LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK SINARMAS Tbk. PERIODE TAHUN 2012 Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dalam setiap pengambilan keputusan bisnis memiliki unsur ketidakpastian dan juga menimbulkan risiko. Untuk menyikapi hal tersebut PT. Bank Sinarmas Tbk. (Bank Sinarmas) senantiasa mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG yang dianut adalah tata kelola perusahaan harus dijalankan dengan standar tertinggi dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank Sinarmas berkomitmen terus menyempurnakan penerapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika. Hal ini merupakan kunci utama yang mendukung kelangsungan Bank Sinarmas. Bank Sinarmas senantiasa mematuhi penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Bank Sinarmas secara sadar memahami pentingnya pelaksanaan GCG dan telah menjadikannya sebagai bagian dari pengelolaan Bank. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG di dalam setiap kegiatan usaha Bank Sinarmas oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta didasari pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan. Implementasi GCG dalam pengelolaan Bank disadari oleh Manajemen Bank Sinarmas mempunyai manfaat-manfaat utama, yaitu : 1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehatihatian dalam pengelolaan Bank Sinarmas. 2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dengan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini. 3. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan shareholders values. 4. Meningkatkan minat dan kepercayaan investor. 5. Meningkatkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi. Secara umum penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank Sinarmas antara lain: 1. Keterbukaan a. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. b. Bank Sinarmas menyampaikan : 1
-
Pengumuman Laporan keuangan publikasi triwulanan melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar Nasional; dan Laporan Tahunan Bank Sinarmas kepada Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Perbankan di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2 (dua) Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan, 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
2. Akuntabilitas a. Bank Sinarmas menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank Sinarmas. b. Dalam pengelolaannya, Bank Sinarmas menerapkan check and balance system. c. Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem reward dan punishment system. d. Bank Sinarmas meyakini bahwa semua organ pada struktur organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG. 3. Tanggung Jawab a. Bank Sinarmas berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. b. Bank Sinarmas sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. 4. Kemandirian a. Bank Sinarmas menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). b. Bank Sinarmas mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan. 5. Kewajaran a. Bank Sinarmas memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank Sinarmas serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. b. Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran (fairness), Bank Sinarmas memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham sesuai dengan klasifikasi. c. Bank Sinarmas memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Menurut Thomas S. Kaihatu, esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dalam mengimplementasikan prinsip Keterbukaan (transparency) sesuai dengan ketentuan GCG, maka Bank Sinarmas menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG, sebagai salah satu indikator dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
2
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank Sinarmas secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasiannya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (action plan), termasuk tindak korektif (corrective action) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berikut disampaikan pelaksanaan GCG di Bank Sinarmas tahun 2012 : I. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Selama tahun 2012, Bank Sinarmas telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Juni 2012 :
Pemberitahuan
Pengumuman
Pemanggilan
RUPST Tgl 9 Mei 2012 Surat pemberitahuan ke Bapepam-LK
Tgl 16 Mei 2012 Pengumuman di Harian Investor Daily Indonesia dan Jurnal Nasional
Tgl 31 Mei 2012 Pemanggilan melalui Harian Investor Daily Indonesia dan Jurnal Nasional
Tgl: 15 Juni 2012 Lokasi: Jakarta Pusat
Tgl 18 Juni 2012 Hasil RUPST dilaporkan kepada Bapepam-LK
RUPSLB Tgl 9 Mei 2012 Surat pemberitahuan ke Bapepam-LK
Tgl 16 Mei 2012 Pengumuman di Harian Investor Daily Indonesia dan Jurnal Nasional
Tgl 31 Mei 2012 Pemanggilan melalui Harian Investor Daily Indonesia dan Jurnal Nasional
Tgl: 15 Juni 2012 Lokasi: Jakarta Pusat
Tgl 18 Juni 2012 Hasil RUPSLB dilaporkan kepada Bapepam-LK
3
Pelaksanaan
Hasil
Dalam RUPS tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut : RUPS Tahunan Agenda Pertama Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Agenda Kedua
Mengesahkan perhitungan tahunan (neraca dan perhitungan rugi/laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit dan memperoleh pendapat “wajar tanpa pengecualian” dari Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny; Menyetujui laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2011; Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat dan tidak pula termasuk kategori tindak pidana.
Agenda Ketiga
Menyetujui penggunaan laba perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 112.650.929.739,33 ; Menjelaskan bahwa laba perseroan digunakan sebagai berikut: a. Sebesar Rp 500.000.000 untuk dana cadangan; b. Sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp 112.150.929.739,33 akan dipergunakan untuk membiayai operasional Perseroan dan memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk mengatur, melaksanakan dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan.
Agenda Keempat Memberi kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Agenda Kelima Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul yang diajukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk menetapkan Gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris RUPS Luar Biasa Agenda Pertama
Menyetujui pengangkatan Halim sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan tanggal 15 Juni 2014. 4
Menyetujui pengangkatan Sammy Kristamuljana sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 15 Juni 2014, masa jabatan sebagi Komisaris Independen berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang berlaku. Apabila Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengangkatan menjadi batal. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya selama menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal 15 Juni 2014. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat.
Agenda Kedua
Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.219.066.250 saham yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 121.906.625.000 dari portepel/simpanan Perseroan disertai dengan penerbitan Waran seri II atas saham baru sebanyak-banyaknya 3.036.165.000 Waran Seri II. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga setelah selesainya proses HMETD, maka Modal Ditempatkan Perseroan akan menjadi sebesar Rp. 1.029.793.605.000,00 yang terbagi atas 10.297.936.050 lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai RP. 100,00. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran umum terbatas I dan penerbitan waran seri II.
Seluruh keputusan tersebut telah dijalankan sebaik-baiknya selama tahun 2012. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi a. Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank dengan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk dan atas kepentingan perseroan dan sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.
Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank Sinarmas menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 21 (Berita Acara RUPSLB Bank Sinarmas) dengan keputusan rapat menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali anggota 5
Dewan Komisaris existing serta menyetujui pengangkatan Sammy Kristamuljana sebagai anggota Dewan Komisaris Bank Sinarmas dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia tertanggal 3 Juli 2012. Sehingga sejak tanggal 15 Juni 2012 susunan Dewan Komisaris beranggotakan 3 (tiga) orang. Komposisi Dewan Komisaris No
1
2
3
Nama
Tjendrawati Widjaja
Wimpie Rianto
Sammy Kristamuljana*
Jabatan
Persetujuan RUPS
Bank Indonesia
Periode Masa Jabatan
Komisaris Utama
15/06/2012
20/04/2010
15/06/2014
Komisaris Independen
15/06/2012
Komisaris Independen
15/06/2012
(RUPSLB)
(RUPSLB) 08/10/2007
(RUPSLB)
(RUPSLB)
15/06/2014 (RUPSLB)
03/07/2012
15/06/2014 (RUPSLB)
* Akta pengangkatannya tanggal 10 Juli 2012 (Akta No. 66)
Rekap Absensi Rapat Dewan Komisaris Inisial No Tanggal
TW
WR
SK
1
4 Juni
Belum Bergabung
2
12 Juli
3
5 Oktober
4
7 Desember
5
14 Desember
6
28 Desember
Keterangan : TW (Tjendrawati Widjaja) WR (Wimpie Rianto) SK (Sammy Kristamuljana)
6
Agenda Rapat Dewan Komisaris Tanggal 04/06/2012 12/07/2012
Agenda Rapat Perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Pembahasan dan pengkinian hasil rapat Komite Audit & Komite Pemantau Risiko; 2. Perubahan Ketua Komite; 3. Perubahan SK tentang pembagian tugas dan wewenang Dewan Komisaris; 4. Pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengingat masuknya Bapak Sammy Kristamuljana sebagai Komisaris Independen.
05/10/2012
1. Hasil pertemuan dengan Bank Indonesia; 2. Penyempurnaan pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 3. Tata tertib kerja Dewan Komisaris; 4. Komite kerja di bawah Dewan Komisaris.
07/12/2012
1. Sistematisasi kerja Dewan Komisaris; 2. Perencanaan; 3. Pengorganisasian; 4. Pelaksanaan. 5. Pembahasan rekomendasi dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
14/12/2012
1. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab komite kerja di bawah Dewan Komisaris; 2. Mengkaji ulang keputusan ratap Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam risalah tertanggal 24 Juli 2012.
28/12/2012
1. Membahas Surat Bank Indonesia Indonesia No.14/73/DPB3/PB 31/Rahasia tertanggal 21 Desember 2012; 2. Komparasi rekap denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia selama periode tahun 2011 dan 2012.
7
Seminar/Training/Workshop Selama tahun 2012 training dan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: TOPIK SEMINAR TANGGAL Tjendrawati Widjaja (Komisaris Utama) Basel Counterparty Credit Risk and CVA (Credit Valuation Adjustment) 10-11 April Penerapan Manejemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas 11-12 Mei Manajemen Risiko Makro Ekonomi, Ekonomi Keuangan & Strategic Manajemen 30 Oktober Wimpie Rianto (Komisaris Independen) Basel Counterparty Credit Risk and CVA (Credit Valuation Adjustment) 10-11 April Penerapan Manejemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas 11-12 Mei Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan & Strategic Manajemen 30 Oktober Sammy Kristamuljana (Komisaris Independen) UKMR Level I 14 April UKMR Level II 28 April Penerapan Manejemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas 11-12 Mei Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan & Strategic Manajemen 30 Oktober
TEMPAT
Singapura
Jakarta Jakarta
Singapura
Rekomendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2012 Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Bank, Dewan Komisaris baik melalui rapat-rapat Dewan Komisaris maupun pembahasan-pembahasan dalam Komite-komite yang dimilikinya (Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi maupun Komite Pemantau Risiko) berperan aktif memberikan nasihat maupun rekomendasirekomendasi bagi kemajuan Bank. Selama tahun 2012, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, seperti: - Perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi; - Mengawasi dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Bank Indonesia; - Memberikan rekomendasi terkait laporan kinerja kantor wilayah; - Memberikan rekomendasi dibidang Human Capital Management; 8
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
Jakarta Jakarta
- Memberikan rekomendasi terhadap profil risiko. b. Direksi Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam anggaran dasar, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Selain berpedoman pada anggran dasar, Direksi dalam melakukan pengurusan harus memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan kehatihatian (prudential) guna tercapainya visi Bank Sinarmas yaitu “menjadi Bank terkemuka di Indonesia”. Jumlah dan Komposisi Dewan Direksi Pada tanggal 15 Juni 2012, Bank Sinarmas menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 21 (Berita Acara RUPSLB Bank Sinarmas) yang keputusan rapatnya menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali anggota Direksi existing serta menyetujui pengangkatan Halim sebagai anggota Direksi Bank Sinarmas yang telah dinyatakan lulus Fit & Proper Test oleh Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia tertanggal 12 Maret 2012. Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak RUPSLB ditutup. Komposisi Direksi No
1
Nama
Freenyan Liwang
Jabatan
Direktur Utama
Persetujuan RUPS
Bank Indonesia
15/06/2012
24/10/2010
(RUPSLB) 2
3
Dani Lihardja*
Heru Agus Wuryanto
Wakil Direktur Utama
15/06/2012
Direktur
15/06/2012
Hadi Christianto Wijaya** Direktur
23/08/2006
(RUPSLB)
15/06/2012
Salis Teguh Hartono
Direktur
15/06/2012
28/02/2006
Loa Johnny Mailoa
Direktur
15/06/2012
18/06/2007
Halim***
Direktur
15/06/2012
08/10/2007
14/04/2010
15/06/2014 (RUPSLB)
12/03/2012
*) Mengundurkan diri pada tanggal 28 September 2012
9
15/06/2014 (RUPSLB)
(RUPSLB) Keterangan :
15/06/2014 (RUPSLB)
(RUPSLB) 7
15/06/2014 (RUPSLB)
(RUPSLB) 6
15/06/2014 (RUPSLB)
(RUPSLB) 5
15/06/2014 (RUPSLB)
(RUPSLB) 4
Periode Jabatan
15/06/2014 (RUPSLB)
**) Sakit sejak tanggal 22 September 2012 ***) Akta pengangkatannya tanggal 10 Juli 2012
Rekap Absensi Rapat Direksi Inisial No Tanggal
FL
DN
HA
HC
SL
JM
HL
10 Januari
×
2
17 Januari
3
24 Januari
×
4
31 Januari
×
5
7 Februari
×
×
6
14 Februari
×
×
7
21 Februari
×
8
6 Maret
×
9
20 Maret
×
10
3 April
×
×
11
10 April
×
12
17 April
13
24 April
14
8 Mei
×
×
15
15 Mei
×
×
16
22 Mei
×
×
17
29 Mei
10
Belum Bergabung
1
19
26 Juni
×
×
20
10 Juli
×
×
21
17 Juli
×
×
22
31 Juli
23
14 Agustus
×
24
21 Agustus
×
×
25
11 September
26
18 September
×
27
25 September
×
28
9 Oktober
29
16 Oktober
30
29 Oktober
31
13 November
32
20 November
×
33
11 Desember
34
18 Desember
27
33
19
Sakit
19 Juni
Mengundurkan Diri
18
TOTAL 25
20
29
Keterangan : FL (Freenyan Liwang) DN (Dani Lihardja) HA (Heru Agus Wuryanto) HC (Hadi Christianto Wijaya) SL (Salis Teguh Hartono) JM (Loa Johnny Mailoa) HL (Halim)
23
Belum efektif sebagai Direktur
Atas dasar Surat Bank Indonesia tentang hasil Fit & Proper Test tertanggal 12 Maret 2012, Halim menghadiri rapat Direksi (8 Mei 2012 dan 15 Mei 2012). 11
Agenda Rapat Direksi Tanggal 10 Januari
Agenda Rapat 1. Bunga deposito yang diperpanjang; 2. Rotasi, mutasi, promosi karyawan; 3. Persiapan fasilitas dan ruangan pejabat yang dimutasi, rotasi, dan promosi; 4. Ruangan operasional kartu kredit; 5. Penggantian komputer; 6. Olympic Contest; 7. Pengklasifikasian kantor cabang; 8. Pemasangan mesin ATM sesuai ketentuan PCDISS.
