l'. ltt i// i
-
H
SK Akreditasi Dirjen Dikri
UR
J
No. 26rDlKTt/KEp/20t)5
NAL
HUKUM Vol. XlryII, No.2, September 200g
tssN rd12-27
URNAL HUKUM FAKIITTAS HrlTyll.!{NlvERstrAs rsLAM suLIAN ACuNG sEBAcAr MEDTA puBuKAsr pENELrrrtr.i;;i;
iinr"iisiiiil*uv
Terbit Tlga Bulan
FAKUrrAs
Sekali
r,*u" u*,lir'ili?[i ,rr-o, suLrAN AcuNG
Koordinntor/penyunring penyelii : Rakhnrat Bowo Suhnrto, S.H., V.if., (C.O.t
Mirr.: Besori,/penyunting penelaah : Dr. Muladi, S.H.; prof. Dr. SatilDto. Rrhrrdi", S.'X., pi"ibr. Sri Sunr.rrwrni, S.H., M.H.; Prof. Dr. Esnri W.rrrasth p., S.H. M.S..; pror.'or. Vo'",np-o."iir""i.li"!r,n., ,.r., pnf. Abdullah Ketib, S.H.; pror Or. yusrivaii.-;:;. ;.;:,,, ""', prof. Dr. M. Ati M.rnsyur, S.H., Sp.N..
penyunting pelakstna : r Ma,ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. rc.ri.l; fvirrrua, eii, i.H., 5.H., M.Hum.; siri Rodhiyah Dwr ktin:h, S.H., v.H.;
i;.H;;;.
u.si. (C.D.); trr.
iji.inriii](1H.,
Srt Endah
mr,y,,"ii,erii,
.Yd.r:rtiS.H., ll"-y,|um; Arpangi, M.Hum.; Drs. vunstr.rrii
e.oo-ui
i.ir.,'il., ri ",i, i.H.,liH. "i
Grri
Tata Usaha : Gunarso Untung Sartono, S.H.
"
Alam:r Redakri / T*a Usaha: Katigawe Jl.l.a), Km. 4 Semrrang 50O12, pO BOX. refrpon (024) 6s83584, pes. , 52 l.
l0S4
/
SM
i*. toiil oi{z+si
H..g. p",.k
"rpE#f
irffi##-*."r*
o*,
Musr.lshtirin,
*.HurT'.,
PENGANTAR REDAKSI
Syukur Alhamdulillah, kami bisa terus konsisten untuk menghadirkan Jurnal Hukum kepada pembaca. Kini, ke hadapan pembaca kami sajikan Jurnal Hukum Volume 18, Nomor 2, Edisi Sep. 2008
I
yang mengupas tuntas berbagai problematika Hukum
saat ini.
Edisi kali ini menampilkan beragam tulisan untuk bisa
mencakup seluruh wacana Hukum mulai dari persoalan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kesadaran berkoperasi, Perlindungan Sumber Daya Alam sampai kepada persoalan perlindungan Masyarakat.
Ery Agus lriyono misalnya, menyajikan tulisan mengenai
Kesadaran Hukum Masyarakat
di
Sepanjang Sungai Silandal
Terhadap Upal'a p"rlt"1olaan Fungsi Lingkungan. Aktifitas masyarakat yang dikatakan "ramah lingkungan", ternyata tidak
berbanding lurus dengan pengetahuan ada tidaknya suatu peraturan maupun isinya. Rendalurya kesadaran ini juga muncul dalam mensikapi kehidupan berkoperasi sebagairnana ditulis oleh
Achmad Busro dari hasil studi terhadap masyarakat nelayan di Pantura Jawa Tengah.
Apakah Rendahnya kesadaran masyarakat itu sudah logis dan proporsional dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat '/ Garnbaran persoalan ini barangkali bisa diwakili
oleh tulisan M. Syamsudin tentang Perlindungan
Hukum
Konsumen Penumpang Kapal I-aut, dari hasil penelitian beliau di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Jurnal Hukum. Vot.
16.
No. 2. Septenber )008
Probiena tersebut akan nantpak secara rrluh nrelalui berbagai obyek material yang disajikan clalam edisi ini, seperti tulisan Yusriyadi, Paulus Hadisuprapto, Faisol Azhari, dll. Akhir kata redaksi senantiasa menunggu kiriman naskah
dari pembaca yang budiman, disertai permohonan ma'af bila beium termuat dalam edisi saat ini karena terbatasnya ruang. vvflssalam.
Redaksi
1l
Jurnql Hukum, Vol. lg, No. 2. Seprenber 200g
T PERLINDUNGAN I{UKUM KONSUMEN PENUMPANG KAPAL LAUT
(Studi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)' Oleh : M. Svamsudin
ABSTRAKSI
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi
obyehif
perlindungan hukum konsumen penumpang kapal laut di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pertanyaan akademik yang diajukan adalah apefurh pihak konsumen penumpang kapal laut sudah nzendapatkan perlindungan hukum yang memsdci'baik secara normatif maupun enrpiris di bidang tran:sportdsi laut: Sudahkqh penumpang lupal laut ntendapatkan hak-haknya secara penuh dalam mentanfaatkan layanan jasa di sektor tersebut dan sudah adakah dukungan lernbaga perlindungan dan qdyokasi konsumen yang menangani secara khusus perntasalahan- permosalahan konsunten yang dihadapi; Apakah pihak peloktr usaha juga telah bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang dialani konsumen akibat mengkonsumsi jasa dari pelaku usaha. Hasil studi ini ntenunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen penumpang kapal laut masih menunjukkan banyak kelemahan, baik secara lwridb normatif maupun empiris. Kelemahan itu mencakap: I) Aturanaturan ht*um formal belum secara penuh melindungi konsumen penumpang kapal laut; 2) . Masih dijumpai penumpang kapal yang belun mendapatkan hak-halotya secara penuh seperti hak atas keamanan, informqsi yang benar, kenyamanan, pelcyanan yang baik, keselatnatqn dan mendapatkan advokasi ketika mengalami permasalahan; 3) Prinsip tanggun&jovaban pelaku usaha masih didasarkan pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan yang harus membuktikan kesaiahan adalah pihak konsumen; 4) Belum ada lembaga perlindungan konsumen penumpctng kapal laut di pelabuhan.
