No title

tp :// w

ht

.g o

ps

.b

w

w

.id

Katalog BPS:

Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik Pendahuluan :: Perubahan dan Tantangan :: Opini :: Penilaian ::

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

(Analisis Isi Pemberitaan Surat Kabar Terkait BPS)

BUKU 2

Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

i

Badan Pusat Statistik BUKU - 02


No. Publikasi

:

Katalog BPS

:

Ukuran Buku

: 25 cm x 18 cm

Jumlah Halaman : : Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Gambar Kulit

: Bagian Hubungan Masyarakat

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Naskah

ht

Penerbit: Badan Pusat Statistik Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta Telp. (021) 3810291


ii

BUKU - 02

KATA PENGANTAR Membangun citra positif Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelopor data statistik terpercaya merupakan perjalanan yang cukup kompleks. Dengan peran BPS yang semakin strategis, dapat dipahami bila data yang dihasilkan BPS menjadi sorotan banyak pihak. Persoalannya, pemahaman publik terkait BPS, baik mengenai data, kegiatan maupun BPS sebagai institusi, terkadang bias dalam pemaknaannya. Untuk itu, peran Humas BPS dipandang semakin dibutuhkan dalam mempertahankan dan meningkatkan citra positif BPS. Tuntutan penanganan kegiatan kehumasan yang profesional dirasakan sudah menjadi suatu keharusan. Upaya menuju Humas yang lebih profesional belum cukup bila hanya melalui peningkatan dalam kinerja, sikap maupun prilaku seluruh insan yang menangani kegiatan kehumasan. Peningkatan wawasan kehumasan melalui berbagai studi seperti studi banding dan studi opini publik merupakan salah satu upaya pencapaian kehumasan yang profesional.

s. go

.id

Hasil kajian diwujudkan dalam publikasi yang disusun menjadi dua buku. Metodologi penelitian, studi banding, spektrum pengetahuan terhadap kelembagaan BPS, serta kritik dan komentar konsumen data BPS dapat dibaca pada Buku 1. Hasil analisis isi (content analysis) berita surat kabar mengenai cara pandang konsumen terhadap data dan BPS sebagai institusi dapat dibaca pada Buku 2.

ht

tp :// w

w

w

.b p

Kritik dan saran dari pembaca akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi perbaikan dan penyempurnaan studi di bidang kehumasan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2009 Kepala Biro Humas dan Hukum

M. Sairi Hasbullah, MA

Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik BUKU - 02

iii

.id s. go .b p w w tp :// w ht Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

iv

BUKU - 02

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ......................................................................................... iii Daftar Isi ......................................................................................................v Daftar Tabel ...............................................................................................vi ANALISIS ISI (CONTENT ANALYSIS) PEMBERITAAN SURAT KABAR TERKAIT BPS ..............................1 1. Pendahuluan ........................................................................................3 2. Perubahan dan Tantangan Baru ...........................................................3 3. Kecenderungan untuk Mempercayai Data yang Bersumber dari Shaky Methodology dan Mutant Statistics ..........................................4

.id

4. Opini Konsumen Data Terkait BPS ....................................................5

s. go

5. Penilaian Berbagai Kalangan Konsumen Data Terhadap BPS ..........10 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................15

ht

tp :// w

w

w

.b p

LAMPIRAN ...............................................................................................19


v

DAFTAR TABEL Tabel 1. Frekuensi Pemuatan Opini terkait BPS dalam Berita menurut Kategori Penilaian Konsumen Data dan Kategori Sebaran Berita, 1 Januari 2008-30 November 2009 ............................................... 7

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Tabel 2. Frekuensi Pemuatan Opini terkait BPS dalam Berita menurut Kategori Konsumen Data dan Kategori Penilaian, 1 Januari 2008-30 November 2009 .............................................................. 11


vi

BUKU - 02

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

ANALISIS ISI (CONTENT ANALYSIS) PEMBERITAAN SURAT KABAR TERKAIT BPS


1


2

BUKU - 02

ANALISIS ISI (CONTENT ANALYSIS) PEMBERITAAN SURAT KABAR TERKAIT BPS 1. Pendahuluan Sebagai bagian dari kegiatan “Studi Pemahaman Opini Publik dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan BPS”, analisis isi pemberitaan surat kabar terkait BPS merupakan salah satu yang dipandang penting. Hal ini dilakukan utuk mengetahui bagaimana para pakar, pengamat dan para praktisi pengguna data BPS dalam memahami data BPS.

.b p

s. go

.id

Temuan-temuan yang disajikan di sini merupakan hasil analisis dari berita-berita terkait BPS yang dimuat di delapan belas surat kabar yaitu Koran Tempo, Kompas, Suara Pembaruan, Suara Karya, Jawa Post, Harian Neraca, Koran Kontan, Jakarta Post, Koran Jakarta, Republika, Seputar Indonesia, Investor Indonesia, Pelita, Jurnal Nasional, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, dan Business News.

w

2. Perubahan dan Tantangan Baru

ht

tp :// w

w

Dalam beberapa dekade yang lalu tugas utama lembaga statistik di seluruh dunia terbatas pada upaya melayani kebutuhan kelompok kecil konsumen data yaitu kalangan pemerintah, akademisi, dan sebagian kecil masyarakat. Globalisasi telah mengubah konsumen potensial dari data statistik. Konsumen semakin meluas dari berbagai kalangan masyarakat bahkan melewati batas-batas negara. Semakin banyak perusahaan, kalangan swasta dan berbagai kelompok masyarakat yang semakin tertarik untuk membandingkan kinerja dan kecenderungan pencapaian pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan beragam dimensi kehidupan manusia yang lainnya. Di seluruh dunia dewasa ini, masyarakat meningkat perhatiannya untuk membaca data statistik terkait kesejahteraan mereka. Perubahan-perubahan ini tidak lepas dari semakin kuatnya peran media massa dalam mendiseminasikan beragam jenis informasi. Dalam suatu penelitian yang Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik BUKU - 02

3

dilakukan oleh Associated Press (AP) dan United Press International (UPI) bahwa 78 persen masyarakat mendapatkan sumber informasi terkait data statistik dari televisi, 58 persen dari surat kabar, dan 37 persen masyarakat mendapatkan info data statistik dari internet. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber informasi semakin beragam dan semakin gencar yang tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Kecenderungan lain yang berkembang di masyarakat dunia dewasa ini bahwasanya masyarakat ingin serba cepat. Modus konsumen data tidak menginginkan membaca dan memahami data secara berlama-lama. Fakta yang dikemukakan oleh Kepala Statistik OECD, Enrico Giovannini misalnya bahwa 95 persen dari mereka yang membuka Google hanya membuka tampilan pertamanya saja dari suatu berita atau fakta yang dibaca.

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Kecenderungan-kecenderungan global ini membuat beragam jenis informasi dengan mudah didapat, tetapi di sisi yang lain membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam jenis data, yang ditampilkan lewat beragam jenis ICT (Information and Communication Technology) yang belum tentu mengandung pengetahuan dan kebenaran. Mengutip kata-kata yang dikemukakan oleh Einstein, “information is not knowledge, knowledge is a complex and dynamic process involving cognitive mechanism and the person’s interest plays a key role in activating the cognitive mechanism” ditambahkan oleh Giovannini: “information spread like a virus in a society”.

ht

3. Kecenderungan untuk Mempercayai Data yang Bersumber dari Shaky Methodology dan Mutant Statistics Seperti telah dijelaskan di atas bahwa di “era informasi” saat ini, ketersediaan informasi tidak lagi dapat dipandang sebagai meningkatnya kemungkinan masyarakat mendapatkan pengetahuan dari informasi yang tersebar tersebut. Disinformasi kini menyebar melalui berbagai saluran. Beragam jenis data tersedia yang belum tentu dijamin kebenarannya. Suatu kecenderungan baru bahwa data yang bersumber dari cara pengumpulan data yang diragukan kelayakannya (shaky methodology) banyak dikutip dan dipercayai oleh konsumen data, bahkan dalam berbagai debat publik acapkali perdebatan berlangsung Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

4

BUKU - 02

dengan pijakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data itu umumnya dihasilkan dari berbagai elemen masyarakat termasuk oleh lembaga-lembaga polling yang akuntabilitasnya sangat diragukan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Enrico Giovannini, masyarakat bahkan tidak jarang lebih mempercayai data dari shaky methodology ketimbang mempercayai data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang lebih terjamin kebenarannya yang dilakukan oleh lembaga statistik resmi.

s. go

.id

Kecenderungan yang tidak kalah menariknya adalah munculnya fenomena apa yang disebut sebagai “mutant statistics”. Pengertian “mutant statistics” yaitu data statistik yang secara metodologis benar, tetapi ketika sampai di masyarakat diartikan secara berbeda. Dengan kata lain, suatu fakta yang benar terkadang diterjemahkan secara salah. Gejala ini muncul disebabkan oleh beberapa hal. Pertama karena masyarakat mulai terbiasa membaca data yang dihasilkan oleh lembaga swasta yang kurang kredibel dan disajikan melalui beragam media yang dapat diartikan secara bebas oleh konsumen data. Kedua, kecenderungan untuk membaca angka dengan cara cepat tanpa menghiraukan tentang apa yang ada atau makna yang terkandung di balik suatu angka statistik

ht

tp :// w

w

w

.b p

Ketiga, data statistik yang dihasilkan oleh lembaga statistik resmi (official statistics) terkadang kalah komunikatif dalam mendiseminasikan data dibandingkan data yang dihasilkan oleh lembaga yang tidak resmi. Apa yang dikemukakan di atas, sebetulnya juga merupakan gejala yang umum di Indonesia. Para pengamat, praktisi dan konsumen data lainnya dengan mudah memaknai angka statistik yang dihasilkan oleh BPS tanpa mengetahui terlebih dahulu terkait metodologi yang digunakan untuk menghasilkan angka tersebut. Ulasan berikut akan menyajikan bagaimana konsumen data memandang data statistik yang dihasilkan oleh BPS yang terkadang bias dalam pemaknaannya. 4. Opini Konsumen Data Terkait BPS Kajian ini melakukan observasi pada delapan belas surat kabar dengan rentang waktu pemberitaan yang diteliti yaitu antara tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 November 2009. Dalam kurun waktu tersebut didapat sebanyak 139 opini konsumen data terkait BPS yang dimuat seperti yang ditunjukkan oleh lampiran Tabel 1.


5

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini konsumen data yang dimuat dalam berita cenderung memaknai data BPS secara bias. Dari 139 opini tersebut sekitar tiga per empat bagian menyatakan belum puas (78,4 persen). Dalam surat kabar, berita yang merupakan agenda utama pemuatannya akan diletakkan pada berita utama di halaman depan. Meskipun belum tentu merupakan berita prioritas, berita selain berita utama yang dianggap cukup penting akan diletakkan di halaman depan surat kabar. Hasil observasi menunjukkan bahwa lima belas opini yang mengungkapkan belum puas berada di berita pada halaman pertama surat kabar dengan satu opini diantaranya merupakan berita utama dan empat belas opini lainnya merupakan berita biasa. Opini lain yang mengungkapkan belum puas (94 opini) berada pada berita halaman dalam (berita biasa).

.b p

s. go

.id

Satu opini di dalam berita utama yang dimaksud berada dalam sebuah artikel berjudul ‘Kemiskinan Gagal Diatasi’, tanggal 23 September 2008 di harian Suara Pembaruan. Seorang yang berasal dari LSM yang cukup terkenal dalam artikel itu menyebutkan bahwa standar kemiskinan yang hanya Rp 182.636,00 per kapita per bulan saat itu sangat tidak realistis dan menyesatkan. Ia mengusulkan standar garis kemiskinan dipatok naik dua kali lipat. Namun, ia pun menyadari bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu karena akan membuat angka kemiskinan menjadi besar dan pemerintah dinilai gagal.

ht

tp :// w

w

w

Berita berisi opini yang mengungkapkan belum puas pada berita utama tersebut cukup ternetralisir dengan pemberitaan berimbang dalam rangkaian tulisan yang sama berupa opini dari konsumen data lain (Deputi di Bappenas) yang merasa puas. Pada artikel tersebut diberitakan bahwa sekarang ini data yang paling baik mengenai kemiskinan nasional hanya dimiliki oleh BPS. Opini lain yang mengungkapkan belum puas diantaranya masih seputar topik kemiskinan, yaitu mengenai tidak sejalannya data kemiskinan yang menurun di tengah maraknya berita mengenai pemutusan tenaga kerja, ketidakterbukaan BPS akan metodologi penghitungan penduduk miskin, tuduhan atas adanya kesengajaan BPS mengumpulkan data untuk menghitung angka kemiskinan saat pemerintah baru saja mengucurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), tuduhan bahwa data kemiskinan BPS mengandung muatan politis dan ketidakjelasan tentang kriteria orang miskin BPS atau pun indikator kemiskinan. Konsumen data lain beranggapan bahwa rumah tangga Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

6

BUKU - 02

sasaran (RTS) BPS yang digunakan untuk program BLT, jumlahnya lebih besar dari data kemiskinan BPS. Ia menganggap jumlah RTS tersebut lebih menunjukkan jumlah penduduk miskin. Opini lain mengemukakan adanya ketidakkonsistenan diantara beragam data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya data orang miskin versi BPS berbeda dengan versi Departemen Sosial. Tabel 1. Frekuensi Pemuatan Opini terkait BPS dalam Berita menurut Kategori Penilaian Konsumen Data dan Kategori Sebaran Berita, 1 Januari 2008—30 November 2009 Kategori Sebaran Berita No.