17 Januari
1. Daftar kantor cabang; 2. Rencana pemindahan kantor divisi dengan memperhatikan kemudahan alur komunikasi; 3. Komitmen pelaksanaan RBB 2012; 4. SKAI syariah; 5. Loan origination; 6. Olympic Contest; 7. Kajian ketentuan baru; 8. Undangan rapat Bank Indonesia.
24 Januari
1. Rencana pemindahan kantor divisi ke tower 1 dengan memperhatikan kemudahan alur komunikasi; 2. SKAI dan Risk Management Syariah; 3. Keputusan strategis; 4. Pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Group Head, Kepala Divisi, dan Pejabat Eksekutif; 5. Penambahan modal disetor; 6. Seleksi Wakil Kepala Kantor Wilayah Operasonal.
31 Januari
1. Pengangkatan Wakil Kepala Kantor Wilayah; 2. Deposito pihak terkait; 3. Aplikasi ketentuan cadangan kecukupan penurunan nilai (CKPN); 4. Pengangkatan Ellen Suhartono sebagai Kepala Divisi Financial Institution; 5. Ruang kerja Kepala Divisi Payment System (Antonius E. Gustaman); 6. Sentralisasi bagian sistem dan prosedur. 12
7 Februari
1. Kredit di kantor cabang pembantu; 2. Quality assurance (QA) CKPN; 3. Perhitungan CKPN.
14 Februari
1. Pemeriksaan Bank Indonesia; 2. Perubahan PPA menjadi CKPN; 3. Exit meeting hasil pemeriksaan kantor akuntan publik; 4. Pedoman Business Continuity Plan (BCP); 5. Kajian spin off menjadi BUS; 6. Ketentuan surat menyurat; 7. Kajian upah minimum; 8. Pelaksanaan training & sosialisasi; 9. Kebijakan mobil dinas Direksi.
21 Februari
1. Kebutuhan tambahan modal Unit Usaha Syariah (UUS) dan kajian spin-off UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS); 2. Restrukturisasi beberapa divisi dan ALCO; 3. Rotasi, mutasi dan pengunduran diri karyawan; 4. ATM; 5. Cash management; 6. Rekening dormant dan fraud management; 7. Audit eksternal untuk CKPN; 8. Lainnya.
6 Maret
1. Standard operating procedure (SOP) penyelesaian kredit bermotor; 2. Penyedian mobil baru; 3. Pengangkatan wakil kepala wilayah; 4. Kaji ulang e-learning; 5. Sosialisasi ketentuan risiko oleh manajemen risiko.
20 Maret
1. Memaksimalkan kinerja senior manajemen; 2. Pembentukan budaya kerja; 3. Penutupan dormant account; 4. Kajian atas produk yang telah diluncurkan; 5. Perkembangan agency; 6. Daftar debitur write-off; 7. Pembentukan departemen pembayaran/finance; 8. Penyelesaian debitur bermasalah. 13
3 April
1. Kebijakan pengadaan kendaraan; 2. Pembangunan minibanking training; 3. Pemberitahuan pembukaan kantor; 4. Jadwal rapat Direksi dan Dewan Komisaris; 5. Homebase karyawan.
10 April
1. Kerjasama dengan Lion Air; 2. Laporan kinerja; 3. Kenaikan gaji karyawan (jenjang ke atas) sesuai kenaikan UMP; 4. Kebijakan homebase; 5. Assessment human capital; 6. Review kebijakan teller; 7. Efektifitas mentoring para Kepala Kantor Wilayah oleh Direksi; 8. Calon pimpinan cabang Kantor Cabang Yogyakarta; 9. Laporan keuangan akhir bulan Maret 2012; 10. Kebijakan deposito di Kantor Cabang Utama Thamrin (KCU Thamrin); 11. Kurangnya promosi penggunaan Safe Deposit Box (SDB); 12. Ujian sertifikasi manajemen risiko; 13. Biaya perjalanan dinas; 14. Treasury; 15. Penyelesaian kredit bermasalah.
17 April
1. Transaksi pembelian sukuk PLN Ijaroh 3 oleh syariah; 2. Ketentuan Cut Loss; 3. Open position; 4. Ketentuan surat menyurat; 5. Perkembangan loan origination; 6. Training treasury; 7. Kajian atas transaksi yang sedang berjalan/open position.
24 April
1. Komitmen Group Head, Kepala Divisi, dan Kepala Wilayah; 2. Kegiatan bisnis di unit kerja wali amanat dan kustodian; 3. Struktur organisasi; 4. Surat keputusan (SK) pengangkatan dan SK mutasi; 5. Keputusan suku bunga kredit; 6. Kerjasama IPL ; 7. Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan 14
UUS dan rencana spin-off; 8. Penyelesaian kredit bermaslaah; 9. Pending item di Divisi Teknologi Informasi. 8 Mei
1. Laporan keuangan akhir bulan; 2. Kebijakan bunga untuk deposito baru dan deposito yang diperpanjang; 3. Pembentukan Tim Internal Rating Approach (IRA); 4. Peningkatan transaksi letter of credit (LC); 5. Kajian PBI baru; 6. Rotasi kepala wilayah; 7. FAT (Fixed Asset Turnover).
15 Mei
1. Struktur organisasi; 2. Proses permohonan kredit di UUS; 3. Kebijakan suku bunga; 4. NPL di Syariah; 5. Seragam customer service dan teller karyawan kantor kas yang baru dibuka; 6. Pengangkatan kepala operasional syariah; 7. Mesin hitung uang.
22 Mei
29 Mei
19 Juni
1.
Kredit kepemilikan rumah (KPR);
2.
Pengelolaan kendaraan operasional;
3.
Kecukupan SDM di UUS;
4.
Perkembangan Trade Finance;
5.
Tugas dan wewenang Direksi.
1.
Rencana kerjasama KPR;
2.
Pengembangan jaringan kantor;
3.
Kerjasama dengan Lion Air;
4.
Kerjasama dengan perusahaan finance (Busan Oto Finance);
5.
Pelayanan mobil keliling;
6.
Pembentukan tim efisiensi;
7.
Peningkatan fee-based income melalui ATM;
8.
Perubahan struktur organisasi;
9.
Laporan kinerja.
1.
Penyempurnaan pembagian tugas dan wewenang Direksi;
2.
Pengangkatan Nawi sebagai Group Head Treasury; 15
26 Juni
3.
Pengelolaan likuiditas;
4.
Olimpiade produk tabungan;
5.
Permohonan produk yang sedang diproses di Bank Indonesia;
6.
Program Simas Holiday;
7.
Lembur karyawan program Simas Holiday;
8.
Kajian biaya training;
9.
Ketentuan pengajuan training;
10.
Evaluasi kelulusan Management Development Program (MDP);
11.
Rencana pembukaan kantor-kantor UUS;
12.
PBI tentang Fit & Proper Test dan PBI tentang Bank Umum;
13.
Promosi ATM dan internet banking;
14.
Revisi rencana bisnis bank (RBB) 2012-2014;
15.
Ruangan untuk merchant business.
1.
Ketentuan pengaturan rumah tangga lantai 8 (tempat Direksi);
2.
Kepala kantor kas;
3.
Ketersediaan token;
4.
Tanda petunjuk keluar dalam kondisi darurat;
5.
Risalah rapat komite-komite;
6.
Jaringan ATM;
7.
Piket di Divisi Teknologi Informasi;
8.
Network monitoring pada VOIB;
9.
Pembelian software/hardware yang masih tertunda di Divisi Teknologi Informasi;
10.
Kajian stratejik pengembangan teknologi informasi;
11.
Penambahan sumber daya manusia (SDM);
12.
Penggunaan SWIFT;
13.
Penempatan bagian operasional di Roxy Square;
14.
Renovasi tower 1;
15.
Segregation duty di treasury;
16.
Ketentuan pemberian bonus;
17.
Presentasi Performance Appraisal karyawan;
18.
Kenaikan gaji karyawan;
19.
OJT MDP;
20.
Kuantitas dan kualitas;
21.
Perubahan Tata tertib kerja Direksi;
16
10 Juli
17 Juli
31 Juli
14 Agustus
22.
Revisi RBB.
1.
Deputy branch manager (DBM);
2.
Deposito on call dan promosi untuk kantor yang baru buka;
3.
Pelaksanaan Simas Holiday;
4.
Pendaftaran Bank sebagai agen obligasi Republik Indonesia (ORI) tahun 2013;
5.
Struktur organisasi;
1.
Kesiapan kantor yang akan dibuka;
2.
Produk-produk baru;
3.
Rencana perluasan KCU Thamrin;
4.
Deputy Branch Manager (DBM);
5.
Training pimpinan cabang;
6.
Rencana penggantian Pimpinan Cabang Mamuju;
7.
Kenaikan tunjangan jabatan karyawan;
8.
Komposisi pemegang saham;
9.
Penempatan account officer;
10.
Peningkatan peranan Learning Centre;
11.
Program-program atau sistem di HCM;
12.
Usulan dari ALCO;
13.
Penilaian profil risiko.
1.
Training Management Strategic;
2.
Lulusan MDP Perbanas;
3.
Kelengkapan dokumen;
4.
Produk-produk baru;
5.
Cuti kepala wilayah, wakil kepala wilayah, dan pimpinan cabang;
6.
Transaksi di ATM;
7.
Penarikan uang;
8.
Tim Task Force;
9.
Setoran tunai titipan debitur;
10.
Jadwal rapat kepala wilayah.
1.
Perubahan nama Divisi Loan Administration;
2.
Secondary reserves;
3.
Pengindukan Learning Centre;
4.
Fraud mitigation;
17
21 Agustus
11 September
18 September
25 September
5.
Peran Credit Support Head (CSH);
6.
Pengelolaan portal;
7.
Homebase kepala wilayah;
8.
Ketentuan pinjaman karyawan;
9.
Wewenang wakil kepala wilayah dalam memberikan persetujuan biaya;
10.
Ketidakhadiran yang diwajibkan;
11.
Perubahan surat keputusan tata tertib kerja Direksi.
1.
Blueprint HCM sampai dengan tahun 2016;
2.
Tujuan pengembangan jaringan kantor;
3.
Transaksi di kantor-kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas;
4.
Efisensi di masing-masing bagian dan kantor-kantor.
1.
ORI;
2.
Pencapaian biaya operasional (BOPO) dan return on asset (ROA);
3.
Rapat group head dan kepala divisi;
4.
Permintaan program ke Divisi Teknologi Informasi;
5.
Perlakuan pembukuan atas sebagian angsuran dan/atau kelebihan angsuran atas kredit channeling;
6.
Kaji ulang penerimaan titipan setoran awal;
7.
E-form agar dilakukan kaji ulang;
8.
SOP kantor cabang luar negeri.
1.
CKPN;
2.
NPL;
3.
Struktur organisasi;
4.
Temuan-temuan Bank Indonesia;
5.
Penjualan aset kredit.
1.
Penjualan/penyelesaian aset terbengkalai;
2.
Debitur masalah;
3.
Pengambilalihan sementara tugas dan tanggung jawab Bapak Hadi Christianto Wijaya;
4.
Permasalahan kantor Sumedang;
5.
Pembentukan kantor-kantor percontohan;
6.
Selisih pembukuan pada waktu migrasi;
7.
Kerjasama dengan ‘So Good So Nice’;
8.
Penyempurnaan formulir pembukan rekening. 18
9 Oktober
16 Oktober
29 Oktober
13 November
1.
Perubahan struktur organisasi;
2.
Job Description kepala wilayah;
3.
Kas keliling;
4.
Pengembangan kantor;
5.
