LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS KOMUNITAS UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDUNG Ikaputera Waspada*)

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS KOMUNITAS UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDUNG Ikaputera Waspada*)

Abstrak Lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan saat ini dan di masa datang. Lembaga keuangan mikro saling membutuhkan dengan Usaha Mikro. Lembaga ini sebagai agen jasa keuangan pada Usaha Mikro. Lembaga keuangan formal relatif lebih lambat perkembangannya dibandingkan dengan lembaga keuangan illegal. Mereka ini tumbuh subur di masyarakat luas dan sangat diminati masyarakat bawah. Akhirnya lembaga keuangan illegal tumbuh subur dan mampu memenuhi kebutuhan dana di masyarakat dengan baik. Penelitian ini eksploratif, kualitatif dengan purposive sampling pada lembaga keuangan mikro yang telah bekerjasama dengan usaha-usaha mikro di lingkungan sentra-sentra industry di kota Bandung. Lembaga ini telah menjadi milik masyarakat luas. Tentu, pengawasan lembaga ini masih lemah sehingga perlindungan pada nasabah lemah pula. Hasil penelitian ini telah menggambarkan skema lembaga keuangan mikro berpihak formula standard kondisi usaha mikro sendiri. Latar belakang penelitian Lembaga keuangan mikro saling membutuhkan dengan Usaha Mikro. Lembaga ini sebagai agen jasa keuangan pada Usaha Mikro. Lembaga keuangan formal relatif lebih lambat perkembangannya dibandingkan dengan lembaga keuangan illegal. Mereka ini tumbuh subur di masyarakat luas dan sangat diminati masyarakat bawah. Akhirnya lembaga keuangan illegal tumbuh subur dan mampu memenuhi kebutuhan dana di masyarakat dengan baik. Pengawasan lembaga ini masih lemah bahkan relative tidak ada sehingga perlindungan pada nasabah lemah pula. Di Lain pihak lembaga keuangan formal tidak mampu menjangkau Usaha Mikro secara efektif bila dibandingkan pertumbuhan Usaha Mikro itu sendiri. Hal ini dapat di lihat dari skema standard peminjaman dan formula prudensial baku untuk lembaga keuangan formal terhadap Usaha Mikro lemah. Lembaga keuangan formal memiliki standard yang berbeda satu sama lain dalam menyalurkan kredit mikronya, sehingga penyaluran kredit usaha mikro bersifat politis dan kebijakan program *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

1

sementara sebagai skema program pemerintah semata. Mengapa Pemerintah dan Perbankan kesulitan mengembangkan skema formal penyaluran dana usaha mikro dibandingkan menjalankan program-program pemerintah untuk pemberdayaan usaha mikro melalui kredit mikro. BPS melaporkan tahun 2000 tercatat 15 juta usaha yang tidak berbadan hukum. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2004 di beberapa negara menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan mikro, atau minimal bisa mengetahui berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan termasuk kegagalan dalam pengelolaan keuangan mikro. Indonesia jumlah usaha skala mikro 41,8 juta, usaha kecil tercatat sebesar 0,588 juta dan usaha menengah 0,062 juta dengan jumJah tenaga kerja yang terlibat 58 juta orang. Jumlah tersebut adalah 99,8 persen dari total usaha di Indonesia dengan pesentase tenaga kerja sebasar 99,6 dari total tenaga kerja. Skema lembaga keuangan mikro tidak berpihak pada formula standard kondisi usaha mikro sendiri. Penelitian ini menjawab salah satu fenomena lembaga keuangan yang diinginkan usaha mikro saat ini dan masa datang. Permasalahan Usaha Mikro di Indonesia salah satu alternatif kebijakan yang strategis mengembangkan sector riil. Hal ini menandakakan usaha mikro menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membuka usaha secara captive market, pengelolaan keuangan yang sederhana. Kondisi ini searah kebijakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi berbasis komunitas serta pengembangan usaha mikro di masa datang. Ekonomi berbasis komunitas dimaksudkan kegiatan usaha kebutuhan utama yang dikelola perorangan atau kelompok dengan pembukuan sederhana dan pasar terbatas. Salah satu program kebijakan pemerintah dan atau sebagai lembaga donor yang minimal memberikan dukungan terhadap pemberian penjaman atau pembiayaan kepada usaha mikro atau masyarakat miskin, yang dikenal dengan micro-finance. Istilah diperbankan, disebut kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro adalah kredit *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