'
Tulisan ini nterupakan bagian dari laporan penelitian tentang "Studi Penaptaan Perlitldungan Konsumen di Bidang Transportosi Laut dalatn Upaya Peningkatcn Pelayanan" yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial LP-UI bekerjasama dengan Balitbang Departemen Perhubungan RI, Desenber 2008.
282
Jwnal Hukum, Val.
18,
No. 2, Seprember 20r
Kata-I{ata Kunci : Perlindungan Hukum, Penuntpang Knpal Laut, Pelabuhan Tanjung Pernk Surabaya
A.
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Moda transportasi laut dewasa ini
sedang
menghadapai berl;agai macam masalal-L dan tantanganPermasalahan dan tantangan yang dihadapi tersebut antara lairt '. pertanta yang terkait dengan konsumen dalam arti
penumpang kapal laut. Secara umum dapat disampaikan hal-l-ral sebagai berikut: 1) Harga karcis tidak sesuai antara
yang tertulis dengan yang harus dibayar; 2)
Loket
kehabisan karcis, akan tapi masih banyak tersedia di calo; 3)
Jadual keberangkatan dan kedatangan tidak tepat; 4) Penumpang kurang mendapat kenyamanan menunggu akibat tidak adanya gedung terminal, atau kurang lengkap dan kurang bersil.rnya fasilitas di gedung tertr-rinal; 5) Sulit nendapatkan kendaraan untuk transportasi ladutan; 6) Kadang-kadang Kapal terlalu penuh sehingga rnengancar.n keselamatan pelayEran; 7) Kapal tidak dapat meianjutkan
perjaianan atau kapal tidak bisa berangkat dengan pemberitahuan sangat mendadak atau pada saat penumpang sudah naik ke kapal;8) Kualitas pelayanan terhadap penumpang sangat buruk, dengan fasilitas urnum yang kotor / tidak terawaf 9) Tidak sesuai antara iklan / prornosi mengenai kualitas layanan pada kelas yang
ditawarkan dengan kenyataannya; 10) penumpang tidak terjamin baik dalam hal
Keamanan kecelakaan
maupun dalam hal kehilangan barang atau keiahatan dalam oerialanan.
Jurnal Hukum, VoL
18,
No. 2, Septenber 2a08
283
Kedua,
di pihak pelaku usaha dalam hal ini
perusahaan pelayaran masil-r kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Terdapat beberapa pelabuhan yang
kurang baik pelayanannya tapi tetaP nernungut biaya yang sama (standarisasi tarif); 2) Hak konsumen atau Pengguna layanan pelabuhan untuk menyampaikan keluhan dan tindak laniut kurang diperhatikan; 3) Kapal niaga nasional kalah bersaing dengan kapal asing dari segi jumlah, tipe usia dan kecepatan serta nasih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan manajemen perusahaan. 4) Sebagian tarif kepelabuhanan masih belum cost /eco1,e/!l; 5) Tingkat
utilitasi alat produksi masih 'tergolong rendah; 6) Masih terdapat segmen usaha yang belum menguntungkan seperti pelayanan terminal, pengusaha alat, dan fasilitas
penumpukan; 7) Kualifikasi pendidikan personil belum sesuai dengan bidang tugas masing-masing sehingg masih perlu ditambah denga diklaf diklat; 8) Minimnya penguasaan teknologi.
1
Di Pelabuhan Tanjuk Perak Surabaya, di samping PT. PELNI juga terdapat dua Perusahaan Pelayaran Swasta Nasional yaitu PT. Dharma Lautan Utama dan PT. Prima
Vista yang relatif jauh lebih baik dalam
memberikan
peiayanan dan perlindungan kepada Para penumPangnya. Banyak penumpang yang terkesan dengan pengalaman mereka ketika berlayar dengan dua perusahaan pelayaran
I
Hasii obse.vasi dan wawancara dengan penumpang kapal PT. PELNI )atrg
sudah diolah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,20 Agustus 2008.
284
qis:
Jurnal Hukum, VoL 18, No. 2, September 2008
tersebut. Mereka membandingkan dengan pengalaman mereka ketika berlayar dengan kapal PT. PELNI'2
Dalarn tneilberikan layanan jasa
angkuta'ir
penumpang terdaPat 3 (tiga) standar layanan yang harus dilalui oleh konsumen (penumpang kapal) yaitu :
1. Layanan reservasi tiket. Standar layanan
yang
dikeluarkan meliputi: 1) Sistem komputerisasi full on-
line seluruh cabang dan biro perjalanan /
agen
penasaran; 2) Reservasi tiket sekali jalan atau pulang pergi; 3) First come first sevice (sistem antrian); 4) Prepaid reservation; 5) Internet information and reservation; 6) Tidak ada cilo tiket; 7) Call, information and compla int ccnter.
2-. Layanan terminal Standar yang dikeluarkan meliputi: 1) Informasi kedatangan dan keberangkatan kapal; 2) Terminal longue dan welcome snack bagi PenumPang kelas I dan II; 3) Boarding pass check-in;4) Jalur khusus dari terminal ke kapal;5) Tidak adanya petugas yang
minta imbalan; 6) Biaya buruh pengangkut yang wajar; 7) Pelayanan penimbang barang yang dapat dipercaya; 8) Keama-nan dan kenyamanan pada waktu naik kapal; 9) Kebersihan ,keamanan dan kenyamanan diterminal; 10) Terminal hanya khusus untuk penumpang dengan tiket; 11) Pelayanan city check in bagi penumpang kelas'
3.