Kategori Penilaian

Halaman 1, Berita Utama

Halaman 1, Berita Biasa

Halaman Dalam (Berita Biasa)

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

Puas

1

1

11

2.

Netral

-

-

17

17

3.

Belum Puas Jumlah

1 2

14 15

94 122

109 139

13

s. go

.id

1.

Catatan: 1 Satu opini diperoleh dari majalah Gemari Edisi 92/Tahun IX/September 2008

ht

tp :// w

w

w

.b p

Opini mengenai data produksi padi dan palawija, seperti keraguan akan reliabilitas data produksi jagung, keraguan akan data ramalan produksi padi karena dianggap penghitungannya tidak memperhitungkan luas panen yang terserang hama atau padi yang puso. Angka buta aksara yang dikeluarkan BPS juga merupakan topik yang turut dikomentari. Masih banyak konsumen data yang beranggapan agar angka buta aksara yang dikeluarkan BPS di level daerah diperbaiki karena dipandang angka tersebut jauh berbeda dengan angka yang dimiliki pemerintah daerah. Mengenai pelayanan data, diantara konsumen data mengemukakan bahwa data mentah survei BPS harganya relatif mahal dan belum bisa diakses secara online. Pada sisi lain, disebutkan bahwa data BPS tidak kredibel. Alasan konsistensi data dari dimensi integrated berpotensi tidak terpenuhi dalam sistem data nasional kita. Artinya, secara necessary condition, proses manajemen data BPS sudah patut dipertanyakan. Tingkat sufficient condition pengelolaan data BPS seperti offline operational database, offline data warehouse, real time data warehouse, atau integrated data warehouse tampaknya belum terpenuhi. Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik BUKU - 02

7

Data inflasi juga merupakan topik yang tak lepas dari komentar konsumen data. Sebagai contoh data inflasi Maret 2008, pertumbuhannya sangat kecil padahal secara kasat mata rakyat melihat kebutuhan pokok meningkat terus. Untuk data-data inflasi pada bulan-bulan lainnya, perihal yang dikomentari umumnya bernada serupa. Topik lain yang dikomentari berkisar mengenai data tenaga kerja. Di antara konsumen data beranggapan definisi bekerja BPS dipandang belum mencerminkan keadaan di lapangan.

s. go

.id

Dari berbagai opini konsumen data yang mengungkapkan belum puas, dimuat dalam surat kabar seperti yang telah dikemukakan di atas, umumnya disebabkan oleh masih biasnya pemaknaan antara metodologi pengumpulan data yang digunakan oleh BPS dengan persepsi yang diyakini masing-masing konsumen data. Dari opini yang mereka lontarkan tampak diantaranya belum mengerti fungsi BPS sebagai penyelenggara statistik dasar. Misalnya, adanya kecenderungan pemahaman yang meyakini bahwa data buta aksara di daerah yang dipandang lebih valid maupun lebih reliabel adalah data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mereka tampaknya belum memahami bahwa untuk menghitung data buta huruf menggunakan data terkait jumlah penduduk yang merupakan bagian dari statistik dasar.

tp :// w

w

w

.b p

Seringkali kita mendengar istilah di media massa yang menyebut ‘bad news is good news’. Paradigma ini mungkin yang menyebabkan bahwa tidak sampai seperempat opini (20,1 persen) yang dimuat di surat kabar yang bermakna netral dan yang bermakna puas. Sehingga bila BPS baik kinerjanya, hal tersebut dianggap merupakan sesuatu yang sudah semestinya, namun jika buruk kinerjanya hal tersebut akan menjadi suatu berita yang mempunyai nilai jual.

ht

Opini yang bermakna netral atau yang bermakna puas pada garis besarnya berisi perihal mengenai metode pengukuran penduduk miskin yang masih sering menimbulkan perdebatan dan memerlukan penyempurnaan dalam elemen-elemen tahapan penghitungannya. Namun, sebagian kalangan merasa data kemiskinan BPS tahun 2009 turun dibandingkan data tahun 2008 tidaklah berlebihan karena bagi Indonesia pada kurun waktu tersebut, krisis ekonomi dan keuangan global hanya berpengaruh pada tiga hal, yakni ekspor, pasar modal, dan pasar valas. Situasi saat itu pun cukup mendukung, seperti inflasi terkendali, harga pangan terkendali, PDB tumbuh 4,4 persen, dan lain sebagainya. Bahkan, sebuah opini menyebutkan bahwa Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

8

BUKU - 02

garis kemiskinan BPS merupakan garis kemiskinan Indonesia yang paling ideal. Opini lainnya menyebutkan BPS melakukan pendataan penduduk dengan validitas yang bagus sehingga disarankan daftar pemilih dalam kegiatan pemilihan umum diserahkan kepada BPS. Demikian pula tingkat kepercayaan konsumen data terhadap angka Indeks Tendensi Konsumen (ITK). Mengenai data produksi beras, salah seorang konsumen data mengemukakan pemerintah akan berpatokan pada data BPS mengingat BPS merupakan lembaga resmi, meski banyak hal yang masih memerlukan klarifikasi. Konsumen data lain mengemukakan bahwa dengan alat GPS, luas tanaman padi bisa dihitung dengan lebih akurat. Pemberian souvenir di Istana Negara pada Hari Proklamasi Kemerdekaan yang ke-63 (tahun 2008) berupa buku mengenai Data Strategis BPS mengundang tanggapan dari salah seorang mantan menteri. Menurutnya, data pada buku tersebut memberikan dukungan yang utuh terhadap pidato Presiden. Penyajiannya pun dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti pembaca.

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Mengenai data pengangguran, seorang pengamat merasa cukup puas dengan metode penghitungan yang digunakan oleh BPS. Bahkan menurutnya, tidak masalah jika BPS ingin menambah definisi pengangguran yang sesuai dengan konteks Indonesia, asalkan definisi yang lama tetap ada. Opini lain mengemukakan survei BPS belum ada pembanding. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada lembaga penelitian yang memiliki infrastruktur seperti BPS. Ada pula yang mengomentari, daripada berdebat mengenai benar atau salahnya data BPS, lebih baik kita beramai-ramai memasyarakatkan manfaat dari penggunaan data statistik. Terkait penggunaan data BPS, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau Kepala BPS agar melakukan pendataan dengan baik, benar, dan akuntabel. Di sisi lain, beliau menghimbau para pengkritik pemerintah agar menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS, karena fakta dari lembaga BPS dapat dipertanggungjawabkan. Opini yang mengindikasikan puas dikemukakan oleh seorang Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di suatu universitas terkemuka. Ia menyebutkan data BPS dapat dipercaya. “PBB, Bank Dunia, konsultan, dan lain-lain dari luar negeri selama ini percaya dan memakai data BPS. Saya sering menjadi partner mereka dalam melakukan penelitian. Data BPS bisa dipakai,” ungkapnya.


9

5.

Penilaian Berbagai Kalangan Konsumen Data Terhadap BPS

Tabel 2 menunjukkan frekuensi pemuatan opini terkait BPS menurut kategori konsumen data dan kategori penilaian. Opini konsumen data BPS yang dimuat pada surat kabar didominasi oleh para pengamat/akademisi (56,97 persen). Dalam penulisan berita di surat kabar, tanggapan para pengamat/akademisi dipandang berkontribusi sebagai suara independen yang akan memberikan nilai tambah dalam suatu berita. Di sisi lain, kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang dianggap memiliki intelektual tinggi sehingga sudut pandangnya cenderung ilmiah dan memiliki dasar, kerap kali mudah untuk diterima berbagai kalangan.

s. go

.id

Dalam rentang waktu penelitian, sebanyak 50 kali opini mereka dimuat dalam surat kabar. Sebanyak 39 kali muatan berisi opini yang mengindikasikan belum puas (78,0 persen). Opini tersebut menghimbau agar BPS menegakkan independensi, mengemukakan tentang sulitnya akses data, tanggapan terhadap angka kemiskinan, data pengangguran, inflasi dan angka produksi beras. Namun sangat disayangkan bahwa dari sejumlah opini kalangan intelektual yang dimuat dalam pemberitaan ini, lebih dari setengahnya masih mengandung unsur ketidakpahaman mereka terhadap muatan terkait BPS.

ht

tp :// w

w

w

.b p

Ketidakpahaman tersebut terindikasi dari anggapan bahwa insan BPS belum sepenuhnya menyadari bahwa BPS harus independen. Diantara mereka beranggapan bahwa BPS tidak transparan terhadap metodologi penghitungan penduduk miskin, bahkan mereka beranggapan bahwa angka kemiskinan ada kaitannya dengan situasi politik. Sebagian dari mereka menganggap batas garis kemiskinan belum realistis dan belum mengacu pada standar internasional. Di sisi lain, mereka menghimbau agar pemerintah mengganti definisi orang bekerja yang selama ini dipergunakan BPS. Pada bidang statistik pertanian, penghitungan data produksi padi dianggap belum memperhitungkan luas lahan yang terkena bencana banjir, kekeringan, gempa, dan lainnya. Pada bidang lain, adanya kontradiktif antara data inflasi dengan pandangan awam mengenai fakta kenaikan harga kebutuhan pokok dianggap sebagai contoh rekayasa statistik. Pendapat lain menganggap metodologi BPS akan lebih kuat bila sumber daya manusia institusi ini 75 persennya adalah sarjana statistik dan tudingan yang mengira hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tidak lepas dari manipulasi. Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

10

BUKU - 02

Opini konsumen data BPS yang dikategorikan dalam kelompok masyarakat umum, dimuat dalam surat kabar dengan frekuensi sebanyak 35 kali. (Tabel 2). Masyarakat umum tersebut meliputi masyarakat yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jurnalis, mahasiswa, pengurus organisasi profesi/sejenisnya, dan masyarakat umum lainnya (selain politikus, pengamat/akademisi, swasta, masyarakat umum, dan pemerintah). Tak banyak opini masyarakat umum yang mengindikasikan puas atau yang mengindikasikan netral (hanya dua kali). Kelompok ini tampaknya cukup responsif mengungkapkan rasa belum puasnya terhadap rilis data strategis BPS yang berkaitan dengan data kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Diantara mereka terdapat pula opini yang mengomentari data ekspor dan temuan mengenai rekening di BPS. Tabel 2. Frekuensi Pemuatan Opini terkait BPS dalam Berita menurut Kategori Konsumen Data dan Kategori Penilaian, 1 Januari 2008—30 November 2009

(2)

Netral

Belum Puas

(3)

(4)

(5)

(6)

3

22

26

7

39

50

1

3

4

1

1

33

35

7

5

12

24

13

17

109

139

Politisi

1

2.

Pengamat/akademisi

41

3.

Swasta

-

4.

Masyarakat Umum

5.

Pemerintah 1

tp :// w ht

Jumlah

w

1.

s. go

(1)

Total

Puas

.b p

Kategori Konsumen Data

w

No.

.id

Kategori Penilaian

Catatan: Satu opini diperoleh dari majalah Gemari Edisi 92/Tahun IX/September 2008

Opini dari kelompok masyarakat umum cenderung belum puas pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Mereka menduga penurunan angka kemiskinan dianggap suatu hal yang kontradiktif dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat sehingga muncul kecurigaan bahwa data BPS mudah diarahkan sesuai kepentingan pemerintah dan menjadi tidak objektif. Dalam sebuah kolom Tajuk Rencana pada sebuah surat kabar diberitakan bahwa jumlah penduduk miskin penerima BLT Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik BUKU - 02

11

awal tahun 2009 sekitar 77 juta, angka ini berbeda dengan angka kemiskinan yang diumumkan BPS tahun 2008 yang besarnya hanya sekitar 35 juta. Pada kesempatan lain diberitakan pula bahwa angka kemiskinan terasa sangat jauh dari kenyataan, hal senada juga diberitakan bahwa standar miskin BPS tidak logis, diantaranya karena data kemiskinan tidak mencerminkan keadaan yang faktual (empat kali diulas dalam Tajuk Rencana). Berita lain menyebutkan bahwa tidak sesuainya realita data ekspor yang dirilis BPS. Opini lain mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2008 dibanding kuartal yang sama pada tahun 2007 sebesar 6,1 persen padahal tengah terjadi PHK dan penurunan daya beli masyarakat.

s. go

.id

Opini konsumen data kategori pemerintah dimuat dalam berita sebanyak 24 kali. Sekitar 50,0 persen opini dari kalangan pemerintah netral atau puas. Apresiasi terbesar terhadap BPS dilontarkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai bahwa metodologi yang digunakan BPS dalam mengumpulkan data dapat dipertanggungjawabkan. Bagi para pengambil kebijakan, dihimbau untuk konsisten menggunakan data BPS karena data ini merupakan data yang sah dan telah digunakan di negeri ini sejak dahulu kala.

ht

tp :// w

w

w

.b p

Komentar belum puas dari kalangan ini mengindikasikan masih adanya ketidakpahaman pemberi opini terhadap metodologi yang melatarbelakangi data yang dikomentari. Di sisi lain, masih ada pihak di instansi pemerintah mitra kerja BPS yang belum memahami fungsi BPS sebagai penyedia statistik dasar maupun arti dari statistik dasar tersebut. Salah satu topik yang mendapat perhatian ialah data buta aksara BPS yang dianggap tidak sinkron dengan angka yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas yang merupakan data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan di daerah. Topik kemiskinan sering kali mendapat perhatian dari beberapa orang. Kritik yang dilontarkan umumnya berdasarkan analisis akal sehat yang belum tentu benar. Salah satu contoh kritikan tersebut berupa anggapan yang menyebutkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS mengalami proses manipulasi, sehingga di tengah gencarnya pemberitaan PHK, BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan penurunan angka kemiskinan di tanah air. Sekitar 18,7 persen opini mengenai BPS dikemukakan oleh kalangan politisi. Umumnya opini mereka cenderung berkonotasi belum puas (84,6 persen). Topik yang Studi Pemahaman Opini Publik Dalam Upaya Peningkatan Strategi Kehumasan Badan Pusat Statistik

12

BUKU - 02

mereka komentari seringkali terkait data kemiskinan. Mereka cenderung beranggapan BPS gagal dalam memotret jumlah penduduk miskin. Beberapa diantara mereka juga melontarkan kritik terhadap data pengangguran dan inflasi yang dipandang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Mereka juga mengungkapkan keraguan terhadap data kemiskinan, pengangguran, dan data Produk Domestik Bruto (PDB), lantaran BPS selama ini hanya menyajikan data tetapi dipandang belum intensif dalam menyampaikan metodologinya. Kecurigaan akan data BPS yang dipolitisasi tak lepas dari pikiran kalangan ini.

