KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP
Oleh A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana ABSTRACT Criminal law reform in principle is an attempt to conduct a review and reestablishment of law in accordance with the common values of socio-political, sociophilosophic, and cultural values of the people of Indonesia. Renewal of the Criminal Code criminal law angle can be done in two ways. First, the partial renewal, by replacing part after part of the codification of the criminal law. Second, with the renewal of a general nature, thorough renewal by replacing total codification of the criminal law. underlying purpose of a criminal law reform in Indonesia, including to determine the political purposes to which a bill is nationally Indonesian State covers all aspects of society with keanegaragaman nation based on Pancasila. The draft penal code reform set an another solution in addition to the imposition of imprisonment and he organized an action against the perpetrators of criminal deprivation of liberty.
Keywords: Renewal, sanctions, Criminalization and draft the Code of Criminal
1
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Peraturan
Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tema mengatur
menarik dan menjadi diskusi bagi
tentang Pidana yang tersirat dalam
para pakar hukum di Indonesia.
KUHP Indonesia merupakan warisan
Konsep
dari jaman penjajahan Belanda.
Hukum Pidana merupakan focus
Dalam
yang
perkembangannnya,
Kitab
pembaharuan
Undang-undang
hukum
pidana
di
pengaturan mengenai hukum pidana
Indonesia yang telah mengalami
sudah tidak sesuai lagi dengan
perubahan serta perbaikan sesuai
perkembangan
kemajuan
dengan kepentingan yang berlaku.
teknologi yang ada dan hidup di
Pembaharuan suatu hukum pidana
masyarakat
tidak
perlu
dan
Indonesia,
dilakukan
sehingga
upaya
memperbaharui
hukum
untuk
hanya
perubahan
pidana
diidentikan
KUHP.
pada
Pembaharuan
hukum pidana diharapkan dapat
tersebut.
bersifat
komprehensif
dan
Pembaharuan hukum pidana
menyeluruh, tidak hanya ditinjau dari
pokoknya
suatu pembaharuan KUHP. Seperti
pada merupakan
suatu
melakukan
usaha
untuk
peninjauan
dan
yang
tercantum
sebelumnya
pada
alinea
pembaharuan
hukum
pembentukan kembali (reorientasi
pidana meliputi berbagai aspek yang
dan reformasi) hukum sesuai dengan
terkandung dalam nilai-nilai bangsa
nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-
Indonesia Sedangkan pembaharuan
filosofik, dan nilai-nilai kultural
KUHP
masyarakat
pembaharuan materi hukum pidana.
Indonesia.
Oleh karena itu, penggalian nilainilai
yang
ada
dalam
Indonesia
mengartikan
Ruang lingkup pembaharuan
bangsa
sistem
dalam
hukum
pidana
meliputi:
Pembaharuan
usaha pembaharuan hukum pidana
Hukum
Pidana;
Indonesia harus dilakukan hal ini
Struktur
Hukum
agar meliputi aspek sosio-politik,
Pembaharuan
sosio-filosofik,
Pidana.
dan
suatu
nilai-nilai
sosio-kultural masyarakat Indonesia.
1
sendiri Substansi
Pembaharuan Pidana;
Budaya
dan
Hukum
mengiringi a. Pembaharuan Substansi Hukum
pelaksanaan
hukum
tersebut.
Pidana Pembaharuan pidana
substansi
meliputi
materiil,
formal,
Hal
hukum
hukum
pidana
dan
hukum
terkandung
materiil,
sistem besar (Penal System).
hukum
Sedangkan
terkandung nilai-nilai yang hidup masyarakat, pembaharuan
(sektor
perundang-undangan).
pidana dapat dilakukan dengan dua
KUHP
cara. Pertama, pembaharuan parsial, dengan
b. Pembaharuan Struktur Hukum
mengganti
bagian
demi
bagian dari kodifikasi hukum pidana.
