TEN(}GARA PERATURAN BUPATI ACEH NOMOR TAHUN 2AL4 TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPAJAKMINERALBUKANLo(i,\M)ANtA"TUAN MAHA ES DENGAN RAFTMAT TUHAN YANG
\
BUPATI ACEH TENGGARA,
Menimbang i a
.,
;,m;1 ,"l?llln yn"r:?,!1i'"i .]3-i1r't aksanakan i:1ffi.I"?"u p*"'"'i"t"i""" dat""h'1't1*" pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat r ertir
r' ewujudkan
b.
kemandirian daerah; paten A; h Tenggara bahwa sebagai pelaksanaan Qanu" 5?k'\)iae-ah' i erlu diatur Paj?E Nomor 4 T;h"" 2013 tento:n!
c.
ketentuanpelaksanaan*".,g",,-*rPajak}{inr:ral]LkanLogam dan Batuan; st:t agaima t' limaksud bahvra berdasarkan pertimbangan rn:ne :apk I Peraturan fiuruf b, iierlu dalam h**i;-;;" Pelaki. naan Pajak Bupati Aceh Tenggara tentalig'Petunjur
Mengingat: : 1.
2.
Mineral Bukan Logam dan Batuan; entang F 'rrtbentukan undang-undang Nomor 4 Tahu, tg74 n Neg rr I Republik Kabupaten eclfr Tenggara {Lembare 32' "arnbah I Lembaran Indonesia T;i;;; $74* xo*ot 3034) Negara Republik Indonesia Nomor 198 3 tenta n Ketentuan Undang-Undang Nomor ? Tahun Ne.1i :a Republik -No*or'{Lembaran umum r*tl=&r* perpajakan 49, lantba] r Lembaran Indonesia i.fr*" 198b
NegaraNomo,g262|sebagaimanatelahditrba}letrerapakali
terakhirdenganUndang-UndemgNrltoor16.anun2ooo n"p'6rik IndJneste Tt'"hut looo Nomor (Lembararr"iv?gut" L26,TatnbahaiLembaranNegzr'raReprrbli-<[nllnesiaNomor 3e3al;
S.Undang.UndangNomor-l9Tahunlg')7[ent.tlgPenagihan ra Republik Pajak Dengan -?tf""'Surat^paksa (Lemba a'n Nt'gr r Lembaran
lgg1 t'lo*t'i 42' Tarnbat't t^*h t'rr bah dengan Negara Nomor 3686) sebagarm arra-" Negara Nomor_ 19 iahun il(oo (Ler r al'an undang-Undang 'i,'Joit*i" Tahun 20OO N< mor 1 l( ' Tambahan Republik
Indonesia
Nomor 3' Lembara" il'"g"r; Republik Ind0nesia
t
')'
4.Undang-UndangNomor14Tahun2o)2[enlttgPengadilan Pajak(LembaranNegaran*p"uritIrd.oresi.,Ttrhun2oo2
-25.
6.
7.
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara lleprrblii ntlonesia Nomor ai89); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 ten -an11 Pe, r rirtahan Daerah (Lembaran Negara Republk lfld'r, resia T, I rrr 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara )leprrtrlin nrlonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah bt:t erapa k I terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tan rn 20( | tentang Perubahan Kedua atas Undang-Lndang Noreor .: I Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (,embar. r Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomc r li9, I tnrbahan Lembaran Negara Republik Indoensra Nomo: 4844) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tr:r tang Pr . nbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d an Per r ri,:tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indc,r esiir Ti, 1 rn 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ,r Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg ten tan;g Pa a r l)aerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara F:eprrblil. rcronesia
Tahun 2AOg Nomor 13O, Tamtrahan
,em
bar
r
Negara
Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl ten.ang Pe: r entukan Peraturan Perundang-undangan (Lt:mbarar, Nr:gar ' 1e ,publik Indonesia Tahun 2otl Nomor 82, Tan balran I :nrbaran Negara Republik Indonesia Nomor S23a)6 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5t] TahLr n 2O(, ; tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (k'mbaran Nr:gar, Rr:publik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Trrmbahrl r Lembi,.; n Negara Republik Indonesia Nomor a503); 10, Peraturan Pemerintah Nomor 3ll Taht n 2AC ' tentang Pembagian Urusan Pemerintaharn An.ara I .: rerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Diln Pererirtah, r l)aerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Repubti < Indon,.r a Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan kmbararr Ne gar Republik Indonesia Nomor afi7l; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 'l'ahun i01(r te. 1 rrg Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentil )errung r u: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Nr gar, Rcpublik Indonesia Tahun 2A1A Nomor 11,9, Tanrbalran i :r:rbaran Negara Republik Indonesia Nomor 516a); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta r n 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan f)z eran st r, gitimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Da lam Ner r i Nomor 21 Tahun 2A11 tentang Perubahan Kedua l-tas I :r,lturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1,] Tahu n 2O0, T,:ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l7ii Ti, n rn 1997 tentang Kriteria Wqiib Pajak Yang Wqiib Menyel. r: girakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
-314. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor rr3 T.,l -lrt tgg7 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang prrjak Dat r h 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4i; Ti,h m lggg tentang sistem dan Prosedur Administrasr )err ung l arr pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan I,ain-lair ,
16.Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tan rn 2oog tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kr:uangar l)aerah sebagaimana telah diubah dengan eanur K.rbul a err Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2o13 tentlng pr k rk-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Ketbup,a :rr Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
17.
Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomo tentang Pajak Daerah.
-4
Ta
r n 2otg
MEMUTUSKAN: MCNETAPKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJI.,}< ])EL/ PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAh.
}
SANAAN
BAB I KETENTUAN UMI. M Pasal
1
Dalam Peraturrrn Bupati Aceh renggara ir L yang c rn; k i1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengg Lra. 2. Bupati adelah Bupati Aceh Tenggara. 3. Dinas ad;ilah Dinas Pengelolaan r.euanp a r ( .a r Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. 4. Kepala Dirras adalah Kepala Dinas p,ngelo.a r,r (r ir Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tr aggarr
e
lgan:
:l ayaan 1ar dan
.
5. Badan aclalah sekumpulan orang dan/ r i,t. *
merupakar kesatuan, baik yang fir, la-kukr L lrii il yang tidak melakukan usaha yang m, liputi ) ,r sr r( (i perseroan komanditer, perseroan lai rnya, r .ttzr r ,i Negara (EUMN), atau badan usah t mili< ,J;e a dengan nl"ma dan dalam bentuk apapll, Ir*
6. v.
I
yang ]i Liplrn :r )atas,
a milik EUMD)
klngsi,
koperasi, rlana pensiun, persekutLlal , perk; r.pr.1, r- )\ asan, organisasi massa, organisasi sosial politi,: aIlr .arisasi Iainnya, lenbaga dan bentuk badan r iinnya 3.rr a ir lr ntrak investasi kclektif dan bentuk usaha tt tap. Pajak Min:ral Bukan Logam dan B Ltuan a l.lr h i Ll atas kegiatan pengambilan mineral bukar logan 1.r: i rr n baik dari sumb,:r aiam di dalam danlatar_ perm r :iri..l )r , rntuk dimanfaatl:an. Mineral B rkan Logam dan Batuan adarz I r: ir : t ukan logam dan batuan sebagaimana din aksuc ia: r a .uran perundang-undangan di bidang miner rl dan t ar.:r r r
-48.
Subjek Pajak adalah orang pribadi dikenakan pajak.
atau ladan i 1g dapat
9. Wajib Pajak adalah orang pribatli atau Bildar ,
nreliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pem ungut 1,a ak, yang mempunyai hak dan kewqjiban perp4jak rn sesr E ,lengan ketentuan peraturan perundang-unclangan 1rcrp,qai. a r rlaerah. 10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) b rlarL ka e der atau jangka waktu lain yang diatur dengan perat lra:r Br p tti paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjad i dirsar t rgi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor k tn pajak yang terutang. 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lanranr r 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak m, )ngguni; k .r1 tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalend :r. 72. Pajak yang terutang adalah pajak yang hirus. di' a.ar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalaln tahur p4rak ,t u dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ke.t:ntrran 1 eraturan perundang*undangan perpaj akan daerah. 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian ke1;iatirrl ,n rle.i dari penghimpunan data obyek dan subyek pajrdr, I nt:ntuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kt giar.an p ,nagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasarr )enr'eto.a rnya. L4. surat Pemberitahuan Pajak Daerah )'ang sr:i,rnjrttny , iisingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajax diguna
-5jumlah pokok pajak sama besarnya de,lgan jurr I h kredit
20.
