MANAJEMEN RISIKO TENTANG ANALISIS MANAJEMEN BANK CENTURY
Nama Kelompok: 1. Leni Rusilawati
(20120730002)
2. Nini Karlina
(20120730004)
3. Hanifah
(20120730005)
4. Nurul Linawati
(20120730016)
FAKULTAS AGAMA ISLAM EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM TAHUN AJARAN 2015/2016
TABEL SEKILAS BANK CENTURY
No
Tanggal
Keterangan
1.
30 Mei 1989
PT Bank Century Tbk didirikan berdasar akta No. 136 tahun 1989 yang dibuat oleh notaris Lina Laksmiwardhani
2.
12 Juli 1989
Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C.2-6169.HT.01.01.TH 89
3.
16 April 1990
Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.462/KMK.013/1990
4.
2 Mei 1991
Didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 284/Not/1991
5.
22 April 1993
Bank Century memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR
6.
16 April 2004
Dalam pertemuan dengan Bank Indonesia manajemen Bank dan pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited (d/h Chinkara Capital Limited) setuju untuk melakukan merger dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk
7.
21 Mei 2004
Bank, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dengan Bank Century
8.
7 September
Bank mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM
2004
dalam rangka merger dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM No. S.3232/PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004
9.
24 Oktober 2004 Para pemegang saham PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk telah menyetujui penggabungan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing bank yang diaktakan masing-masing dengan Akta No.155 dan No.157 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, notaris di Jakarta
10.
28 Desember
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.
2004
6/92/KEP.GBI/2004 menyetujui perubahan nama PT Bank CIC Internasional Tbk menjadi PT Bank Century Tbk
11.
29 Juni 2005
Anggaran Dasar Bank Century dirubah yang terakhir kalinya sesuai Akta No. 159 tahun 2005, dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, S.E, notaris di Jakarta
12.
29 Desember 2005
13.
6 Nopember 2008
14.
Bank Century dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus
13 Nopember
PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana
2008
pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di-suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut
15.
14-20
Transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana
November 2008
nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidak ikut sertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008
20 Nopember 2008
Berdasarkan Surat
No.
10/232/GBI/Rahasia,
Bank Indonesia
menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengara berdampak sistemik
21 Nopember
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No.
2008
04/KSSK.03/2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Indikasi korupsi Pada Kasus Bank Century Dalam indikasi kasus korupsi ini, kami mengambil sumber dari hasil audit BPK yang diserahkan kepada DPR tanggal 20 November 2009, hasil audit ini memaparkan temuan yang sangat penting yaitu 8 penemuan. Sejak meleburnya 3 bank ke dalam Bank Century dan penggelapan dana bank tersebut. Dalam audit ini BPK menginformasikan bahwa penyelamatan Bank Century adalah keputusan keliru, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah terhadap bank century sangat beresiko
untuk diselewengkan. Berikut ini hasil audit BPK yang mengindikasikan adanya pelanggaran aturan dan beberapa catatan korupsi: a.
Terkait Merger 3 Bank
b. Terkait Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) c. Terkait pengambilan keputusan KKSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS) d. Penyalahgunaan dana FPJP dan PMS Kami paparkan satu persatu indikasi Korupsi di dalam Bank Century: Terkait Merger 3 Bank Terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI diduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan: a. Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar untuk memenuhi performa CAR. b. Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus fit and proper test. c. Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test. d. Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan disclaimer. Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut: a. Akuisi Bank Danpac dan Bank Picco tidak sesuai dengan ketentuan BI. b. Surat izin Akuisisi Chinkara atas bank Picco dan Bank Danpac tetap dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara. c. BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukan Bank tersebut di dalam Skema merger. d. Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasil pemeriksaan BI pada ke-3 Bank menemukan indikasi pelanggaran yang signifikan. e. Adanya perlakuan Surat-surat Berharga (SSB) yang semula macet menjadi lancer dengan rekomendasi KEP (komite evaluasi perbankan). Terkait dengan beberapa catatan temuan di atas, dapat dibuat daftar indikasi korupsi sebagai berikut:
Tindakan
Unsur Korupsi
Aktor Keterangan
Temuan 1 Keputusan Gubernur
Rapat (RDG)
Dewan Melanggar aturan SK Keputusan
tanggal
27 Direksi
BI
ditandatangani:
No. Anwar Nasution (AN) selaku
November 2001 yang menyetujui 21/51/KEP/DIR tanggal Deputi Gubernur Senior dan Akuisisi
Chinkara
atas
Picco dan Bank Danpac
Bank 14 Mei 1999 tentang SCF,
Direktur
Direktorat.
