NO. NAMA FILE TEMA FILE DESTINASI

DAFTAR ISI CD

JURUS JITU MENANG PEMILU TANPA UANG, NGGAK PAKE’ CURANG! PLUS 10 LANGKAH ANTI KALAH

NO.

NAMA FILE

TEMA FILE

DESTINASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (01)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum pemilu dan DPRD dihighlight (disorot warna) kuning.

Legislatif;

(02)

Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 tentang Standar Umum dan Universal Hak Asasi Manusia. Pengakuan dan pengaturan pemilu dihighlight (disorot warna) kuning.

Sistem pemilu 2014;

(03)

Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 tentang Perjanjian Internasional Hak-Hak Politik dan Sipil Manusia berdasarkan Piagam PBB dan DUHAM. Perlindungan hak politik warga negara dihighlight (disorot warna) kuning.

Sistem pemilu 2014;

(04)

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, telah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008. Telah mengalami beberapa kali perubahan pasal-pasal maupun ayat-ayat oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya dihighlight warna kuning. (diantaranya lihat; Putusan MK No. 072- 073 /PUU-II/2004 dan Putusan MK No. 5/PUU-V/2007).

Legislatif;

(05)

Undang-Undang tentang Partai Politik, telah diubah oleh UU No. 2 Tahun 2011.

Sistem pemilu 2014;

(06)

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik dihighlight (disorot warna) kuning.

(07)

Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan Legislatif; DPRD. Pedoman Penyusunan Peraturan Tentang Tata Tertib DPRD bisa dilihat di PP No. 16 Tahun 2010. Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2009 bisa dilihat di PKPU No. 02 Tahun 2010, yang telah diubah oleh PKPU No. 02 Tahun 2011.

(08)

Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Note: Teks yang dihighlight (disorot warna) kuning bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, berdasarkan Putusan MK No. 15/PUU-IX/2011.

Sistem pemilu 2014;

(09)

Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sistem pemilu 2014;

(10)

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Note: Teks yang dihighlight (disorot warna) kuning bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, berdasarkan Putusan MK No. 52/PUU-X/2012.

Sistem pemilu 2014;

(11)

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS, terkait sikap netral PNS Sistem pemilu 2014; dalam menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu Legislatif, dihighlight (disorot warna) kuning.

(12)

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi.

Advokasi;

(13)

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Advokasi;

Sistem pemilu 2014;

(14)

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Advokasi;

(15)

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Tertib Persidangan (di Mahkamah Konstitusi). Adapun Tata Cara; (a) Pendaftaran Permohonan Secara Langsung bisa dilihat di sini, dan Secara Online bisa dilihat (klik) di sini, (b) Pengajuan Saksi/Ahli bisa dilihat (klik) di sini, (c) Pengajuan Pihak Terkait bisa dilihat (klik) di sini.

Advokasi;

(16)

Pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 2014. Pokok amar putusan dihighlight (disorot warna) kuning.

Sistem pemilu 2014;

(17)

Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu 2009 (aturan baru sejenis untuk Pemilu 2014 kemungkinan diterbitkan sesuai ketentuan Pasal 266 ayat [2] Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu)

Advokasi;

(18)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Gugatan yang Berkaitan dengan Partai Politik (aturan baru sejenis untuk Pemilu 2014 kemungkinan diterbitkan dengan prinsip pengaturan sama).

Advokasi;

(19)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu (aturan baru sejenis untuk Pemilu 2014 kemungkinan diterbitkan dengan prinsip pengaturan sama).

Advokasi;

(20)

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2014, telah diubah oleh PKPU No. 11 Tahun 2012.

Sistem pemilu 2014;

(21)

Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik Peserta Pemilu 2014, telah diubah oleh PKPU No. 12 Tahun 2012.

