MEMBANGUN MODEL DESA KONSERVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELAMATAN KAWASAN KONSERVASI
Oleh : Kusumoantono Widyaiswara Madya BDK Bogor
ABSTRACT The conservation village is a conservation initiative that provides opportunities for participatory communities surrounding conservation areas to be actively involved in conservation management efforts. The conservation village model development goals include 3 main aspects, namely Aspect Ecology / Environmental, social and economic. Things to consider in the development of The conservation village model include three (3) important aspects of activity, namely: Community Development, Spatial Planning / Rural Areas Based Conservation, Conservation-Based Rural Economic Development The conservation village model to achieve development goals, needed a few things that can be used as the basic principles of participatory, democrazi, transparency, accountability, decentralization,partnership,andIndependence Keywords: conservation village, the people, the basic principles of conservation village PENDAHULUAN Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan, sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan. Desa konservasi juga merupakan sebuah inisiatif upaya konservasi yang partisipatif. Inisiatif ini sangat penting dan relevan dengan kondisi kawasan konservasi di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 22 juta hektar kawasan konservasi . Sebagan besar kawasan tersebut terancam rusak, karena beberapa faktor, seperti tuntutan konversi lahan, perambahan, kebakaran hutan, illegal logging, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa langka, serta tuntutan kebutuhan hasil hutan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Menurut data dari Ditjen PHKA, saat ini terdapat sekitar 2.040 desa di daerah penyangga kawasan konservasi, yang jumlah penduduknya sekitar 660.845 keluarga. Sebagian besar penduduk tersebut sangat tergantung pada sumberdaya alam di kawasan hutan. Oleh karena
1
itu, pelibatan masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan upaya konservasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. TUJUAN PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI Tujuan pembangunan MDK meliputi 3 aspek utama, yaitu : 1). Aspek Ekologi/Lingkungan -
MDK dapat menyangga kawasan konservasi dari berbagai gangguan
-
MDK dapat memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan konservasi
-
MDK dapat menambah areal serapan air jika terletak dibagian hulu sungai
-
MDK dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, serta bencana lainnya.
2). Aspek Sosial -
Dengan adanya pemberdayaan masyarakat pada MDK, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat meningkat.
-
Masyarakat diharapkan dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi
-
Kesehatan masyarakat dapat meningkat karena kondisi lingkungan pedesaan yang sehat
-
Melalui MDK diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan berkurang.
3). Aspek Ekonomi -
Melalui MDK diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat
-
Tercipta berbagai aktivitas masyarakat untuk menambah pendapatan
-
Potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai.
-
Melalui MDK diharapkan modal dapat masuk kedesa dengan berbagai program sehingga roda perekonomian pedesaan dapat berputar.
2
KRITERIA LOKASI MODEL DESA KONSERVASI Menurut Direktorat Jenderal PHKA ,kriteria desa yang dapat menjadi lokasi MDK yaitu : Seluruh desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi Desa yang ketergantungan hidup masyarakatnya terhadap kawasan konservasi tinggi Desa yang dapat difungsikan sebagai perlindungan atau dapat melindungi kawasan konservasi dari berbagai gangguan Desa yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata alam.
RUANG LINGKUP KEGIATAN PEMBANGUNAN MDK Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan MDK meliputi 3 (tiga) aspek kegiatan penting, yaitu : 1). Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan
masyarakat
disekitar
kawasan
konservasi
pada
dasarnya
merupakan segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, untuk memperbaiki kesejahteraannya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui pembangunan model desa konservasi meliputi :
Pembangunan kawasan konservasi harus tetap memperhatikan pembangunan masyarakat di dalam dan sekitar hutan
Pembangunan model desa konservasi sebagai upaya konkrit pemberian contoh kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga dilakukan secara terinegrasi dalam pengelolaan kawasan secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan unit management Balai Besar/Balai Taman Nasional dan Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.
3
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga dilakukan melalui optimalisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL (hasil hutan non kayu)
Pembangunan masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya yang dilakukan melalui pembangunan desa model di sekitar kawasan konservasi
Pemberdayaan masyarakat harus mengarah kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan
Pemberdayaan masyarakat di arahkan pada desa-desa di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan konservasi dan berpotensi mengancam kelestarian kawasan.
