KONSEP HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
1
SILABI HK. HKI • • • • • • • • • • •
Konsep Hukum HKI Globalisasi Hukum HKI Hk. Hak Cipta HK. Merek Hk. Paten Hk. Desain Industri Hk. Rahasia Dagang Hk. DTLST Hk. PVT Penyelesaian Sengketa HKI Tugas : Analisis Kasus HKI dan/atau Paper Hk. HKI
Referensi • Tim Lindsey et.al, 2003, Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar, Alumni, Bandung • Adi Sulistiyono, 2006, Penyelesaian Sengketa HKI, UNS Press, Solo. • Sunaryati Hartono, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Pertama Binacipta, Bandung • DJHKI, 2003, Panduan HKI • DJHKI, Kompilasi UU HKI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) (Intelectual Property / Intangibe Property / Incorporeal Property) Kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya: Teknologi Ilmu Pengetahuan Seni dan Sastra
Dihasilkan dengan suatu pengorbanan: Tenaga Pikiran Biaya waktu
Perlu Dihargai
Manfaat Ekonomi Tinggi
Perlu Perlindungan Hukum “Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”
1. Landasan teknologi (technological base) →Pengembangan → alih informasi / alih teknologi 2. Berkembangnya gairah mencipta 3. Pengakuan negara → memperlancar modal asing dan memperlancar perdagangan Internasional → mencegah kemungkinan ditiru 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
4
PENGELOMPOKAN JENIS HKI – WIPO
1. Hak Cipta (Copyright) 2. Hak atas kekayaan industri (Industrial Property Copyright) a. b. c. d.
3/21/2012
Patent (Patent) Merek (Merk) Desain produk industri (Industrial Design) Penanggulangan praktek persaingan curang (Repression on unfair competition practices)
www.jamalwiwoho.com
HAKI
5
JENIS-JENIS HKI MENURUT KETENTUAN BAB II TRIP’S
1. Hak cipta (copyright) dan hak-hak yang terkait lainnya (Copyright and Related Rights) 2. Merek (Trade Marks) 3. Indikasi Geografis (Geographical Indications) 4. Desain Produk Industri (Industrial Designs) 5. Paten (Patens) 6. Rangkaian Elektronika Terpadu (Lay Out Designs of Integrated Circuits) 7. Perlindungan Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information) 8. Perlindungan Varietas Tanaman(PVT) 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
6
TRIP’s (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights WIPO (World Intellectual Property Organization), {Lembaga Khusus PBB, tugasnya}: Mengadministrasikan konvensi-konvensi internasional di bidang HKI Memajukan HKI di seluruh dunia melalui kerjasama antar negara Negara-negara maju tidak puas terhadap kerja WIPO, karena: •Tidak cukup memberi perlindungan hukum di bidang HKI •Tidak adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif Dipaksakan GATT-Putaran Urugay masuk
TRIP’S (7 Bab 273 Pasal)
a. National Treatment = NT b. MFN = Most Favovred Nations 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
The Council for TRIP’S
Tiga Ciri Pokok: 1. Norma dan standar lebih tinggi 2. Full compilance 3. Penegakan hukum yang ketat HAKI
7
TRIP’S → Berlaku di Indonesia 1 Januari 2000 Peluang atau Ancaman Memasuki Era HKI?
Kondisi Riil Masalah/Problematika Pembangunan Sistem Hukum HKI Culture → Masy. “komunal” Kelemahan Hk.Positif (HKI) Penegakan Hk.yang lemah Sosialisasi yang rendah Lemahnya pengembangan SDM (minimnya ahli-ahli di bidang HKI)
Respon Pemerintah • Tim Keppres 34 • Tiga agenda di bidang HKI
PELUANGKAH BAGI SH?
ERA HKI TAHUN 2000 •Para pelaku bisnis semakin membutuhkan bentuan di bidang hukum •Dibutuhkannya SDM di bidang HKI → Administrator serta Aparat Penegak Hukum (Praktisi Hukum) Ex:: - Penanganan sengketa - Perjanjian peralihan HKI (lisensi) 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
8
TUJUAN TRIP’S 1. 2.
3. 4.
Meningkat perlindungan terhadap HKI dari produkproduk yang diperdagangkan Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanismekerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajak atas HKI Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan WIPO
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
9
LISENSI •
• 1.
Pengertian: Hak yang dijamin yang memberikan seseorang izin untuk melakukan sesuatu yang apabila izin itu tidak diterima perbuatannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya lisensi merek bayer. Bagaimanakah lisensi merek dan perlindungan terhadap merek: Isi perjanjian lisensi merek mencakup: a. b.
Barang atua jasa yang dilisensikan Tanggung jawab pemberi dan penerima lisensi merek
2.
Mengatasi terjadinya pelanggaran ketentuan lisensi merek
3.