Permasalahan Divisi General Affairs;
6.
Paperless;
7.
Pilot project tata letak Banking Hall kantor cabang;
8.
Kajian pelaksanaan Simas Holiday;
9.
Rencana rotasi pimpinan cabang;
10.
Konseling;
11.
Rekening dormant;
12.
Pick up service;
13.
Rapat kerja operasional;
14.
Pemantauan likuiditas;
15.
RBB 2013-2015;
16.
Tema RBB 2013-2015.
1.
Struktur organisasi;
2.
SOP percontohan kantor ideal;
3.
Alur persetujuan kredit di UUS;
4.
Laporan wakil kepala wilayah yang telah dirotasi kepada Direktur Operasional;
5.
Penyaluran kredit melalui showroom financing;
6.
Peningkatan penyaluran kredit tanpa agunan (KTA) di perawang;
7.
Rencana penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
1.
Perubahan struktur organisasi;
2.
Transaksi Smart Dompet;
3.
CKPN;
4.
Implikasi CKPN;
5.
Kepesertaan asuransi kesehatan;
6.
Kekosongan pimpinan cabang;
7.
Penghematan listrik.
1.
Training more prescious than gold (MPTG);
2.
Visi Bank Sinarmas;
3.
Perkembangan produk; 19
20 November
11 Desember
18 Desember
4.
Job description;
5.
Contact center;
6.
Pelaksanaan /penyelenggaraan kantor percontohan;
7.
Biaya operasional;
8.
Kegiatan treasury;
9.
Kerjasama telesindo;
10.
Undangan Dewan Komisaris kepada Direktur Utama;
11.
Komite kredit syariah;
12.
Business process re-engineering;
13.
Sistem pengarsipan;
14.
Penempatan MDP;
15.
Disaster recovery plan (DRP) masing-masing unit kerja;
16.
Peringkat/jenjang kepala wilayah.
1.
Kredit kepada para petani;
2.
Keikutsertaan latsarmil lulusan MDP;
3.
Produk;
4.
Rencana produk dalam RBB.
1.
Tabungan;
2.
RBB tahun 2013-2015;
3.
Pengajuan kantor-kantor baru;
4.
Pembentukan tim kajian struktur organisasi.
1.
Perubahan struktur organisasi;
2.
Permintaan program oleh user;
3.
Kajian utility ATM;
4.
Sentralisasi operasional Card Centre;
5.
Slip setoran;
6.
Pemberian kredit AR financing;
7.
Kredit bermasalah;
8.
Promosi produk;
9.
Efektifitas kinerja kepala wilayah.
c. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi Mengacu kepada anggaran dasar, keputusan RUPS dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dibidang perbankan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum antara lain: 20
Melaksanakan pengawasan (mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi) atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan bank yang dilakukan oleh Direksi baik dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan masukan/nasihat kepada Direksi; Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG disetiap kegiatan/aktivitas bank; Memastikan bahwa temuan audit dari pengawasan Bank Indonesia, audit eksternal , dan audit internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi; Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa, dan mencocokan keadaan uang kas dan lainnya serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi; Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris; Mengusulkan penunjukan kantor akuntan publik (tugas ini dikecualikan berdasarkan Berita Acara RUPSLB Akta No.20 tertanggal 15 Juni 2012 yang melimpahkan kewenangan penunjukan kantor akuntan publik kepada Direksi); Memastikan dan melakukan penyempurnaan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan perkembangan bank; Melakukan transparansi mengenai kepemilikan sahamnya, hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham bank serta remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS; Membuat laporan pengawasannya yang akan disampaikan/dilaporkan kepada RUPS selaku organ tertinggi bank.
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/2012/PRESKOM-CorpSec tanggal 5 Oktober 2012 tentang pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada tata tertib kerja Dewan Komisaris.
Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut : Melakukan pengurusan dan pengelolaan bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai RBB jangka pendek maupun jangka panjang; Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usaha bank pada seluruh tingkatan organisasi; Mewujudkan pengendalian intern melalui audit intern, audit ekstern, kepatuhan, dan manajemen risiko; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; Menyelenggarakan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu melalui media cetak; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris melalui unit-unit kerja dibawahnya seperti performa bank (kantor cabang) per triwulan, RBB jangka pendek dan jangka panjang, human 21
capital (ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta persebarannya, mutasi / rotasi / pengangkatan / pemberhentian pejabat eksekutif bank); Menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin yang dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis bank dituangkan dalam risalah rapat dan ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik; Melakukan transparansi terhadap kepemilikan saham baik di Bank Sinarmas maupun di bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; Melakukan transparansi terhadap hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham; Melakukan transparansi terhadap remunerasi dan fasilitas yang diperoleh; Melakukan transparansi terhadap kebijakan startegis di bidang kepegawaian; Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 (satu) tahun buku yang nantinya akan disampaikan dalam RUPS; Melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2012 sesuai dengan Berita Acara RUPSLB Akta No.21 tertanggal 15 Juni 2012.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan bertugas: Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. Mengusulkan kebijakan kepatuhan kepada Direksi; Memantau dan memastikan seluruh kebijakan, sistem, prosedur, aktivitas, dan komitmen bank telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia khususnya ketentuan Bank Indonesia serta pihak ketiga lainnya guna memitigasi risiko kepatuhan. Tugas dan tanggung jawab Direksi juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.031/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada tata tertib kerja Direksi. d. Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan Dari Dewan Komisaris Melepaskan hak atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan cara apapun untuk jumlah kurang dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan; Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan; Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris; Memberi pinjaman uang kepada pihak terkait; Menghapus buku terhadap pokok pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak terkait; Menggadaikan atau mengagunkan harta kekayaan bank untuk jumlah lebih dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan. 22
Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Selama tahun 2012 telah diselenggarakan 19 (sembilan belas) kali rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris, yang seluruh keputusannya diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dan Kehadiran Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris Nama
Jabatan
Tjendrawati Widjaja Wimpie Rianto Sammy Kristamuljana* Freenyan Liwang Dani Lihardja** Heru Agus Wuryanto Hadi Christianto Wijaya*** Salis Teguh Hartono Loa Johnny Mailoa Halim****
Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
Keterangan :
Jumlah Kehadiran 19/19 17/19 7/19 16/19 10/19 19/19 13/19 19/19 19/19 11/19
Presentase Kehadiran 100% 89% 37% 84% 53% 100% 68% 100% 100% 58%
*) Efektif sebagai Komisaris Independen sejak 3 Juli 2012 **) Mengundurkan diri pada tanggal 28 September 2012 ***) Sakit sejak 22 September 2012 ****) Efektif sebagai Direktur sejak 15 Juni 2012
Rekap Absensi Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Inisial No Tanggal
TW
WR
SK
FL
DN
HA
HC
SL
JM
HL
√
×
√
×
√
√
√
√
2
6 Januari
√
×
√
×
√
√
√
√
3
28 Februari
√
√
√
√
√
√
√
√
4
13 Maret
√
√
√
√
√
√
√
√
5
27 Maret
√
√
√
√
√
√
√
√
6
1 Mei
√
√
√
×
√
√
√
√
7
5 Juni
√
√
√
√
√
√
√
√
8
12 Juni
√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
3 Juli
√
√
×
√
√
√
√
√
×
23
Belum Bergabung
3 Januari
Belum Bergabung
1
√
√
×
×
√
√
√
√
√
√
11
24 Juli
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
12
7 Agustus
√
√
×
√
×
√
√
√
√
√
13
4 September
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
14
28 September
√
√
√
×
√
√
√
√
√
15
2 Oktober
√
√
√
√
√
√
√
√
16
6 November
√
√
√
√
√
√
√
√
17
27 November
√
√
×
√
√
√
√
√
18
4 Desember
√
√
√
√
√
√
√
√
19
21 Desember
√
√
√
√
√
√
√
√
19
17
7
16
19
19
11
TOTAL
Keterangan : TW (Tjendrawati Widjaja) WR (Wimpie Rianto) SK (Sammy Kristamuljana) FL (Freenyan Liwang) DN (Dani Lihardja) HA (Heru Agus Wuryanto) HC (Hadi Christianto Wijaya) SL (Salis Teguh Hartono) JM (Loa Johnny Mailoa)
10
19
Sakit
6 Juli
Mengundurkan Diri
10
13
Belum efektif sebagai Direktur
HL (Halim) Atas dasar Surat Bank Indonesia tentang hasil Fit & Proper Test tertanggal 12 Maret 2012, Halim menghadiri rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (12 Juni 2012). Agenda Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Tanggal 3 Januari
Agenda Rapat 1. Laporan Direktur Utama; 2. Liquidity & Cash Management dalam ALCO; 3. Kajian kuantitas-kualitas dan masa kerja SDM; 4. Rotasi, mutasi, dan promosi karyawan; 5. Temuan di Loan Administration KCU Thamrin; 6. Progress pembentukan IC dan penambahan wakil kepala kantor 24
wilayah; 7. Tanggung jawab penempatan, pemasangan dan maintenance mesin ATM; 8. NPL; 9. Fasilitas kantor wilayah; 10. Klasifikasi/kelas kantor cabang. 6 Januari
1. Alur persetujuan; 2. Project owner; 3. Pemberian suku bunga; 4. Peningkatan portofolio kredit; 5. Kartu kredit; 6. Warning alert system; 7. Treasury; 8. E-mail; 9. Project officer produk; 10. Promosi karyawan; 11. Perbaikan sign box; 12. Rencana pembukaan kantor di pusat perbelanjaan.
28 Februari
1. Penambahan modal UUS; 2. Perubahan kewenangan Komite Kredit; 3. Monitoring pencairan kredit; 4. Visiting report; 5. Perbandingan tenaga marketing dengan non marketing; 6. Rotasi dan mutasi kepala wilayah.
13 Maret
1. Kebijakan keperluan mobil; 2. Efektifitas learning center; 3. Fasilitas handphone; 4. Struktur organisasi; 5. Legal; 6. Analisis laporan keuangan akhir bulan; 7. Kebijakan penyelesaian kredit bermasalah KTA; 8. Promosi, rotasi, dan mutasi kepala kantor wilayah.
27 Maret
1. Analisis laporan keuangan; 2. Biaya dibayar dimuka;
25
3. Tindak lanjut perbaikan dokumen kredit Channeling; 4. Peningkatan kinerja di operasional; 5. Peningkatan kualitas e-learning; 6. Tampilan portal; 7. Homebase lulusan MT; 8. Kenaikan upah minimum provinsi; 9. Pemasangan fidusia; 10. Ketersediaan kendaraan operasional; 11. Rekomendasi keputusan suku bunga liabilities product sesuai rapat ALCO. 1 Mei
1. Perkembangan deposito; 2. Laporan keuangan akhir bulan; 3. Koreksi laporan Laporan Bank Umum; 4. Budaya patuh terhadap ketentuan; 5. Kerjasama Payroll; 6. System Payroll; 7. Optimalisasi Superdome; 8. Rekening penampungan; 9. Rencana mutasi dan rotasi kepala wilayah; 10. Mentoring Direksi kepada kepala wilayah.
5 Juni
1. Pengelolaan likuiditas; 2. Secondary reserves; 3. Pengelolaan dana di Fasbi; 4. Peningkatan transaksi di Treasury; 5. Pengarahan kepada staf; 6. Peningkatan kompetensi karyawan; 7. Kebijakan training; 8. Nomor rekening; 9. Kegiatan kustodian; 10. Pemasangan CCTV; 11. Kartu kredit; 12. Perubahan struktur organisasi; 13. Perkembangan FR 59.
12 Juni
1. Kajian biaya-biaya; 2. Biaya training; 26
3. Biaya-biaya di kantor cabang Bogor; 4. Biaya lembur kantor cabang Surabaya; 5. Penggunaan printer dan penyediaan Toner; 6. Simas Holiday; 7. Peningkatan fee- based income; 8. Transaksi valas; 9. Ketentuan kredit tanpa agunan karyawan; 10. Portal; 11. Data room; 12. Branch operational sport (BOS). 3 Juli
1. Kepala kantor kas; 2. Pemenuhan kepala kantor kas; 3. Segregation duty pada financial institution; 4. Program Simas Holiday; 5. Tim Task Force data integrity; 6. Daily balance report dari information technology; 7. Pro biaya lain-lain dalam laporan keuangan; 8. Penyampaian hasil rapat; 9. Pengembangan fraud management.
6 Juli
1. Penurunan rasio BOPO periode akhir Juni 2012; 2. Peningkatan tabungan; 3. Penyediaan mesin ATM Non Cash; 4. Rencana pembukaan kantor; 5. Transaksi di kantor kas yang baru dibuka.