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak e.< a k:Ldi. aj,*. 1 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Baya.r yang ,e rjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keteta par p rJ k yang
menentukan jumlah kelebihan pt:mbayiu an p"1 ,1 karena jumlah kredit pajak lebih besar danpada pr{ak v", g terutang atau seharusnya tidak terutang. 2L. Surat Tagihan Pajak Daerah yang st:lanjutnra rlisir g ar STpD adalah surat untuk melakukan tagihan paja< ditrrf z,ir u sanksi administratif berupa bunga dan/atarr dend,l 22. surat Keputusan Pembetulan adalerh sura. kt:put l arr yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahar: hir.un5, arr/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tr:ten r dalam peraturan perundan-undangan perpajak n dae .r r yang tedapat dalam surat Ketetapan pajak Daeral,, s.lral F :tetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat Ketetrq ran paj,,l r)aeiah Kurang Bayar Tambahan, surat Ketetapan prjal: Da .r rh Nihit, surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayr r, iiuri, r Tagihan Pajak Daerah, surat Keputusan pembet rlarr a,a r Surat Keputusan Keberatan.
23. surat Keputusan Keberatan adalah surat ke put .l rr: atas keberatan terhadap surat Ketetapan pa;ak Iiaer r , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, su.a t Kt:teti, c n pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, sural Ker etal a r pajak Daerah Nihil, surat Ketetapan pajak Daerah Let,ih i u .". atau terhadap pemotongan atau pemungutan c leh pi}, l ketiga yang diajukan Wajib pajak. 24. Putusan Banding adalah putusan badan pt:radiJan ;,a ak atas banding terhadap Surat Keputusan Kebeiat,rn lrang iajukan oleh Wajib Pajak. 25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatitrr ytrllg I al:qkan secara teratur untuk mengumpulkan dat r c an r formasi keuangan yang metiputi 1narta, kewajiban, rn >da , pr r hilsilan dan biaya, serta jumlah harga perolehar. darr p. r .e:-ahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan rnlny-rsu: raporan keuangan berupa neraca dan laporan laba n rgi-rntr t p,:riode Tahun Pajak tersebut. 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan r renghir 1 _rrr dan mengolah data, keterangan, danf atat bul, i yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional be,J saikan suatu standar pemeriksaan untuk mt:r gujr k: atuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah lanlatt, r trrjuan lain dalam rangka melaksanakan keter tuan i,t .a:uran
27.
perundang-undangan perpajakan daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajaki.n caer, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pe:ryic
mencari serta mengumpulkan
I arlalah L t.ntuk bukti yang ( en8an r k.i itu
-6membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
di bidang cerpajar.r r
daerah
28. Insentif pemungutan pajak yang se'ranjutn ra rliser r rnsentif adalah tambahan penghasilan yang liberika i sebagai r
penghargaan sebagai kinerja tertentu pemungutan pajak daerah.
dalm
me,a .sanakan
BAB II NAMA, OB-IEK, SURIEK, WAJIB PA-JAK, PEN )ATAA]\ PENDAIj"TAIRTil{ OBJEK PAJAK
I AN
Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Ir; jak Pasal 2
setiap kegiatan pengambilan mineral bukan l rgarn d, u batuan dipungut pajak dengan nama pajak Mrneral E ukztn I o arn dan
Batuan.
Pasai 3
(1) objek Pajak Mineral Bukan Logrtm dar
Batu. r adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logan: d.a.r Br, r arl yang
meliputi
:
a. batu kapur; b. batu apung; c. batu hitam; d. batu putih; e. batu pecah; f. pasir dan batu; g. bentonit; h. granit; i. kalsit; j. pasir dan kerikil; k. pasir kuarsa; l. tanah urug; m. tanah serap lfitllers eafth);
n. o. t2)
tanah liat; dan tras.
Termasuk objek Pajak Minerai Bu:an L,r1 r,nr l;,, adalah kep;iatan pengolahan mineral rukan r rqr, n ri yang belurn dipungut pajak mineral rukan l rplz r ii .l yang dibr-ktikan dengan menunjui kan r',|Ji )(
Brtuan b rtuan b ituan
,a{arart
pajak pade saat pengambilan.
(3)
Dikecualikan dari objek Pajak Mir:ral Et kar i, Batuan selragaimana dimaksud pada ryat (1, r,i,l a a. kegiatan pengambilan mineral b rkan -: liur ir yang ryata-nyata tidak dimanfa rtkan r llir-; seperti kegiatan pengambilan anah i rrlr l.
n
dan
r
b Ltuan rr rsiai, re
rluan
-7
b.
-
rumah tangga, pemancangan tiang listr,l /telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanirman pi ) airlgas; dan kegiatan pengambilan mineral bukan l cgam cl r aatuan yang merupakan ikutan dari kegiat rn per a nbangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secira korrers a Pasal 4
(1)
Subjek Pdak Mineral Bukan Logam dan Ba -uarl ad r rh orang pribadi atau Badan yang dapat mengarnl,il rninr r, I bukai logam dan batuan.
(2)
wajib Pdak Mineral Bukan t ogam dan
Bar uar ad. tl h orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral buran rr ;am dai batuan.
Bagian Kedua Pendataan Pasal 5 (1)
Pendataan objek pajak mineral bukan logarr di, n L,atuan dilakukan dengan memberikan formulir pendata,,n kepada orang pribadi atau Badan yang dapat rn:ngrmt, I rr,ineral
bukan logam dan batuan atau
(2)
(3)
mek
kul
atau kuasanya, subjek pajak haru.s
pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas wajib Pajak. (4)
regiatan
pengolahan minerai bukan logam dan bill uarr yir .1 Selum dipungut pajak mineral bukan logam da r Latu. r selaku Subjek Pajak. Formulir pendataan sebagaimana
"rrak"r, n,:njadi
Bentuk dan format isian formulir pendarz an set,l. aimana tersebut dalam Lampiran I dan nrerupak ln bag a r tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Bagian Ketiga Pendaftaran pasal 6
(1) setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahany,, le.ngan menggunakan formulir pendaftaran kepad r l,epa a l)inas melalui Bidang Pendapatan Dinas pengelolaa n xeua rl ,.rr dan Kekayaan Daerah.
-8{2) Formulir pendaftaran
sebagaimana dimakr.iud pa(
a
ayat
(1)
wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap d m dita r, atanganii
oleh subjek pajak atau kuasanya dengan me Lampirk r : a. fotokopi identitas diri; b. surat izin usaha dari instansi yang berwenar g (apabila ada); dan c. surat kuasa bermeterei cukup apabila d ikurrsak l clengan disertai fotokopi identitas penerima kuas, r. (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud par:r a.Fat (1) harus disampaikan ke Bidang pendapatan )inis I,t gt:lolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, paling lan rbar 7 t r un) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formu. ir pend, I *an. (41 subjek pajak yang telah mendaftarkan usahi,ny.r, m, rl a. Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan me nja
(6) Bentuk dan format isian formulir pendaftr ran ser,e {aima.na tersebut dalam Lampiran II dan merupai:an bar r, n tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inr.