2

yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut Bank Indonesia dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Salah satu pihak yang mempunyai posisi strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro adalah lembaga keuangan mikro atau Micro-Finance Institution (MFI). Selama ini MFI merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak khusus di sektor usaha mikro. MFI sebagai lembaga keuangan lainnya seperti bank, modal ventura, atau lembaga pembiayaan lainnya. Posisi MFI di Indonesia menjadi sentral karena sampai saat ini bank atau lembaga keuangan formal belum memiliki formula standar pinjaman untuk usaha mikro atau usaha non-formal yang relatif masih dimarginalkan. Hasil penelitian ini mengungkapkan model lembaga keuangan mikro berbasis komunitas sebagai salah satu alternative mengembangkan Usaha Mikro dan diinginkan para pengusaha mikro di Indonesia dewasa ini dan di masa datang. Metodologi Penelitian Jumlah Usaha Mikro di Kota Bandung 40.260 unit, dan melakukan akses pada lembaga keuangan formal, meskipun lembaga ini telah memperbaiki citranya, tapi masih bersifat shock financial culture. Artinya lembaga keuangan hanya menyalurkan kredit tuntutan program pemerintah yang bersifat sementara dan berlaku bunga pinjaman. Di sadari Usaha Mikro di Indonesia sebagian besar tidak berbadan hukum dan secara umum sulit untuk mengetahui data keuangan. Menurut Ikaputera(2008), Usaha Mikro adalah usaha dengan asset maksimal 25 juta dan omset maksimal pertahun 100 juta dengan 2- 4 tenaga kerja termasuk keluarga. UU 20/2008 Usaha Mikro usaha dengan asset bersih 50 juta dengan penjualan bersih 300 juta. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha non-formal yang

jumlahnya banyak

dibandingkan dengan usaha kecil, menengah, dan besar. Menurut International Finance Corporation (IFC) World Bank, Usaha Mikro adalah usaha yang melibatkan jumlah tenaga kerja sampai 10 orang dengan total asset dan penjualan tahunan masing-masing sampai US$100,000. *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

3

Penelitian ini eksploratif pada lembaga keuangan masyarakat sebagai populasi. Sampel penelitian bersifat purposive ini pada lembaga keuangan-lembaga keuangan yang selama ini bekerjasama dengan usaha mikro di lingkungan sentrasentra industry dan sekitarnya di kota Bandung. Pengumpulan data penelitian ini dengan observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan pada lembaga-lembaga keuangan di lingkungan sentra-sentra industry dan sekitarnya di kota Bandung.

*)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

4

Tinjauan Pustaka Konsep Lembaga Keuangan Lembaga keuangan dalam tulisan ini adalah lembaga keuangan untuk kelompok Usaha Mikro. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia diperkirakan 30 persen di tahun 2008. Siu (2001) menjelaskan bahwa MFI adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha skala mikro mereka), memungkinkan mereka mengelola dengan lebih baik risikonya, mencapai pola konsumsi yang konsisten, serta mengembangkan basis ekonominya. Pengalaman puluhan tahun menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak hanya kreatif dengan kredit mikro (pinjaman kurang atau sama dengan US$50), tetapi mereka mempunyai keinginan untuk mengembalikan kredit tersebut dengan baik. Tetapi mengacu ke laporan UNDP (2001), hanya 3% sampai 6% dari 500 juta keluarga miskin di dunia telah di jangkau oleh program keuangan mikro. Tantangan yang harus kita hadapi adalah peningkatan akses layanan keuangan mikro serta menjamin program tersebut mencapai tujuan pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan yang berkelanjutan. Model Lembaga Keuangan Mikro Layanan terhadap keuangan mikro bukanlah hal yang baru, dan tetap hadir dalam masyarakat bawah maupun menengah. Pada bagian ini akan dibahas beberapa model MFI dan berbagai jenis layanan yang diberikan kepada kelompok usaha mikro atau masyarakat berpendapatan rendah. MFI digunakan untuk tipe lembaga yang menawarkan layanan keuangan mikro yang tidak sepenuhnya dalam regulasi formal dari sektor perbankan. Berbagai model lembaga keuangan mikro sebagai berikut : 1. Poverty-focused Development Banks

