kodenya 12

0

2

. 0

9

. 0

6

. 0

3

. 4

5

. 0

0

0

5

Kode Nomor Urut Pendaftaran, adalah 00005 Kode sub-sub kelompok. Stetoscope = 45 Kode sub kelompok. Untuk Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir (03) Kode kelompok.

Termasuk kelompok Radiation Application and Non

Destructive (06) Kode Bidang. Stetoscope adalah alat laboratorium, kodenya 09 Kode Golongan. Untuk mesin dan peralatan kodenya 02

Kode Lokasi 12.09.05.06.04.00.08 Kode Barang 02.09.06.03.45.0005


53

Untuk barang-barang yang belum ada nomor kode barangnya, digunakan nomor kode lain-lain dari sub kelompok barang tersebut. 4.3. Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 3, kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1. Bagaimanakah penggolongan barang milik daerah ? Jelaskan. 2. Apakah tujuan dilakukan penggolongan barang milik daerah ? 3. Apakah yang Saudara ketahui mengenai kodefikasi barang milik daerah ? 4. Adakah kaitan antara kodefikasi barang milik daerah dan penggolongan barang milik daerah ? Jelaskan. 5. Kodefikasi barang akan terdiri dari 2, yaitu kode lokasi dan kode barang. Jelaskan ! 4.4. Rangkuman Barang milik daerah harus dicatat dan didaftarkan pada Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Sebelumnya dilakukan penggolongan barang.

Untuk penggolongan barang milik daerah

dilakukan kodefikasi, yang terdiri dari 2 kode, yang masing-masing terdiri dari 14 digit. Kodefikasi barang milik daerah terdiri dari kode lokasi dan kode barang. Untuk kode barang, digunakan patokan yang ada pada lampiran Permendagri 17 tahun 2007.

Sedangkan kode lokasi terkait dengan kepemilikan dari barang

tersebut. Setiap kode barang dan kode kepemilikan ini harus dicantumkan pada setiap barang Inventaris. Kode barang dapat ditulis pada stiker yang ditempelkan pada barang, atau dicantumkan pada papan. Kalau ruang/tempat yang tersedia tidak mencukupi, kode barang cukup dicatat dalam buku inventaris, kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan.


54

4.5. Tes Formatif Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 1. Kodefikasi barang milik daerah mengacu pada : a. Peraturan Menteri Keuangan dan Permendagri b. Peraturan Menteri Keuangan dan Perda c. Permendagri dan Perda d. A, B dan C semuanya benar 2. Kodefikasi barang yang menguraikan kepemilikan barang milik daerah a. Kode barang b. Kode lokasi c. Kode satker d. A, B dan C semuanya salah 3. Manakah pernyataan yang tepat. a. Kode lokasi dan kode barang menggunakan pedoman dari tabel yang ada pada lampiran Permendagri 17 tahun 2007 b. Kode lokasi menggunakan pedoman dari tabel yang ada pada lampiran Permendagri 17 tahun 2007 c. Kode barang menggunakan pedoman dari tabel yang ada pada lampiran Permendagri 17 tahun 2007 d. A, B dan C semuanya tepat 4. Manakah yang tidak terdapat dalam kode lokasi ? a. nomor urut pendaftaran b. tahun perolehan c. kode untuk bidang d. kode untuk SKPD 5. Kode barang terdiri dari 14 digit yang terdiri dari : a. kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub sub kelompok, tahun perolehan


55

b. kode bidang, kelompok, , sub kelompok, sub sub kelompok, tahun perolehan c. kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub sub kelompok, tahun perolehan, nomor urut pendaftaran d. kode, golongan,bidang , kelompok, sub kelompok, sub sub kelompok, nomor urut pendaftaran 6. Barang milik pemerintah pusat yang digunakan oleh pemerintah daerah akan diberikan 2 digit pertama : a. 00 b. 01 c. 12 d. 11 7. Tahun perolehan barang milik daerah akan dibukukan dalam : a. kode lokasi, dalam 2 digit b. kode barang, dalam 2 digit c. kode lokasi,dalam 4 digit d. kode barang, dalam 4 digit 8. Nomor urut pendaftaran akan dibukukan dalam : a. kode lokasi, dalam 2 digit b. kode barang, dalam 2 digit c. kode lokasi,dalam 4 digit d. kode barang, dalam 4 digit 9. Manakah pernyataan yang tepat. a. Kode barang 2 digit pertama untuk pemerintah kota Bandung, akan sama dengan barang milik pemerintah kabupaten Bandung b. Kode lokasi 2 digit pertama untuk pemerintah kota Bandung, akan sama dengan barang milik pemerintah kabupaten Bandung c. Kode barang digit ke-3 dan 4 untuk pemerintah kota Bandung, akan sama dengan barang milik pemerintah kabupaten Bandung


56

d. Kode lokasi digit ke-3 dan 4 untuk pemerintah kota Bandung, akan sama dengan barang milik pemerintah kabupaten Bandung 10. Manakah pernyataan yang tepat. a. Kode barang 2 digit pertama untuk tanah pertanian , akan sama dengan hutan b. Kode lokasi 2 digit pertama untuk tanah pertanian , akan sama dengan hutan c. Kode barang digit ketiga dan ke-4 untuk tanah pertanian , akan sama dengan hutan d. Kode lokasi digit ketiga dan ke-4 untuk tanah pertanian , akan sama dengan hutan 11. Kodefikasi barang milik daerah terdiri dari : a. kode barang dan kode kepemilikan barang b. kode SKPD dan kode kepemilikan barang c. kode barang dan kode lokasi d. A, B dan C semuanya salah 12. Manakah pernyataan yang tepat. a. Kode bidang untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan perda. b. Kode bidang untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan permendagri c. Kode SKPD untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan perda d. Kode provinsi untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan perda 13. Manakah pernyataan yang tepat. a. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut barang yang sama yang diperoleh pemda pada tahun anggaran yang sama b. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut barang yang sama yang diperoleh pemda, dan tidak harus diperoleh dalam tahun anggaran yang sama. c. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut barang yang diperoleh pemda pada tahun anggaran yang sama


57

d. Nomor urut pendaftaran adalah nomor barang yang diperoleh pemda, dan tidak harus diperoleh dalam tahun anggaran yang sama. 14. Pernyataan yang tidak tepat terkait dengan pencantuman kode barang milik daerah. a. Untuk kendaraan bermotor roda 4 ditempatkan di bagian dalam kendaraan, sehingga tidak mudah terhapus/hilang b. Untuk kendaraan bermotor roda 2 ditempatkan di bagian badan yang mudah dilihat c. Untuk tanah kosong dicantumkan pada sebuah papan yang berukuran sekurang-kurangnya 60 x 100 cm; d. A, B dan C semuanya sudah tepat terkait dengan pencantuman kode barang milik daerah. 15. Sebuah barang milik Pemprov Maluku (17), bidang perikanan (11), pada Dinas Perikanan dan Kelautan (02), sub dinas Pengelolaan Budidaya Perikanan (55) diperoleh tahun 2010, dengan nomor urut pendaftaran 0001. Kode lokasi untuk barang tersebut adalah : a. 11.17.00.11.02.10.0001 b. 11.17.00.11.02.10.55 c. 17.00.11.02.55.10.0001 d. 11.17.11.02.55.10.0001 4.5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=


X 100%

Jumlah semua soal Penjelasan tingkat penguasaan: 90% - 100% = sangat baik


58

80% - 89% = baik 70% - 79% = cukup 70% - 69% = kurang Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.


59

BAB V KEGIATAN BELAJAR 4

PENCATATAN PADA KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) DAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR) 5.1. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 4 ini, peserta diharapkan: 1. dapat memahami pencatatan barang milik daerah 2. dapat menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan cara pengisian KIB. 3. dapat menjelaskan Daftar Barang Milik Daerah

5.2. Pencatatan Barang Milik Daerah Setiap barang milik daerah akan dilaporkan dalam suatu daftar, yaitu Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Apa yang terdapat dalam DBP dan DBKP adalah hasil dari pencatatan yang dilakukan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 5.2.1. Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris.

