LAPORAN TAHAPAN PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR Jl. Loader no.7 Baranangsiang Bogor Timur Kota Bogor TAHUN 2014
1
Kata Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmadnya kepada bangsa Indonesia pada umumnya dan kepada KPU Kota Bogor pada khususnya, sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten/ Kota pada Tahun 2014 dengan lancar, aman, tertib dan damai . Berkenaan dengan tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, KPU Kota Bogor berkewajiban untuk melaporkan tahapan pemilu yaitu : Pemetaan Daerah Pemilihan di Kota Bogor. Daerah Pemilihan di Kota Bogor yang dari (5) lima Daerah Pemilihan yaitu : Kota Bogor 1 (Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah), Kota Bogor 2 (Kecamatan Bogor Selatan), Kota Bogor 3 (Kecamatan Bogor Barat), Kota Bogor 4 (Kecamatan Tanah Sareal) dan Kota Bogor 5 (Kecamatan Bogot Utara ). Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak tehadap
yang telah
pertisipasi
pelaksanaan Tahapan Pemetaan Daerah Pemilihan di Kota Bogor dalam
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 sehingga kami dapat menyusun laporan ini. Meskipun laporan ini jauh dari sempurna, kami tetap berharap dapat memberikan manfaat dan informasi bagi yang membacanya.
Ketua. ttd Drs. Undang Suryatna, M. Si
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………..i DAFTAR ISI …………………………………………………………….ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah…………………………………………………… B. Maksud dan Tujuan……………………………………………………… C. Ruang Lingkup Laporan…………………………………………………. D. Sistematika Laporan …………………………………………………….. BAB II PERSIAPAN A.Pengorganisasian Kerja …………………………………………………. B. Alur Kerja dan Tahapan ………………………………………………. C. Data Kependudukan………………………………………………….. D. Hubungan Antar Lembaga …………………………………………… BAB III DASAR - DASAR PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN A. Pengertian Umum ……………………………………………………… B. Prinsip- prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan……………………….. C. Ketentuan Jumlah kursi dan Daerah Pemilihan……………………… 1. Daerah Pemilihan Anggota DPR………………………………… 2. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi …………………… 3. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ………………….. D. Tata Cara Penghitungan Jumlah Kursi dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota BAB IV PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN A. Simulasi Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor ….. B. Penyusunan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor ………………………………………………………………………. C. Penyampaian Usulan Daerah Pemilihan………………………………….. D. Uji Publik Daerah Pemilihan ……………………………………………… E. Sosialisasi Usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor ……….
3
BAB V PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN A. Daerah Pemilihan Anggota DPR di Provinsi Jawa Barat ……………….. B. Daerah Pemilihan Anggota DPD ……………………………………… C. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat …………….. D. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor …………………….. BAB VI HAMBATAN DAN PERMASALAHAN………………………… BAB VII PENUTUP………………………………………………………..
4
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 setiap Dewan Perwakilan terbagi kedalam Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah yang berdasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Penduduk per Kecamatan (DAK2) dari seluruh wilayah administrasi di Indonesia. Jumlah Penduduk dalam suatu wilayah administrasi atau gabungan dari wilayah administrasi berkaitan dengan jumlah kursi pada daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Keterkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi merupakan cerminan dari prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan. Dalam menyusun daerah pemilihan jumlah kursi dan alokasi kursi
terdapat tata cara penghitungan
yang ditetapkan dalam peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi setiap daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2013. Hasil dari penyusunan daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU, pada akhirnya
merupakan ladang kompetisi bagi Partai Politik dan calon
anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk
memperebutkan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2014.
5
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN 1. Memenuhi ketentuan tugas dan wewenang bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan untuk setiap tahapan . 2. Memenuhi ketentuan untuk mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor. 3. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bogor.
