DANA PENSIUN ABCD
PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI PEDOMAN/KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (Good Pension Fund Governance)
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN.................................................................................................... 1 II. PENGERTIAN ISTILAH..................................................................................... 2 III. RENCANA KERJA , ANGGARAN, DAN G.P.F.G........................................ 3 IV. TUJUAN PENETAPAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN............................................................. 6 V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ................................ 7 VI. TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DANA PENSIUN ............................................................................................................................... 10 1. Visi Dana Pensiun ................................................................................................ 11 2. Misi dan Nilai-nilai Dana Pensiun..................................................................... 11 VII. KEBIJAKAN UMUM SISTIM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN . 14 VIII. JENIS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN......................................... 16 1. Rencana Kerja Tahunan..................................................................................... 16 2. Rencana Investasi ................................................................................................ 17 3. Rencana Kerja Bidang dan Anggaran Bidang. .............................................. 17 4. Rencana Kerja Fungsional ................................................................................. 18 5. Bentuk dan Sistimatika Rencana Kerja dan Anggaran ................................ 18 IX. PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN........................................................................................................ 19 1. Jadwal waktu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran .......................... 19 2. Bahan dan Informasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ............. 21 3. Draft dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran ................................... 21 4. Analisa atas Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran............. 22 5. Penetapan dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran ......... 22 X. KEPATUHAN TERHADAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN......... 23 XI. REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN .......................................... 24
1. Kesalahan dan kekeliruan pada saat penyusunan Rencana Kerja/Anggaran ..................................................................................................................................... 25 2. Terjadinya perubahan pasar dan lingkungan. ................................................ 25 XII. PENYIMPANGAN DARI RENCANA KERJA DAN PELAMPAUAN ANGGARAN ........................................................................................................ 25 1. Penyimpangan dari Rencana Kerja .................................................................. 27 2. Pelampauan Anggaran........................................................................................ 27 XIII. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB JAJARAN DANA PENSIUN ................................................................................................. 27 1. Direktur Utama................................................................................................... 28 2. Direktur Bidang .................................................................................................. 28 3. Manajer/Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI)........................................ 30 4. Para Manajer/Kepala Bagian ........................................................................... 31 XIV. PENUTUP ......................................................................................................... 32
DANA PENSIUN ABCD PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN I. PENDAHULUAN Sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengelola Program Pensiun, kegiatan Dana Pensiun memiliki sifat dan hakekat sebagai pelaksanaan sebuah amanat yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan dua pihak utama. Pihak Pertama adalah Pendiri/Pemberi Kerja, yang terikat pada kewajiban dan janji untuk memberikan penghasilan hari tua kepada para Pekerja dalam bentuk penyelenggaraan Program Pensiun. Kewajiban dan janji tersebut membawa konsekuensi berupa tanggungjawab untuk selalu mencukupi pendanaan bagi Program Pensiun tersebut. Pihak Kedua adalah para Peserta dan para Pensiunan, yang telah memperoleh janji dari Pendiri/Pemberi Kerja untuk dapat menerima penghasilan hari tua berupa Manfaat Pensiun setelah tidak bekerja lagi. Disamping itu, sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana, Dana Pensiun juga sangat diharapkan untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan dana yang terhimpun dengan baik, sebagai bagian dari potensi dana bagi modal pembangunan nasional. Dengan demikian, pengelolaan Dana Pensiun selalu harus diselenggarakan dengan memperhatikan pemenuhan semua kepentingan tersebut, dalam arti bahwa Dana Pensiun harus dapat memastikan, bahwa perhitungan dan penerimaan dana yang berupa Iuran Pensiun selalu dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kegiatan perhitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun, harus selalu dapat dilaksanakan dengan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat orang. Sementara itu, dana yang terhimpun juga harus dikelola dengan baik oleh Dana Pensiun dengan memperhatikan keamanannya, disamping harus dapat memperoleh hasil pengembangan yang maksimal. Kegiatan pengelolaan Dana Pensiun juga berkaitan dengan jangka waktu yang panjang dan dapat dikatakan tidak terbatas, berupa kurun waktu penerimaan Iuran Pensiun yang 1
harus dilaksanakan sejak seorang Pekerja tercatat menjadi Peserta, dan pembayaran Manfaat Pensiun yang berlaku sampai Pensiunan meninggal dunia, dan disambung dengan pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak. Kegiatan pengelolaan Dana Pensiun juga tidak dapat dilepaskan dari keadaan dan situasi lingkungan dan pasar, yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu kewaktu. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Pensiun harus selalu diselenggarakan dengan baik, dengan terencana, dengan selalu memperhatikan setiap kepentingan yang diemban, disamping juga selalu memperhitungkan kemungkinan dan perkembangan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, pengelolaan Dana Pensiun harus dilselenggarakan dengan penetapan dan penerapan Sistim Rencana Kerja dan Anggaran, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan dengan arah yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Rencana kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan baik juga sangat diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari Manajemen dan seluruh Jajaran Dana Pensiun serta semua pihak yang berkepentingan, dalam melaksanakan peran, fungsi dan kegiatannya. Rencana kerja dan Anggaran juga memberikan jaminan adanya perhitungan-perhitungan yang matang dari setiap keputusan dan tindakan yang dilaksanakan, disamping memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan penyelarasan dengan situasi lingkungan serta semua perubahan dan perkembangannya. Mengingat pentingnya arti Rencana Kerja dan Anggaran bagi Dana Pensiun, kegiatan pembuatan, penyusunan dan penetapan serta penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun seyogyanya dilakukan berdasarkan pedoman yang dituangkan dan ditetapkan dalam sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya harus dijabarkan kedalam Sistim dan Prosedur serta Buku Pedoman Operasionil, serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan berbagai Pedoman/Kebijakan untuk bidang-bidang kegiatan lainnya. II. PENGERTIAN ISTILAH 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun ABCD. 2. Organ Dana Pensiun adalah Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun ABCD 2
3. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ABCD 4. Peserta terdiri dari :
Pekerja Aktif dan Mantan Pekerja PT. ABCD yang telah tercatat sebagai peserta pada Dana Pensiun ABCD dan
Pensiunan PT. ABCD.