Pidana
Kedua, pembaharuan dengan bersifat
Pembaharuan struktur hukum pidana meliputi
pada
Pembaharuan KUHP sudut hukum
termasuk
diantaranya
pembaharuan,
aspek lainnya. Hal ini disebut juga
formil, serta pelaksanaannya dimana
dalam
dalam
perubahan satu aspek mempengaruhi
sistem substansial ini bermula dari pidana
merupakan
bagian- bagian penting yang harus
pelaksanaan pidana. Pembaharuan
hukum
tersebut
sistem
universal(umum),
kelembagaan,
menyeluruh dengan mengganti total
administrasi, dan manajemen dari institusi
penegakan
berhubungan
koordinasi
pembaharuan
kodifikasi hukum pidana.
hukum diantara
Permasalahan
yang
akan
penegak hukum baik secara nasional,
dibahas dalam penulisan ini adalah,
regional,
internasional.
yang pertama, apakah pemahaman
c. Pembaharuan Budaya Hukum
yang melandasi dalam perancangan
Pidana
pembaharuan
Pembaharuan budaya hukum pidana
Indonesia?,
ini menekankan pada perubahan
Bagaimanakah
kultur,
sanksi pidana kepada terdakwa yang
maupun
moralitas
dan
perilaku
(perilaku taat hukum dan kesadaran
akan
mentaati hukum), serta pendidikan
rancangan
hukum serta ilmu hukum yang
pidana?
2
hukum
pidana
di
yang
kedua,
solusi
penjatuhan
dimasukkan
ke
dalam
pembaharuan
hukum
dibahas.
Bahan
hukum
dengan
menggunakan metode studi pustaka II.
Isi Makalah
yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku dan
Adapun beberapa tujuan yang melandasi
pembaharuan
dokumen-dokumen yang berkenaan
suatu
dengan permasalahan yang dibahas.
hukum pidana di Indonesia, meliputi untuk mengetahui tujuan bersifat politik
dimana
suatu
rancangan 2.2
undang- undang Negara Indonesia
Fungsi primer suatu hukum
bersifat secara nasional mencakup
pidana untuk menindaklanjuti suatu
seluruh aspek masyarakat dengan
penanggulangan tindak kejahatan hal
keanegaragaman bangsa berdasarkan
ini diharapkan dapat membuat suatu
pancasila. Mengetahui suatu aspek pembaharuan
hukum
efek jera bagi pelaku, sedangkan
pidana
fungsi sekunder berperan sebagai
dibidang sosiologis yang meninjau
pengawasan
perubahan berdasarkan nilai- nilai kebudayaan
yang
kolektif
tentang nilai-nilai
kepada
aparat
pemerintah dan penegak hokum
terkandung
dalam
didalamnya, yang mana mengandung pandangan
Hasil dan Pembahasan
menanggulangi
bertujuan
masyarakat
kejahatan
melaksanakan
tugasnya
sesuai dengan yang telah diatur
yang berlaku.
dalam suatu hukum pidana. Fungsi
Tujuan yang lain yang mendasari
dalam
pembaharuan ini bersifat praktis,
menanggulangi
kejahatan,
hukum pidana merupakan bagian
sehingga dapat disesuaikan dengan
dari politik kriminal, usaha nonpenal
perkembangan yang terjadi.
pada upaya tersebut. Mengingat fungsi
itu, pembentukan
hukum
pidana tidak akan terlepas dari 2.1.
Metode Penulisan : Pendekatan
masalah
peninjauan yang
penegakan
hukum.
digunakan adalah pendekatan yuridis
Pembaruan hukum pidana dikaitkan
normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan
efektivitas
suatu masalah bagian dari KUHP
yang
yang
berhubungan dengan masalah yang
3
bersifat
dogmatis.
Ajaran-
ajaran, prinsip atau asas dan konsep
bersinergi terhadap kepentingan para
pola
penegak hukum. Kebijakan tersebut
pikir
serta
norma-norma
substantif, baik yang dituangkan
mencakup
kriteria
secara eksplisit serta pemikirian
perundangan
kriminalisasi
konsep
KUHP.
diatur dalam undang-undang pidana
Reformasi ini, pembaharuan meliputi
sehingga menguntungkan dan tidak
tiga faktor tatanan hukum pidana
menimbulkan penentangan keras dari
positif membutuhkan pembaharuan
masyarakat luas.
terbentuknya
segera.