C. RUANG LINGKUP LAPORAN Ruang Lingkup laporan meliputi : 1. Persiapan 2. Dasar – Dasar Penyusunan Daerah Pemilihan 3. Pelaksanaan Penyusunan Daerah Pemilihan 4. Penetapan Daerah Pemilihan
D. SISTEMATIKA PELAPORAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup Laporan D. Sistematika Laporan BAB II PERSIAPAN A. Pengorganisasian Kerja B. Alur Kerja dan tahapan C. Data Kependudukan D. Hubungan Antar Lembaga BAB III DASAR - DASAR PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN A. Pengertian Umum
6
B. Prinsip- prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan C. Ketentuan Jumlah kursi dan Daerah Pemilihan 1. Daerah Pemilihan Anggota DPR 2. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 3. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota D. Tata Cara Penghitungan Jumlah Kursi dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota BAB IV PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN A. Simulasi Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor B. Penyusunan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor C. Penyampaian Usulan Daerah Pemilihan D. Uji Publik Daerah Pemilihan E. Sosialisasi Usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor BAB V PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN A. Daerah Pemilihan Anggota DPR di Provinsi Jawa Barat B. Daerah Pemilihan Anggta DPD C. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat D. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor BAB VI HAMBATAN DAN PERMASALAHAN BAB VII PENUTUP
7
BAB I PERSIAPAN
A. PENGORGANISASIAN KERJA 1. Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan tahapan yaitu Penataan dan Penetapan Daerah
Pemilihan Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang- Undang, dengan memperhatikan usul penataan daerah Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melakukan konsultasi publik. 2. KPU Provinsi KPU Provinsi mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dengan melakukan konsultasi publik. Usulan Daerah Pemilihan dan hasil konsultasi publik disampaikan kepada KPU.Dalam menyampaikan usulan daerah pemilihan disertai penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.Dan dalam penyampaian usulan daerah pemilihan, KPU Provinsi menyertakan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan apabila terdapat pembentukan Kecamatan pemekaran pada satu Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 sampai dengan akhir Juli 2012. 3. KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota mengusulkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan melakukan konsultasi publik. Usulan Daerah Pemilihan dan hasil konsultasi publik disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi. Dalam menyampaikan
8
usulan daerah pemilihan
disertai penjelasan dan alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Dalam penyampaian usulan daerah pemilihan, KPU Kabupaten/Kota
menyertakan
Peraturan
Daerah
tentang
pembentukan
Kecamatan pada suatu Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 sampai dengan akhir Juli 2012 atau pembentukan Desa/Kelurahan pemekaran pada satu Kecamatan yang dibentuk setelah Pemilu 2009 sampai dengan akhir bulan Januari 2012.
B. ALUR KERJA DAN TAHAPAN NO PROGRAM /KEGIATAN
JADUAL
KETERANGAN
1
Penetapan Jumlah Kursi DPRD
10 Des 2012
Dilaksanakan
Provinsi Dan DPRD
/15 Januari
oleh KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan data
2013
penduduk (DAK2) 2
Penetapan Daerah Pemilihan
7 s/d 12
Dilaksanakan
DPRD Provinsi dan DPRD
Februari 2013
oleh KPU, KPU
Kabupaten/Kota
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3
Rapat koordinasi dengan Partai
22 s/d 28
Dilaksanakan
Politik Peserta Pemilu dan
Februari 2013
oleh KPU, KPU
konsultasi publik
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4
Penyerahan Hasil Penataan Daerah
1 s/d 2 Maret
Dilaksanakan
Pemilihan DPRD Provinsi dan
2013
oleh KPU, KPU
DPRD Kabupaen/ Kota kepada
Provinsi dan
KPU
KPU Kabupaten/Kota
9
5
Penetapan Daerah Pemilihan
1 s/d 9 Maret
Dilaksanakan
DPRD Provinsi dan DPRD
2013
oleh KPU
Kabupaten/Kota
C. DATA KEPENDUDUKAN Data Kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan daerah pemilihan adalah Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang sudah harus tersedia dan diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 16 (enam belas ) bulan sebelum hari pemungutan suara. Data Kependudukan yang disampaikan pemerintah Kota Bogor Kepada Komisi Pemilihan Kota Bogor sebagai berikut:
DAK2 Kota Bogor JUMLAH PENDUDUK NO
1
KODE WILAYAH
KECAMATAN
2
3 KOTA BOGOR BOGOR SELATAN BOGOR TIMUR BOGOR TENGAH BOGOR BARAT BOGOR UTARA TANAH SAREAL
1
32.71 32.71. 01
2 3
32.71. 02 32.71. 03
4 5 6
32.71. 04 32.71. 05 32.71. 06
PEREMPUAN
TOTAL
5 380.876 66.944
6 802 .862 143.374
46.264 51.445
41.342 47.503
87.606 98.948
90.627 78.557 78.663
83.041 70.805 71.241
173.668 149.362 149.904
LAKI-LAKI
4 421.986 76.430
KET
7
D. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA Dalam tahapan penataan daerah Pemilihan koordinasi dilaksankan terkait dengan Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan yang akan dipergunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Koordinasi antar lembaga dilaksanakan oleh KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU Provinsi dengan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota. Hasil koordinasi tersebut berupa jumlah