Pencatatan ini bisa dilakukan untuk setiap barang

(misalnya PC merk A), atau secara kolektif (semua PC digabungkan dalam 1 KIB). Pencatatan dalam KIB harus meliputi informasi yang terkait dengan asal barang tersebut (pembelian, hibah, wakaf dstnya), volume/jumlah, kapasitas (terkait

dengan

peralatan

tentu

saja

ada

kapasitas

terkait

dengan

mesin/peralatan), merk, tipe, nilai/harga, tahun pembelian/pembuatan dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Dalam KB 3 telah dijelaskan, terdapat 6 golongan barang, yaitu :


60

1. tanah 2. mesin dan peralatan 3. Gedung dan bangunan 4. Jalan, irigasi dan jaringan 5. Asset tetap lainnya 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan. Setiap barang, akan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang. Barang dalam golongan yang sama, akan dicatat dalam KIB yang sama. Misalnya saja, tanah kolam ikan dan tanah tandus/rusak akan dibukukan dalam KIB yang sama. Sebaliknya, tanah tandus/rusak tentunya tidak akan dicatat dalam KIB yang sama dengan bangunan. Terdapat 6 macam KIB, yaitu : 1. KIB-A: Tanah, 2. KIB-B: Mesin dan Peralatan 3. KIB-C: Gedung dan Bangunan 4. KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. KIB-E: Aset Tetap Lainnya 6. KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan Untuk setiap KIB, selalu terdapat kode lokasi.

Untuk kode lokasi ini

digunakan pedoman kode lokasi yang sudah dibahas dalam KIB sebelumnya. Selain itu, setiap KIB selalu mencantumkan 2 penandatangan, yaitu Pengurus Barang, kepala SKPD. Setiap barang milik SKPD tentu harus diketahui oleh kepala SKPD. Itu sebabnya pada sisi kiri bawah, terdapat tanda tangan kepala SKPD. Selain itu, terdapat kolom keterangan yang memuat keterangan yang dianggap perlu.

Tentu saja, keterangan ini mencakup hal-hal yang belum

terdapat dalam KIB tersebut, yang dianggap perlu dicatat oleh SKPD. 5.2.1.1. KIB-A Tanah KIB-A mencatat barang milik daerah yang termasuk dalam golongan tanah. Misalnya saja tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya. KIB-A Tanah terdiri atas 14 kolom.


61

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH NO. KODE LOKASI : No

1

Jenis Barang/ Nama Barang 2

Nomor Kode Register Barang 3

4

Luas (m2)

5

Tahun Pengadaan

6

Letak/ Alamat

7

Hak

8

Status Tanah Sertifikat Tanggal

Nomor

9

10

Penggunaan

Asal Usul

Harga (Ribuan Rp)

Ket

11

12

13

14


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


Cara pengisian KIB-A adalah sebagai berikut : a.

Kolom 1 : Nomor urut pencatatan

b.

Kolom 2 : Jenis Barang/Nama Barang. Pada kolom 2 dituliskan dengan jelas jenis tanah yang merupakan barang inventaris.

Misalnya saja tanah perkantoran, tanah perkebunan,tanah

tegalan, tanah hutan dlsbnya. c.

Kolom 3 : Nomor Kode Barang . Untuk kode barang digunakan kode barang yang terdapat dalam lampiran Permendagri 17 tahun 2007.

d.

Kolom 4 : Nomor Register, yaitu nomor urut barang. Nomor urut barang berbeda dengan nomor urut pencatatan. Nomor urut barang dikaitkan dengan barang yang sejenis.

e.

Kolom 5 : Luas tanah

f.

Kolom 6 : Tahun pengadaan tanah

g.

Kolom 7 : Letak/Alamat. Tuliskan letak alamat lengkap lokasi dari tanah tersebut. Contoh : Jalan Raya Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang, atau nama kelurahan, kecamatan/nama kota dsbnya.

h.

Kolom 8 diisi hak pakai atau hak pengelolaan tanah. Kalau tanah tersebut dipergunakan

langsung

menyelenggarakan

tugas

pokok

dan

fungsi

pemerintahan, kolom 8 diisi hak pakai. Apabila tanah tersebut dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, harus diisi hak pengelolaan. i.

Kolom 9 : Tanggal Sertifikat, yaitu tanggal terbitnya sertifikat tanah tersebut.

j.

Kolom 10: Nomor Sertifikat

k.

Kolom 11: Penggunaan. Misalnya saja perkampungan, taman, perkebunan dlsbnya.

l.

Kolom 12 diisi dengan asal usul perolehan dari barang tersebut. Misalnya saja dibeli, hibah, transfer masuk dan lain sebagainya.

m.

Kolom 13: Harga Pada kolom 13 dituliskan nilai pembelian dari tanah atau nilai taksiran tanah kalau tanah tersebut berasal dari sumbangan/hibah, pembukaan hutan dan sebagainya Perlu diingat, apabila ada data tanah yang tidak jelas, supaya proses

pencatatan (Sensus Daerah) tidak terhambat, kolom atau lajur tersebut dapat


63

dikosongkan atau diberikan tanda – .

Akan tetapi ada 2 hal yang tidak boleh

dikosongkan dan harus ditaksir atau diperkirakan, yaitu : a.

Tahun Perolehan, karena tahun perolehan termasuk dalam Kode Lokasi

b.

Harga, oleh karena menyatakan/menggambarkan besarnya aset/ kekayaan yang ada pada SKPD, dan menggambarkan seluruh aset/kekayaan dan masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Khusus mengenai harga, yang dicantumkan adalah harga beli sesuai

ketentuan yang berlaku. Namun dalam rangka Sensus barang Daerah, apabila tidak ada harga beli atau harga peroehan, maka untuk mendapatkan data/harga yang wajar, dapat dengan harga pada saat dilaksanakan Sensus Barang Daerah, seperti: a. Untuk tanah berdasarkan Harga Umum tanah atau NJOP setempat. b. Untuk bangunan berdasarkan Harga standar dari Dinas Pekerjaan Umum. 5.2.1.2. Kartu Inventaris Barang B - Mesin dan Peralatan KIB B digunakan untuk mencatat mesin dan peralatan, seperti : a. alat-alat besar Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu dan lain-lain sejenisnya. b. alat-alat angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya. c. alat-alat bengkel dan alat ukur Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya. d. alat-alat pertanian/peternakan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. e. alat-alat kantor dan rumah tangga Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. f. alat studio dan alat komunikasi Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya. g. alat-alat kedokteran


64

Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya. h. alat-alat laboratorium Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya. i. alat-alat keamanan Senjata Api, Persenjatan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lainlain sejenisnya. KIB-B terdiri atas 16 kolom. Format KIB-B dapat dilihat di halaman berikut.


65

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN NO. KODE LOKASI : No urut 1

Kode Barang 2

Nama Barang/ Jenis Barang

Nomor Register

Merk/ Type

Ukuran/ CC

Bahan

3

4

5

6

7

Tahun Pembelian 8

Nomor Pabrik

Rangka

Mesin

Polisi

BPKB

9

10

11

12

13

Asal Usul Cara Perolehan

Harga

Ket

14

15

16


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


Cara pengisian: 1. Kolom 1: Nomor Urut, yaitu nomor urut setiap jenis barang. 2. Kolom 2: Nomor Kode Barang. 3. Kolom 3: Nama Barang/Jenis Barang. Isi jenis barang atau nama secara jelas seperti kendaraan. Misalnya alat besar, komputer PC dan sebagainya. Untuk barang-barang yang mempunyai nomor pabrik, cara pencatatannya harus satu persatu, sehingga hanya akan ada satu barang saja di setiap baris. Akan tetapi, tidak semua barang milik daerah memiliki nomor pabrik. Beberapa barang milik daerah seperti kursi dan meja tidak memiliki nomor pabrik. Barang-barang yang tidak mempunyai nomor pabrik dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat barang tersebut mempunyai karakteristik yang sama (ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan sebagainya). 4. Kolom 4: Nomor Register. Kalau terdapat lebih dari satu barang yang sejenis, maka diberikan nomor register yang dimulai dari 0001 sampai dengan nomor terakhir dari barang dimaksud. 5. Kolom 5: Merk/Tipe Pada kolom 5 tuliskan merk dan tipe barang yang dimaksud. Apabila tidak ada tipenya kolom ini diberi tanda strip (-). Contohnya : a. mobil, merk Toyota Kijang Inova, Tipe EV. b. Komputer, merk IBM dengan tipe Pentium 4. 6. Kolom 6: Ukuran/CC Pada kolom 6 tuliskan ukuran atau cc dari barang yang bersangkutan. Apabila tidak ada ukurannya diberi tanda strip (-). Contoh : a. Mobil 2000 cc (untuk mobil Toyota Kijang contoh 6) b. Komputer dengan spesifikasi besaran layar, kapasitas, dan sebagainya. 7. Kolom 7: B a h a n. Misalnya besi untuk filling cabinet, besi dan plastik untuk kursi.