yaitu

Bentuk bank dengan para staf

profesionalnya mempunyai akses dan keputusan terhadap administrasi dana independen yang dimilikinya yang dipinjamkan pada perorangan atau sekelompok masyarakat berkecukupan terbatas. 2. Village Banks yaitu dana pinjaman disediakan oleh lembaga eksternal untuk organisasi berbasis masyarakat lokal, yang bisa terdaftar secara resmi atau tidak. *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

5

Fungsi dan transaksi perbankan secara keseluruhan dikelola oleh organisasi tersebut yang membentuk tim pengawasan dan persetujuan pinjaman. 3. Thrift and Credit Co-operatives (TCCs) and Credit Unions (CUs) yaitu suatu organisasi dengan keanggotaan yang terdaftar secara formal di atur oleh peraturan pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki ikatan yang sama tersebut (misalnya hidup dalam komunitas yang sama atau bekerja dalam perusahaan yang sama) sepakat untuk menyimpan uang secara bersama dan meminjamkannya pada tingkat bunga yang rendah, atau menggunakannya untuk tujuan atau proyek yang dimiliki bersama. 4. Intermediary programmes yaitu LSM memfasilitasi hubungan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam kelompok usaha mikro atau masyarakat berpendapatan rendah dengan sistem keuangan formal. Mereka melakukan penyerahan, bantuan untuk pengajuan, pelatihan, bantuan teknis, dan penjaminan untuk penyedia jasa keuangan yang mengurangi biaya dan risiko dari sasaran penerima bantuan masyarakat miskin.

Menurut Thorat untuk kasus di India, MFI memainkan peranan penting dalam menjembatani kesenjangan antara permintaan dan penawaran jasa keuangan ketika MFI bisa berhasil menghadapi berbagai penghalang atau tantangan. Hasil penelitian Jindal dan Sharma menunjukkan bahwa dari 36 MFI di India, 89% MFI tergantung subsidi dalam menjalankan jasa keuangannya dan hanya 9 MFI yang mampu menutup 80% dari biaya operasinya. Penelitian tersebut menjelaskan fakta bahwa pada saat biaya supervisi kredit tinggi, volume dan ukuran pinjaman justru relatif kecil. Selain itu, MFI mungkin bisa mengatasi biaya penyaluran kredit yang tinggi kepada penerima jasa yang tergolong tidak sensitive terhadap tingkat bunga untuk pinjaman yang relative kecil. Jadi MFI perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kisaran dan volume layanan keuangannya kepada Usaha Mikro. Tantangan lainnya adalah kekurangan modal ketika MFI mulai menunjukkan laju pertumbuhan usahanya. Beberapa model yang bisa digunakan untuk mengatasi *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

6

keberlanjutan dan kekurangan modal lembaga keuangan mikro adalah sebagai berikut: 1. Bank Partnership Model. Model ini merupakan cara inovatif untuk membiayai MFI. Bank merupakan pemberi pinjaman dan MFI bertindak sebagai agen yang menangai berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pengawasan kredit, supervisi, dan recovery. 2. Service Company Model. Model ini digunakan di beberapa negara-negara Amerika Latin. Model ini mungkin menarik untuk bank-bank swasta atau pemerintah yang memiliki jaringan kantor cabang yang luas. Pada model ini, bank membentuk MFI sendiri dengan

MFI tersebut

dan

selanjutnya

bekerja

untuk tneningkatkan pinjaman dan layanan lainnya. Di

atas kertas, model ini sepertinya mirip dengan partnership men-generate

bergandengan

model yaitu

MFI

pinjaman dan bank membukukannya. Tetapi pada kenyataan di

lapangan, model ini mempunyai dua sifat operasional yang cukup menarik dan relative berbeda dengan model kemitraan sebelumnya, yaitu: a. MFI menggunakan jaringan cabang sebagai outletnya untuk menjangkau pelanggan. Pelanggan bisa diraih dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan MFI yang berdiri sendiri. b. Model kemitraan menggunakan kekuatan infrastuktur dan keuangan bank untuk menghasilkan biaya rendah dan pertumbuhan yang cepat. Model ini fokus pada keuangan mikro dan bahkan bisa mengenalkan berbagai produk tambahan tanpa mengganggu operasi bank serta menyediakan struktur biaya yang lebih menguntungkan untuk keuangan mikro. Beberapa contoh kasus model keuangan mikro yang berhasil adalah sebagai berikut: 1. The Grammen Bank adalah contoh pengalaman yang sukses yang diawali dengan pinjaman informal ke sekelompok masyarakat miskin. Hal tersebut dimulai untuk membantu Bangladesh