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Kalangan swasta merupakan kalangan yang opininya paling jarang dimuat di surat kabar. Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu penelitian hanya empat kali (2,9 persen) opini kalangan ini dimuat dalam surat kabar. Hal ini mungkin terkait dengan kecenderungan pihak swasta yang lebih membutuhkan data mikro mengenai suatu hal dibandingkan data makro seperti yang tersedia di BPS.


13


14

BUKU - 02

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

DAFTAR PUSTAKA


15


16

BUKU - 02

DAFTAR PUSTAKA Anto, J., Pemiliana Pardede, at all, “Perang Protap di Sinar Indonesia Baru dan Waspada”, Analisis Isi Kecenderungan Pemberitaan Isu Pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan pada surat kabar Sinar Indonesia Baru dan Waspada Pada Periode 28 Januari—10 Februari 2009, Kerja Sama Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), dan yayasan TIFA, Maret 2009. Badan Pusat Statistik, Pedoman Kehumasan Badan Pusat Statistik, Jakarta: BPS, 2009. Badan Pusat Statistik, “Laporan Kinerja Biro Humas dan Hukum 2008”, Jakarta, 2009. Giovannini, Enrico, 2008. “Statistics and Politics in a Knowledge Society”. OECD.

s. go

.id

Hadi, Musthofa, “Publik dan Opini Publik dalam PR”, http://markbiz.wordpress.com, dikutip pada 5 Juni 2009.

.b p

Hasbullah, M.Sairi, Manajemen Pengembangan Biro Humas dan Hukum BPS, Jakarta: BPS, 2008.

w

w

Kasali, Rhenald, Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 2005.

tp :// w

Phillipson, Ian, Buku Pintar Public Relation, Yogyakarta: Image Press, 2008.

ht

Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025, Jakarta: Asia Mandiri, 2007.


17


18

BUKU - 02

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

LAMPIRAN


19


20

BUKU - 02

Lampiran Ringkasan Beberapa Opini Publik Terkait Data BPS yang Dimuat dalam Berita/Artikel Surat Kabar Tgl.

Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rakyat Merdeka

Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Ekonomi

“Data BPS (Biro Pusat Statistik) yang mengatakan angka kemiskinan turun, itu hanya angka-angka palsu” ujar Noorsy

Jumlah Penduduk Miskin Masih Tinggi

7

22 November 2009

Rakyat Merdeka

Adrianof A Chaniago, Pengamat politik Universitas Indonesia

Kalau mau dinilai berhasil, BPS perlu meningkatkan kinerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Menurutnya, BPS selama ini hanya berwenang mengolah data, seperti program sensus yang rutin berjalan seperti biasa dalam setiap tahun. “Untuk meningkatkan kinerjanya, BPS memerlukan dana yang besar. Sebab, untuk pengerjaan sensus saja, BPS perlu merekrut tenaga profesional,” ungkap Adrianof.

BPS Dicap Asal Cuap Ranking Terpuruk 45

2

22 November 2009

Rakyat Merdeka

Eva K Sundari, BPS terlihat kurang profesional terkait “Tidak Anggota Komisi angka kemiskinan yang debatable Independen XI DPR sering ditonjolkan. Padahal, faktanya Deh…” juga bisa diperdebatkan. “Jadi kinerja BPS tidak maksimal,” kata anggota komisi XI DPR, Eva K Sundari. Sebaiknya pimpinan BPS direkrut melalui fit and proper test, bukan privileged Presiden. “Ini jika menginginkan kinerja BPS lebih meningkat dan profesional,” katanya.

2

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

28 November 2009


21

Ringkasan Beberapa Opini Publik Terkait Data BPS yang Dimuat dalam Berita/Artikel Surat Kabar Tgl.

Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

22 November 2009

Rakyat Merdeka

Yusuf Wibisono, Hasil BPS selalu menimbulkan “Hasilnya Pengamat perdebatan. Sebab, dinilai tidak Belum Ekonomi UI sesuai dengan kondisi riil di Memuaskan” lapangan. Menurut Yusuf, BPS dalam mengumpulkan data masih dipertanyakan, sebab tidak menyeluruh. Mereka hanya mengambil sampel blok tertentu saja. “Sejauh ini saya lihat hasilnya belum memuaskan. Sebab data yang dikeluarkan seringkali asal cuap, sehingga wajar bila rankingnya terpuruk,” paparnya.

22 November 2009

Rakyat Merdeka

Amir Hamzah, Pengamat Kebijakan Publik (Direktur Metropolitan Cabin for Watch and Empowerment (McWe))

22 November 2009

Rakyat Merdeka

Siti Zuhro, Hasil BPS mengenai kemiskinan sangat Pengamat Politik diragukan. “Seharusnya sampaikan dari LIPI fakta apa adanya deh, bukan demi kepentingan sesaat,” papar pengamat politik dari LIPI ini. Menurutnya, BPS sekarang sudah mempunyai banyak ahli statistik, sehingga tidak ada yang diragukan dengan kemampuan mereka. Hanya saja jangan sampai ini menjadi kepentingan pemerintah, sehingga datanya dibelok-belokkan.

2

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Hasil sensus yang dilakukan BPS “Hasilnya belum maksimal. Sebab, mengalami Amburadul kendala dengan keterbatasan populasi. Tuh” Hal ini karena dipengaruhi data kependudukan yang masih amburadul. Menurutnya, kordinasi BPS dengan lembaga lain masih lemah, sehingga hasilnya tidak begitu aktual dan tidak jauh dari hasil statistik tahun lalu. Kegagalan BPS yang lain adalah lemahnya SDM, dan kewenangan yang terbatas serta masih minimnya dukungan dana pemerintah.

2

“Sampaikan Fakta Apa Adanya Deh…”


22

BUKU - 02

2


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Seputar Indonesia

Laurens Bahang Dama, Anggota Komisi XI DPR

Lauren mengatakan keraguan atas data DPR pertanyaBPS (data kemiskinan, pengangguran kan Independan PDB) lantaran BPS selama ini densi BPS hanya menyajikan data tetapi tidak menyampaikan metodologinya. “Tahun lalu ada perbedaan data kemiskinan lalu LIPI juga menentang data tersebut,” ujarnya.

14

17 November 2009

Seputar Indonesia

Dolfie mempertanyakan ukuran DPR pertanyaDolfie OFP, Anggota Komisi BPS dalam melakukan penelitian kan IndepenXI DPR kemiskinan dan pengangguran. densi BPS “Bagaimana independensinya terhadap angka statistik kemiskinan dan pengangguran,” kata dia.

14

6 Agustus 2009

Media Indonesia

Dr. Ir. Arif Budimata, Direktur Megawati Institut

31 Juli 2009

Suara Karya

Sri Adiningsih, ekonom

.id

17 November 2009

RAPBN 2010 dan Jerat Involusi Kemiskinan

10

BPS harus menegakkan independensi agar bisa memberikan data valid sehingga pengguna tidak membuat keputusan yang salah. Seperti, data kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi persoalan besar. Adiningsih menekankan, BPS tidak boleh bisa diintervensi penguasa. Sebab, itu membuat data BPS menjadi rancu dan tidak valid, kredibilitas BPS bisa tidak dipercaya masyarakat.

BPS Harus Bebas Kepentingan dan Intervensi

1

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

Bagi Indonesia, kemiskinan bagaikan penyakit sosial yang belum ada obatnya, karena data kemiskinan itu sendiri masih terus menuai perdebatan yang tidak pernah selesai hingga saat ini. Pemerintah menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia (data BPS), sementara Bank Dunia menyebutkan 49 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin.


23


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

30 Juli 2009

Investor Daily Franciscus Welirang, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia

“Ada data yang sangat berbeda. Kadin BPS menyatakan produksi jagung Ragukan Data mencapai 16 juta ton per tahun, Produksi BPS sedangkan industri pakan ternak hanya menyerap 5-6 juta ton dengan utilisasi produksi 60 persen. Lalu, sisanya ke mana mengingat ekspor kecil sekali?” kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Welirang saat simposium jagung dan kedelai, di Jakarta Rabu (28/7).

23 Juli 2009

Investor Daily Bambang Widianto, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional Bappenas

Perubahan garis kemiskinan tiap tahun dikhawatirkan justru membuat data kemiskinan tidak akurat. “Paling tidak, perubahan garis kemiskinan nasional dilakukan setiap tiga tahun. Sebab, dalam kurun waktu tiga tahun tingkat daya beli masyarakat baru menunjukkan adanya perubahan,” kata Bambang.

14 Juli 2009

Suara Karya

Latif Adam, pengamat LIPI

Orang luar bisa jadi menertawakan Stabilitas kita, karena di tengah gencarnya Harga Faktor pemberitaan mengenai pemutusan Dominan hubungan kerja (PHK), BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan penurunan angka kemiskinan di Tanah Air.

6

13 Juli 2009

Suara Karya

Latif Adam, pengamat LIPI

Di tengah gencarnya pemberitaan Orang Miskin mengenai pemutusan hubungan kerja Acuan BPS (PHK), BPS justru mengumumkan Harus Direvisi hasil survei yang memperlihatkan penurunan angka kemiskinan di Tanah Air. Latif menegaskan, mestinya tidak boleh ada manipulasi data dalam melakukan survei karena datanya digunakan untuk perencanaan.

16

16

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Garis Kemiskinan Perlu Diubah Tiap 3 Tahun

21


24

BUKU - 02


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

13 Juli 2009

Suara Pemba- Latif Adam, ruan pengamat LIPI

Data kemiskinan yang dilansir BPS Data sangat aneh, dan justru menjadi bahan Kemiskinan tertawaan orang, karena di tengah BPS Aneh gencarnya pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), BPS justru mengumumkan hasil survei yang memperlihatkan penurunan angka kemiskinan di Tanah Air.

18

Aviliani, Tim Indonesia Bangkit

BPS tidak terbuka terhadap metodologi Definisi Orang penghitungan penduduk miskin kepada Miskin Harus masyarakat Direvisi

6

9 Juli 2009 Media Indonesia

Aviliani, Tim Indonesia Bangkit

Aviliani mengatakan definisi orang Definisi Orang miskin yang selama ini dijadikan Miskin Perlu acuan Badan Pusat Statistik (BPS) Diubah dalam melakukan survei harus direvisi. “Definisi itu tidak sesuai lagi dengan kondisi orang miskin yang sebenarnya,” katanya, Selasa (7/7).

13


Aviliani, Tim Indonesia Bangkit, pengamat

Aviliani mengatakan hasil survei Definisi Orang diambil BPS setelah pemerintah Miskin Perlu memberikan bantuan langsung tunai Diubah (BLT) dan dana beras bagi warga miskin kepada masyarakat. Selain itu, terjadinya kesimpangsiuran data penduduk miskin karena BPS tidak pernah transparan menjelaskan metodologi yang digunakan. Bagi BPS garis kemiskinan adalah jumlah pengeluaran Rp 200.262 per orang setiap bulannya. Artinya, orang dinilai miskin apabila memiliki pendapatan setiap orangnya rata-rata Rp 200.262 per orang.