Layanan seiama di kapal standard minimal pelayanan selama di kapal adalah sebagai berikut: 1) Ketertiban embarkasi dan debarkasi PenumPang; 2) Ketepatan 'Ibid.
rurnal Hukum, I.ol.
18,
Na. 2, September 2008
285
jadwal keberangkatan dan kedatangan; 2) Kepastian seat,/tempat sesuai dengan tike! 3) Kelengkaparr kasur untuk seluruh kelas ekonomi; 4) In{ormasi fasilitas dan pelayanan yang ada dikapai; 5) ABK yang ramah clan
nelayani serta bersertifikat sesuai
ketentuar.
Internasional (STCW 95); 6) Kebersihan, keamanan dan kenyamar-ran di kapal; 7) Video Instruksional nrengenai keselamatan penumpangi 8) Makanan yang layak sesuai standart menu , gizi dan bervariasi serta diinformasikan
pada penumpang dengan kartu/rlaftar menu; 9)
Informasi waktu tiba dan informasi serta permintaan maaf bila delay; 10) Fasilitas (ibaclah, hiburan, kesehatan) harus tetap terawat bersih clan nyaman;11) TV ditempatkan di semua kelas; 12) pendingin ruangan
(AC) harus tetap berfungsi dengan baik; 13) Kelengkapan kamar (tempat tidur, handuk, sprei,
sarung bantal dan lainnya) harus tetap tersedia dan bersih; 14) Kelengkapan alat keselamatan penumpang sesuai ketentuan; 15) Tidak adanya pedagang asongan ,calo dan prernan di atas kapal; 16) Fasilitas kamar mandi/WC harus tetap terawat dan bersih dengan su.pply air bersih yang tidak berhenti. Berkaitan dengan dengan gambaran arus PenumPang kapal berikut ini ditu4jukkan tabel tentang arus penumpang kapal di pelabuhan tanjung Perak Surabaya
sejak tahun 1997- Agustus 2003.
286
Jurnul Hukun. Vol. 18, Nu. 2. .September 2008
Tabel 1 : Arus Penumpang Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak SurabaYa,
Tahun 1997- Agustus 2003 No.
Tahun
Embarkasi
/
Naik
Debarkasi
/
Jumlah
Satuan
997,738
Orang
Turun
"l
7997
51'1,949
485,789
2
1998
665,868
667,017
3
1999
831,130
870,210
1.,701.,340
Orang
4
2000
869,370
923,138
7,792,508
Orang
5
2007
822,506
917,674
7,740,180
Orang
6
2002
687,945
640,4L5
'r,328,360
Orang
7
2003
?1q 476
285,902
605,378
Orang
Orang
Sumber : PT Pelindo III Tanjung Perak Surabaya, 2003
di
atas daPat diketahui bahwa pada tujuh tahun terakhir ini terdaPat kecenderungan menurunnya jumlall penumpang kapal melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Kepala Cabang PT. PELNI Surabaya, Chairul Djamal, salah satu sebabnya adalah Berdasarkan tabei
akibat pergeseran PenumPang dari angkutan laut
ke
angkutan udara. Pernyataan di, atas sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari beberapa permasaiahan yang di1-radapi PT. PELNI. Disinyalir bahwa PT. PELNI selama ini
tidak dapat memberikan perlindungan yang memadri kepada konsumen Penumpang kapa1. Dengan semakin ketatnya persaingan usaha di bidang jasa angkutan laut,
turnal lIuku.nt, Vol. 18, trlo. 2, September 2008
257
akan tetapi tetap tidak clapat memacu pl.. pELNI untur segera memperbaiki citra pelayanannya.3
B,
PERTANYAAN AI(ADEMIK Dari gambaran permasalahan
di
atas, yang menladi
pertanyaan akademik dalam tulisan ini adala}r apakah pihak konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai baik secara normatif maupun empiris di bidang transportasi laut ?; Sudahkah pihak konsumen
mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam memanfaatkan layanan jasa di sektor tersebut dan sudah adakah dukungan lembaga perlindungan dan advokasi konsumen yang menangani secara khusus permasalah:n_
permasalahan konsumen jika
pihak
konsumen
mendapatkan permasalahan atas layanan jasa
yang
diberikan pelaku usaha ?; Apakah pihak pelaku usaha.;uga telah bertanggung jarvab atas kerugian_kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi iasa dari pelaku usaha.
C.
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
Pasal 1 ayat j
{JUPK rnenentukan bahwa perlindungan konsumen aclalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada -konsumen. philipus M. Hadion mengemukakan bahwa perlindungan hukum (bagi rakyat)
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu
'
:
perlindungan
Hasil Observasi dan Warvarrcara dcngan penumpang kapal pT PELN{ 2l
Agustus 2005.
288
Jumal Hukum, /ol. IB, No- 2, Septenber 2006
hukum preventi{ dan perlindungan hukum represif. Pada yang pertama. kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatarr atau pendaPatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitiJ. Oleh karena itu tuiuan perlindungan hukum yang preventif
adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan llukum yang represif bertujuan untuk -J'986: -14) nrenyeiesaikan sengketa. (Hadion, Pasal 1 ayat 2 UUPK menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang / jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri,
keiuarga, orang lain mauPun makhluk hidup iain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 butir 3 dan penjelasan UUPK pelaku usaha adalah "Setiap perseorangan atau badan usaha, baik I'ang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sarna melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi". Pelaku usaha dirnaksud adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Sebagai sumber hukum utama yang mengatur ientang perlindungan konsumeh di Indonesia adalah
Undang-Undang
(UU) No.8 Tahun 7999
tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mulai diberlakukan tanggal 20 April 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor 42. Di luar UUPK masih terdaPat
beberapa
peraturan khusus yang dapat dijadikan sumber hukum Iurnal Hukum, I/ol.
