GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR
3
TAHUN 2OT7
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG INTEGRASI
JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO KE DAI,AM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PEI\TYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAT.{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT, $
Menimbang
: a. bahwd dalam rangka memberikan
jaminan
kesehatan kepada masyarakat peserta program jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato telah
I dilakukan
sharing dana antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
tercanhrm dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2OL4 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan
Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
bahwa dengan beralihnya beberapa urusan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi
kewenangc.n provinsi yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah terbatas, maka sharing dana jaminan kesehatan sebagaimana
c.
dimaksud dalam humf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangc.n sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5O Tahun 2Ot4 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelen ggma Jaminan Sosial Kesehatan, dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah lgfl
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
2.
RepubHk Indonesia Tahun 1958 Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rca6l; Unclang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa36l;
3.Undang.UndangNomorllTahun2oo9tentang Kes{ahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
4.
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L2, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 744, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.
Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
Nomor 24 Tahun 2AlL bntang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran
6. Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In{onesia Tahun 2OL4 Nomor 224, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OtS tentang Perrrbahan Kedua Atas Undang-
7. Undang-Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9.
Nomor aSZSl; Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor ro1
Tahun 2or2 tentang penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Z96l; 10. Peraturan presiden Nomor 19 Tahun 2oL6 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan presiden Nomor Nomor 12 Tahun zors tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan
Daerah, sebaga.imana terah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 21. Tahun zOtL tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor rg Tahun 2006 tentang pedoman pengerolaan Keuangan Daerah;
12 Peraturan Daerah provinsi sumatera Barat 10 Tahun 201 1, tentang penyerenggaraan Jaminan Kesehatan Suma&ra Barat Sakato; MEMUTUSI(AN MCNCTAPKAN
:
:
I.PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2OL4 TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO KE DALAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL MELALUI BADAN PEI{YELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
Pasal I
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 5O Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam
Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut
:
Pasal 8
(1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integpasi ke dalam jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan pemerintah daerah
mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi penerima bantuan iuran. (2) Iuran bagi peserta integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan oleh Pemerintah
Provinsi sebesar
2Oo/o
(dua puluh per seratus) dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, sebesar 8Oo/o (delapan puluh besaran iuran. (3) Pendanaan sebagaimana
per seratus) dari
untuk pembayaran iuran bagi peserta integrasi dimaksud pada ayat (21yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan BeJanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(4) Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi peserta penghuni panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf d bersumber dari AnggarAn Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlalm
l Januari 2Ot7.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund"nqa, Perahrran Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang pada tanggal
2?
"ANtfiBl
ZO\T
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
FHr .;:
DiundanStan di Padang pada tanggal
23 ,qnoeGl ,-_
.$,
"ol7
'
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
i
t'..
,'
ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2OT7 NOMOR ..4.
