MANAJEMEN PENGAWASAN ASOSIASI PENYELENGGARA HAJI UMRAH DAN IN BOUND INDONESIA (ASPHURINDO)TERHADAP TRAVEL-TRAVEL PENYELENGGARA HAJI & UMRAH Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Disusunoleh : KICKY MAYANTIE (1111053100010) PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015 M/ 1437 H
ABSTRAK Kicky Mayantie, NIM : 1111053100010, Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji dan Umrah, dibimbing oleh Drs. H. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji. Pengawasan menjadi siklus manajemen yang lengkap dan membawa organisasi keperencanaan. Akan semakin jelas, lengkap dan terkordinir rencanarencana akan semakin lengkap pula pengawasannya Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah dari tahun ketahun, adanya travel yang menelantarkan jamaah dan menggelapkan uang jamaah. Banyaknya biro-biro penyelenggara saling berkompetisi untuk menarik simpati jamaah, kesemuanya itu berlomba-lomba menawarkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan kelebihan fasilitas yang berbeda untuk popularitas. Di sinilah kemudian lembaga-lembaga mengambil peran di mana ada di antara mereka yang menangani ini semata-mata bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) serta langkah-langkah pengawasan terhadap travel penyelenggara haji dan umrah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, tujuan, fungsi dan makna dalam hal ini mengenai gambaran manajemen pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO). Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan “metodekualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Setelah melakukan penelitian diperoleh hasil bahwa manajemen pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) sudah berjalan dengan baik, mulai dari manajemen pengawasan, dan langkah-langkah pengawasan tersebut yang dijalankan sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Kata kunci : Travel penyelenggara Haji dan Umrah, Manajemen Pengawasan i
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikumWr.Wb. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan yang tak dapat terhitung oleh akal manusia sekalipun. Shalawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Sang pencerah yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman globalisasi seperti saat ini yang tauladannya selalu menjadi sandaran umat manusia. Berkat
karunia
dan
rahmat-Nya
Alhamdulillah
penyusun
dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji dan Umrah”. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat Akhir program S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sulit rasanya untuk meneyelsaikan skripsi ini tanpa bantuan semua pihak yang terkait dikarenakan penulis hanyalah manusia biasa yang masih haus akan ilmu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan tanda terima kasih kepada : ii
1. Dr. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Drs. Cecep Castrawijaya, dan Drs Sugiharto selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah. 3. Drs. H. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA selaku pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan, kritikan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini bias diselesaikan dengan baik. 4. Seluruh staf Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) yang telah bersedia memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan. 5. Yayah dan Mamah yang telah memberikan carger ruhiyah, doa, nasihat, dan motivasi yang terus menerus kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Keluarga tercinta aa Jais, dede Hanna, nenek, mamang, sepupu yang selalu memberikan semangat, dukungan dan nasihat yang luar biasa. 7. Teruntuk Abdul Rahman yang selalu memberikan semangat, dukungan yang tiada henti. 8. Untuk sahabatku yang selalu ada Annisa Nuraddina, Difla Karisha, Rizka Zahara, Putri Debby, Pipit Deviyanti yang telah memberikan semangat dan masukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
iii
9. Seluruh sahabat seperjuangan Manajemen Haji dan Umrah yang telah memberikan semangat dan masukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. 10. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi-referensi yang penulis butuhkan selama kuliah dan penulisan skripsi. Akhir kata penulis berharap semoga segala usaha, bantuan, pengorbanan, doa, dan harapan kita semua mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, penulis memohon maaf jika ada kekurangan serta ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu masukan dan saran sangat terbuka sebagai bahan penyempurnaan untuk selanjutnya. Semoga bermanfaat. Aamiin Wassalamu’alaikumWr.Wb Jakarta, Januari 2016 M Rabi’ul Awwal 1437 H
Penulis
iv
DAFTAR ISI PERSETUJUAN PEMBIMBING LEMBAR PERNYATAAN ABSTRAK ......................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. vii BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................................. 1 B. Batasan dan Rumusan Masalah .................................................................. 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................... 6 D. Metode Penelitian ........................................................................................ 7 E. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 13 F. SistematikaPenulisan................................................................................. 14 BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG MANAJEMEN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH A. Pengertian Manajemen Pengawasan ....................................................... 16 B. Tujuan Manajemen Pengawasan ...................................................................21 C. Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan ....................................................22 D. Objek dan Sasaran Pengawasan.....................................................................25 E. Proses dan Kegiatan Pengawasan..................................................................26 v
BAB III: GAMBARAN UMUM ASOSIASI PENYELENGGARA HAJI UMRAH DAN IN BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) A. Sejarah Berdirinya ................................................................................... 29 B. Visi dan Misi .....................................................................................................32 C. Struktur Kepengurusan ....................................................................................33 D. Tujuan dan Fungsi ............................................................................................34 E. Program Kerja ...................................................................................................35 BAB IV: MANAJEMEN PENGAWASAN ASOSIASI PENYELENGGARA HAJI UMRAH DAN IN BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) A. Manajemen Pengawasan......................................................................... 37 B. Langkah-langkah Pengawasan .......................................................................49 C. Analisis Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrahdan
In-
Bound
Indonesia
(ASPHURINDO)
Terhadap
Penyelenggara Haji dan Umrah ......................................................................52 BAB V: PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................. 58 B. Saran-Saran ............................................................................................. 61 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... viii LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................ xi
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1: Surat Bimbingan Skripsi Lampiran 2: Surat Penelitian Skripsi Lampiran 3: Surat Keterangan Hasil Penelitian Lampiran 4: Hasil Wawancara Lampiran5: Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Lampiran 6: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Organisasi Lampiran 7: Daftar Anggota ASPHURINDO
vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pengawasan diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Ada beberapa definisi manajemen sebagai berikut: dalam kamus manajemen, arti dari istilah
manajemen
adalah:
kepengurusan,
kepemimpinan,
ketatalaksanaan,
kepengurusan, pengelolaan dan sebagainya.1 Dengan sangat bervariasi para ahli manajemen mendefinisikan manajemen dari sudut pandang mereka. Dapat dikemukakan mengenai batasan-batasan pengertian manajemen oleh George R Terry, manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.2 Pengawasan menjadi siklus fungsi manajemen yang lengkap dan membawa organisasi keperencanaan. Akan semakin jelas, lengkap dan koordinir rencanarencana akan semakin lengkap pula pengawasannya. Pengawasan itu terdiri atas 1
Moekijat, kamus manajemen,(Bandung:CV. Mandar Maju,1990), Cet.,4, h. 290-291 Rosyady Rusalan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grapindo Rosada,1998), Cet. 1, h.1 2
1
2
penentuan standar-standar, pengawasan/supervise kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan hasil dengan standar, serta kegiatan mengkoreksian kegiatan atau standar.3 Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur
hidup
bagi
setiap
orang
Islam
yang
mampu
menunaikannya,
Penyelenggaaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah Haji.4 Hampir satu dasawarsa ini, beberapa masa media ibu kota sering mengangkat swastanisasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, atau paling tidak keterlibatan peran pihak swasta dapat lebih besar ketimbang saat sekarang.5 Pengawasan itu dimaksud mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi, maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.6 Proses pengawasan yaitu pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, karena orang tidak dapat mengecek
3 4
Sondang P. Siagian. Fungsi-fungsi Manajerial. (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2007), h. 63 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun :2008 tentang penyelenggaraan Ibadah
Haji. 5 Tim Penyusun : Tim Perumusan Strategi dan Penyebaran Informasi Penyelenggara Haji (SK Dirjen BPIH No. D/251/2003). Realitas & Tentangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag R.I. h.35 6 Drs. Maringan Masry Simbolon, M.M. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen . (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) h.61
3
segalanya. Harus dibedakan hal apa yang tak dapat diawasi. Kemudian, diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.7 Ilmu manajemen sepakat bahwa pengawasan mempunyai kaitan langsung dengan seluruh proses administrasi dan manajemen. Pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dirinci menjadi program dan rencana kerja. Oleh karena itu, ada ungkapan yang mengatakan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang karena pelaksanaan rencanalah yang diawasi dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak.8 Penyelenggaraan haji bukan tidak diawasi. Pengawasan dilakukan oleh DPRRI sejak perencanaan, yaitu penentuan komponen biaya penyelenggaraan haji. Pengawasan DPR-RI juga dilakukan pada saat pelaksanaan, pemantauan operasional 7 8
Sondang P. Siagian. Fungsi-fungsi Manajerial. (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2007), h. 125 Sondang P. Siagian. Fungsi-fungsi Manajerial. (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2007), h. 126
4
sampai dengan evaluasi. Secara internal penyelenggaraan ibadah haji juga diawasi Inspektorat Jenderal Departemen Agama.9 ASPHURINDO adalah Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan in-Bound Indonesia yang diakui secara resmi oleh
Pemerintah RI. Upaya
untuk
menyelenggarakan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah secara profesional, serta membantu tugas pemerintah penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau Menjadi media komunikasi dan informasi antara anggota dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah maupun dengan mitra kerja dan pihak-pihak lainnya serta dengan masyarakat. Selanjutnya bagaimana manajemen pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap anggota travel penyelenggara haji dan umrah, bukan tidak mungkin jika travel yang menelantar atau tidak mendapatkan pelayanan sehingga gagal berangkat ketanah suci jika tidak adanya manajemen yang baik dalam pengawasan. Diharapkan dengan adanya pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) selain pengawasan Kementerian Agama RI dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan persyaratan yang ada. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dengan amat
tertarik
untuk
meneliti
mengenai
manajemen
pengawasan
Asosiasi
Penyelenggara Haji Umrah & In Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap 9
Muhammad. M. Basyuni,.Reformasi Manajemen Haji (Jakarta: FDK Press,2008), hal. 163
5
angoota travel penyelenggara haji dan umrah itu seperti apa dan bagaimana model pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) yang diterapkan oleh travel-travel apakah sudah sesuai dengan teori-teori pengawasan yang ada, maka penulis akan menuangkan dalam sebuah karya ilmiyah “skripsi” dengan judul ”Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji & Umrah” B. Batasan dan Rumusan Masalah 1. Batasan Masalah Agar dalam pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah
yang dibahas
hanya
pada
manajemen
pengawasan
Asosiasi
Penyelenggara Haji Umroh dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji & Umrah. a. Kegiatan-kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji & Umrah. b. Standarisasi dalam hal pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini dirumuskan dalam rangka menjawab permasalahan tentang Manajemen
6
Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah & In- Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji dan Umrah, sebagai berikut: a.
