LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PERIODE 2010
I.
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK BPD KALSEL KONVENSIONAL A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI A1. DEWAN PENGAWAS i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas per 31 Desember 2010 berjumlah 3 (tiga) orang, jumlah ini sama dengan jumlah Direksi, yaitu : 1. H.A.M Syahbana. 2. Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM. 3. Badaruzzaman. Ketiganya merupakan Dewan Pengawas Independen. Pada saat ini Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel seluruhnya berdomisili di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel yang ada, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, dengan cara: 1. melakukan pertemuan formal dan informal 2. melalui surat-menyurat . Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 51 ayat (2).
1
Dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, mengatur tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas dalam beberapa kegiatan kepengurusan Bank BPD Kalsel, yaitu : 1. Membuka kantor- kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan, unit usaha dan jaringan kantor lainnya sesuai ketentuan; 2. Menjual saham dan mengeluarkan surat-surat obligasi; 3. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank BPD Kalsel; 4. Mengikat Bank BPD Kalsel sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga; 5. Menggadaikan barang-barang milik Bank BPD Kalsel; 6. Penyertaan dalam modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; 7. Menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank BPD Kalsel. Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas telah membentuk : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel memiliki kemampuan dan Kelayakan yang dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh anggota Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel. Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel sampai dengan periode 31 Desember 2010 Efektif Nama BI
RUPS
Akhir Masa
Ket
H.A.M Syahbana
7 Juli 2010
7 Mei 2010
7 Juli 2013
Independen
Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM
9 Juli 2010
7 Mei 2010
7 Juli 2013
Independen
2
Badaruzzaman
7 Juli 2010
7 Mei 2010
7 Juli 2013
Independen
iv. Rekomendasi Rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Direksi diantaranya mengenai : 1. Segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang bersifat administratif temuan Divisi Internal Audit agar tidak berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan/merugikan bank dikemudian hari. 2. Meningkatkan monitoring atas kredit-kredit yang telah diberikan oleh cabang terutama terhadap cabang-cabang yang cukup ekspansif dan LDRnya melampaui target dan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian. 3. Meminta segera menyelesaikan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pelaksanaan pembangunan gedung kantor baru Bank BPD Cabang Paringin agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 4. Meminta agar pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan lebih meningkatkan kooedinasi antara SKAI dengan KMR secara lebih intensif. 5. Meminta agar penyusunan Program Kerja Audit Tahun 2010 mengacu kepada PBI No. 1/6/PBI/1999 dan memuat pelaksanaan audit, anggaran biaya audit dan alokasi waktu audit. 6. Mengaktifkan fungsi Komite Manajemen Risiko agar fungsi pengendalian risiko dapat berjalan efektif. 7. Meningkatkan kepekaan (sensitivitas) terhadap risiko melalui proses risk awareness dan risk culture. 8. Internalisasi dan refresment buku pedoman dan SOP pada seluruh unit kerja agar memberi pemahaman dan kesadaran inherent risk pada setiap aktivitas bank, dalam rangka mitigasi risiko. 9. Up dating dan refresment kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dan sinkron terhadap regulasi dan kompleksitas usaha bank serta penyesuaian rating dalam pembobotan risiko. 10. Rekomendasi kebijakan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi serta pejabat eksekutif dan pegawai. 11. Pengangkatan kembali anggota komite beserta rekomendasi kenaikan honorarium komite. 3
12. Pemberian honorarium kepada anggota sekretariat Dewan Pengawas. 13. Rekomendasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan ke RUPS. 14. Rekomenadasi calon-calon anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah disampaikan ke RUPS. v. Rapat Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun 2010 berjumlah 14 (empat belas) kali di luar rapat koordinasi dengan Direksi, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut : Data kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat : No.
Nama Dewan Pengawas
Jumlah Kehadiran
1.
H.A.M Syahbana
14 kali
2.
Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, MM
14 kali
3.
Badaruzzaman
11 kali
4.
Ir. Arbainsyah, M.Si
2 kali
Catatan : -
Sdr. Ir. Arbainsyah, M.Si menjabat terakhir tanggal 27 Februari 2010.
-
Sdr. Badaruzzaman terhitung sejak bulan Februari s.d. Juni 2011 tidak aktif sebagai anggota Dewan Pengawas, karena masih menunggu proses pengangkatan kembali.