2). Penataan Ruang/Wilayah Pedesaan Berbasis Konservasi Dalam rangka penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi perlu diketahui beberapa hal sebagai berikut :
Batas-batas desa
Peta wilayah desa dengan skala 1 : 5.000, yang berisi penggunaan lahan saat ini dan keadaan topografi
Potensi sumber daya alam
Data penggunaan lahan
Jenis tanaman/vegetasi yang ada saat ini
Data sosial ekonomi desa
Pada prinsipnmya penataan wilayah pedesaan tidak merubah kondisi yang sudah ada, akan tetapi hanya menata atau memaksimalkan pemanfaatan ruang, dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kondisi ruang atau wilayah pedesaan, amisalnya menentukan wilayah pengembangan hutan rakyat, agroforestry, penempatan lokasi budidaya tanaman hias dan obat-obatan, penngkaran satwa, pengembangan sayuran, dan lain-lain. Setelah penetapan suatu desa menjadi model desa konservasi, berdasarkan hasil pengkajian desa secara partisipatif (melalui PRA) yang telah dilakukan pada desa
4
tersebut maka langkah selanjutnya adalah perlu ditentukan masing-masing kegiatan yang berbasis konservasi yang akan dikembangkan 2)
Pengembangan Ekonomi Pedesaan Berbasis Konservasi Kegiatan pengembangan ekonomi pedasaan didahului dengan peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat di sekitar kawasan melalui Pelatihan Teknis pengembangan potensi ekonomi sesuai dengan RKD (Rencana Kegiatan Desa), RKK (Rencana Kegiatan Kelompok), RUK (Rencana Usaha Keluarga) yang telah disusun. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat menguasai teknologi pengembangan kegiatan yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki, dalam perencanaan. Kegiatan selanjutnya adalah dengan mengembangkan kegiatan komoditas yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat (baik ditingkat desa, kelompok, maupun keluarga) serta berdasarkan peta desa MDK tersebut di atas. Diharapkan dalam kegiatan ini tersedianya fasilitas pendanaan dari berbagai stakeholders sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)-nya masing-masing. Upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekonomi pedasaan:
Dibudayakan gerakan menabung
Peningkatan pengelolaan modal usaha
Pelaksanaan usaha bersama
PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN MDK Untuk mencapai tujuan pembangunan MDK, agar dapat berdampak positif terhadap perbaikan lingkungan, ekonomi dan sosial maka diperlukan beberapa hal dapat dijadikan prinsip dasar dalam membangun MDK sebagai berikut : Partisipatif Dalam membangun MDK diperlukan dukungan dari seluruh stakeholders terkait, antara lain Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pembinaan dan bimbingan serta pendanaan terhadap kegiatan yang strategis dan berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi.
5
Terhadap
pengelola
KPA
dan
KSA
diharapkan
dapat
memberikan
bimbingan/pendampingan, mediator, serta dukungan pendanaan terhadap kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI, dukungan dari LSM, dan pengusaha, dapat berupa kemitraan/kolaborasi, permodalan, pemasaran, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Warga masyarakat pada desa MDK diharapkan semua ikut terlibat untuk merubah potret desanya kearah yang lebih baik, dimulai dari tingkat keluarga, kelompok dan desa, agar dapat berkomitmen memperbaiki kondisi lingkungan ekonominya dan kehidupan sosial di desanya Demokrasi Dalam menetapkan jenis kegiatan yang menjadi prioritas untuk perbaikan lingkungan, ekonomi, dan sosial pada tingkat rumah tangga (keluarga) harus merupakan kesepakatan anggota keluarga, pada timgkat kelompok dan desa, harus merupakan kesepakatan mayoritas masyarakat desa Transparansi Dalam pelaksanaan pembangunan MDK, harus secara terbuka diketahui seluruh masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana bantuan dari luar dan penggunaannya harus disepakati oleh semua pihak yang terkait, tidak perlu ada yang dirahasiakan. Selanjutnya perencanaan kegiatan pembangunan MDK harus dipahami oleh semua pihak, terutama masyarakat setempat memahami Juknis kegiatan yang dapat dilaksanakan masing-masing untuk perbaikan kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial, pada tingkat rumah tangga, kelompok/dusun/kampung dan tingkat desa atau keluarga.