Apabila

digunakan lebih dari 1 bahan, maka tuliskan bahan yang paling banyak digunakan. 8. Kolom 8: Tahun Pembelian. Pada kolom 8 tuliskan tahun pembelian dari barang yang bersangkutan. Apabila

tidak

diketahui

tahun

pembeliannya

supaya

tuliskan

tahun

penerimaan/unit pemakaiannya.


67

9. Kolom 9: Nomor Pabrik. Pada kolom 9 tuliskan nomor pabrik barang yang bersangkutan. Apabila tidak diketahui nomor pabrik maka kolom ini diberi tanda strip (-). 10. Kolom 10 : Nomor Rangka, yaitu nomor rangka/chasis dari alat angkutan yang bersangkutan (kalau ada). Kalau tidak ada nomor chasis berikan tanda ”-”. Contoh : K.357608 dan sebagainya. 11. Kolom 11 Nomor Mesin. Nomor mesin bisa dapat dilihat pada pada faktur /kuitansi pembelian alat angkutan.

Kalau tidak ada nomor mesin berikan

tanda strip (-). 12. Kolom 12: Nomor Polisi. Contoh : B 8165 LE dan seterusnya. Untuk jenis Alat Angkutan tertentu yang tidak mempunyai Nomor Polisi, maka kolom ini diberi tanda “-“ 13. Kolom 13 : B P K B. 14. Kolom 14 : Asal-usul. Contoh : Pembelian, hadiah dan sebagainya. 15. Kolom 15 : H a r g a. Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur/kuitansi pembelian apabila barang yang bersangkutan berasal dari pembelian.

Apabila

sumbangan/hadiah,

barang

supaya

yang

diperkirakan

bersangkutan dengan

harga

berasal yang

dari wajar.

Pencatatannya dinyatakan dalam ribuan rupiah. Contohnya, suatu barang dengan harga Rp 1.250.765,- maka pada kolom ini dituliskan 1.251. 5.2.1.3. KIB-C: Gedung dan Bangunan KIB-C ini digunakan untuk mencatat setiap bangunan, gedung dan bangunan monumen. KIB Gedung dan Bangunan ini terdiri dari 17 kolom. Setiap gedung dan bangunan yang dimiliki pemerintah daerah harus dicatat dalam KIBC.


68

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN NO. KODE LOKASI : No urut

1

Jenis Barang/ Nama Barang 2

Nomor Kode Barang 3

Register 4

Kondisi Bangunan (B,KB,RB) 5

Konstruksi Bangunan Bertingkat Tidak 6

Beton/ Tidak 7

Luas Lantai (M2) 8

Letak/

Dokumen

Lokasi

Gedung

Alamat

Tanggal

Nomor

9

10

11

Luas (M2)

Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal Usul

Harga

Ket

12

13

14

15

16

17


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


Cara pengisian : 1. Kolom 1: Diisi nomor urut 2. Kolom 2: Jenis Barang/nama Barang Pengisian tentang Gedung diartikan sebagai bangunan yang berdiri sendiri atau dapat pula merupakan suatu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, Gedung Kantor Gubernur, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Gedung Sekolah, Puskesmas, Olah Raga, Monumen dan sebagainya. 3. Kolom 3: Diisi Nomor Kode Barang 4. Kolom 4: Diisi Nomor Register 5. Kolom 5: Kondisi Bangunan, yaitu kondisi bangunan gedung/bangunan monumen pada saat pelaksanaan Inventarisasi. Kondisi fisik bisa dalam keadaan baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. 6. Kolom 6: Konstruksi Bangunan. Pada kolom 6 tuliskan “bertingkat” apabila bangunan tersebut bertingkat. Sebaliknya jika tidak bertingkat tuliskan “tidak”. 7. Kolom 7. Pada Kolom 7 tuliskan: ”beton” apabila bangunan tersebut seluruhnya berkonstruksi beton. Sebaliknya apabila tidak berkonstruksi beton isikan “tidak”. 8. Kolom 8: Luas Lantai ( M² ).

Harus disajikan dengan bilangan bulat.

Perhitungan luas lantai tersebut termasuk luas teras. Untuk gedung bertingkat dihitung dari luas lantai satu , dijumlah dengan luas lantai bertingkat berikutnya. 9. Kolom 9: Letak/Lokasi. Pada kolom 9 tuliskan letak/alamat lengkap lokasi dari bangunan tersebut. Misalnya : Jalan Raya Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 10. Kolom 10 dan 11 diisi dengan data mengenai dokumen gedung. Apa saja yang dimaksud dengan

dokumen gedung ? Dokumen gedung

dapat berupa surat-surat pemilikan seperti sertifikat atas tanah bangunan gedung, Surat Ijin Bangunan dan sebagainya. Pada kolom 10 diisikan tanggal dokumen dikeluarkan, sedangkan pada kolom 11 diisikan Nomor Dokumen. 11. Pada kolom 12 tuliskan luas dari tanah bangunan dengan ukuran m² dengan bilangan bulat. Kalau kolom 8 merupakan luas bangunan, dalam kolom ini yang disajikan adalah luas tanah. 12. Pada kolom 13 isikan status tanah dari tanah/bangunan.


70

Status tanah/bangunan bisa berupa : a. Tanah milik Pemda b. Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). c. Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat) d. Hak Tanah (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan 13. Pada kolom 14 isikan Nomor Kode Tanah. 14. Kolom 15: Asal Usul.

Misalnya saja dibeli, hibah dan lain-lain. Apabila

bangunan/barang tersebut dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok. Misalnya, bangunan milik Pemda yang pembangunannya dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda. 15. Kolom 16: H a r g a Pada

kolom

16 tuliskan

harga

yang

sebenarnya

untuk

bangunan

gedung/monumen tersebut. Terkadang dari dokumen yang ada, nilai gedung/monumen tersebut tidak dapat diketahui. Apabila hal ini terjadi, nilai gedung dicatat berdasarkan harga yang berlaku dilingkungan tersebut pada waktu pencatatan. 5.2.1.4. KIB-D: Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB-D terdiri dari 17 kolom dan digunakan untuk mencatat jalan, irigasi dan jaringan. Apa saja yang akan dicatat dalam KIB-D ? 1. Jalan dan jembatan Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. 2. Bangunan air/irigasi Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air, Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor dan Bangunan Air lain yang sejenis. 3. Instalasi Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya. 4. Jaringan Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.


71

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN NO. KODE LOKASI : No urut

Jenis Barang/ Nama Barang

1

2

Nomor Kode Barang 3

Konstruksi

Register 4

5

Panjang (km)

Lebar (M)

Luas (m2)

Letak/ Lokasi

6

7

8

9

Dokumen Tanggal

Nomor

10

11

Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal Usul

Harga

Kondisi (B,KB,RB)

Ket

12

13

14

15

16

17


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


Cara pengisian : 1. Kolom 1 : Diisi nomor urut 2. Kolom 2 : Jenis Barang Pada kolom 2 tuliskan jenis Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang merupakan Barang Inventaris. Misalnya Jalan, Jembatan, terowongan, Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor, Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya. 3. Kolom 3 diisi nomor kode barang. 4. Kolom 4 diisi nomor register (pencatatan). 5. Kolom 5 diisi dengan konstruksi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan. Misalnya: aspal, beton, dan lain sebagainya. 6. Kolom 6 diisi dengan panjang dari jalan, irigasi dan jaringan. 7. Kolom 7 diisi dengan lebar dari Jalan, Irigasi Dan Jaringan. 8. Kolom 8 diisi dengan luas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan. 9. Kolom 9 diisi letak/lokasi luas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan. 10.Kolom 10 diisi Dokumen dari Jalan, Irigasi Dan Jaringan. Yang dimaksud dengan dokumen dari Jalan, Irigasi Dan Jaringan berupa surat-surat pemilikan. 11.Kolom 12: Status tanah Pada kolom 12 diisikan status atas tanah, jalan, irigasi dan jaringan berupa : 1) Tanah milik Pemerintah daerah 2) Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). 3) Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat) 4) Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan 12.Kolom 13 diisi dengan Nomor kode tanah 13.Kolom 14 diisi asal perolehan dari barang tersebut. Misalnya saja pembelian, hibah dan lain-lain. Dalam hal jalan, irigasi dan jaringan yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok,


73

Misalnya jalan, irigasi dan jaringan Pemda dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda. 14.Kolom 15 diisi harga jalan, irigasi dan jaringan. Pada kolom 15 tuliskan harga yang sebenarnya untuk jalan, irigasi dan jaringan. Apabila nilai jalan, irigasi dan jaringan tersebut tidak dapat diketahui berdasarkan dokumen yang ada, maka perkirakanlah nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan harga yang berlaku dilingkungan tersebut pada waktu pencatatan. 15.Kolom 16 diisi dengan kondisi barang, yaitu baik, kurang baik dan rusak berat. 5.2.1.5. KIB-E: Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya adalah asset tetap yang bukan merupakan tanah, mesin dan peralatan, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. KIB-E ini digunakan untuk mencatat: a. buku dan perpustakaan Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis. Arsitektur, Kesenian, Olahraga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya. b. barang bercorak kesenian/kebudayaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya. c. hewan/ternak dan tumbuhan Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya. Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.