5. Pekerja Aktif adalah pekerja PT. ABCD yang masih bekerja. 6. Pendiri adalah PT. ABCD 7. Pengurus adalah PengurusDana Pensiun ABCD 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABCD 9. Badan Audit adalah Badan Audit Dana Pensiun ABCD 10. Pemberi Kerja adalah PT. ABCD 11. Insan Dana Pensiun : terdiri dan Pengurus, Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. 12. Keluarga langsung adalah : Suami, Istri, Anak, Cucu, Menantu 13. Keluarga Tidak Langsung terdiri dari : Ayah dan lbu, Mertua, Adik, Kakak, Ipar, Kemenakan, dan Cucu kemenakan. 14. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dana Pensiun ABCD, baik langsung mapun tidak langsung, yaitu Pendiri, Peserta, Pensiunan, serta Pemerintah RI, Regulator, Dana Pensiun Penerima Titipan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, 15. Anak perusahaan adalah anak perusahaan Dana Pensiun ABCD. III. RENCANA KERJA , ANGGARAN, DAN G.P.F.G. Penyusunan dan penetapan serta penerapan Rencana Kerja dan Anggaran merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kerangka penerapan Tata Kelola Yang Baik, sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri. Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik pada hakekatnya merupakan persyaratan dan keharusan yang mendasar dan dalam upaya penerapan lima prinsip Good Governance (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness). Tanpa adanya penetapan sebuah Rencana Kerja dan Anggaran yang baik dan mengikat serta diterapkan konsekuen dan konsisten, semua prinsip dalam Tata Kelola 3
Yang Baik atau Good Governance tidak akan dapat diterapkan dengan baik, dan akan sia-sia. 1. Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri dan stakeholders yang lainnya, sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku.. 2. Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance juga berperan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban Dana Pensiun kepada Pendiri, Peserta, Pensiunan, serta para stakeholders yang lainnya, dalam hal pengeloaan dana dan kelancaran pembayaran Manfaat Pensiun. 3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance hanya akan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik, apabila diterapkan dengan berlandaskan pada batasan-batasan dan ketentuan tentang kepatutan dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang mendasari cara berpikir, bersikap dan berperilaku, serta cara bertindak dari para Insan Dana Pensiun dalam melaksanakan semua kegiatannya. 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik dan mencakup semua kegiatan Dana Pensiun harus dilakukan dengan terorganisir, dengan prosedur dan proses yang teratur dan berpedoman pada batasan-batasan tertentu yang berlaku bagi seluruh jajaran Dana Pensiun. 5. Oleh karena itu, sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlaku dan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran Insan Dana Pensiun merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kerangka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance. Kaitan dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik atau Good Pension Fund Governance dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
Transparansi (Tranparenency) Keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam 4
bekerja sama dengan pihak lain sangat berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan kegiatan, berdasarkan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran secara konsisten. Pada sisi yang lain, pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun tidak akan dapat berjalan secara terbuka dan transparan, apabila tidak didasaekan pada adanya Rencana Kerja dan Anggaran.
Akuntabilitas (Accountability) Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baku dan dipatuhi, akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Dana Pensiun dan semua insan Dana Pensiun secara jelas, sehingga masing-masing pihak memiliki tingkat akuntabilitas yang tidak meragukan. Sebaliknya, sebuah Rencana Kerja dan Anggaran hanya akan dapat diterapkan dan direalisir dengan baik apabila semua pihak bekerja atas dasar akuntabilitas yang jelas.
Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat akan dapat dijaga dan dipelihara, dengan adanya penetapan dan penerapan standar Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baku, yang antara lain mengatur peran, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing pihak yang berkaitan.
Kemandirian (Independency) Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang diterapkan secara konsisten akan memberikan batasan yang jelas tentang kemampuan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga Dana Pensiun akan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal.
Kesetaraan / Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila seluruh Organ Dana Pensiun dan 5
Insan Dana Pensiun senantiasa menerapkan standar kepatuhan yang prima terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan berpatokan pada Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Disisi yang lain, penerapan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik hanya akan dapat berjalan baik apabila pengelolaan semua kegiatan Dana Pensiun dilakukan dengan selalu memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kewajaran. IV. TUJUAN PENETAPAN PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Seperti dikemukakan dalam bab Pendahuluan, secara umum, tujuan diterapkannya Sistim Rencana Kerja dan Anggaran di Dana Pensiun tidak terlepas dari upaya pencapaian dan mempertahankan terpenuhinya maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, melalui penetapan Visi dan Misi Dana Pensiun. Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dan mengikat seluruh jajaran Dana Pensiun untuk menerapkannya secara konsisten dan konsekuen, akan memberikan pedoman dan panduan bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, sehingga diharapkan semua kegiatan akan dilaksakan sesuai dan searah dengan tujuan pendirian Dana Pensiun dan sasaran yang angina dicapai. Disamping itu, penetapan dan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran secara tepat dan tertib, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan, bahwa semua pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan akan dapat dilakukan dengan baik, berlandaskan pertimbangan dan perhitungan atas peluang dan risiko yang dihadapi dan telah diperhitungkan, yang didasarkan pada situasi baik internal maupun eksternal yang ada, serta perubahan dan perubahannya. Penetapan dan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran secara tepat dan tertib juga diharapkan dapat membatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan, serta kegagalan dan kerugian yang tidak diharapkan. Untuk dapat menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran dengan baik dan tepat bagi Dana Pensiun, diperlukan adanya sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang akan digunakan sebagai panduan bagi Manajemen dan semua jajaran Dana Pensiun. Lebih lanjut, tujuan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan 6
Anggaran tersebut antara lain terperinci sebagai berikut : 1. Memberikan pedoman bagi Pendiri, Badan Pengawas, Pengurus, dan Pekerja Dana Pensiun dalam menyusun dan menetapkan serta menerapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun, yang akan berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Dana Pensiun, dan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi serta perubahan dan perkembangannya. 2. Dengan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
yang
ditetapkan
berdasarkan
Pedoman/Kebijakan Penyusunan yang baik, semua Organ Dana Pensiun dan jajaran Dana Pensiun akan memiliki keyakinan dan ketetapan hati, bahwa fungsi dan peran yang dijalankan oleh masing-masing bagian dan personil akan dapat mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang maksimal, karena harus sejalan dan sesuai dengan Rencana Kerja yang baku serta memperhatikan batasan penggunaan Anggaran. 3. Memberikan keyakinan kepada Pendiri, Peserta, serta para stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengelolaan kegiatan Dana Pensiun dijalankan dengan professional, terencana, memperhatikan prinsip sadar biaya dan pencapaian efektifitas serta efisiensi, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat 4. Pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya dan kekayaan Dana Pensiun dilakukan secara efisien dan efektif. 5. Mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan Dana Pensiun, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana, yang disebabkan karena ditetapkannya Rencana Kerja dan Anggaran yang kurang cermat dan tidak menggunakan pedoman/kebijakan yang baku. 6. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan dengan baik diharapkan akan dapat memberikan jaminan bahwa setiap fungsi dalam Dana Pensiun dalam menjalankan aktifitas dapat menghasilkan kinerja yang baik, efektif dan efisien, tanpa kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan, Visi dan Misi Dana Pensiun. V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN/KEBIJAKAN 7