24 Juli
1. Kesiapan kantor Agustus 2012; 2. Kesiapan tingkat kesehatan Bank; 3. Komitmen pencapaian peringkat kesehatan Bank; 4. GCG; 5. Pembentukan komite dan GCG; 6. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 7. COA; 8. Risk Self Control Assessment (RSCA); 9. Tugas-tugas di Loan Administration; 10. Credit policy committee;
27
11. Peningkatan saving account; 12. Mesin ATM; 13. Pengembangan di IT; 14. Penyempurnaan sistem Payroll; 15. Pemasangan Sticker di mobil operasional; 16. Usulan kenaikan gaji karyawan; 17. Presentase peserta UKMR. 7 Agustus
1. Laporan keuangan Juli 2012; 2. Secondary Reserve; 3. Pengembangan Secondary Reserve 2,5%-4%; 4. Penjualan produk-produk; 5. Temuan komite audit; 6. Pembentukan Loan Administration; 7. Struktur organisasi; 8. Pencapaian target kantor-kantor wilayah; 9. Pemenuhan SDM; 10. Transaksi Switching Bond.
4 September
1. Peningkatan transaksi program Simas Holiday; 2. COA pada kewajiban lain-lain; 3. Mistery Call dan Mesin Auto Answer; 4. Struktur organisasi pada credit administration; 5. Kerjasama Lion Air; 6. Penginputan jaminan kredit; 7. Teknologi Informasi.
28 September
1. Analisis industri; 2. Debitur bermasalah; 3. Peningkatan kompetensi Branch Auditor Internal (BAI), Branch Internal Control (BIC), dan penerapan Know Your Customer (KYC); 4. Tugas dan tanggung jawab serta tata tertib Dewan Komisaris; 5. Tugas dan tanggung jawab Direksi.
2 Oktober
1. Job description Kepala Kantor wilayah; 2. Pelayanan kas keliling; 3. Pengembangan kantor KCU Thamrin; 4. Rencana RUPSLB; 28
5. Job description BIC; 6. Simas holiday service; 7. Pengangkatan pejabat eksekutif; 8. Perubahan komite-komite; 9. Penjelasan ringkas produk-produk yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
masih
belum
10. Peningkatan portofolio kredit; 11. Secondary Reserve; 12. Rotasi pimpinan cabang; 13. Penyelesaian debitur bermasalah dan penelaahan debitur inti. 6 November
1. Pelaksanaan sosialisasi tingkat kesehatan bank; 2. Kerjasama Lion Air; 3. Tindak lanjut pemeriksaan Bank Indonesia; 4. Rapat Group Head; 5. Sosialisasi surat edaran; 6. Mentoring kepala wilayah; 7. Rekening dormant account; 8. Risalah rapat.
27 November
1. Rencana pemberian kredit kepada para petani; 2. Penyelenggaraan Latsarmil; 3. Tim Basel; 4. Ketentuan permodalan; 5. Penyelesaian kredit bermasalah.
4 Desember
1. Peraturan Bank Indonesia; 2. Penilaian aset Bank Umum; 3. Penilaian profil risiko; 4. Kartu kredit; 5. Pelunasan kredit; 6. Penurunan jumlah tabungan; 7. Sumber daya insani (SDI) UUS; 8. Komite kredit UUS.
21 Desember
1. Penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah; 2.
Tingkat kesehatan bank;
3. Pengaturan cuti group head;
29
4. Transaksi pihak berelasi; 5. Tindak lanjut pemeriksaan Bank Indonesia; 6. Strategi pemasaran produk; 7. UMP; 8. Peningkatan fee- based income; 9. Antisipasi penyaluran kredit; 10. Materi Trade Finance agar diajarkan pada MDP.
e. Seminar/Training/Workshop Selama tahun 2012 Direksi telah mengikuti berbagai Pelatihan dan training sebagai berikut:
TOPIK SEMINAR TANGGAL Freenyan Liwang (Direktur Utama) Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas 11 -12 Mei IFRS Implikasi Indonesia 7 Juni Masa Depan Perbankan 29 Agustus Seminar Internasional Buletin Ekonomi Moneter & Perbankan (BEMP) 6 September Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan & Strategic Manajemen 30 Oktober Seminar Efek Motivasi yang Tinggi- "More Precious Than Gold" 9-11 November Kekuatan Pembinaan 6 Desember Hadi Christianto Wijaya (Direktur) UKMR Level V 11-12 Mei Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas 11-12 Mei Heru Agus Wuryanto (Direktur) Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas 11-12 Mei Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 6-7 September Manajemen Risiko Makro Ekonomi, Ekonomi Keuangan & Strategic Management 30 Oktober UKMR Level V 5 November 30
TEMOAT
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
Jakarta
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
Salis Teguh Hartono (Direktur) UKMR Level V Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan & Strategic Manajement Johnny Mailoa (Direktur) Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja berbasis budaya sadar risiko bagi pengurus dan pejabat eksekutif Bank Sinarmas UKMR Level IV Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan & Strategic Manajement UKMR Level V Halim (Direktur) Kepemimpinan Tahap Lanjut SLI Batch I Modul 1 UKMR Level V Kepemimpinan SLI Batch I Modul 2 Manajemen Risiko Makro Ekonomi & Ekonomi Keuangan & Strategic Manajement
25 Juni
Jakarta
30 Oktober
Jakarta
11-12 Mei 29 September
Jakarta Jakarta
30 Oktober 24 November
Jakarta Jakarta
31 Maret 28 April 5 Mei
Jakarta Jakarta Jakarta
30 Oktober
Jakarta
f. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Per tanggal 31 Desember 2012, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Bank Sinarmas yang memiliki saham baik di bank lain, di lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah total kepemilikan saham oleh anggota Direksi berjumlah 0,034% dari seluruh jumlah saham Bank Sinarmas.
Nama
Jabatan
Kepemilikan Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan
Freenyan Liwang
Direktur Utama
3,114,375
0.030%
Halim
Direktur
440,000
0.004%
g. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Bank Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
31
Nama
Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan Pemegang Pemegang Dewan Dewan Direksi Saham Direksi Saham Komisaris Komisaris Pengendali Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Tjendrawati Widjaja
X
X
X
X
X
X
Wimpie Rianto
X
X
X
X
X
X
Sammy Kristamuljana
X
X
X
X
X
X
Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua (vertikal maupun horizontal) dengan sesama anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Nama
Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan Pemegang Pemegang Komisaris Direksi Saham Komisaris Direksi Saham Pengendali Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Freenyan Liwang
X
X
X
X
X
X
Heru Agus Wuryanto
X
X
X
X
X
X
Hadi Christianto Wijaya
X
X
X
X
X
X
Salis Teguh Hartono
X
X
X
X
X
X
Loa Johnny Mailoa
X
X
X
X
X
X
Halim
X
X
X
X
X
X
32
h. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi : Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain
Dewan Komisaris Orang Jutaan Rupiah
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, . tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) 2 Fasilitas lain dalam bentuk natura . (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki Total
Direksi Orang Jutaan Rupiah
3
1.678
6
6.808
3 -
40 1.718
6 -
327 7.135
*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah
i. Jumlah Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Menerima Paket Remunerasi Dalam Satu Tahun Yang Dikelompokkan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)
Jumlah Direksi
Jumlah Komisaris
> Rp 2.000.000.000,00
1
-
> Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000.000,00 > Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 < Rp 500.000.000,00
6 -
3 -
*) yang diterima secara tunai
3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Dan Satuan Kerja Yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank Agar pelaksanaan tugas-tugas dan pengambilan keputusan penting dan strategis yang terkait dengan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi telah membentuk beberapa komite antara lain: 3.1. Komite Di Bawah Dewan Komisaris Komite Audit a. Struktur, Susunan Anggota, dan Independensi Anggota Komite Audit Untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, serta meningkatkan 33
peran aktif untuk memastikan adanya tindak perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian Intern maka dalam menjalankan tugasnya, Komisaris membentuk Komite Audit. Komite Audit Bank Sinarmas diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan satu orang Komisaris Utama dan tiga orang Pihak Independen yang menguasai bidang keuangan, perbankan dan akuntansi. Dalam Kedudukan Komite Audit dalam Struktur organisasi bank tergambar sebagai berikut :
RUPS Dewan Komisaris Komite Audit Direksi o
o
Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
Berdasarkan SK.012/2012/PRESDIR-CorpSec tanggal 25 Juli 2012, Susunan Anggota Komite Audit sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
NAMA Wimpie Rianto Tjendrawati Widjaja Edwin Hidayat Abdullah Agustinus Antonius Ketut Sanjaya
JABATAN Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan yang disyaratkan pada ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006), tercermin dari Piagam Komite Audit paling kurang adalah sebagai berikut: 1. Anggota Komite Audit terdiri dari: a. Wimpie Rianto sebagai Komisaris Independen. b. Tjendrawati Widjaja sebagai Komisaris Utama.
34
2.
c. Edwin Hidayat Abdullah, Bapak Agustinus Antonius dan Bapak Ketut Sanjaya sebagai Pihak Independen. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Bapak Wimpie Rianto. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit. Komite Audit hanya terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris Independen dan pihak independen. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
3. 4. 5.
Independensi Anggota Komite Audit Kriteria Independensi
WR
TW
EH
KS
AA
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. WR TW EH KS AA
: Wimpie Rianto : Tjendrawati Widjaja : Edwin Hidayat Abdullah : Ketut Sanjaya : Agustinus Antonius
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Selama tahun 2012, Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Piagam Komite Audit Bank Sinarmas (Bank Sinarmas’s Committee Audit Charter). Dalam menyelenggarakan 35
pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terkait yang diperlukan. Komite Audit telah meningkatkan frekuensi dan memperluas pertemuan dengan subordinasi manajemen khususnya berkaitan dengan bidang-bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Teknologi dan Sistem Informasi, Perencanaan Strategis, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Kepatuhan, Manajemen Risiko. Untuk meningkatkan kualitas informasi bagi Komisaris khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang seberapa jauh tingkat efektifitas fungsi Audit Intern. Diharapkan informasi tentang berjalannya fungsi Audit Intern lebih akurat, sehingga dapat diterapkan. Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, efektifitas pemeriksaan auditor internal dan eksternal, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku. 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota. c. Frekuensi Rapat Komite Audit Secara periodik, Komite Audit melakukan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern dan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan pemeriksa (baik internal maupun eksternal) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Selama tahun 2012, Komite Audit melakukan 4 (empat) kali pertemuan untuk membahas laporan pelaksanaan dan pokok-pokok temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, antara lain: a. Temuan-temuan signifikan; b. Rencana kerja; 36
c. Kasus-kasus Fraud; d. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal, Bank Indonesia (BI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). No. Nama
Jabatan
1. 2. 3. 4. 5.
Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
Wimpie Rianto Tjendrawati Widjaja Edwin Hidayat Abdullah Agustinus Antonius Ketut Sanjaya
Jumlah Rapat 4 4 4 4 4
Kehadiran 4 4 4 4 4
Persentase 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Agenda Rapat Komite Audit Tanggal 17 Januari
23 April
24 Juli
23 Oktober 2012
Agenda Rapat 1. Special Case; 2. Hasil pemeriksaan kredit dan operasional kantor cabang; 3. Hasil pemeriksaan divisi; 4. Tindaklanjut temuan pihak eksternal. 1. Special Case; 2. Hasil pemeriksaan operasional dan kredit kantor cabang; 3. Hasil pemeriksaan Divisi TI; 4. Hasil pemeriksaan UUS; 5. Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia; 6. Penjelasan tambahan. 1. Tindaklanjut temuan pihak eksternal (Bank Indonesia); 2. Tindaklanjut temuan pihak eksternal (KAP); 3. Special Case; 4. Hasil pemeriksaan operasional; 5. Hasil pemeriksaan kredit. 1. Kebijakan dan Prosedur Perkreditan; 2. Pelaksanaan pemberian kredit; 3. Pelunasan pinjaman yang tidak berasal dari operasional; 4. Bancassurance; 5. Tindaklanjut pemberian sanksi internal; 6. Ketentuan yang dilanggar; 7. Transaksi titipan setoran; 8. Transaksi tanpa kehadiran nasabah; 9. Produk referensi yang belum mendapat ijin BI; 10. Mapping Chart of Account (COA); 11. Kelengkapan penjelasan beberapa COA; 12. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR); 13. Sponsorship; 14. Pengeluaran biaya; 15. Surat edaran; 16. Pencatatan sewa temenos; 17. Prosedur pelaksanaan transaksi; 18. Ketenagakerjaan; 37
19. Alihdaya; 20. Rekening dormant; 21. Koreksi dan rekomendasi LBU; 22. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; 23. Prinsip Know Your Customer; 24. PSAK 50 dan 55. d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya Sepanjang tahun 2012, Komite Audit memiliki beberapa program kerja antara lain: Menyelenggarakan rapat rutin atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk: 1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern pada periode 2012 atas Kantor-kantor Cabang beserta Unit Kerja yang ada di Kantor Pusat Bank Sinarmas; 2. Memastikan bahwa hasil temuan Audit Eksternal dan Audit Bank Indonesia periode tahun 2011 dan tindak lanjut yang dilaksanakan pihak manajemen telah dipenuhi dan diimplementasikan dengan seksama; 3. Memonitor perbaikan yang perlu dilakukan yang bersifat preventif atas hasil temuan audit dengan kekurangan/kelemahannya bersifat struktural, dalam hal ini memastikan kelemahan pada administrasi kredit sudah dapat diatasi dan kegiatan operasional dan akutansi perbankan sesuai ketentuan terbaru telah dilaksanakan; 4. Memberikan masukan kepada manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan pada butir 3 (tiga) diatas; 5. Melakukan evaluasi terhadap rencana implementasi ketentuan akuntansi yang terbaru dan kegiatan korporasi yang akan dilaksanakan. Memberikan rekomendasi kepada Dewan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.