13

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

9 Juli 2009 Suara Karya


25


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8 Juli 2009 Republika

Agustianto, ekonom Universitas Indonesia

Menurut Agustianto, pemerintah Kriteria sebaiknya jangan terlalu puas dengan Miskin Harus hasil survei kemiskinan BPS. “Saya Direvisi belum yakin dengan penurunan jumlah warga miskin yang dikeluarkan BPS. Saya melihat pengumuman hasil survei itu ada kaitannya dengan situasi politik saat ini,” kata Agustianto, Selasa (7/7). Kita sepakat, bahwa petani pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan dengan kemiskinan. Dengan kondisi tersebut, tampak bahwa kemiskinan masih membelenggu kaum tani, sehingga sulit dipahami jika dinyatakan jumlah orang miskin turun. Adanya kontradiksi tersebut, mengakibatkan sulitnya memahami data dan hasil survei BPS. Pada akhirnya muncul kecurigaan data BPS mudah diarahkan sesuai kepentingan pemerintah, dan menjadi tidak objektif.

6 Juli 2009 Bisnis Indonesia

Pengakuan BPS dengan sendirinya mengonfirmasi kegagalan lembaga pemerintah itu dalam merekam data kemiskinan. BPS seharusnya berkepentingan mewartakan data-data menyangkut kemiskinan secara lebih percis, supaya bisa dijadikan basis pengambilan keputusan. Bukan malah pura-pura bodoh dan tidak peduli data itu akan dijadikan produk politik.

Menggugat Objektivitas Survei Kemiskinan

14

ht

tp :// w

Sayogo Hendrosubroto, Ketua Komisi D DPRD DKI (F-PDIP)

w

w

.b p

s. go

.id

6 Juli 2009 Suara Pemba- Redaktur Tajuk ruan Rencana SP

18

Kemiskinan di DKI Berpotensi Naik, Legislator Nilai BPS Gagal Rekam Data riil.


26

BUKU - 02

M1


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Saya berharap pemerintah tidak Komentar bermain-main dengan angka kemiskinan (2009) demi kepentingan jangka pendek, yakni pemilu. Jangan sampai semua laporan disulap bagus demi meraih dukungan.

13

4 Juli 2009 Suara Pemba- Dr. Hendri ruan Saparini, Econom dari Econit

Menurut Hendri, data lain tidak mendukung terjadinya pengurangan orang miskin (perbandingan Juli 2009 dan Juli 2008). Contohnya, inflasi bahan makanan tahun 2008, mencapai 16,4 persen. Angkanya 12,5 persen jauh di atas inflasi umum, yang hanya 11 persen. “Belum lagi data percepatan deindustrialisasi manufaktur dan pertumbuhan negatif 3,7 persen pada tahun 2008, dimana usaha kecil dan menengah ada di dalamnya. Data BPS juga menunjukkan jumlah pekerja informal naik dari 68 persen tahun 2005 menjadi 73 persen tahun 2008. “Melihat data yang juga dikeluarkan oleh BPS tersebut, dari mana penurunan angka kemiskinan tersebut?” katanya.

Angka Kemiskinan Turun, Sulit Memahami Data BPS

Hasil penelitian BPS yang menyatakan jumlah penduduk miskin sampai Maret 2009 turun jika dibandingkan Maret 2008, tidaklah berlebihan. Sebab, krisis ekonomi dan keuangan global ini, bagi Indonesia hanya tiga hal yang berpengaruh, yakni ekspor, pasar modal, dan pasar valas.

Angka Kemiskinan Turun, Sulit Memahami Data BPS

16

ht

4 Juli 2009 Suara Pemba- Mudrajad ruan Kuncoro, akademisi, pengamat ekonomi

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

4 Juli 2009 Koran Jakarta Anonim, 0818551xxx


16

27


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BPS gagal memotret tingkat kemiskinan yang sesungguhnya. Kalau sehabis terima BLT lalu didata, jelas yang bersangkutan meningkat dari garis kemiskinan. Tapi, ini hanya temporer sifatnya, jika didata pada bulan berikutnya atau ketika uang BLT sudah habis yang bersangkutan akan kembali miskin.

BPS Dinilai Gagal Potret Kemiskinan di Indonesia

7

3 Juli 2009 Koran Jakarta Paskah Suzetta, Paskah mengakui bahwa terjadinya Definisi Orang Kepala Bappenas penurunan angka kemiskinan seperti Miskin Perlu yang ditemukan BPS adalah akibat Diubah situasi yang terjadi pada saat itu turut mendukung. Pada saat itu, inflasi relatif sudah terkendali yaitu sekitar 7,9 persen. Harga pangan juga terkendali. Selain itu, rata-rata upah riil buruh tani mencapai 13,2 persen dan buruh bangunan sebesar 10,61 persen. Adapun PDB tumbuh di angka 4,4 persen dengan konsumsi rumah tangga sebesar 5,8 persen. “Saat itu ada juga program raskin, BLT dua bulan,” ujarnya.

13

3 Juli 2009 Koran Jakarta Fred, Ekonom Fred mengkritik hasil survei BPS Universitas Nusa (angka kemiskinan Maret 2009 turun Cendana Kupang dibandingkan Maret 2008). Menurutnya, berbagai langkah pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum berhasil. Di banyak daerah masih banyak ditemui penduduk miskin yang tidak mampu membeli makanan bergizi.

Survei Kemiskinan BPS Tidak Dapat Jadi Acuan

13

3 Juli 2009 Koran Jakarta Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Panitia Anggaran


13

Drajad Hadi Wibowo, pengamat ekonomi, anggota komisi XI DPR RI.

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

3 Juli 2009 Suara Karya

Harus ada komponen penghitungan kemiskinan yang bersifat konstan dan variabel. Sehingga penghitungan kemiskinan lebih lengkap.


28

BUKU - 02


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kemiskinan menurun secara artifisial saja. Penurunan kemiskinan disebabkan dimasukkannya transfer payment yang bersifat ad hoc, seperti BLT.


13

3 Juli 2009 Koran Jakarta Pande Radja Silalahi, Pengamat Ekonomi

BPS tidak salah dalam melakukan penghitungan penduduk miskin. Namun tidak benar kalau perhitungan ini dijadikan sebagai acuan tahunan. Lebih baik dijadikan acuan sementara.


13


Sayogo Hendrosubroto, Ketua Komisi D DPRD DKI (F-PDIP)

Menurunnya ekspor penduduk asli DKI sudah dengan sendirinya menegaskan penurunan kemiskinan. “Warga tidak bodoh, BPS harus tahu ini.”

Ekonomi lambat, kemiskinan turun-Kinerja Ekspor terus merosot

M1


Mia Chitra Dinisari, Reporter Bisnis Indonesia

Fakta aneh tapi nyata yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI beberapa hari menjelang pemilu Presiden ini tentu butuh penjelasan lebih lanjut. Sebab sudah tentu tingkat kemiskinan tidak akan turun hanya dengan pembagian beras miskin dan bantuan langsung tunai.

Ekonomi lambat, kemiskinan turun-Kinerja Ekspor terus merosot

M1


Drajad Hadi Wibowo, anggota komisi XI DPR RI

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

3 Juli 2009 Koran Jakarta Drajad Hadi Wibowo, anggota komisi XI DPR RI

2

Kemiskinan menurun secara artifisial Daya Beli saja. Penurunan kemiskinan disebab- Naik Hanya kan dimasukkannya transfer payment Temporer yang bersifat ad hoc, seperti BLT.

13

ht

Kemiskinan menurun secara artifisial Angka saja. Penurunan kemiskinan disebab- Kemiskinan kan dimasukkannya transfer payment Menurun yang bersifat ad hoc, seperti BLT.

2 Juli 2009 Koran Jakarta Drajad Hadi Wibowo, anggota komisi XI DPR RI


29


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Data BPS mengenai angka kemiskinan bulan Maret 2009 disebut sebagai angka kemiskinan artifisial. Alasannya, dimasukkannya subsidi langsung yang bersifat sementara seperti BLT, adanya bantuan BOS: Orang kalau sehabis terima BLT lalu didata ya jelas yang bersangkutan naik dari garis kemiskinan tapi hanya temporer sifatnya.

BPS Masih Gagal Potret Data Kemiskinan Riil

7

2 Juli 2009 Seputar Indonesia


Penurunan kemiskinan (Maret 2009 Angka dibandingkan Maret 2008) terjadi Kemiskinan secara artifisial karena dimasukkannya Turun transfer payment yang sifatnya sementara. Diantaranya bantuan langsung tunai (BLT) sebagai faktor penarik pendapatan. “Orang kalau sehabis terima BLT, itu kan didata. Jelas yang bersangkutan naik dari garis kemiskinan.

14


Aviliani, Ekonom Indef

Indikator kemiskinan pengukuran kemiskinan BPS harus disesuaikan dengan perkembangan inflasi. “Dengan inflasi tersebut standar penghasilan penduduk miskin harus dinaikkan hingga Rp 250 ribu, jadi jumlah pendapatan di bawah angka itu baru disebut miskin.” Penghitungan kalori pun harus disesuaikan dengan kehidupan layak minimal empat sehat lima sempurna.

Penurunan Penduduk Miskin Mengagetkan

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

2 Juli 2009 Neraca Ekonomi


30

BUKU - 02

13


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Fadhil Hasan, Pengamat Ekonomi Indef

Menurut Fadhil Hasan, serangkaian program bantuan pemerintah dan euforia pelaksanaan pemilu hanya bisa membuat jumlah penduduk miskin tidak bertambah. “Kalau cenderung stagnan itu wajar. Tapi kalau turun, itu mengejutkan. BPS perlu dipertanyakan independensinya,” katanya saat dihubungi Media Indonesia.

13

2 Juli 2009 Republika

Drajat Wibowo, anggota Komisi XI DPR

Kemiskinan turun secara artifisial, BPS: Orang terutama karena BLT sebagai faktor Miskin penaik pendapatan. Kalau sehabis Berkurang terima BLT lalu didata, ya jelas daya beli naik dari garis kemiskinan, tapi hanya temporer sifatnya. Kapasitas BPS dalam melakukan pendataan menurun. Angka di atas BPS gagal memotret tingkat kemiskinan yang sesungguhnya.

17 Juni 2009

Indo Pos

Paskah Suzeta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas,

Pemerintah mengklaim tingkat kemiskinan sudah turun dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 15,4 persen di 2008. Selanjutnya, pemerintah bahkan optimis angka kemiskinan bisa terus turun menjadi 12-13 persen di 2010. “Memang BPS itu orangnya anehaneh, tidak bisa diintervensi,” ujar Paskah dalam diskusi dengan DPD di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7).

Angka Kemiskinan Pemerintah Targetkan Turun ke 12 Persen 2010

24

11 Juni 2009

Pelita

Kostaman Thayib, Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk.

“Besarnya minat beli konsumen terhadap rupiah terpicu oleh pernyataan ketua BPS bahwa ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi mencapai 5 hingga 6 persen,” kata Kostaman Thoyib.

IHSG Capai Level Tertinggi Sejak September 2008

2

13

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Penurunan Penduduk Miskin Mengagetkan


31


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Adnan Anwar di Jakarta, Kamis (4/6), Pemerintah mengatakan, DPT pemilu legislatif Didesak Audit yang bersumber dari data penduduk Data Pemilih potensial pemilih pemilu (DP4) Departemen Dalam Negeri, ternyata menimbulkan banyak kerancuan. Banyak warga yang tidak terdaftar saat pemilu legislatif. Untuk itu, dia mengimbau agar penanganan daftar pemilih diserahkan pada BPS. Karena lembaga itu melakukan pendataan kependudukan pada sejumlah pemilu di Indonesia. BPS mempunyai validitas yang bagus.

5

2 Juni 2009 Investor Daily Masykurudin Hafidz, Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Jakarta, jumlah pemilih pada Pilpres 2009 yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 176 juta. Angka itu lebih besar sekitar 16 juta bila dibanding dengan data BPS yang memperkirakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas hanya 160,5 juta. “Jadi, sangat jelas bahwa dari data BPS itu saja kita bisa melihat DPT Pilpres sangat berpotensi menimbulkan masalah dan keakuratannya sangat diragukan,” kata Masykurudin Hafidz, Senin (1/6).

Jumlah DPT Pilpres Lebih Besar 16 Juta dari Data BPS

7

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

5 Juni 2009 Suara Pemba- Adnan Anwar, ruan Pengamat politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES)


32

BUKU - 02

Ringkasan Beberapa Opini Publik Terkait Data BPS yang Dimuat dalam Berita/Artikel Surat Kabar Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

20 Mei 2009

Kompas

I G Ngurah Dharta

Mengingat laporan BI (data Data Lembaga pertumbuhan ekonomi Bali triwulanan) Negara Tidak diterima jauh setelah laporan BPS, Harmonis pertanyaannya adalah, apakah data BI merupakan perbaikan data BPS? Saat perbedaan data itu ditanyakan kepada BI maupun BPS masingmasing menjawab data mereka yang paling benar. Hal ini membingungkan pengguna data, apalagi data itu dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Untuk selanjutnya, BPS dan BI dapat berkoordinasi dalam memutuskan angka yang akan dimasukkan dalam buku sehingga tidak terkesan data lembaga negara tidak harmonis.

7

19 Mei 2009

Kompas

Orin Basuki, wartawan Kompas

Hasil survei BPS masih memberikan Krisis, pertanda menggembirakan, yaitu Menggerus kepercayaan masyarakat untuk tetap Kepercayaan membelanjakan uangnya. Ini terlihat dari hasil survei terhadap 1.500 rumah tangga, yang terukur dalam indeks tendensi konsumen (ITK).

