FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK by: Sucorinvest Central Gani
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK Q: Apa itu amnesti pajak? A: Program pengampunan pemerintah kepada Wajib Pajak (WAJIB PAJAK) meliputi: penghapusan pajak terutang; penghapusan sanksi administrasi perpajakan; penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Q: Siapa yang dapat berpartisipasi dalam program amnesti pajak? A: Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak dengan NPWAJIB PAJAK. Q: Objek pajak apa yang dapat diampuni dalam program amnesti pajak? A: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPN-BM (Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah).
52
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK Q: Berapa tarif tebusan untuk mengikuti program amnesti pajak? A: UU Pengampunan Pajak menetapkan tarif uang tebusan terbagi atas: Tarif deklarasi dalam negeri dan tarif repatriasi*, adalah sebesar: 2% untuk periode I (18 July – 30 September 2016); 3% untuk periode II (1 October – 31 December 2016); dan 5% untuk periode III (1 January - 31 Maret 2017). Tarif deklarasi luar negeri, adalah sebesar: 4% untuk periode I (18 July – 30 September 2016); 6% untuk periode II (1 October – 31 December 2016); dan 10% untuk periode III (1 January - 31 Maret 2017). Tarif UMKM (omzet <= Rp 4.8 milyar), adalah sebesar: 0.5% bagi WAJIB PAJAK dengan Harta sampai dengan Rp 10 miliar; dan 2% bagi WAJIB PAJAK dengan Harta lebih dari Rp 10 miliar, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UndangUndang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. *repatriasi: menanamkan harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak ke dalam instrumen investasi yang telah ditentukan.
53
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK Q: Apa dasar pengenaan tarif uang tebusan dan bagaimana cara penghitungannya? A: Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai harta bersih = Nilai harta - utang. Definisi Harta: akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harta yang diungkapkan menggunakan satuan mata uang asing pada nilai Harta harus dikonversi dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Definisi Utang: pokok Utang yang belum dilunasi yang berkaitan langsung dengan harta yang diungkapkan.
54
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK Untuk penghitungan Uang Tebusan, Utang yang dapat dikurangkan adalah: a. Wajib Pajak Badan paling banyak sebesar 75% dari nilai Harta tambahan; atau b. Wajib Pajak Orang Pribadi paling banyak sebesar 50% dari nilai Harta tambahan. Besarnya Uang Tebusan = Tarif tebusan x Nilai Harta Bersih Q: Bagaimana prosedur untuk mengikuti amnesti pajak? A: Mekanisme amnesti pajak disetujui sebagai berikut: 1. Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri. 2. Wajib Pajak menghitung nilai harta bersih dan membayar uang tebusan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas Negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri dengan menggunakan tariff sesuai dengan periode penyampaian Surat Pernyataan. 3. Wajib Pajak meyampaikan Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani dan dilengkapi dengan lampiran: a. Bukti pembayaran Uang Tebusan; b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak; 55
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; d. daftar Utang serta dokumen pendukung; e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; f. fotokopi SPT PPh Terakhir; g. surat pernyataan mencabut permohonan atas upaya hukum atau permohonan lain yang belum diterbitkan surat keputusan atau putusan; h. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi; i. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi; j. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
56
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK 4. Wajib Pajak akan memperoleh tanda terima dan akan dikeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak setelah 10 (sepuluh) hari kerja. 5. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima dan segera diterbitkan Surat Keterangan. 6. Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan paling banyak 3 kali dalam periode 18 July 2016 - 31 Maret 2017. Q: Apa saja instrumen investasi untuk harta yang direpatriasi? A: Wajib Pajak diwajibkan menempatkan harta repatriasinya dalam NKRI selama min. 3 tahun di instrumen berikut: a. Surat berharga Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Obligasi Badan Usaha Milik Negara; c. Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah; d. Investasi keuangan pada Bank Persepsi; e. Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK; f. Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; g. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau h. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 57
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK
58
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK
59
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK
60
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK
61
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK Q: Apakah asal-usul dana/aset itu tidak dipermasalahkan? A: Asal usul dana/ aset tersebut tidak akan dipermasalahkan dalam Amnesti Pajak. Data dan informasi yang bersumber dari Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Q: Siapa sajakah yang berhak mendapatkan amnesti pajak? Adakah yang tidak berhak mendapatkan amnesti pajak? A: Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Amnesti Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang: 1. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 2. dalam proses peradilan; atau 3. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
62
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) AMNESTI PAJAK Q: Saya ingin mengajukan amnesti pajak, tapi status saya Wajib Pajak Non-Efektif. Apa yang bisa saya lakukan? A: Jika pada saat pengajuan Amnesti Pajak, ternyata status Wajib Pajak adalah NE/DE, maka petugas dari Kantor Pelayanan Pajak harus mengaktifkan kembali status Wajib Pajak tersebut agar pengajuan Amnesti Pajak dapat diterima. Proses pengaktifan kembali harus dilakukan pada hari itu juga. Q: Saya ingin mengajukan amnesti pajak, tapi saya belum terdaftar menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Apa yang bisa saya lakukan? A: Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak domisili untuk memperoleh NPWP.