Bagaimana
Manejemen
Pengawasan
yang
dilakukan
Asosiasi
Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap travel-travel penyelenggara haji & umrah? b.
Bagaimana langkah-langkah pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan in Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap travel-travel penyelenggara haji & umrah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah: a.
Ingin mengetahui lebih jauh Bagaimana manajemen pengawasan asosiasi penyelenggara
haji
umrah
dan
in
bound
Indonesia
(ASPHURINDO) terhadap travel-travel penyelenggara haji & umrah. b.
Ingin mengetahui langkah-langkah pengawasan asosiasi penyelenggara haji umrah dan in bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap traveltravel penyelenggara haji & umrah
2. Manfaat dari penelitian ini adalah: a.
Manfaat Secara Akademis.
7
Secara akademis kegiatan penelitian ini dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen dakwah dan komunikasi pada umumnya. b.
Manfaat Secara Praktis. Merupakan sumber referensi dan konstribusi pemikiran di dalam menunjang penelitian selanjutnya.
D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.10Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu kiranya dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Loxy Moleong, yang mendefinisikan
metodelogi
kualitatif
sebagai
prosedur
penelitian
yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.11 Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis berharap dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskripsi yang mana metode deskripsi merupakan 10 11
hal.4
Prof. Dr. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2010), h.3 Lexy J. Moleong , Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009),
8
penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau produksi.12 2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian ini adalah H. Hafidz Taftazani selaku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah & In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) orang yang dapat memberikan informasi tentang pengawasan yang diteliti oleh penulis. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah & In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji dan Umrah. 3. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu penelitian pada bulan JuniSeptember 2015. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO). 4. Sumber Data Sumber data merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan:
12
Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), h. 24
9
a. Data Primer Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan peneliti, yakni peneliti melakukan sendiri observasi dilapangan maupun di laboraturium13. Pelaksanaannya dapat berupa survey dengan mewawancarai. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumendokumen, yang terjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, makalah, website dan sumber informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian sebagai bahan penunjang penelitian. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan;
13
Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistik Untuk Bisnis danEkonomi, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.16
10
a. Observasi atau Pengamatan Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Hingga saat ini ada dua model observasi yang sudah biasa dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pertama, observasi secara langsung dan ikut terlibat dalam peristiwa yang sedang dijadikan obyek observasi, dan kedua, observasi non partisipan, yakni pembimbing berada diluar obyek atau peran yang sedang di identifikasi, bisa dari jarak dekat atau jarak jauh, artinya pihak observasi hanya mengamati dan mencatat fakta atau kejadian-kejadian yang tampak sebagaimana layaknya orang yang sedang mengamati sesuatu.14 Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian non partisipan terhadap proses kegiatan. Dalam observasi ini penelitian melakukan pengumpulan data dari beberapa sumber dan pencatatan yang kemudian penelitian tuangkan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan data yang dibutuhkan.
14
E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi (Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983),h. 62
11
b. Wawancara Wawancara atau interview adalah percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang tidak tertuju pada satu pedoman wawancara atau wawancara yang dilakukan bebas dimana penulis hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.15 Dimana dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Ahmad Yani, LC, MSLI selaku sekretaris Asosiasi Penyelenggra Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) dengan garis besar permasalahan yang diteliti, yakni tentang Manajemen Pengawasan Asosiasi Penylenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap travel-travel penyelnggara haji dan umrah. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen seperti data-data, arsip-arsip, dan gambar-gambar ataupun bentuk lainnya16. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah bersumber dari Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) dan situs resmi ASPHURINDO. 15
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : ALFABETA, 2008) h.140 16 Husaini Usman dan Purnomo Akbar Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h.57
12
Dokumen ini penulis jadikan referensi atau sumber data dalam penulisan di Bab III mengenai gambar umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In- Bound Indonesia (ASPHURINDO). 6. Teknik Analisa Data Teknik analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar kemudian dianalisa agar mendapatkan hasil berdasarkan yang ada. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi17. Ada berbagai cara untuk menganalisa data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Redaksi data yang merupakan bentuk analisis yang relevan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. b. Penyajian data, setelah data mengenai manajemen diperoleh, maka data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, visual, gambar, matriks, bagan, table, dan lain sebagainya sehingga tujuan dari penelitian dapat terjawab. c. Penyimpulan data yang tersaji pada analisa antar kasus khususnya yang berisi jawaban atas tujuan penelitian kualitatif diuraikan secara singkat, sehingga dapat mengambil kesimpulan mengenai Manajemen Pengawasan Asosiasi
17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneltian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Bulan Bintang,2003), cet ke-9, h.11
13
Penyelenggara Haji Umrah danIn Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap anggota travel penyelnggara haji & umrah. 7. Pedoman Penulisan Skripsi Dalam penulisan ini, penulis berpedoman dan mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, tesis dan Disertai) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.” Yang diterbitkan oleh CEQDA, April 2007, cet, Ke-2. E. Tinjauan Pustaka Berdasarkan tinjauan yang sudah dilakukan beberapa sumber kepustakaan, penulis menemukan skripsi yang dijadikan tinjauan pustaka sebagai bahan perbandingan dan untuk menghindari adanya penjiplakan dalam membuatkan skripsi yang akan saya susun. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini diantaranya: Sofi Sofiah, Pengawasan Program Bimbingan Manasik Haji pada PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri. Jurusan Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karya ilmiah tersebut berisi tentang bagaimana model pengawasan yang diterapkan PT. Naila Syafaah Wisata Mandiri dalam program bimbingan manasik haji.Pengawasan ini merupakan pengawasan internal, dimana para petugas pengawasan adalah pimpinan unit pusat perusahaan itu sendiri. Tidak ada keterlibatan pihak di luar perusahaan terkait pengawasan. Metode pengawasan yang digunakan adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.
14
Isti’anah, Aplikasi Pengawasan Program Dakwah Yayasan Amal Muslim Muhajirin dan Anshor (AMMA) dalam meningkatkan pemahaman amalan muallaf, didalam penelitiannya tentang bagaimana yayasan amma mengaplikasi fungsi pengawasan pada aktifitas program-program dakwah. Ahmad Muis, Strategi Pelayanan Prima Kementerian Agama Jakarta selatan Pada Calon Jamaah Haji, didalam penelitiannya tentang bagaimana strategi pelayanan prima penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Jakarta Selatan Berbeda dengan skripsi-skripsi terdahulu tersebut, selain objeknya yang berbeda skripsi saya ini lebih menjelaskan pada manajemen pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap travel- travel penyelenggara haji dan umrah. F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan pada karya ilmiah “skripsi” ini terdiri dari lima (5) bab yang memiliki sub-sub bab, dan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiranlampiran. Penyusunan bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penelitian.