21

18 Mei 2009

Republika

KH Didin Hafidhuddin, Guru Besar IPB dan Ketua Umum Baznas

Berdasarkan Data BPS 2008, jumlah Pilpres dan penduduk miskin Indonesia mencapai Kemiskinan angka 34,96 juta orang atau 15,42 persen dari total penduduk. Memang terdapat penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 37,17 juta orang. Namun, sejumlah kalangan mengkritik validasi indikator yang digunakan BPS dalam menentukan garis kemiskinan tersebut.

6

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Tgl.


33


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Angka Pengangguran Turun Jadi 8,14%

3

BPS menyatakan tingkat penganggur- Pengangguran an terbuka di Indonesia pada Februari Turun? 2009 mencapai 9,26 Juta atau 8,14 persen. Mengalami penurunan ketimbang pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2008 yang 8,39 persen. Bisa jadi memang begitu keadaannya. Saya kok tidak terlalu yakin. Jangan-jangan ini akan seperti data BPS yang bilang kita surplus beras, tapi banyak data menunjukkan bahwa keadaan sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ya tunggu saja, ada yang membantah atau tidak.

23

Dalam soal kesenjangan kaya- Ekonomi miskin, karena data yang ada di BPS Konstitusi menggunakan angka pengeluaran, maka dihasilkan indeks Gini yang lebih rendah dari yang sesungguhnya (underestimate).

1

Media Indonesia

Hendri Saparini, Pengumuman penurunan angka Pengamat pengangguran yang diumumkan BPS ekonomi cukup menyesatkan. Pasalnya, penurunan angka pengangguran berasal dari peningkatan tenaga kerja di sektor informal. Sepanjang 20072008, pemerintah mengklaim adanya penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,6 juta. Ternyata, 41 persen dari lapangan kerja baru itu berasal dari sektor informal. “Ini sebagai bukti kalau lapangan kerja bukan diciptakan oleh pemerintah,” cetus Hendri.

16 Mei 2009

Kontan

Antonius Perkasa, Jl. Akasia, Periuk Damai, Tangerang, Banten.

13 Mei 2009

Seputar Indonesia

Prof. Hendrawan Supratikno, Ph.D, Guru Besar FE UKSW, Salatiga

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

16 Mei 2009


34

BUKU - 02


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Orang Indonesia Memang Tak Bisa Berhitung

6

Seputar Indonesia

Sarlito Wirawan Sarwono, Dekan Fakultas Psikologi UPI/ YAI

Bagaimana KPU yang baru seumur jagung bisa menghitung dengan akurat DPT yang mencakup 150 jutaan manusia yang tersebar di seluruh republik kita? Untuk ukuran kelas kecamatan saja KPUD sudah diprotes terus. Jelas data kependudukan sangat sulit dihitung, karena itulah sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap lima tahun sekali memerlukan waktu dua tahun, mulai dari persiapan sampai tuntas. Padahal seluruh masa kerja KPU sejak dilantik sampai pemilu hanya kurang dari dua tahun (2007-2009).

18 April 2009

Seputar Indonesia

Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal

Departemen Pendidikan Nasional Data Buta (Depdiknas) akan melakukan Aksara koordinasi dengan pemerintah daerah Diperbaiki (pemda) dalam mendata jumlah penderita buta aksara. Selama ini yang dirilis pemerintah pusat dan daerah sering berbeda. “Jawa Tengah, misalnya, data dari BPS menunjukkan 1,7 juta penduduk-nya buta aksara. Tapi, pemda mengatakan penduduk buta aksaranya hanya 370.000 orang. Ini kan sangat jauh perbedaannya,” ungkap Hamid.

.id

12 Mei 2009

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

3


35


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Koran Jakarta Djoni Hartono, dosen dan peneliti pada program pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

Agar penelitian tetap berjalan dengan Sediakan Data baik, Djoni menyarankan, selain “online” masalah pendanaan, hendaknya pemerintah memperhatikan akses data sekunder. Pasalnya, data tersebut harganya relatif mahal. Sebagai gambaran, harga data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) saja sekitar 20 juta rupiah. Untuk menyiasati mahalnya akses data sekunder yang diperlukan dalam penelitian, saran Djoni, Dikti dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia juga berharap pengaksesan data itu dapat dilakukan secara online, seperti halnya buku online yang telah disediakan oleh Depdiknas.

6 April 2009

Bisnis Indonesia

Menurut dia, selama ini keriuhan Penetapan mengenai swasembada atau tidak Swasembada produksi beras dalam negeri selalu Terlalu Dini berujung pada perdebatan terkait dengan keabsahan data yang diterbitkan oleh BPS tersebut. Pada kesempatan itu dia mengelak ingin berpolemik mengenai keabsahan datadata dari BPS. Menurut dia, secara legal pemerintah akan berpatokan pada data yang dikeluarkan BPS mengingat badan itu resmi. Meski demikian, katanya, banyak hal yang mesti diklarifikasikan.

6 April 2009

Investor Daily Tjipta Lesmana, Pengangguran meningkat, kemiskinan Gebyar Pengamat politik juga meningkat. Mengenai inflasi, data Ekonomi BPS diragukan. Inflasi dikatakan kian Politik mengecil, malah perekonomiannya dikatakan mendekati deflasi. Anehnya, secara kasat mata, rakyat melihat harga kebutuhan pokok meningkat terus.

17

w

.b p

i8

ht

tp :// w

w

Bustanul Arifin, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

s. go

.id

13 April 2009


36

BUKU - 02

6


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

31 Maret 2009

Suara Pemba- Kolom Tajuk ruan Rencana SP

BLT adalah bukti paling konkret bahwa BLT dan Klain jumlah orang miskin masih sangat Sukses besar. Bila satu keluarga terdiri atas empat orang, maka jumlah penduduk miskin mencapai 77 juta, bukan 35 juta seperti diumumkan BPS tahun lalu. Bagaimana dengan target penurunan jumlah penduduk miskin? BLT membuat klaim sukses pembangunan ekonomi yang dilontarkan rezim berkuasa terasa hambar.

6

25 Maret 2009

Investor Daily Edi Abdurrachman, Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Pertanian

Dari penghitungan luas panen dan produktivitas tanaman padi didapatkan produksi padi nasional. Hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada angka ramalan I (aram) I 2009, produksi padi nasional sebanyak 60,93 juta ton gabah kering giling (GKG). Menurut hasil uji coba di Kabupaten Subang (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dan Sidrap (Sulawesi Selatan) pengukuran luas areal tanaman padi secara manual lebih tinggi dibandingkan menggunakan GPS. Penghitungan produksi padi maupun luas tanaman padi dengan cara perkiraan menurut dia, terjadi penyimpangan hingga 14 persen, sedangkan dengan alat GPS hanya kurang dari 2 persen.

21

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Deptan Terapkan GPS pada Penghitungan Padi


37


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Investor Daily Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi kerakyatan dari UGM

Pemerintah harus mengganti definisi BPS Diminta orang bekerja yang selama ini Ubah Definisi dipergunakan BPS. Sebab, definisi Pengangguran yang menyatakan bekerja minimal satu jam dalam seminggu dianggap tidak menganggur, jelas tidak mencerminkan realitas di lapangan. Menurutnya, ada tiga definisi orang bekerja yang seharusnya diperhatikan BPS. Pertama, orang yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Kedua, orang yang bekerja untuk orang lain dan menghasilkan sesuatu. Ketiga, orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dari ketiga definisi itu semakin terlihat data yang memasukkan orang bekerja minimal satu jam seminggu sebagai pekerja, sangat menyesatkan.

16

11 Maret 2009

Investor Daily Ine Minara Ruky, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

BPS harus segera menambah definisi BPS Diminta pengangguran yang sesuai konteks Ubah Definisi Indonesia. “BPS tidak bisa hanya Pengangguran menggunakan definisi ILO, karena itu tidak make sense dengan realitas di lapangan. Ia mendesak pemerintah membuat definisi pengangguran yang jelas. Sebab, definisi yang tepat diterapkan di negara lain, belum tentu tepat untuk Indonesia.

16

11 Maret 2009

Investor Daily Ikhsan Modjo, pengamat ekonomi

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

11 Maret 2009

Tidak masalah jika BPS ingin BPS Diminta menambah definisi pengangguran Ubah Definisi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Pengangguran Asalkan, definisi yang lama tetap ada, sehingga bisa dibandingkan secara konsisten.


38

BUKU - 02

16


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Salah satu persoalan pokok yang harus Benahi segera diatasi adalah akurasi data. Jamkesmas Negeri ini memang miskin data yang akurat, padahal kita memiliki Badan Pusat Statistik (BPS), yang seharusnya menjadi pusat data. Selain itu, aparat pemerintah juga tersebar sampai pelosok-pelosok, sehingga seharusnya tak sejengkal pun wilayah dan tak seorang pun warga negara yang tak terdata.

6

16 Februari Jurnal 2009 Nasional

Masyhuri, Guru Besar Ekonomi Pertanian/ Agribisnis dan Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM

Kalkulasi data produksi padi yang Ekspor Beras dihitung BPS belum memperhitungkan Mungkinkah? bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa, dan lainnya, sehingga terjadi kerawanan pangan transien. Hal itulah yang menyebabkan data statistik BPS sering di tuding overestimate.

10

16 Februari Neraca 2009 Ekonomi

Editorial

Inflasi Januari 2009 deflasi 0,07 persen, padahal biasanya awal tahun seperti ini angka inflasi tinggi. Yang agak mengherankan, harga sembilan bahan pokok justru masih mengalami kenaikan sementara pemerintah kurang berdaya mengatasi hal ini. Banyak pengamat meragukan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang terjadinya deflasi karena kenyataan di pasar harga sembako masih tinggi.

Ancaman Capital Inflow Tak Perlu Dirisaukan

2

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

23 Februari Suara Pemba- Tajuk Rencana 2009 ruan


39


Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16 Februari Kontan 2009

Sucito, STP, MP, peserta Program Doktor Teknologi Industri Pertanian Bogor

Ramalan III BPS bahwa produksi padi tahun 2008 mencapai 60,28 juta ton GKG atau setara 35,26 juta ton beras. Tahun 2009 harus ada tambahan 5,5 juta ton beras, meliputi 1,5 juta ton cadangan nasional, 1-2 juta ton akan diekspor, 3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tambahan penduduk 1,3 persen per tahun dari 220 juta penduduk RI. Tapi hal ini diragukan. Perhitungan BPS hanya berbasis penambahan luas panen. Persen luas tanaman mengalami gangguan akibat bencana alam, seperti banjir yang melanda sentra beras nasional saat ini, belum dijadikan faktor koreksi

Opini: Dilema Ekspor Beras dan Investasi Asing

12 Februari Jurnal 2009 Nasional

Nova Ryanti Di askeskin problemnya ada dua Yusuf, DPP macam: yakni kesulitan mengurus Partai Demokrat untuk mendapatkan kartu keluarga miskin (gakin) dan kurangnya data pasti tentang orang miskin yang dimiliki BPS. Memang ada ketidakjelasan tentang kriteria orang miskin.

Manajemen Jamkesmas Harus Dibenahi

10

Menurut dia, BPS tidak menyesuaikan Kemiskinan harga-harga yang dipakai sebagai Bisa Tembus batas kemiskinan, meskipun terjadi 40 Juta Orang peningkatan inflasi dan kenaikan harga barang.

16

9 Februari 2009

Investor

ht

tp :// w

12 Februari Investor Daily Hari Susanto, 2009 profesor riset bidang ekonomi LIPI

w

w

.b p

s. go

.id

Tgl.

Bustanul Arifin, Dekan Unila

“Keberhasilan” Perum Bulog meredam keliaran harga beras dunia sampai kini dianggap memiliki keterkaitan dengan optimisme Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan ramalan (Aram 3) produksi beras sampai 60,3 juta ton. Beras memang amat politis, karena pemerintah selalu mengumumkan kenaikan signifikan pada atau menjelang pemilihan umum.

Mewujudkan Amanat Kecukupan Pangan


40

BUKU - 02

1


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bisnis Indonesia

Rizal Ramli, Ekonom senior dari Economit Advisory Group

Di samping terjadi pengerutan ekonomi, “Motor PDB katanya, tahun ini juga akan terjadi 2009 akan sejumlah resiko-resiko tersembunyi mengerut” dalam ekonomi Indonesia. Itu akibat dari peningkatan ketertutupan informasi seperti di sektor perbankan dan pasar modal serta banyaknya rekayasa statistik. “Contoh rekayasa statistik itu adalah adanya kontradiktif antara data inflasi yang dilaporkan BPS dengan fakta kenaikan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.

2

30 Januari 2009

Indo Pos

Abdul Gafur Sangadji, pengamat politik dari Universitas Indonesia

Oleh karena itu, jika PDIP ingin mengkritisi Partai Demokrat, sebaiknya mereka tidak mengambil data dari BPS. “Atau, PDIP bisa mengkritisi BPS dalam metode pencarian datadata tersebut. Dengan begitu, dia akan menang satu langkah,” saran Sangadji.