18,
No. 2, September 2008
289
yang melindungi konsumen. Berdasarkan pasal 64 UUpK tentang Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa:
Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsunen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan terap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus danf atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini. Dengan ketentuan tersebut berarti segala peraturan pelundang-undangan yang telah ada pada saat UUpK
telsebut diundangkan yang bertujuan
melindungi
konsumen, masih tetap dapat diberlakukan clengan syarat tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan
UUPK ini. Oleh karena itu berlakulah asas let
spesidis
derognt lex generalis artinya jika sudah terdapat aturan yang secara khusus mengati-rrnya maka peraturan khusus itulah
yang pertama-tama menjadi dasar hukum, baru kemudian UUPK diberlakukan jika aturan khusus tersebut belum arau tidak mengaturnya. Di bidang transportasi laut telah acla beberapa peraturan perundangan ya g bertujuan melindungi konsumen antara lain UU N0.21 tahun 1992 tentang
Pelayaran, Kitab-Undang-Undang Hukum
Dagang
(KUHD), Kitab Undang-Undang liukum perdata (KUHper), Konvensi-Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi
dan peraturan-peratuian pelaksana lainnya,
seperti
Preraturan Pemerintah, Keputusan Menteri,
Surat
Keputusan Direksi, dan sebagainya.
Pasal 2 dan penjelasan UUPK menentukan perlindungan konsumen yaitu: ?90
Jurnal Hukum, Vol.
18,
asas
No. 2, September 2008
1.
Asas manfaat dimaksudkan agar segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manJaat sebesar-besalnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2.
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh
rakyat dapat diwujudkan secara maksimal
dau
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.
3.
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pernerintah dalam arti materiil dan spiritual'
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kcamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaary pemakaian, dan peman{aatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5.
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha mauPun konsumen menaati hukurn dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara meniamrn kepa.stian hukrrm.
Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 UUPK yaiiu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalar'.r memilih, menentukan dan menuntut hak-hak konsumen' Jurnal Hukum, Vol.
18,
No. 2, Sepienber 2008
291
nenciptakan sisterrr perlindungan konsunen yang mengandung unsur kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perundungan konsumen yang jujur. dan bcr.tanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kuaiitas barang atau jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan, clan keselamatan konsumen.
Pasal 6 UUpK raengatur tentang hakJrak pelaku usaha yaitu :
1.
Hak menerirna pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang atau jasa;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum
dari
tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri
sepatutnya
dalam penyelesaian sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik
apabila terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh
barang atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak lain diatur dalam ketentuan p".itoran perund a ng-undanga n
Ia
innya.
Pasal 7 UUPK menentukan kervajiban pelaku usaha
yartu
1. 2.
:
Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Memberikan in{ormasi yang jelas dan jujur mengenai korrd lsi barang atdu jasa,
Jurnal Hukun. Vo!.
18.
No. 2. Septetnber 200g
3.
iMemperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur;
. 5. 4
Menjamin
m u tu
barang aiau jasa tertentu;
Memberi kesempatan kepada konsumen untuk rnenguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang
dibuat dan / ataa diperdagangkan;
6.
Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang J:.^ ^-Judts4r,6^ar'/ qrPcr ^ -^- -l- ^ -.
7. Menberi
kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
apabila barang dan
/
atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Untuk menjawab pertanyaan akademik di atas, penulis menyusun sebuah skema tentang aspek dan indikator perlindungan hukum konsumen transportasi laut DeuaSdr
Tabel2: Aspek dan Indikator Perlindungan Hukum Penumpang Kapal Laut
Aturan Hukum
Ada aturan hukum
/
tidak, jika ada isinya dapat dipahami atau
jelas atau tidak, tidak, dalam praktek ditaati atau tidak oleh para pihak
Jurnal Hukutn, Vo!.
18,
No. 2, September 2008
293
02
FIak-hak Konsumen
Hak-hak konsumen penumpang kapal
yang meliputi ; Hak
keselarratarl
keamanan, kenyamanan,
ketepatan
waktu, informasi, advokasi, terpenuhi tidak 03
lawaD
rugi
04
/
L,anrl
Lembaga Perlindungan Konsumen
/
Pelaku usaha apakah mengganti kerugian terpenuhinya hak-hak konsumen penumpang kapal
atas tidak
Di
pelabuhan apakah ada lembaga per-lindungan dan advokasi konsumen atau tidak, jika ada berfungsi efektif / tidak dan mudah diakses
/
tidak
Keempat aspek dengan masing-masing inclikator
yang terdapat di dalam tabel di atas akim dioperasionalisasikan untuk mengevaJuasi dan menganalisis data-data penelitian dalam studi ini. sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
D. PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG
KAPAL
SECARANO1TMATIF
Terdapatnya sumber-sumber formal aturan hukum
yang bertujuan melindungi konsumen cli bidang transportasi laut menunjukkan adanya perlindungan hukum secara normatif. Perlindungan hukum
secara
normatif artinya perlindungan l-rukun yang didasarkan pada ada tidaknya nbtma-norma hukum yang dapat dijadikan dasar konsumen untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya aturan-aturan atau norma-norma hukum tersebut, 794