15
Bab II : Tinjauan Teoritis Manajemen Pengawasan dan Penyelenggara Haji & Umrah, bab ini membahas Pengertian Manajemen Pengawasan, Tujuan Manajemen Pengawasan, Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan, Objek dan Sasaran Pengawasan, Proses dan Kegiatan Pengawasan. Bab III : Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian, Berisi tentang gambaran umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan in Bound Indonesia (ASPHURINDO) yang meliputi sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan, Tujuan dan Fungsi, dan program kerja. Bab IV : Temuan dan Analisis, bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi : Manajemen Pengawasan, Langkah-langkah pengawasan dan Analisis Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) Terhadap TravelTravel Penyelenggara Haji dan Umrah. Bab V : Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan yang berupa jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, bab ini juga berisi saran yang sifatnya membangun sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG MANAJEMEN PENGAWASAN DAN PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH A. Pengertian Manajemen Pengawasan Manajemen pengawasan terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan pengawasan. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja tomanage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.1 Sedangkan dalam Kamus Manajemen, kata memiliki dua arti yaitu yang pertama, manajemen adalah proses menggerakan tenaga manusia, modal dan peralatan lainnya, secara terpadu untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu, yang kedua, manajemen adalah pejabat pemimpin (perusahaan) yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi atau perusahaan.2
1
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara 2009), cet ke-1, h.5 2 BN. Marbun, Kamus Manajemen (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), h.155
16
17
Untuk mengetahui lebih luas mengenai pengertian manajemen, penulis mengemukakan pendapat para pakar mengenai pengertian manajemen, diantaranya sebagai berikut : Menurut Geoge R Terry yang dikutip dalam buku Tommy Suprapto, mendefinisikan bahwa : “ Manajemen merupakan sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya.3 Emi Trisnawati Sule mengemukakan bahwa “ Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan.4 Ulber Silalahi dalam bukunya mengemukakan bahwa “Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumberdan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien.5
3
Tommy Suprapto, pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi (Jakarta : Media Press.2009),cet ke-1, h.122 4 Emi Trisnawati Sule dan Kurnniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta : Kencana Pernada Media Group,2005),cet ke-1,h.6 5 Ulber Silalahi, Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen (Bandung : Mandar Maju. 2002),cet ke-2,h.4
18
Haiman dan Scott mengatakan “ Management is a social and technical proses which utilizes resources, influence human action, dan facilitates changes in order to accomplish or organization goals.6 Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Disamping itu juga manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan menggerakan sumberdaya organisasi yang dimiliki. Setelah mendapatkan definisi manajemen, maka selanjutnya mengenai definisi pengawasan. Pemahaman mengenai pengawasan dapat disimak dari penjelasan beberapa ahli, di antaranya : Menurut J. Miockler, seperti dikutip Kadarman: Pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa
6
Haiman and Scott, Management in the Modern Organization (Boston : Houghton Mifflin Company, 1970, h.7
19
sumber daya perusahaan telah dipergunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.7 Menurut Ahmad Fadhli HS: Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.8 Menurut Muchtar Effendi: Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dalam proses kegiatan dapat dicapai dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang direncanakan.9 Menurut T. Hani Handoko: Pengawasan adalah memberikan dan mengevaluasi penyampaian rencana dan standar serta penilaian hasil pekerjaan dengan memasukan dan mengeluarkan solusi yang dihasilkan.10 Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin 7
A.M. Kadarman, “Pengantar Ilmu Manajemen:, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,1996),
hal. 132 8 Ahmad Fadli HS, Organisasi dan Administrasi, (Jakarta: Manhalun Nasyi-in, 2002), cet ke3, hal. 31 9 Muchtar Effendi, Psikologi Manajemen dan Administrasi, (Jakarta: Bandung Maju,1983),cet ke3, hal. 13 10 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1996), cet ke-9, hal. 360
20
bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.11 Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan
dan
sampai sejauh
mana
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. B. Tujuan Manajemen Pengawasan Tujuan pengawasan menurut Onong Uchayana mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah agar dalam mencapai tujuan organisasi mencapai keselarasan.Keselarasan tujuan (good congruence) yang sempurna tidak dapat 1111
A.M. Kadarman, “Pengantar Ilmu Manajemen:, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,1996), hal. 132
21
dicapai sepenuhnya, tetapi paling tidak secara realitis jangan sampai terjadi konflik antara tujuan organisasi dengan tujuan perorangan. Adapun untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pengawasan pada tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksiintruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan –penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu maupun waktu-waktu yang akan dating.12 Terwujudnya tujuan yang dikehendaki sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan, maksud pengawasan adalah untuk: 1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancer atau tidak 2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. 3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
12
hal. 29
Onong Uchayana Effendi, Sistem Informasi Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1989),
22
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yatitu standart.13 C.
Perencanaan dan Kebijakan Pengawasan Perencanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan. Fungsi perencanaan manajer meliputi usaha pemilihan berbagai alternative tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan. Jelas usaha tersebut merupakan pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya perusahaan di waktu-waktu yang akan datang. Proses pengambilan keputusan ini sifatnya haruslah ilmiah, yaitu menuruti persyaratan tertentu, sedangkan rencana yang dibuat haruslah juga memenuhi sifat-sifat serta tujuan tertentu. Rencana itu sendiri berjenis-jenis. Bagaimana juga di dalam orang membuat rencana itu perlu menghayati pentingnya rencana serta sampai seberapa jauh orang membuat rencana itu. Selanjutnya orang hendaknya mengetahui kaidah perencanaan. Setelah rencana tercipta, strategi, kebijaksanaan, dan taktik perlu digariskan, sedang pelaksanaan rencana itu haruslah konsekuen. Di muka telah dikemukakan secara singkat berbagai aspek perencanaan, yaitu bahwa perencanaan itu meliputi penciptaan rencana yang
13
konsep-pengawasan.html , diakses 26 Oktober 2015
23
komprehensif dan menyeluruh; langkah-langkah perencanaan itu teratur rapi, dan rencana itu selalu harus diperbaiki. Pada hakikatnya perencanaan adalah pemilihan berbagai alternatif tujuan, strategi, kebijaksanaan, taktik, prosedur, dan program-program. Inti perencanaan itu, dengan demikian, adalah pemilihan jalan yang akan ditempuh. Ini merupakan prinsip utama perencanaan.14 Pendekatan formal perencanaan adalah sebagai berikut:15 1.
Memilih tujuan
2.
Menganalisa lingkungan.
3.
Menentukan tujuan yang dapat diukur.
4.
Sub unit menentukan tujuan.
5.
Membandingkan rencana subunit dengan rencana strategis.
6.
Menentukan perbedaan yang ada.
7.
Memilih alternatif terbaik.
8.
Melaksanakan rencana strategi.
9.
Menilai dan mengawasi kemajuan rencana.
14
Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta : BPFE, 2007), Cet kel-5,
15
James A.F. Stone, Management, Prentice Hall International edition, 1978, hal.122-130.
hal 22
24
Apabila proses ini ditempuh, dijamin organisasi akan mendapatkan rencana yang baik16. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, membandingkan antara standar
yang
ingin
dicapai
dengan
realisasi
di
lapangan,
mengevaluasi
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dengan perngertian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jelas kiranya bahwa sebelum teknik pengawasan dapat digunakan atau disusun sistemnya, pengawasan harus didasarkan pada perencanaan. Perencanaan yang lebih jelas, lengkap dan lebih terpadu dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara sederhana dapat dikatakan : Tidak ada kemungkinan bagi manajer untuk memastikan bahwa unit organisasinya sedang melaksanakan apa yang diinginkan dan diharapkan, kecuali apabila ia mengetahui lebih dulu apa yang diharapkan.
16
hal 22
Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta : BPFE, 2007), Cet kel-5,
25
D. Objek dan Sasaran Pengawasan Dalam melaksanakan fungsi pengawasan manajerial, ada lima jenis obyek yang perlu dijadikan sasaran pengawasan. 1. Obyek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Pengawasan ini bersifat fisik. 2. Keuangan 3. Pelaksanaan program dilapangan 4. Obyek yang bersifat startegis 5. Pelaksanaan kerja sama dengan sector lain yang terkait. Suatu rencana yang baik adalah rencana yang memberikan jawaban yang jelas terhadap enam pertanyaan, yaitu : 1. Apa yang akan dikerjakan; 2. Dimana berbagai kegiatan akan diselenggarakan; 3. Kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan; 4. Tata kerja dan mekanisme kerja apa yang akan digunakan; 5. Siapa mengerjakan apa; 6. Mengapa keputusan tentang lima hal di atas diambil. Karena pengawasan untuk mengamati pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan keenam pertanyaan tersebut, jelaskan bahwa pengawasan yang baik adalah yang ditujukan kepada segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi.
26
Artinya, pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun segi pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan.17 E. Proses dan Kegiatan Pengawasan Proses Pengawasan adalah Proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Artinya pengawasan itu terdiri atas berbagai aktivitas, agar segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggungjawab manajemen terselenggarakan. Proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Langkahlangkah pokok ini menurut George Terry yang dikutip oleh Ibrahim Lubis dalam bukunya. Pengendalian dan pengawasan proyekdalam Manajemen, meliputi : 1. Penentuan ukuran atau pedoman buku (standart) 2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah / senyatanya dikerjakan. Perbandingan antara pelaksana pekerjaan dengan ukuran atau
17
Sondang P. Siagian. Fungsi-fungsi Manajerial. (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2007), h. 136
27
pedoman buku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpanganpenyimpangan yang terjadi. 3. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.18 Adapun model lain dalam langkah-langkah pengawasan yang terdiri dari :19 1. Penetapan standar adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, quota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan (observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4) inspeksi, pengujian (test), atau pengambilan sample.
18 19
Ibrahim Lubis, Pengendalian Dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, h.160 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2003), cet ke-18, h. 363-365
28
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah-ubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.
BAB III GAMBARAN UMUM ASOSIASI PENYELENGGARA HAJI UMRAH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) A.
