Lampiran 1 : Ketentuan Pidana Pemilu No. Pasal Kualifikasi Delik
Unsur Tindak Pidana
Sanksi
1
2
3
4
5
1.
261
Menyebabkan
Setiap orang
Pidana minimum
penjara
orang
lain
Dengan sengaja
kehilangan
hak
Menyebabkan orang lain bulan, maksimum
pilih
kehilangan hak pilihnya
24
12
bulan,
denda Rp.
dan
minimum 12
juta,
maksimum Rp. 24 juta 2.
262
Memberi keterangan
tidak
Setiap orang
Pidana
Dengan sengaja
minimum 3 bulan,
penjara
Memberikan keterangan maksimum
benar
12
tidak benar mengenai diri bulan, dan denda sendiri atau diri orang minimum Rp. 3 lain
juta,
maksimum
Tentang sesuatu hal yang Rp. 12 juta diperlukan
untuk
pengisian daftar pemilih 3.
263
Setiap orang
Menghalangi seseorang terdaftar pemilih
untuk sebagai
Dengan
Pidana
penjara
kekerasan/ minimum
ancaman kekerasan
bulan, maksimum
Menggunakan kekuasaan 36
bulan,
yang ada padanya pada denda saat pendaftaran pemilih Menghalang-halangi
12
dan
minimum
Rp. 12 juta,
maksimum
Universitas Sumatera Utara
seseorang untuk terdaftar Rp. 36 juta sebagai pemilih dalam pemilu 4.
264
Tidak
Petugas PPS/ PPN
Pidana
memperbaiki
Dengan sengaja
minimum 3 bulan,
daftar
Tidak
pemilih
sementara
memperbaiki maksimum
daftar pemilih sementara Setelah
mendapat minimum Rp. 3
dan peserta Pemilu 265
Tidak
menindak
lanjuti
temuan
Panwaslu
6
bulan, dan denda
masukan dari masyarakat juta,
5.
penjara
Setiap
anggota
KPU
Propinsi,
maksimum
Rp. 6 juta KPU, Pidana
penjara
KPU minimum 6 bulan,
Kabupaten/ Kota, PPK, maksimum PPS, PPLN Tidak
36
bulan, dan denda
menindaklanjuti minimum Rp. 6
temuan
Bawaslu. juta,
Panwaslu
Propinsi, Rp. 36 juta
Panwaslu
Kab/
maksimum
Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
Panwaslu
Lapangan,
Panwaslu Luar Negeri Dalam
melakukan
pemutakhiran
data
pemilih, penyusunan dan pengumuman Penetapan
DPS, dan
Pengumuman DPT dan Rekapitulasi DPT
Universitas Sumatera Utara
Merugikan
WNI
yang
memiliki hak pilih 6.
266
Melakukan
Setiap orang
perbuatan curang
Dengan
Pidana
penjara
sengaja minimum
Melakukan
12
perbuatan bulan, maksimum
curang
untuk 36
bulan,
menyesatkan seseorang, denda atau dengan memaksa, Rp.
dan
minimum 12
juta,
atau dengan menjanjikan maksimum Rp. 36 atau memberikan uang juta atau materi lainnya Untuk
memperoleh
dukungan
bagi
pencalonan DPD dalam Pemilu
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 7.
267
Membuat atau
surat dokumen
palsu,
atau
menggunakan surat/ palsu
dokumen
Setiap orang
Pidana
Dengan sengaja
minimum
Membuat
surat
36
atau bulan, maksimum
dokumen
72
bulan,
Dengan maksud untuk denda memakai atau menyuruh Rp. orang memakai, atau Sengaja
penjara
dan
minimum 36
juta,
maksimum Rp. 72
menggunakan juta
surat atau dokumen yang dipalsukan Untuk menjadikan bakal calon
anggota
DPR,
Universitas Sumatera Utara
DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, atau calon peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud
Pasal 63 dan Pasal 73 8.
268
Tidak
Setiap
anggota
KPU, Pidana
penjara
menindaklanjuti
KPU Propinsi, KPU Kab/ minimum 6 bulan,
temuan Panwaslu
Kota
maksimum
Tidak
36
menindaklanjuti bulan, dan denda
temuan
Bawaslu, minimum Rp. 6
Panwaslu Propinsi dan juta, Panwaslu dalam
Kab/
maksimum
Kota, Rp. 36 juta
melaksanakan
verifikasi Parpol Calon Peserta
Pemilu
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) 9.