74

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASSET TETAP LAINNYA NO. KODE LOKASI : No urut

1

Nama Barang/ Jenis Barang 2

Nomor

Kode Barang 3

Buku/Perpustakaan

Register 4

Judul/ Pencipta 5

Spesifikasi 6

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Asal Daerah 7

Hewan/Ternak Dan Tumbuhan

Pencipta

Bahan

Jenis

Ukuran

8

9

10

11

Jumlah

Tahun Cetak/ Pembelian

Asal Usul Cara Perolehan

Harga

Ket

12

13

14

15

16


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


KIB-E ini terdiri dari 16 kolom. Cara pengisiannya : 1. Kolom 1 : Nomor Urut. Pada kolom 1 tuliskan Nomor Urut dari setiap jenis barang, dimulai dari Nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya. 2. Kolom 2 : Jenis Barang/Nama Barang. Pada kolom 2 tuliskan jenis barang atau nama secara jelas seperti : Buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhtumbuhan dan sebagainya. Buku/barang bercorak kesenian/hewan dan tumbuhan pencatatannya dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai karakteristik yang sama (judul, ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan sebagainya). 3. Kolom 3 :Nomor Kode Barang Terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub sub kelompok . Kode barang bisa dilihat dalam Lampiran 41 Permendagri 17 tahun 2007. 4. Kolom 4 : Nomor Register Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barang yang bersangkutan. Dalam hal KIB ini dipergunakan untuk mencatat lebih dari satu barang yang sejenis , diberi nomor register mulai dari 0001 s/d nomor register terakhir dari barang dimaksud. 5. Kolom 5 diisi judul/pencipta buku. 6. Kolom 6 diisi mengenai bahan pembuatan buku (kertas, CD dan lain sebagainya). 7. Kolom 7,8,9 terkait dengan barang bercorak kesenian/kebudayaan. 1)

Pada Kolom 7 diisi mengenai asal daerah

2)

Kolom 8 diisi nama pencipta

3)

Kolom 9 diisi spesifikasi bahan.

8. Kolom 10,11 terkait dengan Hewan/Ternak dan Tumbuhan. 1)

Pada kolom 10 diisi mengenai jenis hewan/ternak atau tumbuhan.

2)

Kolom 11 diisi ukuran ( kg, cm, m, dan sebagainya).

9. Kolom 12 diisi dengan jumlah barang. 10. Kolom 13 disi Tahun cetak/pembelian. Kalau tidak diketahui, tuliskan tanda strip (-)


76

11. Kolom 14: Asal-usul. Pada kolom 14 tuliskan asal usul dari barang yang bersangkutan. Contoh : Pembelian, hadiah dan sebagainya. 12. Kolom 15 : harga. Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur/kuitansi pembelian apabila barang yang bersangkutan berasal dari pembelian. Apabila berasal dari sumbangan/hadiah , maka harus diperkirakan dengan harga yang wajar. Pencatatannya dalam ribuan rupiah. 5.2.1.6. KIB-F: Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu barang yang masih dalam pengerjaan merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, barang yang

masih dalam proses pengerjaan akan dibukukan dalam KDP, dan setelah barang tersebut selesai dikerjakan dan diserahterimakan, baru diakui sebagai asset definitif (bangunan, jalan dan sebagainya). KIB-F ini digunakan untuk mencatat setiap barang yang masih dalam pengerjaan. KIB-F ini terdiri dari 15 kolom.


77

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN NO. KODE LOKASI : No urut

Jenis Barang/ Nama Barang

Bangunan (P,SP,D)

1

2

3

Konstruksi Bangunan Bertingkat/ Beton/ Tidak Tidak 4

5

Luas (m2)

Letak/Lokasi Alamat

6

7

Dokumen Tanggal

Nomor

8

9

Tgl/ Bln/ Thn Mulai

Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal Usul Pembiayaan

Nilai Kontrak (Rp)

Ket

10

11

12

13

14

15


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


Cara pengisiannya adalah sebagai berikut : 1. Kolom 1 : Diisi nomor urut. 2. Kolom 2 : Jenis Barang/Nama Barang Pada kolom 2 diisi jenis barang dalam proses pengerjaan. Misalnya, Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi, Instalasi, Jaringan, dan lain sebagainya. 3. Kolom 3 : Bangunan Pada kolom 3 diisi fisik bangunan (permanen, semi permanen, darurat). 4. Kolom 4,5: Konstruksi Bangunan Pada kolom 4 diisi bentuk bangunan (bertingkat atau tidak) Pada kolom 5 diisi bahan bangunan (beton atau tidak). 5. Kolom 6 : Luas Pada kolom 6 diisi luas dari bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. 6. Kolom 7 : Letak/Lokasi Pada kolom 7 diisi letak/lokasi, alamat dari bangunan jalan, irigasi dan jaringan dan lain sebagainya. 7. Kolom 8, 9: Dokumen. Pada kolom 8,9 diisi tanggal dan nomor dokumen kontrak kerja (SPK, Surat Perjanjian, Kontrak dan lain sebagainya). 8. Kolom 10 diisi tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pekerjaan. 9. Kolom 11 diisi status tanah dari tanah/bangunan tersebut. Status atas tanah/bangunan dapat berupa : 1) Tanah milik Pemerintah Daerah. 2) Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). 3) Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat) 4) Hak atas Tanah (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. 10.Kolom 12 diisi Nomor Kode Tanah sesuai golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, sub sub kelompok seperti yang tercantum pada Lampiran 41 Permendagri 17 tahun 2007. 11.Kolom 13 diisi asal usul pembiayaan dari barang tersebut, misalnya dari APBD, APBN, bantuan, hibah dan lain sebagainya. 12.Kolom 14 diisi nilai/harga sesuai dengan kontrak.


79

5.3. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) ini digunakan untuk mencatat inventaris yang berada di setiap ruangan. KIR memuat data jenis barang, dan terdiri dari 14 kolom. Berbeda dengan KIB, kode lokasi diisi pada sisi kanan atas. Sisi kiri mencantumkan nama unit, satuan kerja dan kode ruangan. Cara pengisian KIR : 1. Pada sudut kiri atas diisi nama Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit, Satuan Kerja dan ruangan. 2. Kolom 1 : Diisi sesuai dengan Nomor Urut Pencatatan Barang. 3. Kolom 2 : Diisi dengan jenis, nama barang. Contohnya meja tulis, AC, mesin tik, komputer dan sebagainya. 4. Kolom 3 : Diisi dengan Merk atau Model Barang. Contoh : Olivetti manual, IBM 5. Kolom 4 : Diisi Nomor Seri pabrik yang biasanya sudah tercantum pada barang yang bersangkutan. Misalnya, Mesin Tik No. 7471475. Apabila barang bukan buatan pabrik maka tidak perlu diberikan keterangan apa pun. 6. Kolom 5 : Diisi ukuran, yang tentunya berlainan untuk tiap jenis barang yang berbeda. Contoh : Mesin Tik “ 18”. 7. Kolom 6 : Diisi bahan dari jenis barang yang bersangkutan. Contoh : Kursi kayu ditulis “ Kayu”. Kursi Besi ditulis “ Besi “. Barang-barang tertentu yang dipandang tidak perlu disebutkan nama bahannya atau mungkin sulit menyebutkan bahannya, maka dalam kolom ini dapat dikosongkan/distrip (-). 8. Kolom 7 : Diisi tahun pembuatan atau tahun pembelian. 9. Kolom 8 : Diisi nomor Kode Barang (Kode Lokasi dan Kode Barang). 10.Kolom 9 : Diisi jumlah barang yang mempunyai karakteristik yang sama (jenis, merk/model, ukuran, bahan dan tahun pembuatan) 11.Kolom 10 : Diisi harga pembelian/perolehan/pengadaan barang dalam ribuan rupiah. 12.Kolom 11,12 dan 13 diisi sesuai dengan keadaan barang pada waktu pencatatan. 13.Kolom 14 : Diisi keterangan Barang yang dianggap perlu, misalnya dihapuskan.