Sejarah Berdirinya Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (ASPHURINDO)
berdiri pada tanggal 07 Mei 2011 yang didirikan oleh H. Magnatis Kheider, H. Hafidz Taftazani, H. Holil Ahsan Umarzen, Halid Umar, H. Abdul Mujib Imaby, Didin Umar Zen dan Tinny Prayogi. ASPHURINDO adalah organisasi yang didirikan kementerian agama untuk mengurusi penyelenggaraan haji & umrah yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Menteri Agama RI yang berlandasan Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-sebaiknya bagi jamaah. Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (ASPHUIRNDO) ini adalah sejarah panjangnya AMPUH (Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji). Pada saat itu mulanya pelayanan kepada jamaah dapat diberikan secara baik oleh PIHK. Sebab, seluruh PIHK yang memperoleh izin memiliki pandangan yang sama untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada jamaah. Maka pada saat itu tergabung dalam satu asosiasi bernama AMPUH yang diketuai oleh H. Gozali Kartianda.
29
30
Namun karena adanya kepentingan dan persaingan antar PIHK akhirnya AMPUH pecah menjadi tiga asosiasi, AMPUH (Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji), AMPPUH (Asosiasi Muslim Karo Hukum Sekjen Karo Perencanaan Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji), dan SEPUH (Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji). Dengan berbagai upaya dan pendekatan kepada berbagai pihak, Menteri Agama Muhammad M. Basyuni dapat menyatukan ketiga asosiasi tersebut menjadi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) pada tahun 2006. Dengan penyatuan ini dapat meningkatkan pelayanan dan nilai tawar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terhadap unitunit pelayanan di Arab Saudi. Setiap asosiasi selalu berbeda-beda visinya dan tidak boleh terlalu banyak asosiasi Karena nantinya saat bagian imposition ketika bernegosiasi susah dengan Arab Saudi Karena terlalu banyak suara yang berbeda. Dan berdirilah AMPHURI karena dipaksa oleh Bapak M. Basyuni dengan bersatu nanti akan menjadi kuat. Ternyata, bersatu karena visi berbeda kepentingan akhirnya tidak bisa disatukan dan karena itu banyaknya demokrasi yang mengatakan asosiasi untuk bersatu itu tidak gampang karena asosiasi advokat. Sayangnya, AMPHURI terpecah juga menjadi dua asosiasi. AMPHURI yang dipimpin H. Fuad Masyhur dan HIMPUH yang diketuai oleh H. Baluki Ahmad. Karena merasa dimarginalkan “solusi kita dianggap tidak ada, kita tidak mau, kita punya jati diri, dan kita punya gagasan sendiri kita punya visi sendiri. Kita ingin ada eksistensi, karena sistem perekrutan dan sistem penempatan personil dalam
31
himpuh itu banyak kelompok-kelompok yg tidak demokratis dan tidak dianggep sehingga kami keluar dari HIMPUH kami buat asosiasi yang baru ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Umrah Haji dan In-Bond Indonesia)” perkataan pak H. Ahmad Yani. Asphurindo memang asal usulnya adalah sempuh, orang-orang di Asphurindo orang SEPUH (serikat penyelenggara umrah dan haji). ASPHURINDO yang sekarang diketuai oleh H. Hafidz Taftazani (Ketua Umum) , H. Ahmad Yani (Sekretaris),
Hj.Tini
Suprayogi
(Ketua
Kepariwisataan)
dan
sebagainya
ASPHURINDO mempunyai kelebihan bisa menerima inbound, orang yg mengurusi inbound tour-tour orang yang dari luar kedalam pariwisata, berdiri sekitar tahun 2011, awal-awal perjalanannya memang sedikit sekali anggota travel penyelenggara haji dan umrah (Asphurindo) yg ingin membuka perizinan haji dan umrah. Tetapi alhamdulillah berjalannya waktu dan pada tahun keempat dari berdirinya Asphurindo anggotanya sudah mencapai sekitar 90 travel penyelenggara haji dan umrah.1
1
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Ahmad Yani, LC, MSLI pada tanggal 20 November 2015 selaku sekretaris Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
32
B. Visi dan Misi 1. Visi ASPHURINDO2 Menjadikan ASPHURINDO sebagai organisasi yang baik, benar dalam membina dan mengayomi seluruh anggotanya sebagai penyelenggara ibadah umrah dan haji. 2. Misi ASPHURINDO3 Mewujudkan penyelenggaraan ibadah umrah haji khusus dan in bound secara amanah, profesional dan bertanggung jawab
2 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Ahmad Yani, LC, MSLI pada tanggal 20 November 2015 selaku sekretaris Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound 3 Wawancara pribadi dengan Bapak H. Ahmad Yani, LC, MSLI pada tanggal 20 November 2015 selaku sekretaris Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
33
C. Struktur Kepengurusan Adapun struktur kepengurusan ASPHURINDO dapat dilihat pada bagan 1:4 Bagan 1 Struktur Organisasi ASPHURINDO KETUA UMUM Wakil Ketua umum
Sekretaris Jenderal
Bendahara Umum
Sekretaris I
Bendahara I
Sekretaris II
Bendahara
Ketua Haji
4
Ketua umrah , visa
Ketua penerba -ngan
Ketua kepariw i-sataan
Ketua kelemba gaan , litbang dan SDM
Ketua pengem -bangan usaha
Ketua hubung an luar Negri
Sumber : Tiara Soegiarti selaku secretariat Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan InBound Indonesia (ASPHURINDO)
34
D. Tugas dan Fungsi ASPHURINDO5 Dalam Anggaran Dasar Asphurindo maka kedudukan, tugas
dan fungsi
Asphurindo adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan Pusat organisasi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Cabang di Ibu Kota Provinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia 2. Tujuan a. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan diantara sesama anggota, sehingga ada kebersamaan, kesetaraan dan kepentingan bersama para penyelenggara haji umrah dan in-bound b. Terwujudnya penyelenggaraan haji umrah dan in-bound secara amanah, professional dan bertanggung jawab c. Terjalinnya hubungan baik dengan Pemerintah dalam penerapan dan penyempurnaan peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut kepentingan anggota d. Memperluas jaringan kerjasama dengan mitra yang menguntungkan anggota e. Membantu Pemerintah dalam rangka mendatangkan wisata wandari Negara-negara Arab/Midle East khususnya dan Negara-negara lain 5
Wawancara pribadi dengan Bapak H. Ahmad Yani, LC, MSLI pada tanggal 20 November 2015 selaku sekretaris Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
35
padaumumnya ke Indonesia sesuai dengan ijin Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang dimiliki 3. Fungsi a. Menampung saran dan pendapat serta keinginan anggota yang dirumuskan sebagai program kerja organisasi. b. Mempersatukan, mengarahkan dan menggerakkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggota c. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota d. Menjadi media komunikasi dan informasi antara anggota dengan pihakpihak terkait baik Pemerintah maupun dengan mitra kerja dan pihak-pihak lainnya serta dengan masyarakat. e. Membantu menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dan mengupayakan penyelesaian secara adil bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kode etik organisasi. E. Program Kerja6 a. Program KerjaPokok 1) Pembahasan AD, RT dan Kode Etik 2) Peningkatan
Hubungan
dengan
Kementerian
Agama
dan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6
Anggaran Dasar Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah (ASPHURIND0) dalam Rapat Kerja ke I tahun 2014-2015.
dan
In-Bound
Indonesia
36
b. Program Kerja Khusus Haji dan Umrah 1) Pengadaan seat penerbangan umrah dan haji 2) Pengadaan visa umrah 3) Program perjalanan Ibadah Haji 4) Penentuan akomodasi transit dan penentuan Maktab 5) Pembentukan team haji dan posko haji c.
Program Kerja Keuangan dan Umum 1) Penggalian sumber-sumber dana untuk pembiayaan organisasi 2) Pembahasan rencana pembentukan koperasi ASPHURINDO
BAB IV MANAJEMEN PENGAWASAN ASOSIASI PENYELENGGARA HAJI UMRAH DAN IN BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) A.
Manajemen Pengawasan Manajemen Pengawasan yang diterapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap travel- travel penyelenggara haji dan umrah yaitu terdiri dari Planning (perencanaan), Organizing
(pengorganisasian),
Actuating
(penggerakan),
Controling
(pengawasan). 1.
Planning (Perencanaan) Perencanaan merupakan kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-
fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan”.1 Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa: perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai.