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang harus ditetapkan dan diterapkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang menjadi dasar dan tujuan dari keberadaan Dana Pensiun, serta ciri, karakter, dan kebiasaankebiasaan serta tradisi positif yang selama ini telah ada dan menjadi sifat/identitas dari Dana Pensiun. Penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga didasari oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah pedoman dan acuan dasar tentang penyelenggaraan semua kegiatan serta tata administrasi maupun penggunaan data dan informasi yang baik, terarah, terorganisir, dan tidak meninggalkan prinsip kehatihatian pada semua bidang kegiatan Dana Pensiun. Secara terperinci, dasar penetapan dan kedudukan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Dasar utama dari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun adalah pengertian-pengertian dan pemahaman atas keinginan dan sasaran yang harus dicapai, yang dengan tegas dinyatakan sebagai Maksud dan Tujuan dari pendirian Dana Pensiun. 2. Penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga tidak terlepas dari Visi dan Misi Dana Pensiun, yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kehendak pencapaian maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, serta langkah-langkah yang akan ditempuh. 3. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga didasarkan pada Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun, yang pada dasarnya merupakan intisari dari akumulasi pengalaman, kebiasaan, prestasi dan keberhasilan maupun kekurangan dan kegagalan yang selama ini telah dijalani dan dialami oleh Dana Pensiun, yang selanjutnya akan terbentuk menjadi Budaya Kerja Dana Pensiun. 4. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada dasarnya merupakan salah satu Pedoman/Kebijakan yang menjadi dasar, acuan,
dan
landasan bagi penetapan semua Pedoman/Kebijakan lainnya, mengingat bahwa kepedulian dan kesadaran atas pentingnya bekerja dan melakukan kegiatan secara terencana dan ketertiban penggunaan dana dan anggaran merupakan dasar dari sikap, perilaku, cara berpikir dan cara bertindak dalam pelaksanaan seluruh 8
kegiatan Dana Pensiun. 5. Selanjutnya, prinsip-prinsip Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus dijabarkan secara menyatu kedalam semua pedoman dan prosedur operasional, yang harus disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kontrol dan pengawasan, yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dan penerapan dari Rencana Kerja dan Anggaran. 6. Dalam hal terdapat butir-butir ketetapan dalam Pedoman/Kebijakan dan berbagai pedoman serta Buku Pedoman Operasionil yang tidak sejalan dan tidak sesuai maupun bertentangan dengan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini, maka butir-butir ketetapan tersebut harus direvisi. Lebih lanjut dasar dari penetapan dan kedudukan dari Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :
TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN dijabarkan kedalam
VISI, MISI Nilai-nilai Dasar/Core Values Dana Pensiun sebagai dasar penetapan
PEDOMAN/KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD PENSION FUND GOVERNANCE) sebagai semangat dan dasar sikap dalam penetapan dan penerapan
PEDOMAN/KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN merupakan dasar dari penetapan PEDOMAN/KEBIJAKAN BERBAGAI BIDANG
PEDOMAN OPERASIONIL BERBAGAI BIDANG 9
VI. TUJUAN PENDIRIAN, VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DANA PENSIUN Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun adalah : Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga akan menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas. Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut dengan jelas memberikan gambaran, bahwa 1. Kegiatan Dana Pensiun sangat berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari tua dari para Peserta dan keluarganya, berkaitan dengan kesinambungan adanya pengasilan mereka, setelah tidak bekerja lagi. 2. Kegiatan Dana Pensiun berkaitan dengan jumlah Peserta dan keluarganya yang sangat besar, dan masih akan selalu berubah dan berkembang. 3. Jangkauan waktu yang tidak terbatas bagi keberadaan dan operasionil Dana Pensiun, yang meliputi kurun waktu selesainya pembayaran Manfaat Pensiun bagi keluarga (anak) dari Peserta yang terakhir. 4. Jumlah dana yang dikelola juga sangat besar, dan harus dapat dikelola dengan baik, aman dan berkembang, sesuai dengan nertambah dan berkembangnya jumlah kewajiban yang harus dipenuhi. 5. Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan dana (kekayaan) Dana Pensiun juga terkait dengan kepentingan Pendiri (Pemberi Kerja) yang harus bertanggungjawab terhadap kecukupan pendanaan Program Pensiun. Sehubungan dengan itu, pengelolaan Dana Pensiun disegala bidang harus dilakukan dengan terencana, terorganisir, dan dengan kesiapan penuh untuk mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi, serta timbulnya berbagai risiko yang harus dihadapi pada setiap bidang kegiatan. Untuk itulah diperlukan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran yang baik, berdasarkan sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang bersifat baku dan menyeluruh. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga harus disesuaikan dan didasarkan kepada Visi dan Misi Dana Pensiun yang ditetapkan sebagai sasaran 10
dan pencapaian yang ingin dituju dan garis besar tata pelaksanaannya, sebagai penjabaran dari maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun. Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga
yang telah lama berdiri dan melakukan
kegiatan, Dana Pensiun memiliki pengalaman yang membentuk butir-butir kebiasaan serta tradisi positif, berupa Nilai-nilai Dasar atau Core Values Dana Pensiun Visi dan Misi sebagai acuan pencapaian maksud dan tujuan serta serta Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan serta penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Pension Fund Governance adalah sebagai berikut : 1. Visi Dana Pensiun Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta. 2. Misi dan Nilai-nilai Dana Pensiun
Menyelenggarakan Sistim Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.
Menyelenggarakan Sistim Penerimaan dan Administrasi Iuran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.
Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat waktu.
Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui kegiatan Investasi sesuai dengan Arahan Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal
Visi dan Misi Dana Pensiun tersebut jelas menuntut dilaksanakannya semua kegiatan Dana Pensiun secara terencana dengan baik, melalui tahapan dan prosedur yang tepat, bertanggungjawab, aman dan berhasil guna, berdasarkan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran. Untuk maksud tersebut, sangat diperlukan adanya sebuah Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Dana Pensiun. Penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga 11
tidak dapat mengabaikan dan harus memperhatikan Nilai-nilai Dasar atau Core Values yang selama puluhan tahun telah terbentuk dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun. Nilai-nilai Dasar tersebut pada hakekatnya adalah nilai-nilai dalam Budaya Kerja Dana Pensiun, yang terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun Segenap Insan Dana Pensiun selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip-prinsip dalam Nilai-nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan Dana Pensiun. Nilai-nilai Dasar atau Core Values tersebut dan kaitannya sebagai dasar penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari :
Integritas Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah. Karena itu semua insan Dana Pensiun harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Good Pension Fund Governance Dana Pensiun dan semua peraturan yang berlaku. Itu semua hanya akan dapat terlaksana, apabila seluruh Insan Dana Pensiun memiliki kepedulian dan kesadaran penuh terhadap keharusan untuk selalu bekerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan baik.
Profesionalisme Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu harus selalu bertanggungjawab, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan. Insan Dana Pensiun selalu menyadari dan memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari semua kegiatan, dan untuk itu harus dapat melaksanakan kegiatannya dengan mengerahkan seluruh kemampuannya.
Kepuasan Peserta dan Pensiunan Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kepuasan para Peserta dan 12
Pensiunan. Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap selalu memperhatikan kepentingan Dana Pensiun dan stakeholders yang lain. Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan pedoman/kebijakan yang baku sangat diperlukan untuk dapat menghindari timbulnya berbagai kegagalan dan kerugian, yang pada akhirnya akan bermuara pada kegagalan memenuhi tuntutan kepuasan Peserta dan Pensiunan.
Keteladanan Semua Insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar. Oleh karena itu Insan Dana Pensiun selalu menjaga untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan, yang antara lain tercermin dalam cara kerja yang tidak terencana dan tidak terkordinir dengan baik, menyimpang dari arah dan tujuan yang seharusnya dicapai, serta sikap acuh dan kurang peduli, yang tidak atau kurang peka terhadap pentingnya penerapan Rencana Kerja dan Anggaran..
Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun. Oleh karenanya, Dana Pensiun selalu mengupayakan adanya penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah kepada terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan sallng menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan. Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Dana Pensiun. Semua itu menghendaki adanya kesatuan sikap, perilaku dan cara berpikir serta bertindak yang mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap tatakerja 13
dan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan patuh terhadap Anggaran. VII. KEBIJAKAN UMUM SISTIM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Kebijakan untuk menetapkan dan menerapkan sistim Rencana Kerja dan Anggaran didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : Sebagai sebuah Lembaga Keuangan yang didirikan dengan tujuan tertentu (penyelenggaraan Program Pensiun), Dana Pensiun melaksanakan kegiatannya dalam cakupan jangka waktu yang panjang. Pelaksanaan kegiatan dari waktu kewaktu, dari tahun ke tahun harus dapat berjalan dengan baik dan berlenjutan, terjalin dalam sekuen atau alur yang konsisten dan searah dengan sasaran dan tujuan Dana Pensiun. Disamping itu, pengelolaan Dana Pensiun tidak terlepas dari pengaruh dan dampak dari semua perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik perubahan dan perkembangan internal di Dana Pensiun, meupun perubahan dan perkembangan eksternal, baik pada sisi Regulator, Pendiri, Peserta, maupun perubahan dan perkembangan pasar dan lingkungan secara luas. Penyelenggaraan Tata Kelola Dana Pensiun juga tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan yang ada pada kemampuan serta kesanggupan dan potensi yang dimiliki. Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Dana Pensiun harus selalu dapat berjalan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga hasil dan prestasi yang diharapkan harus dapat diperhitungkan dan direncanakan sejak awal, dengan tingkat biaya dan pengorbanan yang wajar dan aepadan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang dituju dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran adalah terciptanya situasi penyelenggaraan pengelolaan Dana Pensiun yang sehat, dimana semua kegiatan dilaksanakan secara terencana, dengan dasar-dasar perhitungan dan pertimbangan yang wajar atas tuntutan dan keadaan serta situasi yang dihadapi, dan kemampuan serta kesanggupan yang dimiliki. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat diartikan sebagai tindakan untuk lebih mempersiapkan semua jajaran Dana Pensiun untuk
melaksanakan semua kegiatan
dengan baik, dengan tujuan :
Mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari Tujuan, Visi dan Misi Dana Pensiun.
Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun dengan keadaan dan situasi pasar 14
dan lingkungan, serta perubahan dan perkembangannya.
Menetapkan pedoman dan arah yang tepat bagi pelaksanaan semua kegiatan serta penggunaan sumber daya.
Menjaga agar pelaksanaan semua kegiatan Dana Pensiun dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.
Dengan pemahaman seperti diatas, serta mengingat bahwa Tata Kalola Dana Pensiun merupakan sebuah jalinan kerjasama seluruh bagian dan bidang serta semua Unit Organisasi, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada dasarnya harus diterapkan
Secara luas dan menyeluruh, meliputi semua sisi dan kepentingan Dana Pensiun
Secara kolektif, melibatkan semua jajaran Dana Pensiun
Secara terus menerus dan berkesinambungan dan konsisten, sepanjang waktu, selama kegiatan Dana Pensiun masih berjalan.
Dengan demikian, kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh, lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara bersama sama secara konsekuen oleh seluruh jajaran Dana Pensiun. Mengingat bahwa Dana Pensiun adalah sebuah lembaga dengan tatanan Struktur Organisasi yang memiliki berbagai fungsi dan berbagai janjang kewenangan serta jenjang tugas dan tanggungjawab, semua tindakan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan semua tindakan serta kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus dilakukan dengan disesuaikan kepada tatanan yang ada dalam Struktur Organisasi Dana Pensiun. Mengingat pentingnya Rencana Kerja dan Anggaran bagi pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut harus dilakukan secara baik, dan untuk itu, Dana Pensiun menetapkan sebuah Kebijakan untuk menetapkan sebuah Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang baku. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dimaksudkan, agar Rencana Kerja dan Anggaran selalu dapat disusun dan ditetapkan dengan :
Wajar, realistis, sesuai dan sejalan dengan Tujuan Tata Kelola Dana Pensiun, serta mudah digunakan sebagai dasar pelaksanaan operasional semua kegiatan.
Melalui proses dan prosedur yang baku dan dapat berjalan secara sistimatis, transparan, serta tepat waktu
Didasarkan pada bahan-bahan dan data serta informasi yang lengkap dan terpercaya
Tingkat akurasi perhitungan dan kebenaran analisa yang maksimal 15
Fleksibel, dalam arti dapat direvisi dan disesuaikan dengan perubahan yang ada sepanjang diperlukan. VIII. JENIS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pada dasarnya Dana Pensiun membuat Rencana Kerja Tahunan, untuk setiap tahun kerja yang meliputi jangka waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Demikian juga Anggaran, yang harus disusun dan dibuat mengikuti jangka waktu Rencana Kerja. Guna memudahkan penerapannya serta monitoring dan evaluasi, Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan dibagi (breakdown) jangka waktunya menjadi Triwulanan atau Kwartalan. Breakdown Triwulanan tersebut juga dimaksudkan untuk mempertajam sasaran rencana pencapaian dan analisa hasil evaluasi, disesuaikan dengan kemungkinan terjadinya perubahan dan perkembangan yang semakin cepat. Atas permintaan dan penetapan Pendiri, Pengurus dapat membuat dan penyusun Rencana Kerja untuk Jangka Panjang dan Jangka Menegah. Rencana Kerja Jangka Panjang meliputi jangka waktu diatas 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Jangka Menengah berjangka waktu diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, selengkapnya, jenis-jenis Rencana Kerja Dana Pensiun terdiri dari : 1. Rencana Kerja Tahunan Pengurus Dana Pensiun membuat dan menyusun Rencana Kerja Tahunan, yang merupakan Rencana Kerja umum, meliputi seluruh bidang kegiatan Dana Pensiun. Rencana Kerja Tahunan disusun dengan memperhatikan hal-hal dan batasan serta penjelasan sebagai berikut :
Merupakan Rencana Kerja yang meliputi seluruh kegiatan Dana Pensiun untuk (selama) Tahun Kerja berikutnya.
Rencana Kerja Umum merupakan Rencana Kerja induk dan kesatuan dari Rencana Kerja keseluruhan bidang kegiatan Dana Pensiun.
Disusun dan ditetapkan secara terperinci untuk masing-masing bidang, namun tetap berhubungan secara integral dan terkordinir satu sama lain.
Rencana Kerja Tahunan bersifat operasional, dalam arti bahwa Rencana Kerja Tahunan tersebut menetapkan dan berisi hal-hal yang berkaitan dengan 16
pelaksanaan kegiatan operasional Dana Pensiun. 2. Rencana Investasi Pengurus juga harus membuat dan menyusun Rencana Investasi, yang khusus memuat Rencana Kerja Dana Pensiun dalam bidang kegiatan Investasi. Penyusunan Rencana Investasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Rencana Investasi dibuat sebagai Rencana Kerja bidang Investasi sepanjang Tahun Buku berikutnya.
Rencana Investasi disusun sebagai penjabaran dari Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri.