269
Tidak
Setiap
anggota
KPU, Pidana
penjara
menindaklanjuti
KPU Propinsi, KPU Kab/ minimum 6 bulan,
temuan Panwaslu
Kota Tidak temuan
maksimum
menindaklanjuti bulan, dan denda Bawaslu, minimum Rp. 6
Panwaslu Propinsi dan juta, Panwaslu Dalam
36
Kab/
maksimum
Kota, Rp. 36 juta
melaksanakan
verifikasi Parpol, Calon Peserta verifikasi
Pemilu
dan
kelengkapan
Universitas Sumatera Utara
administrasi bakal calon anggota
DPR,
DPD,
DPRD Propinsi, DPRD Kab/ Kota sebagaimana yang
dimaksud
dalam
Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (3) 10.
270
Melakukan
Setiap orang
Pidana
kampanye di luar
Dengan sengaja
minimum 3 bulan,
jadwal waktu
Melakukan kampanye di maksimum
penjara
12
luar jadwal waktu yang bulan, dan denda telah ditetapkan KPU, minimum Rp. 3 KPU Propinsi, KPU Kab/ juta, Kota
untuk
maksimum
masing- Rp. 12 juta
masing peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 82 11.
271
Melanggar
Setiap orang
Pidana
larangan
Dengan sengaja
minimum 6 bulan,
pelaksanaan
Melakukan
kampanye
larangan maksimum
pelaksanaan Pemilu
penjara
24
kampanye bulan, dan denda sebagaimana minimum Rp. 6
dimaksud dalam Pasal 84 juta,
maksimum
(1) huruf a, b, c, d, e, f, g, Rp. 24 juta h atau huruf i. 12.
272
Melanggar larangan kampanye
Setiap kampanye Melanggar
pelaksanaan Pidana
penjara
minimum 3 bulan, larangan maksimum
12
Universitas Sumatera Utara
mengikutsertakan
sebagaimana
dimaksud bulan, dan denda
pejabat tertentu
dalam Pasal 84 ayat (2).
minimum Rp. 30 juta,
maksimum
Rp. 60 juta 13.
273
Pejabat ikut serta
Setiap
Ketua/
Wakil Pidana
sebagai pelaksana
Ketua/
Ketua
Muda/ minimum 6 bulan,
kampanye
Hakim Agung/ Hakim maksimum
penjara
24
Konstitusi, Hakim-hakim bulan, dan denda pada
semua
badan minimum Rp. 25
peradilan.
juta,
maksimum
Ketua/ Wakil Ketua dan Rp. 50 juta anggota BPK. Gubernur,
Deputi
Gubernur Senior, Deputi Gubernur
Bank
Indonesia, serta Pejabat BUMN/ BUMD Melanggar sebagaimana
larangan dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (4) 14.
274
Pegawai
Negeri
Sipil
sebagai
Setiap PNS, anggota TNI Pidana
penjara
dan Polri, Kepala Desa minimum 3 bulan,
pelaksanaan
dan Perangkat Desa dan maksimum
kampanye
anggota BPD Melanggar sebagaimana
12
bulan, dan denda larangan minimum Rp. 3 dimaksud juta,
maksimum
dalam Pasal 84 ayat (3) Rp. 12 juta dan ayat (5).
Universitas Sumatera Utara
15.
275
Pelaksana kampanye
Pidana
materi lain kepada
Dengan sengaja
minimum 6 bulan,
peserta kampanye
Menjanjikan/
maksimum
Memberi
uang/
penjara
24
memberikan uang/ materi bulan, dan denda lain
sebagai
imbalan minimum Rp. 6
kepada peserta kampanye juta, Secara
langsung
maksimum
atau Rp. 24 juta.
tidak langsung agar tidak menggunakan
haknya
untuk memilih peserta Pemilu
tertentu,
menggunakan
atau haknya
untuk memilih dengan cara tertentu. Sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87. 16.
276
Anggota
KPU,
KPU Pidana
terganggunya
Propinsi,
KPU
Kab/ minimum 6 bulan,
tahapan/
Kota,
pelaksanaan
Pegawai Sekjen KPU, bulan, dan denda
kampanye
Sekretaris KPU Propinsi/ minimum Rp. 6
Mengakibatkan
Sekjen
penjara
KPU, maksimum
Pegawai Sekretariat KPU juta,
24
maksimum
Propinsi, Kab/ Kota, dan Rp. 24 juta Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota. Terbukti
melakukan
Universitas Sumatera Utara
tindak
Pidana
dalam
Pemilu
pelaksanaan
kampanye
Pemilu
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 123 ayat (1).