Hukum
pidana
positif
Pembaruan
inklusi yang
hukum
pidana
pertama meliputi tantanan mengatur
erat kaitannya dengan keberadaan
aspek kehidupan masyarakat saat ini.
hukum acara pidana. Indonesia telah
Merupakan
memiliki
tantanan
positif
perundangan
yang
peninggalan hukum kolonial Belanda
mengatur tentang hukum pidana
yang disesuaikan dengan adaptasi
yang
masyarakat
nasional. Pembuatan suatu KUHP
Indonesia.
Kedua,
bercirikan
dan
bercorak
dilakukan beberapa perubahan pada
Nasional
sebagian ketentuan hukum pidana
terlebih dahulu sehingga kita dapat
positif yang dianggap tidak dapat
menentukan
diadaptasi
menentukan
dengan
semangat
hendaknya
dilakukan
suatu
konsep
bagaimana
prosedur
reformasi yang menjunjung tinggi
atau tata cara untuk menegakkan,
nilai-nilai
melaksanakan dan mempertahankan
kebebasan,
keadilan,
kemandirian, HAM dan demokrasi.
hukum
Ketiga, penerapan ketentuan hukum
melalui
pidana
rakyat,
Pengaturan yang terkandung pada
khususnya para aktivis politik, HAM
KUHP nasional dititik beratkan pada
dan kehidupan demokrasi di negeri
prosedur terpidana mendapatkan efek
ini
jera dan mengarahkan kembali ke
yang
merugikan
dilakukan
perubahan
dan
pidana
jalan
yang
memberikan
dalam
hukum
pidana. Reformasi
tersebut
acara
pidana.
hukum
peninjauan kembali konsep-konsep terkandung
materiil
yang benar suatu
serta
tetap
keamanan,
ketenangan bagi masyarakat luas. hukum
pidana
harus
Rumusan
beracuan terhadap ketiga tatanan dan
KUHP
4
tujuan
pidana
dalam
Nasional
selain
untuk
melindungi
masyarakat
memperhatikan terpidana.
juga
bahwa aturan hukum tidak tertulis
kepentingan Dalam
harus
disertai
dengan
ancaman
mengatur
pidana. Adanya ancaman pidana
kepentingan terpidana berpengaruh
dalam hukum tidak tertulis tersebut
kepada
kepentingan
bertujuan agar peraturan adat yang
dimana
jika
masyarakat,
narapidana
menjalani
hukuman
selesai
berlaku pada kehidupan masyarakat
masih
akan
meluas
menjadi
hukum
berperilaku kurang baik, maka akan
nasional sehingga penegak hukum
mengganggu
berwenang
kedamaian
dan
dalam
keamanan masyarakat, perihal ini
sebagai
menjadi pokok pemikiran yang harus
kejadian yang terjadi pada peraturan
terkandung dalam perundangan suatu
adat masyarakat.
hukum pidana .
suatu
menentukan
perbuatan
pidana
Hal ini diharapkan dapat
Pemahaman
yang
menggantikan pemahaman terdahulu
kebutuhan
dari suatu pemidanaan, Pemindanaan
KUHP bangsa Indonesia yang telah
terdahulu mengandung pengertian
berubah ini, perlu memperhatikan
suatu tindakan untuk melakukan
pada
pidana
pembalasan atas tindak pidana yang
kehidupan
terjadi pada suatu waktu dan tempat
terkandung
tentang
karateristik
dengan
ciri
masyarakat
lain
hukum
khas
dan ideologi bangsa
tertentu,
Indonesia, yaitu Pancasila.
yang
dianggap
sebagai
tujuan yang pantas dari suatu proses
Perlu dicari rancangan atau
pidana
merupakan
pencegahan
sebuah konsep baru dalam hukum
perilaku yang anti sosial masyarakat.