Sedangkan untuk pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengawas dengan Direksi dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan data kehadiran sebagai berikut : a. Data kehadiran Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi No.
Nama Dewan Pengawas
Jumlah Kehadiran
1.
H.A.M Syahbana
15 kali
2.
Prof Dr. H. Asmaji Darmawi, 16 kali MM
4
3.
Badaruzzaman
12 kali
4.
Ir. Arbainsyah, M.Si
3 kali
b. Data kehadiran Direksi dalam rapat koordinasi No.
Nama Direktur
Jumlah Kehadiran
1.
H. Juni Rif’at
5 kali
2.
H. Aspulani
4 kali
3.
H. Irfan
5 kali
4.
H.A Fahri Saifuddin
10 kali
Catatan : -
Sdr H. Aspulani menjabat hanya sampai dengan bulan Juni 2010 dikarenakan meninggal dunia.
-
Rapat koordinasi tidak selalu harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, tetapi hanya terbatas pada anggota Direksi yang berkepentingan sesuai bidang tugas.
A2. DIREKSI i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Bank BPD Kalsel sampai dengan bulan Desember 2010 berjumlah 3 (tiga) orang, seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Seluruh anggota Direksi Bank BPD Kalsel sampai dengan Desember 2010 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada bank atau perusahaan lain. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank BPD Kalsel sehari-hari termasuk memformulasikan dan melaksanakan rencana kerja perusahaan, yang telah dituangkan dalam rencana bisnis. Dalam melaksanakan operasional bank, Direksi selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.
5
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah menetapkan atau membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, seperti : 1. Satuan Kerja Audit Intern; 2. Unit kerja Manajemen Risiko; 3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, dan Selain itu Direksi juga membentuk : 1. Komite Disiplin 2. Komite Pengarah IT 3. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP) iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Direktur Bank BPD Kalsel memiliki kemampuan dan kelayakan yang memadai, hal tersebut dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh Direktur Bank BPD Kalsel. Susunan Direktur Bank BPD Kalsel per Desember 2010 sebagai berikut : Efektif Nama
Akhir Masa
Ket
BI
RUPS
H. Juni Rif’at
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
H.A Fahri Saifuddin
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
H. Irfan
7 Maret 2007
17 Febr 2007
27 Feb 2011
Independen
iv. Rapat Selama periode 2010 Direksi melaksanakan rapat sebanyak 32 kali, hasil pembahasan rapat telah dicatat dalam risalah dan telah didokumentasikan secara tertib dan baik. Jumlah rapat ini tidak termasuk atau diluar rapat yang dilakukan Direktur sebagai komite dan rapat lainnya yang dilakukan dengan Dewan Pengawas atau komite Dewan Pengawas. Data kehadiran Direktur dalam rapat, tercatat sebagai berikut :
6
No.
Nama Direktur
Jumlah Kehadiran
1.
H. Juni Rif’at
30
2.
H. Aspulani
9
3.
H. Irfan
29
4.
H.A Fahri Saifuddin
28
Catatan : Sdr. H. Aspulani selaku Direktur Pemasaran menjabat sampai dengan bulan Juni 2010 karena meninggal dunia sehingga selama belum ada yang definitif sementara dirangkap oleh Direktur Utama. Dalam pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh Bank BPD Kalsel tidak hanya dihadiri oleh anggota direksi tetapi dihadiri juga oleh pemimpin Divisi, Kelompok atau dengan penggantinya. B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE B1. KOMITE AUDIT i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2010, susunan keanggotaan Komite terdiri dari : Nama Badaruzzaman
Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK
Audit
Jabatan
Keahlian
Ketua/Dewan Pengawas Independen
Perbankan
Anggota
Akuntansi
Independen Poernomo Hadi Suntoro
Anggota
Perbankan
Independen ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Bank BPD Kalsel mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
7
b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. e. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2010 Komite Audit menetapkan program kerja sebagai berikut : No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Melakukan review, pemantauan dan evaluasi atas audit rutin oleh Satuan Kerja Audit Intern.
Terpenuhi
2.
Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik, Badan Pemeriksaan Keuangan dan/ atau atau Bank Indonesia
Terpenuhi
3.
