MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KEPALA BKKBN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ KEPALA BADAN KGQRDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR:
70/HK-010/B5/2001 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/ KEPALA BADAN KOORDIMASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Menimbang
:
a. bahwa program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya pokok untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraannya menuju keluarga berkualitas sebagai bagian integral pembangunan kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan pelaksanaannya dengan memanfaatkan sumber daya di berbagai tingkatan wilayah; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam butir a, dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut, Keputusan Presiden Rl Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar1945; 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 3. Undang-undang Nomo'r 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Keputusan Presiden Rl Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 16 Tahun 2001; 6. Keputusan Presdiden Rl Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 17 tahun 2001; 7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 10/HK-010/B5/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Memperhatikan :
Persetujuah Menteri Negara Pendayagunaan 77/M.PAN/3/2001 tanggal 23 Maret 2001
Aparatur
Negara
Nomor
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
BAB I BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pasal 1 (1)
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Propinsi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BKKBN Propinsi, adalah instansi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang berkedudukan di Propinsi.
(2)
BKKBN Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala BKKBN Propinsi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Gubemur. Pasal 2
BKKBN Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di daerah Propsinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 3 Dalam melakukan tugas menyelenggarakan fungsi:
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2,
BKKBN
Propinsi
a. penyusunan kebijakan operasional di bidang keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejantera di Propinsi; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN Propinsi; c. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi; d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pertengkapan dan rumah tangga. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKKBN Propinsi mempunyai kewenangan sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan Organisasi BKKBN Propinsi terdiri dari; a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program; d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; f. Bidang Supervisi. Bagian Kedua Kepala Pasal 6 Kepala mempunyai tugas; a. memimpin BKKBN Propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas BKKBN Propinsi; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN Propinsi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; d. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di Propinsi. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 7 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BKKBN Propinsi. Pasal 8 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana; c. pelaksanaan urusan ketatausahaan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan. Pasal 9 Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; c. Subbagian Tata Usaha; d. Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan.
Pasal 10 (1)
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
(2)
Subbagian Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-udangan, organisasi dan ketatalaksanaan.
(3)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran, dan keprotokolan.
(4)
Subbagian Periengkapan dan Perbekaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan. Bagian Keempat Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program Pasal 11
Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi. Pasal 12 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan informasi serta pengelolaan dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 13 Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari; a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program; c. Seksi Pelaporan dan Statistik. Pasal 14 (1)
Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, pengelolaan teknologi informasi, pelayanan informasi dan telematika serta dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi.
(2)
Seksi Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi.
(3)
Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi.
Bagian Kelima Bidang Pengandalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 15 Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Propinsi. Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. Pasal 17 Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari: a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria; b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi; c. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; d. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak. Pasal 18 (1)
Seksi Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(2)
Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(3)
Seksi Jaminan dan 'Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program Jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
(4)
Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup Ibu, bayi dan anak.
Bagian Keenam Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 19 Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Propinsi, Pasal 20 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; b. pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Pasal 21 Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari: a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; b. Seksi Institusi dan Peranserta; c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; d. Seksi Pengembangah Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga. Pasal 22 (1)
Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
(2)
Seksi Institusi dan Peranserta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peranserta di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
(3)
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga .
(4)
Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga' dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di bidang keluarga .
Bagian Ketujuh Bidang Supervisi Pasal 23 Bidang Supervisi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera dj lingkungan BKKBN Propinsi. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
sebagaimana
tersebut
dalam
Pasal
23,
Bidang
Supervisi
a. pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program dan ketenagaan; b. pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan keuangan dan perbekalan, administrasi umum keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera di Propinsi. Pasal 25 Bidang Supervisi terdiri dari : a. Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan; b. Seksi Supervisi Umum; c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 26 (1)
Subbagian Supervisi Program dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera BKKBN di Propinsi.
(2)
Subbagian Supervisi Umum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta administrasi BKKBN dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi. Bagian Kedelapan Balai Pelatihan dan Pengembangan Pasal 27
(1)
Balai Pelatihan dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Balai Latbang adalah unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga. berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
(2)
Balai Latbang dipimpin oleh Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN Propinsi. Pasal 28
Balai Latbang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtara di Propinsi.
Pasal 29 (1) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Balai Pelatihan dan Pengembangan mehyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Balai Latbang; b. pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi. (2) Fungsi pada huruf c sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk tingkat ahli diselenggarakan Balai Pelatihan dan Pengembangan Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur. Pasal 30 Balai Pelatihan dan Pengembangan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 31 (1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi.
(2)
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi.
(3)
Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi. Bagian Kesembilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pasal 32
(1)
Balai Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan di bidang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
(2)
Balai Diklat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN Propinsi. Pasal 33
Balai Diklat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayahnya.
Pasal 34 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Balai Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Balai Diklat; b. pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera diwilayahnya; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 35 Balai Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 36 (1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
(2)
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera diwilayahnya; '
(3)
Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program di bidang program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
BAB III BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pasal 37 (1)
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BKKBN Kabupaten/Kota, adalah instansi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten/Kota.
(2)
BKKBN Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala BKKBN Kabupaten/Kota, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN Propinsi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. Pasal 38
BKKBN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 39 Dalam melakukan tugas sebagaimana Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
dimaksud
dalam
Pasal
38,
BKKBN
a. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN Kabupaten/Kota; b. pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organises! masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota; c. pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pertengkapan dan rumah tangga. Pasal 40 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, BKKBN Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 41 Susunan Organisasi BKKBN Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat a. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program; b. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; c. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; d. Bidang Supervisi. Bagian Kedua Kepala Pasal 42 Kepala mempunyai tugas: a. memimpin BKKBN Kabupaten/Kota undangan yang berlaku;
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-
b. menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas BKKBN Kabupaten/Kota; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; d. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 43 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BKKBN Kabupaten/Kota. Pasal 44 Dalam melakukan tugas menyelenggarakan fungsi:
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
43,
Sekretariat
a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan. Pasal 45 Sekretariat terdiri dan : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c. Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan. Pasal 46 (1)
Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
(2)
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-udangan, organisasi dan ketatalaksanaan.