Jurnal Hukum. VoL 8. No. 2. Septenber 200g
maka akan tercipta kepastian hukum bagi konsumen terutama terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan
konsurnenyang harus dilindungi. Ketika konsumen mendapatkan permasalahan dan / atau mungkin kerugian yang diderita akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang diproduk oleh pelaku usaha, konsumen akan dengan
di balik norma-norma-norma atau aturan-aturan hukunl tersebut sebagai sarana mudah berlindung
perlindunmgan dirinya. Pasal 1 butir 1 UUPK menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segaia upaya yang menjamin adany a kepnstinn lulcum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan hasil iventarisasi peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, baik yang bersifat
hukum publik (maritim) maupun hukum
keperdataan
(maritim), dapat dikatakan bahwa secara norrnatif (laa' in the book) konsumen transPortasi laut cukup mendapatkan perlindungan hukum. Artinya Peraturan perundanganundangan yang menjadi sumber formal perlindungan hukum konsumen transportasi laut sudah cuktrp memadai. Sumber-sumber formal Peraturan itu antara lain UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No- 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, KUHPerdata, KUHD, Konvensi-Konvensi Internasional, Undang-Undang lain
/ang terkait, beberapa Peraturan pemerintah,
keputusan-
keputusan menteri dan aturan-aturan pelaksana lainnya. Sumber-sumbet aturan hukum formal di bidang
transportasi laut yang dapat dijadikan dasar perlindungarr
Jums! Hukwm, Vol. IB, llo. 2, September 200g
7-95
hukum konsttneu clapat tliskcrnakan seperti pada gamlrar berikut ini :
ATURAN UI'IUM
UU No. B Th. 1999
uu 21 Th 1992
-.1 Hk. Privat Marium
I
Konvensl Internasional
- KUHPerdata
I
etu,an rer*ait ra,n -
KUHO
-
1932
F**;l dan
J
I
'erauran
i
I f-__l
uu 5/1999
w
22t1999
--r-
I;-j"r"""d-l Penydamri. I
I
J
r_= - T-- -T- t-"*r/"", T-fiti-j.r/rool
]
1
I
V
No.2dl1997 N0.26/1993
F*^--t t,r*^o'l r'*_-l
@t
Gambar 1
:
Inoentnrisq si AttLrnn-Aturan Hulatm Perlindungan Konsu.men Trnnsportasi LntLt
Keterangan
)
:
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
> UU No.2l Tahun l9g2 tentang felay.rran
> UU N0. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli
dan
Persaingan Usaha
) 295
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Jurnal Hukum, vol.
18,
No- 2, September 200g
F
PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
>
PP N0. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
>
PP N0. 81 Tahun 2000 ientang kenavigasian
F
KM
Perhubungan
RI No. 33 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
)
KM Perhubungan RI N0. 28 Tahun 1997 tentang
Jenis,
Struktur dan Tarif pelayanan Pelabuhan Laut
untuk
} KM
Perhubungan
Ri
Jasa Kepelabuhanan
N0.15 Tahun 1997 tentang
Pendidikan Ujian Negara dan Sertifikasi kelautan
>
KM
Perhubungan.
N0. 24 Tahun
2OO2 tentang
Penyelenggaraan Pemancluan
F
Perhubungan N0. 1'4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bonkar Muat dari
KM
dan ke Kapal
>
KM
Perhubungan
N0. 26 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
>
KM
Perhubungan
N0. 70 Tahun
1'998 tentang
Pengawasan kapal Niaga
>
KM
Perhubungan
N0. 25 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
>
KM
Perhubungan
N0. 24 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Pemanduan
F KM Perhubungan N0. 27 Tahun7998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus
urnql Hukum, Vol.
18,
No. 2, September 2A0B
291
i KM Perhubungar.r
N0. 26 l'ahun 2002 tentatlg Iredoman Dasal Perhitung.rn L.rrif Pelayar-ran Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal di Pelabuhan
Dari pcraturan l-rukuru yang telah clisampaikan di atas yang perlu dievaluasi adalah:
1. Adanya beberapa kekosongan hukum di
tingkat
peraturan pemerintah dan keputusan menteri, yaitu yang terkait dengan bidang pcrkapalan dan kelautan serta Bidang Penjagaan dan Penyelamatan. Kekosongan
aturan hukum akan rnengakibatkan tidak l,^..^-!:^^sPaD,rdr,
adanya
L--1.---.
Adanya beberapa peraturan hukum privat (maritim) ydng harus disesuaikan clengan perkemL,angan jaman, karena merupakan warisan kolonial yaitu KTIFID dan
KUH Perdata. Muatan pasal-pasal dalam KUHD
Asas-asas dan subtansi muatan UU Pelayaran perlu disirrkronkan dengan asas-asas dan subtansi muatan UU
Perlindungan Konsumen sebagai
UU pokok yang
mengatur perlinclungan konsumen. 4.
di dalam konirak-kontrak bisnis *^t^t--. pcL.1r\u .-^^r-^ usdr.r udn konsumen di bidang
Muatan yang ada
transportasi laut juga harus disesuaikan dengan prinsipperinsip dan norn-ra-norma yang terdapat dalam LIU perlindrrngan Konsumen, terutama yang terkait dengan kontrak-kontrak yang telah dibakukan (perjanjian baku) 298
Jurnal Hukum, VoL
18,
l{o. 2, Septerr,ber 20|f
olel-r pelaku usaha agar memperhatikan batasan-batasan
yang ada dalam Pasal 18 UUPK.
Dari muatan isi dari sumber,sumber fornlal hukum di atas, yang perlu dipertanyakan adalah : 1.
Apakah subtansi/
isi
muatan aturan hukum formal tersebut sudah benar-benar memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil antara konsumen dan pelaku usaha.
2.
Apakah aturan-aturan hukum tersebut masih relevan
dengan perkembangan sekarang,
terutama mengahadapi era pasar bebas, globalisasi dan otonomi daerah? 3.
Apakah dalan-. pelaksanaannya, aturan-aturan hukum formal tersebut sudah efektif dan ditegakkan secara konsisten
[.
?
PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG KAPAL LAUT SECARA EMPIRIS
aturan Hukum Berdasarkan hasil penggalian data di Iapangan terkait dengan keberadaan aturan hukum di bidang transportasi 1. Keberadaan
laut ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Tabel 3 : Opini Pelaku Usaha tentang Keberadaan Aturan F{ukum di Bidang Transpcrtasi Laut
Tidak ielas
Jurrutl Hukum, Vol.