17.
277
Setiap orang
Memberi/ menerima
dana
kampanye melebihi
Pidana
penjara
Memberi/ menerima dana minimum 6 bulan, kampanye melebihi batas maksimum
batas
yang ditentukan
24
yang ditentukan dalam bulan, dan denda Pasal 131 ayat (1) dan minimum Rp. 1 ayat (2), dan Pasal 133 Milyar, ayat (1) dan ayat (2).
maksimum Rp. 5 Milyar
18.
278
Menerima
Peserta Pemilu
sumbangan
Terbukti
kampanye pihak asing
dari
penjara
menerima minimum
sumbangan bantuan
Pidana
dan
atau bulan, maksimum
sebagaimana 36
bulan,
dimaksud dalam Pasal denda 139
12
Rp.
dan
minimum 12
juta,
maksimum Rp. 36 juta 19.
279
Mengacaukan
Setiap orang
Pidana
jalannya
Sengaja
minimum 6 bulan,
kampanye
Mengacaukan,
maksimum
menghalangi
atau bulan, dan denda
mengganggu
jalannya minimum Rp. 6
kampanye Pemilu.
juta,
penjara
24
maksimum
Universitas Sumatera Utara
Rp. 24 juta
20.
280
Karena
Pelaksana kampanye
Pidana
ayat
kelalaiannya
Karena kelalaiannya
minimum 3 bulan,
(1)
mengakibatkan
Mengakibatkan
maksimum
penjara
12
terganggunya
terganggunya
tahapan bulan, dan denda
tahapan Pemilu
penyelenggaraan Pemilu minimum Rp. 3 di tingkat desa/ kelurahan juta, sebagaimana
maksimum
dimaksud Rp. 12 juta
dalam Pasal 107. 21.
280
Sengaja
Pelaksana kampanye
Pidana
ayat
mengakibatkan
Dengan sengaja
minimum 6 bulan,
(2)
terganggunya
Mengakibatkan
maksimum
tahapan Pemilu
terganggunya
penjara
18
tahapan bulan, dan denda
penyelenggaraan Pemilu minimum Rp. 6 di tingkat desa/ kelurahan juta, sebagaimana
maksimum
dimaksud Rp. 18 juta.
dalam Pasal 107. 22.
281
Sengaja/
lalai
mengakibatkan
Setiap pelaksana, peserta, Pidana atau petugas kampanye
tahapan pemilu
atau lalai
terganggunya
minimum Rp. 6 tahapan juta,
penyelenggaraan Pemilu Setiap orang
Memberi keterangan benar
tidak dalam
Dengan
24
bulan, dan denda
Mengakibatkan
282
minimum 6 bulan,
Terbukti dengan sengaja maksimum
terganggunya
23.
penjara
maksimum
Rp. 24 juta Pidana
penjara
sengaja minimum 6 bulan,
memberikan keterangan maksimum
24
Universitas Sumatera Utara
laporan
dana
kampanye
tidak
benar
dalam bulan, dan denda
laporan dana kampanye minimum Rp. 6 sebagaimana
dimaksud juta,
maksimum
dalam Pasal 134 dan Rp. 24 juta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2). 24.
283
Mengumumkan
Setiap orang
hasil survey dalam
Mengumumkan
Pidana
penjara
hasil minimum 3 bulan,
survey atau hasil jajak maksimum
masa tenang
pendapat
dalam
12
masa bulan, dan denda
tenang.
minimum Rp. 3 juta,
maksimum
Rp. 12 juta. 25.
284
Menetapkan
Ketua KPU
Pidana
jumlah surat suara
Dengan sengaja
minimum
yang
Menetapkan jumlah surat bulan, maksimum
melebihi
yang ditentukan.
suara
yang
melebihi
dicetak 24
jumlah
yang denda
Sengaja mencetak surat melebihi
suara jumlah
yang ditetapkan.
dan
minimum 120
juta,
dalam Pasal 145 ayat (2), maksimum
Rp.
(3), (4) 285
12
bulan,
ditentukan sebagaimana Rp.
26.
penjara
240 juta.
