KOTA DI JAWA TENGAH)

DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI KASUS : KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH) Lintantia Fajar Apriesa, Miyasto1 Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239. Phone:+622476486851

ABSTRACT The implementation of regional autonomy in the District / City of Central Java is still not implemented optimally. Regional autonomy has the primary purpose of public services closer to the community. Development in Central Java region including behind because many areas - areas in Java, which has a low level of GDP. The state of the education sector, the transportation sector, unemployment and poverty in the province of Central Java is a reflection of the real against the public policy of regional autonomy, and achievement of development results in the development process in Central Java depends on the management policy of the Government. Theory of Kuznets about curve inverted U-shaped this suggests that there are stages through which the growth process when the initial revenue growth has not been evenly distributed levels of income inequality, but at this stage - the next step will equitable income distribution and inequality is likely to be small. Kuznets argued the stages - stages in the development process areas for the presence of income inequality. The results in this research, using Recursive Models as well as the methods used PLS (Panel Least Square) method fixed Cross-sections, that economic growth there is a positive and significant impact on fiscal decentralization and fiscal decentralization also a positive and significant the inequality region. Keywords: Autonomous Region, Fiscal Decentralization, Economic Growth, Income Inequality PENDAHULUAN Pada masa pemerintahan terpusat pemerintah daerah masih dipandang belum mampu untuk menentukan atau mengurusi urusan yang ada pada daerah ( Silver et al , 2001:346 ). Otonomi daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan sistem pemerintahan yang memberikan otonomi yang luas bagi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik. Desentralisasi, demokratisasi dan globalisasi merupakan penataan ulang daerah yang diperlukan yaitu strategi, lingkungan kerja, manajemen, budaya dan sistem yang didukung dengan profesionalisme, pertanggung jawaban, prinsip – prinsip keadilan, partisipasi semua pihak, transparansi dan akuntabilitas. Pembagian kewenangan kepada daerah juga terdapat pembagian mengenai keuangan antar tingkatan pemerintahan yang dinamakan desentralisasi fiskal. Pembagian wewenang mengenai keuangan berdasarkan tugas – tugas yang dilaksanakan disebut dengan konsep “money follow function “(Bahl,1998). Periode tahun 1996 – 1998 merupakan periode sebelum pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, laju pertumbuhan sesudah otonomi daerah dibandingkan sebelum pelaksanan otonomi daerah belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan. Penelitian yang telah disampaikan oleh Atsushi Limi ( 2005 ) dengan data periode 1997 – 2001 ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pertumbuhan per kapita dan desentralisasi fiskal diukur dengan saham lokal dari pengeluaran terhadap total pengeluaran pemerintah. Desentralisasi fiskal mungkin dapat berpengaruh dengan pertumbuhan apabila terdapat kenaikan efisiensi yang tepat pada penyediaan barang – barang publik dengan mempertimbangkan preferensi lokal, pengurangan biaya dan perbaikan produktivitas pada efisiensi pihak produsen. Nilai ratio koefisien Gini