Komisaris
atas
hasil
Program kerja tersebut telah direalisasikan dengan cara: Dilaksanakannya rapat rutin Komite yaitu pada tanggal 17 Januari 2012, 23 April 2012, 24 Juli 2012 dan 23 Oktober 2012. Diterbitkannya beberapa memorandum internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang berisi hasil pemantauan dan beberapa rekomendasi demi perbaikan dan kemajuan perusahaan. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang risiko oleh manajemen dengan ruang lingkup fungsi utama, yaitu : 1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan. 2. Memantau dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
38
a. Susunan Anggota dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko Adapun susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per akhir Desember 2012 adalah sebagai berikut:
Ketua Anggota
Susunan Komite Pemantau Risiko Wimpie Rianto Komisaris Independen Sammy Kristamuljana* Komisaris Independen Agustinus Antonius Pihak Independen Edwin Hidayat Abdullah Pihak Independen
*Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 25 Juli 2012
Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
Kriteria Independensi Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. WR SK EH AA
WR
SK
EH
AA
: Wimpie Rianto : Sammy Kristamuljana : Edwin Hidayat Abdullah : Agustinus Antonius
b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan GCG terkait dengan kebijakan manajemen risiko dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 39
2. Membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui pemberian rekomendasi atas tindakan-tindakan yang harus diambil antara lain terhadap keputusan strategis dan hal-hal yang signifikan terkait dengan manajemen risiko serta pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:
Nama
Kehadiran Rapat/ Total Rapat 4/4 2/4 4/4 4/4
Wimpie Rianto Sammy Kristamuljana* Agustinus Antonius Edwin Hidayat Abdullah
Presentase Kehadiran 100% 50% 100% 100%
*Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 25 Juli 2012
Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tanggal 9 Februari
27 April
27 Juli
9 November
Agenda Rapat 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.
Penilaian risiko kredit; Penilaian risiko pasar dan likuiditas; Penilaian risiko operasional. Penilaian risiko kredit; Penilaian risiko pasar dan likuiditas; Penilaian risiko operasional; Penilaian risiko kepatuhan. Penilaian risiko kredit; Penilaian risiko pasar dan likuiditas; Penilaian risiko operasional; Penilaian risiko kepatuhan; Lainnya. Penilaian risiko kredit; Penilaian risiko operasional; Penilaian risiko kepatuha; Lainnya.
d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko Dan Realisasinya Program kerja Komite Pemantau Risiko difokuskan untuk mengevaluasi konsistensi dan kecukupan antara kebijakan manajemen risiko serta implementasi dari kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi dan pemantauan 40
yang dilakukan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan program kerja untuk periode 2012-2013, sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi terhadap: a. Laporan Keuangan 2012; b. Laporan Keuangan Kwartalan 2012; c. Laporan Kepatuhan 2012; d. Peraturan-peraturan internal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko. 2. Mempelajari dan memahami regulasi yang mengatur pelaksanaan manajemen risiko serta memastikan bahwa Bank telah mengimplementasikan regulasi tersebut. 3. Memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh unit kerja Bank. 4. Membahas antisipasi pengendalian risiko dalam hal-hal yang bersifat khusus, antara lain rencana pengembangan jaringan kantor dan pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI). 5. Mengintensifkan komunikasi dengan unit-unit dalam Bank maupun pihak luar yang relevan dalam rangka mencari bentuk pelaksanaan tugas yang lebih baik dan efektif. 6. Memantau Profil Risiko sehingga untuk parameter yang memiliki risiko ”high risk” dan ”moderate risk” dapat segera dilakukan penyelesaian dan dipantau perkembangannya. 7. Melakukan pengawasan terhadap seluruh eksposur risiko, dengan prioritas pada eksposur risiko kredit dan risiko operasional, yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemantauan secara ketat atas perkembangan kredit dan usaha untuk memperbaiki kualitas kredit serta pemantauan terhadap tindak lanjut temuan berulang oleh SKAI atau Audit Ekternal. Pengawasan dilakukan pula terhadap seluruh aktivitas dan portofolio Treasury yang dimiliki Bank. 8. Melakukan pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis Bank, khususnya dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dihadapkan pada perekonomian global. 9. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap transaksi atau kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan risiko, untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 10. Memberikan masukan terhadap implementasi BASEL II dan implementasi PSAK 50 dan 55 serta mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas usaha Bank, kecukupan modal dan kesiapan infrastruktur. Adapun rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan telah dilaksanakannya program kerja tersebut antara lain: 1. Perlu disusun kebijakan internal yang antara lain mengatur mengenai monitoring behavioural nasabah besar.
41
2. Pada level manajemen senior, perlu dibina sinergi antara Bank dengan nasabah-nasabah besar sehingga penempatan dana dapat terkelola dengan lebih baik karena penempatan dana dapat diperkirakan. 3. Guna mewujudkan ”Strategi Penyediaan Dana” yang baik maka harus terdapat implementasi penyediaan dana yang memadai dan prudent. 4. Melakukan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah, terutama untuk Debitur Inti. 5. Memperhatikan risiko pasar yang berkaitan dengan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang berpotensi meningkatkan risiko operasional pada aktivitas tresuri bank. 6. Melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi GAP rasio aset keuangan dengan sisa jatuh tempo diatas satu tahun terhadap kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo diatas satu tahun. 7. Perlu adanya peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) serta infrastruktur IT.
Komite Remunerasi dan Nominasi a. Dasar Pembentukan, Susunan Anggota, dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Dasar Pembentukan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum tertanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006; Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tertanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Dasar Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.014/2012/PRESDIR-CorpSec tertanggal 25 Juli 2012 tentang perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi; Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut : No
Nama
Posisi
1
Sammy Kristamuljana
Ketua
2
Tjendrawati Widjaja
Anggota
Komisaris Utama
3
Wahyu Zaenie
Anggota
Pejabat Eksekutif personalia/Human Management
42
Keterangan Komisaris Independen
dibidang Capital
Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Kriteria Independensi Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. SK TW WZ
SK
TW
WZ
: Sammy Kristamuljana : Tjendrawati Widjaja : Wahyu Zaenie
b. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
Kebijakan remunerasi : 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai; a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; b. kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegaawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Kebijakan nominasi : 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
43
3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud dalam PBI mengenai GCG. Memastikan bahwa kebijakan paling kurang sesuai dengan : 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Prestasi kerja individual; 3) Kewajaran dengan peer group; 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
c. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Ketentuan Rapat Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun; Dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif; Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak; Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dituangkan dalam risalah rapat. Frekuensi Rapat & Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Nama Jumlah Kehadiran Presentase Sammy Kristamuljana* 3/5 60% Tjendrawati Widjaja 5/5 100% Wahyu Zaenie** 3/5 60% Keterangan : (*) & (**) efektif menjadi anggota sejak SK No.014 tertanggal 25 Juli 2012
Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tanggal 30 Januari
20 April 7 September
Agenda Rapat 1.
Program pelatihan karyawan dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawan di tahun 2012 serta program HCM dalam rangka peningkatan kualitas karyawan; 2. Perbandingan jumlah karyawan marketing dengan karyawan non marketing serta karyawan marketing agensi; 3. Penerapan sistem database karyawan. 1. Budget training/pelatihan 2012; 2. Perbaikan 1. Struktur organisasi HCM; 2. Pemenuhan kebutuhan HCM di tahun 2012; 44
28 September
3. Permasalahan di HCM. Perubahan susunan Direksi. 1. 2.
9 November
3. 4. 5.
6.
Kualitas MDP 2012; Pembayaran premi asuransi untuk karyawan outsourcing; Pernikahan antar karyawan; Usulan pembagian tunjangan antar daerah khusus; Usulan HCM untuk pemberian jasa produksi 2012 dengan memperhitungkan masa kerja karyawan; Sistem TI di HCM.
d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Periode Menyelenggarakan program MDP setiap bulannya guna memenuhi kebutuhan karyawan bank; Melakukakan evaluasi terhadap kemampuan lulusan MDP; Melakukan perbandingan antara rekrutmen yang dilakukan oleh HCM dengan kepala kantor wilayah; Bersama-sama dengan Learning Center melakukan peningkatan terhadap kualitas SDM; Implementasi sistem database karyawan; Pemenuhan BIC tergantung dengan cabang. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap bank maka dibentuk 2 (dua) komite tambahan yaitu Komite GCG dan Komite Kesehatan Bank.
Komite Good Corporate Governance (GCG) a. Dasar Pembentukan Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 24 Juli 2012. b. Susunan Anggota Komite GCG Dasar Pengangkatan Anggota Komite GCG Anggota Komite GCG diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.017/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembentukan dan susunan anggota Komite GCG tertanggal 6 Agustus 2012, yang telah diubah menjadi Surat Keputusan No.SK.032/2012/PRESDIR-CorpSec tertanggal 5 Desember 2012; Komite GCG terdiri dari 6 (enam) orang dengan susunan sebagai berikut : No
Nama
Posisi
Keterangan
1
Sammy Kristamuljana
Ketua
Komisaris Independen
2
Hanafi Himawan
Wakil Ketua Pejabat Eksekutif
45
3
Salis Teguh Hartono
Anggota
Direktur
4
Ketut Sanjaya
Anggota
Pihak Independen
5
Harri Setiabudi
Anggota
Pejabat Eksekutif
6
Inneke Kusuma Dewi
Anggota
Corporate Secretary (Corporate Governance)
Komite Kesehatan Bank a. Dasar Pembentukan Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 24 Juli 2012. b. Susunan Anggota Komite Kesehatan Bank Dasar Pengangkatan Anggota Komite Kesehatan Bank Anggota Komite Kesehatan Bank diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.018/2012/PRESDIR-CorpSec tentang pembentukan dan susunan anggota Komite Kesehatan Bank tertanggal 6 Agustus 2012; Komite Kesehatan Bank terdiri dari 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut :
No
Nama
Posisi Ketua
Keterangan
1
Tjendrawati Widjaja
Komisaris Utama
2
Wimpie Rianto
Anggota
Komisaris Independen
3
Ketut Sanjaya
Anggota
Pihak Independen
4
Loa Johnny Mailoa
Anggota
Direktur
3.2. Komite-komite Di Bawah Direksi a. Asset & Liability Management (ALMA) dan Asset & Liability Management Committee (ALCO) Berdasarkan Surat Edaran No. SE.010/2012/PRESDIR-FPC tanggal 16 April 2012 tentang Asset & Liability Management (ALMA) dan Asset & Liability Management Committee (ALCO), tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: Mengkaji ulang penetapan harga yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan serta merekomendasikan tingkat suku bunga aktiva dan pasiva berdasarkan ketetapan regulator yang berlaku dan untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimal; Memberi arahan strategi mengenai struktur modal perusahaan, pengalokasian modal diantara berbagai bisnis unit, menetapkan dan 46
menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman likuiditas dalam pendanaan untuk memaksimumkan pendapatan, dan memastikan permintaan dan sumber dana; Mengukur kinerja dan tingkat efisiensi bank dengan menganalisa rasiorasio keuangan serta melakukan kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank, khususnya yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas, serta permodalan dan rentabilitas; Memberi arahan dalam upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aktiva dan pasiva pada suatu periode, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, repricing, suku bunga, dan jangka waktu jatuh tempo; Memberi arahan dalam pengelolaan asset dan liability yang sensitif terhadap suku bunga dalam kondisi pergerakan suku bunga yang berfluktuasi untuk mengoptimalkan laba atau meminimalkan kerugian; Memantau dan memastikan agar dalam kegiatannya bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain mencakup kecukupan permodalan, pemenuhan giro wajib minimum, dan pelaporan suku bunga dasar kredit; Memantau risiko portfolio investasi bank serta strategi lindung nilai yang dilakukan terhadap modal yang ditanamkan dalam mata uang asing maupun instrument investasi lainnya; Menetapkan limit terhadap aktivitas Treasury untuk menghindari konsentrasi portfolio pada instrumen dan counterparties tertentu serta menetapkan kebijakan dan pengarahan terhadap Treasury dalam pengelolaan likuiditas sesuai dengan tingkat yang ditetapkan. Kebijakan dan pengarahan tersebut antara lain berkenaan dengan batas maksimum dan minimum operasi untuk primary reserve dan secondary reserve. b. Komite Kredit Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.001/2012/DIR6-CC&Retail tanggal 26 September 2012 tentang Revisi Susunan dan Wewenang Komite Kredit Bank Sinarmas, diatur ketentuan pemberian dan pemutusan fasilitas seperti: Kredit baik baru maupun existing, tunai & non tunai; Foreign Line; Bonds; Channeling . c. Komite Information Technology Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.008/2011/PRESDIR-CorpSec tanggal 17 Januari 2011 tentang Perubahan Anggota dan Kepengurusan Komite IT (Information Technology), tugas dan tanggung jawabnya meliputi namun tidak terbatas pada: Memantau, mempelajari, dan mengevaluasi secara terus menerus perkembangan teknologi system informasi dan meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor Teknologi Informasi; Secara strategis mengevaluasi aspek penyelenggaraan teknologi sistem Informasi Bank termasuk pemantauan, penilaian peningkatan terhadap kinerja operasionalnya; Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk pengembangan, perbaikan, dan kebijakan serta mengambil keputusan-keputusan yang 47
berkaitan dengan teknologi sistem informasi, seperti menggunakan jasa Maintenance dan Support yang ditawarkan oleh Principal langsung yakni Microsoft Premier Support; Melakukan evaluasi dan menyetujui pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras, seperti pengadaan active directory dari Microsoft yakni Microsoft Active Directory; Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu. d. Komite Manajemen Risiko Berdasarkan Surat Keputusan No. SK.005/2012/PRESDIR-CorpSec tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Susunan, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko, wewenang dan tanggung jawabnya adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi: Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities). e. Komite Human Capital Management (HCM) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.1780/2012/PRESDIR-HCM dan perubahannya No. SK.2406/2012/DIR6-HCM tanggal 11 Desember 2012 tentang Perubahan Susunan Human Capital Committee, tugas dan tanggung jawabnya paling kurang terkait: Melakukan rencana mutasi, rotasi dan/atau promosi terhadap pejabat eksekutif dan karyawan; Penyesuaian gaji bagi karyawan yang lulus S2 (Strata Dua) dikaitkan dengan ranking perguruan tinggi berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
4. Satuan Kerja Audit Intern Bank Pada bulan Juni 1999, the Institute of Internal Auditor (IIA) mendefinisikan internal audit sebagai kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal audit sebagai strategic partner membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses governance.
