Menteri Perindustrian Republik Indonesia PENJELASAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014, REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN BULAN APRIL TAHUN 2015, DAN RKA K/L TAHUN 2016 DALAM RAPAT KERJA DENGAN KOMISI VI DPR-RI TANGGAL 9 JUNI 2015 Yth. : 1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI; 2. Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI; Assalamu’alaikum Wr. Wb., Selamat Siang, dan Salam Sejahtera, Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan realisasi/penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian RI dalam pelaksanaan APBN Tahun 2014 berdasarkan Program dan Satuan Kerja, realisasi anggaran Tahun 2015 sampai dengan bulan April 2015, penjelasan mengenai kendala dan hambatan dalam rangka pencapaian
realisasi tersebut, upaya apa yang akan dilakukan untuk mempercepat
serapan
anggaran
tahun
2015
serta
penjelasan mengenai rencana anggaran dan kebijakan serta program prioritas dalam RKA K/L Tahun 2016. Kami sangat menghargai dan menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI atas kesempatan
yang
diberikan
kepada
kami
untuk
menyampaikan penjelasan tersebut.
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat, Berikut adalah jawaban kami atas 3 (tiga) pokok bahasan yang disampaikan untuk Rapat Kerja pada hari ini. Untuk Pertanyaan Nomor 1, mengenai realisasi/penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian RI dalam pelaksanaan APBN Tahun 2014 berdasarkan Program dan Satuan Kerja, dapat disampaikan sebagai berikut. Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2014 berdasarkan audit BPK mencapai Rp. 2,43 triliun atau 91,55% dari pagu anggaran sebesar Rp 2,66 triliun. Realisasi anggaran pada Ditjen BIM yaitu sebesar 141,23% atau melebihi dari pagu anggaran dikarenakan adanya Hibah langsung dalam bentuk barang dari NEDO berupa Equipment 2
& Material For The Model Project For Ethanol Production From Molasses sebesar Rp.130,381 Miliar. Dapat
kami
tambahkan
bahwa
Laporan
Keuangan
Kementerian Perindustrian Tahun 2014 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dan ini adalah merupakan yang ke 7 kali diperoleh Kementerian Perindustrian secara berturut-turut.
Untuk Pertanyaan Nomor 2, mengenai Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 30 April 2015 Tahun Anggaran 2015, serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian RI, dapat disampaikan sebagai berikut. Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sampai 30 April 2015 mencapai Rp. 377,17 milyar atau 13,74% dari pagu anggaran baseline sebesar Rp 2,74 triliun. Adapun
kendala
dan
hambatan
realisasi
anggaran
disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, antara lain: I. Internal. 1. Kegiatan
revitalisasi
pabrik
gula
melalui
bantuan
langsung Mesin/peralatan Industri Gula sebesar Rp. 153,2 Miliar tidak dapat dilaksanakan disebabkan 3
BUMN calon penerima PMN yakni PTPN III menolak PMN dari Kementerian Perindustrian karena sudah menerima anggaran PMN dari Kementerian BUMN berupa dana segar yang dialokasikan dalam APBN-P Tahun 2015. 2. Kegiatan Bantuan Modal Pembelian Mesin Produksi Industri Tekstil dan Aneka senilai Rp. 100 Miliar masih dalam tahap persiapan khususnya pemilihan calon penerima bantuan. Sedangkan realisasi anggaran akan dilaksanakan pada Semester II. 3. Belum diajukannya tagihan terhadap beberapa termin pembayaran yang sudah jatuh tempo oleh pihak ke 3. 4. Masih adanya anggaran yang masih dalam proses pencairan bintang. II. Eksternal. Kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat
yang
direalokasi
untuk
kegiatan
lain
menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang memerlukan waktu untuk revisi anggaran.
4
Selanjutnya,
upaya
dan
langkah-langkah
yang
akan
dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2015 antara lain: 1. Dengan
adanya
realokasi
penyesuaian
Rencana
(Disbursement
Plan)
anggaran,
diperlukan
Penyerapan disertai
Anggaran
dengan
Rencana
Pengadaan (Procurement Plan). 2. Percepatan
revisi
anggaran
untuk
kegiatan
yang
memerlukan penyesuaian dan pencairan tanda bintang. 3. Meningkatkan
koordinasi
dengan
para
stakeholders
terkait dalam proses pelaksanaan anggaran. 4. Melaksanakan kegiatan sesuai time schedule dengan memperhatikan ketercapaian output dan outcome. 5. Mempercepat proses pembayaran uang muka atau penyelesaian pembayaran untuk termin yang sudah jatuh tempo kepada pihak ketiga.
Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI Yang Terhormat, Untuk Pertanyaan Nomor 3, yaitu mengenai rencana anggaran dan kebijakan serta program prioritas dalam RKA K/L Tahun 2016, dapat disampaikan sebagai berikut.
5
Berdasarkan
Surat
Menteri
Keuangan
Nomor
228/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2016 sebesar Rp. 3.916.136.019.000,-. Pagu tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp.
3.082.476.000.000,-,
PNBP/BLU
sebesar
Rp. 198.983.000.000,-, dengan keterangan alokasi belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 634.677.000.000,b. Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan
kantor maupun
gedung sebesar Rp. 188.372.607.000,-. c. Belanja Non-Operasional sebesar Rp. 3.093.086.393.000,-.