63
MENGENAI TATA CARA PENGAJUAN AMNESTI PAJAK Q: Bagaimana cara penyampaian pengajuan amnesti pajak? A: Penyampaian pengajuan Amnesti Pajak harus disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Q: Jika posisi saya jauh dari KPP tempat saya terdaftar, apakah penyampaian pengajuan amnesti pajak dapat melalui pos? A: Tidak bisa. Pengajuan Amnesti Pajak menggunakan Surat Pernyataan harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Q: Bolehkah pengajuan amnesti pajak diwakilkan? A: Boleh, selama Surat Pernyataan Pengampunan ditandatangani oleh Wajib Pajak bersangkutan. Penyampaian Surat Pernyataan yang diwakilkan oleh orang lain harus melampirkan surat kuasa atau surat penunjukan.
64
MENGENAI TATA CARA PENGAJUAN AMNESTI PAJAK Q: Jika Surat Pernyataan pengampunan pajak ditolak, apakah bisa mengajukan amnesti pajak melalui Surat Pernyataan lagi? A: Surat Pernyataan Pengampunan Pajak tidak dapat ditolak. Dalam hal Surat Pernyataan Wajib Pajak beserta dokumen lampirannya tidak lengkap, maka Kantor Pelayanan Pajak mengembalikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dan lampiran beserta checklist kelengkapan secara langsung kepada Wajib Pajak. Namun, begitu wajib pajak mendapatkan tanda terima kelengkapan, Wajib Pajak cukup tinggal menunggu Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan. Q: Berapa lama jangka waktu untuk diterbitkan SK Pengampunan Pajak? A: Surat Keterangan wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Pengampunan Pajak beserta lampirannya. Jika jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Surat Keterangan Pengampunan Pajak belum diterbitkan maka Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak dianggap diterima. Q: Bolehkah mengajukan amnesti pajak dalam periode yang sama? A: Boleh, Pengajuan Amnesti Pajak dapat dilakukan melalui penyampaian Surat Pernyataan hingga tiga kali dalam periode Amnesti Pajak sebelum atau sesudah keputusan Amnesti Pajak sebelumnya diterbitkan. 65
MENGENAI TATA CARA PENGAJUAN AMNESTI PAJAK Q: Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan sebelum mengajukan Surat Pernyataan untuk amnesti pajak? A: Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali: 1. Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016; atau 2. Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim dan tahun buku 2015 belum berakhir.