1

Penulis penanggung jawab

1


Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah pada umumnya memiliki nilai yang kecil, tetapi pemerataan pendapatan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Dasar teori yang digunakan dalam penelitian mengenai Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan wilayah adalah teori pembangunan ekonomi, teori publik, teori pertumbuhan ekonomi serta teori mengenai ketimpangan. Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Secara umum perokonomian akan mengalami pertumbuhan secara natural dari waktu ke waktu, dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih cepat dan lebih besar dibandingkan secara natural karena kebijakan desentralisasi fiskal bertujuna dalam efisiensi pada sektor publik. Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mempunyai hubungan secara bersamaan karena adanya beberapa penyebab yaitu pertumbuhan terlihat obyek dari desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor publik, kemudian secara tegas tujuan dari pemerintah dalam mengadopsi kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan perkapita dan yang terakhir pendapatan perkapita merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi dibandingkan dengan indikator yang lain (Zhang dan Zou , 2001 ). Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mnegurusi dan mengatur segala kewenangan yang berada di daerah nya masing – masing, Desentralisasi mempunyai tujuan agar pemerintah daerah dalam mngelola daerah akan lebih efisien khususnya pada sektor publik, dan hal tersebut akan menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kebijakan yang dilakukan daerah dengan memprtimbangkan kondisi daerah, kekayaan SDA di daerah serta SDM yang berada di daerah diharapkan akan mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam proses sentralistik terdahulu pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang besar terhadap kebijakan – kebijakan yang diberikan kepada tiap – tiap daerah, sehingga kebijakan yang diberikan terkadang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran , hal ini dikarenakan pemerintah pusat belum sepenuhnya memahami keadaan yang sebenarnya pada tiap – tiap daerah munculnya ketidakadilan porsi dana yang diberikan oleh pusat tidak merata , daerah yang kaya diberikan banyak porsi dan justru terbalik daerah miskin hanya memiliki porsi yang sedikit dan hal ini akan menimbulkan adanya ketimpangan daerah . Menurut penelitian yang dilakukan Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Akai dan Sakata ( 2005 ) menjelaskan pada sistem sentralistik pelaksaanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem sentralistik, dalam sistem otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan – kebijakan untuk pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dengan Ketimpangan Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam proses pembangunan pada setiap daerah, apabila suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akan mempunyai dampak negatif adanya ketimpangan pendapatan. Menurut Dr.Thee Kian Wie dalam pengamatan dan penelitian di berbagai negara pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat juga terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi sepenuhnya. Para ekonom pembangunan Adam Smith, David Richardo, Karl Marx hingga Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang tidak merata. Arthur Lewis mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah

2


merupakan proses yang tidak menyeluruh tidak seimbang. Di keadaan yang sebenarnya dari berbagai negara berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan terjadi juga ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Menurut Gustav Ranis ( 1977) trade off pessimism menyatakan bahwa sebagian besar kenyataan empiris yang ada, baik data cross section data dan data time series data menunjukkan suatu pertententangan antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Pemikiran Teoritis Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berjalan sejak tahun 2001 melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan otoritas keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004. Indikator desentralisasi fiskal merupakan variabel penelitian dalam dimensi ekonomi yang diambil dari sisi penerimaan pemerintah, hal tersebut merupakan asumsi menurut teori Peacok dan Wisemen serta teori Wagner sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sisi penerimaan pemerintah memiliki nilai nominal yang lebih valid yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Variabel Pertumbuhan Ekonomi diambil sesuai dengan penelitian Jing Jin dan Heng-fu Zou tahun 2000 serta penelitian Philip Bodman dan Kathryn Ford (2006), Teori Harrod Domar juga sesuai dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Variabel Ketimpangan pendapatan sesuai dengan penelitian Kristin J. Forbes tahun 2000, dalam variabel ini menggunakan penghitungan nilai koefisien gini tiap kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Variabel derajat desentralisasi fiskal , pajak daerah , jumlah tenaga kerja dan populasi di tentukan dari penelitian – penelitian terdahulu. Perumusan Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertumbuhan Ekonomi: 1. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara populasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 4. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketimpangan Wilayah: 1. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap ketimpangan wilayah. 2. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. 3. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah. 4. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara populasi terhadap ketimpangan wilayah. 5. Hipotesis : diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah. METODE PENELITIAN Jenis dan sumber data penelitian Jenis Penelitian ini merupakan jenis campuran anatara data kuantitaif yang kemudian di jelaskan atau diartikan dalam bentuk deskriptif pada data yang ada. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,dari sumber – sumber data yang terkait yang menggunakan data panel. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan

3


PDRB per kapita dari tahun ke tahun dengan satuan variabel dalam persen. Ketimpangan Pendapatan adalah Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah/wilayah pada waktu/kurun waktu tertentu. Ketimpangan Pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio . Gini ratio adalah hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran rasio gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber fiskal daerah , dalam penelitian ini pajak daerah ditunjukkan dengan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada masing – masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan satuan variabel dalam persen. Desentralisasi Fiskal dengan pengukuran derajat desentralisasi fiskal dimana merupakan besaran dari bagian Pendapatan Asli Daerah dari semua total pendapatan daerah yang diterima. Satuan dari variabel desentralisasi fiskal adalah persen. Penduduk usia kerja menurut BPS didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas,dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja angkatan kerja merupakan tenaga kerja adalah orang yang telah bekerja termasuk dalam umur angkatan kerja yang mempunyai penghasilan . Tenaga Kerja merupakan penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu bekerja untuk mengasilkan output barang dan jasa yang Lalu di Jawa Tengah. Satuan dalam variabel tenaga kerja adalah jiwa. BPS mendefinisikan bahwa yang dimaksud penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam ) bulan tetapi bertujuan untuk menetap (dalam satuan jiwa). Besaran penduduk di suatu wilayah tertentu merupakan modal untuk menentukan hasil suatu keluaran atau output yang terangkum dalam PDRB daerah walaupun penduduk terhadap PDRB tidak mempunyai hubungan langsung melainkan hubungan tidak langsung . satuan dalam variabel populasi adalah jiwa. Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS ( Ordinary Least Square ) data panel. Model analisis regresi menggunakan regresi biasa. Dalam persamaan yang ada akan terbentuk analisis regresi dalam model ekonometrika sebagai berikut YEG = α0 + α1 DFit + α2 Tx + α3 Pop + α4 TK+ ε Kt =β0 + β1 YEG + β2 DF + β3 Tx+ β4 Pop+β5 TK + ε Dimana : EG = Pertumbuhan Ekonomi DF = Desentralisasi Fiskal Tx = Pajak Daerah Pop =Pertumbuhan populasi atau jumlah penduduk TK = Tenaga Kerja KT = Ketimpangan Pendapatan Deteksi penyimpangan asumsi klasik menggunakan deteksi multikolinearitas , deteksi heteroskedastisitas, deteksi otokorelasi dan uji normalitas. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Data Dalam analisis ini menggunakan data – data sekunders, dengan model regresi variabel independen Derajat Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Populasi dan Tenaga Kerja dengan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan wilayah. Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi Desentralisasi fiskal mempunyai tujuan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi memperlihatkan hubungan – hubungan yang terjadi antar variabel serta terdapat hasil analisis uji regresi. Dalam regresi model Pertumbuhan Ekonomi ( EG ) nilai R 2 sebesar 0.643774 atau 64,38% yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 64,38%k .Sedangkan faktor – faktor lain yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yang tidak masuk dalam model sebsar 35,62 %.

4


Tabel 1 Uji Signifikansi F pada model regresi EG probb F – Statistik Alpha 0,0000 0,05 atau 5 % Sumber Data Sekunder Diolah 2012

Dari Tabel 1 menunjukkan nilai Prob(F – Statistik ) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen , nilaI Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H0 diterima atau hasil signifikan terhadap probabilitasnya. Tabel 2 Uji Signifikansi F pada model regresi EG F- statistic F Tabel 6,467884 2,26 Sumber Data Sekunder Diolah 2012

Dari Tabel 2 menunjukkan nilai Prob(F – Statistik ) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen , nilaI Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H0 diterima atau hasil signifikan terhadap probabilitasnya. Nilai Prob(F – Statistik ) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen , nilaI Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti H0 diterima atau hasil signifikan terhadap probabilitasnya. Tabel 3 Uji Signifikansi t (α = 0,05 ) Persamaan Pertumbuhan Ekonomi (EG) Analisis Variabel t-Statistik t-Tabel Probabilitas α= 0,05 Hasil Signifikan DF 2.609070 1,645 0.0101 0,05 Tidak Signifikan TX -1.123776 1,645 0.2631 0,05 POP