pidana yang tidak asing bagi bangsa
Berdasarkan pendapat yang
Indonesia. Ketentuan hukum pidana
dikemukakan
itu dapat digali dari hukum tidak
beberapa
tertulis atau hukum adat dengan dua
pemidanaan.1
syarat, yaitu: Pertama, ia harus hidup di
dalam
Indonesia; menghambat
kalangan Kedua,
1
masyarakat tidak
teori
Muladi
terdapat
tentang
tujuan
Muladi dan Barda Nawawi Arief,
1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT
akan
ALUMNI, Bandung, , h. 49-51. Teori-teori tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yakni :
perkembangan
a) Teori absolut (retributif);
masyarakat adil dan makmur, yaitu
b) Teori teleologis; dan
5
Teori
absolut
menitik
diberikan dengan tepat tanpa garis-
beratkan pada pemberian sanksi
garis pedoman, sehingga Pada tahun
pidana diberikan kepada seseorang
1970-an telah terdapat desakan untuk
yang
melakukan suatu perubahan.2
dianggap
telah
melakukan
suatu tindak pidana, yang semestinya
Muladi
menyatakan
bahwa
hal tersebut merupakan suatu yang
restorative justice model mempunyai
mutlak
beberapa karakteristik :3
untuk
menjatuhkan
pembalasan terhadap orang yang melakukan
suatu
tindak
Kaum
pidana
mengungkapkan
sehingga pemberian sanksi pidana
Teori teleologis menekankan
Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas
pemberian sanksi yang memiliki
Diponegoro,
tujuan, yakni guna mencegah agar
meberikan
pembalasan absolut atas keadilan. Teori ini dikatakan sebagai teori integratif atau teori paduan. Pada teori yang memiliki corak pemberian
pidana
mengacu pada keadilan retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan
yang
dianggap
menyimpang. Treatment rehabilitasi indeterminate
terhadap
tidak
berhasil
sentence
h.
127-129.
a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik; b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagaitujuan utama; e. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil; f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
tindak pidana, jadi teori ini tidak
ini,
Semarang,
Karakteristik tersebut adalah :
seseorang tidak melakukan suatu
ganda
isitilah,
Soehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, h. 61. 3 Muladi, 1995, Kapita Selekta
keadilan.
untuk
sebuah
2
memiliki tujuan untuk memperoleh
bertujuan
abolisionis
serta tidak
c) Teori retributifteleologis
6
yakni Restorative justice model yaitu
tidak langsung mengikat kelompok
penolakan terhadap sarana koersif
akan
yang berupa pemberian pidana dan
menghargai dan menghormati antar
diganti dengan sarana reparatif.4
kelompok. Dalam proses peradilan
Paham ini mengatakan bahwa sistem
sekarang ini, peranan pemerintah
peradilan
dirasakan berkurang dalam proses
pidana
memiliki
permasalahan atau cacat
nilai-nilai
untuk
saling
secara
peradilan,
khususnya
proses
struktural jadi harus dirubah dasar-
peradilan
pidana.
Dalam
dasar dari sistem tersebut. Nilai-nilai
mewujudkan
Restorative
justice
yang melandasi paham abolisionis
diperlukan adanya kerja sama dan
layak
mencari
usaha yang berkesinambungan dari
alternatif sanksi yang lebih tepat dan
pemerintah dan kelompok-kelompok
efektif daripada penjatuhan pidana
untuk menciptakan kondisi yang
penjara di dalam sistem sanksi
objektif dan kondusif antara korban
pidana.5
dengan
diterima
Para hubungan
untuk
pihak langsung
jawab
memperbaiki
dalam
penyelesaian
dalam
sehingga tidak terjadi tumpang tindih
hal
masalah
hal
mempunyai
Restorative justice, pelaku memiliki tanggung
pelaku
mereka,
mengenai rasa keadilan.
dalam
upaya
Dalam Restorative justice,
kesalahan
yang
berupaya untuk memberikan prioritas
disebabkan oleh tindak pidana yang
kepentingan-
dilakukannya, dan mengembalikan
para pihak mengembalikan konflik
sistem nilai sosialnya sementara
kepada pihak-pihak, yang dalam hal
korban
ini
mampu
untuk
adalah
kepentingan
pelaku
dan
kepada
korban.
