LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 NO

BADAN PUBLIK

PEMOHON

URAIAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

KETERANGAN

Pengecekan fisik anggaran di lingkup RSUD Cicalengka

TINDAK LANJUT

1

RSUD Cicalengka

Thamrin Hutapea (Media Angker)

Ditindaklanjuti PPID RSUD Cicalengka

2

RSUD Cicalengka

Harjo S

3

RSUD Cicalengka

Jusman S (Media Koreksi)

Perihal wawancara khusus dengan Direktur RSUD Cicalengka terkait dengan penggunaan dana DBHCT Tahun 2014

Klarifikasi informasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran aturan dalam pelaksanaan pengadaan oleh pihak RSUD Cicalengka

Ditindaklanjuti PPID RSUD (Tanggapan secara lisan)

4

Pemkab Bandung

Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia

1. 2.

untuk referensi kajian kebijakan publik

Tanggapan melalui Surat Elektronik tertanggal 17/03/2015 (Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung)

Ditindaklanjuti PPID RSUD Cicalengka

3.

Informasi kebijakan daerah terkait syariat islam Penjelasan tertulis, laporan evaluasi dan/atau dokumen sejenis lainnya terkait dengan pemberlakuan/penegakan hukum seluruh aturan/kebijakan Pernyataan keberatan Tidak diumumkannya LHKPN

5

RSUD Cicalengka

Surat Kabar Nusantara News

Konfirmasi dan klarifikasi terkait pemberitaan penerimaan DBHCT Kabupaten Bandung Tahun 2014

6

BAPAPSI

DPC Kabupaten Bandung LSM Bangkit Indonesia

A. Informasi Administrasi dan Keuangan : 1. Anggaran BAPAPSI secara umum dan khusus Unit Pelaksana Teknis serta laporan keuangannya. 2. Data statistik yang dibuat oleh BAPAPSI

Cicalengka

Tanggapan RSUD Cicalengka Pebruari 2015.

Untuk keterbukaan informasi publik

Tanggapan BAPAPSI tertanggal 27 Pebruari 2015

B. Perbendaharaan atau inventaris C. Rencana Strategis dan Rencana Kerja BAPAPSI D.Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga

7

BKPP

DPC Kabupaten Bandung LSM Bangkit Indonesia

Data Keuangan BKPP

Tanggapan dari BKPP tertanggal 4 Maret 2015

8.

RSUD Cicalengka

Muh.Jam'u, S.Ag (Pimpinan Redaksi Berita Investigasi

Permintaan Audiensi dengan Direktur RSUD Cicalengka terkait kelalaian RSUD Cicalengka dalam memberikan pelayanan

1.

Surat Permohonan klarifikasi dari Tabloid BIN diterima pada hari Senin 13

Nasional)

perawatan kepada almarhum Adi, M.Riyadi, No Register 239/Reg/Bdg/01/1/2015, jabatan sebagai wartawan SKU Berita Investigasi Nasional

2.

3.

9.

RSUD Cicalengka

Jusman S, ST (KOREKSI)

10.

Dinas Kesehatan dan

Dewan Pimpinan Pusat KOMUNIKASI BANGSA

11.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung

Dewan Pimpinan Pusat KOMUNIKASI BANGSA

12.

BPBD

Aspirasi Publik

13.

BAPAPSI

Aspirasi Publik

April 2015 dan RSUD Cicalengka menyampiakan bahwa acara audiensi tidak dapat dilaksanakan pada hari selasa tanggal 14 April 2015 harus dijadwalkan ulang karena pada tanggal tersebut Direktur RSUD Cicalengka telah terjadwal untuk kegiatan lain (surat terlampir) RSUD Cicalengka menyampaikan surat permohonan audiensi tersebut kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung/PPID Utama untuk dilakukan registrasi permohonan informasi Pelaksanaan audiensi dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 jam 13.00 WIB di RSUD Cicalengka

