KOTA TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta partai politik calon peserta Pemilu.

B. VERIFIKASI ADMINISTRASI 1. Komisi Pemilihan Umum a. Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan: 1) surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah. 2) salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan kepengurusan, alamat dan kantor tetap tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta kepengurusan tingkat kecamatan sesuai formulir Model F1Parpol. 4) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat provinsi sesuai formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol. 5) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota sesuai formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol. 6) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus partai politik tingkat kecamatan sesuai formulir Lampiran 3 Model F1-Parpol. 7) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat pusat sesuai formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol. 8) keputusan partai politik tentang pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. 9) surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 1   

10)

11)

12)

13)

14) 15)

16) 17) 18)

(satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sesuai formulir Model F2-Parpol. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan rekapitulasi daftar anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota sesuai formulir Lampiran 1 Model F2-Parpol. softcopy daftar nama anggota partai politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota sesuai formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai formulir Model F3Parpol. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sesuai formulir Model F11-Parpol. salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

b. Melaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik: 1) Mencermati dugaan ganda keanggotaan partai politik dalam satu partai politik atau antar partai politik. 2) Apabila terdapat dugaan ganda dalam satu partai politik, dihitung satu keanggotaan. 3) Apabila terdapat dugaan ganda antar partai politik, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota. 4) Setelah melakukan pencermatan, KPU menyampaikan daftar nama anggota dalam bentuk softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dicocokkan dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA). c. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada partai politik. Apabila terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap, partai politik diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki. Perbaikan persyaratan disampaikan oleh DPP partai politik kepada KPU, kecuali daftar nama anggota partai politik dalam bentuk hardcopy dan fotokopi KTA disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. d. Melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan persyaratan. Apabila terdapat perbaikan syarat keanggotaan partai politik, KPU melakukan pencermatan dugaan ganda dan menyampaikan hasilnya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dicocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota partai politik dan fotokopi KTA hasil perbaikan. e. Berdasarkan verifikasi administrasi hasil perbaikan, KPU menyusun berita acara dan menetapkan partai politik yang dapat mengikuti tahap verifikasi faktual.

2   

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan langkah sebagai berikut: a. Persiapan 1) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi dan Faktual. 2) membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi yang bertugas mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA. 3) melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi. b. Pelaksanaan 1) menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU. 2) meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA. 3) mencocokkan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA. a) apabila softcopy daftar nama anggota partai politik telah sesuai dengan hardcopy dan/atau KTA, maka KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (9) pada softcopy daftar nama anggota partai politik. b) apabila terdapat ketidaksesuaian antara softcopy daftar nama anggota partai politik dengan formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol, KPU Kabupaten/Kota menggunakan softcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan fotokopi KTA. c) apabila daftar nama anggota partai politik pada softcopy tidak ditemukan fotokopi KTA, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan pada softcopy daftar nama anggota partai politik tidak ditemukan KTA. 4) menyusun berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud angka 2) dan 3) dalam contoh formulir terlampir. 5) melaporkan berita acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada KPU melalui KPU Provinsi dan aplikasi SiPol. 6) menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil perbaikan dari KPU untuk dicocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota partai politik dan/atau fotokopi KTA hasil perbaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud angka 2) sampai dengan 5).

C. VERIFIKASI FAKTUAL 1. Komisi Pemilihan Umum Melaksanakan verifikasi faktual dengan langkah sebagai berikut: a. Persiapan 1) membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi Faktual. 2) melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual. 3) menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran Model F5-Parpol, Model F11-Parpol, surat keputusan (SK) partai politik tentang pengurus tingkat pusat, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik. 4) menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam, dan lain-lain). 5) menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual terhadap pengurus yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor KPU. 3   

b. Pelaksanaan 1) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual. 2) melakukan verifikasi faktual terhadap: a) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang pengurus tingkat pusat, daftar nama pengurus yaitu Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. b) pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. c) pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Keluarga/KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 4 Model F1Parpol. d) domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD. e) domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat harus berada di wilayah ibukota negara. 3) apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain). 4) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi mendatangi yang bersangkutan. 5) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol dan KTA/KK. 6) apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I. 7) verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 6) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlampir). 8) menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya dan menyampaikan hasilnya kepada partai politik. 9) apabila partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan d), diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. 10) melakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan.