mengembalikan unsur kontrol yang
Restorative justice juga memberikan
ada dalam
dalam
prioritas pada perlindungan terhadap
masyarakat. Peran serta kelompok
hak asasi manusia dan kebutuhan
masyarakat
untuk
dirinya
dapat
serta
memperkuat
kelompok itu sendiri dan
secara
mengenali
dampak
dari
ketidakadilan sosial, dimana pelaku tindak pidana tidak hanya mendapat
4
Ibid, h. 125. Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, h. 101.
hukuman formal (penjatuhan pidana)
5
7
dan pelaku tidak mendapatkan rasa
Pembaharuan hukum pidana
keadilan yang diinginkannya.6 Pandangan
–
juga mencakup pada beberapa dan
pandangan
mempertimbangkan
diatas dapat menjadi suatu acuan
masalah
perubahan
menjaga keselarasan, keserasian dan
suatu
hukum
pidana
hukum
masalah-
Karakteristik hukum pidana nasional
keseimbangan
mendatang
kepentingan
diharapkan
berkaitan
pidana
di
mampu
antara
negara,
pihak
kepentingan
pada prinsip penggunaan hukum
umum dan kepentingan individu;
pidana dalam penegakan hukum
penggunaan
hukum
pidana
bersamaan dan berkeadilan. Hukum
digarapkan
selaras
terhadap
pidana sebagai ultimum remedium
tindakan
dan tidak disalahgunakan sebagai
bersifat non penal; Hukum pidana
tujuan pembalasan; korbannya tidak
dirumuskan untuk dapat meredam
jelas;
faktor
mencapai
tujuan
tertentu,
pencegahan
utama
lain
yang
yang
bersifat
tujuan tersebut masih dapat dicapai
kriminogen; Tindak pidana harus
dengan
sama
tepat dan teliti dalam menyimpulkan
efektifnya dengan kerugian lebih
suatu perbuatan yang dilarang; serta
kecil;
diferensiasi prinsip pada kepentingan
cara
lain
suatu
yang
pemindanaan
kerugiannya lebih besar dibanding
yang
terhadap hukum pidana tersebut,
dilakukan,
Efek samping yang ditimbulkan
kerangka asas kulpabilitas ( suatu
kerugiannya lebih besar dibanding
perbuatan pelaku yang disengaja).
tindakan kriminalitas tersebut; dan
dirusak, status
perbuatan pelaku
Rancangan
yang dalam
pembaharuan
jika tidak dapat diterima dalam
hukum pidana mengatur suatu solusi
kehidupan
masyarakat
lain di samping penjatuhan pidana
umum serta telah diprediksi suatu
penjara dan diaturnya suatu tindakan
hukum tersebut tidak efektif.
terhadap
adat
dan
pidana
pencabutan terhadap
Perkembangannya,
6
Allison Morris dan Warren Young, 2000, Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy to Practice, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, h, 14.
kebebasan
dapat
pelaku. terjadi
permasalahan mengenai persoalan solusi penjatuhan pidana, karena merupakan masalah yang sangat
8
sentral
dalam
penjatuhan
sanksi
kepada pelaku, dilakukan dengan
pidana. Alternatif penjatuhan pidana
upaya pemberian penjatuhan pidana
penjara merupakan suatu langkah
kerja sosial. Syarat yang mengatur
yang
dalam
acuan pemberian penjatuhan pidana
penerapannya merugikan para pihak,
apabila pelaku pidana penjara yang
baik itu kerugian yang bersifat
akan dijatuhkan pemindanaan tidak
praktis
lebih dari 6 (enam) bulan maka
harus
dilakukan,
maupun
kerugian
yang
bersifat filosofis.
pidana penjara digantikan dengan
Pembaharuan hukum pidana
pidana
kerja
sosial.