-10.39694

TK 3.683546 Sumber Data Sekunder Diolah 2012

1,645

0.0000

0,05

Signifikan

1,645

0.0003

0,05

Signifikan

Dari Tabel dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t-statistik kurang dari nila alpha 0,05 berarti signifikan atau Ho diterima ,variabel DF POP TK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen EG ( Pertumbuhan ), sedangkan variabel TX nilai probabilitas tstatistik lebih dari 0,05 Ho ditolak berarti tidak signifikan. Pajak Daerah ( TX ) mempunyai hasil tidak signifikan terhadap ertumbuhan Ekonomi, tujuan awal pajak daerah adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga pajak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi . Hasil Interpretasi 1. Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan. Dalam hukum Wagner teori dalam perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi dalam presentase dalam GNP , menurut hukum Wagner dalam Perekonomian jika pendapatan perkapita meningkat , pengeluran pemerintah juga akan meningkat secara relatif, tetapi hal tersebut mengakibatkan adanya kegagalan pasar dan eksternalitas . Wagner menerangkan bahwa peranan pemerintah semakin besar karena tugas pemerintah harus mengatur segala sesuatu yang timbul di dalam masyarakat. Hasil dalam regresi model Pertumbuhan atau ( EG ) derajat desentralisasi fiskal merupakan hitungan dari penerimaan daerah , dan penerimaan daerah yang ada digunakan sebagai sumber pengeluaran yang diperlukan daerah yang digunakan untuk keperluan pembangunan daerah terutama untuk pembangunan pelayanan disektor publik. Pendapatan per kapita yang meningkat secara relatif pengeluaran daerah yang bersumber dari penerimaan daerah juga

5


meningkat, Indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah peningkatan pendapatan per kapita, maka adanya kenaikan derajat desentralisasi fiskal yang berasal dari penerimaan daerah dan merupakan sumber pengeluaran daerah juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 Kabupaten/Kota adanya desentralisasi fiskal dalam era otonomi daerah memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan daerah untuk pembangunan daerah . Hal tersebut dilihat dari hasil penelittian ini yang telah di telaah dan diregresi dalam model Pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0.103294 mempunyai dampak positif pada setiap kenaikan pertumbuhan yaitu dalam kenaikan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0.103294 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen. Rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan PAD untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah. Dalam penelitian ini rasio desentralisasi fiskal sesuai dengan tujuan yang mempunyai pengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi . 2. Rasio Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Teori ini didasari pada pandangan bahwa pemerintah yang akan selalu menciptakan pengeluaran yang semakin besar sedangkan masyarakat enggan untuk membayar pajak, pajak yang digunakan utnuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut teori Peacock dan Wiseman bahwa masyarakat mempunyai toleransi pajak , masyarakat memberikan toleransi pada pembayaran pajak yang tinggi yang dibututhkan untuk membiyai pengeluaran pemerintah. Toleransi pajak pada masyarakat mengakibatkan pemerintah tidak boleh sembarangan dalam menaikkan pajak. Teori yang dikembangkan oleh Peacock dan Wiseman adalah dalam perkembangan ekonomi yang terjadi dala sebuah perekonomian akan berakibat pungutan pajak yang akan meningkat walupun tidak adanya perubahan dalam tarif pajak karena pungutan pajak yang semakin meningkat akan semakin besar dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, apabila GNP meningkat maka yang terjadi adalah penerimaan pemerintah akan semakin bertambah begitu pula dengan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi dalam model Pertumbuhan Ekonomi pajak daerah mempunyai nilai koefisien sebesar -0.995645 yang memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetapi tidak signifikan . Fungsi Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah, semakin banyak pengeluaran pemerintah maka akan semakin banyak pajak yang akan dipungut dari masyarakat. Teori Peacock dan Wiseman mengenai toleransi masyarakat terhadap pajak, sehingga pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat digunakan untuk proses pertumbuhan ekonomi dan toleransi masyarakat dalam pembayarana pajak akan berkurang karena nilai pajak semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Peacock dan Wisemen pajak akan mengurangi pertumbuhan , tetapi tidak secara signifikan. 3. Pertumbuhan Populasi terhadap Pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (1985) para ekonom klasik dan ekonom neoklasik mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1). Jumlah penduduk (2) jumlah stok barang modal (3) luas tanah dan kekayaan alam (4)tingkat teknologi yang digunakan .Pertumbuhan perekonomian daerah dikatakan berhasil apabila tingkat kegiatan ekonomi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan dimasa lalu. Pertumbuhan populasi setiap tahun mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan adanya pertumbuhan PDRB per kapita, populasi merupakan modal sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan yang mempunyai peran dalam mengatur menangani strategi pembangunan daerah agar mengalami suatu pertumbuhan. Ada beberapa faktor yang memepengaruhi perbedaan pertumbuhan disuatu daerah yaitu (1).perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusia (2).perbedaan pendapatan perkapita dan tingkat GDP (3) perbedaan iklim (4) perbedaan jumlah penduduk , distribusi, serta laju pertumbuhannya (5) peranan sejarah migrasi Internasional ( 6 ) perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional ( 7 ) kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmiah dan teknologi dasar ( 8 ) stabilitas dan fleksibilitas lembaga – lembaga politik dan social ( 9 ) efektifnya lembaga – lembaga ekonomi dalam negeri ( Todaro & Smith , 2006 ).Dari penghitungan regresi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah , secara signifikan dengan nilai koefisien -0,481655 ternyata