18, M.t. 2, Septenbe
r Z00R
299
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 59.4 % responden yang menyatakan bahwa di bidang transportasi laut terdapat aturan hukum yang jelas dan terdapat 40.6 % respor-rden yang menyatakan bahwa di bidang transportasi laut tidak ada aturan hukum yang jelasIni berarti bahwa masih terdapat pelaku usaha di bidang transportasi iaui yang kurang memahami aturan-aturan hukum ada. Ketidaktahuan ini akan berakibat pada terabaikannya hak-hak konsumen di bidang transportasi laut, seiringga tujuan perlindungan konsumen menjadi terhambat.
Berkaitan dengan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang ada di bidang transportasi laut ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Tabel 4 : Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Aturan Hukum yang Ada Selalu taat
Kadang taat, kadang
tidak Tidak taat
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat responden yang kadang-kadang tidak menaati aturan hukum yang ada (26.7 %) dan bahkan terdapat responden yang menyatakan tidak taat pada ketentuan hukum yang ada (6.7 %). Salah satu alasan dari responden 300
Jumal Hukum, Vol.
18, No. 2, Septenber 200i
yang menyatakan tidak menaati hukum yang ada, karena jika diikuti prosedur hukum kadang-kadang justru rnenghambat pekerjaarrnya, yang penting dalarn bisnis itu tahu sama tahu saja dan sama-sama menerima. 2. Pemenuhan
Hak'Hak Konsumen Penunpang Kapal Laut Untuk mengetahui apakah hakhak konsumen penumpang kapal laut terpenuhi atau tidak, berikut ini
akan ditunjukkan hasil penggalian data di
lapangar.r
berkaitan dengan hak-hak konsumen yang ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel berikut ini.
n.
Opitti Pelnku Usaltn
Berkaitan clengan perhatian peyedia jasa di bidang transportasi laui terhadap hak-hak pengguna jasa di pelabuhan ditunjukkan dalarn tabel berikut ini. Tabel 5 : Perhatian Penyedia Jasa tentang Hak-Hak Konsumen
Selalu memperhatikan
Kadang memperhatikaru kadang tidak
Tidak memperhatikan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam memberikan layanan jasa kepada konsumen pada umumnya menyatakan selalu memperhatikan hak-ha}., konsumen (87.3) % dan hanya 18.8 % yang menyatakan kadang-kadang memperhatikary kadang-kadang tidak dan tidak ada sama sekali yang tidak memperhatikan hak-hak lurnal Hukum, Val.
18,
No. 2, September 2008
3t
r
konsumen (0%). Salah satu alasan yang ' dikemukakan
responden
.. ylg
"kuaur.,g-Ludu,,, r":"yutlfi"_ -, tidak adalarr drkadang _kadang_kadang
l1T.l-1* Konsunren 19 pengguna iasa tersebut menunLut
ada da]am peraturan.
b.
Icbih dari yan[
Opini Konsumen penuntpang Kapal
Berkaitan dengan pengetahuan konsumen penumpang kapal skan hak_haknya yang harus dirniliki dalam menggunakan jasa angkutan laut ditunjukkan dalarn tabel berikut ini . Tabel 6 : Pengetahuan Konsumen penumpang kapal Terhadap Hak_haknya
rroaK I ahu
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan tidak tahu akan hak_haknya yur,g t,u*,
dimiliki dalam menggunakan jasa angkutan taui
seb"esar +O
%. Responden menyatakan bahwa yang penting dalam naik kapal tersebut selamat sarr
dengan sanak keruarga, tersebut.
;'tl#T::j,1"ff1 H""tr
Berkaitan dengan waktu tunggu keberangkatan ,ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
302
.Iurnal p,ukum, yot.
Ig,
kapal
No. 2, Septenber 200g
Tabel 7 : Waktu Menunggu Keberangkatan Kapa Laut (PELNI)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responclen yang menunggu keberangkatan kapal di Pelabulran lebih dari 3 jam (41.6%). Bahkan berdasarkan hasil observasi di lapangan ada penumpang kapal yang menunggu keberangkatan kapal sampai satu hari di pcJabulran. Lamarrya waktu menunggu keberangkatair kapal ini disebebkan antara lain karena kapalnya belum datang atau karena memang penumpang kapal datang lebih awalBerkaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan bagi pengguna iasa di tempat pemberangkatan (embarkasi) di tunjukkan oieh tabel berikut ini. Tabel 8 : Opini Penumpang Kapal Laut tentang Keamanan di Tempa
t Pemberangkhtan (Embarkasi)
Kadang aman kadang
tidak Tidak aman
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa rempar PemJurnal Hukun. Vol. 18..to. 2. September )U08
l0l
berangkatan kapal (embarkasi) kadang-kadang arary kadang kadang tidak 28.6 % dan sebanyak 3.9 %
menyatakan tidak aman. Alasan responden menyatakan itu adalah karena banyak petugas pengangkut barang {porrrr; yanmg sering memaksa, dan kadang ada copet. Berkaitan dengan keamanan konsumen di dalam kapal ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel 9 : Opini Penumpang l(apal tentang Kemanan di Kapal
Tidak aman
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa
terdapar
responden yang menyatakan bahwa di dalam kapal kadang aman, kadang tidak aman sebanyak 31,.2 % d,an yang n-renyatakan tidak aman sebanyak 5.2 %. Ketidak amarran itu disebabkan adanya pedangan asongan yang kadang merangkap sebagai tukang copet. Berkaitan dengan kenyamanan sebagai penumpang kapal, ditunjukkan dalam tabel berikut ini Tabel 10 : Kenyamanan Sebagai penurnpang Kapal Sudah Nvaman Kadang Nyaman, Kadang tidak
Tidak Nvaman
304
Jurnal Huku), Vot. lg, No. 2, Seprember 20At
Dari tabel di atas dapat diketahui bahn'a teradaPat responden yang menyatakan kadang-kadang nyaman' kadang tidak sebagai penumpang kapal sebanyak 35 5 %
dan yang menyatakan tidak nyarnan (6'6
%)'
Keticlaknyamanan tersebut terjadi pada saat mau masuk kapal (berjubel), di dalam kapal kadang terasa Panas' toilet macet dan bau, tempat tidur kotor dan banyak pedagang asongan.