PDIP & Demokrat Saling Serang di Iklan, PDIP Rugi Kalau Pakai Data BPS

23

28 Januari 2009

Suara Karya

Hendardi, Ketua Pada 26 November 2007, dalam rapat Rekening Liar Badan Pengurus kerja dengan Panitia Anggaran DPR, SETARA Institut Tim Depkeu mengungkapkan adanya 26.512 rekening dengan nilai Rp 36 triliun. Hingga 30 November 2007 sebanyak 2.321 rekening senilai Rp 7,3 triliun dan 1,57 juta dolar AS telah ditutup. Ditemukan juga sejumlah “rekening liar” di BPS, BPPT, BKKBN, Kementerian Koordinator Kesra, Bappenas, Depdiknas, Depkes, Deptan, Depdagri, MA, Dephuk dan HAM.

1

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

5 Februari 2009


41


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Suara Pemba- Bustanul ruan Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung

Bustanul Arifin menilai, data luas areal panen padi dan produksi beras Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menyesatkan, karena tidak memperhitungkan berapa persen luas tanam yang rusak akibat banjir dan hama, atau yang hilang karena alih fungsi lahan. BPS hanya memperhitungkan penambahan luas areal panen dari tahun ke tahun sebagai basis penghitungan. Jadi secara akademik, metode penghitungan luas panen perlu disempurnakan. Jika cara penghitungan BPS tidak diubah, statistik perberasan nasional bisa semu.

21 Januari 2009

Bisnis Indonesia

Menurut ia, kenaikan ekspor Januari Data Ekspor 2008 berdasarkan data BPS sangat Timah BPS tinggi dan dinilai tidak wajar jika Tidak Wajar disesuaikan dengan kondisi harga yang terjadi saat itu. Harga timah yang menyentuh di atas level US$20.000 per ton baru terjadi pada pertengahan 2008, sedangkan data BPS menunjukkan ekspor timah pada Januari 2008 mencapai US$442,9 juta dan data 2007 ekspor timah tercatat hanya sebesar 3.127 ton dengan nilai US$34,1 juta.

s. go

.b p

w

w

tp :// w

ht

Hartodjo Agus Tjahjono, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan

Ekspor Beras Hanya Komoditas Politik

.id

23 Januari 2009


42

BUKU - 02

1

4


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perbaiki Skema Produksi Beras

T5

Bisnis Indonesia

Bustanul Arifin, pengamat Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung


10 Desember 2008

Harian Umum Bustanul Arifin, Pelita pengamat Ekonomi Pertanian dari Universitas Lampung


Hitungan Produksi Beras BPS Tidak Cerminkan Angka Riil BPS

2

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

10 Desember 2008


43


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Data Produksi Beras Versi BPS Dipertanyakan

6

Suara Karya



10 Desember 2008

Jurnal Nasional



10 Desember 2008

Investor Daily Redaktur kolom “Tajuk”

Ubah Perhitungan Produksi Beras

4

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

10 Desember 2008

Yang menjadi pertanyaan, benarkah Tertibkan Data data ekspor yang dirilis Badan Pusat Ekspor Statistik itu menunjukkan realita yang sebenarnya? Bukan rahasia umum, praktek ekspor ilegal masih terjadi di negeri ini.


44

BUKU - 02

4


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Penetapan pertumbuhan ekonomi kuartal III oleh BPS ditakutkan overestimate. Hal itu dapat terjadi karena BPS mengatakan sumber pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,7 persen, sementara konsumsi masyarakat 3 persen. Jika pertumbuhan ekonomi 6,1 persen, ruang yang tersisa hanya 0,4 persen. Namun, BPS melaporkan adanya pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 1,2 persen. Sektor-sektor yang tumbuh ini merupakan sekor nontrade karena efek dutch diseases yang akan menurun dengan turunnya harga komoditas. Karena itu, apa yang dilaporkan BPS sangatlah diragukan keakuratannya. Sangat beresiko jika BPS tidak akurat dalam menghitung pertumbuhan ekonomi nasional karena pertumbuhan yang terlalu tinggi akan disertai kebijakan antikrisis seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kondisi Perekonomian Kian Memburuk

18

Media Indonesia

19 November 2008

Suara Pemba- Tajuk Rencana ruan

w

w

.b p

s. go

.id

26 November 2008

4

ht

tp :// w

Angka yang disodorkan BPS tidak Pemerintah mencerminkan realitas. Tidak heran, Terlalu jika kalangan ekonom meragukan Percaya Diri angka-angka itu. Mereka menilai, BPS tidak lagi objektif karena sudah disusupi berbagai kepentingan jangka pendek.


45


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kalau selama ini muncul propaganda Gangguan dari pemerintah bahwa angka Jiwa dan kemiskinan terus menurun, kita patut Kemiskinan mempertanyakannya. Sejumlah kalangan menduga, BPS menyodorkan angka kemiskinan yang jauh dari kenyataan. Secara kasat mata, kita bisa melihat bahwa kehidupan rakyat semakin sulit dan mustahil angka kemiskinan menurun. Data yang disajikan sekadar untuk menjaga citra pemerintahan SBY-JK agar dianggap sukses menekan angka kemiskinan. Untuk itu, ke depan BPS dan pemerintah menyajikan data yang lebih riil terkait dengan kemiskinan.

September Gemari Edisi 2008 92/Tahun IX/ September 2008

Setelah upacara bendera Peringatan Mengurangi Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-63, Pengangguran pada saat tamu-tamu meninggalkan upacara, untuk pertama kalinya Badan Pusat Statistik, yang dipimpin oleh Dr. Rusman Heriawan, menambah souvenir, dengan buku saku yang menarik. Buku saku itu menyajikan data statistik strategis BPS dengan uraian yang mudah dibaca dan dimengerti. Angka-angka penting yang disinggung oleh Presiden dalam Pidato Kenegaraan di Sidang terbuka DPR diurai lebih terperinci secara terbuka apa adanya. Data strategis BPS tersebut memberikan dukungan yang utuh terhadap pidato Presiden yang dianggap optimistis.

s. go

.b p

w

w

ht

tp :// w

Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Menko Kesra, Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN

.id

10 Oktober Suara Pemba- Tajuk Rencana 2008 ruan


46

BUKU - 02

4

16-17


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Jayapura] Standar garis kemiskinan Standar yang ditetapkan Badan Pusat Statistik Miskin BPS (BPS) Rp 182.636 per kapita per bulan Tak Logis atau sekitar Rp 6 ribu per orang per hari adalah sesuatu yang tidak logis dan terkesan mengada-ngada. “Uang segitu mana cukup. Suruh orang BPS itu datang ke Papua, jangan hanya bicara saja,” ujar Saferius (36), pekerja bangunan yang ditemui SP, Selasa (23/9) pagi, saat bekerja di Perumnas I Waena, Jayapura.

14

23 Suara Pemba- Tono, Asisten September ruan Deputi Bidang 2008 Pemberdayaan Masyarakat Menko Kesra

Terlepas dari suka atau tidak suka Kemiskinan terhadap validitas serta akurasi data Gagal Diatasi BPS mengenai kriteria kemiskinan, harus diakui sekarang ini sumber data yang dimiliki pemerintah hanya itu yang ada. Berdasarkan instruksi pemerintah, sumber informasi survei data kemiskinan indikatornya harus menggunakan data BPS. Mengenai perubahan indikator serta variabel garis kemiskinan, Tono mengatakan, “Silakan Anda tanya langsung ke BPS. Sekarang ini data paling baik soal kemiskinan nasional hanya dimiliki oleh BPS, dan ini yang jadi pedoman kami.”

1

Menurut Wardah, standar saat ini yang Kemiskinan hanya Rp 182.636 per kapita per bulan Gagal Diatasi sangat tidak realistis dan menyesatkan. Ia mengusulkan standar garis kemiskinan dipatok naik dua kali lipat. Namun, ia mengingatkan pemerintah pasti tidak akan melakukan itu karena takut angka kemiskinannya menjadi tambah banyak dan pemerintah dinilai gagal.

1

ht

23 Suara Pemba- Wardah Hafiz, September ruan Koordinator 2008 Konsorsium Kemiskinan Kota (Urban Poor ConsortiumUPC)

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

23 Suara Pemba- Saferius, September ruan Responden 2008 dari Papua (masyarakat umum)


47


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penetapan garis kemiskinan sebesar Rp Garis 182.636 per kapita per bulan oleh BPS Kemiskinan belum bisa dikatakan ideal. Angka Kadaluarsa yang dikeluarkan BPS masih harus dipertanyakan dan masih jauh di bawah standar internasional. Permasalahan selanjutnya terkait dengan ukuran angka rupiah dengan variabel tepat di masyarakat yang menjadi daerah abu-abu dan sering dipermainkan oleh BPS. “Sehingga, dikemukakan angka kemiskinan yang seolah-olah mengalami penurunan,” tuturnya.

1

22 Suara Pemba- Wijaya Adi, September ruan peneliti senior 2008 dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2ELIPI)

Menurut Wijaya, selama ini penduduk Garis miskin senantiasa menjadi objek Kemiskinan bukan subjek dalam pembangunan. Kadaluarsa Penduduk miskin selalu menjadi komoditas politik, terutama menjelang pemilu. “Sebenarnya cara termudah untuk mengurangi data statistik penduduk miskin adalah dengan menetapkan garis kemiskinan pada titik yang paling rendah. Bikin saja standar kemiskinan Rp 50.000 per kapita per bulan, maka penduduk miskin akan hilang semuanya,” ujar Wijaya menyindir.

1

Menurut Effendy menegaskan Garis garis kemiskinan BPS telah Kemiskinan mengalami pengaburan, distorsi, Kadaluarsa dan penyimpangan terhadap realitas kemiskinan di Indonesia. Karena itu, sebaiknya pemerintah tidak malumalu menerapkan dobel kriteria, yakni kombinasi antara metode basic need approach dan income approach.

1

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

22 Suara Pemba- Drajad H. September ruan Wibowo, 2008 Anggota Komisi XI DP RI

ht

22 Suara Pemba- Muhadjir September ruan Effendy, 2008 pengamat sosial politik


48

BUKU - 02


Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

22 Suara Pemba- Prof. Dr. Hidayat September ruan Syarief dan Prof 2008 Dr Ali Khomsan, guru besar ilmu pangan dan gizi masyarakat IPB

Indikator konsumsi pangan yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar kurang dari US $ 1 per kapita per hari atau Rp 135.270 per kapita per bulan sebagai batas garis kemiskinan secara faktual memang sudah tidak layak lagi. Alasannya, harga kebutuhan pangan sejak indikator tersebut digunakan, lebih dari 10 tahun lalu, bisa naik hingga tiga kali lipat setiap tahun.

Garis Kemiskinan Indikator Konsumsi Pangan Sudah Tidak Layak

18

22 Suara Pemba- Prof. Dr. Hamam September ruan Hadi, Direktur 2008 Program Gizi Kesehatan FKUGM

Negara-negara berkembang dan miskin memiliki beban ganda, yakni masalah gizi dan kemiskinan. Menurut Hamam Hadi, perhitungan garis kemiskinan berdasarkan kalori, sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. “Kalau mengukur indikator orang miskin dari jumlah kalori, bagaimana mengukurnya? 2.100 kalori itu juga bisa karena 100 persen karbohidrat atau mencari sumber protein dari bahan sisa, seperti jeroan, sehingga ada kasus kegemukan dari keluarga miskin. Jelas perhitungan itu ironis, ujarnya.

Garis Kemiskinan Indikator Konsumsi Pangan Sudah Tidak Layak

18

BPS: Garis Kemiskinan Indonesia Paling Ideal

1

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS masih sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Pasalnya, angka tersebut dihitung dari tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat Indonesia. “Kenaikan garis kemiskinan yang dialami di Indonesia sudah disesuaikan dengan kenaikan pendapatan masyarakat,” tuturnya. “Metode yang dipilih BPS untuk menentukan angka kemiskinan masih relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

ht

20 Suara Pemba- M. Ikhsan September ruan Modjo, 2008 pengamat ekonomi dari Indef

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Tgl.


49


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BPS awal Juli 2008 mengumumkan Ironi Angka bahwa jumlah penduduk miskin per Kemiskinan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen dari total penduduk. Turun 2,21 juta orang dibanding Maret 2007. Hasil survei ini mengejutkan banyak kalangan. Mereka heran, mengapa setelah kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008 jumlah penduduk miskin justru turun?. Ternyata, survei dilakukan Januari-Maret 2008. Jika survei itu dilakukan seusai kenaikan harga BBM, angka orang miskin itu pasti naik. Dari sini jelas bahwa data BPS tidak menggambarkan realitas. Tapi, mengapa BPS merasa perlu mengumumkan data kemiskinan itu? Sederhana saja jawabannya, pemerintah ingin mendongkrak citranya yang makin terpuruk dengan harga BBM tersebut.