10
penduduk yang dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU sebagaimana ditetapkan dengan keputusan KPU Nomor: 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 39.910.274 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) dengan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sejumlah 100 (seratus) dan Jumlah Penduduk Kota Bogor sejumlah 802.862 (delapan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh dua) dengan alokasi kursi Anggota DPRD Kota Bogor sebanyak 45 (empat puluh lima).
11
BAB II DASAR – DASAR PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan merupakan tahapan pemilu.
A. PENGERTIAN UMUM Terkait dengan penataan Daerah Pemlihan beberapa yang perlu dimengerti secara umum yaitu : 1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia. 2. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
12
3. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrsi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai satu kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 4. Bilangan Pembagi Penduduk yang disingkat BPPD adalah bilangan yang diperoleh dari bagi hasil jumlah penduduk suatu provinsi atau Kabupaten/Kota dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
B. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN Dalam penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 meliputi: 1. Kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang - satu suara - satu nilai. 2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang proporsional yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. 3. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. 4. Integritas wilayah yaitu beberapa kabupaten/koata atau Kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus berbatasan dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
13
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminous) yaitu penyusunan daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/ atau bagian Kabupaten/Kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota
DPR,
begitupula
dengan
daerah
pemilihan
Anggota
DPRD
Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberap dan/atau bagian Kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. 6. Kohesivitas yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi social budaya, adat- istiadat dan kelompok minoritas. 7. Kesinambungan yaitu penyusunan daerah Pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
C. KETENTUAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN Ketentuan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan untuk Anggota DPR ditetapkan dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Untuk DPRD Provinsi selain ditetapkan dalam pasal 23, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU nomor 05 Tahun 2013. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam pasal 23 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 dan peraturan KPU Nomor 05 tahun 2013. 1. Ketentuan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPR Berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2012 pasal 21 Jumlah kursi Anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh), sedangkan dalam pasal 22 ditetapkan bahwa: a. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi,Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota; b. Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
14
c. Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunkan bagian Kabupaten/Kota. d. Penentuan daerah Pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2) 2. Ketentuan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPD Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. 3. Ketentuan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 sebagai mana tersebut dalam pasal 10 ditentukan sebagai berikut: a. Jumlah Kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). b. Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; 2) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; 3) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; 4) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
15
5) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi ; 6) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; 7) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi. Dalam ketentuan Pasal 11 disebutkan bahwa : a. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
adalah
Kabupaten/Kota atau
gabungan Kabupaten/Kota; b. Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3(tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; c. Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 12 sebagai berikut : 1.
Apabila suatu Kabupaten/Kota dapat membentuk satu daerah pemilihanAnggota DPRD Provinsi karena alokasi kursi sebanyak 3 (tiga) atau lebih tetapi apabila digabung dengan satu atau beberapa Kabupaten/Kota lain yang berbatasan langsung dapat membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi, gabungan Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
2.