4   

11) melaksanakan rapat pleno terbuka: a) Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat provinsi. b) Hasil verifikasi faktual tingkat pusat. 12) menyusun berita acara sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan hasilnya kepada partai politik dan Bawaslu. 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Melaksanakan verifikasi faktual dengan langkah sebagai berikut: a. Persiapan 1) membentuk Pokja Verifikasi Faktual. 2) membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi Faktual. 3) melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual. 4) menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran Model F6-Parpol, Model F11-Parpol, SK partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik. 5) menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam, dan lain-lain). 6) menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual (contoh terlampir) terhadap pengurus yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor KPU Provinsi. b. Pelaksanaan (1) menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual. (2) melakukan verifikasi faktual terhadap: a) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. b) pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. c) pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol. d) domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi. e) domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi harus berada di wilayah ibukota provinsi, kecuali daerah pemekaran. (3) apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah). (4) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi mendatangi yang bersangkutan.

5   

(5) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol dan KTA/KK. (6) apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU Provinsi sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I. (7) verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 6) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlampir). (8) menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya dan menyampaikan hasilnya kepada partai politik. (9) apabila partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan d) diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. (10) melakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan, menyusun berita acara sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan hasilnya kepada partai politik, Bawaslu Provinsi dan KPU melalui aplikasi Sipol. (11) melakukan rapat pleno terbuka: a) Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat kabupaten/kota. b) Hasil verifikasi faktual tingkat provinsi. 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan verifikasi faktual dengan langkah sebagai berikut: a. Persiapan 1) membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verifikasi Faktual. 2) khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, Anggota Pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh partai politik. 3) melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual. 4) menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol, Model F3-Parpol, Lampiran 1 Model F8-Parpol, Lampiran 2 Model F8-Parpol, Model F11-Parpol, SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota, bukti kepemilikan/sewa/kontrak kantor partai politik, KTA. 5) menyiapkan alat dokumentasi (kamera, handycam, dan lain-lain). 6) menyiapkan daftar hadir dan berita acara hasil verifikasi faktual (contoh terlampir) terhadap pengurus dan anggota yang dihadirkan pengurus partai politik di kantor KPU Kabupaten/Kota. b. Pelaksanaan 1) menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap. 2) melakukan verifikasi faktual terhadap: a) kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik (1) jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota, daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain,

6   

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11)

Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. pengurus partai politik sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol. apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf angka (1) dan (2) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah). apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi mendatangi yang bersangkutan. apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat digantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dan KTA/KK. apabila dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) petugas verifikasi tidak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I. verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 7) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlampir). domisili kantor tetap dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten/Kota. domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota harus berada di wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan. domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota yang berada pada daerah induk, sementara daerah tersebut telah dilakukan pemekaran maka domisili kantor tetap pada daerah induk dinyatakan memenuhi syarat.

b) keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan cara: (1) Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana. (2) Metode sensus dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang. (3) Metode sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota lebih 100 (seratus) orang.

7   

(4) Dalam metode sampel acak sederhana, melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel dengan menggunakan software Microsoft Excel, yaitu: (a) Buka file Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell.

(b) Pada papan rumus/formula ketik rumus berikut: RUMUS =RAND()*angka populasi yang dikehendaki Misalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut: RUMUS =RAND()*2000

(c) Dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik cell

8   

yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200, maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.

(d) Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, dan dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya. (Lihat anak panah dalam cara pengambilan sampel).