66
MENGENAI TUNGGAKAN PAJAK Q: Untuk mendapatkan amnesti pajak, apakah pembayaran tunggakan pajak dapat dilunasi sebagian saja atau tidak seluruhnya? A: Tidak bisa. Wajib Pajak harus melunasi seluruh tunggakan pajak yakni pokok utang pajak tanpa sanksi administrasi sebelum mengajukan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak. Q: Saya tidak tahu berapa tunggakan pajak saya, bagaimana saya dapat mengetahuinya? A: Wajib Pajak dapat mendatangi KPP Wajib Pajak terdaftar untuk menanyakan jumlah tunggakan pajaknya saat ini. Q: Tunggakan pajak apa saja yang dimaksud dalam amnesti pajak ini? A: Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 67
MENGENAI TUNGGAKAN PAJAK Q: Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) yang di dalamnya hanya terdapat sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti sanksi pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 14 dan pasal 19 harus dilunasi? A: Tidak, ketetapan pajak yang hanya terdapat sanksi administrasi bukan merupakan syarat tunggakan pajak yang harus dilunasi, hanya ketetapan pajak yang di dalamnya melekat pokok pajak adalah tunggakan pajak yang harus dilunasi sebelum mengajukan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak. Q: Bagi Wajib Pajak Badan, apakah tunggakan pajak yang dimohonkan amnesti pajak juga termasuk tunggakan pajak cabang dari Wajib Pajak tersebut? A: Benar. Tunggakan pajak untuk Wajib Pajak Badan juga termasuk tunggakan pajak seluruh cabangnya.
68
MENGENAI UANG TEBUSAN Q: Apakah uang tebusan harus dibayar tunai kepada KPP? A: Tidak bisa. Pembayaran uang tebusan harus dilakukan dengan lunas ke Kantor Pos/Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan. Q: Berapa kode SSP Pembayaran uang tebusan atas amnesti pajak? A: Pembayaran Uang Tebusan dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512. Uang Tebusan diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya. Q: Apakah uang tebusan harus dibayar melalui e-biling? A: Benar. Pembayaran Uang Tebusan menggunakan sarana e-billing dan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara. Q: Apakah saya bisa membayar uang tebusan dengan menggunakan pemindahbukuan kelebihan pembayaran pajak sebelumnya? A: Tidak Bisa. Pembayaran Uang Tebusan dengan menggunakan bukti pemindahbukuan dapat digunakan dalam hal terjadi kesalahan penulisan Kode Akun dan/atau Kode Jenis Setoran pada surat setoran Uang Tebusan. 69
MENGENAI UANG TEBUSAN Q: Jika ternyata saya kelebihan membayar uang tebusan, apakah saya bisa mengajukan restitusi? A: Tidak ada prosedur pengembalian uang tebusan yang lebih disetor ke Negara. Apabila terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan akibat penyesuaian nilai Harta dalam Surat Keterangan untuk Pengampunan Pajak, kelebihan pembayaran Uang Tebusan tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berikutnya atau dikompensasi. Q: Jika Wajib Pajak salah mencantumkan Kode Akun Pajak atau Kode Jenis Setoran pada SSP saat pembayaran uang tebusan, apa yang harus dilakukan? A: Jika terjadi demikian, maka dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP Wajib Pajak terdaftar.
70
MENGENAI KEWAJIBAN INVESTASI Q: Setelah melakukan repatriasi pada instrumen yang ditentukan, apa yang harus saya lakukan? A: Wajib Pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Wajib Pajak Terdaftar mengenai: 1. Penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; dan/atau realisasi 2. Pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan. Q: Kapan laporan tersebut saya sampaikan? A: Untuk Laporan penempatan dan investasi Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Tanggal 31 Maret pada tahun setelah tanggal penyampaian Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau 2. Tanggal 30 April pada tahun setelah tanggal penyampaian Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak badan, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sedangkan untuk laporan realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disampaikan paling lambat pada akhir bulan dilakukannya pengalihan. 71
MENGENAI KERAHASIAAN DATA Q: Apakah data yang saya cantumkan dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak itu aman? A: Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini aman, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Q: Jadi, data yang saya berikan tidak boleh diberikan lagi ke orang lain? A: Tidak. Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
72
Informasi lebih lanjut www.pajak.go.id/amnestipajak Kunjungi Booth Sucorinvest di IDX, kantor cabang Sucorinvest terdekat. Atau Hubungi Customer Care 021 – 8067 3033
73