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHT'UNGAN &IAK Pasal 7
(1)
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logarr, di, r Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bul:an ; a:n dan batuan. (2| Nilai jual sebagaimana dimaksud pada tyat {1r ti}ritung dengan mengalikan volume/tonase hasil pr.r ganrbil r dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenrs mineral bukan logam dan batuan. (3) Harga standar sebagaimana dimaksud parr:, &J €.t , 2 adalah harga rata-ratayang berlaku ditetapkan seballai llerii. r- : a. batu kapur sebesar Rp.20.000,0O per mett:r k,rbik b. batu apung sebesar Rp.36.0O0,OO per mr:t:r kubil c. batu hitam sebesar Rp.16.000,00 per mett r k rbih d. batu putih sebesar Rp.16.000,O0 per meler kubik e. batu pecah sebesar Rp.16.OO0 per meter k ubi<; f. pasir dan batu sebesar Rp.16.OO0,00 per r retr r kr b k; g. bentonit sebesar Rp.36.0O0,00 per meter t ubik; h. granit sebesar Rp.28.000,00 per meter kul rik; i. kalsit sebesar Rp.28.0OO,0O per meter kut ik; j. pasir dan kerikil sebesar Rp.16.000 per mr:ter kul ,l ;
-9k. 1.
tanah urug sebesar Rp.14.000,00 per meter Kub,K pasir kuarsa sebesar Rp.16.000 per mer_e r krrbik m. tanah serap {fullers earth) sebr.sar Rp 16.100 1 :r meter kubik; n. tanah liat sebesar Rp.28.OOO,OO per merr r krrbik r alr o. tras sebesar Rp.14.O00,OO per mt:ter kub k. Pasal 8
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan <.itetapk.,r sebesar 25ok {dua puluh lima persen) Pasal 9
Besaran pokok Pajak Mineral Bukan r,ogam , ran Ba t m yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif tr ajak se,ri gaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar )eflgeorrd i pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal r. denga 1 rumr s sebagai
berikut
:
Besarnya pajak
=
volume x harga standar x 25,6 (cua persen)
i,t uh lima
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah fraer,,i tempat pengambilan atau pengolahan bahan galian b rkan lr ,! urr dan
batuan.
BAB V MA SA PAJAK, SAAT TERUTA} GNYA
Pasal
I q J 1 i^
11
Masa Pajak arialah jangka waktu yang lamany a. 1 {sa:r
takwim"
I
bulan
Pasal 12
Pajak yang terutang dalam masa pztjak te jadi p r( a saat
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK, I]ENTUN,IS[, T/I T I]ARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SK]'DKB, S( }DKBT
Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD
-i0Pasal 13 Setiap wajib pajak, harus mengisi SpTpD rft,ngetn b,.r ar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib paj rk ,rtar. uirsa.rilo. serta menyampaikan kepada Bi
(6)
Apabila batas waktu penyampaian spr pD
ser ,e
{aimana
dimaksud pada ayat {41 terlampaui maka dik rbir .., o sKpo secara jabatan.
(7|
(B)
SPTPD dianggap tidak disampaikan
acabr a tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuase nye set a Earmana dimaksud pada ayat (1). Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengis, r sprpD dan SKPD sebagaimana tersebut
Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT Pasal 14 (1)
Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan:
I
naksud
reriksa,
r
atau
a. SKPDKB apabila berdasarkan b.
(2)
perr
keterangan lain ternyata jumlah pdak miner r, t,ukan logam dan batuan kurang dibayar_ atau SKPDKBT apabila ditemukan data ban i drrn/. r u data
yang semula belum terungkap yan{ lter .,, 5a.bkan penambahan jumlah pajak )'ang t:rurang sctelah
diterbitkan SKPDKB. Bentuk dan isi SKPDKB dan sKpDKIrr sebagainran, :rsebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian l idak ter p sahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan
- 11Pasal 15 (1)
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2t
setiap wajib Pajak wajib membavar paj,ft ranr terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau
perpajakan. (3)
wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajr "karr bt r asarkan penetapan dan dibayar dengan menggunrkan S( ,D atau
dokumen lain yang dipersamakan. {4)
(s)
Dokumen lain yang dipersamakan
sebagi Limana r maksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhirr nge,n" wajib Pajak yang memenuhi kewajiban p:rpirjak, ,r sendiri
dibayar dengan menggunakan SpTpD, SI :pD KB, SKPDKBT.
t
attf
atau
Pasal 16 (1)
(21
(3)
Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebi45ai lrcril. u : a. sistem pelaporan; b. sistem T.OLI pemungutan di jalan; dan c. sistem Wajib Pungut WAPU). sistem pelaporan sebagaimana dimaksud tr>z da ava' ") huruf a, adalah sebagai berikut: a. wajib pajak mengisi SPTPD; b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yan I al. an , r u:rakan sebagai dasar pengenaan pajak yang tt ruteng L : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Dae:ah c. berdasarkan SPTPD Dinas pengelolaar 1{su2r,5 rn dan Kekayaan Daerah menetapkan SKPD :nt,rk t akukan pembayaran pada kantor Kas l)aerah resrrai r, raturan perundang-undangan yang berlaku; d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SpT ?D, ma \i kepala Dinas dapat menetapkan besarnya pai: k l.anE :rutang secara jabatan; dan e. wajib pajak sebagaimana dimaksud dala.r r pitsar I l3at (2) melakukan pembayaran br:rdasarl. an r.( elltuan sebagaimana dimaksud huruf a, hurui b, hurr ,l c dan
huruf d. sistem ToL sebagaimana dimaksud pada ryat (r) l rruf b, adalah sebagai berikut: a. wajib pajak melakukan pembayaran palz& t lokasi penambangan bahan galian mineral tx rkarr k,4i m dan batuan dan diberikan bukti pembiryaran ( leh pet .6 rs yang ditunjuk oleh Kepala dinas; b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada perr [ :li atau pengangkut sebagai tanda bukti pembal'eran pa r, rrntuk ditunjukkan kepada petugas pemungu: di jala,, (s,stem ToL);
-L2-
c. apabila pembeli atau pengangkr t tid, tl menunjukkan tanda bukti pembaya .an pa a i,
dapat maka p rjak dan
t4)
pembeli atau pengangkut merupakan wejib dipungut pajak pada saat itu; d. petugas pemungut di jalan akan memb,:rik,rn r u da/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak yang ditun-r r kan oleh pembeli atau pengangkut sebagai benttrl mcnit<,r rg Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana d marsu( arla ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut : a. dilakukan Dinas Pengelolaan Keuang:.n can .ekayaan Daerah;
b. dilakukan kepada wajib palak yalg mr n iapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Ac eh .[engq, ra.; c. setiap rekanan yang tidak dapat menurrj rkkan r r drt bukti pembayaran pajak dikenakan pajak lengan l :tr:ntuan r
sebagai berikut:
1.
2. 3. 4. 5. 6.
rekanan yang melakukan penagihan pernba .i -an nilai kontrak wajib melampirkan RAB dan anirlisa I :kerjaan dari kontrak; berdasarkan kontrak dimaksud wa ib pajr. k terlebih dahulu ke Dinas Pengelolaan Keuarll{an dar, } ekayaan Daerah untuk mohon ketetapan pajal:; rekanan membawa dokumen penagih tn l)eml ,i rararr ke kantor Kas Daerah dan mer unjukk. u bukti pemotongan pajak; kantor Kas Daerah membayar terrnin, o nrlgihan dikurangi pajak yang harus drbayar o eh -eka r n potongan pEak dimasukkan ke rekcr ing pa.],,l nrineral bukan logam dan batuan milik pemer ntah D. e dr; dan pembayaran pajak dengan sistem WAPU ,j la
Pasai 17
i1) {2) {3) (4)
Pa3ak
min:ral bukan logam dan batu rn mer r p,al a i
yang diba.'ar sendiri oleh wajib pajak (setf a,., ( sr l( "l Pembayarirn pajak terutang oleh rvr iib pa. € K ;ti dilakukan sekaligus dan lunas di Kar Daert l uir it q (sepuluh) hari setelah berakhirnr I ma I . j,ii ri menggunakan SKPD. Pembayarim pajak terutang oleh r.vr rib pa. € < ::€ melalui p,:nerbitan SKPD dilakuka; di I i s I )z ,. lambat 10 (sepuluh) hari setelah diter ma. Pajak yar g terutang dibayar di :T. Br r l. \ t. Kutacane, Cabang Pembantu dan Kantc - {, s Kabupater Aceh Tenggara untuk dis:torka r l".e R ,t ,_i
._i
<
is pajak rasanya
nllat
1O
d:ngan tasanya
:aling Crrbang w layah rng Kas
-13-
(s)
{6)
Daerah llabupaten Aceh Tenggara atau r r,:,t h l penerima Dinas Pengelolaan Keuang tn dar .r.1:,11 ii Apabila pembayaran oleh wajit paja < ir a r dilakukarL ke Bendahara penel ma r rru. i KeuangarL dan Kekayaan Daerah dr lam jr r qr; , ;, (satu kal. dua puluh empat) jam I endah r r, j,f rt menyetori
u rsanya
g,lolaan
t L x ,24 )i wajib r
rdang-
batas u,irktu pembayaran jatuh pada sat;
r i
maka kerja
Bentuk, isi dan tata cara pengt tian l;l I,I) i{ tersebut lalam Lampiran v dan nerup r liur ii
;r imana
berikutnya. (7)
n lahara
) Lerah.
terpisahkiLn dari Peraturan Bupati ir,
n
tidak
r
pajak
r
iecara harus Dinas
.