Sedangkan alokasi Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian tahun 2016 berdasarkan program adalah sebagai berikut: 1. Program
Penumbuhan
dan
Pengembangan
Industri
Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka sebesar Rp 302,70 milyar; 2. Program
Penumbuhan
dan
Pengembangan
Industri
Berbasis Agro sebesar Rp 245,76 milyar;
6
3. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan sebesar Rp 231,06 milyar; 4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp 529,67 milyar; 5. Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri sebesar Rp 652,99 milyar; 6. Program
Pengamanan
Industri
dan
Kerjasama
Internasional sebesar Rp 50,26 milyar; 7. Program
Pengembangan
Teknologi
dan
Kebijakan
Industri sebesar Rp 777,31 milyar; 8. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sebesar Rp 49,57 milyar; 9. Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian
Perindustrian
sebesar
Rp 1,06 triliun; 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian sebesar Rp 15,92 milyar. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Industri adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa, dengan strategis meliputi: (a) Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI); (b) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM); dan (c) Berkoordinasi 7
dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur. 2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja). Berdasarkan arah kebijakan pembangunan industri tersebut, maka
Kementerian
Perindustrian
menetapkan
program
prioritas pada tahun 2016 yaitu: 1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (1) 6 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada
dalam
Koridor
ekonomi;
(2)
25
Kawasan
Peruntukan Industri; (3) 14 Kawasan Industri; dan (4) 5 Sentra IKM; 2. Fasilitasi Pembangunan (1) Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur (lokasi); (2) pabrik pupuk NPK di Aceh kapasitas 100.000 ton/tahun; (3) Mould and Dies center; (4) Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Industri Alat Kesehatan; (5) Alsintan Center di luar Pulau Jawa (Sumbar, Kalbar, Sulsel, NTB,NTT, dan Kaltim); 3. Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka; 8
4. Pembuatan prototype kereta api penumpang; 5. Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) Technopark; 6. Penyusunan Front End Enginering Design (FEED) 1 Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara (low rank coal) dengan kapasitas 500.000 ton/tahun; 7. Penyusunan Detail Enginering Desain (DED) pabrik Paracetamol
kapasitas
10.000
ton/th,
amoxicilin
kapasitas 750 ton/th, garam farmasi 6.000 ton/th, Dextrose for infusion 6.000 ton/th, Vitamin C kapasitas 3.000 ton/th, Sefalosporin kapasitas 150 ton/th; 8. Pengembangan Industri Oleokimia dan Kemurgi. 9. Pengembangan Industri Hilir Rumput Laut 10. Fasilitasi Pengembangan produk, sentra, dan UPT IKM; 11. Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM; 12. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil; 13. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Industri; 14. Penyelenggaraan
Pendidikan
Vokasi
dan
Kejuruan
Industri; 15. Penyusunan dan Penerapan SKKNI, RSNI dan SNI industri; 16. Penguatan Kemampuan Balai Besar dan Baristand Industri melalui pemutakhiran peralatan laboratorium pengujian; dan peningkatan sarana dan prasarana gedung
sesuai
dengan
standar
pelayanan
publik
9
(standard ombudsman) dalam rangka peningkatan daya saing dan produktifitas industri. Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat, Pada rapat sebelumnya telah kami sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan program prioritas sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Menengah
dan
Rencana
Pembangunan
Nasional (RPJMN) 2015-2019
Jangka
yang belum
teralokasikan dalam pagu indikatif tahun 2016, Kementerian Perindustrian masih memerlukan tambahan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 2,35 triliun yang digunakan antara lain untuk: 1. Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri; 2. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Menengah; 3. Fasilitasi Pembangunan / Pengembangan, antara lain: (a) Pabrik Technical Textil; (b) Pilot Project Industri Obat Kanker Berbasis Sumber Daya Lokal; dan (c) Pilot Plant Propylene berbasis CPO kapasitas 10 ton/hari; 4. Kebutuhan tambahan untuk pemasangan mekanikal dan elektrikal
gedung
Pusat
Pengembangan
Teknologi
Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan (PPTI) dan bantuan mesin peralatan uji di PPTI;
10
5. Fasilitasi peningkatan TKDN industri Mesin Peralatan Pendukung
dalam
Pembangunan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan 35000 MW 6. Bantuan
mesin
dan
peralatan
dalam
rangka
pengembangan Alsintan Center; 7. Penguatan Kemampuan Balai Besar dan Baristand Industri melalui pemutakhiran peralatan laboratorium pengujian; dan peningkatan sarana dan prasarana gedung
sesuai
dengan
standar
pelayanan
publik
(standard ombudsman); 8. Sertifikasi Kompetensi Bidang Industri; 9. Peningkatan pembukaan akses pasar dan sumber daya industri di luar negeri. Jumlah anggaran yang kami butuhkan setelah ditambah dengan
usulan
tambahan
anggaran
menjadi
sebesar
Rp. 6,27 triliun. Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR-RI yang terhormat, Demikianlah penjelasan kami pada Rapat Kerja hari ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. MENTERI PERINDUSTRIAN RI SALEH HUSIN 11