masyarakat

yang

tidak

memiliki

lahan

di

untuk mendapatkan pinjaman. Program ini telah berhasil karena

kelompok masyarakat tersebut bersifat kohesif (yaitu sama-sama tindak memiliki *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

7

lahan) dan dibentuk berdasarkan prinsip kesukarelaan. 2. Non Government Organization (NGO). Pendekatan LSM juga dikelompokkan sebagai model informal dan cenderung mengadaptasi prinsip Grammen. Model ini biasanya dibentuk berbasiskan jender atau sektoral, misalnya perkumpulan wanita, kelompok

tani, serikat dagang, dll. Sebagai contoh, di Ghana and

Gambia, sebagian besar program kredit mikro yang berhasil adalah yang dikelola oleh asosiasi keuangan perempuan. 3. Esusu. Esusu adalah skema pinjaman bergulir di Nigeria dan menjalar ke sebagian besar Negara-negafa di Afrika Barat sebagai program kredit mikro informal. Kelompok yang dibentuk untuk menjalankan skema bergulir bersifat sukarela. Anggota kelompok memberikan kontribusi uang dengan jumlah tetap pada periode waktu yang bersifat reguler. Pada setiap periode tersebut, seorang anggota kelompok mengumpulkan seluruh kontribusi dari semua anggota. Setiap anggota akan mendapatkan giliran memperoleh dana kontribusi tersebut sampai satu siklus selesai, dan selanjutnya bisa dimulai lagi. Hasil Penelitian dan Pembahasan Profil lembaga keuangan berbasis komunitas Indonesia telah memiliki ragam model pembiayaan usaha mikro. Ragam dan model pembiayaan meliputi jenis produk pembiayaan mikro maupun lembaga pelaksananya kepada masyarakat telah berkembang luas. Desakan pentingnya pengembangan ini akan semakin terasa setelah krisis perbankan melanda Indonesia, sehingga perbankan lumpuh dan tidak dapat menjadi lembaga yang efektif lagi. Sampai saat ini lembaga keuangan formal relative bekerja tidak efektif, sehingga penyaluran kredit mikro yang dilakukan perbankan hanya menyalurkan program pemerintah saja. Lembaga perkreditan mikro di Indonesia pada dasarnya ada dua kelompok besar yakni Pertama, BPR yang beroperasi sampai ke pelosok desa; dan kelompok *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

8

yang Kedua adalah koperasi, baik koperasi simpan pinjam jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam dalam berbagai macam koperasi. Masih ada LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti Bank BRI, yayasan, LSM, serta lembaga-lembaga keagamaan termasuk juga lembaga keuangan yang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan Lembaga Keuangan berbasis komunitas memiliki asat usaha mikro kurang dari Rp 25 juta, menjalankan usaha pemenuhan kebutuhan primer, cash flow harian, omset dikurang dari Rp 100. Juta/tahun dan sangat dekat dengan lingkungan keluarga, besar pinjaman rata-rata Rp 15 juta yang pernah diterima usaha mikro, di kenal dan dekat dengan lingkungan lembaga keuangan mikro serta memiliki jaringan usaha terbatas. Lembaga keuangan mikro ini sebagai pelayanan dana pinjaman untuk usaha mikro di kota besar. Model lembaga keuangan mikro berbasis komunitas Model lembaga keuangan mikro mempunyai tugas utama menyalurkan pinjaman ke usaha mikro atau masyarakat berpendapatan rendah dan lingkungan kenal dengan lembaga pendanaan. Prakteknya, lembaga keuangan mikro memberikan layanan jasa keuangan dengan kepercayaan usaha dengan dasar pengembalian cicilan. Dengan pandangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis kumunitas sebagai bentuk layanan keuangan pada kelompok usaha mikro dengan formula pinjaman standard baku usaha mikro. Albu dkk (2003) menjelaskan berbagai layanan tambahan MFI ke usaha mikro yang berhasil dijalankan di Bangladesh. Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur 2005 menunjukkan model feeder Point dengan ciri tanpa anggunan dan bunga ringan, pinjaman kecil sebagai pilihan pendanaan yang diminati UKM. Model keuangan formal dibangun oleh lembaga keuangan formal seperti