Bagian Kelima Tata Cara Pembayaran i ngsur, L dan Penundaan Pembaya -an pa r
k
Pasal 18 Tata cara pemlrayaran angsuran dan penr ndaar rr,rr tr Li terutang dilakrrkan sebagai berikut: a. wajib pa- ak yang akan melakul an p : -r b r y, r angsuran maupun menunda p, mbayi r l:r I :r mengajuk;fl perffiohonan secara terr rlis kt 6 1,1: I c dengan disertai alasan yang jeias d; n mel r npi .1. i;
SKPDKB, SKPDKBT atau
permohon innya;
S
tpD
!,a: g
b. permohon,ln sebagaimana dimal sud l r-.rt f melampirh an rincian utang pajak atau .i h t : r 1. bersangkutan dan disertai dengan alasa r )./ir. t, diterima {epala Dinas paling larr a z t l lr) diterbitkar, SKPDKB, SKPDKBT ati u STl,r I y1 r permohoni innya; c' permohonirn pembayaran secar. ar p iir'. rr penundaarr pembayaran yang c,setujr i i e ,;, dituangkari dalam Keputusan telaaran dii ae ,i, Pendapatae Dinas Pengelolaan Kt uanga r r[, rr Daerah; d. pemberian angsuran tidak menund. kevr,'r j k_ar untuk meirksanakan pembayaran pa ak ter _ _::rrr j ii' pajak berje lan; e. penundaari pembayaran diberikan pr ling la r a, I { ,;, terhitung rnulai jatuh tempo pembay, ran yi r F. .,rr n SKPDKB, I]KPDKBT atau STPD kecr,ali di r _irp ii r-r Kepaia Dinas; f. pembayaran angsuran atau p, nundi r r. ir r-
dikenakan bunga sebesar
2o/o
{dua pe: sen);
b.okopi i: iukan
k
ilar.-ls
yang iudah i sejak a ukan
]i upun
)inas Eidang k ryaan ,1
pajak masa
I ulan, r alam r oleh
a tarafl
-14_ o
b.
perhitungan untuk pembayaran angsur. berikut:
n
acrai
l
sebagai
1. perhitungan untuk sanksi bunga dik:,a. a r terhadap jumlah sisa angsuran; 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil prngl,,arj{, n
3.
hanya
antara besarnya sisa pajak yang belum at,,r-i axa,i d,angsur dengan pokok pdak angsuran; gokok pajak angsuran adalah hasil penrbag a r jumlah pajak terutang yang akan diang;ur den.1r r antara fumlah
angsuran; bunga adalah hasil perkalian antara jr.rrrlal sis,t tngsuran dengan bunga sebesar 2o/o {duapersen) ,lan 5. besarnya jumlah yang harus dibayar iiu, .rrg"rr "r o adalah pokok pajak angsuran ditambah d"ngan burrga .e rcsar 2yo (dua persen). perhitungan untuk penundaan pembayarr n ildar,,l sebagai berikut:
4-
h.
1. perhitungan bunga dikenakan terhadar selur r ;umlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasrt prrka, e r antara !'unga 2Yo (dua persen) dengan-j,mlah p,rj;k ter rr ,"gv""g ditunda, dikalikan dengan seluruh .lrirntatr u,r g"p":"[
2. 3. 1.
yang akan ditunda;
besarnya jumtah pajak harus dibaya.
.
a,Jara r seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ,litarbr, I cengan
jumlah bunga 2yo (dua persen) perbulan, darr penundaan pembayaran haruJ dilunas: sekalir r r paling lambat pada saat jatuh tempo penur daen ) i rg terah
ditentukan dan tidak dapat diangsur. terhadap wajib pajak yang terah menga3u kar pt r rohonan pembayaran secara angsuran tidak - ia pat rn .r gajukan permohonan pembayaran untuk surat keteta ,"r, yu.r, iarra. { Bagian Keempat Tata Cara Penagihan Pasal 19
(1)
Kepala Dinas dapat menerbitkan STpl) jika: a. pajak dalam tahun berjaran tidak atlu ku -ang dil
b. dari hasil penelitian sprpD c. (2)
rat
a
ar-;
kt < rangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan,/a,a r *at*r, hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administr.a tif lreru r, trunga dan/atau denda. terdar
Jumlah kekurangan pajak yang terutar g Jale, r srpD sebagaimana dimaksud pada ayaf ( t) huru : a dar :uruf b
ditambah dengan sanksi administr"i,f b"*pa bung,, ;ebesar ?Y \!"" persen) setiap buran unruk j*ngka w akt r pir r g lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
-15-
(3) (4)
SKPD yang tidak atau kurang dibayar se:elah jr,:r h tempo pembayaran dikenakan sanksi administre tif ber 1 r bunga sebesar 2o/o {dua persen) sebulan dan ditagrh melalu 1 TIrD. Bentuk dan isi STPD sebagaimana tt'rsebut rlalam L u rpiran VI dan merr.rpakan bagian tidak terpisahka n rlari ) eraturan Bupati ini. BAB VII PENGURANGAN PAJAK Pasal 20
{1)
Kepala Dinas berdasarkan permohonan vajitr pr,;i k dapat
memberikan pengurangan pajak.
{21 Besarnya pemberian pengurangan pajak di.etal I rn Kepala Dinas.
oleh
(3) Pemberian pengurangan pajak, dengan
25%o
setinggr-,ingginl r sampai putuh persen). lima {dua pemberian pengurangan pajr*: diatr. . sebagai
{4) Tata cara berikut: a. permohonan pengurangan pajak
disitmparki, n secara kepa ra K.ep r. r Dinas disertai dengan alasan yarlg jr:lrs da r dapat dipertanggungiawabkan dengan rnelampir kar : 1. fotokopi KTP; 2. fotokopi SKPD; dan 3. surat kuasa bermeterai dan fotoko ri l(Tp 1 :r erima
tertulis dalam bahasa Indonesia
b.
kuasa apabila dikuasakan;
berdasarkan permohonan sebagaimana di:nak ,r I pada huruf a, Kepala Dinas melakukan a rarisa. <, rarakan permohonan pengurangan paj ak;
c. apabila alasan permohonan penturdrrgdr dikabulkan, maka Kepala Dinas
d.
nrr
nerbrtk.u iurat
keputusan pengurangan pEak; apabila permohonan pengurangan pajal: d:tola< Kepala Dinas harus memberitahukan kepada wr jib paji, x disertai alasan penolakannya; dan
e. keputusan pemberian pengurangan tr,alab disampaikan kepada wajib pajak paling larnba
(5)
pajak
:rarus (satu)
bulan sejak tanggal permohonan diterima. Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas le:ta:rg 1e rt,erian pengurangan pajak sebagaimana tersebut da am Larr 1 r:tn vII dan merupakan bagian tidak terpisahkan ditn ,i -aturan Bupati ini.