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan Direksi atas temuan hasil pemeriksaan oleh SKAI, Akuntan Publik, BPK dan/ atau Bank Indonesia.
Terpenuhi
4.
Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi angka 1, angka 2 dan 3 kepada Dewan Pengawas
Terpenuhi
5.
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS.
Terpenuhi
6
Meneliti kesesuaian pelaksanaan audit
Terpenuhi
8
oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 7
Meneliti kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan melakukan review atas laporan publikasi.
Terpenuhi
8
Menghadiri exit meeting atas pelaksanaan audit rutin yang dilaksanakan oleh SKAI
Terpenuhi
9
Menyelenggarakan rapat komite Audit minimal sebulan sekali dan menuangkan hasilnya dalam risalah rapat serta menatausahajan risalah tersebut dengan baik.
Terpenuhi
10
Menyampaikan Risalah Rapat Komite Audit kepada Dewan Pengawas disertai saran untuk diteruskan kepada Direksi agar dapat menindaklanjuti hal- hal yang perlu mendapat perhatian.
Terpenuhi
11
Menyampaikan risalah rapat komite audit kepada Dewan Pengawas
Terpenuhi
B2. KOMITE PEMANTAU RISIKO i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2010, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari : Nama H.A.M. Syahbana
Dr. Suhartono, SE, MM
Jabatan
Keahlian
Ketua/Dewan Pengawas Indenpenden
Hukum
Anggota
Perbankan/ Manajemen Risiko
Independen Sofyani, SE
Anggota
Perbankan
9
Independen ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Mengevaluasi kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2010 Komite Pemantau Risiko menetapkan program kerja sebagai berikut : No. 1.
2.
Rencana Kerja
Realisasi
Melakukan evaluasi dan monitoring secara Terpenuhi, periodik terhadap implementasi kebijakan dan namun belum kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta seluruhnya. implikasi/potensi permasalahan yang terjadi, berdasarkan laporan yang disampaikan unit kerja terkait (SKMR dan SKAI) dalam rangka membantu Dewan Pengawas dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Pemantau Risiko terus meningkatkan pemantauan dan evaluasi yang menyangkut hal-hal sebagai berikut : a. Kebijakan dan strategi manajemen risiko. b. Kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi serta penetapan limit. c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi serta sistem informasi manajemen risiko. d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan
Terpenuhi
10
dan strategi manajemen risiko. e. Mengevaluasi Laporan Profil Risiko Triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris serta usulan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. f. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko. g. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko. 3.
Secara periodik melakukan kordinasi dan interaksi aktif dengan satuan kerja, terutama dengan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit
Terpenuhi
4.
Mendorong fungsi dan tugas Komite Manajemen Risiko, sehingga proses pengendalian risiko dapat berjalan secara lebih efektif, terutama rekomendasi dan executive summary dari laporan profil risiko SKMR dapat segera ditindak lanjuti dan proses mitigasi, identifikasi dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara dini dan tuntas
Terpenuhi
5.
Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan SKMR dalam pertemuan dan rapat rutin setiap 3 (tiga) bulan termasuk evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko.
Terpenuhi
6.
7.
Melakukan Self Assesment terhadap pelaksanaan GCG khususnya mengenai kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko, sebagai bagian penilaian terhadap konsistensi dan komitmen serta kinerja komite Ikut serta dengan Satuan Kerja Audit Intern dalam pelaksanaan exit meeeting dengan Cabang yang telah selesai pelaksanaan auditnya. Dalam rangka memberikan evaluasi dan rekomendasi secara lebih fokus terhadap potensi dan implikasi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam
Terpenuhi
Terpenuhi
11
proses audit cabang. 8.
Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil audit (LHP) dari SKAI yang telah dilakukan pada seluruh unit yang ada, dan memberikan rekomendasi terhadap seluruh permasalan yang merupakan event yang mempunyai potensi risiko dan hal ini dilakukan melalui kordinasi dengan Komite Audit.
Terpenuhi
9.
Secara aktif akan memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan sebagai hasil evaluasi terhadap berbagai laporan (Profil Risiko dan LHP Cabang), termasuk tindak lanjut hasil audit ekternal ataupun evaluasi Bank Indonesia yang berimplikasi/berpotensi risiko, melalui kordinasi dengan SKMR dan SKAI
Terpenuhi
10
Mengikuti seminar/workshop dan pelatihan yang sifatnya menambah dan meningkatkan wawasan dibidang manajemen risiko
Terpenuhi
11.
Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2010 dan Rencana Kerja Tahun 2011.
Terpenuhi
B3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2010, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari : Nama
Jabatan
Keahlian
Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM
Ketua/Dewan Pengawas Independen
Manajemen
Anggota/Dewan Pengawas Independen
Perbankan
Anggota
Ekonomi
Badaruzzaman
Drs. Zakhyadi Arifin, M.Si
Non Independen
12
Ridha Tahya Basri
Anggota
SDM
Non Independen ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai : a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 4. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 5. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2010 Komite Remunerasi melaksanakan program kerja sebagai berikut : No.
dan
Rencana Kerja
Nominasi Realisasi
1.
Mengevaluasi remunerasi karyawan
Terpenuhi
2.
Menyampaikan rekomendasi Dewan Pengawas dan Direksi
remunerasi
Terpenuhi
3.
Mengevaluasi sistem kompensasi pegawai
manajemen
Belum Terpenuhi *)
4.
Meningkatkan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Terpenuhi
5.
Melakukan kajian atas kemungkinan dapat
Terpenuhi
13
terlibatnya Dewan Pengawas dalam pengawasan proses mutasi pejabat bank dan pengangkatan sebagai salah satu alat sebagai saran pengendalian intern *) Penerapan sistem remunerasi/kompensasi pegawai belum sampai 1 (satu) tahun sehingga evaluasi belum dilaksanakan. C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN C1. FUNGSI KEPATUHAN Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Bank BPD Kalsel dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, ruang lingkup pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, saat ini terbatas hanya untuk wewenang Direksi, dan untuk aktivitas berupa : 1. Penyediaan dana dalam bentuk penyaluran kredit, pembiayaan, penempatan dana pada Bank counterparty dan atau pembelian surat berharga; 2. Memantau kesesuaian rancangan kebijakan bank denga perundangundangan yang berlaku; 3. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai; 4. Melakukan pemantauan atas realisasi atau tindak lanjut realisasi rencana bisnis; 5. Melakukan analisis atau kajian atas kebijakan bank yang berlaku. Selain hal-hal tersebut diatas Direktur Kepatuhan juga bertugas melakukan ketersediaan peraturan yang berlaku untuk digunakan dalam operasional bank. Secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas. Dan setiap semester atau 6 (enam) bulan Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Selain laporan periodik Direktur Kepatuhan juga memiliki kewajiban pelaporan yang bersifat insidentil yang disampaikan maksimal 7 hari sejak adanya kebijakan yang menyimpang, namun dalam periode tahun 2010 laporan tersebut tidak ada. C2. FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi kontrol internal pada Bank BPD Kalsel pada dasarnya dilakukan oleh seluruh unit kerja dan secara khusus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta Kontrol Intern Cabang/Divisi (KIC/D). 14
SKAI secara struktur berada langsung di bawah Direktur Utama, sedangkan untuk KIC/D berada dibawah Satuan Kerja Audit Intern. Dalam melaksanakan fungsinya KIC/D menyampaikan laporan kepada SKAI dengan tembusan unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko. SKAI dalam melaksanakan fungsinya tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan. SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 dan Pedoman Intern yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Bank BPD Kalsel. Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada : 1. Direktur Utama; 2. Direktur Kepatuhan; 3. Dewan Pengawas. Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia. C3
FUNGSI AUDIT EKSTERN Pelaksanaan audit ekstern untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan bank dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan penunjukan BPKP sebagai auditor laporan keuangan sudah mendapat persetujuan RUPS Namun pelaksaan audit ini belum dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia, yang mempersyaratkan adanya perjanjian, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai : 1. Ruang lingkup pekerjaan; 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
D. PENERAPAN MANAJEMEN PENGENDALIAN INTERN
RISIKO
TERMASUK
SISTEM
D1. PENGAWASAN AKTIF DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Pengawas memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko bank;
15
2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Menetapkan kebijakan limit, 2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi. Dalam melaksanakan fungsi ini, terdapat Divisi Manajemn Risiko dan untuk lebih mengoptimalkan pengendalian dalam penyaluran kredit, bank juga membentuk unit kerja baru yang diberi nama dengan ARK (Analis Risiko Kredit) D2. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bank BPD Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, berupa kebijakan : 1. wewenang memutus kredit/pembiayaan; 2. batas maksimal pemberian kredit; 3. wewenang transaksi penempatan dana masing-masing user; 4. penetapan limit tarif biaya, suku bunga atau margin, bagi hasil; 5. wewenang penarikan atau pengeluaran kas. D3. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bank BPD Kalsel sudah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, namun diakui aplikasi tersebut belum dapat diketahui efektifitasnya D4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank BPD Kalsel ditetapkan dalam bentuk : 1. Kebijakan dual costudy dan/atau four eye principle; 2. Pengawasan berjenjang; 3. Pelaksanaan audit berkala oleh SKAI dan/atau KIC/D;