Menduga terjadi manipulasi data tanah

Ditindaklanjuti PPID RSUD Cicalengka dengan memberikan tanggapan terkait pemberitaaan yang terbit di SKU Koreksi pada edisi 52 (20 maret sd/20 April 2015) Halaman 1 kolom kanan yang berjudul DBHCHT di RSUD Cicalengka Diduga Bermasalah dan edisi 53 (20 April s/d 20 Mei 2015) pada halaman 2 kolom kanan dengan judul yang sama

FORUM

Permohonan informasi berupa salinan DPA SKPD Tahun 2015

Tanggapan Dinas Kesehatan tertanggal 06 Juli 2015

FORUM

Permohonan informasi berupa salinan DPA SKPD Tahun 2015

Ditindaklanjuti PPID Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung

Klarifikasi atas Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2015 dari jumlah 12 paket kegiatan dengan nilai Rp.2.750.323.900,1. Berapa jumlah paket yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan 2. Siapa nama perusahaan/perorangan penerima paket pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ke-3

1.

Klarifikasi atas Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2015 dari jumlah 12 paket kegiatan dengan nilai

1.

2.

Mempertahankan dan meningkatkan mutu pemberitaan Surat Kabar Umum “Aspirasi Publik” Pengawasan Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Tindaklanjut : Melalui Surat Nomor 010/680/BPBD tertanggal 6 Nopember 2015 Tentang Permohonan Arahan dari PPID Utama

Mempertahankan dan meningkatkan mutu pemberitaan Surat Kabar Umum

Ditindaklanjuti PPID BAPAPSI

Rp.2.750.323.900,3. Berapa jumlah paket yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan 4. Siapa nama perusahaan/perorangan penerima paket pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ke-3 14.

SEKRETARIAT DAERAH

Ramlan Nugraha, Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) KBB

1.

2.

Ditindaklanjuti oleh PPID Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

4.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014; Informasi tentang LPPD Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014; LKPJ Pemerintah Daerah ke DPRD Tahun 2014

Ditindaklanjuti PPID Disnaker

2. 3.

15.

DINAS TENAGA KERJA

Ramlan Nugraha, Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Kabupaten Barat

1. 2. 3.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2015 RKA Tahun 2015 DPA Tahun 2015

16.

DINAS KESEHATAN

Ramlan Nugraha, Ketua Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Kabupaten Bandung Barat

1. 2. 3. 4.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 RKA Dinas Kesehatan Tahun 2015 DPA Dinas Kesehatan Tahun 2015 Profil Kesehatan Daerah Tahun 2014

1.

2.

17.

DINAS SOSIAL


STUDDY ANGGARAN DAERAH

1.

2.

18 .

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


“Aspirasi Publik” Pengawasan Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)


1.

2.

Mengetahui rencana kebijakan badan publik dalam hal penyenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung Sharing knowledge produk kebijakan pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan masyarakat melek informasi. Mengetahui benchmark kinerja dan inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Menumbuhkan semangat berbagi praktik baik (good practices) antar daerah untuk mewujudkan penganggaran yang sesuai dengan kaidah good governance dan berpihak kepada kelompok miskin dan berkeadilan gender

Ditindaklanjuti PPID Dinas Kesehatan

Mengetahui benchmark kinerja dan inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Menumbuhkan semangat berbagi praktik baik (good practices) antar daerah untuk mewujudkan penganggaran yang sesuai dengan kaidah good governance dan berpihak kepada kelompok miskin dan

Ditindaklanjuti PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditindaklanjuti PPID Dinas Sosial

berkeadilan gender 19 .

BKBPP



1.

2.

20 .

BAPPEDA



1.

2.

21 .

DPPK



1.

2.

Mengetahui benchmark kinerja dan inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Menumbuhkan semangat berbagi praktik baik (good practices) antar daerah untuk mewujudkan penganggaran yang sesuai dengan kaidah good governance dan berpihak kepada kelompok miskin dan berkeadilan gender

Ditindaklanjuti PPID BKBPP


Ditindaklanjuti PPID BAPPEDA


Ditindaklanjuti PPID DPPK

Soreang, 04 Januari 2016 Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Bandung

ACHMAD KOSASIH, S.Ip, M.Si NIP. 19680328 198803 2 003

LAPORAN KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

Recommend Documents