Setiap
perusahaan Pidana
pencetak surat suara Dengan sengaja surat
melebihi
jumlah
sebagaimana
minimum
24
bulan, maksimum
Mencetak
ditetapkan
penjara
suara 48
bulan,
yang denda KPU Rp.
dan
minimum 500
juta,
dimaksud maksimum Rp. 10
Universitas Sumatera Utara
dalam Pasal 146 ayat (1). 27.
286
Tidak
menjaga
kerahasiaan
surat
Setiap
perusahaan Pidana
pencetak surat suara Tidak
suara
milyar. penjara
minimum
24
menjaga bulan, maksimum
kerahasiaan surat suara 48 sebagaimana
bulan,
dimaksud denda
dalam Pasal 146 ayat (1)
dan
Rp.
minimum 500
juta,
maksimum Rp. 10 milyar. 28.
287
Sengaja memberi
Setiap orang
Pidana
uang
Dengan sengaja
minimum
kepada
pemilih
penjara 12
Saat pemungutan suara bulan, maksimum menjanjikan
atau 36
bulan,
memberikan uang atau denda materi
lainnya
kepada Rp.
pemilih
minimum 6
juta,
maksimum Rp. 36
Supaya
tidak juta.
menggunakan pilihnya
dan
atau
hak memilih
peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya
dengan
cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 29.
288
Menghalangi
Setiap orang
Pidana
seseorang
Dengan sengaja
minimum 6 bulan,
menggunakan hak
Menggunakan kekerasan maksimum
pilih.
penjara
24
atau ancaman kekerasan bulan, dan denda
Universitas Sumatera Utara
dan
atau
menghalangi minimum Rp. 6
seseorang
yang
akan juta,
maksimum
melakukan haknya untuk Rp. 24 juta. memilih
atau
melaksanakan yang
kegiatan
menimbulkan
ganguan atau ketertiban dan
ketentraman
pelaksanaan pemungutan suara. 30.
289
Menyebabkan
Setiap orang
Pidana
suara pemilik tidak
Dengan sengaja
minimum
bernilai
Melakukan
12
perbuatan bulan, maksimum
yang menyebabkan suara 36
bulan,
seorang pemilih menjadi denda tidak
penjara
bernilai,
atau Rp.
dan
minimum 12
juta,
menyebabkan
peserta maksimum Rp. 36
Pemilu
tertentu juta.
mendapatkan
tambahan
suara,
atau
perolehan
suara
peserta
Pemilu
menjadi berkurang. 31.
290
Sengaja mengaku
Dengan sengaja
Pidana
dirinya
Setiap orang
minimum 6 bulan,
orang lain
sebagai
penjara
Pada saat pemungutan maksimum
18
suara mengaku dirinya bulan, dan denda sebagai orang lain.
minimum Rp. 6 juta,
maksimum
Universitas Sumatera Utara
Rp. 18 juta. 32.
291
Memberi
suara
lebih dari satu kali
Dengan sengaja
Pidana
Setiap orang
minimum 6 bulan,
penjara
Pada waktu pemungutan maksimum suara
18
memberikan bulan, dan denda
suaranya lebih dari satu minimum Rp. 6 kali di satu TPS atau juta, lebih. 33.
292
maksimum
Rp. 18 juta.
Menggagalkan
Setiap orang
Pidana
pemungutan suara.
Dengan sengaja
minimum
Menggagalkan
bulan, maksimum
pemungutan suara.
60
penjara 24
bulan,
denda Rp.
dan
minimum 24
juta,
maksimum Rp. 60 juta. 34.
293
Tidak memberikan
Setiap majikan/ atasan
Pidana
kesempatan
Dengan sengaja
minimum 6 bulan,
kepada
seorang
Tidak
pekerja
untuk
memberikan suaranya
pada
pemungutan suara.
35.
294
Merusak
hasil
pemungutan suara.
memberikan maksimum
kesempatan seorang
penjara
kepada bulan, dan denda
pekerja
memberikan
untuk minimum Rp. 6
suaranya juta,
pada pemungutan suara.
maksimum
Rp. 12 juta.
Setiap orang
Pidana
Dengan sengaja
minimum
Merusak menghilangkan
12
penjara 12
atau bulan, maksimum hasil 36
bulan,
dan
Universitas Sumatera Utara
pemungutan suara yang denda sudah disegel.
Rp.
minimum 12
juta,
maksimum Rp. 36 juta. 36.