1
Terry alih bahasa oleh Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung; Alumni, 1986)h.163
37
38
Perencanaan haji dan umrah adalah proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk meencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis sebagai gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai yang berhubungan dengan penyelenggara haji dan umrah. Pada dasarnya hasil dari penyusunan perencanaan akan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni organizing, actuating, dan controlling (Terry, 2009:17). Apabila diterapkan dalam penyelenggara haji dan umrah, maka dalam fungsi perencanaan akan diterapkan perencanaanperencanaan yang akan diterapkan pada fungsi organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan ASPHURINDO dalam pengawasan travel penyelenggara haji dan umrah adalah : 1. Rapat koordinasi, Dalam rapat koordinasi pembahas berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji dan umrah. 2. Pembinaan travel penyelenggara haji dan umrah. 3. Rapat kerjasama dengan instansi terkait. Rapat kerjasama dengan instansi terkait dilaksanakan 4 kali, membahas tentang persiapan pemberangkatan dan pemulangan haji dan umrah. 4. Membina manasik haji dan umrah
39
Kegiatan penyelesaian paspor dilaksanakan untuk memastikan apakah paspor calon haji dan umrah sudah beres semua atau belum. a) Sebelum/pra haji & umrah Perencanaan sebelum/pra haji & umrah berhubungan dengan persiapan-persiapan yang akan direncanakan sebelum pemberangkatan haji & umrah ke tanah suci. Perencanaan sebelum haji ini secara garis besar terkait dengan kouta dan pendaftaran serta persiapan calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. 1. Pembinaan kepada calon jamaah haji & umrah Pembinaan kepada jamaah haji dapat dilakukan oleh pemerintah, asosiasi, dan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Pola pembinaan diarahkan kepada kemandirian jamaah, baik dalam ibadah maupun perjalanan haji dan umrah. Pembinaan haji dilakukan secara missal sebanyak sepuluh pertemuan dikecamatan, empat pertemuan di kabupaten/kota, dan dua kali bagi daerah yang dipandang
perlu
untuk
diberikan
tambahan.
Dalam
rangka
mewujudkan kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual kea rah kesalehan social, setelah menunaikan ibadah haji maka mereka perlu mendapatkan pembinaan, pelaksanaan ini dapat bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Dan pembinaan umrah dilakukan 1x pertemuan oleh pihak travel.
40
2. Pembinaan terhadap petugas Pembinaan
terhadap
petugas
dilakukan
untuk
mewujudkan
profesionalisme dan dedikasi petugas haji & umrah. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, termasuk jamaah haji & umrah. Petugas haruslah memiliki dedikasi tinggi dan bekerja keras. Sukses tidaknya penyelenggara haji ditentukan oleh salah satunya petugas dilapangan, baik yang meyertai jamaah (petugas kloter) maupun yang tidak meyertai (petugas non kloter). Penerapan perencanaan dalam fase pra haji berupa penyusunan rencana yang berkaitan dengan konsep pembinaan calon jamaah haji yang meliputi perencanaan metode, petugas, serta waktu yang diperlukan dalam pembinaan haji dan petugas haji. b) Pelaksanaan haji Bimbingan di Arab Saudi (pendampingan) dilaksanakan oleh petugas kloter yang secara subtansi dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun secara operasional kerja tim merupakan tugas bersama seluruh aparat petugas kloter (TPHI, TPIHI, Karu, dan Karom). Pembimbing dilaksanakan dalam bentuk: 1. Pendamping di setiap pelaksanaan, jenis dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian. 2. Konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya.
41
Perencanaan yang berhubungan dengan pelaksanaan haji meliputi perencanaan tentang penentuan dan penunjukan ketua Regu (Karu),ketua Rombongan (Karom), perencanaan pengelolaan jamaah haji saat pelaksanaan haji di Mekkah, hingga perencanaan akomodasi saat pelaksanaan haji di Mekkah. c) Pasca pelaksanaan haji 1. Pemulangan 2. Sesuai dengan jadwal kepulangan, jamaah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu akan pulang ke Indonesia pada gelombang pertama, sedangkan bagi jamaah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat arbain dan ziarah. 3. Barang bagasi jamaah yang kepulangannya melalui king Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah 36 jam sebelum take off dikirim kepusat penimbangan bagasi di madinatul hujjaj. Setiap jamaah haji Indonesia mendapatkansatu jerigen air Zam-zam sebanyak lima liter. 4. Jamaah haji yang kepulangannya melalui bandara KAIA Jeddah diistirahatkan di hotel transito selama 24 jam. 5. Jamaah haji mendapatkan pelayanan angkutan barang bawaan, makan sebanyak tiga kali, city tour, pelayanan kesehatan dan transportasi ke bandara.
42
6. Pengurusan paspor jamaah haji untuk kepulangan diurus oleh petugas daerah
kerja
Jeddah
bidang
pelayanan
pemulangan
dengan
mengumpulkan seluruh paspor jamaah haji dari ketua kloter selanjutnya paspor tersebut diserahkan ke pihak penerbangan untuk mendapatkan boardingpass. 7. Enam jam sebelum take off paspor daker Jeddah untuk diserahkan kepada jamaah haji melalui ketua regu dan rombongan di bus menjelang keberangkatan ke bandara. 8. Empat jam sebelum boarding jamaah harus sudah berada di bandara dengan mendapat pelayanan makan satu box dan pelayanan kesehatan. 9. Dua jam sebelum boarding jamaah sudah berada di dalam gate melalui pemeriksaan x-ray dan petugas penerbangan melakukan sweeping barang bawaan jamaah haji. Bagi jamaah haji yang membawa tas diluar kabin akan dikenakan biaya sweeping. Selanjutnya jamaah menuju ruang pemeriksaan imigrasi. 10. Setibanya di Indonesia jamaah akan mengambil bagasinya masingmasing dan mendapatkan air zam-zam. 11. Angkutan jamaah haji ditanggung oleh pihak penerbangan dan untuk kepulangan ke daerah asal ditanggung oleh pemerintah setempat.
43
d) Penempatan jamaah di hotel transito Penerimaan kedatangan dan penempatan jamaah haji di hotel transito Jeddah. Masa tinggal di hotel transito selama 24 jam dan selama di hotel transito jamaah haji mendapatka pelayanan penempatan, catering, city tour dan pemberangkatan ke bandara yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak hotel dan menjadi satu paket pelayanan dalam kontrak. Pemberangkatan jamaah haji ke bandara KAIA ditetapkan empat sampai dengan tujuh jam sebelum jadwal pesawat take off. 1. penempatan jumlah
hotel
transito
yang
dipergunakan
sebagai
tempat
persinggahan jamaah haji di Jeddah. 2. Pengurusan dokumen Proses penyelesaiian dokumen dilaksanakan di hotel transito, pemberian boarding pass dilaksanakan di Madinatul Hujjaj yang kemudian diserahkan ke ketua kloter. Operasional pemberangkatan dan pemulangan menjadi tanggung jawab panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi yang di tetapkan oleh Dirjen PHU dengan personil terdiri dari unsure Kementerian Agama, Kementerian perhubungan imigrasi bea cukai, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.
44
Adapun pengawasan dan pengendalian operasional secara keseluruhan dilakukan oleh PPIH pusat. e)
Pelayanan kepulangan di bandara KAIA Jeddah Pelayanan pemulangan dibandara KAIA Jeddah dilakukan meliputi:
penyambutan kedatangan jamaah haji, penempatan jamaah haji di tempat istirahat (plaza bandara), pembagian catering jamaah dan pemberangkatan dari tempat istirahat menuju gate. Jamaah haji diberikan penjelasan tentang ketentuan barang bawaan yang hanya diperbolehkan dibawa kedalam pesawat, yaitu satu tenteng yang diberikan oleh pihak penerbangan. Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan yang berhubungan dengan pasca haji meliputi perencanaan pelayanan setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan dalam rangka kepulangan ke Indonesia.
Perencanaan
tersebut
meliputi
perencanaan
pelayanan,
perencanaan kepengurusan dokumen hingga perencanaan penyambutan. 2. Organizing (pengorganisasian) Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara structural dan teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan
45
penyelenggara Haji (Ditjen BIPH). Asosiasi hanyalah kepanjangan dari Kementerian Agama yang hanya membantu penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Ketua umum, pemimpin asosiasi tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya asosiasi secara keseluruhan b) Wakil ketua, bertanggung jawab atas jalannya asosiasi dalam hal perencanaan, dokumentasi, dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap kinerja divisi-divisi. c) Sekretaris
Jendral,
mempunyai
tugas
pelayanan
teknis dan
administrative bagi seluruh travel-travel. d) Bendahara Umum, mengatur keuangan yang masuk dan keluar asosiasi. e) Seksi
Haji,
membina
haji
khusus
dari
travel-travel
dari
keberangkatan sampai pemulangan ketanah air. f) Seksi Umrah, membina travel-travel apabila ada masalah dalam pemberangkatan sampai pemulangan jamaah umrah. g) Seksi penerbangan, membina, mengawasi penerbang setiap traveltravel umrah ada masalh atau tidak. h) Seksi kepariwisataan, mengurusi surat keterangan izin pariwisataan setiap ada travel yang bergabung dan mengurusi In-Bound.
46
i) Seksi kelembangaan, litbang dan SDM, meningkatkan SDM asosiasi. j) Seksi pengembangan usaha, mengurusi tata usaha asosiasi dan travel. k) Seksi hubungan luar Negeri, perizinan untuk inbound Indonesia. Dari urai ini dapat disimpulkan bahwa unit teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji dan umrah pada satuan unit kerja. 3.
Actuating (penggerakkan) a.
Sistem penyelenggaraan haji yang terdiri atas aspek kelembagaan, manajemen, pengelolaann keuangan, peningkatan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana belum efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah calon haji.
b.