BAB VIII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI I DMINIS I {ATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KEI'I ITA]'AN P Jq,K
-16Bagian Kesatu Pengurangan atau penghapusan Sanksi pasal
2
rrd.inis r tii
1
(1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atitu
(2)
mer rapuskan sanksi dministratif berupa bunga,
bunga, denda dan kenaikan pdak
r€
rutirng il*kukan
terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi a, rr Lirdstratif sebagaima-na dimaksud pada ayat (1j, di*t n setraga a. Wqiib PEak mengajukan permohonan se lanr ter r erikut: is dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas c engan . rr ran yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditr:rbir < n stpn, SKPDKB atau SKPDKBT dengan meiamp rkan 1. fotokopi KTp; 2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDK 3T; dan 3. surat kuasa bermeterai dan fotokt pi KTI, renerima kuasa apabila dikuasakan; b. berdasarkan permohonan sebagaimanr d,rrrar.s td pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk Kepa, r Bidang Pendapatan Dinas pengelolaan Keuang rn dan ) ekayaan Daerah untuk melakukan pengkajian d:rr. peaerir,r r; c. hasil pengkajian dan peneliti'n dise mpaika r 'kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memb,:ri L:ept, .. d. keputusan pemberian pengurairgan a au per t =url lapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kep rla )in.,; e. paling lambat 1 (satu) bulan st tele,h r errerima permohonan sebagaimana dimaksud paca huru, r Kepala Dinas harus memberikan kep,tusin dikabu r n u.t.r, ditolak; f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) lldan ser.a;aimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas b,:lurr m,r 'berikan keputusan, maka permohonan sebaga ir'ooir. J eraksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kt:pac r rtupati terhadap keputusan pemberi*n- per lgur-ang r atau penghapusan sanksi administratif. {41 Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala D ina,r: a. memberitahukan kepada wajib pajak disert. r alasan penolakannya, atau; b. menulis catatan sspD yang menerangk rn bah r,, pokok pajak dibayar beserta sanksi adrninistra:if r>eru r, i,rrrg. sebesar Zoh (dua persen) perbulan r rntrrk * mudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas }.epzda i ,i as dan
-17selanjutnya menerbitkan STPD yarr{: rrlem l; L sanksi administratif berupa bunga sebesar 2ol (d r p.r*"rl
dimaksud. (5) Terhadap permohonan yang disetrrjui, atitu (ar(,r berdasarkan alasan yang dapat -diterinra, Ke1 a a-abatan Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi a dm, nisr .r ri bunga atau denda, dengan cara menuliskan c:a tate,.n ; a [a sspb bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihr.pu..l. rn, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepa ta trina. (6) wajib Pajak melakukan pembayaran pajak c alarn w,,l _u L x 24 {satu kali dua puluh empat) iam s:ja[: d s ttrjuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada a.at r5|. .
Bagian Ketiga Pengurangan atau pembatalan Ketetap rn l,a;at Pasal 22 (1)
Kepala Dinas karena jabatannya atau atas rerrnr:h,,r
pajak dapat mengurangkan atau memtri tall;an Pajak yang tidak benar, apabila:
r
wajib
l. :tetap"an
a. ada fakta baru yang belum terungxap pa I waktu pemeriksaan untuk menentukan besarn yi ,iir* -erutang sedangkan batas waktu pengajuan keben, ri n atarl pengajuan pembetulan SKPD atau pengq uarr pe,r! lrangan dan penghapusan sanksi administratif 'telelr- t, i arnpaui;
dan
b. ada fakta baru yang belum terungkaSr disr:bal x n tidak dipertimbangkan peng4iuan kebeiatan atiru rr ngajuan pembetulan SKPD atau pengajuan 5 engu.a, g rn dan penghapusan sanksi administratir' ,krb, r- tidak dipenuhinya persyaratan forrnal, y akni x rgajuan permohonan melampaui batas walrtu ys rr - ielah
(2)
ditentukan. Ketetapan pajak sebagaimana d.imaksud
p..tc a ayat I z dalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi idnrinirrtra"r L:rupa
bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terr:a.nr SKPD.
rr
lalam
Pasal 23
(1)
Pengurangan atau pembatalan ketetapan 1,ajak a a casar permohonan wajib pajak diatur sebagai beriki Lt: a. surat permohonan wajib pajak drdukung olt:h f. L .a baru yang meyakinkan; dan b. dalam surat permohonan wajib pajak h; rusi di, r rpirkan dokumen berupa fotokopi: 1. SKPD yang diajukan permohonannya; 2. dokumen yang mendukung drajuka,rya per: r h()nan; dan
-18_
3.
bt,1ftss permohonan berikut )ukti I r( r,ol r1 a atau bukti penolakan pen$ ranga r rie,, r .r
sanksi administratif.
(2|
(3)
e )eratan h rpusan
Pengajuan permohonan yang tida < mer r :,u -l s. aratan sebagaimana dimaksud pada lyat {l , i, dapat dipertimtangkan dan berkas p,rmohr r an ri e ralikan kepada wajib pajak. Pengurangan atau pembatalan ketet rpan F a ak < r' j lbatan dilakukarr oleh Kepala Dinas atau atas r ri1 K ,1 3idang Pendapatrn berdasarkan pertimbar gan k,:i ci i r ( rdanya temuan baru. Pasal 24
(1)
{2)
Atas dasrir permohonan wajib paja < sebl E r,r_-a. i; dalam Par;al 2a atau permintaan kar:na ja ), tar, rr meminta Kepala Bidang Pendatr a.tan r r t, k
penguran 3an atau pembatalan keteti pan p. r- ) Hasil pelnbahasan sebagaimana , imaks,, I
,
ri i
dilaporkan dengan melampirkan t .laah p ::'ti n )i penguran ;an/pembatalan ketetapan pajak.
t3)
n aksud ia Dinas n bahas
Berdasarl.an laporan Kepala B lang ).rr rz Lr penguranilan/pembatalan ketetapar pajr , { g
rSat
ir.
Kepala Bidang Pendapatan melak rkan I rl i )r keputusarr yang berupa keputu;an lr( r-gr r,r pembatalrn ketetapan pajak ata t kep; llii.rr
penguranllan atau pembatalan keteti pan pr j &.
atas
.r
atas Dinas
rr
rbitan atau
memberikan keputusan. {4)
(1)
I
r,lakan
Pasal 25
(u
(2)
Atas diterritkannya Keputusan peng Lrangl r .r1i r i ketetapa-n paja-k, Kepala Bidang pend rpatar: a. melakrrkan pembatalan ketetapar pajak e,r ;i r cara rr enerbitkan sKPD baru der gan te I 1r r rr n atau rr emperbaiki SKPD lama; b. memb< rikan tanda silang pada sl pD lar r r c i ,r r diberi catatan bahwa SKPD di ratalkr,r ri,.r ri paraf can nama pejabat yang bers lngku .i r ; c. memerintahkan kepada waj b p r zik r pemba,raran pajak paling lama 0 (se1 r l,r_rr : diterimanya SKPD baru; dan d. menyirrpan SKPD yang dibatal ran 5, ri r.:gr i ., admini strasi perpajakan. Setelah d terbitkannya keputusan penole I ll I :, atau pemilatalan ketetapan pajak, maka i Hl, ) r diterbitkar dikukuhkan dengan kepu.r sal pengurangan atau pembatalan keteta )an pa r k rl r a
l:ltalan lngan a rgkan d
e.
utnya
b
:buhi
rj:ukan s:telah
I
pada
r. Lngan
{
telah ic iakan rc
.
-19BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK Pasal 26
(1)
Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan it 3am dan batuan, Kepala Dinas berwenang melakrrkarr p, r Lriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan keu qiit,an x rpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melakrianirkar i Jraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
{2} untuk keperluan pemeriksaan, petugas perneri,.r r harus dilengkapi dengan tanda pengenar p€rDr,iik:a l, n surat perintah pemeriksaan serta memperlihar-l. an ke; a .a wajib (3)
t4)
pajak yang diperiksa. Apabila wajib Pajak yang diperiksa tidak rnemerruh. I. :vr.ajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa rr enemur .esulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengamtri an min,.r d bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaa n b,esar n .a pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan peng.ritunga:, ritai jlal hasil pengambilan mineral bukan logam di r brltle, r tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau I len<,ana , nggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bu pat b, r, asa;ga,
permohonan Kepala Dinas dapat menunju< I . ce ktorat Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendamping petugas
pemeriksa pajak.
(5) untuk kepentingan
pengamanan petugas penreril s pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengarnanan , a i ,iparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
(6) Apabila dalam pengungkapan
pembukuar:, perlcar rr rn atau dokumen serta keterangan yang dimini a oleh pr:tugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat olr:t suatu < wajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban unt rk mer rj asiakan
itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan. BAB X INSENTIF PEMUNGL IAN
Pasal27
(1) Tujuan pemberian insentif pt egutai peningka& n: a. kinerja Dinas Pengelolaan Ke rangar t Daerah; b. semangat kerja bagi pejabat dan J )gawa c. pendapatan asli daerah; dan d. pelavarian kepada masyarakat. ;
I
a
ci r
r
untuk K kayaan
-20(2)
(3)
Pemberian insentif sebagaimana dirnaksurl pacra ar a (t) dapat dibayarkan setiap triwuran pada awal t twrdan erikutnya sesuai dengan pencapaian kinl4a yang tela r ditenr I arl. Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggar ln l)ent;a raian dan Belanja Daerah tahun berjalan dari renilnir penerr r ran pajak
mineral bukan logam dan batuan.
BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN I,EMBA\ q UN
pasal 28
(u
Atas kelebi_han pembayaran pqiak mineral bu,
pengembalian kelebihan pembayaran keparlL Ke pal-r, I inas. (21 Kelebihan pembayaran sebagaimana dimal suc pa l, ayat (1) terjadi apabila: a. pqiak mineral bukan logam dan batr ran yar.f clibayar ternyata lebih besar dari yang seharusny r teruta ; trtau b. dilakukan pembayaratl pajak nrineral rukan r;r prn dan batuan yang tidak seharusnya terutang (3) wajib Paj?} dapat mengajukan permohrr Lan per I ,nrbalian atas kelebihan pembayaran pajak rninerar bul_an i 1am dan batuan kepada Kepala Dinas. (4) Permohonan sebagaimana dimaksrrd parlir ayat ( I harus memenuhi persyaratan: a. permohonan diajukan secara tertulir calar r trahasa Indonesia dengan mencantumkan besar 1ya per g mbalian yang dimohonkan disertai alasan yang jel r" .,"r, , i rnrpiri: 1. fotokopi identitas wajib pajak aiau fotc,kop dt,ntitas penerima kuasa apabila dikuasakan. 2. fotokopi SpTpD, SKpDLB; 3. bukti pembayaran yang sah; dan 4. surat kuasa bermeterai cukup apabira dikuas.tl a.rt; dan b. surat permohonan ditandatangani oleL wajip 1 r rk atau kuasanya. (5) Permohonan pengembaiian yang tidak menr( nulri p( r yiratan sebagaimana dimaksud padt ayat {4j diangg lp rruk. r sr:bagai permohonan sehingga tidak dapat dipertim6i rgt
-21
-
SKPDLB harus diterbitkan daram jangka v aktu p. (satu) bulan.
(8) Apabila wajib pajak mempunyi{
utar
g
pajr
r rg rama 1
r<
ainnya, kelebihan pembayaran pajak setagaimeu a ,iiri. t ,ud paa. ayat (1) langsung diperhitungkan untuk mt:lun.* terLuin
(9)
(10)
dahulu utang pajak tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran paj ft min .r d bukan logam dan batuan sebagaimana aimaksra pa.i ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lamtr 2 (dua) , lan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayarim paj. L rnineral bukan logam dan batuan dilakukan lere lah 'le* r 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbararr burrga ., ,rru, 2o/o (dua persen) sebulan atas kererram'rr;rtar tr.: rbayaran kelebihan pembayaran pajak mineral b ukan . ), &1r dan
batuan.
Pasal 29 (1)
(2)
Dalam ha1 wajib pajak tidak mempunyai r tang p. 1 k, maka pengembalian pajak mineral bukan l,g am - d,, i 'latuan d]lakukan dengan menerbitkan surat perint rh [,enc. Li an Dana (sP2D) atas kelebihan pembayaran pajak rrri retd br k tn logam
dan batuan. sP2D atas kelelih_an pembayaran pajak mir.eral bl- < n logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran per e rxba-iian
pendapatan pajak dengan koreksi pendapata, p,,(
(s)
l
tahun
anggaran berjalan. sP2D atas kelebihan pembayaran pajak mtr eral bL <, n logam dan batuan tahun-tahun seberumnya yir.rrg rela: ditulup, dibebankan pada mata anggaran tak tlrduga " PELAKSANAAN,
PEMBEB$?#IN, PENGAV/ASAN ,
N
PENGENDALIAN
pasal 30
(1) (2)
Pelaksanaan,-pemberdayaan, pengar\,r/asan
_22_ BAB )ffI KETENTUAN PENUTUP
Pasal S1 Peraturan ini mulai berlaku pada
2AM. setiap orang mengetahuinya, memerintah can per rg ,:,dangan 1g* Prafuran ini dengan penernpatannya da-lam BenL,a xaur p ,te.n Aceh 1 Janua_r:i
Tenggara.
Ditetapkan di Kuta rane pada tanggal .Iitnu,ri !
I
4
BUPATI ACEH "ENGGI.F
\
HASANUI) )IN E.
Diundangkan di Kutacane pada tanggal Januari 2Ot4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA,
GANI SUHUD
BER]TA KABUPATEN \CEH TENGGARA TAHUN ,014 N( IUI- F
-23LAMPIRAN
I :
PERATURAN BUPATI /\CEH T})} GGARA NOMOR TAHUN 2)14 TENTANG PETUNJU ( PEI- { :SANAAN PAJAK MINERAL BU
Bentuk darr Format Isian Fo -mulir pendataan ,Ir----T:\ /'1\- il Igr.*.1 il !i."',' f tl Eri,. '' i-i_,
Hjl:'r }lr6,rtllEttE.,sf,l
FCE-\{LB.[E pFdD.{3{..u'I F"{..n"dg
t
EU
trjt -E.{It }"tt\.E R4,i EIJHA};
E+rct4
trd I aE.r-r[t rlltr&itr
nI
rT_l rT-l rT-l
E-
X4]-,L{1,1'.LTE
u
ruLttr.I
T"E)€EFIRrrda
Ofi A},€
BA:{E}.TUA:\l
futr E E*aar.! ailffi ']Ei.*g
l- lF,l'?f
3"
n.rffiry]
rrrT]
Rq-i$t
t1.,u1l*
.H.Ll_+_tt
u- -\aU1 *.j>.il--;l
E-
.{,Lq.}1r5 :IE}{PA? L?E,+}lt
F
l1FQ.r,' ]{trf rlJr?J\:
0-
3,t3"
1E13.,, FCE{BEI" I(utacerre,
Ittugrs
{ FETLDiILK
I("ba[
A
Eli'trs:.t{
t(ofm E, C, D, E,F,
FCFS{''u?itF,. :
danG
:
E,}{*.{TA,La[ : Siidds:n sear.ei dex.gs:-r .deta 5'er:g lggabia sudah adal
e
...,.......,."
Perrdats
.
da .Csllr?l .trFtr,TS
Siisil{rr: searei d'eogs:t
}-arrg r€Er.Er?tuno Caiq-rt
berklcu {apebfla etCsir
eC"aJ
}jurrt
izj-:: i
lE
etsu Ciici seeus.i tceadae::/ 3ci:sr
.}a
}e
::E;
i u sd :e
BUPATI A(lI;H l'ENr ,r ARA,
HASAN UD
)IN
.]
-24-
II :
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI I ICEH TI ;] GGARA NOMOR TAHUN 2)14 TENTANG PE]TUNJU K PEI \ :SANAAN PAJAK MINERAL BIJ
Bentuk darr Format Isian Fo-muiir pendaftaran
ffi
PE }.{E
RI}iTAi{
I{AELTFJ|TS. :.; ACE
H TE !ESG.{} A
DI]{AS PE};GELOI*4AJT- KgLiA}iGA:f D&$ KEEAYAA} DAE Jls'. iEirsa:.Car &{uda Xa_ Ii - I{uta.ess.:e Teg..I i€E C6lB. :| S r43 II F'ORLfLILIR PEhEAF'IAEA$ T&'AJIts PAJ*.K BAErq.Ir
;r**fircr Fs!'Eu:ir
/
L{H
pgj,fILIf . t.Sd
i
Xepada Yth-
dr PEffiIAIAIT:
!-
Haralr
23-
EEri tsrrd.e V pada
rl;
Setdatre
kmuln
p!:Ehap ? {dua1 d::ulis darrgsa}rrruf CEE1K f!5.sr:g r€*Ecdb ur*uk jarrrban xnna d&edsan ]M.g&sg.rl irri dn
f€lr€r:Esa .L"2. SdcEtrlesn Desgh t&bupaea
tsrtEsl
ic& Tarysre lerg*uag arru
DIISI OIEH Ii&'IE PA}AK ]ieroe Esd.ara
/ l{Erir Uss&a
3- .thmgt I ieteca]+-
Eur.at Ketas.rrg*r.r
lo{aisti Ciiarapirla::
1
i{E*sr::atE3
!{ebupat,*r
No-T"fu-I emed
3-
Surat izin 3er:g diF,:'ilri I Stoe*14- Su:et Iaini:s:e3r Ci,:aEpniasr
I
$urst ixirrGssrguur Ensat 1a!: ;?ssi:s fuCegs:tg-:.n Sur.st
:E*.
hr. f,-.
4-
Eida::g -'rsaha I barap rlii<; sesuai C*uga::biCa$g us6]E3*,e
I
F.eerrtE:r
P,eki.sme Fe:'le:resrga.:: jaia:r:.