295
Tidak memberikan surat
suara
Ketua
dan
anggota Pidana
KPPS/ KPPSLN
minimum 3 bulan,
Dengan sengaja
pengganti.
penjara
maksimum
12
Tidak memberikan surat bulan, dan denda suara pengganti hanya minimum Rp. 3 satu kali kepada pemilih juta, yang
menerima
maksimum
surat Rp. 12 juta.
suara rusak dan tidak mencatat
surat
suara
yang rusak dalam berita acara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) 37.
296
Memberitahu pilihan
pemilih
kepada orang lain
Setiap
orang
bertugas
yang Pidana
penjara
membantu minimum 3 bulan,
pemilih
maksimum
Dengan sengaja
12
bulan, dan denda
Memberitahukan pilihan minimum Rp. 3 pemilih
kepada
lain,
orang juta,
maksimum
sebagaimana Rp. 12 juta.
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2). 38.
296
Tidak menetapkan
ayat
pemungutan suara
Anggota Kabupaten/ Kota
KPU maksimum
60
bulan, dan denda
Universitas Sumatera Utara
(1)
Tidak
ulang
menetapkan minimum Rp. 500
pemungutan suara ulang juta, di
TPS
maksimum
sebagaimana Rp. 1 milyar.
dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), sementara persyaratan dalam UU ini telah terpenuhi 39.
296
Tidak
Ketua dan anggota KPPS
Pidana
ayat
melaksanakan
Dengan sengaja
minimum 3 bulan,
(2)
pemungutan suara
Tidak
ulang.
penjara
melakukan maksimum
ketetapan
12
KPU bulan, dan denda
Kabupaten/ Kota untuk minimum Rp. 3 melaksanakan
juta,
maksimum
pemungutan suara ulang Rp. 12 juta. di TPS. 40.
297
Setia orang
Pidana
menghilangkan
Karena kelalaiannya.
minimum
berita
Menyebabkan rusak atau bulan maksimum
Merusak
atau
acara
pemungutan suara
hilang Berita Acara Hasil 60
penjara
bulan,
Perhitungan suara dan/ denda atau
sertifikat
12
dan
hasil Rp.
minimum 500
juta,
penghitungan suara yang maksimum Rp. 1 sudah disegel 41.
298
Mengubah acara
berita hasil
pemungutan suara
milyar,
Setiap orang
Pidana
Dengan sengaja
minimum
penjara 12
Mengubah Berita Acara bulan, Hasil Perhitungan Suara maksimum dan/
atau
60
sertifikat bulan, dan denda
Universitas Sumatera Utara
penghitungan suara
minimum Rp. 500 juta,
maksimum
Rp. 1 milyar. 42.
Anggota
299
Karena
ayat
kelalaiannya
Propinsi,
(1)
mengakibatkan
Kabupaten/
berita acara hasil
PPK
KPU,
KPU Pidana
penjara
KPU minimum 6 bulan, Kota
dan maksimum
12
bulan, dan denda
rekapitulasi hilang/
Karena kelalaiannya
rusak.
Mengakibatkan
minimum Rp. 6
hilang juta,
maksimum
atau berubahnya Berita Rp. 12 juta. Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan atau sertifikat penghitungan suara. 43.
sengaja
Anggota
299
Dengan
ayat
mengakibatkan
Propinsi,
(2)
berita acara hasil
Kabupaten/
rekapitulasi hilang/
PPK
KPU,
KPU Pidana KPU minimum
Kota
24
Mengakibatkan
12
dan bulan, maksimum
Dengan sengaja
rusak
penjara
bulan,
denda hilang Rp.
dan
minimum 12
juta,
atau berubahnya Berita maksimum Rp. 24 Acara Hasil Rekapitulasi juta. Penghitungan Perolehan Suara dan atau sertifikat penghitungan suara. 44.
300
Setiap orang
Pidana
informasi
Dengan sengaja
minimum
penghitungan
Merusak,
Merusak
sistem
penjara 60
menggangu, bulan,
Universitas Sumatera Utara
suara.
mendistorsi informasi
sistem maksimum
120
penghitungan bulan, dan denda
suara hasil pemilu
minimum Rp. 500 juta,
maksimum
Rp. 1 milyar. 45.
301
Ketua
Sengaja
tidak
membuat
berita
KPPS/ KPPSLN
perolehan
Dengan sengaja
acara
Tidak
suara
dan
anggota Pidana
penjara
minimum
12
bulan, maksimum
membuat
menandatangani
dan 24
bulan,
Berita denda
Acara Perolehan Suara Rp.
dan
minimum 12
juta,
peserta Pemilu dan Calon maksimum Rp. 12 anggota
DPR,
DPRD
DPD, juta.
sebagaimana
dalam Pasal 154 ayat (3). 46.