9   

(5) Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah supervisi KPU Provinsi. Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel bersifat rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui aplikasi Sipol serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi. (6) Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana angka (5) dituangkan dalam formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol. (7) Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya berada di wilayah terpencil atau sulit dijangkau dengan sarana transportasi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil sampel pengganti dari urutan berikutnya. (8) Menyusun berita acara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana contoh formulir terlampir. (9) Melakukan verifikasi faktual, bertemu secara langsung dengan anggota partai politik dan melakukan kegiatan sebagai berikut: (a) petugas verifikasi mencocokkan daftar nama anggota partai politik hasil pengambilan/pencuplikan sampel sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol, fotokopi KTA dan KTA asli. Apabila anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat. (b) apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTP atau KK. Apabila terdapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTP atau KK dan anggota partai politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat. (c) apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat. (d) apabila keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat. (e) setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangan formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol. (f) apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual. (g) verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana huruf (d) dilakukan oleh petugas verifikasi dengan cara meminta anggota yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlampir). (h) apabila sampai akhir masa verifikasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. (i) apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) partai politik, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada

10   

1 (satu) partai politik dan mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. (j) apabila ditemukan keanggotaan partai politik pada daerah pemekaran, petugas verifikasi mencocokkan kesesuaian domisili faktual anggota partai politik yang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tercantum pada KTA. (k) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menerangkan bertemu/tidak bertemu dengan anggota partai politik dan meminta paraf anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap. (l) apabila partai politik menyerahkan syarat keanggotaan lebih dari 1.000 atau 1/1.000 dan setelah dilakukan verifikasi faktual telah memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 atau 1/1.000, petugas verifikasi dapat menghentikan verifikasi faktual. (10) Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan. (11) Menyusun berita acara verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada KPU melalui aplikasi Sipol. (12) Apabila partai politik belum memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. 3) Melakukan verifikasi hasil perbaikan: a) verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap. b) verifikasi administrasi dan faktual keanggotaan partai politik dengan menempuh langkah: (1) menghitung jumlah keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dan melakukan pencermatan dugaan ganda. (2) apabila syarat keanggotaan partai politik sebagaimana angka (1) tidak terpenuhi, tidak dilanjutkan dengan verifikasi faktual. (3) Melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mekanisme sebagaimana angka (9). 4) Melaksanakan rapat pleno terbuka dan menyusun berita acara hasil verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada partai politik, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU melalui aplikasi Sipol.

D. RAPAT PLENO TERBUKA Rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menempuh langkah sebagai berikut:

11   

1. Menyampaikan undangan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Menyampaikan proses dan hasil verifikasi faktual. 3. Partai politik dan/atau Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti pendukung. 4. Apabila partai politik dan/atau Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat menerima penjelasan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, diminta mengisi formulir keberatan terlampir. E. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI 1. Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Akses data dan informasi diberikan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya setelah setiap kegiatan dalam tahapan verifikasi partai politik berakhir yaitu: a. Verifikasi administrasi kelengkapan syarat partai politik menjadi peserta Pemilu oleh KPU. b. Verifikasi faktual partai politik oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. 3. Pelayanan data kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya menyampaikan permohonan tertulis kepada KPU dengan menyebut identitas yang jelas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya. b. KPU meneliti kelengkapan syarat permohonan data sebagaimana dimaksud huruf a. c. Apabila syarat permohonan data belum lengkap, partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya KPU menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk melengkapi. d. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap dan data yang diminta berada pada wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi data dimaksud dengan tembusan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya. e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada KPU pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf d.

F. LAIN-LAIN 1. Menanggapi permasalahan akurasi data wilayah administrasi dan penduduk sebagaimana Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 138/3691/SJ telah melakukan revisi sebagaimana terlampir. 2. Pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ. 3. Apabila terdapat perbedaan jumlah penduduk antara Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ, KPU dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012.

12   

4. Apabila terdapat perbedaan nama wilayah administrasi antara Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ. 5. Pemenuhan syarat kepengurusan partai politik di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota di setiap provinsi, dan 50% kecamatan di kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi berpedoman Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012. 6. Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik tingkat pusat, KPU berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. Apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada dokumen hasil verifikasi administrasi yang diserahkan oleh KPU. 8. Apabila terdapat penggantian pengurus partai politik pada masa verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada dokumen hasil verifikasi administrasi yang diserahkan oleh KPU.