yang
meliputi suatu pidana pengawasan
ditekankan
dan
hukum pidana, terdapat persetujuan
pidana
merupakan
kerja
sosial
suatu
pembahasan
jenis
baru
pembaharuannya,
yaitu
yang pokok
terlebih
dalam
terhadap
dimana
pembaharuan
dari
terdakwa
hukuman
yang
akan
berupa
pidana
kerja
Pidana
kerja
social.
atas pidana selain penjara. Sistem Pidana
dahulu
dijatuhkan
pidana ini dijadikan alternatif pilihan
Penjatuhan
dalam
Hal
Penjatuhan
pengawasan
sosial
diberikan
kepada
disangsikan kepada pelaku yang baru
bertujuan
pertama
terdakwa sehingga pelaku dapat
kali
melakukan
tindak
membangun
pelaku
emosional
pidana, dan tindak pidana yang
mengurangi
dilakukan adalah tidak suatu tindak
diterima oleh masyarakat, dengan
pidana berat,
penjatuhan
membiarkan terpidana secara aktif
pengawasan
mempertimbangkan
pidana
melakukan
rasa bersalah
pekerjaan
serta
yang
beberapa hal yaitu suatu kondisi
bermanfaat bagi masyarakat, hal ini
yang ada pada pelaku itu sendiri
merefleksikan
dimana
keadaan
tatanan yang harus terkandung dalam
dianggap layak ataupun tidak untuk
pembaharuan hukum pidana dimana
dijatuhi suatu pidana pengawasan.
mempertimbangkan
kondisi
Alternatif
dan
efek
prinsip
sosio
sebagai
fisiologis dari pihak terpidana dan
tindakan pidana terhadap pelaku
masyarakat luas. Penjatuhan Pidana
dapat
kerja sosial lebih bertitik berat pada
kita
lain
beberapa
pertimbangkan
memberikan sanksi pidana penjara
pengembalian
9
nama
baik
dari
terpidana dan diharapkan secara
keadaan
tidak langsung dapat memberikan
Pertimbangan bagi penegak hukum
suatu pembelajaran kepada terpidana
tetap
untuk intropeksi terhadap kesalahan
tindakan pidana secara proporsional
yang diperbuat dan memberikan
dan efektif sesuai dengan besar
suatu inisiatif bagi terpidana untuk
kecilna tindakan pidana, perilaku
dapat melakukan suatu pekerjaan
terpidana sehingga dapat diartikan
yang bermanfaat bagi masyarakat,
pidana
hal ini yang dapat kita adaptasi dari
efektif jika terdapat pertimbangan
sutu ketentuan yang berlaku pada
yang dikemukakan seperti diatas.
hukum pidana Jerman yang dapat
keadaan
dapat
tertentu.
melakukan
penjara
Tujuan
dikatakan
pemidanaan
suatu
tidak
yang
diterima terhadap kebudayaan dan
menekankan pada rehabilitasi atau
adat masyarakat Indonesia. Hukum
pembinaan
pidana Jerman menggunakan istilah
terdapat dalam beberapa ketentuan
pendidikan
mengenai
kembali
melalui
terhadap
terhadap
pekerjaan. Hukum pidana ini berbeda
pemidanaannya.
dengan aturan hukum pidana, sanksi
mendapatkan
pidana
penjara
kerja
digunakan
sebagai
terdakwa
pengurangan Terpidana
suatu
seumur
hukuman hidup,
dapat
penahanan rumah karena terpidana
memperoleh keringanan hukuman
dianggap
menjadi 15 tahun dengan syarat
tidak
melaksanakan
mampu
untuk
hukuman,
hal
ini
terpidana telah menjalani hukuman
kurang tepat jika diterapkan sebagai
pidana selama bebrapa ketentuan
hukum pidana di Indonesia karena
yang telah diatur serta disepakati dan
memberatkan serta mendiskriminasi
dengan berkelakuan baik.
terpidana
dan
membuat
penarikan
diri
dari
suatu
Pembebasan
lingkungan
diberikan
masyarakat.