Berkaitan dengan apakah terdapat
jamrnan
keselamatan penumpang ditunjukkan Pada tabel berikut ini. Tabel 11 : Jam-inan Keselamatan Sebagai Penurnpang Kapai
Merasa- Selamat
Kadang terasa selama! kadang was-was
Tidak selamat Total
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan bahwa terkadang terasa selamat, terkadang was-was sebanyak 12'2 'k dan yang % merasa tidak ada jaminan keselamatan sebanyak 17 6 Alasan responden menyatakan seperti" itu karena kadang ada kecelakaan kapal (tenggelam) yang
mendengar
ketika ia penumPangnya banyak yang meninggal sehingga kapai ada perasaan tidak selamat' jika kapal
naik
tenggelam. :rnal Hukum, Vol. 18, No. 2, September 2A08
305
Berkaitan dengan apakah ada informasi tentang pelayanan dan tarif angkutan kapal ditunjukkan oleh tabel berikut ini. label'1,2: Adanya Infonnasi tentang pelayanan dan Tarif Angkutan
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat responden yang menyatakan tidak mengetahui
informasi dan tarif angkutan 24 7". Ketidak ta,huan rru karena pada waktu n-rembeli tiket yang penting membeli sepertt yang diminta pihak penjual tiket. yang peiltng tiketnya dapat. Hal ini sering te4adi pada saat_saat rnasa mudik
lebaran.
'
Berkaitan dengan apakah kapal berangkat sesuai dengan jadrval atau tidak ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Tabel 13 : Ketepatan Jadwal pernberangkatan Kapal
Kadang tepat, kadang tidak
Tidak tepat
306
Jurnql Hukum, l/ol. Ig, No- 2, September 200g
atas dapat diketahui bal-rwa terdapat responden yang menyatakan bahwa iadwal kapal kadang tepat' kadang tidak tserdasarkan tabel
di
penbelangkatan
sebanvak sebanyak 60.5%, d'an yang menyatakan tidak tePat %. Responden tidak mengerti kenapa terjadi
11.8
keterlambatan pemberangkatan kapal' Berkaitan dengan apakah kapal tepat waktu sampai
di tujuan, dituiniukkan oleh tabel berikut ini' Tabel 14 : Ketepatan Kapal sampai Tujuan
Tepat
Kadang-kadang
tepat/tidak Tidak tepat
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat din tempat :esponden yang menyatakan bahwa kapal tiba
tidak .ujuan kadang-kadang tePat waktu, kadang-kadang
waktu 171 %' ;ebanyak 50 % dan yang menyatakan tidak tepat ketidatepatarr lesponden banyak yang tidak mengetahui alasan vaktu kapal tiba di temPat tu;uan'
3. Tanggung jawab Pelaku I ransP
Usaha terhadap Konsumen
ortasl
Laut
Berikut ini akan dikemukakan opini pelaku usaha, kaPal dan konsumen Pengirim konsumen PenumPang
Iurnal Hukum, YoI. I8' No. 2' September 2008
307
barang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan transportasi laut.
a.
Opini Pelaku
Usnhn
Berkaitan dengan pertanyaan apakah pengangkut bertanggung jawab terhadap konsumen atas barang yang rusak, hilang, tidak sampai pada tujuan dan keterlambatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Berkaitan dengan Pertanyaan aPa bentuk dari tanggungjawab pelaku usaha, ditujukkan pada tabel berikut i ni. Tabel 15 : Bcntuk tanggung jawab Pclaku Usaha
Ganti rugi Uang Permohonan Maaf Ganti rugi & Permohonan maaf Bentuk lain
Total
Dari tabel diatas dapat diketahui bahw-a jawaban responden yang menyaiakan bahwa bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang berupa uang sebanyak 40.6 %, yang
berbentuk permohonan maaf sebanyak 40.6 %, yang berbentuk ganti rugi uang dan permohonan maaf sebanyak 6.3 %, dan bentuk lainnya 72'5 % - Bentuk lain tersebut sesuai dengan kasusnya. 308
Jurnal Hukum, Vol.
18,
No. 2, September 200[
b.
Opini Konsumen Penumpang Kapal
Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana sikap pengangkut atas tanggungjav.'ab terhadap PenunlPang yang kehilar-igan barang bawaan (bagasi) ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 16 : Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Kehilangan Barang Bawaan (Bagasi) Penumpang
Kadang Tanggung jawab, kadang tidak Tidak Bertanggung lawab
Dari tabel di atas dapat diketahui bahu'a terdaPat responden yang menyatakan Pengangkut kaCang-ka{ang
bertanggunmg ja*'ab, kadang tidak sebanyak 5.3 dan yang menyatakan tidak bertanggung jawab sebanyak 56 %. Sebagain dari responden ada yang menyatakan bahwa pihak pengangkut melempar kesalahan pada penumPang.