16
4. Kebijakan pembatasan limit atas transaksi penarikan pengeluaran biaya serta memutus kredit/pembiayaan.
atau
E. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Dalam periode tahun 2010 Bank BPD Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada penyediaan dana besar, dengan informasi sebagaimana tabel di bawah ini : JUMLAH NO.
PENYEDIAAN DANA DEBITUR
1.
Kepada Pihak Terkait
2.
Kepada Debitur Inti :
NOMINAL
41
Rp
6.819.803.102
a. Individu
15
Rp 337.967.439.324
b. Grup/Debitur
2
Rp
62.115.276.628
F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK Pada tahun 2010 bank secara berkala telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada : 1. Bank Indonesia; 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 3. Lembaga pemeringkat di Indonesia; 4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia; 5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); 6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; 7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, Selain kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholder (publik) melalui media cetak dan web site atau homepage : www.bankbpdkalsel.co.id . G. RENCANA STRATEGIS BANK Bank telah menyusun rencana kerja sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Setiap rencana bisnis bank (business plan) telah disetujui oleh Dewan Pengawas Bank BPD Kalsel.
17
Rencana strategis bank ditetapkan dalam dua kriteria, yaitu : G1. RENCANA BISNIS JANGKA PENDEK Rencana bisnis jangka pendek bank menetapkan sasaran diantaranya sebagai berikut : 1. Melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. 2. Melakukan perluasan jaringan operasional. G2. RENCANA BISNIS JANGKA MENENGAH (1 - 3 TAHUN) Menetapkan program menjadi bank leader di wilayah Kalimantan Selatan yang di kenal dengan program “REGIONAL CHAMPION” H. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank BPD Kalsel serta pada bank atau perusahaan lainnya diluar Bank BPD Kalsel. I. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya maupun dengan Anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya. J. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Selama tahun 2010, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank BPD Kalsel kepada Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut : JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN No.
1.
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan
DEWAN PENGAWAS
DIREKSI
Orang
Rp
Orang
Rp
3
3.190.203.661
3
5.695.569.153
18
rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) 2.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang
3
00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000 00
3
000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000
242.692.100
1.418.631.295
b. tidak dapat di miliki *)
1.781.908.668
3.895.505.046
Total
5.214.804.429
11.009.705.494
a. dapat dimiliki
Keterangan : *) berupa mobil dinas pribadi dengan nominal dari harga perolehan, insentif PPH Pasal 21 dan biaya pendidikan. Catatan : Untuk Dewan Pengawas 3 (tiga) orang dari bulan Maret 2010 dari sebelumnya 4 (empat) orang, sedangkan untuk Direksi berjumlah 3 (tiga) orang sejak bulan Juni 2010 sebelumnya juga berjumlah 4 (empat) orang. K. KEPEMILIKAN SAHAM Dewan Pengawas dan Direksi Bank BPD Kalsel tidak memiliki saham Bank BPD Kalsel. L. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Untuk rasio penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai Bank BPD Kalsel tahun 2010 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini : No.
Perbandingan Penghasilan/Gaji
Rasio
1.
Pegawai Tertinggi : Pegawai Terendah
6,98 : 1
2.
Direktur Tertinggi : Direktur Terendah
1,11 : 1
3.
Komisaris Tertinggi : Komisaris Terendah
1,11 : 1
19
4.
Direktur Tertinggi : Pegawai Tertinggi
2.61 : 1
5.