(3)
Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan. Bagian Keempat Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program Pasal 47
Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota. Pasal 48 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program menyeienggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
Pasal 49 Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari : a. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; b. Seksi Analisis dan Evaluasi Program; c. Seksi Pelaporan dan Statistik. Pasal 50 (1)
Seksi Pengolahan, Pelayanan informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.
(2)
Seksi Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.
(3)
Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota. Bagian Kelima Bidang Pengendallan Keluarga Berencana dan Kesehatan Roproduksi Pasal 51
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten/Kota. Pasal 52 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; Pasal 53 Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari: a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria; b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi; c. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; d. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
Pasal 54 (1)
Seksi Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
(2)
Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
(3)
Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program Jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
(4)
Seksi Penanggulan^an Masalah Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan dan meng'endalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak melalui pelayanan promosi dan konseling. Bagian Keenam Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 55
Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kabupaten/Kota. Pasal 56 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; b. pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peranserta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Pasal 57 Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari: a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; b. Seksi Institusi dan Peranserta; c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; d. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga. Pasal 58 (1)
Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta kehumasan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
(2)
Seksi Institusi dan Peranserta mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peranserta melalui kerjasama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
(3)
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
(4)
Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Bagian Ketujuh Bidang Supervisi Pasal 59
Bidang Supervisi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di lingkungan BKKBN Kabupaten/Kota. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
sebagaimana
tersebut
dalam
PasaL
59,
Bidang
Supervisi
a. pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program dan ketenagaan; b. pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan keuangan dan perbekalan, administrasi umum keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota. Pasal 61 Bidang Supervisi terdiri dari : a. Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan; b. Seksi Supervisi Umum. c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 62 (1)
Subbagian Supervisi Program dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera BKKBN di Kabupaten/Kota.
(2)
Subbagian Supervisi Umum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi, pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta administrasi BKKBN di Kabupaten/Kota.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BKKBN PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA Pasal 63 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Pasal 64 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya yang terdiri dari Auditor, Peneliti, Pranata Komputer, Statistisi, Penyuluh Keluarga Berencana, Widyaiswara, Arsiparis, Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya;
(2)
Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang di milikinya;
(3)
Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja;
(4)
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65
(1)
Dalam melakukan tugas pengelolaan administrasi Jabatan fungsional di lingkungan BKKBN Propinsi dapat dibentuk Tim Kerja Administrasi Jabatan Fungsional di Propinsi.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional di BKKBN Propinsi secara teknis administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris BKKBN Propinsi. Pasal 66
(1)
Dalam melakukan tugas pengelolaan administrasi Jabatan fungsional di lingkungan BKKBN Kabupaten/Kota dapat dibentuk Tim Kerja Administrasi Jabatan Fungsional di daerah Kabupaten/Kota.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional di BKKBN Kabupaten/Kota secara teknis administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris BKKBN Kabupaten/ Kota.
BAB VI PENGENDALI PROGRAM LAPANGAN KELUARGA BERENCANA Pasal 67 (1)
Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana di Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PPLKB, adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah Kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKKBN Kabupaten/Kota;
(2)
PPLKB mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera bersama instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
BAB VII TATA KERJA Pasal 68 Dalam melakukan tugasnya BKKBN Propinsi dan BKKBN Kabupaten/Kota mengadakan hubungan kerja dengan instansi fungsional dan lembaga masyarakat di Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 69 BKKBN Propinsi dan BKKBN Kabupaten/Kota perlu mengikuti secara teratur dan terus menerus pelaksanaan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera yang dilakukan oleh instansi fungsional dan lembaga masyarakat di daerah dan berkewajiban membantu pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 70 Untuk mencegah masalah-masalah tertentu dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Propinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala BKKBN Propinsi dan Kepala BKKBN Kabupaten/Kota sewaktu-waktu mengadakan konsultasi dengan Kepala Instansi Pemerintah serta Lembaga Masyarakat di daerahnya.
Pasal 71 (1)
Setiap pimpinan unit organisasi BKKBN Propinsi dan BKKBN Kabupaten/Kota wajib melakukan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, wajib mengawasi bawahannya masingmasing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Setiap pimpinan unit organisasi wajib memberikan keteladanan kepada bawahannya dalam mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada atasan masing-masing, dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 72
Dalam melakukan tugasnya Kepala BKKBN Propinsi dan Kepala BKKBN Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan memberikan laporan kepada Gubemur dan Bupati/Walikota. Pasal 73 (1)
Jumlah BKKBN Propinsi dan Kabupaten/Kota serta PPLKB Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
(2)
Jumlah, lokasi dan wilayah kerja Balai Latbang dan Balai Diklat sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 74 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan : a. Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN di Wilayah;
BKKBN
Nomor 111/HK-010/C4/1994
b. Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 384/HK-010/C4/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan. dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Bagan Organisasi BKKBN Propinsi dan BKKBN Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. Pasal 76 Dengan berlakunya Keputusan ini maka : a. Keputusan Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN Nomor 111/HK-0107C4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN di Wilayah; b. Keputusan Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN Nomor 384/HK-010/C4/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan. dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
77
Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
: 27 Maret2001
--------------------------------------------------------------MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
I