Persamaan kualitas Technical assistance Royalti Jangka waktu Pembatasan-pembatasan Tie in clause, mis: area,ekspor
Didaftarkan, siapa yang mendaftarkan? Pemilik atau penerima lisensi
Ketentuan perjanjian lisensi di beberapa negara
3/21/2012
Di MEE Di JEPANG www.jamalwiwoho.com
HAKI
10
SECTION 301 UU PERDAGANGAN AS 1974 (SECTION 301 OF THE TRADE ACTS OF 1974) Tindakan balasan kepala negara/pemerintahan asing untuk melindungi kepentingan AS, khususnya kepentingan ekonomi luar negeri Dilakukan oleh dan atas inisiatif Presiden dan atas permintaan pengusaha atau warga negara AS
SYARAT-SYARAT: 1. Adanya suatu perbuatan negara asing yang bertentangan dengan perjanjian internasional 2. Adanya praktek negara asing yang tidak dapat dibenarkan. (Unjustifable Practices) 3. Adanya tindakan pemerintah asing yang tidak pantas (Unreasonable Practices) → tidak jujur, tidak adil → kesempatan ekspor, kesempatan mendirikan suatu usaha, perlindungan HKI 4. Adanya tindakan pemerintahan asing yang diskriminatif → (NT dan MFN)
BENTUK TINDAKAN BALASAN, misalnya; 1. Menaikkan bea masuk atau mengenakan retrebusi terhadap jasa-jasa dan barang-barang ekspor dari negara asing 2. Memasukkan negara ke dalm daftar Watch List 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
11
DEFINISI HKI/IPR
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI ISU INTERNASIONAL
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
12
DEFINISI HaKI / IPR Japan Patent Office (JPO) Intellectual Property Rights are generic of exclusive rights given to the resultsgained by intellectual activities of human beings and the sign used for business activities, and they mean intangible rights own economic values. The World Intellectual Property Organization (WIPO) Intellectual property rights is defined as “Intellectuall property shall include the rights relating to: literary, artistic and scip+2Xebtific works, inventional field of human endeavor, scientific discoveries, industrial design, trademarks, service marks, and comercial “ames and designations protection againts unfair competition , and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literaty or artistic fields”.
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
13
TRISILA PEMAHAMAN PENTINGNYA HaKI 1. 2.
3.
Bahwa kekayaan intelektual merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Bahwa perlindungan hak atas kekayaan intelektual sudah merupakan tuntutan masyarakat internasional, sementara bangsa indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tersebut harus dapat menerima konsekuensinya untuk ikut mengindahakan norma dan standar HaKI yang berlaku di dunia internasional terutama ketika Indonesia terlibat dalam perdagangan multilateral. Bahwa para kreator dan investor perlu mendapat penghargaan, pengakuan dan perlindungan yang layak. Hal ini sebagai upaya pengembangan sikap budaya menghargai hasil karya yang bermanfaat bagi umat manusia, serta mendorong peningkatan kegiatan inovatif.
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
14
Isu Internasional (Ir. Kayatmo)
Demokratisasi Lingkungan Standarisasi HAM HaKI
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
15
Isu Internasional
Demokratisasi Lingkungan Standarisasi HAM HaKI Terorisme 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
16
ORGANISASI DAN KONVENSI TERKAIT HAKI YANG DIIKUTI INDONESIA
GATT (1947)
(General Agreement on Tariff and Trade) Indonesia bergabung (1950) Marakesh Conference (1993)
WTO (1994) (World Trade Center) Urugay Round
Indonesia meratifikasi (UU 7/1994)
TRIP’s (1994) (Gen, Agr, On Trade Related aspect of Intellectual Property Rights) (mulai berlaku 1 Jan 1998/Negara berkembang 1 Jan 2000) Rome Convention, Paris Convention, Bern Convention, Stockholm Convention, Washington Treaty,dsb
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
17
Kapan Munculnya HaKI
Copy Rights Hak Cipta
Dikembangkan Industri Property Rights Hak Milik Industri
Ide Dibuang 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
18
Lingkup HaKI Copy Rights (Hak Cipta) Ilmu pengetahuan Seni Sastra
Industrial Property Rights (Hak Milik Industri) Paten Merek Desain industri Rahasia dagang Perlindungan varietas tanaman Desain tata letak sirkuit terpadu