ditentukan
Ketentuan yang secara tegas mengatur
adanya
pemidanaan pidana
dijatuhkan
pencabutan
menyatakan
penjara
narapidana
dengan antaranya
beberapa telah
menjalani sekurang-kurangnya 2/3
bahwa
(dua per tiga) dari pidana penjara
tidak
yang dijatuhkan, dengan ketentuan
beberapa
2/3 (dua per tiga) tersebut tidak
mungkin
terhadap
persyaratan
kepada
bersyarat
10
kurang dari 9 (sembilan) bulan, dan
hukum
berkelakuan
merugikan kedua belah pihak.
baik
selama
masa
percobaan dan syarat-syarat lain
pidana
Pidana
dimana
tidak
tambahan
yang harus dipenuhi selama masa
pembayaran
percobaan.
harus
menunjukkan bahwa ada pengakuan
dipenuhi pada masa percobaan dapat
atas penderitaan korban kejahatan
diubah, dihapus, atau diadakan syarat
dan kesedian tanggung jawab dari
baru, bertujuan membina terpidana.
pelaku pidana.
Syarat
yang
Berdasarkan pertimbangan
beberapa
dikatakan
ganti
berupa kerugian
Rancangan
pembaharuan
bahwa
hukum pidana berkaitan dengan
pemberian pidana denda merupakan
penetapan tindakan sebagai bagian
sarana politik kriminal yang masih
dari sistem pemidanaan. Pengertian
dianggap efektif dibandingkan jenis
tindakan
pidana
perlakuan
lain
rancangan pidana,
tersebut
berupa
suatu
sehingga
dalam
pembaharuan
hukum
memenuhi beberapa ketentuan pasal-
denda
masih
pasal dalam pembaharuan rancangan
untuk
tetap
pidana
dipertimbangkan
hukum
diberlakukan.
kepada pelaku yang
pidana
tersebut,
serta
tindakan yang dijatuhkan kepada
Pelaksanaan sanksi pidana dengan
beberapa
mengacu
pada
seorang
persyaratan
suatu
pelaku
bersama-sama
dengan pidana pokoknya.
kondisi,
Undang-undang
perbuatan atau kelakuan terpidana
Pidana
Bertujuan pola pemidanaan yang
sistem dua jalur dalam pemidanaan
menghindarkan
yang
(double track system), pelaku tindak
bersifat retributif dimana terdapat
pidana tidak hanya dikenakan suatu
ketentuan yang menyatakan bahwa
tindak pidana tetapi juga dapat
tujuan pemidanaan bukan sebagai
dijatuhkan
pembalasan.
dan
berdasarkan besar kecilnya suatu
terpidana sama-sama tidak dirugikan
tindak pidana. Penjatuhan sanksi
diharapkan
yang berupa tindakan ini harus
penggantian,
pemidanaan
Pihak
korban
terjadi prinsip
kondisi ini
sesuai
Indonesia
Hukum
disesuaikan
terhadap prinsip pembaharuan suatu
11
menggunakan
beberapa
dengan
tindakan
tujuan
pemidanaan
dan
pedoman
Dalam
pemidanaan.
rancangan
pembaharuan hukum pidana kasus
Penjatuhan tindakan ini tidak
tersebut
perbuatan
melainkan
pidananya,
didasarkan
dapat
dipertimbangkan
pemberian sanksi tindakan.7
berdasarkan atas ancaman yang ada dalam
suatu
Tindakan
terhadap
dilakukan
yang
bertujuan
dapat untuk
keadaan dan kondisi dari pelaku.
merehabilitasi pelaku tindak pidana
Terdapat dua kelompok pelaku yang
dengan memberikan perawatan di
dapat dijatuhkan tindakan, yakni
rumah sakit jiwa, tindakan berupa
pelaku
mampu
pemberian keterampilan kerja yang
kurang
diharapkan bermanfaat bagi pelaku
yang
bertanggung mampu
tidak
jawab
atau
bertanggung
dan
dan masyarakat dan tindakan berupa
pelaku yang mampu bertanggung
pengembalian keadaan dan nama
jawab terhadap tindak pidana yang
baik dari pelaku. Beberapa tindakan
dilakukannya.