Berkaitan dengan pertanyaan apa bentu darti
tanggungjawab pelaku usaha tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini. TabelTT : Bentuk Tanggungjawab Pengangkut
Mengganti Kerugian Uang
Iurnal Hukum, Yol- 18, No. 2, September 2008
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responclen yang menyatakan bahwa bentuk tanggungjawabnya berupa ganti rugi uang sebanyak 97.1 ./. dan yang menyatakan pennohonan maaf sebanyak 2.9 % _
4. Keberadaan Lembaga perlindungan Konsumen Transportasi Laut
Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana sikap penumpang kapal jika hak_haknya tidak terpenuhi ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 20 : Sikap Penumpang Kapal Jika Hak_Hak Sebagai Penumpang Tidak Terpenuhi Tidak Tahu berbuat apa Menerirna saja Mengadu ke pelaku usaha
Dari tabel. diatas dapat diketahu bahwa
responden
yang menjawab tidak tahu mau berbuat apa terhadap hak yang tidak dipenuhi sebanyak 36. %, yang menyatakan
menerima saja (pasrah) 20 %, dan yang menyatakan mengadu ke pelaku usaha yang bersangkutan sebanyak 44%.
Berkaitan dengan pertanyaan apakah ada lembaga advokasi konsumen di pelabuhan ditunjukkan pada tabel berikut ini.
310
Jurnal Hukum, Vol.
18,
No. 2, Septenber 20(
Tabel 21 : Keberadaan Lembaga Acivokasi Konsumen Di Pelabuhan
Tidak ada
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab ada lembaga advokasi konsumen sebanyak 0.00 %, sedangkan yang menjawab tidak ada 1007.. Dari sebagian responden ada yang tidak mengetahui apa yang
dimaksud advokasi itu.
F.
SIMPULAN Studi ir,i nLenyimpulkan ba}rwa perlindungan hukum konsumen penumpang kapal laut masih menunjukkan banyak kelemahan, baik dari aspek yuridis normatif maupun empiris. Kelemahan itu terletak pada 4 (empat) hal yang dijadikan ukuran perlindungan hukum yaitu sumbersumber forrnal aturan hukum yang ada, pemenuhan hak-
hak konsumen, tanggung jawab peiaku usaha
dan
dukungan lemtraga advokasi konsumen di pelabuhan.
1. Dari sumber hukum formal diketemukan isi
dari peraturan perundangan-ufdangan yang ada belum
melindungi konsumen transportasi laut
secara
seimbang dan juga masih terdapat kekosongankekosongan hukurn. Aturan-aturan hukum yang ada belum secara seimbang dan jelas mengatur masalah Iumal Huhtm, Vol.
18,
No. 2, September 2008
Jll
hak-hak,
kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, sanksi-sanksi dan tanggungjawab yang terkait dengan kegiatan transportasi laut.
2. Dari
aspek pemenuhan hak_hak konsumen,
baik
konsumen penumpang kapal maupun pengirim barang,
masih terdapat konsumen yang kurarlg mengetahui hak-haknya. Bagi konsumen penumpang kapal, masih dijumpai adanya konsumen penumpang kapal yang belum mendapatkan hak_haknya secara penuh seperti hak atas keamanan, informasi yang benar, kenyamanan,
pelayanan yang baik, keselamatan dan mendapatkan advokasi ketika m engala mi.permasalaha n. 3.
Dalam praktek pertanggungjawaban pelaku
usaha
terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian di
dasarkan paCa tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan yang harus membuktikan kesalahan adalah pihak konsumen. Ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab rnutlak. 4.
Dari aspek dukungan lembaga advokasi konsumen di
pelabuhan adalah bahwa belum ada
lembaga
perlindungan konsumen yang secara khusus menangani konsumen taransportasi laut di pelabuhan ketika mereka mendapatkan kesulitan dan permasalahaa. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muharnad. 1991. Hukum Pengangkutan Dmal Ltut dan Udara. Bandung: PT Citra Aditya bakti; )
1,
,4
Jw.nal Hukum, Vot. lg, No. 2, September 200g
Sinar Az Nasution, 2000- Konsumen dan Hukun' Jakarta : Pustaka Harapan; )arrnawan, Thomas. 1999. "Tanggungjawab Pelaku Usal-ra dalam Tinjauan Subtansi UU Perlindungan Konsumen" Malcalalt pada Peltemuan Nasional Olganisasi Konsumen' yang
diadakan di YLKi Bogot' ;
Javid Oughton & John Lowry. \997.
C'onswner Lnzo London:
Blackstone Press Limiied; -t979. Pokolcnokok Pelayarnn Maga Jakarta F.D.C. Sudjatmiko. Bhlatara KarYa; 3unawan, Johan es,1999, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsvmen" , lurnnl Hukum Bisr:ls, Vol VIII Tahun I999.
:
3unawan Wijaya dan Ahmad Yani 2000 Hulonn tentnng Perlind."mgan Konswnen. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utamai Husni Syawali dan Neni Sri hnaniyati 2000 Hukum Perlindutgat Konsuntett, Bandung : Penerbit C V Mandar Maju; M. Hussyen Umar. 2001. Hulcunt Maritint dnn ntasnlnh-Massiah Peiayaran di Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar harapan; Radikss Purba . 1997. Angkutan Muntan Laut CiPta;
l
Jakarta : PI Rineka
Shofi, Yusuf. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-IlxstrLLffien Hulcumnya. Ban-dung : PT Citra Aditya Bakti ; : Sidarta, 2000. Hukun Perlindtrngntt Konsunten Indonesia' Jakarta
Penerbii PT Grasindo; Hukum PengnngktLtan bnrtng dan penLmlpang. Jakarta : PT Rineka Cipta;
Soegiyatna Tjakranegara,
L995
'
Sudaryatmo. L996. Mnsalnh Perlindungnn Konstnnen di Intlonesia Bandung : Citra AdiiYa Bakti;
'urrcal
Hukun, r/al. 18, No. 2, September 2008
Sution Usman adji dkk, 1990. Hukum pengangkutnn di Takarta : PT Rinneka Cipta; Tunggal, Hadi Setia. 1,999. Undang-Undang RI Nomor tcntnt'Lg Perlindtutgnt'L Kctlsutnen. Halvarinclo ;
314
Jurnal Hukum.
lto!
Indonesin,
B Tnhmt 7999
lR. No. ). Septenber 2008