6


pertumbuhan populasi yang besar nantinya akan mengurangi nilai pertumbuhan ekonomi, karena jumlah penduduk yang padat juga akan menghambat adanya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada, tetapi dalam jurnal yang disusun oleh Andrew Feltensteina dan Shigeru Iwata mengenai Decentralization and macroeconomic performance in China: regional autonomy has its costs bahwa populasi memiliki dampak atau pengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Model Solow merupakan model perkembangan dari model Harrod – Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan faktor tambahan ketiga yang merupakan faktor variabel independen yaitu pembaharuan dalam teknologi. Menurut Sollow, keseimbangan diantara Gw ( ketergantungan pada kebiasaan rumah tangga dan perusahaan dalam berunvestasi atau menabung) dan Gn ( adanya tenaga kerja buruh yang meningkat) yang muncul dari asusmsi dasar dalam proporsi produksi yang tetap, dimana suatu kondisi modal yang mengganti tenaga kerja buruh. Faktor tenaga kerja sebagai salah satu penghasil output yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian di Jawa Tengah pada 35 Kabupaten/Kota faktor tenaga kerja mempunyai nilai signifikan terhadap meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu koefisien sebesar 2,96 yang berarti setiap kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 2,96 akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen.Hasil penelitian ini mengenai dampak tenaga kerja terhadap pertumbuhan, sesuai dengan adanya model Sollow – Swan dimana tenaga kerja akan mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan meningkatkan output dan akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan. Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pendapatan Hubungan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan merupakan persamaam kedua dalam penelitian ini. Persamaan ketimpangan pendapatan ( KT ) yang menjelaskan hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan. Dalam regresi model Ketimpangan Pendapatan nilai R2 sebesar 0,565276 atau 56% yang berarti variabel dependen KT mampu dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 56,52%. Tabel 4 Uji Signifikansi F pada model regresi EG probb F – Statistik Alpha 0,000000 0,05 atau 5 % Sumber Data Sekunder Diolah 2012

Dari Tabel 4.20 diatas menunjukkan nilai Prob(F – Statistik ) dalam hasil regresi sebesar 0,0000 dan alpha 0,05 atau 5 persen, nilaI Prob(F- Statistik) < 0,05 berarti Ho diterima atau hasil signifikan atau secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen mempunyai pengaruh signifikan.

Analisis Variabel EG DF TX POP

Tabel 5 Uji Signifikansi t (α = 0,05 ) Persamaan Ketimpangan Pendapatan (KT) Hasil t-Statistik t-Tabel Probabilitas α= 0,05 -0,481453 0,695629 -2,447979 -1,457271

1,645 1,645 1,645 1,645

0,6310 0,4879 0,0156 0,1474

0,05 0,05 0,05 0,05

TK -3,13E-07 1,645 Sumber Data Sekunder Diolah 2012

0,0016

0,05

Tidak Signifikan Tidak Signifikan Signifikan Tidak Signifikan Signifikan

Dari Tabel 5 dapat dianalisis bahwa nilai Probabilitas t-statistik kurang dari nila alpha 0,05 berarti signifikan atau H0 diterima, variabel TX dan TK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen KT ( Ketimpangan Pendapatan ). Variabel EG , DF dan POP mempunyai pengaruh tidak signifikan.