80

14.Setelah diisi seluruhnya maka pada sudut kanan bawah dibutuhkan tanggal pencatatan dan ditanda tangani oleh penanggung jawab ruangan dan diketahui Kepala Unit/Satuan Kerja.


81

KAB PROVINSI UNIT SATUAN KERJA RUANGAN No Urut

1

Nama Barang/ Jenis barang

2

KARTU INVENTARIS RUANGAN

: : : : :

NO. KODE LOKASI :

Merk/Model

No. Seri Pabrik

Ukuran

Bahan

Tahun Pembuatan/ Pembelian

No. Kode Barang

Jumlah Barang/ Register

Harga Beli/Perolehan

Keadaan Barang Baik Kurang Rusak Baik Berat

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

12

13


............., ....................................... PENGURUS BARANG

(...................................) NIP

(.........................................) NIP


5.4. Daftar Barang Milik Daerah. Setelah kuasa pengguna atau pengguna barang mencatat dalam KIB dan KIR, hasilnya akan digabungkan menjadi suatu daftar. Untuk pengguna barang maka hasilnya adalah Daftar Barang Pengguna (DBP), sedangkan untuk kuasa pengguna barang akan dihasilkan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). BKP ini akan digabungkan oleh pengguna barang dalam Daftar Barang Pengguna. Selanjutnya pembantu pengelola akan menggabungkan DBP dari setiap pengguna barang.

Hasil penggabungan ini disusun dalam suatu daftar yang

disebut Daftar Barang Milik Daerah. Seluruh daftar barang ini sebetulnya merupakan dokumen yang dihasilkan dari pencatatan barang milik daerah.

Akan tetapi, dokumen ini bukanlah

dokumen yang dijadikan pelaporan oleh pengguna barang.

Untuk pelaporan

akan dijelaskan lebih lanjut dalam KB 5. 5.5. Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 4, kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1.

Apa yang dimaksud dengan KIB ?

2.

SKPD yang sudah mencatat dalam KIB, apakah masih harus mencatat barang tersebut dalam KIR ? Jelaskan.

3.

Menurut Saudara, jenis KIB terkait dengan apa ? Jelaskan !

4.

Siapa yang harus menandatangani KIB dan KIR ? Mengapa ?

5.

Mengapa kepala SKPD harus juga turut menandatangani KIB dan KIR ? Jelaskan !

5.6. Rangkuman Setiap barang milik daerah akan dicatat dalam suatu daftar yang disebut Daftar Barang Pengguna (bagi pengguna barang) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (bagi kuasa pengguna barang). Apa yang terdapat dalam


83

daftar tersebut, merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Pencatatan dalam KIB dan KIR menggunakan penggolongan yang sudah dibahas dalam KB 3, yaitu kode lokasi dan kode barang. Sesuai dengan jenis penggolongan

barang

menjadi

6,

yaitu

tanah,

mesin

dan

peralatan,

gedung/bangunan, jalan/jaringan/irigasi, KDP dan asset tetap lainnya, maka terdapat 6 KIB untuk mencatat setiap barang sesuai dengan golongan. Kartu Inventaris Ruangan digunakan untuk mencatat barang yang ada dalam setiap ruangan. Ini dilakukan juga sebagai alat kontrol untuk mengetahui barang yang ada di ruangan. Sama seperti KIB, maka KIR harus ditandatangani oleh Pengurus Barang dan kepala SKPD. 5.7. Tes Formatif Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 1. Kartu Inventaris Barang : a. mencatat setiap barang yang memiliki merk yang sama b. mencatat setiap barang yang memiliki kondisi yang sama c. mencatat setiap barang yang berada pada golongan yang sama d. A, B dan C semuanya benar 2. Manakah yang akan dicatat dalam KIB A a. tanah tandus b. bangunan yang belum selesai dikerjakan c. bangunan bertingkat d. jembatan penyeberangan 3. Manakah yang akan dicatat dalam KIB-F a. tanah tandus b. bangunan yang belum selesai dikerjakan c. bangunan bertingkat d. jembatan penyeberangan


84

4. Manakah yang akan dicatat dalam KIB-D a. tanah tandus b. bangunan yang belum selesai dikerjakan c. bangunan bertingkat d. jembatan penyeberangan 5. Informasi apa yang tidak terdapat dalam KIB a. nama kepala SKPD b. nama Pengurus Barang c. nama SKPD d. tahun perolehan 6. Manakah pernyataan yang tepat a. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB A, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB C b. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB C, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB A c. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB B, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB C d. B. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB C, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB B 7. Suatu bangunan yang sudah digunakan, saat ini sedang dilakukan pengecatan. Bangunan tersebut akan dicatat dalam : a. KIB A b. KIB C c. KIB E d. KIB F 8. SKPD memiliki monumen. Monumen tersebut akan dicatat dalam : a. KIB A b. KIB C c. KIB E d. KIB F


85

9. Bawasda memiliki buku-buku perpustakaan.

Buku tersebut akan dicatat

dalam : a. KIB A b. KIB C c. KIB E d. KIB F 10. AC yang berada dalam ruangan A akan dibukukan dalam : a. KIR, KIB B b. KIB B c. KIR, KIB C d. KIR, KIB D 11. Terdapat 2 buah komputer yang terdapat pada ruangan A dan ruangan B. Manakah pernyataan yang tepat terkait dengan komputer tersebut. a. kedua komputer akan dicatat dalam KIB yang sama, dan KIR yang terpisah b. kedua komputer akan dicatat dalam KIB dan KIR yang terpisah c. kedua komputer akan dicatat dalam KIB dan KIR yang sama d. kedua komputer tidak akan dicatat dalam KIB apabila telah dicatat dalam KIR 12. Manakah pernyataan yang tepat a. DBP dihasilkan sebelum membuat KIB b. DBP dihasilkan setelah pencatatan dalam KIB c. tidak ada hubungan antara DBP dan KIB d. DBP dihasilkan dari KIB yang dibuat Kuasa Pengguna Barang 13. Pencatatan dalam KIB dan KIR a. KIR tidak memerlukan penggolongan barang b. keduanya tidak mencantumkan penggolongan barang c. KIB mencantumkan kode lokasi, sedangkan KIR tidak d. A, B dan C semuanya salah


86

14. Untuk kuasa pengguna barang a. KIB ditandatangani oleh Kepala UPTD dan Pengurus Barang b. KIB ditandatangani oleh kepala SKPD dan kepala UPTD c. KIB ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Pengurus Barang d. A, B dan C semuanya benar 15. Pencatatan bangunan dalam KIB a. hanya perlu dicatat luas bangunan saja, karena luas tanah sudah dicatat dalam KIB yang lain b. hanya perlu dicatat luas dasar bangunan saja untuk bangunan bertingkat c. dicatat luas bangunan dan luas tanah, meskipun luas tanah belum dicatat dalam KIB yang lain d. dicatat luas bangunan dan luas tanah, karena luas tanah belum dicatat dalam KIB yang lain 5.8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=


X 100%



87

BAB VI KEGIATAN BELAJAR 5

PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH 6.1. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 6 ini, peserta diharapkan: 1. dapat menerangkan mekanisme pelaporan Barang Milik Daerah. 2. dapat menjelaskan laporan Barang Milik Daerah

6.2. Mekanisme Pelaporan Barang Milik Daerah. Dalam KB 4 telah dijelaskan bahwa pencatatan barang milik daerah akan menghasilkan daftar yang disebut Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) dan Daftar Barang Pengguna (DBP). Bagan 6.1. Bagan Alur Pencatatan Barang Milik Daerah Kuasa Pengguna