Page

9

bank komersial, bank desa memberikan pinjaman ke masyarakat miskin relatif tidak berhasil. Alasannya adalah keterbatasan pengetahuan (atau pemahaman) terhadap masyarakat miskin serta hubungan yang relatif renggang antara lembaga formal dan formula pinjaman tidak sesuai dengan Usaha Mikro. keuangan mikro berbasis komunitas adalah

Hasil penelitian lembaga

lembaga pinjaman yang berformula

usaha mikro pada kepercayaan kelompok dengan pola besar cicilan pengembalian sebagai acuan pinjaman. Hasil penelitian memperlihatkan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas memberikan syarat dikembangkan dengan ketentuan dasar sebagai berikut 1. Kepercayaan 2. Pinjaman dengan formula tanggung jawab kelompok 3. Tanpa agunan 4. Pengusaha Mikro dikenal Lembaga Keuangan Mikro 5. Besar pengembalian sebagai dasar pinjaman (Rasio aktivitas) 6. Usaha Mikro dikenal lingkungan sekitarnya Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa usaha mikro masih berhubungan tinggi dengan lembaga keuangan informal dan jumlah usaha mikro mampu membangun sector riil, usaha mikro dapat dikembangkan dengan fleksibilitas tinggi dan pinjaman yang diberikan dengan formula tanggung jawab kelompok. Untuk itu Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia membuat rancangan pinjaman sector usaha mikro secara formal bukan program, dengan ketentuan 1. Lembaga Keuangan Mikro formal perlu berpihak kepada Usaha Mikro 2. Pinjaman usaha dengan skema tanpa agunan dan tanggung jawab kelompok 3. Menyalurkan dana pinjaman kepada usaha mikro berjangka pendek 4. Lembaga keuangan Mikro yang dikembangkan dikenal lingkungan sekitarnya Model Lembaga Keuangan Mikro berbasis komunitas : 1.

Tumbuh dan berkembang melayani usaha mikro;


Page

10

2.

Mandiri dan bebas di masyarakat;

3.

Sangat dekat dengan masyarakat lingkungan sekitarnya

4.

Memiliki prosedur peminjaman dana tanpa agunan;

5.

Pendanaan usaha produktif masyarakat sekitar LKM tersebut ;

6.

Lembaga ini memiliki pasar masyarakat tersendiri.

7.

Besar tawaran pengembalian dana pinjaman menjadi acuan dasar LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS KOMUNITAS

BANK UMUM

USAHA MIKRO

MODAL KERJA

MODAL KERJA

INVESTASI

Gambar 1 : Alur dana pinjaman lembaga keuangan berbasis komunitas Keterangan : 1. Kordinasi/pengawasan 2. Aliran dana pinjaman Pada gambar 1. dapat diperlihatkan pada bagian atas adalah sumber dana pinjaman atau modal yang dapat diakses oleh usaha mikro dan sekaligus lembaga *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