Sistem pemilu 2014;

(22)

Perubahan (pertama) atas PKPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(23)

Perubahan (pertama) atas PKPU No. 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik Peserta Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(24)

Perubahan (kedua) atas PKPU No. 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik Peserta Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(25)

Perubahan (kedua) atas PKPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(26)

Perubahan (ketiga) atas PKPU No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 15 Tahun 2012.

Sistem pemilu 2014;

(27)

Keputusan KPU tentang Sepuluh Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(28)

Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu 2014. Bagaimana contoh teknis pemungutan suara bisa dilihat di Alur Pemberian Suara (SKETSA TPS).

Sistem pemilu 2014;

(29)

Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(30)

Penyebaran Informasi Hari Pemungutan Suara Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(31)

Surat pemberitahuan KPU kepada DPP Partai Politik tentang perubahan jadwal tahapan dan persyaratan pendaftaran partai peserta Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(32)

Surat pemberitahuan KPU kepada KPU & KIP Provinsi dan Kabupaten / Kota tentang perubahan jadwal tahapan dan persyaratan pendaftaran partai peserta Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(33)

Daftar partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2014. Daftar Nama Pengurus partai politik bisa dilihat di daftar nama KSB DPP Parpol. Proses pendaftaran dan verifikasi hingga penetapan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 bisa dilihat di alur penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 (tanggal diabaikan).

Sistem pemilu 2014;

(34)

Ralat penulisan nama Partai Serikat Independen, menjadi Partai Serikat Rakyat Independen.

Sistem pemilu 2014;

(35)

Dokumen verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sistem pemilu 2014;

(36)

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik.

Sistem pemilu 2014;

(37)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu 2014.

Sistem pemilu 2014;

(38)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Advokasi; Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu 2014 klik di sini.

(39)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Advokasi;

(40)

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Advokasi;

(41)

Peraturan Bersama; Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sistem pemilu 2014;

ADMINISTRASI & STRATEGI DASAR (01)

Form checklist kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota DPRD. Contoh-contoh estimasi formulir dalam checklist pendaftaran caleg yang telah diubahsuaikan (dimodifikasi) untuk kepentingan pengajuan daftar calon anggota legislatif Pemilu 2014 oleh Partai Politik dan Kandidat: (a) Daftar jenis formulir pencalonan anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (b) Formulir pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (diisi partai politik); (c) Klasifikasi biodata singkat bakal calon berikut daftar calon sementara, dan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (diisi partai politik); (d) FORMULIR PENGISIAN CALEG, MELIPUTI:  Surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,  Surat pernyataan WNI, bertaqwa, dan cakap berbahasa Indonesia,  Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945,  Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih (dari Polres / Polda) dilampiri pernyataan oleh kandidat (klik di sini),  Surat keterangan domisili,  Surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu,  Surat pernyataan tidak melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan,  Surat pernyataan pengunduran diri sebagai (hanya diisi oleh) PNS/TNI/POLRI/BUMD/BUMN,  Surat pernyataan tidak merangkap jabatan,

Forms;

 Surat keterangan berbadan sehat (diisi petugas puskesmas / rumah sakit),  Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih. (e) Penting untuk diperhatikan. (02)

Tabel tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014 dan contoh perencanaan kerja kandidat (caleg).

Assessment;

(03)

Contoh visi dan misi caleg berikut penjelasan tujuan, usaha, dan nilai visi-misi.

Assessment;

(04)

Contoh sederhana analisis SWOT kandidat.

Strategi

(05)

Contoh form klasifikasi dan identifikasi demografi dan geografi pemilih.

Pemetaan;

(06)

Contoh penghitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan estimasi perolehan kursi dalam dapil pencalonan kandidat setelah pemungutan suara (dapat dimodifikasi untuk menghitung kemungkinan perolehan kursi kandidat).

Pemetaan;

(07)

Asumsi penghitungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan estimasi perolehan kursi dalam dapil pencalonan kandidat sebelum pemungutan suara.