13   

Contoh

BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA NOMOR :………………………….

Pada hari ini ………………… tanggal ………………… bulan ………………… tahun ………, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ………………… telah melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai ………………… dengan mekanisme mencocokkan daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy, hardcopy, dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA). Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy sesuai/tidak sesuai*) dengan daftar nama anggota partai politik dalam bentuk hardcopy. Sedangkan jumlah nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy, hardcopy, KTA serta keanggotaan partai politik yang sesuai/tidak sesuai adalah sebagai berikut: 1. Daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy 2. Daftar nama anggota partai politik dalam bentuk hardcopy 3. Fotokopi KTA yang diterima 4. Daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan hardcopy dan KTA 5. Daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan hardcopy dan KTA 6. Daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi KTA 7. Daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy yang tidak sesuai dengan fotokopi KTA

: ………………… anggota : ………………… anggota : ………………… anggota : ………………… anggota : ………………… anggota : ………………… anggota : ………………… anggota

Dibuat di …………………………. pada tanggal ……………………. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA …………… 1. 2. 3. 4. 5.

…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

*) Coret yang tidak diperlukan.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

Contoh

BERITA ACARA HASIL PENGAMBILAN ATAU PENCUPLIKAN SAMPEL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA NOMOR :………………………….

Pada hari ini ………………… tanggal ………………… bulan ………………… tahun ………, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 19 ayat (3) Peraturan KPU Nomor

8 Tahun 2012 tentang

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor

8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ………………… telah melakukan

pengambilan

atau

pencuplikan

sampel

terhadap

keanggotaan

Partai

………………… di bawah supervisi KPU Provinsi ………………… dengan hasil sebagai berikut: Jumlah penduduk kabupaten/kota*) …………………

: ………………… orang

Jumlah anggota partai politik dalam softcopy daftar nama

: ………………… orang

(populasi) Jumlah sampel anggota partai politik (minimal 10%)

: ………………… orang

Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana terlampir.

Dibuat di …………………………. pada tanggal ……………………. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA …………… 1.

……………………………………………..

(Ketua)

……………………

2.

……………………………………………..

(Anggota)

……………………

3.

……………………………………………..

(Anggota)

……………………

4.

……………………………………………..

(Anggota)

……………………

5.

……………………………………………..

(Anggota)

……………………

*) Coret yang tidak diperlukan.

Lampiran 2 Model F8-Parpol

LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*) PARTAI

:………..…………………………………………………………

KABUPATEN/KOTA *) : ………………………………………………………………… PROVINSI

NO.

NAMA

: ……………………………………………………………………

UMUR

NO. KTA

NIK

ALAMAT

...................., .................... PETUGAS VERIFIKASI,

.........................................

*) Coret yang tidak diperlukan

KET.

Contoh

BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) NOMOR :………………………….

Pada hari ini ………………… tanggal ………………… bulan ………………… tahun ………, telah hadir

di

kantor

Komisi

Pemilihan

Umum/Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota*) ………………… pengurus/anggota*) Partai ………………… dan hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut: NO. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA PENGURUS/ANGGOTA*)

ALAMAT

NO. KTA/KTP/KK*)

KETERANGAN

Contoh: Nama pengurus/anggota*): Jabatan :

Sesuai/tidak sesuai*)

dst Dibuat di …………………………. pada tanggal ……………………. KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …………… 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

Keterangan: 1.

*) Coret yang tidak diperlukan.

2.

Untuk kolom pengesahan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disesuaikan.

PERNYATAAN KEBERATAN HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

Kabupaten/Kota*) Provinsi*)

: ................................................................................................... : ...................................................................................................

Catatan pernyataan keberatan oleh Partai ..................../Bawaslu/Bawaslu Provinsi ..................../Panwaslu Kabupaten/Kota ....................*) sebagai berikut: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

Yang mengajukan keberatan**)

(.............................................................)

.............................., .............................. KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA*) KETUA,

(.............................................................)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan **) Diisi dengan Partai .................... atau Bawaslu atau Bawaslu Provinsi .................... atau Panwaslu Kabupaten/Kota .................... dan jabatannya