Apabila suatu Kabupaten/Kota tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga) Kabupaten/Kota
tersebut
harus
digabung dengan
satu
atau
beberapa
Kabupaten/Kota lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi.
16
3.
Pembentukan daerah pemilihan sebagimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
Ketentuan Pasal 13: 1.
Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi terdapat satu Kabupaten/Kota yang teralokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi Kabupaten/Kota tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3);
2.
Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa Kecamatan, tidak dapat digabung dengan Kabupaten/Kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan;
3.
Bagian Kabupaten/Kota sebagimana dimksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan Kabupaten/Kota lain yang berbatasan langsung sepanjang Kabupaten/Kota lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga).
4.
Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yng terdiri dari Kecamatan
atau
beberapa
Kecamatan,
tidak
dapat
digabung
dengan
Kabupaten/Kota lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.
4. Ketentuan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalampasal 18, yaitu: 1) Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). 2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
17
b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi;
Pasal 19 1) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan; 2) Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; 3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian Kecamatan. Pasal 20 1) Apabila suatu Kecamatan dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota karena tetapi apabila digabung dengan satu atau
18
beberapa Kecamatan
lain yang berbatasn langsung dapat membentuk satu
daerah pemilihan dengan alokasi kursi paling banyak 12 (dua belas) kursi, gabungan Kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2) Apabila satu Kecamatan tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota karena memperoleh alokasi kursi kurang dari 3 (tiga), Kecamatan tersebut harus digabung dengan satu atau beberapa Kecamatan lain yang berbatasan langsung sehingga membentuk satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi mendekati atau sama dengan 12 (dua belas) kursi; 3) Pembentukan daerah pemilihan sebagiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap memperhatikan prinsip ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
Pasal 21 1) Apabila berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
terdapat satu Kecamatan yang teralokasi
lebih dari 12 (dua belas) kursi Kecamatan tersebut dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3). 2) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa Desa/Kelurahan tidak dapat digabung dengan Kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. 3) Bagian Kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digabung dengan Kecamatan lain yang berbatasan langsung sepanjang Kecamatan lain tersebut tidak dapat membentuk satu daerah pemilihan karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga). 4) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari satu atau beberapa Desa/Kelurahan, tidak dapat digabung dengan Kecamatan lain untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan.
19
D. TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH KURSI DAN ALOKASI KURSI DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Dalam Peraturan KPU nomor 05 tahun 2013 pada pasal 22 ayat (1) tata cara penghitungan jumlah kursi dan alokasi kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut: a. Menentukan jumkah kursi Anggpta DPRD Kabupaten/Kota dengan mendasarkan jumlah penduduk sebagaimna dimakdud dalam pasal 21 ayat (2) dan Keputusan KPU tentang Jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014; b. Menetapkan BPPd dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan; c. Mengalokasikan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf a pada setiap daerah pemilihan. Pada ayat (2) disebutkan pengalokasian jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara : a. Tahap pertama : A. Menentukan jumlah disetiap daerah pemilihan dengan cara membagi jumlah penduduk disetiap Kecamatan yang bersangkutan dengan BPPD dengan ketentuan : (a) Apabila pada penghitungan tersebut, satu Kecamatan memperoleh sejumlah kursi maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi, maka Kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan; (b) Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan; (c) Apabila pada penghitungan tersebut satu Kecamatan tidak memperoleh sejumlah kursi atau memperoleh sejumlah kursi kurang dari 3 (tiga) kursi atau lebih dari 12 (dua belas) kursi, maka Kecamatan tersebut digabung
20
dengan satu atau beberapa Kecamatan lain yang berbatasan langsung secara geografis untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan. (d) Alokasi kursi pada pengabungan beberapa Kecamatan untuk dibentuk menjadi satu daerah pemilihan sebagaimna dimaksud pada huruf (c), ditetapkan maksimum 12 (dua belas) kursi atau sekurang- kurangnya mendekati maksimum 12 (dua belas) kursi. B. Menentukan alokasi kursi pada daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) huruf d), dilaukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh Kecamatan. (a) apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan. (b) Apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh kursi, maka sejumlah tersebut dialokasikan kepada pemilihan yang bersangkutan. C. Menentukan jumlah kursi yang dialokasikan diseluruh daerah pemilihan sebagaimna dimaksud pada huruf a angka 1). huruf dan huruf (a) dan /atau angka 2) huruf b,
dengan cara menjumlahkan seluruh kursi yang telah
dialokasikan pada setiap daerah pemilihan tersebut. 5. Tahap Kedua 1) Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3). 2) Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit.