11

yang menanganinya. Dari gambar tersebut secara fungsional bahwa masing-masing lembaga keuangan berbasis komunitas mempunyai segmen-segmen pasar tersendiri. Pada garis ke kanan menggambarkan, bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan investasi atau penggunaan modal untuk proses nilai tambah. Di bagian lain kelompok pengguna dana dan nasabah potensial yang dapat dilayani oleh masing-masing lembaga keuangan ini. Sasaran potensial adalah penerima dana pinjaman yang mampu diidentifikasi dalam kelompok sehingga secara mudah mampu mengenali kelompok mana yang jauh dari pelayanan pinjaman dapat dikelompokkan pada potensial nasabah. Pengembangan Lembaga Keuangan berbasis komunitas Pola Grameen Bank adalah bentuk dan model pembiayaan dana yang diakui keberhasilannya oleh dunia, yang dirancang untuk perkreditan bagi keluarga miskin. Modal ini terbukti telah berhasil membangkitkan kegiatan ekonomi bagi kelompok penduduk miskin di Bangladesh, sehingga dianggap sesuai sebagai penyediaan dana bagi penciptaan kegiatan produktif untuk penduduk miskin. BRI di Indonesia diakui sebagai The Biggest and The Best Micro Banking System in the world, maka Grameen Bank adalah The Best Social Banking System. Bank BRI terletak perbedaannya pada kemampuan mobilisasi dana masyarakat dan kegiatan usaha komersial usaha mikro. Di Indonesia koperasi menjadi kekuatan efektif untuk pembiayaan anggota koperasi baik para petani, peternak, produsen, maupun konsumen sebagai bagian pengembangan lembaga keuangan yang terus menerus perlu dikembangkan secara optimal. Potensi pengembangan Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas masih harus optimal dengan perhatian : 1.

Usaha mikro belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh Lembaga Keuangan yang ada

2.

Lembaga Keuangan berbasis Komunitas berada di tengah masyarakat


Page

12

3.

Potensi usaha mikro dari masyarakat tinggi di daerah terutama di pedesaan

4.

Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas memiliki pasar tersendiri

Sebagai perbandingan untuk meningkatkan peran lembaga keuangan berbasis komunitas bahwa permintaan kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro masih sangat luas dan segmennya bermacam-macam untuk keberhasilan kelembagaan keuangan ini. Kelompok peminjam tersebut meliputi usaha produktif masyarakat yang memiliki perputaran usaha tinggi dalam harian dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Lembaga Keuangan berbasis Komunitas tidak membuka kantor cabang di luar wilayah kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga lembaga ini mampu sebagai community bank yang diharapkan "memperdalam " akses pelayanan kepada masyarakat di sekitamya. Kurang difahaminya konsep Lembaga Keuangan berbasis komunitas oleh pihak Bank Indonesia dan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Tapi Lembaga keuangan yang ada saat ini masih berorientasi kepada perbankan umum sehingga perbedaan persepsi di lapangan mengenai hal-hal yang justru merupakan pelaksanaan misi Lembaga Keuangan berbasis Komunitas kabur, seperti pemberian kredit dalam jumlah kecil-kecil dan pemberian kredit tanpa agunan. Untuk itu perlu diperhatikan 1. Peraturan yang ada, pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawasan bank berdasarkan peraturan yang berlaku tidak untuk bank umum dengan menyesuaikan beberapa rasio dan cara pengawasan dengan risiko yang khusus dihadapi Lembaga Keuangan berbasis Komunitas perlu segera diterbitkan dalam peraturan formal (tidak ambivalen seperti kasus Status BKD yang masih "menggantung"(berstatus BPR tapi belum BPR). Berdasarkan UU Perbankan No. 7/1992, BKD memperoleh status sebagai BPR, tetapi tidak/belum memenuhi *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

13

beberapa persyaratan/kewajiban sebagai BPR, yaitu: (i) membuka kantor setiap hari kerja (persyaratan pengukuhan LDKP menjadi BPR, SKB Depdagri-BIDepkeu 26 September 1994), (ii) ketentuan pemenuhan modal minimum, (iii) ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPR, (iv) kewajiban pelaporan bulanan kepada BI. 2. Pendekatan Mandiri, di mana ditunjuk pihak ke tiga untuk mengawasi Lembaga Keuangan

