KONTRAK PERKULIAHAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KURIKULUM UNNES 2012
Disusun oleh: TIM DOSEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PUSAT PENGEMBANGAN MKU-MKDK LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI (LP3)
UNERSITAS NEGERI SEMARANG
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail:
[email protected]
FORMULIR
KONTRAK PERKULIAHAN No. Dokumen FM-02-AKD-18
No. Revisi 01
Hal 1 dari 3
Tanggal Terbit 1 September 2012
KONTRAK PERKULIAHAN Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen Fakultas Jurusan/Prodi
: Pendidikan Kewarganegaraan : MDU 011 : 2 SKS : TIM Dosen PKN UNNES : Semua Fakultas : Semua jurusan/Prodi
1. Deskripsi Mata Kuliah : Mahasiswa menguasai pengetahuan dan mengaplikasikan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara terhadap situasi yang dihadapi. 2. Tugas dan Aspek Penilaian a. Tugas Individu : Membuat tugas makalah/paper individu menghubungkan materi perkuliahan dengan permasalahan yang relevan dan aktual.
b. Tugas Kelompok
: Membuat tugas makalah/paper dan menyajikan presentasi secara kelompok tentang pokok-pokok bahasan perkuliahan.
c. Aspek Penilaian : Penilaian dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah pembelajaran melalui 3 cara yaitu, Ulangan Harian/Tugas dengan menekankan sikap dan perilaku 11 karakter konservasi, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dengan bobot penilaian UH/Tugas (20 %), UTS (30%), UAS (50%). 3. Pembobotan Nilai (contoh, disesuaikan karakteristik matakuliah): a. Bobot Nilai Harian (NH) + Nilai portofolio : A (1+1) b. Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) : B (2) c. Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) : C (3) d. Nilai Akhir : A NH + B UTS + C UAS A+B+C
2
4. Jadwal Perkuliahan Pertemu -an 1
2
:
Pokok Bahasan Dan Sub Pokok Bahasan Latar belakang PKN dan kompetensi yang diharapkan. Sub bab berisi Pengertian PKN, Maksud dan tujuan PKN, Kompetensi yang diharapkan, Perkembangan PKN dan PPBN (Pergerakan Mahasiswa, Revolusi Fisik, Wahana, Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Kewarganegaraan)
Sumber Kepustakaan Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegar aan. Semarang: UNNES Press
dasar
demokrasi,HAM
Budiarjo, Miriam. dalam bela negara, Pengertian 1998. Dasar-Dasar bangsa, negara, dan Ilmu Politik. Jakarta: warganegara, HAM di Gramedia Indonesia, hak dan kewajiban WNI
(pasal
100
Lemhanas. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta
Pemahaman tentang bangsa, Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan negara, hak dan kewajiban Kewarganegaraan. warganegara, hubungan Semarang: UNNES warganegara dengan negara Press atas
T
27-34 UUD
1945), Pengertian demokrasi secara umum dan demokrasi di Indonesia.
3
100
Waktu* P L
Ket
3
4 3
Perkembangan PKN antara falsafah dan PPBN, Sejarah Pancasila, UUD Perjuangan Bangsa 1945, Wawasan Indonesia, Perkemb angandan Tannas PPBN., Kerangka- Pancasila dasar kehidupan nasional sebagai meliputi keterkaitan 1945, falsafah, Wasantara dan Tannas. ideologi dan Latar belakang negara filosafi dasar Wawasan Nusantara, Proses RI. terbentuknya wawasan UUD nasional, - Pengertian wawasan 1945 nusantara, sebagai Geopolitik, Wawasan Strategisumber global, hukum Teori penguasaan laut dan tertinggi. udara, Latar belakang Wanus pemikiran- wawasan nusantara, Landasan sebagai dasar wawasan wawasan Unsur Nusantara, dasar nasional. wawasan nusantara, Arah pandang - Ketahana wawasan nusantara, n Kedudukan, fungsi, nasional dan tujuan wawasan nusantara sebagai
Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UNNES Press Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen . Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UNNES Press Lemhanas. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta
pendekat an penyelen ggaraan kehidupa n nasional. -
Keterkait
an
100
antara
falsafah Pancasila, UUD
4
100
5
Wawasan Nusantara sebagai
wawasan
pembangunan, Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai
kesatuan
politik,
ekonomi,
sosial, hankam.
Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang: UNNES Press Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
5
100
6
Implementasi
Sunarto,dkk. 2011.
wawasan nusantara
Pendidikan
Implementasi
Kewarganegaraan.
Wawasan Nusantara
Semarang:
dalam kehidupan
UNNES Press.
nasional bidang politik, ekonomi, sosial
budaya, dan
hankam, Implementasi Wawasan Nusantara dalam hubungan antara negara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, perhatian pada daerah frontier, implikasi hukum laut internasional dan kaitannya dengan wawasan nusantara pemanfaatan ruang dirgantara
6
100
7
Latar
belakang,
konsepsi
dan
kondisi
tannas
Indonesia, Istilah yang digunakan yaitu pengertian ketahanan nasional,
ketahanan
nasional
sebagai
kondisi,
ketahanan
nasional
sebagai
konsepsi.
8
100
Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegar aan. Semarang: UNNES Press Lemhanas. 2000. Pendidikan Kewarganegar aan. Jakarta
Pokok-pokok
pikiran
Pamuji
S.
tentang
tannas
1985. Demokrasi
Pendekatan
asta
Pancasila
dan
Gatra, Model berpikir
Ketahanan
komprehensif Integral,
Nasional. Jakarta
Penyelenggaraan
: Bina Aksara.
kesejahteraan dan keamanan.
Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraa n. Semarang: UNNES Press
7
100
9
Pengaruh
100
HAM, Lemhanas.
demokrasi, lingkungan
2000.
hidup terhadap tannas.
Pendidikan Kewarganegar aan. Jakarta Pamuji
S.
1985. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional. Jakarta : Bina Aksara Wibisono
S,
Koento. 2001. Demokrasi sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: 10
Ketahanan dalam
Dirjen Dikti nasional Bachtiar, Harsja
panca
gatra,
W.
1987.
aspek ideologi :
Integrasi
a. Pengertian, fungsi
Nasional
ideologi b.
Indonesia
Dimensi-dimensi ideologi,
realitas,
idealitas
dan
dalam Wawasan Kebangsaan
8
100
Indonesia.
fleksibilitas c.
Ideologi-ideologi dunia
Jakarta: Badan
d. Ideologi Pancasila
Komunikasi
e. Ketahanan
Penghayatan
nasional bidang
Kesatuan
ideologi
Bangsa (Bakom.PKB)
Aspek politik :
Pusat
a. Pengertian politik b.
Budiarjo, Miriam.
Mekanisme
1998.
Dasar-
politik
Dasar
Ilmu
sistem (input-proses-
Politik. Jakarta
output)
: Gramedia
c. Struktur politik dan fungsinya
Darmodiharjo, Darji.
(infra
struktur dan supra struktur)
1983.
Pancasila dalam Perspektif.
d. Ketahanan
Jakarta:
nasional bidang
Aries Lima.
politik
Ebenstein, William
Aspek ekonomi : a.
Pengertian
Fagelman, dan
prinsip-prinsip ekonomi
1994.
Dewasa
Ini
(Terjemahan). Prinsip-prinsip
perekonomian
di
Indonesia
(koprasi) Pengaruh ekonomi
Jakarta: Erlangga. Kantaprawir
c. Ekonomi kerakyatan
d.
Edwin.
Isme-Isme secara
umum b.
&
aspek
a, Rusadi.
1983.
Sistem
Politik
terhadap
tannas e. Ketahanan nasional
9
Indonesia.
bidang ekonomi
Bandung : Sinar Aspek sosial budaya : a.