Paling tidak ada 9 masalah yang teridentifikasi: 1. Pendaftaran 2. Biaya 3. Bimbingan 4. Pengorganisasian 5. Pelayanan 6. Perlindungan 7. Professional
47
8. Pengelolaan dana 9. Transparansi Sejak beberapa bulan terakhir ini, wacana pembentukan badan khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji terus bergulir di masyarakat dan di lingkungan parlemen. Hal ini bermula dari temuan Tim Pengawasan DPR-RI dalam pelaksanaan ibadah haji, terutama dalam hal pelayanan pemondokan, catering dan transportasi terhadap jamaah haji. 4.
Controlling (Pengawasan) Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam Undang-
undang No 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan pasal 3. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama. Dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Mengingat pelaksanaannya bersifat masal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggara ibadaha
48
haji memerlukan manajemen yang baik, agar peneyelnggara ibadah haji tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Salah satu fungsi dasar manajemen adalah pengawasan . pengawasan dilakukan untuk mengukur efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan ditujukan untuk memeriksa kesesuaian realisasi kerja dilapangan dengan rencana, instruksi dan prinsip-prinsip kerja yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting dilaksanakan dalam manajemen untuk mengetahui segala kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan yang dilaksanakan tidak menyimpang dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan menguntungkan bagi penyelenggaraan atau pelaksana program selanjutnya supaya permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Ibadah haji bukan hanya saja menjadi urusan agama, tapi juga menjadi perhatian pemerintah. Apabila karena sifatnya missal dan berhubungan dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintahan lainnya sehingga pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pada bagian ketiga undang-undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji dijelaskan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).
49
KPHI dalam undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan ibadah haji Indonesia. KPHI memiliki fungsi memantau dan menganalisa kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. B. Langkah-langkah Pengawasan Dalam melaksanakan pengawasan, Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), menyiapkan langkah-langkah pengawasan yang bertujuan untuk mengawal pengawasan travel pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah agar berjalan sesuai dengan rencana, efektif dan efisien. Adapun langkah pengawasan yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia adalah : 1) Penentuan ukuran dan standar Adapun langkah awal Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) dalam melakukan proses pengawasan adalah menetapkan standar kepada para travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah. Adapun standar yang ditetapkan untuk travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah sesuai dengan Anggaran Dasar yaitu : a. AD (Anggaran Dasar) pasal 5 “Landasan”yang menjelaskan Undangundang Dasar 1945 sebagai landasan ideal, Anggaran Dasar sebagai
50
landasan konstitusional dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan operasional. b. AD (Anggaran Dasar) pasal 16 “Sanksi Organisasi” yang menjelaskan Anggota yang tidak menaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan serta ketentuan organisasi lainnya akan dikenakan sanksi, Anggota yang menjadi pengurus apabila terkena sanksi maka kedudukannya dalam kepengurusan ikut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan dan bentuk pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan, diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Organisasi. 2) Perbandingan antara pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan standar yang ditetapkan. Dalam manajemen, langkah kedua yang dilakukan dalam pengawasan adalah dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), yakni : Dengan cara melaporkan pelaksanaan program Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dan memberikan buku laporan yang diisi oleh petugas dari PIHK yang mendampingi jamaah haji. Petugas haji itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada pengawas haji khusus yang bergabung di dalam PPIH Arab Saudi, dari hasil laporan itu akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan
51
Dan untuk pengawasan program umrah Asosiasi penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) travel penyelenggara ibadah umrah itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) dari hasil itulah akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Laporan travel penyelenggara ibadah umrah harus diserahkan 3 bulan sekali. 3) Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tahap terakhir pengawasan dalam manajemen adalah melakukan perbaikan
terhadap
penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi dalam
penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah. Kegiatan diatas sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), menyatakan bahwa : Apabila terjadi penyimpangan norma dan etika terhadap UU. No. 13 Tahun 2008 yang terjadi tolak ukur. Dengan melakukan klarifikasi, pendekatan, mediasi. Tetapi apabila diindikasikan terdapat penyimpangan perdata atau pidana UU No. 13 tahun 2008 maka penegak hukum dengan kepolisian bertindak dengan pendekatan berita acara, pemeriksaan oleh penegak hukum.
52
C. Analisis Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In- Bound Indonesia (ASPHURINDO) Terhadap Penyelenggara Haji dan Umrah Adapun dalam pengawasan ASPHURINDO tidak jauh halnya dengan pengawasan menurut teori T. Hani Handoko yaitu: Pengawasan adalah memberikan dan mengevaluasi penyampaian rencana dan standar serta penilaian hasil pekerjaan dengan memasukan dan mengeluarkan solusi yang dihasilkan. Dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh ASPHURINDO lebih kepada administratif,
suratmenyurat,
dan
membantu
pemerintah
dalam
rangka
mendatangkan wisatawan dari Negara-negara Arab/Midle East khususnya dan Negara-negara lain pada umumnya ke Indonesia sesuai dengan ijin Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang dimiliki. Surat-menyurat seperti surat rekomendasi,
surat
pengajuan
izin
travel-travel
yang
bergabung
di
ASPHURINDO. Dalam pengajuan memperpanjang izin, pihak travel melalui asosisiasi dalam perizinan ke pihak kementrian agama. misalkan salah satu travel ada yang mau memperpanjang surat izin umrah travel tersebut mengajukan suratnya ke Asosiasi nanti dari Asosiasi penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) dibuatkan surat rekomendasi baru, travel bisa mengajukan permohonan rekomendasi tersebut ke Kementerian Agama. Berdasarkan data diatas, analisis penulis tentang manajemen pengawasan yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia
53
(ASPHURINDO) terhadap travel-travel penyelenggara Haji dan Umrah pada dasarnya telah dijalankan dengan baik. Menurut
M.
Manulang pengawasan
ada empat macam: waktu
pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pada Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) jenis pengawasan ini sudah diterapkan dilihat dari :2 1. Waktu pengawasan a. Pengawasan preventif
yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum
terjadinya penyelewengan, yang pertama dengan cara mendatangi pihak travel penyelenggara haji khusus dan umrah itu sendiri dengan melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi perpanjang izin, yang memiliki izin bagi pihak travel penyelenggara haji khusus dan umrah itu sendiri. b. Pengawasan refresif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah rencana kegiatan dilaksanakan semisal kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di Arab Saudi maupun di Tanah air sendiri yang dilaksanakan tahun 2015. 2. Objek pengawasan yaitu pengawasan yang dibedakan berdasarkan pengawasan pada bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. 2
M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996), cet ke-5, hal. 128
54
Dan objek pengawasan yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) yaitu ada tiga bagian : hasil pengawasan, hasil akreditasi, dan hasil evaluasi. a.
Hasil Pengawasan Seluruh
hasil-hasil
pengendalian
selama
operasional,
sejak
keberangkatan dari tanah air dan selama pelaksanaan operasional di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air yang dilakukan oleh tim pengendalian yang tergabung didalam PPIH Arab Saudi di masing-masing daerah. 1) Pengawasan produksi yaitu pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran, keberangkatan, sampai pulang jamaah ke tanah air. Asosiasi
Penyelenggara
(ASPHURINDO)
hanya
Haji
Umrah
sebagai
dan
membantu
In-Bound
Indonesia
pemerintah
dalam
penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah. Tetapi Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) pengadaan seat penerbangan umrah dan haji khusus dan pengadaan visa umrah. Tahapan pengawasan kepulangan jamaah ke tanah air untuk ibadah haji khusus : a) Pemeriksaan dokumen jamaah b) Pemeriksaan jamaah dan barang bawaan jamaah 2) Pengawasan keuangan yaitu pengawasan yang meliputi sejumlah pembayaran iuran Tahunan Anggota, hasil koperasi ASPHURINDO dan
55
perusahaan terbatas, sumbangan yang tidak mengikat dan halal, dan upaya lain organisasi selama tidak melanggar AD/RT. 3) Pengawasan waktu yaitu pengawasan yang dilakukan untuk menentukan seberapa jauh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan, Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia
(ASPHURINDO)
dalam
hal
pengawasan
terhadap
penyelenggara haji dan umrah. Dengan melakukan, adanya timnya verifikasi untuk dalam hal akreditasi untuk travel-travel tersebut. Dalam hal akreditasi dilakukan selama 1 tahun sekali, untuk mengetahui perkembangan dari travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah tersebut. b.
Hasil Akreditasi Hasil verifikasi lapangan terhadap dokumen yang disampaikan oleh
Asosiasi
Penyelenggara
(ASPHURINDO)
pada
Haji saat
Umrah
dan
penyelenggara
In-Bound khususnya
Indonesia pada
saat
penyelenggara tersebut mengajukan perpanjangan izin, terutama terhadap kelayakan gedung perkantoran, sumber daya manusia (SDM), administrasi. Ditambah lagi masukan dari pihak-pihak ekternal dan internal yang menyangkut penyelenggara tersebut.
56
c.