KIB A-F

Pengguna Barang

DBKP

KIR

KIB A-F

KIR

DBP

Laporan Pengguna Barang

Laporan Pengguna Barang

Penatausa haan Barang Milik D aera h

88

Selanjutnya, dilakukan pelaporan secara berjenjang berdasarkan informasi yang terdapat dalam DBP dan DBKP. Untuk pelaporan dilakukan secara bertingkat, yaitu : 1. Kuasa Pengguna Barang (Kepala Unit Kerja) harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semester, tahunan dan 5 tahunan kepada Pengguna Barang. 2. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (yaitu Sekretaris Daerah). 3. Pembantu Pengelola (yaitu Kepala Bagian Perlengkapan) menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan dari masing-masing

SKPD,

baik

jumlah

mapun

nilainya,

dan

membuat

rekapitulasinya. 4. Hasil Rekapitulasi ini yang menjadi bahan pembuatan Neraca Daerah. Bagan 6.2 Alur Pelaporan Barang Milik Daerah Periode semester,tahunan, 5 tahunan

Kuasa Pengguna Barang Laporan Pengguna Barang

semester, tahunan, 5 tahunan

Pengguna Barang Laporan Pengguna Barang

semester, tahunan, 5 tahunan

Kepala Daerah

Pembantu Pengelola Rekapitulasi

Neraca Daerah Semester, tahunan


89

Bagaimana

dengan

hasil

sensus

barang

daerah

dari

setiap

pengguna/kuasa pengguna barang ? Hasil sensus barang akan direkap ke buku Inventaris dan disampaikan ke Pengelola Barang. Lalu Pengelola Barang akan melakukan rekapitulasi buku Inventaris tersebut menjadi Buku Induk Inventaris. Saldo Buku Induk Inventaris akan menjadi saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya (Saldo Buku Induk Inventaris tahun 2009 akan menjadi saldo awal pada daftar mutasi barang tahun 2010). Perlu diingat dan digarisbawahi, bahwa Pengguna/Kuasa Pengguna dan Pengelola

hanya

membuat

Daftar

Mutasi

Barang

(pertambahan

dan

pengurangan barang) dalam bentuk Rekapitulasi Barang Milik Daerah. Buku Induk Inventaris akan disimpan selama 5 tahun, dan buku ini dihasilkan dari Sensus Barang Milik Daerah. 6.3 Laporan Barang Milik Daerah Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang. Dalam laporan ini, selain mencantumkan jenis, merek, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Terdapat 2 laporan mutasi barang, yaitu Laporan Mutasi Barang semester I (1 Januari – 30 Juni) dan semester II (1 Juli – 31 Desember). Kedua laporan mutasi barang ini

akan digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang

selama 1 tahun. Selanjutnya akan dibuat Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang. Daftar Mutasi Barang selama 1 tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi), akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.


90

LAPORAN MUTASI BARANG PROV/KAB/KOTA......................... TAHUN ANGGARAN ....................... SKPD KAB/KOTA PROVINSI Nomor No. Kode Urut Barang

1

2

: : : Reg

3

KODE LOKASI : ............ Nama/ Jenis Barang

Merk/ Type

4

5

No.Sertifikat No.Pabrik No.Mesin/ Chasis

Bahan

6

7

Asal/ Cara Peroleh an Barang

Tahun Beli/ Peroleh an

8

9

Ukuran Barang/ Konruksi (P,SP,D) Harga 10

Satu an

11

Kondisi (B,RR, RB)

12

Jumlah awal Barang Harga

13

14

Mutasi/Perubahan Berkurang

Bertambah

Jumlah Barang

Harga Barang

Jumlah Barang

Harga Barang

15

16

17

18

Jumlah bARN AG

Harga

19

20


...................................... PENGURUS BARANG

(......................................) NIP

(......................................) NIP

Penatausahaan Barang Milik D aera h

Ket

21

Penggabungan Laporan Mutasi Barang Semester 1 dan semester 2 akan digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang. DAFTAR MUTASI BARANG PROV/KAB/KOTA......................... TAHUN ANGGARAN ....................... SKPD KAB/KOTA PROVINSI Nomor No. Kode Urut Barang

1

2

: : : Reg

3

KODE LOKASI : ............ Nama/ Jenis Barang

Merk/ Type

4

5

No.Sertifikat No.Pabrik No.Mesin/ Chasis

Bahan

6

7

Asal/ Cara Peroleh an Barang

Tahun Beli/ Peroleh an

8

9

Ukuran Barang/ Konruksi (P,SP,D) Harga 10

Satu an

11

Kondisi (B,RR, RB)

12

Jumlah awal Barang Harga

13

14

Mutasi/Perubahan Berkurang

Bertambah

Jumlah Barang

Harga Barang

Jumlah Barang

Harga Barang

15

16

17

18

Jumlah BARANG

Harga

19

20


...................................... PENGURUS BARANG

(......................................) NIP

(......................................) NIP


Ket

21

Kalau kita lihat, sebetulnya tidak ada perbedaan format Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang, karena sesungguhnya Laporan Mutasi Barang Semester 1 dan Semester 2 akan digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang. Daftar Mutasi Barang Laporan Mutasi Barang ini terdiri dari 21 kolom. Cara pengisian Laporan Mutasi Barang sebetulnya mirip dengan pengisian KIB. Perbedaannya, dalam laporan ini tidak perlu ada pembedaan pelaporan untuk barang yang berbeda golongan. Maksudnya, tanah dan bangunan akan dilaporkan pada laporan yang sama, yaitu Laporan Mutasi Barang. Tidak ada Laporan Mutasi Barang untuk tanah yang dipisahkan dengan Laporan Mutasi Barang untuk bangunan. Perbedaaan dengan KIB hanya terletak pada adanya informasi saldo awal dan mutasi yang terjadi atas barang tersebut. Cara pengisian Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang adalah sebagai berikut: a. Kolom 1 Diisi nomor urut dari setiap jenis barang, Nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya. b. Kolom 2 : Kode Barang (lihat tabel Nomor Kode Barang). c. Kolom 3 : Register diisi Nomor Register mulai 0001 dan seterusnya.

Untuk barang yang

sejenis, memiliki nomor kode barang yang sama, maka nomor registernya berurutan. d. Kolom 4 : Diisi nama/jenis barang tersebut. e. Kolom 5 : Diisi merek/tipe barang (apabila buatan pabrik). Bila bukan buatan pabrik. Dapat dikosongkan /di strip (-). f. Kolom 6 : Diisi sesuai data barang tersebut, seperti sertifikat untuk tanah, Nomor Pabrik/chasis/No. mesin untuk kendaraan atau buatan pabrik. g. Kolom 7 : Diisi nama bahan misalnya: Kayu, Besi, Plastik dan lain-lain. h. Kolom 8 : Asal/cara perolehan seperti: dibeli, dibuat sendiri, hibah bantuan atau sumbangan dan lain-lain. i. Kolom 9 : Diisi tahun perolehan/pembelian atau pembuatan apabila tidak diketahui dapat diperkirakan (untuk melengkapi Nomor Kode Lokasi). j. Kolom 10 : Diisi ukuran barang atau kontruksi, seperti Permanen, Semi Permanen atau Darurat dan sebagainya. k. Kolom 11 : Diisi satuan, seperti kg, buah, M2, bidang dan sebagainya. l. Kolom 12 : Diisi kondisi /keadaan barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau Rusak berat. m. Kolom 13,14 Diisi kondisi /keadaan barang seperti, Baik, Rusak Ringan atau Rusak berat. n. Kolom 15,16 : Selanjutnya dibuatkan dalam bentuk Laporan Mutasi Barang untuk dilaporkan (cara manual).


93

o. Kolom 17,18 : Diisi mutasi/perubahan barang (berkurang atau bertambah) selama satu semester (6 bulan) dan selama satu tahun. p. Kolom 19,20 : Diisi jumlah akhir mengenai barang dan harganya yaitu data jumlah awal, ditambah/dikurang selama satu semester atau selama satu tahun. Jumlah akhir inilah yang menggambarkan besarnya barang (Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat yang ada pada Unit/satuan Kerja yang bersangkutan. q. Kolom 21 : Diisi keterangan yang dipandang perlu, untuk menjelaskan kolom yang kurang jelas. Setelah diisi seluruhnya, disebelah kanan bawah diisi/dibubuhkan tanggal pencatatan, dan ditanda-tangani oleh Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD. Selanjutnya, dari Daftar Mutasi Barang ini akan dibuatkan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang untuk 1 tahun. Dalam rekap ini, tidak perlu dirinci per nomor register barang. Rekap ini hanya melaporkan

mutasi

barang

yang

terjadi

untuk

setiap

golongan


barang.