Rencana Investasi berisi Rencana Kegiatan Investasi Operasional, dalam arti bahwa rencana Investasi tersebut menetapkan dan berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang Investasi Dana Pensiun.
3. Rencana Kerja Bidang dan Anggaran Bidang. Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun pada hakekatnya merupakan gabungan atau konsolidasi yang terkordinir dari pelaksanaan kegiatan Tata Kelola masingmasing Bidang. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dana Pensiun hanya akan dapat dilakukan dengan baik apabila masingmasing Bidang membuat dan menyusun Rencana Kerja nya masing-masing, termasuk perhitungan dan Rencana Anggarannya. Rencana Kerja per Bidang tersebut selanjutnya digabung dan dikonsolidasikan, sehingga saling menunjang dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan penggabungan dan konsolidasi tersebut, kemungkinan akan terdapat perubahan atau penyesuaian pada masing-masing Rencana Kerja Bidang dan Anggaran yang semula dibuat oleh masing-masing Bidang. Setelah Rencana Kerja Tahunan Dana Pensiun tersusun, kembali di breakdown sebagai Rencana Kerja Bidang dan Anggaran untuk Bidang yang bersangkutan, yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatannya. Rencana Kerja Bidang dibuat oleh semua Bidang yang ada di Dana Pensiun, terdiri dari :
Rencana Kerja Bidang Pendanaan/Kepesertaan
Rencana Kerja Bidang Investasi 17
Rencana Kerja Bidang Umum
4. Rencana Kerja Fungsional Disamping Rencana Kerja Tahunan yang bersifat Operasional, Pengurus juga harus menyusun Rencana Kerja Fungsional, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat Fungsional, sesuai dengan masing-masing Bidang dan Fungsi yang ada di Dana Pensiun. Pelaksanaan kegiatan Fungsional pada dasarnya merupakan penunjang atau prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan Operasional, dan oleh karena itu, Rencana Kerja Fungsional harus disusun dan ditetapkan bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan. Contoh Rencana Kerja Fungsional :
Rencana Kerja Perbaikan Tata Kelola Akuntansi Dana Pensiun (Fungsi Bidang Umum)
Rencana Kerja Pembentukan Bagian (Seksi) Investasi Obligasi Pemerintah (Fungsi Bidang Investasi)
Rencana Kerja Digitalisasi (Komputerisasi) Sistim Berkas Kepesertaan (Fungsi Bidang Kepesertaan)
5. Bentuk dan Sistimatika Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja Tahunan, Rencana Investasi, Rencana Kerja Bidang, Rencana Kerja Khusus Dana Pensiun dibuat dalam bentuk dan sistimatika yang standar dan digunakan secara konsisten guna menjaga kesinambungannya. Dengan konsultasi dengan Dewan Pengawas dan persetujuan Pendiri, Pengurus menetapkan bentuk dan sistimatika tersebut, dengan memperhatikan butir-butir sebagai berikut :
Pendahuluan : o Maksud penetapan Rencana Kerja dan Anggaran o Jangka waktu Rencana Kerja dan Anggaran o Data-data dan informasi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran o Asumsi, Perkiran dan Prognosa yang digunakan o Ringkasan dan Garis Besar dari Rencana Kerja dan Anggaran per Bidang
Perincian keadaan dan perkembangan terakhir o Bidang Pendanaan Dana Pensiun o Bidang Investasi Dana Pensiun 18
o Bidang Operasional Dana Pensiun
Perincian dan penjelasan lengkap tentang Rencana Kerja o Bidang Pendanaan Dana Pensiun o Bidang Investasi Dana Pensiun o Bidang Operasional Dana Pensiun Perincian tersebut antara lain memuat tentang : o Alasan dan pertimbangan o Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, disertai perhitungan dalam angka. o Akibat dan konsekuensi dari penerapan/realisasi Rencana Kerjaatau Anggaran o Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan/realisasi. o Gambaran tentang kesanggupan Dana Pensiun dan kemungkinan keberhasilan o Masalah dan kendala yang mungkin dihadapi dan persyaratan yang diperlukan
Gambaran tentang keadaan Laporan Keuangan Dana Pensiun : Berupa perbandingan Laporan Keuangan Dana Pensiun pada saat Rencana Kerja dan Anggaran disusun, pada awal Tahun Kerja yang akan datang (proyeksi), dan pada Akhir Tahun Kerja yang akan datang setelah Rencana Kerja dan Anggaran di realisir (proyeksi)
Penutup : Permohonan persetujuan kepada Pendiri.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun ditandatangani oleh Pengurus Dana Pensiun.
Selanjutnya, secara khusus Pengurus juga menyusun Rencana Investasi, yang merupakan penjabaran dan rincian lebih lanjut dari Rencana Kerja Bidang Investasi yang tercantum didalam Rencana Kerja Tahunan. Demikian juga dengan Rencana Kerja Fungsional, yang merupakan penunjang dan rincian lebih lanjut dari Rencana Kerja per Bidang diluar Bidang Investasi yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Tahunan. IX. PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1. Jadwal waktu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran hanya akan dapat digunakan dengan baik dan 19
bermanfaat, apabila disusun dan ditetapkan secara tepat waktu. Disamping itu, penggunaan bahan, data, dan informasi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran juga harus aktual, relevan, dan tepat waktu. Dengan demikian penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran harus dimulai dan dapat diselesaikan dengan tingkat keterbatasan waktu dan jadwal yang harus benar-benar mendapatkan perhatian dan ditepati, sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Investasi Dana Pensiun diharapkan sudah mendapatkan persetujuan dari Pendiri selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober.
Masing-masing Bidang Dana Pensiun sudah mulai kegiatan mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja sejak akhir bulan Juni.
Keadaan Pendanaan Dana Pensiun yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah keadaan pendanaan menurut Laporan Valuasi Aktuaria yang terakhir, serta Laporan Keuangan Yang Diaudit, yang diperkirakan selesai pada akhir bulan April/Mei.
Demikian pula untuk Rencana Investasi, digunakan Arahan Investasi sesuai yang terakhir kali ditetapkan oleh Pendiri.
Selanjutnya data dan informasi perkembangan utama yang digunakan adalah data pembukuan dan perkembangan semua kegiatan Dana Pensiun menurut keadaan pada tanggal 31 Juli, yang diharapkan telah selesai diproses pada pertengahan bulan Agustus.
Perkiraan dan asumsi serta prognosa yang digunakan, juga yang diperoleh oleh Dana Pensiun sampai dengan 31 Juli.
Dengan berjalannya waktu dan proses penyelesaian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan memperoleh persetujuan Pendiri, bahanbahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran baik yang berupa angkaangka pembukuan Dana Pensiun maupun yang bersifat perkiraan, asumsi atau prognosa per 31 Juli yang semula digunakan sebagai dasar penyusunan (draft) Rencana Kerja, masih bersifat fleksibel, dan dapat dirubah/disesuaikan dengan perkembangan yang mungkin terjadi kemudian.
(Draft) Rencana Kerja masing-masing Bidang sudah harus selesai disusun paling lambat pada akhir bulan Agustus.
Penggabungan dan konsolidasi (draft) Rencana Kerja Bidang kedalam bentuk 20
(draft) Rencana Kerja Tahunan Dana Pensiun harus telah selesai paling lambat pada pertengahan bulan September.