Hasil Evaluasi Dalam penilaian secara menyeluruh baik terhadap hasil pengendalian /
pengawasan operasional dan hasil akreditasi melalui verifikasi lapangan. 3. Subjek pengawasan Berdasarkan subjeknya yang melakukan pengawasan maka dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau tim yang sudah dibuat, pada Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) pengawasan internal dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan secara langsung yaitu saat tim verifikasi mendatangi travel untuk beberapa peninjauan langsung, melihat langsung dari semua kelengkapan data perusahaan travel tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pimpinan dari pihak Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) hanya menerima laporan secara tertulis pertanggung jawaban selama proses bekerja berlangsung oleh pihak travel-travel tersebut. b. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi kerja dari luar yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dengan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
57
yang bekerja sama dengan kementerian agama seperti dalam hal pembinaan terhadap travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah. 4. Cara Pengumpulan Fakta-fakta guna pengawasan Dalam
pengumpulan
fakta-fakta
guna
pengawasan,
Asosiasi
Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) mendelegasikan staf-stafnya untuk melakukan pengawasan.Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan. Untuk melakukan fakta-fakta guna pengawasan, pimpinan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHRUINDO) memberikan intruksi kepada tiap-tiap kepala divisi untuk melakukan laporan tertulis yang kemudian diserahkan kepada kepala Asosiasi atau Sekretaris Jendral. Selain itu kepala sekjen melakukan pengawasan pada tiap-tiap program pelaksanaan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) menggunakan pengawasan secara tidak langsung dan bekerja sama dengan laporan tertulis, hal itu diperkuat dengan dibagikannnya lembar evaluasi dari jamaah haji khusus dan umrah saat terakhir, dan laporan tertulis dari kepala divisi pengawasan yang ditugaskan melakukan pengawasan pada pelaksanaan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1.
Manajemen Pengawasan yang diterapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) terhadap travel- travel penyelenggara haji dan umrah yaitu terdiri dari Planning (perencanaan), Organizing
(pengorganisasian),
Actuating
(penggerakan),
Controling
(pengawasan). Perencanaan ASPHURINDO dalam pengawasan terhadap travel-travel penyelenggara haji dan umrah adalah: Rapat koordinasi, Dalam rapat koordinasi pembahas berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji dan umrah, Pembinaan travel penyelenggara haji dan umrah, Rapat kerjasama dengan instansi terkait dilaksanakan 4 kali membahas tentang persiapan pemberangkatan dan pemulangan haji & umrah dan Membina manasik haji & umrah. ASPHURINDO hanya kepanjangan tangan dari Kementerian Agama yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Perencanaan Sebelum/pra haji & umrah: Pelaksanaan haji, Pasca pelaksanaan haji, Penempatan jamaah di hotel transito, Pelayanan kepulangan di bandara KAIA
Jeddah. Apabila diterapkan dalam
penyelenggara haji dan umrah, maka dalam fungsi perencanaan akan diterapkan perencanaan-perencanaan yang akan diterapkan pada fungsi
58
59
organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu fungsi dasar manajemen adalah pengawasan. Pengawasan
dilakukan untuk mengukur efektifitas
kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan ditujukan untuk memeriksa kesesuaian
realisasi kerja
dilapangan dengan rencana, instruksi dan prinsip-prinsip kerja yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting dilaksanakan dalam manajemen untuk mengetahui segala kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan yang dilaksanakan tidak menyimpang dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan menguntungkan bagi penyelenggaraan atau pelaksana program selanjutnya supaya permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. 2.
Langkah-langkah pengawasan yang digunakan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO), adalah sebagai berikut : a.
Melakukan Penentuan ukuran dan standar
standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound
Indonesia
(ASPHURINDO)
untuk
travel-travel
penyelenggara haji khusus dan umrah sesuai dengan Anggaran Dasar ASPHURINDO : AD (Anggaran Dasar) pasal 5 “Landasan” yang menjelaskan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal, Anggaran Dasar sebagai landasan konstitusional dan Anggaran Rumah
60
Tangga sebagai landasan operasional. Dan AD (Anggaran Dasar) pasal 16 “Sanksi Organisasi” yang menjelaskan Anggota yang tidak menaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan serta ketentuan organisasi lainnya akan dikenakan sanksi, Anggota yang menjadi pengurus apa bila terkena sanksi maka kedudukannya dalam kepengurusan ikut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan dan bentuk pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan, diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Organisasi. b.
Perbandingan antara pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus dan Umrah dengan standar yang ditetapkan, ASPHURINDO mewajibkan Penyelenggara
travel-travel
melaporkan
pelaksanaan
program
Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dan memberikan
buku laporan yang diisi oleh petugas dari PIHK yang mendampingi jamaah haji. Petugas haji itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada pengawas haji khusus yang bergabung di dalam PPIH Arab Saudi, dari hasil laporan itu akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Dan untuk pengawasan program umrah Asosiasi penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) travel penyelenggara ibadah umrah itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan InBound Indonesia (ASPHURINDO) dari hasil itulah akan menjadi
61
parameter
atau
ukuran
dalam
pengawasan.
Laporan
travel
penyelenggara ibadah umrah harus diserahkan 3 bulan sekali. c.
Perbaikan
atau
pembetulan
terhadap
penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi, Apabila terjadi penyimpangan norma dan etika terhadap UU. No. 13 Tahun 2008 yang terjadi tolak ukur. Dengan melakukan klarifikasi, pendekatan, mediasi. Tetapi apabila diindikasikan terdapat penyimpangan perdata atau pidana UU No. 13 tahun 2008 maka penegak hokum dengan kepolisian bertindak dengan pendekatan berita acara, pemeriksaan oleh penegak hukum. B. Saran-saran Untuk mengembangkan dan meningkatkan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) dalam mencapai tujuannya, saran penulis antara lain adalah : 1. Kepada pihak Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indoensia
(ASPHURINDO)
ini.
Penulis
menyarankan
untuk
sosialisasikan yang dilakukan agar lebih ditingkatkan lagi. Agar lebih banyak masyarakat atau mengetahui ASPHURINDO ini. Sehingga bukan hanya pihak-pihak yang terkait saja mengetahui Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indoensia (ASPHURINDO) ini.
62
2. Memperbaiki website Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan InBound Indonesia (ASPHURINDO) dan update informasi terbaru tentang Haji dan Umrah untuk masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang ASPHURINDO. Melainkan kami dari pihak mahasiswa jurusan manajemen haji dan umrah yang ingin mengetahui informasi Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO). 3. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan tingkatan kualitas para pengurus sehingga terciptanya kerjasama yang baik di semua bidang.
DAFTAR PUSTAKA Basyuni, Muhammad. M. 2008. Reformasi Manajemen Haji. Jakarta: FDK Press. Elvinari, Ardianto. 2010. Metodelogi Penelitian Untuk Publik Relatoin. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Effendi, Onong, Uchayana. 1989. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Mandar Maju. Effendi, Muchtar.1983. Psikologi Manajemen dan Administrasi. Jakarta: Bandung Maju. Fadli HS, Ahmad. 2002. Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Manhalun Nasyi-in. Handoko, Hani, T. 1996. Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Jalaludin, Rahmat. 2002. Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik. Bandung: PT. Rosdakarya. Kadarman, A.M. 1996. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lubis, Ibrahim. Pengendalian Dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen Widyani, Retnodan Pribadi, Mansyur.2007. Panduan Ibadah Haji dan Umrah. Cirebon :Swagati Press. Lexy J, Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Moekijat. 1990.Kamus Manajemen. Bandung:CV. Mandar Maju. Marbun, BN. 2003. Kamus Manajemen, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan. M. Manulang,. 1996. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta; Ghalia Indonesia. Rusalan, Rosyady. 1998. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsep dan Aplikasi.Jakarta: PT Raja Grapindo Rosada.