48
Dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern, bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Bank Sinarmas. Menjadi mitra bisnis strategis (Strategic business partner) bagi seluruh tingkatan manajemen adalah Visi Satuan Kerja Audit Intern. Misi Satuan Kerja Audit Intern adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas bank telah dikelola dengan baik, internal control yang memadai dan risiko yang terkendali untuk mewujudkan bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta menjamin (reasonable assurance) terpenuhinya secara baik kepentingan bank, masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa. Fungsi dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern dibutuhkan dan diandalkan untuk menjaga dan mengembangkan efektifitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan corporate di suatu bank. Tugas Satuan Kerja Audit Intern juga ditekankan untuk melakukan penilaian yang independen terhadap setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen, mendinamisir untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran yang konstruktif dan protektif agar tujuan dan sasaran bank tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan demikian, audit intern diharapkan dapat memberikan nilai tambah (value added) dan menyampaikan saran perbaikan (continual improvement) atas kegiatan operasional bank dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memberikan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi serta memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, internal control, dan proses tata kelola perusahaan. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) mencerminkan bahwa kepercayaan terhadap peranan SKAI semakin meningkat. Satuan Kerja Audit Intern dan sistem pengendalian intern bank semakin dipercaya peranannya dalam meningkatkan efisiensi dan menjaga efektivitas bank, terutama untuk memitigasi dan meminimalisasi risiko serta menghindari krisis, fraud dan kegagalan bank. Selain itu, SKAI terus meningkatkan kompetensi dan melaksanakan tugas audit secara independen dan objektif dengan cakupan serta metode memadai. a. Kedudukan dan Hubungan Satuan Kerja Audit Intern dalam Organisasi 1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris/Komite Audit dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. 2. Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern dalam struktur organisasi Bank Sinarmas tergambar sebagai berikut :
49
Dewan Komisaris
Komite Audit
Direktur Utama
Direktur Kepatuhan
Satuan Kerja Audit Internal
3. Hubungan Satuan Kerja Audit Intern dengan unit-unit lain dalam organisasi adalah sebagai berikut : Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Direktur Utama Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Satuan Kerja Audit Intern menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Dewan Komisaris Satuan Kerja Audit Intern memiliki hubungan langsung dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit yang diketuai Komisaris Independen. Tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Dalam hubungan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern. Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Komite Audit Satuan Kerja Audit Intern setiap saat dapat berkomunikasi dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Komite Audit akan melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern telah ditindaklanjuti oleh manajemen. Informasi ini harus disampaikan kepada Direktur Utama. Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Direktur Kepatuhan Laporan Audit yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit, diberikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan antara lain dimaksudkan untuk dijadikan sebagai informasi dalam rangka penyempurnaan prosedur kepatuhan yang ada di setiap unit kerja. Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Auditee Auditee berkewajiban untuk bersikap kooperatif demi kelancaran tugas Satuan Kerja Audit Intern, dan segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern serta memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu. Dalam hal Auditee tidak bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Hubungan antara Satuan Kerja Audit Intern dengan Auditor Ekstern
50
Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan
kegiatannya dengan kegiatan Auditor Ekstern sehingga tercipta kerjasama yang saling mengisi dengan maksud agar audit masing-masing pihak dapat terselenggara secara efesien dengan cakupan audit yang optimal. b. Struktur organisasi SKAI
Sebagai dasar pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern maka disusun Kode Etik Internal Audit dan didukung dengan Panduan Audit serta Audit Program. c. Sistem Pengendalian Intern Dalam rangka pengelolaan bank secara efektif dan efisien, serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank telah menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian (Controlling), keberadaan Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab untuk membantu manajemen bank memastikan bahwa penerapan internal control cukup memadai dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh secara efektif dan efisien, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan peraturan pelaksanaannya Surat Edaran No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum , yang mewajibkan setiap bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu: 1. Pengawasan oleh Manajemen dan (Management Oversight dan Control Culture) 51
kultur
pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko (Risk Recognition and Assessment) 3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (Control Activities and Segregation of Duties) 4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi (Accounting system, information and communication) 5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan (Monitoring activities and correcting deficiencies) Kemudian oleh Bank SPI tersebut telah dituangkan dalam pedoman yang telah ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi dalam Surat Keputusan No.0020001.095 tanggal 15 Desember 2004 perihal Pedoman Sistem Pengendalian Intern. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari.
5. Satuan Kerja Manajemen Risiko Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Sinarmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi Bank. Strategi inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis Bank. Dengan komitmen yang tinggi, Bank Sinarmas berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi GCG. Dalam rangka memiliki GCG yang memadai, Bank perlu meningkatkan penerapan terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen risiko yang baik merupakan salah satu fondasi tercapainya kecukupan dalam GCG. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen risiko adalah dengan adanya penerapan budaya sadar risiko yang dimulai dari lini pertama yaitu masing-masing karyawan pada unit bisnis sebagai risk owner, sampai dengan lini selanjutnya yaitu unit pengawasan Bank seperti Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, serta penerapan budaya sadar risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sebagai salah satu unit pengawasan Bank, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki fungsi yang terpisah dari fungsi pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional. Fokus Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko dalam aktivitas operasional Bank. Adapun yang menjadi tanggung-jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko, antara lain adalah sebagai berikut: a. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat pada Bank. Hal ini berarti struktur organisasi dapat ditentukan sesuai dengan kondisinya, termasuk dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusianya. b. Apabila Bank telah menjadi relatif besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi maka struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus mencerminkan karakteristik usaha dimaksud. c. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap Satuan Kerja Operasional (risk taking unit) seperti tresuri dan investasi, kredit, pendanaan, 52
akunting dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan pengendalian intern (Satuan Kerja Audit Intern). d. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi: 1) memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko; 2) mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; 3) mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko; 4) memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi; 5) memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan; 6) melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan; 7) mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan; 8) memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank; 9) mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern; 10) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. 11) melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan: - kecukupan kerangka Manajemen Risiko; - keakuratan metodologi penilaian Risiko; - kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan - perbaikan/peningkatan sistem untuk operasional produk-produk APMK. Infrastruktur Manajemen Risiko Infrastruktur manajemen risiko yang baik digunakan sebagai landasan bagi terciptanya penerapan manajemen risiko yang memadai. Adapun aspek-aspek yang dperlukan dalam rangka mendukung kecukupan infrastruktur tersebut antara lain: a. Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan Divisi yang independen terhadap divisi/satuan yang melakukan fungsi operasional/bisnis maupun yang melakukan fungsi audit. 53
Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tahun 2012 berada dibawah Direktur Manajemen Risiko. Pada tahun 2012, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan penambahan jumlah staf. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap risiko sehingga lebih efektif dan terfokus. Perubahan juga terjadi pada bagian (department) pada struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko, dimana terdapat penambahan berupa Enterprise Risk Management (ERM) Department. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung kebutuhan bank akan fungsi Enterprise Risk Management (ERM) Bank secara keseluruhan. b. Strategi Untuk menyempurnakan strategi dalam kerangka pengembangan manajemen bank berbasis risiko, Bank telah mulai melaksanakan proses identifikasi risiko yang lebih intensif, mengembangkan proses pengukuran risiko yang telah menggunakan alat ukur (seperti pengembangan pengukuran risiko operasional melalui Risk Control Self Assessment atau RCSA dan Loss Event Database atau LED, serta risiko pasar melalui pengembangan metode Value At Risk atau VaR dan monitoring likuiditas melalui monitoring secondary reserve bank). Disisi lain, pelaksanaan strategi manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengendalian internal bank juga diimplementasikan melalui pembentukan team task force peningkatan kinerja bank, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank melalui peningkatan tata kelola bank (GCG) dan penerapan manajemen risiko untuk memperbaiki sistem, prosedur dan implementasinya.
6. Satuan Kerja Kepatuhan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang bertugas untuk memastikan kepatuhan seluruh unit bisnis Bank dalam menjalankan operasional Bank Sinarmas sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Sinarmas dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal pada seluruh aktivitas operasional. Satuan Kerja Kepatuhan juga memonitor kewajiban Bank dalam penyampaian rutin ke Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Sinarmas telah menugaskan salah satu anggota Direksinya sebagai Direktur Kepatuhan yaitu Salis Teguh Hartono.