21
3) Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan sebagimana dimaksud pada angka 2), dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit. 4) Mengalokasikan sisa kursi sebagiamna dimaksud pada angka 1), dengan cara mengalokasikan satupersatu kepada daerahpemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. Dalam Pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa penghitungan alokasi kursi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dilakukan apabila dalam penghitungan alokasi kursi tahap pertama masih terdapat kursi yang belum terbagi.
22
BAB III PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN Menurut pasal 8 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 KPU Kabupaten/Kota mengusulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Memenuhi ketentuan tersebut KPU Kota Bogor menyusun usulan daerah pemilihan DPRD Kota Bogor berdasarkan tata cara penyusunan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor sebagaimana lampiran peraturan KPU nomor 5 tahun 2013. A. SIMULASI PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DPRD KOTA BOGOR 1. Menentukan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan Keputasan KPU Nomor 8/ Kpts/KPU/ Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2913 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Kabupaten/Kota. 2. Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan. 3. Menghitung alokasi kursi disetiap Kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap Kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd. 4. Melakukan Simulasi pengabungan Kecamatan untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 atau sekurang-kurangnya mendekati 12 dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan
yang terdiri dari:
Kesetaraan nilai, Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam satu cakupan wilayah, Kohesivitas dan Kesinambungan dan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf a sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan. 5. Menghitung Alokasi Kursi, Tahap Pertama :
23
1. Menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh Kecamatan pada daerah pemilihan tersebut dengan BPP dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan , angka pecahan tersebut dihilangkan. 2. Apabila dalam perhitungan alokasi kursi pada daerah pemilian tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya diperoleh total jumlah kursi tahap pertama yang sudah dialokasikan diseluruh daerah pemilihan. Tahap Kedua : a) Menentukan jumlah kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Kota dengan jumlah kursi yang dialokasikan diseluruh daerah pemilihan pada tahap pertama. b) Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk didaerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan. c) Menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit. d) Mengalokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada seluruh daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama kedua, ketiga dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. 6. Membuat Tabel Final Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor.
B. PENYUSUNAN
ALOKASI
KURSI
DAN
DAERAH
PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR Dalam menyusun Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi KPU Kota Bogor mengundang pimpinan partai politik di Kota Bogor pada tanggal 28 Februari 2013, Daerah Pemilihan dan alokasi kursi dipetakan sebagai berikut:
24
1. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Bogor per-tanggal 6 Desember 2012 KODE WILAYAH
NO 1
KECAMATAN
2
1
32.71 32.71. 01
2 3 4 5 6
32.71. 02 32.71. 03 32.71. 04 32.71. 05 32.71. 06
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
3
4
KOTA BOGOR BOGOR SELATAN BOGOR TIMUR BOGOR TENGAH BOGOR BARAT BOGOR UTARA TANAH SAREAL
5
TOTAL
KET
6
7
421.986 76.430