Pembahasan Hasil Penelitian 7


Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan. Menurut Dr. Thee Kian Wie dalam pengamatan dan penelitian di berbagai negara pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat juga terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran belum teratasi sepenuhnya. Para ekonom pembangunan Adam Smith, David Richardo, Karl Marx hingga Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang tidak merata. Arthur Lewis mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah merupakan proses yang tidak menyeluruh tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan Ekonomi akan muncul dampak negatif yaitu terjadinya ketimpangan pendapatan, awal pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah tetapi pada tahap tertentu ketimpangan pendapatan yang kemudian menjadi ketimpangan wilayah akan semakin berkurang . Penelitian yang dilakukan pada daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah , menunjukkan bahwa dengan koefisien - 0,000788 mempengaruhi dengan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil dari penelitian ini mengenai pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuai dengan teori Kutnetz bahwa daerah Kabupaten/Kota serta Provinsi Jawa Tengah tahap pertengahan proses pembangunan dalam Teori Kuznetz yaitu pada pertengahan pembangunan nilai ketimpangan antar daerah akan mulai berkurang. Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan. Menurut penelitian yang dilakukan Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Akai dan Sakata ( 2005 ) menjelaskan pada sistem sentralistik pelaksaanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem sentralistik, dalam sistem otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan – kebijakan untuk pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah variabel desentralisasi fiskal yang dinotasikan dengan DF secara tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan ( KT ) dengan koefisien 0,001097 yang ternyata memiliki hubungan positif yaitu DF meningkatkan ketimpangan . Rasio Pajak Daerah terhadap Ketimpangan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber fiskal daerah untuk APBD. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jing- Zou ( 2000 ) menjelaskan pajak sebagai komponen untuk mengukur efek distorsi pajak pada tingkat pusat dan provinsi. Pajak juga digunakan untuk mengurangi ketimpangan masyarakat yang Orang akan membayar pajak penghasilan menurut besar kecilnya penghasilan. Orang yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak lebih besar daripada yang berpenghasilan rendah. Bahkan orang yang berpenghasilan rendah akan mendapat subsisdi, misalnya subsidi pembelian beras untuk masyarakat miskin yang disebut dengan program raskin. Hasil regresi dalam model penelitian 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah mengenai variabel Pajak daerah, dengan koefisien -0,099895 secara signifikan mempengaruhi secara positif ketimpangan pendapatan, yaitu dengan adanya pajak daerah sebesar 0,099895 akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar satu. Pertumbuhan Penduduk terhadap Ketimpangan. Menurut Kuncoro ( 2002 ), konsep Enthropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Indeks entropi menggunakan pandangan pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, serta distribusi produk domestik bruto dunia. Dalam rumus entrhopi Theil terdapat jumlah penduduk dalam menentukan ukuran ketimpangan. Jumlah penduduk juga digunkan untuk menentukan pendapatan perkapita. Besaran nilai pendapatan perkapita sebagai salah satu ukuran dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat . Dalam penelitian empirik pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, variabel independen pertumbuhan populasi ( POP ), dalam hasil regresi suatu model terlihat tidak signifikan dan bersifat negatif yang artinya pertumbuhan populasi di Jawa tengah akan mengurangi nilai ketimpangan dengan nilai koefisien -0,001368. Tingkat Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan. Model Solow merupakan model perkembangan dari model Harrod – Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan faktor tambahan ketiga yang merupakan faktor variabel independen yaitu pembaharuan dalam teknologi. Menurut Sollow, keseimbangan diantara Gw ( ketergantungan pada kebiasaan rumah tangga dan