94

SKPD KAB/KOTA PROVINSI

NO. URU T

GO L

1

2 01

1 2

02

3

03

4

04

5

05

: : :

KODE BIDAN G BARAN G 3 01

TANAH

02 03 04 05 06 07 08 09 10

PERALATAN DAN MESIN Alat-alat Besar Alat-alat Angkutan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Alat-alat Pertanian/Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Keamanan

11 12

GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung a. Bangunan Monumen

13 14 15 16

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan jembatan b. Bangunan air/irigasi c. Instalasi b. Jaringan

17 18 19

6

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG MILIK PROV/KAB/KOTA ....................... TAHUN ................

06

NAMA BIDANG BARANG

4

KEADAAN PER 1 JAN JML BARANG

JML HARGA

5

6

MUTASI/PERUBAHAN SELAMA 1 JAN ............ S/D 31 DES ............ BERTAMBAH BERTAMBAH JML JML JML JML BARANG HARGA BARANG HARGA 7 8 9 10

KEADAAN PER 31 DES JML JML BARANG HARGA 11

12

ASSET TETAP LAINNYA a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan c.Hewan Ternak dan Tumbuhan KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

MENGETAHUI KEPALA SKPD ( NIP

...................................... )

PENGURUS BARANG ( NIP


)

KET

13

Hasil dari Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang ini merupakan bahan untuk menyusun Neraca Daerah. Hasil rekapitulasi ini akan terlihat dalam asset yang berjudul asset tetap. Sedangkan untuk barang persediaan akan disajikan dalam asset lancar.


96

6.4. Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 1, kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1.

Apa yang Saudara ketahui mengenai Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna ? Jelaskan !

2.

Jelaskan alur pelaporan barang milik daerah !

3.

Bagaimana kaitan antara Daftar Mutasi Barang dan Neraca Daerah ? Jelaskan.

4.

Apakah tugas pembantu pengelola barang dalam kaitannya dengan penyusunan laporan barang milik daerah ?

5.

Apakah perbedaan Daftar Mutasi barang dan Laporan Mutasi Barang ? Jelaskan !

6.5. Rangkuman Penatausahaan barang milik daerah diakhiri dengan pelaporan barang milik daerah. Pelaporan barang milik daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kuasa Pengguna Barang , yaitu kepala UPTD kepada Pengguna Barang (kepala SKPD).

Selanjutnya Pengguna barang akan melaporkan kepada Pengelola

barang (Kepala Daerah). Selanjutnya akan disusun Daftar Barang Milik Daerah. Kuasa Pengguna Barang (Kepala Unit Kerja) harus menyampaikan Laporan Pengguna Barang setiap semester, tahunan dan 5 tahunan kepada Pengguna Barang. Selanjutnya Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (yaitu Sekretaris Daerah). Pembantu Pengelola (yaitu Kepala Bagian Perlengkapan) menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran, Tahunan dan 5 tahunan dari masingmasing SKPD, baik jumlah mapun nilainya, dan membuat rekapitulasinya. Hasil Rekapitulasi ini yang menjadi bahan pembuatan Neraca Daerah.


97

6.6. Tes Formatif Pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Pelaporan barang milik daerah dilakukan secara berjenjang : a. Kuasa pengguna barang → Pengguna Barang → Pengelola Barang b. Kuasa pengguna barang → Pembantu Pengelola Barang → Pengelola Barang c. Kuasa pengguna barang → Pengguna Barang → Pembantu Pengelola Barang d. A, B dan C semuanya salah 2. Manakah pernyataan yang tepat a. Daftar Mutasi Barang dan Laporan Mutasi Barang adalah laporan dengan format yang sama.

Perbedaannya Daftar Mutasi Barang dibuat oleh

Pengguna Barang, sedangkan Laporan Mutasi Barang dibuat oleh Pengelola Barang. b. Daftar Mutasi Barang dan Laporan Mutasi Barang adalah laporan dengan format yang sama.

Perbedaannya Daftar Mutasi Barang dibuat oleh

Kuasa Pengguna Barang, sedangkan Laporan Mutasi Barang dibuat oleh Pengguna Barang. c. Daftar Mutasi Barang dan Laporan Mutasi Barang adalah laporan dengan format yang sama.

Perbedaannya Daftar Mutasi Barang dibuat per

semester, sedangkan Laporan Mutasi Barang adalah penggabungan dari Daftar Mutasi Barang Semester 1 dan semester 2. d. Daftar Mutasi Barang dan Laporan Mutasi Barang adalah laporan dengan format yang sama.

Perbedaannya Laporan Mutasi Barang dibuat per

semester, sedangkan Daftar Mutasi Barang adalah penggabungan dari Laporan Mutasi Barang Semester 1 dan semester 2. 3. Kegiatan yang dilakukan pembantu pengelola adalah : a. membuat Daftar Mutasi Barang b. membuat Laporan Mutasi Barang c. membuat rekapitulasi Mutasi Barang


98

d. membuat Daftar Barang Milik Daerah 4. Kepala UPTD akan membuat pelaporan kepada : a. kepala daerah b. kepala SKPD c. Setda d. A, B dan C semuanya salah 5. Manakah pernyataan yang tepat. a. Laporan Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Pengguna Barang b. Daftar Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Pengguna Barang c. Laporan Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Barang d. Daftar Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Barang 6. Manakah pernyataan yang tepat. a. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Daftar Barang Pengguna dan Laporan Barang Pengguna. b. Daftar Barang Pengguna berbeda dengan Laporan Barang Pengguna. c. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Daftar Barang Pengguna dan Mutasi Barang Pengguna. d. A, B dan C semuanya tepat. 7. Bahan penyusunan neraca Daerah adalah : a. Daftar Barang Milik Daerah b. Daftar Mutasi Barang Tahunan Daerah c. Laporan Mutasi Barang Tahunan Daerah d. Rekapitulasi Mutasi Barang Daerah 8. Tanah dan bangunan akan dilaporkan dalam neraca daerah, dalam komponen:


99

a. asset lancar b. asset tetap c. investasi d. A, B dan C semuanya salah 9. Manakah pernyataan yang tidak tepat. a. Persediaan dan bangunan di neraca akan dilaporkan dalam komponen aset lancar b. Persediaan dan bangunan di neraca akan dilaporkan dalam komponen aset tetap c. Persediaan adalah komponen asset lancar, sedangkan bangunan merupakan komponen aset tetap di neraca. d. A, B dan C semuanya tidak tepat. 10. Rekapitulasi Mutasi Barang Daerah memuat : a. mutasi setiap barang secara rinci per nomor register b. mutasi setiap barang secara rinci berdasarkan golongan c. mutasi setiap barang secara rinci berdasarkan SKPD d. A, B dan C semuanya benar. 11. Manakah pernyataan yang tepat. a. Hasil sensus barang akan direkap ke buku Inventaris dan disampaikan ke Pengelola Barang. b. Hasil sensus barang akan direkap ke buku Inventaris dan disampaikan ke Pembantu Pengelola Barang. c. Hasil sensus barang akan direkap ke buku Inventaris dan disampaikan ke Pengguna Barang. d. A, B dan C semuanya salah 12. Buku induk inventaris adalah : a. A . rekapitulasi daftar Inventaris b. B . rekapitulasi laporan Inventaris c. C . rekapitulasi buku Inventaris d. D . rekapitulasi mutasi Inventaris


100

13. Manakah pernyataan yang tepat. a. Saldo Buku Induk Inventaris akan menjadi saldo akhir pada daftar mutasi barang tahun berikutnya b. Saldo Daftar Inventaris akan menjadi saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya c. Saldo Buku Induk Inventaris akan menjadi saldo awal pada Laporan Mutasi barang tahun berikutnya d. Saldo Buku Induk Inventaris akan menjadi saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya 14. Manakah pernaytaan yang tepat a. Buku Induk Inventaris akan disimpan selama 5 tahun, dan buku ini dihasilkan dari Sensus Barang Milik Daerah. b. Daftar Inventaris akan disimpan selama 5 tahun, dan buku ini dihasilkan dari Sensus Barang Milik Daerah. c. Laporan Inventaris akan disimpan selama 5 tahun, dan buku ini dihasilkan dari Sensus Barang Milik Daerah. d. Rekapitulasi Mutasi Inventaris akan disimpan selama 5 tahun, dan buku ini dihasilkan dari Sensus Barang Milik Daerah. 15. Kepala Daerah berkedudukan sebagai : a. pembantu pengelola barang b. pengelola barang c. pengguna barang d. kuasa pengguna barang 6.7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=