302
Tidak salinan
memberi berita
acara pemungutan suara
Setiap KPPS/ KPPSLN
Pidana
Dengan sengaja.
minimum 3 bulan,
Tidak
penjara
memberikan maksimum
12
salinan satu eksemplar bulan, dan denda berita acara pemungutan minimum Rp. 3 dan penghitungan suara juta, kepada
saksi
maksimum
peserta Rp. 12 juta.
pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui sebagaimana
PPS, dimaksud
dalam Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3).
Universitas Sumatera Utara
47.
303
Tidak
Setiap KPPS/ KPPSLN
mengamankan
Tidak
kotak suara
Pidana
penjara
menjaga, minimum 6 bulan,
mengamankan keutuhan maksimum kotak
18
suara,dan bulan, dan denda
menyerahkan kotak suara minimum Rp. 6 tersegel yang berisi surat juta, suara,
berita
maksimum
acara Rp. 18 juta.
pemungutan suara dan sertifikat
hasil
penghitungan
suara,
kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama
sebagaimana
dimakud dalam Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5). 48.
304
Panwaslu
tidak
Setiap
Panwaslu Pidana
penjara
mengawasi
lapangan dan Panwaslu minimum 6 bulan,
penyerahan kotak
Kecamatan
suara
Tidak
maksimum
24
mengawasi bulan, dan denda
penyerahan kotak suara minimum Rp. 6 tersegel kepada PPK, dan juta,
maksimum
Panwaslu
Kecamatan Rp. 24 juta.
tidak
mengawasi
penyerahan kotak suara bersegel
kepada
Kabupaten/ sebagaimana
KPU Kota
dimaksud
Universitas Sumatera Utara
dalam Pasal 180 ayat (6). 49.
305
Tidak
Setiap PPS
mengumumkan
Tidak
Pidana
mengumumkan minimum 3 bulan,
hasil penghitungan
hasil penghitungan suara maksimum
suara
dari
seluruh
TPS
wilayah
di bulan, dan denda
dimaksud juta,
dalam Pasal 181. 306
KPU
tidak
menetapkan hasil Pemilu
maksimum
Rp. 12 juta
Setiap anggota KPU
Pidana
penjara
Tidak menetapkan hasil minimum Pemilu DPD,
anggota DPRD
Kota
Propinsi 60
secara
sebagaimana
bulan,
nasional Rp.
Mengumumkan
Setiap
dan
minimum 240
juta,
dimaksud maksimum
Rp.
dalam Pasal 199 ayat (2). 307
24
DPR, bulan, maksimum
dan DPRD Kabupaten/ denda
51.
12
kerjanya minimum Rp. 3
sebagaimana
50.
penjara
orang
600 juta.
atau Pidana
penjara
hasil penghitungan
lembaga yang melakukan minimum 6 bulan,
capat
penghitungan cepat
pada
hari
pemungutan suara
Mengumumkan
maksimum
18
hasil bulan, dan denda
penghitungan cepat pada minimum Rp. 6 hari/ tanggal pemungutan juta, suara. 52.
308
Tidak memberitahukan hasil penghitungan
Setiap lembaga
maksimum
Rp. 18 juta. orang
atau Pidana
penjara
minimum 6 bulan,
Melakukan penghitungan maksimum
18
bukan merupakan
cepat
bulan, dan denda
hasil resmi Pemilu
Tidak
memberitahukan minimum Rp. 6
Universitas Sumatera Utara
hasil penghitungan cepat juta,
maksimum
bukan merupakan hasil Rp. 18 juta. resmi Pemilu 53.
309
KPU
tidak
Ketua dan anggota KPU, Pidana
melaksanakan
KPU
Propinsi,
putusan
Kabupaten/ Kota Tidak
pengadilan
KPU minimum
bulan,
putusan pengadilan yang denda memperoleh Rp.
kekuatan
hukum
sebagaimana
12
bulan, maksimum
melaksanakan 24
telah
penjara
dan
minimum 12
juta,
tetap maksimum Rp. 24
dimaksud juta.
dalam Pasal 257 ayat (2). 54.