persyaratan dan tatacara Pengawasan Bank 1 (DPwB1). merger, konsolidasi dan Yang menyetujui: Aulia Pohan akuisisi bank umum. dan
Deputi
Gubernur
Temuan 2 Peneribitan surat izin akuisisi 5 Melanggar aturan SK Surat izin ditandatangani: MHS, Juli 2002 tidak mengindahkan Direksi
BI Deputi Gubernur BI Disetujui:
temuan indikasi transaksi SSB No.21/51/KEP/DIR
AA,
Direktur
fiktif yang melibatkan Chinkara. tanggal 14 Mei 1999 Pengawasan
Bank
Diretorat (DPwB1).
tentang persyaratan dan Rafat Ali Rizvi (RAR), pemilik tata
cara
merger, Chinka
konsolidasi dan akuisisi Bank
Umum.
Temuan 3 Penarikan
tim
On-site Melanggar
Peraturan Yang
seharusnya
membuat
Supervision Presence (OSP) yang Bank Indonesia (PBI) TOR: SAT, Direktur DPwB1. melaporkan kondisi permodalan No.
3/25/PBI/2001 HIZ, Tim Pengawas BI pada
Bank CIC yang berada di bawah tentang 8% (CAR) dengan alasan tidak Status
Penetapan Bank Bank
ada term of reference (TOR) Penyerahan kepada
dan Bank BPPN
CIC
Temuan 4 Setelah status SSU, tahun 2003: · Melanggar aturan SK RAR Pembelian CLN sebesar USD Direksi
dan
pemilik
BI
75juta yang tidak memiliki rating No.21/51/KEP/DIR notes. · Pencatatan ROI-LOAN tanggal 14 Mei 1999 tidak sesuai standar akuntansi. tentang persyaratan dan tata
cara
merger,
konsolidasi dan akuisisi Bank
Periode
2003:
Terdapat
SSB SK
Umum.
Direksi
BI Terkait SSB beresiko: v Pemilik
beresiko tinggi sehingga CAR No.21/51/KEP/DIR menjadi
negatif.
Bank Terkait kredit dan L/C
Pembayaran tanggal 14 Mei 1999 fiktif: v PT. Paramitra Langgeng
GSM 102 ¨ Penarikan DPK dalam tentang persyaratan dan Sejahtera (PLS)/Induk Koperasi jumlah besar, bank mengalami tata kesulitan
likuiditas.
cara
merger, Tahu-Tempe
Adanya konsolidasi dan akuisisi Upaya
biaya-biaya fiktif pada Bank CIC. Bank
Umum.
Makmur
yang\
dikonversi Korupsi
PT.
Sejahtera
UU (UMS), PT. PLS Inkud. v 4
Pada Bank Picco Terdapat utang Perbankan UU Anti- perusahaan Texmaco
(Inkopti),
yang
dimiliki
karyawan Robert Tantular v RIK
menjadi MTN pada Dresdner
dengan angunan L/C BNI Palsu.
Bank dianggap macet. Pemberian
Terkait indikasi penyelewengan
kredit dan letter of credit (L/C)
Dana penjaminan PL-416B: v
fiktif
INKUD (Induk Koperasi Unit
(tidak
ada
realisasi
eksporimpor). Terlibat di dalam
Desa)
rencana
Koperasi Tahu-Tempe) v IKKU-
penyelewengan
penjaminan
dana
PL-416.
DMI
v
INKOPTI
(Induk
(Induk
Koperasi
Kesejahteraan Umat – Dewan Masjid Nasional) Penempatan pada SSB CLN-ROI yang nonrating
dikategorikan
macet
sebesar USD 127 juta, sebesar
USD 50 juta diantaranya fiktif. Total biaya fiktif sebesar 15,845 miliar dan USD 1,05 juta. Total kredit dan L/C fiktif sebesar Rp 727,911 miliar dan USD 91,79 juta.