Direktur Tertinggi : Pegawai Terendah
18.22 : 1
Pegawai dimaksud dalam laporan ini adalah pegawai yang telah di angkat menjadi pegawai tetap (bukan calon pegawai atau kontrak) Dan dari data tersebut diatas, tingkat penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi dalam 1 (satu) tahun dapat di kelompok sebagai berikut : (satuan orang) Jenis Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)
Jumlah Direksi
Jumlah Dewan Pengawas
di atas Rp 2 miliar
-
-
di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar
-
-
di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
-
-
Rp 500 juta ke bawah
3
3
*) yang diterima dalam bentuk penghasilan perbulan M. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS Selama tahun 2010 Dewan Pengawas melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali di luar pelaksanaan rapat oleh Komite dan rapat dengan Direksi Bank BPD Kalsel. N. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) Selama tahun 2010 pada Bank BPD Kalsel tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, secara lengkap hal ini disampaikan dalam tabel dibawah ini : Internal Fraud Dalam 1 tahun
Pengurus
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Total Fraud
-
-
-
-
-
-
Telah diselesaikan
-
-
-
-
-
-
Dalam proses penyelesaian
-
-
-
-
-
-
20
diinternal Bank Belum diupayakan penyelesaian nya
-
-
-
-
-
-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
-
-
-
-
-
-
O. PERMASALAHAN HUKUM Selama tahun 2010 terjadi 2 (dua) perkara, yaitu : 1. Perkara Perdata dan 2. Perkara Ketenagakerjaan Data masalah hukum Bank BPD Kalsel pada periode 31 Desember 2010 tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini : Jumlah Permasalahan Hukum Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
-
-
Dalam proses penyelesaian
2
-
Total
2
-
P. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama periode 2010 transaksi yang telah dilakukan oleh Bank BPD Kalsel tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). Q. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK Bank BPD Kalsel sampai dengan tahun 2010 belum menerbitkan saham dan/atau obligasi untuk di jual sehingga tidak ada kegiatan pembelian kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan. R. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK Pada tahun 2010 Bank BPD Kalsel hanya melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan untuk kegiatan politik, bank tidak ada memberikan bantuan. 21
Bantuan sosial yang dilaksanakan pada periode tahun 2010, terdiri atas bantuan untuk kegiatan : 1. Bantuan terhadap korban bencana alam tanah longsor Wasior, Tsunami Kepulauan Mentawai dan Meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta sebesar Rp 75.000.000,00 2. Bantuan kegiatan aksi mahasiswa peduli pendidikan di Kabupaten HST sebesar Rp 5.000.000,00 3. Bantuan pemeliharaan perahu pintar Korem 101/Antasari sebesar Rp 10.000.000,00 4. Bantuan pembangunan ruang belajar TPA Nurul Falah sebesar Rp 3.000.000,00 5. Bantuan pembangunan sarana penunjang pendidikan SD Islam Terpadu Qurrata A’Yun di Kab. HSS sebesar Rp 5.000.000,00 6. Bantuan pembangunan fasilitas outbound TP-PKK Prov. Kalsel sebesar Rp 53.000.000,00 7. Bantuan kegiatan sunatan massal di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 5.000.000,00 8. Bantuan kegiatan program “Ampih Miskin” di Kabupaten HSS sebesar Rp 12.000.000,00 9. Bantuan pendidikan kepada anak berprestasi Sania Sayalin di Kota Banjarmasin sebesar Rp 6.000.000,00 10. Bantuan perawatan dan perbaikan mobil jenazah Miftahul Khair sebesar Rp 2.500.000,00 11. Bantuan kegiatan penghijauan program “One Man One Tree Paringin di Kabupaten Balangan sebesar Rp 16.290.000,00 12. Bantuan kegiatan penanaman pohon hijau Kota Tanjung di Kabupaten Tabalong sebesar Rp 18.048.000,00 13. Bantuan penyediaan sepeda motor roda tiga untuk kebersihan di Kabupaten Banjar sebesar Rp 18.450.000,00 14. Bantuan kegiatan sosialisasi melakukan aksi menjaga kebersihan lingkungan dalam bentuk pemasangan baliho sebesar Rp 22.500.000,00 15. Bantuan kegiatan kebersihan di kota Banjarmasin dalam bentuk pembelian 5 (lima) unit gerobak becak sebesar Rp 13.000.000,00 Sumber dana yang digunakan untuk program CSR atau bantuan sosial yang telah dilaksanakan berasal dari dana zakat pegawai dan dana Bank sendiri.