4

.b p

s. go

.id

19 Suara Pemba- Tajuk Rencana September ruan Harian SP 2008

Indikator Kemiskinan BPS Tidak Realistis

ht

tp :// w

w

w

19 Suara Pemba- Sri Edi Swasono Pemerintah melalui BPS agar bersikap September ruan objektif dalam penetapan indikator 2008 kemiskinan. Garis kemiskinan yang ditetapkan Rp 186.636 per kapita per bulan atau masih kurang dari US$ 1 per kapita per hari (Rp 270.000 per bulan), sangat tidak realistis. “Untuk US$ 1 saja sudah sangat tidak ideal dan tidak layak lagi dipertahankan,” ujar Sri Edi Swasono.


50

BUKU - 02

1


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rizal Ramli, Ketua Komite Indonesia Bangkit (KIB)

Rizal menilai, bukan tidak mungkin ada rekayasa yang dilakukan BPS dalam survei tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sebab, ada kejanggalan dalam survei yang dilakukan BPS. “Biasanya, survei BPS itu dilakukan pada Februari setiap tahun, tetapi sekarang justru dilakukan pada Juni pada saat musim panen, dengan alasan mengubah sistem penghitungan. Apalagi namanya kalau bukan rekayasa,” tegasnya.

Kemiskinan Tambah Penderita Gangguan Jiwa

11

18 Suara Pemba- Hendri Saparini September ruan 2008

Menurut Hendri, data BPS mengenai kemiskinan dan pengangguran menjadi perhatian banyak pihak lantaran tidak memotret dan mempresentasikan kenyataan yang terjadi pada masyarakat.

Kemiskinan Tambah Penderita Gangguan Jiwa

11

18 Suara Pemba- Ali Khomsan, September ruan guru besar ilmu 2008 pangan IPB

Jika ingin objektif, menurut Ali, penetapan garis kemiskinan harus memenuhi segala aspek kebutuhan hidup dan pangan secara layak bagi setiap individu. Pengeluaran pangan dan nonpangan harus diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sesuai standar internasional, yakni US$ 2 hingga US$ 3 per kapita per hari, meski ada sejumlah lembaga menilai cukup US$ 1 hingga US$ 2. “Saya tidak tahu, berapa angka absolut perhitungan 14 indikator yang ditetapkan BPS dan apakah itu sudah memenuhi standar internasional,” katanya.

BPS Diminta Mengacu Standar Internasional

1

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

18 Suara September Pembaruan 2008


51


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Batas garis kemiskinan hendaknya dibuat lebih realistis dan mengacu pada standar internasional. Dia menilai, data penurunan kemiskinan yang disampaikan pemerintah tidak realistis, bila dibanding kenyataan kehidupan masyarakat.

BPS Diminta Mengacu Standar Internasional

1

Investor Daily Hendri Saparini 18 September 2008

Penurunan daya beli masyarakat miskin tidak tercermin dari data kemiskinan pemerintah. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengukur inflasi di 44 kota dengan responden minimal berpendidikan SMA. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di perdesaan dan berpendidikan lebih rendah dari SMA.

2009, Penduduk Miskin Semakin Meningkat

16

s. go

.id

18 Suara Pemba- Muhammad September ruan Thamrin, peneliti 2008 demografi Lingkar Studi Kependudukan

A7

9 Koran Tempo Marlo Sitompul, BPS salah dalam menetapkan 14 Serikat Rakyat September Juru bicara kriteria miskin dan jumlah keluarga Miskin Gugat 2008 Serikat Rakyat miskin di Indonesia BPS Miskin

A7

ht

tp :// w

w

w

.b p

9 Koran Tempo Habiburokhman, BPS menetapkan 14 kriteria keluarga Serikat Rakyat September juru bicara miskin, antara lain luas lantai bangunan Miskin Gugat 2008 Serikat tempat tinggalnya kurang dari 8 meter BPS persegi dan sumber penghasilan kepala Pengacara keluarga di bawah Rp 600 ribu per Rakyat bulan. Padahal, kata Habiburokhman, Bank Dunia memakai patokan pendapatan per kapita per hari paling banyak US$2 atau sekitar Rp 18 ribu. Dengan demikian, kriteria BPS tidak tepat, rancu, sehingga angka riil orang miskin tertutupi. Akibatnya, sebagian orang miskin dirugikan. Mereka tidak mendapat fasilitas seperti Kredit Usaha Rakyat, beras untuk orang miskin, bantuan operasional sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan BLT.


52

BUKU - 02


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Reporter Bisnis/ Serikat Rakyat Miskin Indonesia BPS Digugat ELH (SRMI) diketahui mendaftarkan Soal Kriteria gugatan dengan metode gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap BPS, terkait dengan kesalahan penentuan kriteria keluarga miskin. Dalam gugatan yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 8 September 2008, Kepala BPS Rusman Heriawan dituding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena 14 kriteria keluarga miskin yang ditetapkan BPS dinilai tidak tepat.

M7

3 Koran Tempo Habiburokhman, Kriteria orang miskin yang digunakan Data BPS September juru bicara lembaga ini rancu sehingga sekitar Dinilai Tidak 2008 Serikat 30 persen orang miskin tidak masuk Tepat. Pengacara kriteria itu. BPS memiliki 14 kriteria orang miskin, antara lain Rakyat tidak memiliki televisi. “Masak orang miskin harus tidak punya TV,” katanya. Habiburokhman berencana menggugat BPS dan Presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Senin pekan depan. Mereka dinilai melakukan kejahatan statistik yang mengakibatkan masyarakat miskin kehilangan haknya.

A7

Harry Azhar Azis, Wakil ketua Anggaran DPR

Honor yang ditetapkan BPS bagi pencacah sangat rendah, dibandingkan dengan total alokasi dana safe guarding yang diterima lembaga itu.

ht

22 Agustus Bisnis 2008 Indonesia

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

9 Bisnis September Indonesia 2008

BPS Alokasikan Rp 3,43 Miliar Guna Perbarui Data BLT


2

53


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

22 Agustus Investor Daily Harry Azhar 2008 Azis, Wakil ketua Anggaran DPR

Wakil ketua Anggaran DPR Harry Azhar Azis menyesalkan alokasi dana untuk up dating data BLT Rp. 7.000 per pencacah. Ia mengkhawatirkan, kualitas data BPS akan terganggu jika alokasi untuk setiap pencacah hanya Rp 7.000.

Pembaruan Data BLT BPS Alokasikan Rp 7.000/ Pencacah

16

19 Agustus Republika 2008

“Permasalahan mendasar dalam pengentasan buta aksara adalah tidak sinkronnya data BPS dengan angka yang diterbitkan Pemerintah Daerah”. Hamid menegaskan, data BPS pada akhir 2007 menyebutkan, jumlah buta aksara meningkat menjadi 14,7 juta, sedangkan angka Litbang Depdiknas yang dihimpun dari data dinas pendidikan di daerah ternyata hanya 11,7 juta jiwa. “Yang lebih merisaukan lagi, data BPS 2007 lebih banyak dari tahun 2006, yaitu 12,8 juta. Dalam tiga minggu ini BPS dan Depdiknas akan berkoordinasi melakukan data yang valid sehingga pengentasan program menjadi lebih baik,” jelasnya.

Data Buta Aksara Tumpang Tindih

7

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas (PNFI).

Drajat Wibowo meragukan data-data Badan Pusat Statistik soal kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan Presiden. “Itu memakai data ‘asal bapak senang’”.

16 Agustus Seputar 2008 Indonesia

Drajat mengkritik penurunan Presiden kemiskinan yang disampaikan dalam Sampai pidato berdasarkan data BPS. Data Berkeringat itu dibuat dengan prinsip ‘asal bapak senang’”.

ht

16 Agustus Koran Tempo Drajat H. 2008 Wibowo, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), anggota Dewan Anggaran Drajat H. Wibowo, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), anggota Dewan Anggaran

Anggota Dewan Tak Percaya Kemiskinan Berkurang


54

BUKU - 02

A2

1


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Drajat H. Wibowo, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)

Drajat lantas mencontohkan beberapa kejanggalan dalam pidato tersebut (Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono). Misalnya, paparan yang menjelaskan penurunan angka kemiskinan. Dia menilai, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan laporan yang terkesan asal bapak senang (ABS). “BPS sangat kreatif dalam memanipulasi indikatorindikator dalam penghitungan angka kemiskinan,” ungkapnya.

16 Agustus Indo.Pos 2008

Pidato SBY Dinilai Kampanye Terselubung

1

tp :// w

w

Permasalahan mendasar dalam pengentasan buta aksara adalah tidak sinkronnya data yang dimiliki BPS dan angka yang diterbitkan Pemda (Badan Litbang Diknas yang dihimpun dari data dinas pendidikan di daerah).

Data Buta Aksara BPS dan Pemda Tak Sinkron

10

ht

15 Agustus Suara Pemba- Hamid 2008 ruan Muhammad, Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas (PNFI).

w

.b p

s. go

.id

15 Agustus Suara Pemba- Serikat Rakyat Dalam caption foto dituliskan: 63 Tahun RI 2008 ruan Miskin Indonesia Pengunjuk rasa dari Serikat Rakyat Orang Miskin Miskin Indonesia (SRMI) dengan Bertambah membawa poster berunjuk rasa di depan kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (14/8). Mereka menuntut agar pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap rakyat miskin serta melibatkan KPK sebagai pengawas proses penyaluran BLT.

2


55


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7 Agustus 2008

Koran Tempo Khudori, pemerhati masalah sosialekonomi pertanian

Data orang miskin harus mengenali Subsidi dan mencatat identitas si miskin itu sendiri, bukan data “Anonim”. Hanya dengan data terperinci serta informasi yang detail dan mencakup jiwa orang miskin, program subsidi akan benarbenar efektif. Survei ulang oleh BPS untuk memotret ulang penerima bantuan langsung tunai juga memadai. Karena itu diperlukan pendataan ulang yang lebih reliable.

A11

7 Agustus 2008

Republika

Asep Saefudin, Dosen Statistik IPB

Asep menyayangkan pegawai BPS sebagian besar bukan orang statistik, tapi lebih banyak orang ekonomi. “Seharusnya BPS 75 persen terdiri dari sarjana statistik. Hal itu bisa memperkuat metodologi.

Negara akan Maju dengan Matematika dan Statistik

10 Juli 2008

Koran Jakarta Reporter Koran Jakarta Kode: fey/AR-1

Lucunya, jumlah penduduk miskin hasil survei agung BPS ini persis dengan “terawangan” Presiden dan sejumlah menteri ekonomi, yang bahkan sebelum BPS merampungkan survei (Susenas) sudah berkali-kali menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 15 persen. Hal ini membuat BPS ibarat melakukan lipsync atas lagu yang dinyanyikan presiden dan sejumlah menteri. Dan kejadian ini bukan yang pertama.

Lagu Merdu Karya “Lipsync” BPS

9

10 Juli 2008

Koran Jakarta Hendri Saparini, pengamat ekonomi econit (Reporter Koran Jakarta Kode: aji/E-5/AR-1)

Pemerintah dinilai hanya menghamburhamburkan uang guna memanipulasi hasil survei sosial-ekonomi. Angka kemiskinan dan data inflasi yang dipublikasikan, disinyalir telah disusun sedemikian rupa untuk justifikasi kepentingan pemerintah.

Angka Kemiskinan “Disesuaikan” Target

9

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

26


56

BUKU - 02


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

10 Juli 2008

Koran Jakarta Drajad H. Wibowo, Anggota Komisi XI DPR

Moh Sanan Syam EN, Jakarta Timur

3 Juli 2008 Indo Pos

Wardah Hafidz, Ketua Urban Poor Consorsium (UPC)

Angka Kemiskinan “Disesuaikan” Target

9

Data BPS Maret 2008 yang menyebut warga miskin ibu kota Jakarta turun dari 405.700 jiwa menjadi 379.600 jiwa dianggap sebagai sensasi murahan. Data BPS tersebut bukan saja meragukan, melainkan dinilai berbagai kalangan sarat manipulatif dan bertujuan untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Sebab, siapapun tahu setelah terjadinya kenaikan harga BBM, hampir di semua sektor harga barang dan jasa meroket.

Survei Angka Kemiskinan di DKI Sensasi Murahan

11

Kontroversi Penurunan Angka Kemiskinan di DKI, Hentikan Manipulasi Data!

16

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

7 Juli 2008 Rakyat Merdeka

Miripnya hasil angka kemiskinan dalam Susenas dengan besaran target pemerintah sebelum Susenas dilakukan, membuktikan bahwa data kemiskinan dan pengangguran BPS adalah data politis dan sangat tidak kredibel. Padahal biaya proses pengolahan dan pengumpulan data, mahal. Drajad juga menyebutkan bahwa BPS berada di bawah eksekutif, datanya kemudian dijadikan justifikasi untuk kepentingan politik, terutama data kemiskinan.

ht

Menurutnya keadaan penduduk miskin yang menurun di DKI Jakarta, seperti yang diumumkan BPS DKI Jakarta pada tanggal 1 Juli 2008 adalah bohong. Angka statistik mudah dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Ia beranggapan kalau itu data keadaan bulan Maret, kenapa diumumkan sehingga menimbulkan kesan menipu, seolah-olah kenaikan BBM (24 Mei 2008) tidak berdampak apa-apa terhadap kualitas kehidupan masyarakat.


57


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per 1 Juli 2008 yang diumumkan BPS DKI merujuk pada hasil survei statistik kependudukan Maret 2008.