Terkait
indikasi
penyelewengan
Dana
penjaminan PL-416B, indikasi kerugian negara sebesar USD 17,28
juta.
Temuan 5 Rapat
Komite
Evaluasi Melanggar
Perbankan (KEP) 3-4 Juli 2003 Dewan merekomendasikan
soal
Peraturan Rekomendasi ini disampaikan
Gubernur
SSB (PDG)
BI oleh SAT, Direktur DpwBI. No. Hanya diputuskan di level deputi
Bank CIC (USD 127 juta) yang 3/1/PDG/2001 tentang Gubernur semula dianggap macet menjadi Organisasi lancar.
Sektor Deputi
Senior,
AN
dan
Gubernur,
Perbankan.
Penyaluran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Sejak bulan Juli 2008, Bank Century (BC) telah mengalami kesulitan likuiditas dan bergantung pada pinjaman uang antar-bank (PUAB). Karena PUAB sulit diperoleh, hingga tanggal 27 Oktober 2008, BC telah melanggar pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% dari dana pihak ketiga (DPK). BC kemudian menyurat ke Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan tembusan ke Direktorat Pengawasan Bank (DPBI) untuk mengajukan kepada BI fasilitas repo aset. Surat ini dilayangkan 2 kali, yaitu:
a. Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun (pengajuan fasilitas repo aset). b. Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp 1 triliun (menyampaikan tambahan data aset kredit). Posisi CAR Bank Century saat mengajukan FPJP (posisi 30 September 2008) sebesar positif 2,35%. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) No. 10/26/PBI/2008 bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikian Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima FPJP. Namun pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah PBI tentang persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP. Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008. BI kemudian menyetujui pemberian fasilitas FPJP kepada Bank Century per-tanggal 14 November 2008 yaitu sebesar Rp 689,39 miliar, dengan perincian sebagai berikut: a. Tanggal 14 November 2008 dicairkan sebesar Rp 356,81 miliar b. Tanggal 17 November 2008 dicairkan sebesar Rp 145,26 miliar c. Tanggal 18 November 2008 dicairkan sebesar Rp 187,32 miliar
Kronologi Permasalahan No 1.
Tanggal 30 Oktober 2008
2.
31 Oktober 2008
3.
3 November 2008
Peristiwa Keterangan Catatan Penting Surat dari ZA, Direktur DPBI kepada Gubernur BI, Boediono (BO) dan Deputi Gubernur Bidang 6, SCH. No. 10/GBI/DPB1/Rahasia tertanggal 30 Oktober 2008. BC tidak memenuhi syarat menerima FPJP karena memiliki masalah struktural: a. masalah likuiditas akibat penarikan dana nasabah. b. Insolvent, CAR 2,02%. c. FPJP hanya akan efektif untuk sementara waktu Deputi Gubernur, SCF memberikan disposisi. Disposisi ini menyebutkan bahwa” sesuai dengan pesan Gubernur Bank Indonesia (GBI) tanggal 31/10 masalah Bank Century harus dibantu dan tidak boleh ada bank gagal untuk saat ini ZA, Direktur DPBI mengirim catatan (No. 10/74/DpG/DPBI/Rahasia ditujukan kepada DpG SCF. Catatan ini menyimpulkan bahwa BC tidak memenuhi
4.
4 November 2008
5.