22
S. HASIL KESIMPULAN UMUM PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE S1. NILAI KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Bank BPD Kalsel pada Tahun 2010 dengan nilai 2,475 atau dengan Predikat Komposit "BAIK". S2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank BPD Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : NO.
ASPEK YANG DINILAI
1
BOBOT (a)
PERING KAT (b)
10,00 %
2
Error! No bookma rk name given.0. 200
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
NILAI (a) x (b)
2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
20,00 %
2
0.400
3
Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan komite
10,00 %
2
0.200
4
Penanganan ben-turan kepentingan
10,00 %
3
0.300
5
Penerapan fungsi kepatuhan bank
5,00 %
3
0.150
CATATAN
23
6
Penerapan fungsi audit intern
5,00 %
3
0.150
7
Penerapan fungsi audit ekstern
5,00 %
3
0.150
8
Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian
7,50 %
3
0.225
9
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposure).
7,50 %
2
0.150
10
Transparansi kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal
15,00 %
3
0.450
11
Rencana strategis bank
5,00 %
2
0.100
Nilai Komposit
100%
2.475
Baik
S3. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Governance (GCG) pada Bank BPD Kalsel, terdiri atas : 1. belum optimalnya pelaksanaan GCG;
bank
menerapkan
Corporate
prinsip-prinsip
dalam
24
2. penerapan GCG baru sebatas upaya memenuhi kewajiban. Penyebab terjadinya kelemahan tersebut dikarenakan : 1. belum optimalnya bank menjadikan prinsip-prinsip pelaksanakan GCG sebagai corporate culture; 2. belum dirasakannya manfaat dalam jangka pendek dari pelaksanaan GCG dalam mencapai tujuan bank; 3. jumlah anggota direksi yang kurang. S4. RENCANA TINDAK PENYELESAIANNYA
(ACTION
PLAN)
DAN
WAKTU
Rencana tindak dan waktu penyelesaian dilakukan sebagaimana disampaikan dalam laporan self assessment. S5. KEKUATAN GOVERNANCE
PELAKSANAAN
GOOD
CORPORATE
Kekuatan bank untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) diantaranya terletak pada : 1. Jumlah Dewan Pengawas cukup sesuai dengan kompleksitas usaha bank; 2. Anggota Dewan Pengawas dan Direktur memiliki kompetensi yang cukup memadai, yang dibuktikan dengan lulus fit and propert test; 3. Bank telah membentuk organisasi atau unit kerja-unit kerja yang dibutuhkan; 4. Dewan Pengawas dan Direktur seluruhnya bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan dan merupakan pihak independen;
25
II.
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK BPD KALSEL UNIT USAHA SYARIAH A. KESIMPULAN UMUM DARI HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIT USAHA SYARIAH A1. PENILAIAN KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel pada Tahun 2010 dengan nilai 2,70 atau dengan Predikat Komposit "CUKUP BAIK". A2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank BPD Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : No.