viii
Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jakarta: Biro hokum dan kerjasama luar negri secretariat Jendral Departemen agama RI. Reksohadiprodjo, Sukanto. 2007. Dasar-DasarManajemen. Yogyakarta : BPFE. Stone, James, A.F. 1978. Management, Prentice Hall International edition. Siagian, Sondang P. 2007. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Suprapto, Tommy. 2009. Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. Jakarta : Media Press. Sule, Emi, Trisnawati dan Saefullah, Kurnniawan. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. Silalahi, Ulber. 2002. Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen. Bandung :Mandar Maju. Scott and Haiman. 1970. Management in the Modern Organization. Boston : Houghton Mifflin Company. Saifudin, Hakim, Lukman. 2006. Tinjauan Umum Terhadap Penyelenggaraan Haji Nasional, Makalah Seminar: Islamic Tourism Connection, diselenggarakan oleh: Lembaga Kajian Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Manasik. Jakarta. Siagian, Sondang P. 2004.ManajemenStratejik. Jakarta : PT. BumiAksara. Syari’ati, Ali, Haji. 2002. Bandung : PenerbitPustaka. Suharsimi, Arikunto. 2003. Prosedur Peneltian :Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Bulan Bintang. Shalahuddin M, Hamid. 2000. Agenda Haji dan Umrah. Jakarta : PT. Inti Media Cipta Nusantara. Sugiyono,Prof, Dr. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet. Sugiarto dan Siagian. 2000. Dergibson, Metode Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : PT GramediaPustakaUtama. ix
Poerwandari, Kristi, E. 1983.Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI. Usman, HusainidanSetiady, Purnomo, Akbar. 2003 Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Usman,Husaini. 2009. Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Jakarta : BumiAksara. Winardi dan Terry. 1986. Asas-asas Manajemen. Bandung: Alumni
x
Daftar Pertanyaan Penelitian Skripsi Nama
: Bapak H. Ahmad Yani, LC, MSLI
Jabatan
: Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
Hari/Tanggal : Jumat 20 November 2015 Tempat
: Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO)
1. Bagaimana berdirinya ASPHURINDO? Jawab : Dalam keputusan menteri Agama, tentang tata organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Provinsi dan Kab/Kota, kedudukan ASPHURINDO adalah organisasi yang didirikan kementerian agama untuk mengurusi penyelenggaraan haji & umrah yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Menteri Agama RI. Penyatuan tiga asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH), Asosiasi Muslim Karo Hukum Sekjen Karo Perencanaan Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji (AMPPUH), dan Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (SEPUH) menjadi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) pada tahun 2006. penataan sistem perhajian Pak Maftuh menggagas ide penyatuan
beberapa asosiasi penyelenggara haji plus (seperti AMPUH dan SEPUH) menjadi satu asosiasi. Ide Pak Maftuh diterima, maka lahirlah satu asosiasi penyelenggara
haji
plus
bernama
AMPUHRI
(Asosiasi
Muslim
Penyelenggara Umrah dan Haji Republik Indonesia). Dengan sistem ini, Kementerian Agama dalam memberikan kuota haji plus (biasanya sebanyak 16 ribu seat) tidak lagi sibuk berurusan dengan beberapa asosiasi, tetapi cukup dengan satu asosiasi. Karena penyatuan asosiasi berbeda visi dengan lainnya ada bentrok akhirnya menjadi pecah setelah disatukan menjadi 2
yaitu
Himpuh dan Amphuri ternyata tidak bisa juga disatukan. Asphurindo memang asal usulnya adalah sempuh, orang-orang di Asphurindo
orang Sempuh
(serikat penyelenggara umrah dan haji) yang didirikan oleh H. Hafidz Taftazani (Ketua Umum) , H. Ahmad Yani (Sekretaris), Hj.Tini Suprayogi (Ketua Kepariwisataan) dan sebagainya, yang didirikan pada tanggal 16 Februari tahun 2011. Dari amphuri ini tidak bisa disatukan juga akhirnya, karena merasa dimarginalkan “solusi kita dianggap tidak ada, kita tidak mau, kita punya jati diri, dan kita punya gagasan sendiri kita punya visi sendriri. Kita ingin ada eksistensi, karena sistem perekrutan dan sistem penempatan personil dalam himpuh itu banyak kelompok-kelompok yg tidak demokratis dan tidak dianggep sehingga kami keluar dari himpuh kami buat asosiasi yang baru Asphurindo (Asosiasi Penyelenggara Umrah Haji dan In-Bond Indonesia)” perkataan pak H. Ahmad Yani.
Asphurindo mempunyai
kelebihan bisa menerima inbound, orang yg mengurusi inbound tour-tour
orang yang dari luar kedalam pariwisata, berdiri sekitar tahun 2011, awalawal perjalanannya memang sedikit sekali anggota travel penyelenggara haji dan umrah (Asphurindo) yg ingin membuka perizinan haji dan umrah. Tetapi alhamdulillah berjalannya waktu dan pada tahun keempat dari berdirinya Asphurindo anggotanya sudah mencapai sekitar 90 travel penyelenggara haji dan umrah. 2. Apa visi-misi dan tujuan ASPHURINDO? Jawab : Visi & Misi ASPHURINDO ini Menjadikan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In- Bound Indonesia sebagai organisasi yang baik, benar dalam membina dan mengayomi seluruh anggotanya sebagai penyelenggara ibadah umrah dan haji. Dan Misinya Mewujudkan penyelenggaraan ibadah Umrah Haji khusus dan in bound secara amanah, profesional dan bertanggung jawab. 3. Ada berapa karyawan yang dimiliki ASPHURINDO? Jawab : 20 Karyawan 4. Bagaimana struktur organisasi ASPHURINDO? Jawab : Lampiran 5. Bentuk pelayanan apa saja yang diberikan ASPHURINDO kepada anggota travel penyelenggara haji dan umrah? Jawab :
Pelayanan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) kepada travel-travel ini seperti jembatan dari pemerintah ke travel-travel menjadi media komunikasi dan infomrasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun dengan mitra kerja dan pihak-pihak lainnya serta dengan masyarakat. System control ASPHURINDO pelaporan tertulis dan In bound ke Spanyol, Turki dan Negara-Negara Lainnya yang dilaksanakan hanya anggota Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan InBound Indonesia (ASPHURINDO). 6. Program apa saja yang diberikan ASPHURINDO? Jawab : Program Kerja Pokok Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO). Pembahasan AD, RT dan Kode Etik, dan Peningkatan Hubungan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program Kerja Khusus Haji danUmrah Asosiasi
Penyelenggara
Haji
Umrah
dan
In-Bound
Indonesia
(ASPHURINDO) yaitu Pengadaan seat penerbangan umrah dan haji, Pengadaan visa umrah, Program perjalanan Ibadah Haji, Penentuan akomodasi transit dan penentuan Maktab, Pembentukan team haji dan posko haji. Program Kerja Keuangan dan Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) yaitu Penggalian sumbersumber dana untuk pembiayaan organisasi dan Pembahasan rencana
pembentukan koperasi ASPHURINDO. Program jangka panjangnya pelatihan gait dan koperasi asphurindo untuk bisnis anggota. 7. Bagaimana pelaksanaan manajemen pengawasan yang dilakukan oleh Asosiasi
Penyelenggara
Haji
Umrah
dan
In-Bound
Indonesia
(ASPHURINDO) terhadap travel- travel Penyelenggara haji dan umrah? Jawab : Manajemen pengawasan yang dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung & tidak langsung. Pengawasan langsungb dilakukan dengan cara peninjauan langsung dilapangan, yaitu dengan mendatangi atau mengirimkan tim verifikasi dan petugas yang bertugas di penyelenggara haji khusus dan umrah. Sedangkan pengawasan tidak langsung berupa tertulis pertanggung jawaban selama proses program yang dilaksanakan oleh pihak travel penyelenggara haji khusus dan umrah. 8. Apa saja yang menjadi objek dari pengawasan terhadap travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah? Jawab : 1) Hasil pengawasan 2) Hasil akreditasi 3) Hasil evaluasi 9. Siapa yang melakukan pengawasan? Jawab : 1) Tim verifikasi dari bagian pengawasan
2) Petugas yang bergabung dalam penyelenggara haji khusus dan umrah yang mengawasi operasional di Arab Saudi. 10. Apa saja standar yang ditetapkan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan InBound Indonesia (ASPHURINDO)? Jawab : Di Anggaran Dasar Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO). 11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi? Jawab : Apabila terjadi penyimpangan norma dan etika terhadap UU. No. 13 Tahun 2008 yang menjadi tolak ukur. Dengan melakukan klarifikasi, pendekatan, mediasi. Tetapi apabila diindikasikan terdapat penyimpangan perdata dan pidana UU No. 13 tahun 2008 maka penegak hukum dengan kepolisian bertindak dengan pendekatan berita acara, pemeriksaan oleh penegak hukum. 12. Bagaimana cara pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan? Jawab : Dengan cara mengumpulkan laporan, petugas haji khusus dan umrah dari setiap travel-travel diwajibkan melakukan pelaporan sejak mulai berangkat sampai kembali ke tanah air.
13. Bagaimana Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) melakukan perbandingan antara pelaksanaan program dengan standar yang ditetapkan? Jawab : Dengan cara melaporkan program, dan memberikan buku pelaporan yang diisi oleh petugas dari travel penyelenggara haji khusus dan umrah. Petugas haji khusus dan umrah itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada Asosiasi
Penyelenggara
Haji
Umrah
dan
In-Bound
Indonesia
(ASPHURINDO) itu akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. 14. Apa tujuan dilakukannya pengawasan? Jawab : Tujuannya agar travel penyelenggara haji khusus dan umrah dapat melakukan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan minimal penyelenggara haji dan umrah. Dan melaksanakan UU No. 13 tahun 2008, agar yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. 15. Apa saja yang diawasi dalam pengawasan penyelenggara haji khusus dan umrah ? Jawab : Pengawasan/pengendalian terhadap travel-travel penyelenggara haji dan umrah dilakukan melalui kegiatan verifikasi program, pengaturan pemvisaan, pengawasan pemberangkatan, pemulangan, dan pelayanan di Arab Saudi.
16. Bagaimana perkembangan travel-travel penyelenggara haji dan umrah yang bergabung di Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (ASPHURINDO) dari tahun 2011 sampai 2015? Jawab : Dari tahun ke tahun jumlah peningkatan travel-travel penyelenggara haji dan umrah semakin meningkat, bias dilihat dilampiran