5 November 2008
13 November 2008
14 November 2008
persyaratan untuk memperoleh FPJP. CAR posisi September 2008 hanya 2,35% (di bawah 8%). ZA merujuk pada PBI No. 10/26/ PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008. ZA mengusulkan agar keputusan di bawa ke RDG, agar mengundang HAW dan RT sebagai pemegang saham ZA meminta BC menyelesaikan pembayaran SSB yang jatuh tempo. SSB valas yang jatuh tempo 30 Oktober 2008 sebesar USD 11 juta dan 3 November sebesar USD 45juta. RDG BI yang memutuskan BC berstatus dalam pengawasan khusus (special surveilence unit/SSU). Sebab: ª BC memiliki masalah likuiditas yang mendasar. ª BC mengalami penururan CAR pada September 2008 dari 14,76% menjadi 2,35%. RDG memberikan arahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), DPB1, DPB2 dan DPB3 untuk: Mengkaji persyaratan FPJP terkait aset kredit, pengajuan modal minimum dan melakukan simulasi. RDG dihadiri oleh: Seluruh Anggota Dewan Gubernur BI (BO, MSG, HAS, SCF, SBR, BM dan AM) kecuali MGH. Pimpinan direktorat: AFU (DHk), ZA (DPB1), WY (DPI) HK (DPBI), ESY (DPM), SS (DASP), DMK dan DVG (DPSHM) dan HA (DPNP). Catatan: hasil laporan bulanan bank umum, diketahui bahwa untuk posisi September 2008, CAR berkisar antara 10,39% - 476,34% dan rata-2 CAR sebesar 34,6%. RDG memutuskan untuk merubah PBI No. 10/26/PBI 2008 tertanggal 30 Oktober 2008. Dalam kondisi mendesak BI dapat mengubah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) dan menambahkan Pasal 4A. Perubahan yang dilakukan: a. Mengubah CAR minimum positif dari sebelumnya minimum 8%. b. Memperpendek kolektibilitas aset kredit lancar dari 12 bulan menjadi 3 bulan. c. Bukan kredit konsumsi kecuali KPR. d. Bukan kredit kepada pihak terkait Bank. e. Aset kredit yang memiliki angunan. f. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan angunan yang berkekuatan hukum. Isi Pasal 4A adalah kondisi dimana kesulitan likuiditas bank jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan contagion efek pada sistem keuangan dan perekonomian. Di dalam risalah rapat ini juga dicatat pembicaraan antara MSG, HA, SCF dan BR RDG memutuskan persyaratan minimum CAR positif dan mengganti PBI lama dengan PBI baru yang efektif berlaku sejak 14 November 2008. PBI ini juga diputuskan bersifat sementara. PBI No. 10/26/PBI/2008 diganti menjadi PBI No. 1
INDIKASI KORUPSI TERKAIT PEMBERIAN DANA FPJP
Tindakan Unsur Korupsi Aktor Keterangan Terkait Perubahan PBI Memberikan arahan Favoritism Seluruh Anggota Dewan perubahan PBI tentang FPJP Melanggar prinsip kehatian Gubernur BI Yang untuk Bank Umum di dalam perbankan mendorong: MSG, MDH, SCF, SBR Berdasarkan RDG tanggal 5 November 2008 dan RDG 14 November 2008. PBI No.10/26/PBI/2008 baru berumur 2 minggu sebelum dirubah menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008. Terlihat sangat mendesak dengan alasan “tidak boleh ada bank gagal untuk saat ini”, mengutip Deputi Gubernur SCF. Dugaan favoritism karena BC merupakan penyimpangan dari kondisi CAR Bank umum yang lain. Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008 Pengucuran Dana FPJP Pemberian FPJP: Melanggar PBI No. ADG: SCF, BM Pihak lain Tidak berdasarkan pada CAR 10/30/PBI/2008 yang sudah yang mendorong: ESY yang sebenarnya (negatif). efektif berlaku pada hari (DPM) Tidak mengindahkan kondisi yang sama dengan aset kredit yang dijaminkan penandatanganan FPJP
Terkait pengambilan keputusan KSSK Terhadap surat Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tertanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal dan Penetapan Tindak Lanjutnya, Departemen Keuangan dan LPS melakukan rapat konsultasi KSSK pada tanggal 14, 17, 18, 19 dan 20 November