FE=gaslbji.a:rt Rr:gei*:xss trHa'ei**:ggsr?*s.::
Hi:EEl Eutrca.Lcgsm dexBerus:r
?s:rpst }Lrieir Ci 3.::ar Eadgr,-Lelear
F*:garebila:: Cwrr,'otau &r:rer:5as.tsr.r.3jr Tg::s"?r Fer6a.r=rbiia:r Ce:ry' atau Rir:Eusel"rEj$: $ara.ng
Lr-ira*'e
B:ru :g i:l:hiet
dilEiriru
kqle a Dinrs ]hr5e& E€irbi lbs pe.tihg .rl
il
-25KETERAIiGA}; PEITtrIJK
AtI,r
Pil}T&ELOI-8
]&a.ls F=rlliJs,/ Fqlgelels ,iebeta
l
Liemat Era*at ?iaEBs: I I'b]ilEFfolrerr ld.errrira=
Iu*r:r,i
5,.sng
d,iiaporkan
I
.&r]er:
*s-e 6.Ees.Elats:l
I{abupsren
$*. Te$" r/ ft.rE€l
Fktqjihanftjgk
ftlek
3'lcr*1
lq1-aic
F.e**:ren
F\ieh::,&uxsr F\isic F*k1see
&::eirsnpaJElsg
F.qisk
ftjek l'Iil:=.ei Euk*r L*geru dar:.EshrEn
&isk*t''cii Fqish"lir e:rsh
ftisk
S.ars:ng Eus.u:ng 1.1,"s1*
F{isk,
TssCe ?asgan
SanrerJdes
BUI'ATI A()- IH 'TEN
i
HASAI\ UDDII\
E
|ARA,
-26LAI4PIRAN
IiI :
PERATURAN ]UPAT i ICI)I NOMOR TAHUN 2OL4
TENTANG PETUNJL
K
1( GARA
I.l8,
T
PAJAK MINERAL BL KAI,I LI )I
BATUAN
A'
iI ;ANAAN A VI DAN
Bentuk dan Format Isian Formuiir dan Tata Cara pt:ngisian S;>fpD SURC.T PPMEERITAHU}TN FAJAK DAER4H
{ SFTPD PEMTRMT;II gAB. ACEH ?EITGCTRA DII.TAS PEflGDLO'.A.{}I KBUAI{C'UI E,AN SEILI.YA,q,N DAERAH
PETIIJITIAII
T!:
PAJAI( MINER{L BUIiTN LOGAM DAN E,TTUAN
IrlsDilsLlude$o. 1; TiIpJg24g:rS
.rl-
I
.i r
r
r
_!r
-
.-l
;
i. Baca petunjuk peagi.sian. 2. Harap diisi dalarl rangkap
3'
Z {dua} ditulis dengan hurufCETAK, setelah diisi dan ditaadatangaa! harap diserahkaa kembati kepada Dinas Fengelolaan Keur Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Teaggara paling laobat lo (sepuluh) hari setelalr masa paja-l
sekaligus aela&ukan peabalraffia pqia&.
':
1:ir.
4' Keterlasbatm pezryerahafl sPaPD sebagai:oar}a diuaksud urgla 3 ttigal akao dike,}akan saakgi admiaistrasi sesuai peratural Daerah yang bedaku.
A. B,
r r t]] rT-l tr lrt-r };PWPD
}i.{.ELAT
ETAJIB PA"IAK
C.
A,LAIqL.U
D,
IfAMA USAHA
E,
ALA},LET TEMFAT USA}I4,
F.
DESA/ KECAI&4,TAN
c.
No. TELp./ PONSEL
H.
D-45AR PENcEIliArrN
Vf&JIE PAJAI{
Nitai Jual Hasil pengaa*bi1aa Mirzeral Loga:n dan Batuafl {!J ;r {Zl atau [3]
1, Volurnel tolrese
?. Nilai Pasar jeteis Br:ta:r
Loga-m. dasr
pengarntrilan Mirieral
Earnari
3. Harga Starldar peng.ar:rbilan Mi*eral Bukan Logaa. da* Baftian
i.
DASAR PENCENAq^}i
J.
KREDIT PAIIAK
H.
YA}TG FIARUS DIEAX"AR
L.
PERI{YATAAN WAJIB PA.JAK
/
KI'ASAI{YA
H r; 25slc
{
lqiur hurufl - hurufJ
}
De*gan merrl"adari sepeauhrrya
akal ahbat
Kut
termasuk sanksi sesuai perarura* d.aerah yang betla}u, oeaka saya aretayatakara data ya:rg ctiisikan beserta laulpirannya adala.tr ya*g sebenar-henarrr3'a.
i..
-27
B.
-
Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) SlJErtT }(ETETTLFAN pEJAlt BAEEAIi
(sr(FD ) F*.rAlt !I{IIfEE{L ElTHrtS L&GAM
FEi{EE{'!,ui :€aE. tgE;{ fa3fi_}l-E_t RrlfA.S F€J{.3il,c,!lllt r:r1,-trf.}t!i
TAHLTfi
3:;{rlArJr anrs$: ;, lrlE de. t3g! $c-i. Tllp,iii+i,rE. E/rsf
DJtla-
gifTlrrr-};
:
EUITUV
Te1p"
Batas Fenretora:r Tera&hir
: F-I.\_CL.:.-.\-
Pajak Mineral Ealkan tr-ogam dar: Bafi*an
r
I,lilai JuaI Hasil pengambilan Miaeral Buka* Loga:n da:l Barua-n x 25yo Fekerjaan;
-ruallah ltetetapa:l Fokok Fajak
Ilenda *ru*dah l{etetaFafl Fok*k Fajek + Derrda D*ngasr lfm-r.rf
:
l- riorap penletorsf, dilakukan pada rendahara 7
7
3-
Pesoerimaaa pada Dinas peogelolaan xeua-qgra leabupata Aceh Tenggara$urat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telatr disahkaa,/ r,alidasi KaE Register ata{r Cap/ ta, alrgdfr
t{elcayaa.n Daryah
feodahara Peneriflaan. Tedambat menyetor dari batas tar?ffiaf p€nl,etorarx tera&trir, dikeaaka* $flkEi adnjnistrari ber
denda
seeuai deflgan peratuyajl ].a$g beriaku.
Ii'.rta;ft1E. A.tr. KEFT{LL $FKKD $.lt$. ACEH TE$GG.{ri.4 !(EPALA EIOAIT& FElrDn-prtTA N
Dr\..l#r^E
Ikpada Yth.
Direlchrr Utanxa p?_ BaflIr Aceh agar
aeaeriara pelryetotrart ke rekeraiflg Peoegaag Ka,s Datraft Lab- Aceh
Euaagzu: untuk terasn
l{as/ Registet/ Tanda tangan Cap
Fejabat Efl:rk
Teagara.
BUPATI ACE H TENI
(
HASA\ JDI)INI ]
A]IA,
-28 LAI,|PIRAN IV
:
PERATURAN ] UPAT .( I 1 fr NOMOR TA.HUN 2)14
TENTANG
PF]TUNJU PAJAK MINERAL BIJ BATUAN
A.
.I
GGARA
K
PEI q .SANAAN
Bentuk Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar PEMERINTAH }L{tsUPATEN ACEH TENGG,qR,I DINAS FENGELCIL.C*{X\I KEUA}{GAI\T DAN KEKTY&{h ])AET'AH Jln- Isks:ldar }lgtrda:io.l; - Klrtac.eae Te1p,/Ias. i)6!9-?i!+A,)3
SURII"T IiETETAFA$. FAJAT{ D.A.EBq.H KURAIqG ITAYAR XF?rd' yth.
itl-
Iio,Itor Tgl Pcacrhitan Tg1.
I'
Jatuh Teepo
Berdasarkafl qatrrm xabupetef,r Aceh T€aEEara !$oao( 4 Tahl& zol3 tefltarg pajak Dacrah tclah dilakui
Nana usa$s Alaflat Nmr;:6539 Ala,rat
u-
:
: : :
Dari Peoceriksaan tetrsebut di ata*r, ju::rlah
1- :!Uai Juai Hesil
Faj*
5.ang
olasih harus diira3.ar adatah s.ebagal berikut
penga.rnbilan mineral bukes lagam
yang selramsrTa
-l-
dal hatua:::
tcrutqat : 250/6N Rp...-_-.."{t}
Pajak ya*g selrarus:r;1a Cih*:.ia: {i1
4.