X 100%


101



102


Tes Sumatif

A. PILIHAN GANDA Pilih salah satu jawaban yang paling tepat! 1. Selain untuk mendapatkan data barang, kegiatan berikut juga bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Kegiatan tersebut adalah: a. pembukuan b. sensus barang c. penilaian

d. pelaporan 2. Terakhir, sensus barang milik daerah dilaksanakan pada: a. Tahun 1988 b. Tahun 1983 c. Tahun 2008

d. Tahun 2010 3. Yang bertanggung terhadap pelaksanaan sensus barang milik daerah adalah: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Kepala Daerah

d. Kepala SKPD 4. Dalam kegiatan inventarisasi dilaporkan pula kondisi barang, di mana barang dilaporkan dengan kondisi berikut ini, kecuali: a. Baik b. Rusak Tetap c. Rusak Ringan d. Rusak Berat


103

5. Pencatatan pada Kartu Inventaris Barang dilakukan oleh: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. pengurus 6. Penggolongan dan kodefikasi terkait langsung kegiatan: a. pembukuan b. pengamanan c. penilaian

d. penyimpanan 7. Peralatan dan Mesin dicatat di: a. KIB A b. KIB B c. KIB C

d. Semua jawaban salah 8. Buku Inventaris memuat data-data berikut ini, kecuali: a. Lokasi b. Jenis/merk/type c. Ukuran

d. Tahun penjualan 9. Barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris terdiri dari barangbarang berikut ini, kecuali: a. Barang yang dibeli dari APBD b. Barang dari sumbangan pihak ketiga c. Barang milik perusahaan daerah

d. Barang milik satker pusat 10. Buku Induk Inventaris merupakan saldo awal dari: a. Laporan Mutasi Barang


104

b. Daftar mutasi barang tahun berikutnya c. Laporan keadaan barang

d. Buku Inventaris 11. Daftar Mutasi Barang untuk 1(satu) tahun disimpan oleh: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. pengurus dan penyimpan 12. Laporan Mutasi Barang dibuat oleh : a.

pengelola barang setiap tahun

b.

pembantu pengelola setiap tahun

c.

pengguna barang setiap semester

d.

A, B dan C semuanya benar

13. Manakah pernyataan yang tepat. a. Laporan Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Pengguna Barang b. Daftar Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Pengguna Barang c. Laporan Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Barang d. Daftar Barang Pengguna adalah Laporan yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Barang 14. Manakah pernyataan yang tepat. a. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Daftar Barang Pengguna dan Laporan Barang Pengguna. b. Daftar Barang Pengguna berbeda dengan Laporan Barang Pengguna. c. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Daftar Barang Pengguna dan Mutasi Barang Pengguna. d. A, B dan C semuanya tepat.


105

15. Bahan penyusunan neraca Daerah adalah : a. Daftar Barang Milik Daerah b. Daftar Mutasi Barang Tahunan Daerah c. Laporan Mutasi Barang Tahunan Daerah d. Rekapitulasi Mutasi Barang Daerah 16. Tanah dan bangunan akan dilaporkan dalam neraca daerah, dalam komponen: a. asset lancar b. asset tetap c. investasi d. A, B dan C semuanya salah 17. Informasi apa yang tidak terdapat dalam KIB a. nama kepala SKPD b. nama Pengurus Barang c. nama SKPD d. tahun perolehan 18. Manakah pernyataan yang tepat a. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB A, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB C b. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB C, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB A c. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB B, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB C d. Suatu bangunan kantor akan dicatat dalam KIB C, dan tanah bangunan tersebut akan dicatat dalam KIB B 19. Suatu bangunan yang sudah digunakan, saat ini sedang dilakukan pengecatan. Bangunan tersebut akan dicatat dalam : a. KIB A b. KIB C c. KIB E


106

d. KIB F 20. SKPD memiliki jembatan. Jembatan tersebut akan dicatat dalam : a. KIB C b. KIB D c. KIB E d. KIB F 21. Dinas Perikanan memiliki buku-buku perpustakaan.

Buku tersebut akan

dicatat dalam : a. KIB A b. KIB C c. KIB E d. KIB F 22. Komputer yang berada dalam ruangan B akan dibukukan dalam : a. KIR, KIB B b. KIB B c. KIR, KIB C d. KIR, KIB D 23. Kodefikasi barang milik daerah terdiri dari : a. kode barang dan kode kepemilikan barang b. kode SKPD dan kode kepemilikan barang c. kode barang dan kode lokasi d. A, B dan C semuanya salah 24. Manakah pernyataan yang tepat. a. Kode bidang untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan perda. b. Kode bidang untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan permendagri c. Kode SKPD untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan perda d. Kode provinsi untuk setiap pemerintah daerah ditetapkan dengan perda


107

25. Manakah pernyataan yang tepat. a. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut barang yang sama yang diperoleh pemda pada tahun anggaran yang sama b. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut barang yang sama yang diperoleh pemda, dan tidak harus diperoleh dalam tahun anggaran yang sama. c. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut barang yang diperoleh pemda pada tahun anggaran yang sama d. Nomor urut pendaftaran adalah nomor barang yang diperoleh pemda, dan tidak harus diperoleh dalam tahun anggaran yang sama.

B. BENAR SALAH Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah. 1. B -

S Dari

kegiatan

inventarisasi

disusun

Buku Inventaris

yang

menunjukkan semua kekayaan daeah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 2. B -

S Informasi kondisi barang diperlukan dalam proses penilaian inventaris dan tidak berkaitan dengan keputusan untuk melakukan penghapusan,

perencanaan

pengadaan

dan

perencanaan

pemeliharaan. 3. B -

S Buku Inventaris merupakan himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari Kartu Inventaris Barang.

4. B -

S Tumbuhan dan hewan ternak harus dicatat pada pos Persediaan.

5. B -

S Sensus dilakukan terhadap seluruh barang milik daerah tak terkecuali Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

6. B -

S Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari satker kelurahan.

7. B -

S Pencatatan dan inventarisasi terhadap barang milik pusat (yaitu milik departemen tertentu) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk departemen yang bersangkutan.

8. B -

S Untuk barang-barang yang tidak memiliki merk/type dapat diisi dengan isian “nihil” pada kolom Merk/Type.


108

9. B -

S Daftar Mutasi Barang adalah penggabungan dari Laporan Mutasi Barang semester 1 dan semester 2.

10. B -

S Candi borobudur akan dilaporkan dalam KIB-C.


109

KUNCI JAWABAN A. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 1 1. c 6. a 11. b 2. a 7. a 12. d 3. c 8. b 13. c 4. d 9. c 14. d 5. d 10. d 15. b

B. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 2 1. c 6. d 11. b 2. d 7. c 12. c 3. c 8. b 13. d 4. d 9. d 14. a 5. b 10. b 15. b

C. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 3 1. c 6. a 11. c 2. b 7. a 12. a 3. c 8. d 13. b 4. a 9. b 14. a 5. d 10. a 15. b D. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 4 1. c 6. b 11. a 2. a 7. b 12. b 3. b 8. b 13. d 4. d 9. c 14. a 5. c 10. a 15. c

E. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 5 1. a 6. b 11. a 2. d 7. d 12. c 3. c 8. b 13. d 4. b 9. c 14. a 5. a 10. b 15. b


110

F. TES SUMATIF I. Pilihan Ganda 1. b 2. c 3. a 4. b 5. d 6. a 7. b 8. d 9. d 10. b

11. b 12. c 13. a 14. b 15. d 16. b 17. c 18. b 19. b 20. b

21. c 22. c 23. c 24. c 25. b

II. Benar Salah 1. B 6. B 2. S 7. B 3. B 8. S 4. S 9. B 5. S 10. B


111

DAFTAR PUSTAKA Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 20 April 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 15 November 2005 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 8 September 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 6 Oktober 2006 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2007 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Keputusan Presiden Republik Indonesia No 61 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2004 Permendagri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasana Kerja Pemerintahan Daerah


112

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah www.bpk.go.id


113

No title

Recommend Documents