54
Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut: a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah Unit Usaha Syariah. e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara efektif, Bank Sinarmas juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, yang bersifat independen, artinya dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur Kepatuhan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 045/2011/Presdir-CorpSec tentang Perubahan Struktur Organisasi Bank Sinarmas tanggal 01 November 2012 Direktur Kepatuhan terdiri dari: 1. Group Head Compliance, yang membawahi Divisi Compliance dan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). 2. Divisi Corporate Secretary & Corporate Legal Seiring dengan berkembangnya Bank Sinarmas, Direktur Kepatuhan dibantu oleh seorang Group Head yang dijabat oleh Hanafi Himawan dan Kepala Divisi yang dijabat oleh Harri Setiabudi. Satuan Kerja Kepatuhan melalui para pejabatnya bertugas untuk memastikan kepatuhan seluruh unit bisnis dalam menjalankan operasional Bank Sinarmas sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Sinarmas dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 serta perubahannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal pada seluruh aktivitas operasional. Satuan Kerja Kepatuhan juga senantiasa melaksanakan program komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh unit bisnis di dalam Bank Sinarmas, baik dengan tatap muka secara langsung maupun melalui media elektronik (Portal Kepatuhan). Sedangkan untuk menguji pemahaman mengenai pengetahuan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) kepada para karyawan Bank Sinarmas, maka Diklat Bank Sinamas menyelenggarakan E - Learning Test yang diujikan secara berkala kepada Pimpinan Cabang, Wakil Pimpinan Cabang, Supervisor, Customer Service, Teller, Back Office, Relation Officer (RO) dan Account Officer (AO). Secara umum pelaksanaan kepatuhan selama tahun 2012 telah berjalan dengan baik melalui mekanisme pendelegasian tugas kepatuhan kepada Pimpinan Satuan Kerja di 55
Kantor Pusat, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor di bawah Kantor Cabang (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas). Agar dari waktu ke waktu pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar, penyediaan dan pemutahiran pedoman tertulis terus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rencana jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai adalah menumbuhkan budaya kepatuhan di dalam internal stakeholders, yang meliputi pemegang saham, pengurus, pejabat dan karyawan Bank Sinarmas serta agar Bank Sinarmas senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan secara khusus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian. 7. Sekretaris Perusahaan Dalam rangka meningkatkan pelayanan Perseroan kepada masyarakat dan guna memenuhi ketentuan Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996 dan Keputusan Direksi BEJ Nomor 339 Tahun 2001 yang mewajibkan pembentukan sekretaris perusahaan, maka Bank Sinarmas membentuk Sekretaris Perusahaan yang memiliki peran penting dan strategis dalam organisasi. Saat ini sekretaris Perusahaan Bank Sinarmas. dijabat oleh Purwanto berdasarkan No.SK.228/2008/DIR3-HRD. Adapun Pengalaman kerja Purwanto, sebagai berikut: TAHUN 1991 - 1993 1993 - 1995 1995 - sekarang
ORGANISASI PERUSAHAAN Kantor Notaris Bank Industri Bank Sinarmas
ATAU
JABATAN ATAU POSISI Assisten Notaris Loan Recovery Corporate Secretary
Sekretaris perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : 1. Mengikuti perkembangan Pasar modal, Perbankan, dan Perusahaan Terbuka serta peraturan-peraturan yang berlaku pada masing-masing bidang tersebut; 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Bank; 3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, Perbankan, dan Perusahaan Terbuka; 4. Sebagai penghubung antara Bank dengan Bank Indonesia, Profesi Penunjang Pasar Modal & Otoritas Pasar Modal, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya; 5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan anggota keluarganya dalam Bank mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepentingan 5% (lima persen saham) atau lebih; 7. Menghadiri rapat direksi dan rapat Direksi & Dewan Komisaris serta membuat berita acara rapatnya; 8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB; 9. Membuat Laporan Tahunan pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya paling lambat akhir Mei tahun berikutnya; 10. Membuat laporan-laporan lainnya yang ditujukan ke Bank Indonesia, Bursa Efek, Bapepam, Perbanas, UP3, dan lainnya. seperti: Laporan Perubahan Pengurus, Laporan Pemindahan Kantor, Laporan Realisasi Pembukaan Kantor; 56
11. Membantu Direksi menyusun korespondensi (surat, memorandum, dan lainnya), baik untuk pihak internal (Dewan Komisaris, Kantor Cabang, Unit-unit Kerja di Kantor Pusat); 12. Menyusun Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat-surat yang diterbitkan oleh Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012: Beberapa Material Yang Bersifat Rutin Penerbitan
Pelaporan
Isi
Akses Access Website IDX
1
Laporan Keuangan Konsolidasian
Kuartalan
Bapepam
Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup peraturan Bapepam
√
√
2
Laporan Keuangan Publikasi
Kuartalan
Publik melalui Koran, BI, BEI, Bapepam
Ringkasan kerja keuangan sesuai persyaratan BI
√
√
3
Laporan Tahunan
Tahunan
Publik, Penyusun kebijakan, investor, bank lain, lembaga penilai publik
Informasi keuangan dan non keuangan, segmen usaha, informasi produk, profil customer, tata kelola perusahaan
√
√
4
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek PT. Bank Sinarmas Tbk.
Bulanan
BEI
Informasi daftar pemegang saham PT. Bank Sinarmas Tbk.
X
√
5
Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum
Kuartalan
Bapepam dan BEI
Laporan Realisasi Penggunaan dana hasil Penawaran Umum PT. Bank Sinarmas Tbk.
X
√
57
Keterbukaan Informasi Tanggal 31 Januari 29 Maret 30 Maret 3 April 27 April 27 April 27 April 9 Juli 18 Juli 30 Juli 30 Juli 1 Oktober 1 Oktober
31 Oktober 31 Oktober
Perihal Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik Laporan Keuangan Konsolidasi Per 31 Desember 2011 (Audited) Bank Sinarmas Laporan Keuangan Publikasi Per 31 Desember 2011 (Audited) Bank Sinarmas Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Bank Sinarmas Per 31 Maret 2012 Laporan Keuangan Konsolidasi Per 31 Maret 2012 (Unaudited) Bank Sinarmas Laporan Keuangan Publikasi Per 31 Maret 2012 (Unaudited) Bank Sinarmas Laporan Tahunan 2011 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Bank Sinarmas Per 30 Juni 2012 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu Laporan Keuangan Konsolidasi Per 30 Juni 2012 (Unaudited) Bank Sinarmas Laporan Keuangan Publikasi Per 30 Juni 2012 (Unaudited) Bank Sinarmas Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Bank Sinarmas Per 30 September 2012 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I Bank Sinarmas Per 30 September 2012 Laporan Keuangan Konsolidasi Per 30 September 2012 (Unaudited) Bank Sinarmas Laporan Keuangan Publikasi Per 30 September 2012 (Unaudited) Bank Sinarmas
Daftar Siaran Pers Tanggal 15 Juni 12 Desember 14 Desember
Perihal Target Right Issue Bank Sinarmas Rp 304 Miliar Bank Sinarmas Terus Meningkatkan Pendapatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sinarmas Tbk. dengan PT. Bussan Auto Finance
58
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern a. Fungsi Kepatuhan Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk sebagai bagian dari strategi tata kelola perusahaan Bank Sinarmas sekaligus memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia. Fungsi pokok Satuan Kerja Kepatuhan adalah untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan komitmen dengan otoritas, pelaksanaan aktivitas usaha yang wajar (kredit serta pengadaan barang dan jasa), memastikan kepatuhan kegiatan operasional di setiap unit kerja serta penerapan prinsip APU dan PPT sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa Bank Sinarmas telah melaksanakan Pokok Pokok Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi : 1. Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Internal Bank agar tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Melakukan review atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur serta melakukan uji kepatuhan atas setiap proses persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait dan diatas nominal tertentu. Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Sinarmas kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. 2. Pemberitahuan kepada Direksi Bank Sinarmas agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Bank Indonesia. 4. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mengkoordinir pelaksanaan self assessment GCG Bank Sinarmas. 6. Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG Bank Sinarmas. Untuk menghindari conflict of interest, maka Bank Sinarmas membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat yang independen dari keterlibatan/ kedekatan dengan nasabah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi APU/PPT sebagai bagian dari aktivitas Anti Pencucian Uang, yaitu Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Hal ini adalah tantangan yang cukup besar, mengingat jaringan kantor cabang Bank Sinarmas yang sangat luas. Untuk mengatasinya, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengambil berbagai inisiatif, antara lain mengembangkan proses pemantauan melalui sistem untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh Walk in Customer (WIC), transaksi mencurigakan dan mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu.
59
Untuk meningkatkan pemahaman atas penerapan APU dan PPT, Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa melaksanakan program komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh unit bisnis, baik dengan tatap muka langsung maupun melalui media elektronik seperti: program e-learning dan Portal Kepatuhan. Sebagai media bantu untuk mempercepat pemahaman, telah didistribusikan buku saku panduan praktis Prinsip Mengenal Nasabah. Selama tahun 2012 fungsi kepatuhan Bank Sinarmas telah berjalan cukup efektif yang tercermin dari tidak terdapatnya pelanggaran signifikan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. b. Fungsi Audit Intern Dalam melaksanakan tugas pemantauan, Satuan Kerja Audit Intern menjalankan beberapa kegiatan antara lain: Melakukan pemeriksaan rutin pada cabang/unit kerja dengan memperhatikan tingkat eksposur risiko yang dimiliki masing-masing cabang/unit kerja. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh cabang/unit kerja tersebut (aspek operasional, kredit, sumber daya manusia, dll). Hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh Direksi dan Komite Audit. Memberikan rekomendasi terhadap efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan bank, dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk memastikan aspek pengendalian intern seperti melakukan kajian untuk setiap SOP/KDPK yang akan diberlakukan. Sebagai konsultan, pengembang budaya risiko dan compliance di lingkungan bank, katalis bagi bisnis unit dalam upaya mencapai sasarannya serta me-reduce potensi maupun kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat meningkatkan risiko-risiko yang ada terutama risiko operasional. Disamping itu, Satuan Kerja Audit Intern memiliki petugas Auditor Cabang yang bertugas di kantor cabang dan berfungsi sebagai pemeriksa cabang sekaligus konsultan bagi cabang yang dibawahinya. Meskipun demikian, petugas Auditor Cabang tetap bersifat independen terhadap seluruh aktifitas cabang. c. Fungsi Audit Ekstern Sesuai dengan Anggaran Dasar, Komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan bank. Akuntan Publik yang diusulkan adalah yang telah memperoleh lisensi dari Departemen Keuangan RI dan terdaftar di BAPEPAM-LK. Akuntan Publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank, disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Bank berkepentingan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut untuk kemudian dituangkan dalam Laporan Tahunan Bank. Terhadap setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bank berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dengan rekomendasi yang disepakati oleh bank.
60
Disamping itu, bank juga wajib melakukan tindak lanjut perbaikan atas setiap temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara periodik. 9. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Perkembangan dunia perbankan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan semakin mempertegas pentingnya fungsi penerapan manajemen risiko yang dapat diandalkan serta penerapan sistem pengendalian internal yang optimal. Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Bank Sinarmas dilaksanakan melalui sistem dan prosedur yang jelas dan ditetapkan oleh Direksi serta Dewan Komisaris. Mekanisme pengawasan dilakukan diberbagai lini dari jabatan manajemen tertinggi hingga jabatan terendah secara berkesinambungan. Dengan adanya pembagian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas, maka sistem pengendalian intern ini diharapkan berjalan secara efektif. Manajemen risiko Bank diterapkan dengan memastikan prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan tetap memperhatikan parameter-parameter pengukuran risiko tertentu serta kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan tetap mengacu pada prinsip tata kelola manajemen risiko Bank. Dalam mengelola risiko, Bank telah memastikan bahwa setiap kebijakan risiko yang diambil telah sesuai dengan strategi bisnis serta sumber daya yang dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu kerangka dan mekanisme manajemen risiko Bank ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara risiko dan hasil yang diperoleh. Kerangka manajemen risiko Bank mencakup antara lain kebijakan, prosedur, limit transaksi dan garis kewenangan dievaluasi secara berkala. Tujuan utama dari proses evaluasi adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan risiko agar dapat memberikan peringatan dini terhadap risiko yang ada di tiap aspek bisnis bank. Dengan demikian Bank dapat menetapkan strategi yang tepat dan mengambil berbagai langkah untuk melakukan mitigasi risiko serta melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengelolaan risiko Bank. Disamping sistem penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang handal, landasan utama didalam penerapan manajemen risiko adalah budaya sadar risiko diseluruh jenjang organisasi. Selama kurun waktu tahun 2012, Bank Sinarmas telah mulai menanamkan budaya sadar risiko melalui : Pemberian materi risk management sebagai salah satu kurikulum didalam pelatihan/pendidikan bagi karyawan. Bank Sinarmas juga telah menyertakan karyawannya secara berkala dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko. Diharapkan dengan adanya Program Sertifikasi tersebut, seluruh karyawan memiliki pemahaman dan kesadaran risiko yang semakin baik. Melakukan pengembangan perangkat pengukuran dan pemantauan risiko melalui implementasi Early Warning Signal (untuk bidang perkreditan), Risk Control Self Assessment dan Loss Event Database (untuk risiko operasional), Value at Risk – VaR (untuk risiko pasar). Bank juga selalu memastikan adanya kecukupan prosedur serta kebijakan yang dimiliki untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan 61
yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut juga dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh unit-unit kerja terkait. Penetapan terhadap batasan risiko untuk parameter/indikator yang digunakan dalam pengukuran dan pemantauan risiko juga telah ditetapkan oleh Bank. Pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko dilakukan secara keseluruhan, per jenis risiko (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan) maupun per aktivitas fungsional. Selain itu, pengembangan terhadap sistem pengelolaan data dan informasi tetap dilakukan secara terus menerus dalam rangka peningkatan proses pengukuran dan pemantauan risiko. Pelaksanaan verifikasi dan review serta kaji ulang juga dilakukan secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material serta menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. 10.
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) LAPORAN PENYEDIAAN DANA, POSISI 31 DESEMBER 2012 Jumlah No
Penyediaan Dana
1.
Kepada Pihak Terkait
2.
Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group
Debitur
Nominal (Jutaan Rupiah)
18
1.448.596
19
1.874.120
6
710.583
TOTAL PENYEDIAAN DANA
4.033.299*
(*) Termasuk kredit dengan jaminan tunai
11.