Struktur
Baru.
sosial Lemhanas.
budaya masyarakat
2000.
Indonesia
Pendidikan
b. Bhineka Tunggal Ika sebagai
suatu
kenyataan/realitas budaya
bangsa
Kewarganegar aan. Jakarta. Mas’oed, Mohtar
dan
Indonesia d. di
Mac
Kondisi
budaya
Andrew, Colin
Indonesia
(ED).
e. Peran aspek budaya terhadap tannas
1990.
Perbandingan Sistem
f. Ketaahanan nasional bidang sosial budaya
Politik. Yogyakarta
:
UGM. Press. Aspek hukum : a.
Nasikun.
Perbedaan pengertian
1993.
Sistem Sosial Indonesia.
ketahanan
dan
pertahanan b.
Jakarta: Rajawali
Kekuatan pertahanan
dan
keamanan
Press. Puspowardoyo. 1991.
c.
Sistem pertahanan
dan
keamanan negara RI d. Ketahanan nasional bidang Hankam
Pancasila sebagai ideologi Ditinjau
dari
Pandangan Hidup Bersama, Pancasila Sebagai 10
ideologi.
Jakarta:
BP7
Pusat. Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegar aan. Semarang: UNNES Press. Usman,
Oetojo
dan
Alfian.
1991. Pancasila sebagai Ideologi. Jakarta; BP-7 Pusat.
11
Ketahanan dalam
nasional Bachtiar,
panca
gatra,
Harsja
W.
1987.
aspek ideologi :
Integrasi
a. Pengertian, fungsi
Nasional Indonesia
ideologi b.
Dimensi-dimensi ideologi,
realitas,
idealitas
dan
fleksibilitas c.
Ideologi-ideologi dunia
dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Badan
d. Ideologi Pancasila
Komunikasi
e. Ketahanan
Penghayatan
nasional bidang
Kesatuan
ideologi
11
100
Bangsa Aspek politik :
(Bakom.PKB)
a. Pengertian politik
Pusat
b.
Mekanisme Budiarjo, Miriam. 1998.
Dasar-
(input-proses-
Dasar
Ilmu
output)
Politik. Jakarta
sistem
politik
c. Struktur politik dan fungsinya
: Gramedia Darmodiharjo,
(infra
struktur dan supra struktur)
Darji.
1983.
Pancasila dalam
d. Ketahanan nasional
Perspektif. Jakarta:
bidang politik
Aries Lima. Ebenstein,
Aspek ekonomi : a.
Pengertian
dan
secara
Prinsip-prinsip perekonomian
di
1994.
c. Ekonomi kerakyatan
Ini
(Terjemahan).
Erlangga. Kantaprawir
(koprasi) Pengaruh ekonomi
Dewasa
Jakarta:
Indonesia
d.
Edwin.
Isme-Isme
umum b.
&
Fagelman,
prinsip-prinsip ekonomi
William
aspek
terhadap
a, Rusadi.
1983.
Sistem Politik
tannas
Indonesia.
e. Ketahanan nasional bidang
Bandung
ekonomi
Sinar Baru.
:
Lemhanas. Aspek sosial budaya :
2000.
a.
Pendidikan
Struktur
sosial
budaya masyarakat Indonesia
Kewarganegar 12
b. Bhineka Tunggal Ika
suatu Mas’oed,
sebagai
kenyataan/realitas budaya
Mohtar
Mac Andrew,
Kondisi
budaya
Colin (ED).
Indonesia
1990.
Perbandingan
e. Peran aspek budaya terhadap tannas
Sistem Politik.
f. Ketaahanan nasional bidang sosial budaya
Yogyakarta
:
UGM. Press. Nasikun.
Aspek hukum : a.
dan
bangsa
Indonesia d. di
aan. Jakarta.
1993.
Sistem Sosial
Perbedaan pengertian
Indonesia. Jakarta:
ketahanan
dan
pertahanan b.