Kontro-versi Penurunan Angka Kemiskinan di DKI, Hentikan Manipulasi Data!

16

3 Juli 2008 Indo Pos

Yus, Reporter Indo Pos

4

Meskipun BPS berdalih bahwa Jangan penurunan jumlah penduduk miskin Politisasi itu karena survei bulan Maret 2008 Kemiskinan (sebelum kenaikan BBM), namun dilansir data tersebut tidak lebih dari pembodohan masyarakat. Kepada publik disodorkan data yang terasa benar tidak mencerminkan kondisi faktual.

2 Juli 2008 Suara Pemba- Marxensius ruan Tri Sambodo, peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), LIPI

Metode yang digunakan BPS untuk mengukur angka kemiskinan sangat lemah, khususnya menyangkut waktu penelitian. “Pemerintah, melalui BPS, meneliti pada Maret, ketika masa panen raya di sektor pertanian, serta pada saat harga BBM belum naik. Tentu saja hasil yang didapat, angka kemiskinan menurun.

Penduduk Miskin BerkurangBPS Tak Akurat

1

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan jumlah penduduk miskin diragukan. Penurunan itu ditengarai akibat perubahan definisi dan lemahnya metode yang digunakan. Sebab, secara logika jumlah penduduk miskin bertambah sebagai dampak kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen pada 24 Mei 2008 lalu. Akibatnya, data BPS itu dinilai tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Penduduk Miskin BerkurangBPS Tak Akurat

1

ht

2 Juli 2008 Suara Pemba- Reporter SP, ruan kode: D-10/ AMT/A-16

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

3 Juli 2008 Suara Pemba- Tajuk Rencana ruan Harian SP


58

BUKU - 02


Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

27 Juni 2008

Kompas

Prof. Dr. Ir Sajogyo, akademisi

Sajogyo mengungkapkan perlunya Sajogyo, menyederhanakan indikator Pemikir kemiskinan. Jika sudah muncul Pembangunan angka bagaimana menafsirkan dalam bahasa yang dimengerti orang dinas di kabupaten, jangan hanya dimengerti oleh orang BPS saja. Ia juga menyayangkan keterlibatan BPS dalam pendataan orang miskin calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) sampai di tingkat RT. “Tugas BPS adalah mengukur berbagai hal yang sesuai keperluan pemerintah untuk definisi yang umum, untuk perencanaan makro. Menghitung orang miskin di tingkat RT bukan tugas BPS, tapi Departemen Sosial dan Dinas Sosial. Datanya pun harus up to date,” katanya.

52

15 Juni 2008

Republika

Dr. Hendri Saparini, Econom dari Econit

Angka kemiskinan secara pasti belum Buah kita peroleh. Sebab, sejak tahun 2005 Kebijakan swasta dan publik tidak bisa lagi Liberal mengakses data dari BPS. Seharusnya publik berhak mendapatkan data tersebut untuk diolah para analis. Masyarakat tidak berdaya kalau pemerintah tetap menerapkan kebijakan mencabut subsidi. Hal ini menjadi indikasi bahwa nantinya akan terjadi pencabutan subsidi lainnya dan diganti BLT. Padahal (mekanisme dan operasionalisasi) pemberian BLT sesungguhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

A2

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Tgl.


59


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ir Sarjito Volunteer NGO Lokhseumawe, Aceh Sarjito_aceh@ plasa.com

Salah satu problem besar di negeri ini adalah ketidakpastian data statistik mengenai jumlah orang miskin. Data BPS tahun 2007 mencatat jumlah orang miskin di Indonesia 39,1 juta jiwa, sedangkan menurut Bank Dunia mencapai 108,78 juta jiwa. Dalam konteks kebijakan kompensasi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), jumlah orang miskin yang berbeda itu merupakan salah satu dari sekian alasan mengapa banyak kepala daerah ramai-ramai menolak BLT. Mereka khawatir, perbedaan data tersebut menjadi potensi konflik horizontal yang akan mereka tanggung ketika melakukan distribusi BLT.

Angka Kemiskinan Selalu Kontroversial

37

2 Juni 2008 Seputar Indonesia

Cyrillus Harinowo, Rektor ABFII Perbanas

PDRB tiap provinsi merupakan Kebangkitan indikator menarik untuk melihat Ekonomi Luar kebangkitan perekonomian luar Jawa Jawa. Sayangnya, data semacam ini pelik dicari. Bahkan untuk mencari data tersebut di BPS, baik di kantor maupun di website, rasanya bukan hal mudah. Kalaupun tersedia, datanya agak lambat. Kelemahan lain adalah sulitnya “merekonsiliasi” data BPS dengan kenyataan lapangan.

31 Mei 2008

Christiandy Data RTS wilayah Kalbar yang kita BLT Kalbar Sanjaya, Wakil pegang ini sudah cukup, tinggal Segera Gubernur Kalbar divalidasi saja. Jangan sampai Disalurkan. tidak akurat, sehingga daerah yang menanggung kekurangannya.

Media Indonesia

1

ht

Jurnal Nasional

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

13 Juni 2008


60

BUKU - 02

4


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

29 Mei 2008

Suara Pemba- Reporter ruan

Para Kades menolak membagikan Protes, Warga BLT, jika pemerintah pusat tetap Tak Terima memakai laporan data BPS 2005, BLT karena dipastikan rawan konflik horisontal dan menimbulkan kecemburuan antarwarga. (Reporter Suara Pembaharuan dalam artikel ini meliput di Yogyakarta, Bandung, Blitar).

13

9 Maret 2008

Kompas

Angka kemiskinan secara pasti belum Data BPS kita peroleh. Sebab, sejak tahun 2005 tentang swasta dan publik tidak bisa lagi Kemiskinan mengakses data dari BPS. Seharusnya publik berhak mendapatkan data tersebut untuk diolah para analis. Berdasarkan data di lapangan, tingkat inflasi seharusnya sudah sangat tinggi, tetapi data BPS tetap rendah sehingga kepercayaan masyarakat sangat merosot.

2

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

Sukanto, masyarakat umum


61


Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

26 Februari Center For 2008 Banking Crisis, http://www. cbcindonesia. com situs internet perbankan.

Achmad Deni Daruri, President Director Center For Banking Crisis

BPS belum pernah menjelaskan pada publik proses standar yang harus dimiliki pusat data nasional. BPS juga tidak pernah mengkritisi data departemen-departemen pemerintah yang tidak konsisten dengan BPS. Presiden SBY mengatakan data BPS lebih terpercaya, artinya data departemen lain yang tidak sesuai dengan BPS adalah data sampah. Pebisnis tidak dapat menggunakan data industri BPS karena tertinggal dalam hitungan tahun. Pemerintah telah membelenggu BPS sehingga BPS tidak berorientasi kepada pasar. Dari sisi kepentingan nasional maka kita juga melihat sistem pendataan BPS yang tidak reliable. BPS belum menerapkan sistem OLTP (online transaction processing) database seperti di Amerika Serikat.

BPS Tak Kredibel: Pembangunan Tanpa Kompas!

http://www. cbcindonesia. com

6 Februari 2008

Syarif Hidayat, peneliti LIPI

Data BPS sejauh ini bisa dipercaya. BPS Dapat Sebagai peneliti, dia selama ini memang Dipercaya tidak hanya menggunakan data BPS tapi juga ada data pembanding agar hasil akurat. “Tapi deviasi dengan BPS biasanya relatif kecil,” kata Syarif yang banyak melakukan penelitian soal pilkada dan otonomi daerah.

w

ht

tp :// w

w

Jurnal Nasional

.b p

s. go

.id

Tgl.


62

BUKU - 02

jurnalnasional. com


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indo Pos

Susilo Bambang “Bagi pengamat, LSM, parpol, Yudhoyono, agar gunakan juga data BPS dalam Presiden RI melakukan kontrol dan kritik ke pemerintah.” ujar SBY. Selain itu, BPS diberi wewenang untuk menyajikan data-data yang akurat. “Jangan saat angkanya baik, kita puji BPS. Saat angkanya buruk kita marah, tuduh BPS tidak obyektif atau terima pesanan. Atau menggunakan data pihak lain. Jangan buruk muka lalu cermin dibelah,” tandas SBY

SBY Sentil Lagi Pengkritik Kemiskinan

--

6 Februari 2008

Republika

Susilo Bambang Presiden mengharapkan bahwa data Yudhoyono, BPS itu benar, baik rapor biru atau Presiden RI merah. “Kalau hasilnya buruk, jangan sampai kita marah dan menuduh BPS meragukan atau mendapat pesanan, atau menggunakan data pihak lain. Jangan sampai seperti kata pepatah, buruk muka cermin dibelah,” tegas SBY.

Presiden Minta Data BPS Harus Akurat

3

6 Februari 2008

Republika

Andrianof A Chaniago, Pengamat politik Universitas Indonesia

Presiden Minta Data BPS Harus Akurat

3

.b p

s. go

.id

6 Februari 2008

ht

tp :// w

w

w

Sebelum mengambil kebijakan, pemerintah memang harus hati-hati bila mengambil data BPS. Sebab, selama ini data BPS kerapkali mengalami bias, terutama dalam soal pengambilan waktu survei. “Jadi data BPS itu harus dilihat secara serial. Tidak bisa hanya satu data saja yang diambil. Paling tidak harus dibandingkan dengan hasil survei berikutnya,” ujar Andrianof.


63


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Suara Karya

Susilo Bambang Presiden mempersilakan para tokoh Silakan Kritik Yudhoyono, politik, anggota parlemen, serta Asalkan Presiden RI anggota LSM menggunakan data BPS Sesuai Fakta untuk mengontrol atau mengkritik pemerintah. Presiden mengaku sangat mempercayai hasil survei dan sensus yang dilakukan BPS, baik itu menunjukkan hasil yang baik ataupun buruk.

6 Februari 2008

Bisnis Indonesia

Susilo Bambang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yudhoyono, meminta para pengkritik pemerintah, Presiden RI tokoh politik, anggota parlemen, dan anggota ornop menggunakan data yang berasal dari BPS, karena fakta dari lembaga ini dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menegaskan kepercayaan sepenuhnya terhadap hasil survei dan sensus yang dilakukan BPS, terlepas dari baik atau buruk hasil yang dilaporkan. Dia berharap semua hasil BPS dapat diterima secara wajar.

Presiden: Pakai data BPS untuk mengkritik

6 Februari 2008

Bisnis Indonesia

Iman Sugema, ekonomi

Presiden: Pakai data BPS untuk mengkritik

4

2

.b p

s. go

.id

6 Februari 2008

ht

tp :// w

w

w

BPS sampai saat ini belum sepenuhnya bebas kepentingan pemerintah dalam mempublikasikan datanya. Iman menegaskan tuduhan data BPS belum sepenuhnya dapat dipercaya validitasnya sangat berdasar dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh, data tentang turunnya kemiskinan, padahal di saat yang sama upah riil juga turun. Pemaparan data tersebut dinilai janggal. Sebagai peneliti, Iman mengaku masih harus berhati-hati dalam menggunakan data BPS.


64

BUKU - 02

2


Media Massa

Pemberi Komentar

Komentar

Judul Berita

Hal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Investor Daily Sukemi, staf khusus Menkominfo

Pro kontra terhadap data yang dikeluarkan BPS sudah mengemuka sejak masa orde baru. Daripada berdebat soal salah benar, lebih baik kita beramai-ramai memasyarakatkan manfaat pengguna data statistik.

Bercermin pada Data Kemiskinan BPS

..

13 Januari 2008

Seputar Indonesia

Awal Kusumah, ketua komisi XI DPR-RI

Sampai saat ini tidak ada lembaga Belum penelitian yang memiliki infrastruktur Ada Survei seperti BPS. Pembanding

..

8 Januari 2008

Neraca Ekonomi

Redaksi Neraca Ekonomi

Beberapa pihak meragukan data Editorial BPS, seperti lembaga-lembaga kajian ekonomi, perguruan tinggi.

..

8 Januari 2008

Investor Daily Presiden SBY

Data BPS terkait penurunan angka Data BPS Sah pengangguran yang pada Agustus 2007 menjadi 9,11% adalah data yang sah dan sehat. Jika data BPS menunjukkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, pemerintah akan menerimanya dan berupaya memperbaikinya.

..

7 Januari 2008

Investor Daily Raja Hendrik, N., reporter Investor Daily

Data BPS yang menyebutkan angka pengangguran turun 540 ribu menjadi 10,01 juta pada Agustus dibanding Februari 2007, dinilai tidak sesuai realitas. Terlebih lagi, kriteria pengangguran versi BPS berbeda dengan versi pengusaha.

Data Pengangguran tidak Sesuai Realitas

..

4 Januari 2008

Neraca Ekonomi

BPS seringkali memanipulasi angka pengangguran, dengan memasukkan standar kategori orang yang bekerja 1 jam dan mendapatkan upah sudah dikategorikan sebagai pekerja.

Data BPS Dinilai Belum Kurangi Riil Pengangguran

..

ht

tp :// w

w

w

.b p

s. go

.id

25 Januari 2008

Latif Adam, Peneliti LIPI


65

No title

Recommend Documents