Rencana Strategis Bank a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan); Rencana jangka panjang Bank Sinarmas yaitu sebagai berikut : 1. Menjadi Payment & Transaction Bank dengan channel distribution terlengkap serta fokus pada pembiayaan usaha produktif dengan perputaran aset yang cepat (self-liquidation) 2. Mempersiapkan human capital melalui rekrutmen yang selalu berpatokan pada “hire character & train skill” dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas human capital. 3. Pengembangan jaringan kantor akan fokus ke daerah–daerah yang selama ini belum terlayani (financial inclusive). 4. Membangun budaya kehati-hatian (prudent) secara berkesinambungan melalui penerapan budaya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dan pemahaman terhadap risiko yang melekat pada seluruh aspek bisnis Bank, sehingga membentuk pola pikir dan juga pengembangan 62
kewaspadaan (awareness cultivation) disetiap jenjang jabatan organisasi Bank serta melalui prinsip manajemen risiko secara konsekuen dan konsisten dalam setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan. b. Rencana Jangka Pendek Dan Menengah (Business Plan) Untuk jangka pendek dan menengah, Bank akan fokus pada upaya perbaikan kualitas kinerja Bank serta upaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang pencapaian visi dan misi Bank. Target jangka pendek dan menengah meliputi: 1. Dalam rangka menjadi Bank pilihan dan menambah nilai lebih bagi pemangku kepentingan, maka Bank akan terus melakukan pengembangan Produk dan Aktivitas Baru. Pada tahun 2013 Bank berencana untuk meningkatkan fee based income dengan merealisasikan produk dan aktivitas yang belum terealisasi di tahun 2012 seperti produk bancassurance dan Danamas Pasti yang merupakan sinergi antara Bank dengan Asuransi dan Sekuritas. Bank juga akan menjalankan beberapa produk dan aktivitas baru yaitu dengan menjadi agen penjual “ Obligasi Ritel Indonesia (ORI)”. 2. Disamping memperkenalkan produk dan aktivitas baru ke masyarakat, dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal, maka Bank akan melakukan:
Penambahan 510 unit ATM / Kios ATM / Phone Banking/ Internet Banking /Cash Deposit Machine (CDM) Bank Sinarmas di lokasi kantor Bank Sinarmas (on bank) dan lokasi strategis lainnya diluar lokasi kantor Bank Sinarmas (off bank) sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dari nasabah Bank Sinarmas maupun nasabah bank lain selama 24 jam sehari 7 hari seminggu. Pengembangan lebih lanjut produk-produk bank yang sudah berjalan, antara lain melanjutkan kerjasama dengan pihak lain (switching company) dalam layanan Bills Payment (Tahap III) seperti PBB, PAM, Kartu Kredit, Modul Penerimaan Negara (MPN) dan lain-lain, yang mana fasilitas ini dapat dilakukan melalui delivery channel yang dimiliki oleh Bank Sinarmas. Peningkatan aktivitas perbankan Syariah Melakukan kegiatan promosi, pameran, aliansi bisnis, dan strategi pemasaran lainnya untuk dapat memperkenalkan produk–produk Bank ke masyarakat.
3. Sesuai dengan komitmen Bank untuk merekomposisi DPK melalui CASA (giro dan tabungan), untuk mencapai target CASA di tahun 2013, Bank telah melakukan strategi–strategi yang antara lain: Melakukan inovasi terhadap produk tabungan yang sudah ada, seperti memberikan hadiah bagi nasabah yang mengikuti program tabungan tersebut, sebagai contoh program tabungan “BonekaKu & TabunganKu”, “Gebyar Simas Double Untung” dan program funding lainnya. Membuat tabungan regional dan tabungan yang disesuaikan dengan hari besar nasional atau acara khusus. Contoh tabungan regional yang sudah dijalankan adalah Tabungan Sinarmas Edisi Semar. Sedangkan contoh
63
tabungan yang disesuaikan dengan hari besar nasional atau acara khusus adalah tabungan Kartini dan Simas Bagimu Negeri di bulan Agustus 2012. Melakukan cross selling kepada nasabah bancassurance dengan menawarkan produk – produk giro dan tabungan. Dengan demikian Bank dapat meningkatkan DPK dan fee based income. Menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menumbuhkan budaya menabung kepada para siswa-siswi. 4. Pengembangan jaringan kantor pada tahun 2013 Bank akan melakukan perluasan jaringan kantor dengan membuka kantor sebanyak 245 kantor dan 5 layanan Syariah (office channeling) 5. Pengembangan infrastruktur di bidang IT baik untuk meningkatkan performa sistem Bank, meningkatkan keamanan dan kontrol, memastikan kelayakan DRC Site saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi, maupun mengembangkan dan menyediakan sistem serta aplikasiaplikasi pendukung untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank, pelaporan, serta guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia. 12. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya. Bank Sinarmas telah mengungkapkan seluruhnya pada laporan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. 13. Shares Option Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak memiliki share option terhadap saham PT. Bank Sinarmas Tbk 14. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah Rasio gaji per bulan tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut: a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 25.93 b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 4.38 c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1.73 d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 5.0 15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30/5/2007 perihal Pelaksanaan GCG, yang dimaksud dengan internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangan lebih dari Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Menindaklanjuti SE Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, maka dikeluarkan kebijakan penerapan strategi anti fraud melalui Surat Keputusan No.SK.007/2012/PRESDIR-SKAI tentang Kebijakan Anti Fraud Management tanggal 01 Juni 2012, sebagai wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud.
64
Dari banyaknya internal fraud yang terjadi selama kurun waktu tahun 2012 yang disampaikan pada tabel dibawah, telah memperlihatkan efektifitas pengendalian dan pelaksanaan Bank terhadap penerapan strategi anti fraud yaitu dibentuknya tim penanganan kasus Fraud, hal tersebut didukung dengan adanya upaya pengendalian fraud melalui upaya –upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integrasi dalam mengendalikan fraud. Selama periode tahun 2012, terjadi 1 (satu) fraud yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Internal Fraud dalam 1 Tahun
Fraud Telah terselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalalui proses hukum
Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Pegawai tetap tidak tetap 2011 2012 2011 2012 2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Permasalahan Hukum Jumlah permasalahan hukum yang harus dihadapi Bank Sinarmas pada tahun 2012 sebagai berikut: PERMASALAHAN HUKUM
JUMLAH PERDATA
PIDANA
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
1*
-
Dalam Proses Penyelesaian
1
1
Total
2
1
*) Dicabut per tanggal 13 Maret 2013 dikarenakan perdamaian yang dilakukan di luar persidangan
17. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Tidak terjadi Transaksi yang mengandung benturan pada Bank Sinarmas. 18. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank Tidak terjadi buy back share dan/atau buy back obligasi Bank pada Bank Sinarmas. 19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik Selama Periode Pelapor Terpisah dengan GCG (laporan tersendiri) 20. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Pedoman tingkah laku dan kode etik berlaku termasuk untuk Komisaris, Komitekomite dibawah komisaris dan direksi, Direktur, Karyawan, Pekerja tidak tetap dan para konsultan dan pihak lain yang bekerja dengan Bank Sinarmas, atau yang mewakili Bank Sinarmas secara langsung atau secara tidak langsung. 65
Jika ada anggota keluarga besar Bank Sinarmas melanggar Pedoman Tingkah Laku, kebijakan dan prosedur Bank Sinarmas dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ia dapat dikenakan tindakan indiscipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja atau penghentian kerja. Pelanggaran terhadap hukum/ Undangundang juga dapat berakibat tuntutan hukum dan termasuk denda, berkenaan dengan beberapa hal, hukuman pidana untuk pelaku, atasan anda dan/atau perusahaan. Pedoman Tingkah Laku dibagikan kepada semua karyawan Bank Sinarmas dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan untuk perusahaan. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku ini pada dasarnya memberikan pedoman untuk tingkah laku professional dalam 6 (enam) bagian utama sebagai berikut: 1. Tanggung jawab kepada Bank Sinarmas 2. Tanggung jawab tempat kerja 3. Mewakili Bank Sinarmas dan pihak luar lainnya 4. Kerahasiaan 5. Kegiatan Investasi 6. Kepatuhan pada Peraturan 21. Whistleblowing Merujuk peraturan Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 perihal penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik point G.13 perihal uraian sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dimana Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan mengenai whistleblowing system, antara lain meliputi: a. Program Whistleblowing Whistleblowing merupakan salah satu sarana yang efektif dalam membantu mengungkap adanya kejadian Fraud dan penyimpangan lainnya. Manajemen mengharuskan setiap lini unit bisnis untuk secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan melekat dan berjenjang, serta menetapkan kebijakan dengan membuka saluran pengaduan yang dapat didayagunakan sebagai early warning untuk dapat dilakukan langkah-langkah penyempurnaan sistem pengendalian internal. Hal yang diatur melalui mekanisme ini mencakup proses pelaporan, tindak lanjut atas pelaporan, proses komunikasi dan program perlindungan bagi whistleblower. b. Pelaporan Whistleblowing Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme Whistleblower ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyimpangan/pelanggaran dan juga bagi mereka yang terpikir melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, setiap informasi/laporan yang diterima dengan lampiran bukti-bukti akan ditangani dan ditindaklanjuti secara profesional, termasuk namun tidak terbatas dengan menugaskan Tim Audit untuk melakukan investigasi/observasi kebenaran informasi yang dilaporkan tersebut apabila dianggap perlu. Pelaporan dapat disampaikan langsung oleh karyawan melalui media surat tertutup, email kepada Direksi dan SKAI dan media Loss Event Database (LED) yang dimonitor langsung oleh SKMR. c. Perlindungan bagi Whistleblower Untuk memberikan perlindungan kepada pemberi infomasi/pengaduan, manajemen akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sehingga karyawan 66
mendapatkan kebebasan untuk melaporkan adanya tindakan penyimpangan/pelanggaran. Manajemen akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan pengaduan peyimpangan/pelanggaran, apabila pengaduan yang disampaikan terbukti benar. d. Penanganan Pengaduan Tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh whistleblower dan mekanisme penanganannya dilakukan oleh Fraud Detection, Investigation & Litigation Team (FDILT), dimana di dalam tim penanganan kasus Fraud ini diketuai oleh Direktur dengan sususan anggota yang melibatkan Unit Kerja SKAI, SKMR, Legal serta Loan Recovery. Masing-masing Unit Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur secara jelas, mulai dari tahapan melakukan deteksi awal sampai dengan penyelesaian atas kasus Fraud ataupun penyimpangan lainnya. e. Pihak Pengelola Pengaduan Untuk memastikan bawa setiap pelaporan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan pengaduan dilakukan dengan melibatkan unit kerja SMKR dan SKAI sebagai bagian dari Fraud Detection, Investigation & Litigation Team (FDILT) untuk menampung dan melakukan analisa awal atas setiap laporan yang disampaikan. Manajemen juga telah menunjuk SKAI sebagai unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan dari Kebijakan Anti Fraud Management dalam organisasi Bank, termasuk dalam menginventarisir seluruh kejadian Fraud dan tindak lanjut penyelesaiannya. f. Hasil dari Penanganan Pengaduan Hasil dari penanganan pengaduan disampaikan oleh Fraud Detection, Investigation & Litigation Team (FDILT) kepada manajemen yang memuat kesimpulan dari hasil penanganan, serta rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal yang masih dinilai terdapat kelemahan dan juga rekomendasi pemberian sanksi atas petugas-petugas terkait kelemahan yang ditimbulkan. Penanganan dari kasus yang dilaporkan dimaksudkan dalam rangka untuk memperkuat sistem pengendalian intern, serta memotivasi seluruh pihak/karyawan untuk menghindari kegiatan/transaksi yang dapat berpotensi/berakibat merugikan perusahaan atau dapat mengganggu perusahaan beroperasi secara aman. II. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank GCG telah dilaksanakan oleh Bank Sinarmas dan terus dikembangkan sejalan dengan pedoman pelaksanaan GCG. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk melakukan Penilaian Sendiri (Self Assessment) pelaksanaan GCG paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh karena itu Bank Sinarmas telah melakukan Self Assessment tersebut sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran BI No.9/12/DPNP dengan memperoleh nilai Komposit 1.65 atau predikat “Baik”. Hal ini mencerminkan telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dengan baik oleh Bank dan akan terus ditingkatkan. Adapun kesimpulan dari Self Assessment tersebut adalah sebagai berikut.
67
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GCG DI BANK SINARMAS NO
BOBOT PERINGKAT NILAI (a) (b) (a) x (b)
ASPEK YANG DINILAI
1
Pelaksanaan Tugas Dan Jawab Dewan Komisaris
Tanggung
2
Pelaksanaan Tugas Jawab Direksi
Tanggung
3
10%
1
0.100
20%
2
0.400
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
10%
1
0.100
4
Penanganan Benturan Kepentingan
10%
2
0.200
5
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
5%
2
0.100
6
Penerapan Fungsi Audit Intern
5%
2
0.100
7
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
5%
2
0.100
8
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
7.5%
2
0.150
9
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)
7.5%
2
0.150
10
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal
15%
1
0.150
11
Rencana Strategis Bank
5%
2
0.100
Dan
NILAI KOMPOSIT
100%
1.650
Penjelasan Nilai Komposit sebagaimana tabel berikut NILAI KOMPOSIT
PREDIKAT
Nilai Komposit < 1.5
Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5
Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit < 5
Tidak Baik
68
PREDIKAT
BAIK