Desentralisasi Dalam rangka membangun dan mengembangkan MDK adanya agenda aktifitas, diantaranya memilih apakah pemberdayaan masyarakat yang didahulukan atau penataan ruang wilayah pedesaan yang berbasis konservasi, atau pengembangan ekonomi pedesaan yang berbasis konservasi, atau dilakukan secara simultan. Dalam menentukan pilihan tersebut merupakan kesepakatan setempat, tidak tergantung dengan pihak luar dan dalam pengembangan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada pada tingkatan Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional
6
Akuntabilitas Dalam membangun dan mengembangkan MDK, untuk perbaikan kondisi lingkungan, ekonomi
dan
sosial
budaya
masyarakat
desa
setempat
harus
dapat
dipertanggungjawabkan, dengan adanya MDK, dapat mendukung pengelolaan KPA dan KSA, serta fungsi kawasan tersebut dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan pengelolaannya
Kemitraan Dalam membangun dan mengembangkan MDK diperlukan adanya kerjasama melalui kemitraan dengan stekholders terkait. Hal-hal yang diperlukan dalam kemitraan antara lain dukungan modal, pemasaran hasil, sarana prasarana, bimbingan/pendampingan, informasi teknologi, dan pengkajian/penelitian, serta hal lain yang diperlukan. Pihakpihak yang dapat dijadikan mitra bagi pengelola MDK adalah Dinas-Dinas terkait ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, LSM, pengusaha, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, masyarakat desa penyangga, dan pihak lain sesuai kepentingan yang dibtuhkan
Kemandirian Dalam membangun dan mengembangkan MDK dalam hal pemberdayaan masyarakat, penataan wilayah pedesaan dan pembangunan ekonomi berbasis konservasi, harus bisa dilakukan dengan memanfaatkan/menggunakan potensi yang ada pada tingkat rumah tangga (keluarga), kelompok/kampung dan pada tingkat desa/kelurahan, tidak perlu tergantung pada pihak luar selama masih ada potensi SDM, SDA, dan modal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
INDIKATOR KEBERHASILAN MODEL DESA KONSERVASI Adapun yang menjadi indikator keberhasilan Model Desa Konservasi adalah : 1. Adanya pendampingan/fasilitator bagi masyarakat yang memadai. 2. Masyarakat mulai berpartisipasi dalam pembangunan kelembagaan. 3. Terjadi interaksi positif antar kelompok dan antar desa. 4. Meningkatnya roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 5. Berkurangnya gangguan terhadap kawasan konservasi. 6. Meningkatnya peran dan fungsi kawasan konservasi.
7
7. Mningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. 8. Intensitas berkumpul masyarakat untuk berembuk/berdiskusi cukup tinggi 9. Mulai berfungsinya kelembagaan masyarakat yang ada. 10. Meningkatnya kesehatan masyarakat & menurunnya jumlah orang sakit. 11. Mulai terjalinnya hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan bisnis
PENUTUP Pembangunan dan pengembangan Model Desa Konservasi tidak akan berhasil tanpa peranserta para pihak/stakeholder . Dalam hal ini pihak-pihak yang berperan adalah PHKA, Pusat Penyuluhan Kehutanan, Balai Taman Nasional/Balai KSDA, Pemerintah Daerah, dunia usaha, penyuluh, kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
MDK ini bila dijalankan dengan baik dan sesuai aturan, program Desa Konservasi akan menjadi salah satu tulang punggung kegiatan lingkungan hidup di Indonesia di masa depan.
DAFTAR PUSTAKA Budi Riyanto, 2005. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam.
Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan
Lingkungan. Bogor. Departemen Kehutanan. 2009. Pedoman Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) Di Sekitar Kawasan Konservasi. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. PHKA.Bogor Direktorat Jenderal PHKA, 2008. Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga”. Jakarta Departemen Kehutanan. 2007. Model Desa Konservasi. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Jakarta Direktorat Jenderal PHKA, 2005. Pedoman Penyusunan ”Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Kawasan Hutan Konservasi”. Jakarta Dini Harmita. 2009. Model Kampung Konservasi (MKK). Balai Taman Nasional Gunung Halimun dan JICA.
8