Penyelesaian akhir Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Investasi melalui pembahasan oleh Pengurus harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan September, untuk segera dikirimkan ke Pendiri guna mendapat persetujuan. Diharapkan persetujuan Pendiri akan dapat diterima selambatlambatnya pada akhir bulan Oktober.
2. Bahan dan Informasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan dengan mempergunakan berbagai bahan, data, informasi dan pertimbangan yang diperoleh dari berbagai sumber dan aktifitas, sebagai berikut :
Laporan Valuasi Aktuaria
Angka-angka Pembukuan Dana Pensiun
Arahan Investasi
Perkembangan kondisi Internal dan Eksternal
Hasil-hasil Evaluasi Pencapaian (Realisasi) Rencana Kerja sebelumnya
Perkiraan, Asumsi dan Prognosa Lingkungan dan Pasar
Benchmarking dengan pelaku (Dana Pensiun) yang lain.
Dokumentasi dan bukti-bukti tertulis penunjang dari semua bahan, data, informasi dan pertimbangan harus secara tertib dan lengkap dikelola dengan sebaik-baiknya, termasuk keterangan tentang sumber dan asalnya. 3. Draft dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Draft dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran dibuat dalam 2 (dua) tahap :
Masing-masing Bidang dibawah kordinasi Direktur Bidang membuat dan menyusun Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk bidangnya, yang meliputi semua rencana kegiatan baik opearsional dan fungsional yang direncanakan akan dilaksanakan selama Tahun Kerja yang akan datang.
Selanjutnya draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Bidang tersebut dikonsolidasikan atau digabungkan secara saling menunjang satu sama lain, dalam bentuk drfat atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun.
21
4. Analisa atas Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun harus dianalisa dan dikaji dalam forum Pengurus lengkap Dana Pensiun, bersama dengan semua Kepala Bagian atau Manajer yang berkaitan. Analisa dan kajian atas drfat atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan : Sinergi dan keselarasan antara rancangan Rencana Kerja dan Anggaran masingmasing Bidang, sehingga dapat tersusun sebagai sebuah kesatuan draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun yang
Solid, terintegrasi dan terkonsolidasi dengan baik.
Realistis : dengan sasaran dan rencana kegiatan yang wajar dan jelas, dapat dilaksanakan.
Obyektif : didasarkan semata-mata pada data serta informasi dan asumsi/perkiraan
serta
prognosa
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
kebenaran dan obyektifitasnya.
Berada dalam jangkauan potensi Fana Pensiun, sesuai dengan kemampuan serta potensi dari sumber daya yang ada.
Untuk maksud tersebut,
Semua bahan, data, informasi serta perkiraan, asumsi, dan prognosa yang digunakan teruji kebenaran dan obyektifitasnya, serta semuanya dapat dipertanggungjawabkan keakuratan serta relevansinya, disamping juga terdokumentasikan dengan baik.
Disamping itu, semua bahan, data, informasi serta perkiraan, asumsi dan prognosa yang digunakan dalam masing-masing draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Bidang yang harus dikonsolidasikan tersebut berada dalam kesetaraan dan keseragaman sumber dan periode waktu.
Analisa dan perhitungan-perhitungan dilakukan secara benar dan lengkap serta menyeluruh, dengan memperhatikan semua pertimbangan dan kemungkinan yang ada.
5. Penetapan dan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Analisa terhadap Draft atau Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran bermuara pada bentuk akhir Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran sebagai penetapan dan keputusan Pengurus. 22
Selanjutnya, pada kesempatan pertama (sebelum akhir bulan September) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dana Pensiun sudah harus disampaikan kepada Pendiri untuk mendapatkan persetujuan. X. KEPATUHAN TERHADAP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun dan ditetapkan tidak akan ada arti dan manfaatnya apabila tidak diterapkan dan dipatuhi secara konsiekuen dan konsisten. Masing-masing Bidang dan Bagian harus menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai acuan dari pelaksanaan semua kegiatan. Dalam menjalankan semua kegiatannya, seluruh jajaran Dana Pensiun terikat pada keharusan untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan serta mematuhi batasan-batasan yang ada pada Rencana Kerja dan Anggaran. Masing-masing Manajer dan/atau Kepala Bagian dan Kepala Satuan memiliki peran penting dalam menerapkan dan mematuhi Rencana Kerja dan Anggaran pada tingkat operasional, dan bertanggungjawab atas hal tersebut pada masing-masing Bagian dan Unit Organisasinya. Apabila terdapat keragu-raguan dan ketidakjelasan tentang penerapan Rencana Kerja dan Anggaran, harus dilaporkan dan dimintakan arahan serta keputusan dari Direktur Bidang masing-masing. Dalam hal tertentu, Direktur Bidang dapat harus memberikan arahan dan keputusan atas adanya keragu-raguan atau ketidakjelasan tentang penerapan Rencana Kerja dan Anggaran pada Bidangnya. Direktur Bidang bertanggungjawab mengkordinir penerapan dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran dari jajaran dalam bidangnya atas ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran pada tingkat Kebijakan. Apabila terdapat keragu-raguan dan ketidakjelasan pada penerapan kebijakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, Direktur Bidang harus melaporkannya kepada Direktur Utama, untuk memperoleh keputusan dan tindak lanjut. Secara khusus, Satuan Pengawsan Internal (SPI) Dana Pensiun bertanggungjawab untuk setiap saat memeriksa dan menilai kepatuhan pada Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dana Pensiun dari seluruh Bidang. Satuan Pengawasan Internal menggunakan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dana Pensiun sebagai salah satu dokumen dasar untuk memeriksa dan menilai aspek 23
kepatuhan seluruh jajaran Dana Pensiun dalam Manajemen Audit. XI. REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Apabila dianggap perlu, Direktur Utama dapat menentukan dan memutuskan untuk melakukan Revisi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun. Sebagaimana prosedur dan proses yang dilakukan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran, Revisi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran juga harus dilakukan dengan prosedur dan proses yang sama. Seluruh pihak yang semula terkait dengan penyusunan dan penetapan bagian-bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran yang harus direvisi, harus dilibatkan dalam proses Revisi. Beberapa kebijakan Dana Pensiun yang berkaitan dengan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran adalah :
Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran selalu harus dilakukan dalam rangka perbaikan, dan didasarkan kepada alasan serta pertimbangan yang sangat mendesak, karena tanpa adanya Revisi, pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun tidak mungkin dapat berlangsung dengan wajar.
Dengan demikian, Revisi Rencana Kerja dan Anggaran hanya dilakukan karena Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangannya, baik karena terjadinya kesalahan atau kekeliruan pada saat penyusunan dan penetapannya, maupun karena adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi diluar kontrol Dana Pensiun.
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran samasekali tidak dapat dilakukan dengan alasan atau pertimbangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kesalahan yang telah terjadi pada realisasi kegiatan. Kesalahan atau kekeliruan pada saat penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran dapat berupa kesalahan dan kekeliruan pada perhitungan matematis dan aritmatis, atau pada penggunaan data, informasi, asumsi,perkiraan dan prognosa pada saat Rencana Kerja dan Anggaran tersebut disusun dan ditetapkan.