8


perusahaan dalam berunvestasi atau menabung) dan Gn ( adanya tenaga kerja buruh yang meningkat). Tenaga kerja merupakan modal untuk menghasilkan output yang nantinya akan meningkatkan produksi . Dalam penelitian ini, yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, hasil regresi dari model ketimpangan menunjukkan hasil dari pengaruh tenaga kerja terrhadap ketimpangan dengan koefisien -3,13E-07 dengan signifikan berpengaruh negatif dengan tenaga kerja meningkat ketimpangan semakin berkurang. KESIMPULAN DAN SARAN Pengaruh desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan berpengaruh secara signifikan dan positif. Jadi, desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi jawa Tengah. Estimasi model regresi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bahwa mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap desentralisasi fiskal dan tenaga kerja . Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar juga , hal tersebut dipengaruhi adanya nilai PAD yang semakin besar terhadap total penerimaan daerah. Sedangkan peningkatan tenaga kerja akan menambahan output dan akan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.Sedangkan model regresi pertumbuhan ekonomi yang mempunyai sifat hubungan yang negatif adalah tingkat pajak daerah dan populasi. Apabila pajak daerah semakin tinggi maka justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi . Pertambahan jumlah populasi akan juga akan mengurangi nilai pertumbuhan ekonomi , dikarenakan apabila jumlah populasi tinggi dengan kualitas SDM yang rendah justru akan menghambat pertumbuhan karena akan semakin banyak permasalahan yang muncul. Pengaruh desentralisasi fiskal trerhadap ketimpangan pendapatan mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan. Estimasi model Regresi Ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh secara tidak signifikan dan negatif adalah Pertumbuhan ekonomi, populasi. Sedangkan pajak daerah dan tenaga kerja secara signifikan dan negatif mempengaruhi ketimpangan. Pajak daerah dan tenaga kerja terbukti dapat mengurangi adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Pajak daerah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan. Tenaga kerja dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, karena semakin bertambahnya tenaga kerja yang produktif pemerataan pendapatan akan tercapai. Saran Penanganan mengenai kebijakan Ketenagakerjaan oleh seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah merupakan prioritas dalam rangka kebijakan daerah. Penciptaan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan ketimpangan pendapatan. Dalam rangka kebijakan daerah, yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah mengenai pengelolaan kebijakan secara tepat mengenai derajat desentralisasi fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Pendapatan yang digunakan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah untuk pengelolaan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Prioritas kebijakan daerah yang ketiga adalah mengenai penanganan masalah kependudukan atau jumlah penduduk oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah , kualitas penduduk atau SDM juga akan berpengaruh terhadap kualitas dalam proses Pembangunan daerah. Dengan adanya wajib belajar serta adanya program khusus pemerintah untuk mengasah keterampilan penduduk. Prioritas yang keempat dalam rangka kebijakan daerah tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan memaksimalkan pengelolaan terhadap Pajak Daerah pembangunan daerah dan pemerataan daerah bekerja secara optimal. REFERENSI Adisubrata, Winarna Surya. 2002. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

9


Adi, Priyo Hari. “ Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhsn Ekonomi Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali.” Jurnal Interdisipliner Kriris UKSW.Diakses tanggal 1 Oktober 2011, dari http://priyohari.files.wordpress.com Akai,Nabuo and Masayo Sakata . 2005 .” Fiscal Decentralization , Comittment and Regional Inequality: Evience from State-Level Cross-sectional Data for the United States. “ CIRJEF-315. http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html Badan Pusat Statistik, 2011 , Jawa Tengah dalam angka 2011, Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah. _________________,2010 , Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 2010, Semarang : BPS Jawa Tengah. _________________, 2010 , Jawa Tengah dalam Angka 2010 , Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah. _________________,2009 , Jawa Tengah dalam Angka 2009 , Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah. _________________,2008 , Jawa Tengah dalam Angka 2008 , Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah. _________________,2010 , Statistik Transportasi dan Perhubungan , Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah. Barnadi , Devri, Suryadi S.,dan W.hardani (Eds). 2006. Pembangunan Ekonomi.Jakarta : Penerbit Erlangga. Bodman,Philip and Kathryn.2006.”Fiscal Decentralisation and Economic Growth in the OECD”. Macroeconomics Research Group. http://www.uq.edu.au/ Diakses tanggal 9 Maret 2012. Boediono . 2008 .Seri synopsis Pengantar Ilmu Ekonomi , Ekonomi Makro .Yogyakarta : BPFE. CAI,fang dkk . 2002 .” Regional disparity and economic growth in China The impact of labor market distortions.” China Economic search.proquest.com.