Rajawali Press.
Kekuatan pertahanan
dan
keamanan
Puspowardoyo. 1991. Pancasila
c.
Sistem pertahanan
dan
keamanan negara RI d. Ketahanan nasional bidang Hankam
sebagai ideologi Ditinjau dari Pandangan Hidup Bersama, Pancasila Sebagai ideologi. Jakarta: BP7 Pusat. Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan 13
Kewarganegar
aan. Semarang: UNNES Press. Usman, Oetojo dan Alfian. 1991. Pancasila sebagai Ideologi. Jakarta; BP7 Pusat. 12
Pengertian
politik Andrain, Charles.
dan strategi nasional
1992.
meliputi:
Kehidupan
a. Politik
Politik
b. Politik nasional
Perubahan
c. Strategi nasional
Sosial.
d.
Yogyakarta:
Politik dan strategi nasional
dan
Tiara Wacana Bachtiar, Harsja W.
1987.
Integrasi Nasional Indonesia dalam Wawasan Kebangsaa n Indonesia. Jakarta: Badan
14
100
Komunikasi Penghayata n Kesatuan Bangsa (Bakom.PK B) Pusat udiarjo,
Meriam.
1998.
Dasar-
Dasar
Ilmu
Politik. Jakarta: Gramedia Gaffar,
Afan.
2002.
Politik
Indonesia. Yogyakarta: Pusataka Pelajar Margenthou, Hans J. 1990. Politik
Antar Bangsa
(Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia ______.
Dan
Ditjen. Dikti. Depdikbud. 1997. Kewiraan Buku
Induk
Pendidikan Kewarganeg 15
araan. Jakarta: Lemhanas Sunarto,dkk. 2011. Pendidikan Kewarganeg araan. Semarang: UNNES Press Undang-Undang Nomor
20
Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
13
Tahap-tahap pemikiran
Sunarto,dkk. strategi
Pendidikan
nasional a. Telaahan
2011.
strategi
Kewarganeg
pembidangan,
araan.
sasaran-sasaran
Semarang:
masing-masing
UNNES
bidang,
Press
pedoman
16
100
pelaksanaan,
sikap Undang-Undang
dan pendirian
Nomor
dan pengendalian
Tahun 2004
perencanaan
yang
tentang
dalam
Sistem
dituangkan
25
Perencanaan
strategi nasional. b. Perkiraan
strategi
Pembanguna
nasional,
meliputi
n Nasional Undang-Undang
mempelajari lingkungan,
Nomor
3
pengembangan
Tahun
2002
sasaran
tentang
dan
alternatif
Pertahanan
cara
bertindak, analisis
Negara
kekuatan, Peraturan batas waktu
Presiden
penilain strategis.
Nomor
7
Tahun
2005
c. Tingkat perencanaan,
tentang
meliputi
Rencana
perencanaan jangka
Pembangunan
panjang,
Jangka
perencanaan jangka
Menengah
menengah,
Nasional
perencanaan jangka
2004-2009
pendek. d. Anggaran
dan
Pembiayaan, meliputi
implikasi
anggaran
perlu
didahului persiapannya
dalam
menunjang programprogram nasional.
17
e. Data dan informasi.
14
Politik
100
pembangunan Sunarto,dkk.
nasional
dan
2011. Pendidikan
manajemen nasional
serta
Kewarganegar
implementasi
aan.
otonomi daerah
Semarang:
a.
Politik nasional dewasa adalah
UNNES Press
ini Suryosumarto, politik
Budi
pembangunan,
Santoso.
tahap
1989.
pembangunan
Informasi
dituangkan
Manajemen
dalam program
Nasional.
pembangunan
Jakarta:
tahunan
Aries Lima
Sistem
(Properta yang UU No. 32 Tahun tujuannya
2004
untuk
Pemerintahan
memperbaiki
Daerah
taraf
UU
hidup
lahiriah
dan
No.