Faktor
Peringkat (a)
Bobot (b)
Nilai (a) X (b)
1
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS
3
35 %
1.05 %
2
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
2
20 %
0.40 %
3
Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
2
10 %
0.20 %
4
Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti
3
10 %
0.30 %
5
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan
3
25 %
0.75 %
26
internal Nilai Komposit
100 %
2.75
Predikat
Cukup Baik
A3. KELEMAHAN DAN KEKUATAN PELAKSANAAN GCG Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel periode tahun 2010 adalah : 1. Belum ditetapkannya Direktur Syariah. 2. Remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dan dinikmati oleh Dewan Pengawas Syariah belum ditetapkan dalam RUPS. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance diantaranya : 1. Adanya keinginan atau kemauan untuk membuat bank syariah tetap dapat eksis dan berkembang lebih baik lagi diwaktu yang akan datang. 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kemampuan dan integritas dalam mengembangkan bisnis syariah. 3. Adanya dukungan pemegang saham. A4. LANGKAH PERBAIKAN PELAKSANAAN
BESERTA
TARGET
WAKTU
Sesuai dengan yang disampaikan dalam kertas kerja self assessment. A5. REALISASI PELAKSANAAN PERIODE SEBELUMNYA PENYELESAIANNYA
LANGKAH BESERTA
PERBAIKAN KENDALA
Karena ini merupakan pelaporan yang pertama sehingga untuk realisasi dan langkah perbaikan pada periode sebelumnya tidak ada. B. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEMBAGA LAINNYA Dewan Pengawas Syariah Bank BPD Kalsel tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya, kalaupun ada perangkapan jabatan namun hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. C. DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH UUS Unit Usaha Syariah dalam periode tahun 2010 menggunakan 2 (dua) lembaga konsultan. 27
Konsultan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan buku pedoman pembiayaan dan pedoman berkenaan dengan operasional bank diluar pedoman pembiayaan. Nama-nama konsultan dimaksud adalah : 1. Lembaga Perbankan Indonesia – ICDI Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Lembaga Perbankan Indonesia – ICDI berupa pembuatan buku pedoman pembiayaan. 2. Karim Business Consulting Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Karim Business Consulting berupa pembuatan buku pedoman operasional diluar buku pedoman pembiayaan D. KEBIJAKAN REMUNERASI (REMUNERATION PACKAGE)
DAN
FASILITAS
LAINNYA
Remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah Bank BPD Kalsel pada periode tahun 2010 merupakan remunerasi yang belum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Remunerasi yang diperoleh Dewan Pengawas Syariah dapat digambarkan sebagai table dibawah ini : Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya 1. Remunerasi
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Orang
Rupiah
3
Rp
110.500.000,00
3
Rp
23.310.000,00
Rp
3.066.711,00
Rp
136.876.711,00
2. Fasilitas lainnya *) : a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki Total
3
*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah Jumlah anngota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini : Jumlah Remunerasi *) per orang
Jumlah Dewan Pengawas
Dalam 1 tahun
Syariah
28
Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 1 miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah
3
*) yang di terima dalam bentuk keuangan (non natura) E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah selama tahun 2010 sebanyak 15 (limabelas) kali, dengan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : Dewan Pengawas Syariah
Jumlah Kehadiran
Prof Dr. H. Kamrani Buseri, MA
15 kali
KH. Husin Nafarin, Lc, MA
13 kali
Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH
12 kali
F. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UAPAYA PENYELESAIANNYA OLEH UUS Jumlah penyimpangan yang terjadi dalam periode tahun 2010 tidak ada, dalam tabel informasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Internal Fraud Dalam 1 tahun
Pengurus
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Total Fraud
-
-
-
-
-
-
Telah diselesaikan
-
-
-
-
-
-
Dalam proses penyelesaian diinternal UUS
-
-
-
-
-
-
Belum diupayakan penyelesaian nya
-
-
-
-
-
-
29
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
-
-
-
-
-
-
G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM BAIK PERDATA MAUPUN PIDANA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA OLEH UUS Dalam tahun 2010 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel. Dalam tabel informasi terkait digambarkan sebagai berikut :
dengan
permasalahan
hukum
dapat
Jumlah Permasalahan hukum Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
-
Dalam proses penyelesaian
-
-
H. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL (JUMLAH MAUPUN PENERIMA DANA) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel selama ini dilakukan secara terkonsentrasi oleh Bank BPD Kalsel secara keseluruhan dan tidak mengenal adanya pembagian terhadap UUS dan Konvensional namun dalam laporan ini untuk penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan pihak penerima bantuan kami informasikan pada laporan Bank BPD Kalsel konvensiona. I. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA I1.
SUMBER PENDAPATAN NON HALAL Bank belum mencatat dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sumber pendapatan non halal tidak ada.
I2.
NILAI PENDAPATAN NON HALAL Sehubungan tidak adanya kegiatan non halal, maka nilai pendapatan non halal juga tidak ada.
30
I3.
PENGUNAAN Dikarenakan tidak adanya sumber dana dan jumlah pendapatan non halal secara otomatis bank juga tidak ada menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
Demikian laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (assessment) Pelaksanaan GCG pada Bank BPD Kalsel. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
H.A.M. SYAHBANA Ketua Dewan Pengawas
H. JUNI RIF’AT Direktur Utama
31