berbasis

Komunitas

berdasarkan

persetujuan

antara

otoritas

pengawasan dengan pihak terkait. Contoh, Indonesia di mana pengawasan atas bank umum dan BPR dilakukan oleh bank sentral, sedangkan pengawasan atas BKD diserahkan kepada BRI. Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas mandiri dalam pengawasan. 3. Pembentukan aliansi/koalisi beberapa pihak terkait, sebagai unit pengawasan dari bank sentral, lembaga penyedia dana bagi keuangan mikro (apex/wholesale finance intermediary), bukan bank umum yang memberi kredit kepada Lembaga Swasdaya Msayarakat, badan pengawasan pemerintah, lembaga penelitian, akademisi, dan lembaga donor. Besarnya kredit dan distribusi dana yang disalurkan maka dua kekuatan besar penyelenggara kredit mikro adalah BRI-unit dan koperasi (KSP dan USP) yang masing-masing menyumbang sebesar 46 % dan 31 % terhadap total kredit mikro. Jangkauan pelayanan memang koperasi yang paling doniman baik dari segi titik pelayanan (unit lembaga) maupun nasabah (peminjam). BRI menempati urutan kedua dalam jumlah nasabah dan BKD dalam titik pelayanan. Segmen kredit mikro papan atas memang sebagian terbesar ditangani BRI rata-rata peminjamnya Rp. 2.439.000 jauh dibawah batas maksimum Rp. 50 Juta. Sementara BPR masih merupakan lembaga yang meminjamkan dananya di bawah BRI. Koperasi dan perkreditan lain nampaknya benar-benar melayani lapisan paling bawah dari pelaku kegiatan


Page

14

produktif karena secara rata-rata menangani peminjam dibawah Rp. 1 Juta. Di Lihat dari kemampuan memobilisasi dana masyarakat hampir semua Lembaga Keuangan tersebut masih lemah, kecuali BRI dengan ditunjukkan LDR di atas 1. BRI unit yang berhasil memobilisasi tabungan mencapai Rp. 17 triliun lebih hanya meminjamkan sekitar Rp. 6,1 triliun. Data ini menunjukkan potensi besar mengembangkan Lembaga Keuangan lain di Kota besar di bandingkan dengan jumlah usaha mikro yang ada saat ini. Lembaga Keuangan ini berkonsentrasi di kota-kota besar di Indonesia untuk melayani penyediaan dana pinjaman bagi usaha mikro. Simpulan Lembaga keuangan mikro berbasis komunitas sangat dbutuhkan dan dikembangkan. Lembaga Keuangan berbasis Komunitas tidak membuka kantor cabang di luar wilayah kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga lembaga ini mampu sebagai community bank yang diharapkan "memperdalam " akses pelayanan kepada masyarakat di sekitamya. Kurang difahaminya konsep Lembaga Keuangan berbasis komunitas oleh pihak Bank Indonesia dan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Faktor empiris tingkat pengembalian dana pinjaman baik, mutu pelayanan lebih penting dan mengenal orang dan memahami nasabah serta cash flow sebagai pengganti kollateral pisik. Pendekatan kelompok juga terbukti efektif sebagai pressure group dan mengurangi biaya dan risiko dalam penyaluran dana pinjaman. Keunggulan di atas menyebabkan Lembaga Keuangan berbasis Komunitas sangat penting dalam pengembangan usaha mikro sebagai sumber pembiayaan yang mudah diakses usaha mikro. Lembaga keuangan berbasis

komunitas dengan jangkauan

usaha mikro sebagai nasabah akhir-akhir ini tumbuh pesat saat ini, sehingga dibutuhkan pengawasan efektif dari Bank Indonesia. Daftar Pustaka *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

15

1. Akanji, O.O., "Micro-Finance As A Strategy For Poverty Reduction", CBN Economic & Financial Review, Vol. 39 NO. 4. 2. Albu, M.,

A. Rob dan A. Chowdhury, "Learning To Improve Business

Services For Rural Microenterprise : ITDG's Experience Of Using Participatory Processes To Establish Enduring Impact Assessment Systems Among Business Service Providers In Rural Bangladesh", EDIAIS International Conference, Manchester University UK, November 2003. 3. Anonim.

"Helping To Improve Donor Effectiveness In Microfinance:

Funding Microfinance Technology", Donor Brief No. 23 April 2005, CGAP Donor Information Resource Centre (DIRECT), www.cgap.Qrg/Direct. 4. Anonim, "What Is A Network? The Diversity Of Networks In Microfinance Today", Focus Note No. 26, CGAP, www.cgap.Org. 5. Anonim, "Microfinance Consensus Guidelines: Definitions Of Selected Financial Terms, Ratios, And Adjustments For Microfinance", Published by CGAP/The World Bank Group, September 2003. 6. Cook, Tamara, "Equity Building Society: A Domestic Financial Institution: Scales up Microfinance", Consultative Group to Assist the Poor World Bank Financial Sector Network, Global Learning Process for Scaling Up Poverty Reduction and Conference in Shanghai, May 25-27, 2004. 7. Budi Hermana,Wardoyo,Teddy Oswari, Lembaga Keuangan Mikro;Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 8. Dyer, J., J.P.Morrow, and R. Young, "The Agricultural Bank of Mongolia", Consultative Group to Assist the Poor World Bank Financial Sector Network, Global Learning Process for Scaling Up Poverty Reduction and Conference in Shanghai, May 25-27,2004. 9. Ikaputera Waspada, 2008, Pengaruh Kemampuan Manajerial, Pengelolaan Modal kerja terhadap kemampulabaan serta implikasi pada pengembangan Usaha Mikro, Disertasi-PascaSarjana UNPAD 10. Indra

Idris,

Pengembangan

Lembaga

Keuangan

non

Bank

Untuk


Page

16

Pemberdayaan UKM, Jurnal, pengkajian Koperasi dan UKM no2 Tahun I 2006 11. Kurmanalieva, E., H. Montgomery and J.Weiss, "Micro-finance and poverty reduction in Asia: what is the evidence?", Paper prepared for the 2003 ADB Institute Annual Conference on 'Micro finance and poverty reduction', Tokyo December 5 , 2003. 12. Maya Sari, Ikaputera Waspada, Chairul Furqon(2009), Model Lembaga Keuangan Mikro berbasis Komunitas untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi pada Sentra Industri di Kota Bandung) 13. Maurer, Klaus, "Bank Rakyat Indonesia: Twenty Years of Large-Scale Microfinance", Consultative Group to Assist the Poor World Bank Financial Sector Network, Global Learning Process for Scaling Up Poverty Reduction and Conference in Shanghai, May 25-27, 2004. 14. Morduch, J. and B. Haley, "Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction", the Canadian International Development Agency, November 2001. 15. Rudjito, "Sinergi Kebijakan Dalam Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah", File presentasi pada Lokakarya Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah Yang Sehat dan Berdaya Saing, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Aston Hotel, Jakarta, 12 Desember 2003. 16. Siu, Peter, "Increasing Access to Microfinance Using Information and Communications Technologies", Chemonics International. 17. Zaman,Hassan, "Microfinance in Bangladesh: Growth, Achievements, and Lessons", Consultative Group to Assist the Poor World Bank Financial Sector Network, Global Learning Process for Scaling Up Poverty Reduction and Conference in Shanghai, May 25-27, 2004. 18. Berenbach, Shari dan Craig Churchill, Regulation and Supervision of Microfinance Institutions, The Microfinance Network Occasional Paper No.1, *)Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Manajemen, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Dosen luar biasa di fek. Ekonomi di Universitas Pasundan

Page

17

1997 19. Chavez, Rodrigo A. dan Claudio Gonza1es-Vega, Principles of Regulation and Prudential Supervision: Should They Be Different for Microenterprise Finance Organizations? , Rural Finance Program, Dept of Agricultural Economics and Rural Sociology, Columbus, Ohio, 1992 20. Martowijoyo,

Sumantoro,

Dampak Kebijakan Deregulasi

Perbankan

terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Perdesaan, naskah disertasi, tidak diterbitkan, 1999 21. Mubyarto dan Loekman Soetrisno, Integrated Rural Development: Indonesia, CIRDAP, 1989 22. Rock, Rachel dan Maria Otero, eds., From Margin to Mainstream: The Regulation and Supervision of Microfinance, Monograph Series No.11. ACCION International, 1997 23. Martowijoyo, Sumantoro : Ketua Pusat Studi Keuangan Kecil dan Mikro (PUSAKO, mantan Pemimpin Proyek Kredit Mikro (ADB - BI) 24. Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan dan manajemen Bank 25. Yunus, Muhammad (2007), Bank Kaum Miskin; Kisah Yunus dan Grameen Bank memerangi kemiskinan, marjin kiri, Jakarta 26. Syafi’i, Antonio(2001), Bank Syariah; dari teori ke praktis, Jakarta


Page

18

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS KOMUNITAS UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANDUNG Ikaputera Waspada*)

Recommend Documents