310
Panwaslu
tidak
Ketua
dan
anggota: Pidana
penjara
menindaklanjuti
Bawaslu,
Panwaslu minimum 3 bulan,
temuan
Propinsi,
Panwaslu maksimum
pelanggaran
Kabupaten/
Pemilu oleh KPU
Panwaslu
36
Kota, bulan, dan denda Kecamatan, minimum Rp. 3
Panwaslu
Lapangan, juta,
Panwaslu LN.
maksimum
Rp. 36 juta.
Dengan sengaja Tidak
menindaklanjuti
temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU,
KPU
Propinsi,
KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS/ PPLN, dan/ atau KPPS dalam setiap
Universitas Sumatera Utara
tahapan penyelenggaraan Pemilu 55.
311
Pemberatan
Penyelenggara pemilu
Pidana
ditambah
sMelakukan pelanggaran sepertiga pidana
sebagaimana ketentuan
dimaksud dalam Pasal yang
dari pidana
ditetapkan
260, 261, 262, 265, 266, dalam pasal-pasal 269, 270, 278, 281, 286, tersebut. 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 297, 298, dan Pasal 300.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 2 : Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008, pada pokoknya meliputi kegiatan sebagai berikut:
No.
Program/ Kegiatan
Jadwal
Ket
1
2
3
4
Tahapan Persiapan 1. Penataan organisasi
23-10-07 s.d. 29-03-08
2. Bimbingan teknis, sosialisasi dan
01-01-08 s.d. 31-12-08
koordinasi penyelenggaran Pemilu 3. Pengelolaan data dan Informasi Pemilu
01-01-08 s.d. 10-12-08
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 1. Pemutakhiran data pemilih dan
05-04-08 s.d. 20-10-08
menyusun daftar pemilih 2. Pendaftaran peserta Pemilu dan penetapan peserta Pemilu: a. Partai Politik
05-04-08 s.d. 05-07-08
b. Perseorangan/ DPD
14-06-08 s.d. 27-10-08
3. Penetapan jumlah kursi dan daerah
01-05-08 s.d. 12-06-08
pemilihan 4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota: a. Pencalonan anggota DPR, DPRD
05-08-08 s.d. 03-10-08
Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota b. Verifikasi kelengkapan bakal calon
11-08-08 s.d. 03-09-08
c. Penyusunan dan penetapan daftar
09-10-08 s.d. 26-10-08
calon tetap
Universitas Sumatera Utara
d. Pengumuman daftar calon tetap
27-10-2008
5. Masa Kampanye a. Persiapan kampanye
02-01-08 s.d. 28-02-09
b. Pelaksanaan kampanye No.
Melalui pertemuan terbatas, Program/ Kegiatan
08-07-08 s.d. 01-04-09 Jadual
Ket
tatap muka, media massa cetak dan elektronika, penyebaran bahan kampanye kepada umum -
Melalui rapat umum
6. Masa Tenang
13-03-09 s.d. 01-04-09 02-04-09 s.d. 04-04-09
7. Pemungutan suara dan penghitungan suara: a. Pemungutan suara dan penghitungan
05-04-2009
suara oleh KPPS/ KPPSLN TPS/ TPSLN b. Penghitungan suara dari KPPS-PPK,
04-05-09 s.d. 05-05-09
KPU Kabupaten/ Kota, KPU Propinsi dan KPU 8. Penetapan hasil Pemilu: a. KPU Kabupaten/ Kota untuk anggota
15-04-2009
DPRD Kabupaten/ Kota b. KPU Propinsi untuk anggota DPRD
20-04-2009
Propinsi c. KPU untuk anggota DPR, DPD,
05-05-2009
DPRD Propinsi dan DPRD Kab/ Kota secara nasional 9. Penetapan perolehan kursi DPRD Kab/
11-05-09 s.d. 16-05-09
Universitas Sumatera Utara
Kota, DPRD Propinsi, DPR dan DPD 10. Penetapan dan pengumuman calon
13-05-09 s.d. 20-05-09
terpilih anggota DPRD Kab/ Kota, DPRD Propinsi, DPR dan DPD 11. Pemberitahuan kepada calon terpilih
15-05-09 s.d. 31-05-09
12. Pengucapan sumpah/ janji: a. DPRD Kabupaten/ Kota
Juli 2009
b. DPRD Propinsi
Agustus 2009
c. DPD dan DPR
1 Oktober 2009
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada Tanggal 23 Desember 2010
Universitas Sumatera Utara