Review

dari

Forbes,Kristin J. 2000.” A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth.” The American Economic Review VOL.90 No.4 dari http://web.mit.edu/kjforbes/www/Papers/Inequality-Growth-AER.pdf Forrester, G., dan R.J. May. 1999. The Fall of Suharto, Buku Terpilih, Singapore. Hirscman, Alberto. 1970. Teori dan Praktek Otonomi Daerah. Jakarta:Grafindo. H, Syakuni, Afgan Gaffar, M, Ryaas Rasid. 2004. Otonomi daerah dalam Negara. Pelajar Pustaka: Yogyakarta. Jhingan , M.L. 1996 . Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jin, Jing dan Heng-Fu Zou. 2000.” Fiskal Decentralization and Economic Growth in China.” World Bank Working Paper Series. Working PaperSeries 1452. Avaliable: http://www.worldbank.org Kaho, Riwu Josef . 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

10


Kuncoro, Mudrajad. 2009.Ekonomika Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Limi,Atshusi . 2004.” Decentralization and Economic Growth revisited an empirical note.” Journal of Urban Economics 57 (2005) 449-461.dari http://www.elsever.com/locate/jue diakses pada 9 Maret 2012. Marzuki. 2005. Metodologi Riset ( Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial). Yogyakarta: EKONISIA . Mangkosoebroto , Guritno . 1993 . Ekonomi Publik . Yogyakarta : BPFE. Pujiati, Amin. “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karisidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. “ Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, h.61 – 70 . Diakses tanggal 20 September 2012, dari http://journal.uii.ac.id/index.php/jep/article/viewfile/221/217.\ Roy , Bahl. Implementation Rules For Fiscal Decentralization. Paper presented at the International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute,Taiwan, November 17, 1998. http://siteresources.worldbank.org/INTDSRE/Resources/3p Saat,Saryadi dan Wibi H.(Eds).2006.Dasar – dasar Ekonometrika.Jakarta : Penerbit Erlangga. Samini,Ahmad Jafari , dkk . 2010 .” Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran . “Australian Journal of Basic and Applied Science, 4 (11), dari search.proquest.com Sasana, Hadi. “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. “Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10,h.103 – 124. Diakses tanggal 26 November 2011, http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/96/07 Sasana, Hadi. “ Analisis Dampak Desengtralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. “Dinamika Pembangunan, Vol.3,h. 145 – 170. Diakses tanggal 26 November 2011. http://eprints.undip.ac.id/16947/1/Analisis_Dampak_Desentralisasi_Fiskal_Terahadap....by _Hadi_Sasana_(OK).pdf Silver, C., Aziz, I.J., dan Schoeder, L., 2001. Intergovernmental Transfer and Decentralisation in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, XXXVII (3):345-62. Stansel,Dean. 2004. “ Local Decentralization and Local Economic Growth: A cross-sectional Examination of US Metropolitan.” Journal of Urban Economics dari http://www.elsevier.com/locate/jue diakses pada tanggal 9 Maret 2012 Supranto, J.1983 . Ekonometrik .Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

11


Vasquez, Jorge Martinez dan Robert M Mc. Nab. 2001.”Fiskal Decentralization and Economic Growth,” Working Papers, Andrew Young School of Policy Studies. Avaliable: http://www.ecopapers.repec.org Waluyo, Joko. 2007. “ Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia”. Parallel Session IA : Fiskal Decentralization, Wisma Makara kampus UI –Depok,12 Desember 1999. Wibowo,Puji. “ Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” Jurnal Keuangan Publik, Vol.5,h. 55 – 83. Diakses tanggal 1 Oktober 2011, dari http://www.scribd.com/doc/67394848/3-puji-wibowo Wie, Thee Kian . 1981 . Pemerataan , Kemiskinan , Ketimpangan . Jakarta : Sinar Harapan. Winarno , Wing Wahyu. 2009 . Analisis ekonometrika dan Statistika dengan Eviews . Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

12

KOTA DI JAWA TENGAH)

Recommend Documents