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
19
SISTEM PERLINDUNGAN HaKI DI INDONESIA UU 6/82→UU 19/02
Hak Cipta
UU 14/2001
Paten
Paris Convention (1967); BudaPest Treaty (1977);PCT;TRIP’S
UU 15/2001
Merek
Bern Convention; WIPO Copyrights Treaty; TRIP’S
Trademark Law Treaty; TRIP’S
HaKI Perid Varietas Tanaman
UU 29/2000
Rahasia Dagang Desain Industri DTLST 3/21/2012
UPOV 1961 (paris) s/d 1988 (revisi Jenewa)
UU 30/2000
Paris Convention 1967
UU 31/2000
Paris Convention 1967 Semiconductor Chip Protection Act 1984 Washington Treaty 1989
UU 32/2000 www.jamalwiwoho.com
HAKI
20
Perlindungan HaKI Yang dilidungi: • Moral rights • Economic rights Manfaat Perlindungan: • Kepastian Hak • Peluang pasar • Peluang investasi 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
21
Bagaimana Cara Melindungi HaKI
Pendekatan Hukum Perdata Kesepakatan/kontrak Pendekatan Hukum Publik 1. Azas Konstitutif (Akan berhubungan dengan Ditjen HaKI)
2. Azas Deklaratif
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
22
K E P E R C A Y A A N
I N T E R N A S I O N A L
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL & KEPERCAYAAN INTERNASIONAL
PERLINDUNGAN HUKUM
Teknologi Seniman Ibu Rumah Tangga Petani Pekerja Kasar dsb
Karya Intelektual
HK Perdata HK Publik
I N V E S T O R
Hak moral HaKI
Hak ekonomis Manfaat Hak moral Pasar Manfaat Hak ekonomiis
Pemodal Pengguna/pembeli 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
23
K R E A T O R
Sekilas Info Restorasi Meiji (1868-1912) (Dijamannya terjadi upaya peniruan menuju pengembangan)
Sputnik I (1957)
(Dianggap sebagai ancaman bagi dunia kapitalis) Robert (Bob) Noyce (1957) (Awal penguasaan teknologi informasi)
Pak Rato (1987) & Tuan x (1999) (Contoh kasus pengabdian kepentingan nasional)
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
24
Kepentingan mikro tercapai (short time training, penelitian di LN, penerimaan dana penelitian dsb) Target makro tidak tercapai (Upaya penguasaan HaKI dan alih teknologi) < Proporsi
T U J U A N
K E P E M I L I K A N H A K I
Dana/SDM/Lab/Kelangkaan Obyek/Paten/Tek Trad K O N T R I B U S I
KELEMB RISET NASIONAL KEMITRAAN RISET (BPPT) BERORIENTASI (LIPI) HaKI PIHAK LUAR NEGERI
Dana / SDM / Lab / Paten
K O N T R I B U S I
K E P E M I L I K A N H A K I
T U J U A N
> Proporsi (penguasaan HaKI 3/21/2012 Target makro tercapai www.jamalwiwoho.com HAKImelebihi proporsi)
25
PEDOMAN PENDAFTARAN CIPTAAN (UU HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002) PEMOHON
IPTEK BUKTI PERMOHONAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN
SENI LITERATUR
KANTOR HAK CIPTA
PEMERIKSAAN ORIJINAL
TIDAK ORIJINAL
DIDAFTAR
DITOLAK
SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN 3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
26
PROSEDUR PERMOHONAN PATEN (MENURUT UU PATEN NO. 14 TAHUN 2001) PERMOHONAN
PERSYARATAN MINIMUM
Tidak
Dipenuhi ≤ 30 Hari
TANGGAL PENERIMAAN
PENGUMUMAN SELAMA 6 BULAN UNTUK MEMBERI KESIMPULAN OPOSISI
PERMONONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF Ya
Tidak 18 Bulan
≤ 36 Bulan
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
Tidak
DILENGKAPI Ya
Tidak
DILENGKAPI
≤ 3 Bulan
DIANGGAP DITARIK KEMBALI
Ya
Tidak ≤ 36 Bulan PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PENOLAKAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERI PATEN?
Tidak
Ya
3/21/2012
UPAYA HUKUM
www.jamalwiwoho.com LAINNYA
HAKI
PEMBERIAN SERTIFIKAT PATEN
27
PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI
PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI (MENURUT UU DESAIN INDUSTI NO. 31 TAHUN 2001) PERMOHONAN GUGUR
PERSYARATAN MINIMUM SESUAI PS. 18 UUDI
Tidak Ada TANGGAL PENERIMAAN
PERSYARATAN ADMINISTRASi
Tidak Lengkap DIPENUHI?
Lengkap ≤ 3 Bulan
PENGUMUMAN
Tidak
Ada
Ya PERMOHONAN DITOLAK
≤ 3 Bulan
KEBERATAN
ADA KEBERATAN ATAS PENOLAKAN/ ANGGAPAN PENARIKAN KEMBALI
DIANGGAP DITARIK KEMBALI
Menerima Keberatan Ada
SANGGUPAN DARI PEMOHON
≤ 3 Bulan
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
≤ 6 Bulan
MENERIMA / MENOLAK KEBERATAN
Tidak Ada PENDAFTARAN ≤ 30 Hari
UPAYA HUKUM LAINNYA
PEMBERIAN SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI
3/21/2012
www.jamalwiwoho.com
HAKI
28