Pemetaan;

(08)

Formulir contoh menggunakan formulir untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang formatnya sama dengan formulir tingkat DPR maupun DPRD Provinsi. Beberapa contoh formulir yang harus diketahui dan dikuasai saksi partai politik (kandidat) di TPS: (1) Surat Pemberitahuan kepada Pemilih (undangan pencoblosan), (2) Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (untuk pemilih cacat atau disable), (3) Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, (4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara beserta Lampiran dan

H-1;

panduan rumus pengisiannya [PENTING!], (5) Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, (6) Contoh asumsi surat suara sah dan tidak sah (interpretasi Pasal 154 UU No. 08 Tahun 2012). (09)

Sketsa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan alur pemberian suara di TPS.

H-1;

LAYANAN JASA DESAINKATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Media Campaign / Opini Politik In House Training Manajemen Kandidat [HOT!] Survei Kandidat* Campaign Organizer* Konsultan Pemenangan* SMS Gateway* Quick Count & Real Count (PVT)* Pelatihan & Optimalisasi Saksi

Katalog;

1. Biografi 2. Kisah Sukses / Karir 3. Buku Putih (testimoni)

Katalog;

1. 2. 3. 4. 5.

Promografi* Institutional Branding / Company Profile* Konten Blog Naskah Presentasi Naskah Pidato

Katalog;

1. 2. 3. 4.

Analisis Isi Media* Pernyataan Media Massa (Pers Release) Legal / Legislative Drafting (Perda)* Opini Politik

Katalog;

1. Pelatihan Kader (kapasitas, keorganisasian, dan kemampuan politik kader / legislator sebuah partai politik maupun organisasi masyarakat / LSM) 2. Pelatihan Kepemimpinan untuk legislatif, eksekutif, organisasi politik, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, maupun komunitas 3. Workshop Penyusunan Opini Politik (Political Opinion) dan Opini Hukum (Legal Opinion) 4. Workshop Penyusunan Legislative Drafting (Perda Inisiatif Aspiratif) 5. Workshop Tematik Fungsional untuk Legislatif 6. Workshop Tematik Fungsional untuk Eksekutif (Perangkat Pemerintah Kabupaten / Kota maupun Pemerintah Desa) 7. Seminar Tematik Aktual untuk Isu Politik, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan 8. Legislator Coaching (program khusus peningkatan kapasitas legislator melalui pendampingan anggota legislatif terkait penyusunan Raperda, instrumen pengawasan APBD dan pelaksaan Perda lainnya, evaluasi LKP Kepala Daerah, pendalaman peraturan perundang-undangan, hingga pengelolaan Rumah Aspirasi / Pusat Pengaduan Masyarakat online)

Katalog;

Jl. Brigjen Katamso No. 27 Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur Perum Montong Kedaton D-8 Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat 0333.7777711 – 0812.3456.6028 [email protected] http://desainkata.wordpress.com

DAFTAR ISTILAH *

KSB

: Program Grup atau Kemitraan Desainkata dengan jaringan yang telah memiliki kredibilitas kualifikasi dalam bidangnya, termasuk memungkinkan di dalamnya adalah Anggota Tim Klien (dengan syarat standar tertentu) : Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum

MK

: Mahkamah Konstitusi

MA

: Mahkamah Agung

Pemilu

PKPU

: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atau dalam konteks lain disebut Pemilu Legislatif : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PNS

: Pegawai Negeri Sipil

PP

: Peraturan Pemerintah

SE KPU

: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

SK KPU

: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

UU

: Undang-Undang Republik Indonesia

CATATAN

:  Beberapa formulir dalam CD yang Anda terima adalah contoh dalam format perkiraan merujuk Pemilu 2009 yang kemungkinan berbeda setelah adanya peraturan terbaru. Anda bisa memperbaruinya dengan melakukan update secara download di blog http://desainkata.wordpress.com  Isi CD sewaktu-waktu bisa berubah dan/atau diupdate tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.