Tahun
33 2004
rohaniah secara
tentang
utuh
Perimbangan
dan
serasi). b.
tentang
Keuangan
Manajemen nasional
yang
Antara
dan Daerah
meliputi proses penyelenggaraa nnya,
Pusat
unsur-
unsur pokok 18
sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan. Unsur
utama
SIMENAS secara struktural. c.
Otonomi daerah diatur dengan UU
No.
tahun
32 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti No.
22
1999
UU tahun
tentang
Pemerintahan Daerah. UU No. 33 tahun 2004 tentang imbangan Keuangan Pusat
dan
Daerah, Sumber-sumber Keuangan harus
dibagi
secara proporsional antara 19
pemerintah pusat
dan
pemerintah daerah.
15
Implementasi dan
strategi
nasional
yang
Pendidikan
aan.
Visi Pembangunan
Semarang:
Nasional
UNNES Press Peraturan
Tahun
Presiden
2014 b.
2011.
Kewarganegar
mencakup: a.
100
politik Sunarto,dkk.
No.7
Tahun 2005
Misi Pembangunan
Undang-Undang
Nasional
Nomor
Tahun
Tahun 2004
25
2010-2014 c.
Strategi Pokok Pembangunan Nasional
d.
Agenda Pembangunan Nasional 2010-
16
2014
UJIAN AKHIR SEMESTER
(*) T:Teori, P:Praktek, L: Latihan/Tugas Mandiri 4. Daftar Pustaka: Andrain, Charles. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
20
Bachtiar,
Harsja
W.1987.
Kebangsaan
Integrasi
Nasional
Indonesia.
Indonesia
Jakarta:
dalam
Badan
Wawasan Komunikasi
Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom.PKB) Pusat. Baswir, Revrisond. 1999. Sistem Ekonomi Kerakyatan (Makalah). Yogyakarta: Tidak diterbitkan. Budiarjo, Meriam, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia. Darmodiharjo, Darji, 1983, Pancasila dalam Perspektif, Jakarta: Aries Lima. Ebenstein, Wiliiam H, Soeri Soeroto. 1982. Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES. Ebenstein, William & Fagelman, Edwin, 1994, Isme-Isme Dewasa Ini (Terjemahan), Jakarta, Erlangga. Gaffar, Afan. 2002. Politik Indonesia. Yogyakarta: Pusataka Pelajar. Kantaprawira, Rusadi, 1983, Sistem Politik Indonesia, Bandung : Sinar Baru. Lemhanas. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Margenthou, Hans J. 1990. Politik Antar Bangsa (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mas’oed, Mohtar dan Mac Andrew, Colin (ED). 1990.
Perbandingan Sistem Politik,
Yogyakarta : UGM. Press. Morgenthou, Hans, 1990, Politik Antar Bangsa (Terjemahan), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Nasikun, 1993, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Pamuji S, 1985, Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional, Jakarta : Bina Aksara. Puspowardoyo. 1991. Pancasila sebagai ideologi Ditinjau dari Pandangan Hidup Bersama, Pancasila Sebagai ideologi. Jakarta: BP7 Pusat. ______. Dan Ditjen. Dikti. Depdikbud. 1997. Kewiraan Buku Induk Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Lemhanas. Sunarto,dkk.
2011. Pendidikan Semarang Press.
Kewarganegaraan.
Semarang:
IKIP
Suryosumarto, Budi Santoso. 1989. Sistem Informasi Manajemen Nasional. Jakarta: Aries Lima. Usman, Oetojo dan Alfian, 1991, Pancasila sebagai Ideologi, Jakarta; BP-7 Pusat. Wibisono S, Koento. 2001. Demokrasi sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Dirjen Dikti.
21
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPusat dan Daerah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
Dosen Pengampu
Perwakilan Mahasiswa
(TIM DOSEN PKN UNNES)
(……………………………..) NIM.
22