Faja.k I.€.aB relah diba;l.ar
n. Pajakytlqlnrangdibal'ar
6.
{3-ai
Sftl&si sde,irlistraei berupa bu:rga (.Fasal
..
Qaau-:l }:o!:rar 4 Tq}ru."r?Sl3l:
l*l*l;-] I
Eulrga = .........bulsn X 2!6X Rp............(51
Jumlah
3.aag
rnasih harus diba:ar fi+61
Kutaca,la, A.n- KEPA!"A DPI{fm KrlE- ACEI{ T}icCiAR{ ITEPAI.A. BIDA.!{C PENDAP} TA}i
liarr* S/qjib Pajatu Alamat Nof1oTSKPDEE Tar€gal Tefbit
: : :
:
iqsg.a iaEEaF &
t'a {a
?a }gtur
-29B.
Bentuk surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tamt ahan PE&{ERISITAH KABUFATEH ACEH ^ET{CGAR DINAS PENGELOL,LTN KEUANGAN DAN KEKAY.{T]{ -1n- Iekerldar l.luda I-o.
tI
l
{ DAETT{H
- Eutacsflr Telp-,/fgL S629_?B!4 iJ
SUEAT &ETETAPAT\I FAJAFi DAERA]I KUEAT{G B.{YAR TAI'IEATL.N Iie:ada Yth
I
ul
iioG,or Penerbr'tan
Tg1
Tgt-
I-
Toorpo :
Jatuh
...--.._,.-...-....
Ecrdasarlon Qafira Kabupat€n aceh Ten6gara lrfoaor 4 Tahua 2o13
pemcrik*ar
tet€at
pajak Daerah telah dilakr
61as berdasarkaa keterEng8f, taia aeugeaai pelakeaasan kex.ajihao pojak Miaerat Bukan iogaor
_l
tsatuaa terhadap :
ll'asaUsa.ha :
iI- Bati
.-................
Fernerikeaa4 tercabut di ataE, juralah rang &asih harxrE dihnyar adalah seb.rgai herilrrrr
lilei
Jual itasil pergeu:rbilen ,a:inerel brrirsn log€r3 dar hatr.ur:
;2.
Fajak 3.atg seXtarusrr3a te*rtff:Ig : Eit/dX Rp.... .."
3.
Pqjak gaag eehnruerrla di'oa3.ar
l*-i-lRe
ill
{ll
Pajak iang tela!: diba].ar
5.
---t*
Rp.
Fejsk laflg krrra&g di'DaliEr { i - 4 i
5. .ar:&si a&Bi:li*tra*i b*rurpa buqga {Fas.a1
l*u ._..
ea$ua :\o*lol 4 Tahun?,13i:
--
%
Bur.:ga = ..... -..
"bul*: X
25.;"
.jufilah ].ang n1acih hBr,rs Deagaa
X
...
Rp. - _.... __...{Si
diha3,ar t5+El
l* lnP
H$ruf:
I{utacane, A.rr- IGPALA DP!(KD Kr.E!" ACEH rENCeARrr I{EFATA BIDJ.}IO PEND/i,P.ATAN
Naoa lirrjib Pajak
:
Alasaat
:
Noeof SICPDICBT TE
BgalTerbit
Bitedma tanga.t : _,.,"... 01eh:
..
:
:
$is[a :efl€kap S
Ta,rda Taa6asr
BUPATI ACF H TENI
( ARA,
HASA),IJDI)IN t
30LAMPIRAN
V:
PERATURAN BUPATI AC}jH 1E {C'GARA NOMOR TAHUN TENTANG PETUNJL",O1,1 K PEI.I {SANAAN PAJAK MINERAL BL KA}{ LI II 6114 DAN BATUAN
Bentuk Surat Setoran pajak Daerah (SSPD)
/t6it
W/
PEI*EE{TAIi EllE" itsE}E ?Eta{g;r*
!srr5
l(Euanqttr
"EsGt+r.r.u{ oalr rEEJ:ttin ltrtrnt{
-t
SURAT SETORAN FAJAI( Drq,ERA,t { ssPD
t
PA.TAI( MI]r'ER.A,L EUtfrC.N
}
LAGAII DAIE EATUA,$
TAri{.r$ : ....--....-......BLILAII : _.."..
i
--.1 Bulan.,...
I
;l
J
il lt
il Oengarl
lluruf
=rJ
:
Kutaca*e,
Diterima. Tanggal : ..............
Peayetor,
Taran-fi
Iias Stegisi. .
Bendalrara Penerim.aan
l
$IF-
BUPATI AOI )H -"'EN, rr ARA,
HASAI\ UD DIN
i
-32LAMPIRAN
VII
: PERATURAN BUPATI ITCEH
NOMOR
TI]] GGARA
TAHUN 2)T4
TENTANG
PF]TUNJU
K
PEL
q ;SANAAN
PAJAK MINERAL BIJ
BATUAN
Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Mineral Bukan LogarrL {
dar
latuan
BoP DsrAa I
EURAT KEFUTUST.N ICEPAIA DIIiAS PBNGELOT.aAN ICEUAITGAN DAN KEI(AYAAIf DIISR
$
I(.dBUPArETEACEH
TENGcARA
I\"omo, : TENTANE PEI'EEEIT.}S PENGURANGAN FA.TAX
iMiERAI,
BI,IKAT{
LO{iAM DT,$
EATUA"I{ YANG TERUTA]\.G
Kepala Dinas,
Merddbdrlg :
a-
lcengirltrt :
batma berdasarlte$ perti!$€,r6aa seba6aioana diou&Eud pada hun$ a. re{u ,iefletapk' Kepuhrsan l(cpela Diaas pengelclaan Keuaagatr dan XE&afaarr Oaerah fahrpaten Acch Tengga . 1. Qa$ilo i(abupetaa Acah Tengara Noo1or 04 Talufl 20li teatarag Fajsti Daerah 2. ?etrstuian &upat1.[ceh reagara No@or ...--. tcatafiE petu&ju] pclakseaEsa para] Miaeral Buka I"4am daa Batura;
babus berdasarkan hasll penreriksaaa Eederbaoa aias per'ohondr Poagurar{aa prjrk }!r*t .l Buk'n l{gafl da'r Batu'l. Nooror -.--..--- rr-Ea] teralapat/ tidal( terdapat cukup a.lasarr u:1h { 'i menguraagkaa besaray.a Fajak Mineraj Bukan f,og8e da'r Eatlr,Bn ya4g teruta$g
b-
: $rrat Peanoboaarr
,ilerrPethatik8
p*r€luar€arr Faja& Minersl tsufuail r4gam dafl BatuaJa atalr naraa t-n8gq't ..._......, ,y6og d:terida leagkap oleh Di:rae pada ta$ggal .-....... .,. MEMU-rUS.rAN
}{EG?taptet
1
KEsATu
:
I
ueagabulkan/ !6etrola& *f pearotronan pelguraotE pajak Miaeral Bukan tagao dalr Batuan temtaag kepdda niejib Fqiak : Naaa1lrgjib pqiak IJarnat 1$ajib Faja.k
.u.
:
S'n{3.a UB,afua
r:,larolat r.Jsaha Eess.ffi].s. FenEu.raflge!].
Eerdasa;kaa juodah besarnla pe{gurfilr€Elr sebagaimana diaaksul padr Dik:ua KEEAT;j F-,a Miaeral Etukae lsgaor daa Eatua$ _y6rrg sehar*sn;la diba;l.ar adela}: senagai berikut Paja.k ]*fiaeral tsdian fosalu dil Eatuar,irRrlgterutarr8 r Besarilsa Peilgurffiga:l (..... %x Rp .....) Ep.-.lwrXah Fajnk !,linegal Buka$ I.,ogaa da:: Baf.rai ya'rg Seha-f,"rErF Eib Rp _-- _ .. (.......................
:
Keputusar Kcpala Diaaa ini mulai berlaku pada tarr5pt ditetap&qa" DitetEplEan
di
:
ii:,:,t
-.
PsdaTangal: KegaJa Diaas
( -..-.-. "1
coret ].aitg tideir perlu
..".
-....
-t
BUPATI ACT H
HASAN
]ENI (
UD])]N ]
ARA,