Revisi Rencana Kerja dapat berupa berbagai hal, sesuai dengan sifat kesalahan yang telah terjadi pada saat penyusunan dan penetapannya. Revisi Rencana Kerja dapat berupa perluasan atau tambahan Rencana Kerja, atau pengurangan Rencana Kerja, atau perubahan pada jadwal pelaksanaan Rencana 24
Kerja. Bahkan dapat pula berupa pembatalan sebagian dari Rencana Kerja.
Demikian pula dengan Revisi Anggaran, dapat berupa penambahan Target atau Sasaran Penerimaan/Pendapatan, atau pengurangan Anggaran Pengeluaran/Biaya, atau sebaliknya. Juga dapat berupa penambahan atau pengurangan Biaya pelaksanaan Rencana Kerja tertentu.
Sebab dan alasan dilakukannya Revisi Rencana Kerja dan Anggaran dapat bersumber pada antara lain : 1. Kesalahan dan kekeliruan pada saat penyusunan Rencana Kerja/Anggaran Dalam hal ini, sebelum diputuskan untuk melakukan Revisi, kesalahan penggunaan data/informasi, asumsi/perkiraan dan prognosa tersebut harus benar-benar dikaji dan dibuktikan serta dapat dinyatakan dalam dokumen penunjang. Demikian pula halnya dengan kesalahan yang terjadi pada perhitungan matematis dan aritmatis (penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian angka) pada saat Rencana Kerja dan Anggaran dibuat. Selanjutnya Revisi yang dilakukan harus benar-benar dilakukan dengan penggunaan data/informasi dan asumsi/perkiraan dan prognosa yang seharusnya digunakan, atau dengan perhitungan matematis dn aritmatis yang benar. 2. Terjadinya perubahan pasar dan lingkungan. Perubahan dan perkembangan tersebut harus benar-benar sama sekali barada diluar kontrol Dana Pensiun, sehingga asumsi/perkiraan dan prognosa pasar dan lingkungan yang semula digunakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran tidak sesuai lagi. Misal : Terjadinya perubahan Kebijakan Pemerintah atau ketentuan Perundangundangan, perubahan yang besar dan sangat berarti terhadap Nilai Tukar, Tingkat Bunga Bank Indonesia, Laju Inflasi, dan sebagainya. XII. PENYIMPANGAN DARI RENCANA KERJA DAN PELAMPAUAN ANGGARAN Sebagai sebuah rencana kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelampauan. 25
Dengan demikian, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus harus siap dan memperhatikan adanya kemungkinan tersebut, walaupun pada prinsipnya kedua hal tersebut sedapat mungkin harus dihindari. Setiap kemungkinan akan terjadinya penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan Anggaran harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Bidang yang bersangkutan. Direktur Utama akan segera melakukan analisa bersama Pengurus lainnya terhadap kemungkinan tersebut, untuk memperoleh penyelesaian lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisa yang mendalam terhadap masalah yang ada, dan keadaan serta situasi atau masalah yang menjadi penyebabnya, dengan memperhatikan segala kemungkinan dan semua konsekuensinya, Direktur Utama dapat memutuskan antara lain :
Larangan terhadap terjadinya penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan Anggaran dan menetapkan tindakan-tindakan pencegahan yang dianggap perlu.
Pemberian ijin atau persetujuan terhadap penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan Anggaran.
Memberikan persetujuan untuk melakukan Revisi terhadap Rencana Kerja atau Anggaran apabila memang sangat diperlukan.
Meneruskan
masalah
kemungkinan
penyimpangan
Rencana
Kerja
atau
pelampauan Anggaran kepada Pendiri untuk mendapatkan keputusan, disertai dengan usul dan pertimbangan. Setiap penyimpangan Rancana Kerja atau pelampauan Anggaran yang terlanjur terjadi harus dilaporkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Bidang yang bersangkutan, untuk mendapatkan tindak lanjut dan keputusan, sebagaimana keputusan dan tindak lanjut terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan Anggaran yang belum terjadi. Sehubungan dengan hal-hal diatas, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran sejak awal harus memperhatikan rencana langkah-langkah pelaksanaan yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki berupa penyimpangan Rencana Kerja atau pelampauan Anggaran tersebut. Untuk maksud tersebut, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
26
1. Penyimpangan dari Rencana Kerja
Ketidak sesuaian realisasi yang dilaksanakan dengan rencana yang ditetapkan.
Kelambatan waktu pelaksanaan dari yang direncanakan.
Penyebab dari terjadinya penyimpangan Rencana Kerja dapat berasal dari intenal Dana Pensiun, maupun berasal dari eksternal. Bagaimanapun bentuk dari penyimpangan, akan dapat berakibat pada terjadinya hal-hal yang merugikan atau tidak dikehendaki. Sehubungan dengan itu, dalam penyusunan Rencana Kerja, Pengurus harus menekankan dengan jelas jadwal waktu pelaksanaan semua rencana kegiatan secara wajar, dan menetapkan pihak yang bertanggungjawab, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dan melakukan monitoring serta evaluasi. Disamping itu, penetapan asumsi, perkiraan dan prognosa sangat penting artinya dalam penyusunan Rencana Kerja, sehingga harus dilakukan dengan wajar dan obyektif. Dengan demikian, diharapkan penyimpangan Rencana Kerja tersebut tidak akan terjadi atau dapat dideteksi kemungkinan terjadinya sejak awal. 2. Pelampauan Anggaran Pelampauan Anggaran pada hakekatya dapat berupa :
Tidak tercapainya sasaran penerimaan
Terlampauinya pengeluaran atau biaya.
Pelampauan Anggaran dapat terjadi karena adanya penyimpangan pada pelaksanaan Rencana Kerja tertentu, atau pada pelaksanaan kegiatan rutin, dan dapat pula disebabkan oleh berbagai perubahan dan perkembangan internal Dana Pensiun maupun eksternal, yang berada diluar kamampuan kontrol Dana Pensiun . Sebagaimana
kemungkinan
terjadinya
penyimpangan
Rencana
Kerja,
kemungkinan pelampauan Anggaran harus sejak awal sedapat mungkin diantisipasi dan dicegah dengan penetapan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan penetapan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Disamping itu, sebagaimana dalam penyusunan Rencana Kerja, kewajaran dan obyektifitas dalam menentukan asumsi, perkiraan dan prognosa sangat penting artinya dalam penyusunan Anggaran. XIII. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB JAJARAN 27
DANA PENSIUN Mengingat pentingnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi kelangsungan dan kelancaran serta keamanan pengelolaan Dana Pensiun, dan sasaran serta cakupan penerapannya yang menyeluruh, meliputi semua bidang dan semua jenjang organisasi, berbagai pihak memiliki wewenang dan bertanggungjawab baik dalam kaitan dengan penyusunan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini, maupun dalam kaitan penyusunan dan penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun, sebagai berikut : 1. Direktur Utama
Bertanggungjawab secara menyeluruh baik terhadap kegiatan penyusunan dan penetapan serta penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, mapun terhadap kegiatan Penyusunan serta Penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun.
Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab penyusunan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Direktur Utama mengkordinir seluruh kegiatan penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dibantu oleh semua Direktur Bidang.
Dalam
penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran, Direktur
Utama
dapat
menunjuk
Manajer
Bidang
Akuntansi
sebagai
pejabat
pelaksananya.
Direktur Utama juga memimpin langsung Rapat pembahasan dan analisa draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, yang dihadiri oleh semua Pengurus dan para Manajer/Kepala Satuan.
Direktur Utama dan semua Pengurus juga menghadiri Rapat tentang Rencana Kerja dan Anggaran yang mungkin diminta oleh Pendiri.
2. Direktur Bidang
Bertanggungjawab sebagai kordinator dalam penyusunan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk bidang nya, termasuk melakukan evaluasi dan melakukan kajian kemungkinan diperlukannya revisi terhadap Pedoman/Kebijakan tersebut. Serta Pedoman Operasionilnya. Dalam kedudukannya tersebut, masing-masing Direktur Bidang wajib : o Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan penerapan semua kebijakan 28
dalam Pedoman/Kebijakan Pentusunan Rencana Kerja dan Anggaran beserta semua Prosedur serta Pedoman Operasionil dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berkaitan dengan bidangnya, disamping selalu mengawasi dan mengevaluasi penerapan semua Pedoman/Kebijakan kegiatan pada bidangnya, yang pada dasarnya harus selalu memperhatikan batasan-batasan yang digariskan dalam Pedoman/Kebijakan Penyususnan Rencana Kerja dan Anggaran. o Melakukan
review
dan
melakukan
revisi
dan
penyesuaian
serta
penyempurnaan butir-butir dalam Pedoman/Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional masing – masing bidang, sesuai dengan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. o Memberikan masukan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur Bidang yang lain guna bahan penyempurnaan Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Prosedur dan Pedoman Operasional dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Bertanggungjawab sebagai kordinator dalam penyusunan draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Bidang masing-masing, yang selanjutnya akan dikonsolidasikan kedalam draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun. Dalam kedudukan tersebut Direktur Bidang antara lain : o Memastikan kelengkapan dan kebenaran sera obyektifitas dari semua bahan, data dan informasi yang digunakan, termasuk asumsi, perkiraan dan prognosa. o Membahas dan melakukan analisa terhadap draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
bersama-sama dengan para Manajer dalam
kordinasinya. o Menetapkan draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang yang akan dikonsolidasikan kedalam draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun. o Melaukuan pembahasan dan analisa konsolidasi draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dana Pensiun dengan Direktur Utama dan Direktur Bidang yang lain. 29
Bertanggungjawab sebagai kordinator dalam penerapan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran pada Bidangnya, yang secara oprasionil dilaksanakan oleh para Manajer Bagian dan jajarannya, dengan antara lain : o Mengkordinir pelaksanaan kegiatan di Bidangnya, sesuai dengan arah dan kebijakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran untuk Bidangnya. o Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran untuk Bidangnya, guna mendeteksi sejak awal kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelampauan. o Melakukan inventarisasi terhadap semua penyimpangan Rencana Kerja dan pelampauan
Anggaran
yang
terjadi
di
Bidangnya,
untuk
segera
melaporkannya kepada Pengurus/Direktur Utama guna tindak lanjut. o Menerima tembuasan laporan dan pemberitahuan tentang temuan hasil pengawasan oleh Satuan Pengawasan Internal tentang pelaksanaan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran di Bidangnya, yang aslinya disampaikan kepada Direktur Utama. 3. Manajer/Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk mengadministrasikan dokumen Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini. Apabila terjadi ketidak-laziman eksternal atau internal yang dinilai/dianggap dapat berdampak terhadap pedoman-pedoman ini dan administasinya, Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk menyajikan hal-hal tersebut untuk mendapat perhatian Direktur Utama. Lebih lanjut, Manajer Satuan Pengawasan Intern juga :
Bertanggung jawab untuk melaksanakan audit intern secara keseluruhan dan berkesinambungan
(terus
menerus)
terhadap
kepatuhan
penerapan
Pedoman/Kebijakan Pengendalian Risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasional.
Melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan penerapan prinsipprinsip dan ketentuan yang digariskan dalam Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang kemudian diatur dan ditetapkan didalam Pedoman Operasionil, sebagai bagian dari review secara menyeluruh terhadap tingkat kecukupan serta kelengkapan dokumen Buku Pedoman Operasionil.
Kegiatan audit intern dan evaluasi kecukupan Pedoman/Kebijakan Penyusunan 30
Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dilakukan bersamaan dengan audit intern atas pelaksanaan semua kegiatan setiap Bidang, dan kesesuaian/kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan.
Menyampaikan hasil temuan audit kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Direktur Bidang yang bersangkutan.
Menyampaiakn usul atau pertimbangan perihal hal-hal yang berkaitan dengan hasil audit, sebagai pertimbangan bagi Direktur Utama/Direktur Bidang dan jajarannya.
4. Para Manajer/Kepala Bagian
Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran serta obyektifitas bahan/data dan informasi dan asumsi/perkiraan dan prognosa yang akan digunakan dalam penyusunan draft atau rencana Rencana Kerja dan Anggaran Bagian masing-masing.
Melakukan kegiatan penyusunan drfat atau rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran Bagiannya, untuk dibahas dan dikonsolidasikan kedalam Draft atau rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang, dengan kordinasi Direktyr Bidang.
Melakukan kordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan semua kegiatan pada Bagiannya, dengan selalu memperhatikan batasan-batasan yang digariskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Mencatat dan melaporkan kepada Direktur Bidang, hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan Rencana Kerja dan pelampauan Anggaran, untuk memperoleh putusan dan tindak lanjut.
Memberikan dukungan dan kerjasama kepada Manajer Satuan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan audit dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran.
Bertanggung jawab didalam memberikan dukungan kepada jajaran Satuan Pengawasan Intern untuk menindak-lanjuti hasil pelaksanaan pengawasan, yang berkaitan dengan penerapan dari Pedoman/ Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
31
XIV. PENUTUP 1. Ketentuan dan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Pengurus dan dinyatakan berlakunya oleh Pendiri ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh Insan Dana Pensiun dan Pekerja dalam Unit Kerja Dana Pensiun dalam bersikap, berpikir dan bertindak melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 2. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik yang berlakunya ditetapkan oleh Pendiri. 3. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini menetapkan Prinsip-Prinsip Pedoman/Kebijakan dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang diterapkan di Dana Pensiun. Perincian pelaksanaan dari Pedoman/Kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Pedoman/Kebijakan berbagai bidang yang lain dan pedoman dan prosedur operasional yang ditetapkan dalam bentuk Buku Pedoman Operasional (BPO) masing-masing bidang 4. Sejak berlakunya Pedoman/Kebijakan Penysusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini akan diadakan penyesuaian. 5. Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini berlaku sejak penetapan berlakunya Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik oleh Pendiri. 6. Sebelum dinyatakan berlaku, Pedoman/Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua jajaran Dana Pensiun.
Jakarta, ………………………….. DANA PENSIUN ABCD PENGURUS 32
(Direktur Utama)
(Direktur)
(Direktur)
33