2008. KSSK kemudian mengadakan rapat pada tanggal 21 November 2008. Rapat didahului dengan presentasi dari BI. Pada rapat ini banyak pihak yang tidak setuju dengan argumentasi BI yang menyatakan Bank Century akan berdampak sistemik. Dalam pengambilan keputusan bahwa Bank Century adalah Bank Gagal yang berdampak sistemik dinilai bahwa BI dan KSSK tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik BC, dalam menetapkan status ini dalam MOU disepakati bahwa status ini harus memenuhi 4 kriteria, yaitu aspek institusi keuangan, aspek pasar keuangan, sistem pembayaran dan sektor riil, akan tetapi BI hanya mengukur aspek institusi keuangan saja secara kuantitatif dan hasilnya adalah peran fungsi Bank Century relatif kecil dalam sector-sektor perekonomian, sehingga BI menambahkan saru faktor lagi, yaitu aspek psikologi pasar. Dengan memunculkan aspek ini, penentuan terhadap 3 indikator lain berdasarkan MOU dilakukan secara kualitatif. Dengan berdasarkan aspek ini, BI mengambil kesimpulan: ”bahwa akan terjadi ketidakpastian yang tinggi terutama terhadap psikologi pasar masyarakat yang selanjutnya dapat memicu gangguan/ketidakpastian di pasar keuangan dan system pembayaran”. Rapat tersebut dihadiri oleh ketua KSSK yaitu menteri keuangan, Gubernur BI selaku anggota KSSK, dan Sekertaris KSSK, rapat tersebut memutuskan bahwa Bank Century adalah Bank Gagal yang berdampak sistemik, dan penanganannya diserahkan pada LPS, akan tetapi kondisi Bank Century makin memburuk selama periode November 2008, sehingga BI mengeluarkan data baru mengenai kebutuhan dana untuk penyertaan modal sementara (PMS) LPS untuk penyelamatan Bank Century. Dana PMS kemudian membengkak dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,76 triliun. Kemudian dana ini disalurkan dalam 4 tahap, akan tetapi dalam penyaluran dana ini dan munculnya data kebutuhan PMS tambahan yang sangat besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa BI dan KSSK tidak memberikan informasi sesungguhnya mengenai resiko penurunan CAR (keadaan BC) yang disebabkan oleh penurunan kualitas asset yang seharusnya diketahui lebih awal oleh BI. Legalitas Keputusan KSSK Terkait dengan penyaluran dana yang diputuskan oleh KSSK yang Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) pada 15 Oktober 2008. Dalam Perpu ini diatur soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Terkait dengan hal ini, Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 18 Desember
2008 telah memutuskan agar pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang JPSK. Artinya KSSK telah berjalan dengan tanpa persetujuan penuh oleh DPR RI. Dengan demikian, otoritas atau kewenangan KSSK sebenarnya belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat secara konstitusional, sehingga segala keputusan yang dihasilkan juga masih dapat dipertanyakan. Terkait dengan pengucuran dana ke Bank Century, jika mengacu pada persetujuan DPR RI, sejumlah Rp 2,88 triliun masih disalurkan oleh LPS tanpa dukungan pengesahan atau persetujuan DPR atas dasar KSSK. Terkait Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS adanya penarikan DPK oleh pihak terkait Bank Century sebesar Rp 938,654 M adanya unsur penggelapan dana kas Valas sebesar USD 18 Juta dengan masingmasing sebesar 2 Milyar untuk Dewi Tatular.
KESIMPULAN
Permasalahan pertama yang dialami Bank Century adalah penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dengan Bank Century. Tetapi penggabungan atau merger tersebut, tidak mendapatkan pengawasan yang baik dari BI. Pada tanggal 14-20 November 2008 nasabah mengambil dana besar-besaran karena turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidak ikut sertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008. Berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia Bank Indonesia dan hasil dari rapat KSSK menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengara berdampak sistemik. Hasil keputusan tersebut diambil dari pernyataan Boediono selaku Gubernur BI dan disahkan oleh Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, dan adanya kepentingan politik oleh para politisi yang mana termasuk penyokong dana terbesar untuk pelaksanaan pemilu dan sebagai nasabah besar Bank Century (Hartati Murdaya dan Boedi Sampoerna). Solusi terhadap permasalah Bank Century yaitu penyeluran penyertaan modal sementara atau PMS. Sedangkan berdasarkan pernyataan pengamat ekonom Rizal Ramli masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan kasus Bank Century selain pemberian dana talangan (bailout). Terkait pengambilan keputusan KSSK dan penyeluran penyertaan modal sementara atau PMS, penyalah gunaan dana FPJP dan PMS.