380.876 66.944
802 .862 143.374
46.264 51.445 90.627 78.557 78.663
41.342 47.503 83.041 70.805 71.241
87.606 98.948 173.668 149.362 149.904
2. Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2014 ditetapkan bahwa jumlah penduduk Kota Bogor 802.862 dan jumlah kursi sebanyak 45 kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk: 17.841. NO
DAERAH PEMILIHAN /KEC
JUMLAH PENDUDUK
1 1
2 KOTA BOGOR I BOGOR TIMUR BOGOR TENGAH Jumlah KOTA BOGOR 2 BOGOR UTARA KOTA BOGOR 3 TANAH SAREAL KOTA BOGOR 4 BOGOR BARAT KOTA BOGOR 5 BOGOR SELATAN JUMLAH
3
2 3 4 5
ALOKASI KURSI
SISA PENDUDUK 5
4
PERINGKAT SISA PENDUDUK 6
ALOKASI SISA KURSI 7
JUMLAH ALOKASI KURSI 8
87.606 98.948 186.554
10
8.140
2
1
11
149.362
8
6.631
4
8
149.904
8
7.173
3
8
173.668
9
13.096
1
143.374
8
643
5
802.862
43
1
10 8
2
45
25
C. UJI PUBLIK DAERAH PEMILIHAN Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor melalsanakan uji publik daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor dengan mengundang pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2013 pada tanggal 28 Februari 2013 D. PENYAMPAIAN USULAN DAERAH PEMILIHAN Hasil penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi tersebut diusulkan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 2013 dengan surat KPU Kota Bogor nomor: 140/KPU-Kota-011329141/III/2013, tanggal 1 Maret 2012. NO 1 1
2 3 4 5
DAERAH /KEC
PEMILIHAN
2 KOTA BOGOR I BOGOR TIMUR BOGOR TENGAH Jumlah KOTA BOGOR 2 BOGOR SELATAN KOTA BOGOR 3 BOGOR BARAT KOTA BOGOR 4 TANAH SAREAL KOTA BOGOR 5 BOGOR UTARA JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH KURSI
3
4
87.606 98.948 186.554
11
143.374
8
173.668
10
149.904
8
149.362 802.862
8 45
. E. SOSIALISASI USULAN DAERAH PEMILIHAN Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2013 Pasal 28 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan sosilisasi Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta instansi terkait. Sesuai dengan pasal tersebut KPU Kota Bogor telah melaksanakan Sosilisasi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 bertempat di Aula KPU Kota Bogor Jl. Gunung Gede 1 No .6 Bogor. Sosialisasi di hadiri oleh pimpinan partai peserta pemilu dan Panwaslu Kota Bogor
26
BAB V PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN A. DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR DI PROVINSI JAWA BARAT Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Daerah Pemilihan anggota DPR untuk Provinsi Jawa Barat terdiri dari XI (sebelas) Daerah Pemilihan anggota DPR untuk Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 1. Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) jumlah kursi 7 (tujuh); 2. Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) jumlah kursi 10 (sepuluh); 3. Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) Jumlah Kursi 9 (sembilan); 4. Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) Jumlah kursi 6 (enam); 5. Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) Jumlah kursi 9 (sembilan); 6. Jawa Barat VI (Kota Bekasi dan Kota Depok) Jumlah kursi 6 (enam); 7. Jawa Barat VII (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Krawang
dan Kabupaten
Bekasi ) Jumlah kursi 10 (sepuluh); 8. Jawa Barat VIII(Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu ) Jumlah kursi 9 (sembilan); 9. Jawa Barat IX (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang
dan Kabupaten
Subang ) Jumlah kursi 8 (delapan); 10. Jawa Barat X (Kabupaten Ciamis. Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar ) Jumlah kursi 7 (tujuh); 11. Jawa Barat XI (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya ) Jumlah kursi 10 (sepuluh );
27
B. DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Provinsi Jawa Barat Jumlah Penduduk ditetapkan sebanyak 39.910.274 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat) dengan alokasi 100 (seratus) kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 1. Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi ) jumlah kursi 7 (tujuh); 2. Jawa Barat 2 (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) jumlah kursi 11 (sebelas); 3. Jawa Barat 3 (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) Jumlah Kursi 7 (tujuh); 4. Jawa Barat 4 (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) Jumlah kursi 5 (lima);
28
5. Jawa Barat 5 (Kabupaten Bogor ) Jumlah kursi 9 (sembilan); 6. Jawa Barat 6 (Kota Bekasi dan Kota Depok) Jumlah kursi 6 (enam); 7. Jawa Barat 7 (Kabupaten Bekasi) Jumlah kursi 6 (enam); 8. Jawa Barat 8 (Kabupaten Krawang dan Kabupaten Purwakarta ) Jumlah kursi 7 (tujuh); 9. Jawa Barat 9 (Kabupaten Majalengka,Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang) Jumlah kursi 10 (sepuluh); 10. Jawa Barat 10 (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) Jumlah kursi 11 (sebelas ) 11. Jawa Barat 11 (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Kuningan) Jumlah kursi 7 (tujuh); 12. Jawa Barat 12 (Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya) Jumlah kursi 11 (sebelas );
29
C. DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Bogor berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pemilu Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa, Daerah Pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan KPU. Dalam Keputusan KPU nomor 104 Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Kota Bogor ditetapkan sebagai berikut: 1. Kota Bogor 1 (Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah) jumlah kursi 11 (sebelas); 2. Kota Bogor 2 (Kecamatan Selatan) jumlah kursi 8 (delapan); 3. Kota Bogor 3 (Kecamatan Bogor Barat) jumlah kursi 10 (sepuluh); 4. Kota Bogor 4 (Kecamatan Tanah Sareal) jumlah kursi 8 (delapan); 5. Kota Bogor 5 (Kecamatan Bogor Utara) jumlah kursi 8 (delapan).
30
BAB VI HAMBATAN DAN PERMASALAHAN 1. Hambatan a. Mobilisasi penduduk berpengaruh pada daerah pemilihan. b. Tidak meratanya jumlah penduduk satu kecamatan akan mempengaruhi penataan daerah pemilihan. c. Penyatuan Daerah Pemilihan antara Kecamatan Bogor Timur dengan Kecamatan Bogor Tengah menjadi satu daerah pemilihan disebabkan karena sedikitnya jumlah penduduk dan kecilnya wilayah kecamatan. 2. Permasalahan a. Kurangnya kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dalam menentukan daerah pemilihan berdasarkan letak geografis dan jumlah penduduk. b. Data kependudukan yang kurang lengkap dapat mempengaruhi penataan daerah pemilihan .
31
BAB VII PENUTUP Terdapat perbedaan susunan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi pada daerah pemilihan di Kota Bogor pada pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Tahun 2009 dan 2014. Pada Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD di Kota Bogor tersusun sebagai berikut: 1. Dapil Kota Bogor 1 (Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah) Jumlah kursi 10 (sepuluh) kursi 2. Dapil Kota Bogor 2 (Kecamatan Bogor Utara ) Jumlah kursi 8 (delapan ) kursi 3. Dapil Kota Bogor 3 (Kecamatan Tanah Sareal ) Jumlah kursi 8 (delapan) kursi 4. Dapil Kota Bogor 4 (Kecamatan Bogor Barat ) Jumlah kursi 10 (sepuluh) kursi 5. Dapil Kota Bogor 5 (Kecamatan Bogor Selatan) jumlah kursi 9 (sembilan) kursi. Pada Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Bogor tersusun sebagai berikut : 1. Dapil Kota Bogor 1 (Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah) Jumlah Kursi 11 (sebelas ) kursi 2. Dapil Kota Bogor 2 (Kecamatan Bogor selatan ) Jumlah Kursi 8 (delapan) kursi 3. Dapil Kota Bogor 3 (Kecamatan Bogor Barat) Jumlah Kursi 10 (sepuluh ) kursi 4. Dapil Kota Bogor 4 (Kecamatan Tanah Sareal) Jumlah Kursi 8 (delapan ) kursi 5. Dapil Kota Bogor 5 (Kecamatan Bogor Utara) Jumlah kursi 8 (delapan) kursi.
32