tersebut harus diatur agar sesuai
Penjatuhan dirumuskan
tindakan
dalam
pembaharuan merupakan
jawab
yang
dengan kebutuhan dari pelaku yang
rancangan
dijatuhi pidana. Seperti penjatuhan
hukum sanksi
yang
pidana
tindakan
latihan
berdiri
mempertimbangkan
kerja manfaat
harus bagi
sendiri dalam melihat secara pasti
pelaku tindak pidana dan mampu
tentang sanksi yang akan dijatuhkan
tidaknya pelaku tersebut melakukan
kepada pihak atau pelaku tindak
tindakan tersebut.
pidana dari tindak pidana. Pelaku
Formulasi
tentang
sistem
tindak pidana juga dapat diatur
double track system diatur secara
berdasarkan beberapa pertimbangan
khusus mengenai sanksi tindakan
contohnya pelaku yang pada saat 7
melakukan tindak pidana mengalami
a) pencabutan surat izin mengemudi; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) latihan kerja; e) rehabilitasi; dan/atau f) perawatan di lembaga bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.
gangguan jiwa dan cacat mental. Penentuan suatu tindak pidana juga memperhatikan
kondisi
beberapa jenis sanksi tindakan :
terpidana
baik fisik dan mental.
12
yang menunjukkan bahwa adanya perubahan
yang
II.
Kesimpulan
menginginkan
a. Pemahaman suatu rancangan
perubahan sistem pemidanaan agar
pembaharuan hukum pidana
sesuai dengan yang diharapkan oleh
dititkberatkan
masyarakat dan sesuai dengan tujuan
karateristik hukum pidana
daripada pemidanaan itu sendiri.
yang
Perumusan
dalam
kehidupan masyarakat dan
pembaharuan
hukum
rancangan pidana
pada
terkandung
dalam
ini
ideologi bangsa Indonesia,
sudah sangat relevan, karena sanksi
yaitu Pancasila. Aktivitas ini
tindakan
dilakukan oleh alat negara
tidak hanya dijatuhkan
kepada pelaku yang tidak mampu
dalam penegakan hukum.
bertanggungjawab dan mengalami
b. Ketentuan- ketentuan hukum
gangguan mental, melainkan juga
pidana
kepada
dilakukan
pelaku
yang
dapat
bertanggungjawab.
diharapkan revisi
dapat
Penjatuhan sanksi tindakan
selalu
sehingga
mencerminkan
kehidupan
dan
ini merupakan salah satu bentuk
perkembangan
penegasan tentang solusi penjatuhan
yang menjadi subyek serta
sanksi dengan diberikannya hak
objek
kepada Pengadilan untuk menyusun
perundangan.
suatu
jenis
kebijaksanaan
pemberian
sanksi,
tentang
yakni
sanksi
masyarakat
dari
suatu Penetapan
sanksi
rancangan
pidana,
pembaharuan
berupa tindakan. Hal tersebut sesuai
hukum pidana menambahkan
dengan hukum pidana modern yang
beberapa jenis pidana baru,
mensyaratkan adanya kebebasan bagi
yakni
hakim
dan pidana kerja sosial serta
dalam
menjatuhkan diberikan
memberi
sanksi untuk
yang orang
dan
pidana pengawasan
akan
pidana
yang
terhadap
bersangkutan.
pidana.
13
penggantian korban
rugi tindak
Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung.
Saran Problematika
yang
muncul
terkait dengan hukum pidana yang
Allison Morris dan Warren Young, 2000, Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy to Practice, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd.
tidak ideal terhadap suatu kehidupan bangsa indonesia secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di
tengah-tengah
masyarakat
kehidupan
secara
mendorong
masyarakat
menuntut
kepada
merealisasikan
eksternal
kodifikasi
untuk
Rancangan KUHP 2005.
negara hukum
pidana yang bersifat nasional dan pemikiran bangsa Indonesia.
IV. DAFTAR PUSTAKA Daniel S. Lev, 1990, Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia, dalam Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung. Soehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada. Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif
14
