KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Telepon

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710 : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551 Website : www.ksap.org / E-mail : [email protected]

DAFTAR UNDANGAN FGD Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir Gedung Ex MA, 10 Juni 2015 1. Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2. Kepala Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan 3. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri 4. Direktur Pendapatan dan Investasi Daerah, Kemendagri 5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 7. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM 8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 9. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Ditjen Kekayaan Negara 10. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Ditjen Kekayaan Negara 11. Direktur PPK Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan 12. Kepala BPKD Pemprov DKI 13. Kepala DPKBD Pemerintah Kabupaten Tangerang 14. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 15. Direktur Keuangan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM 16. Direktur Keuangan BLU Badan Pengatur Jalan Tol 17. Direktur Keuangan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 18. Direktur Keuangan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan 19. Kepala BLU Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang


Telepon


DAFTAR UNDANGAN FGD Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir Gedung Ex MA, 10 Juni 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua Komite Kerja Drs. AB Triharta, Ak., MM., Wakil Ketua Komite Kerja Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris Komite Kerja Dr. Jan Hoesada. , Anggota Komite Kerja Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., Anggota Komite Kerja Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota Komite Kerja Sumiyati, Ak., MFM, Anggota Komite Kerja Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota Komite Kerja Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., Anggota Komite Kerja Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua Kelompok Kerja Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua Kelompok Kerja Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS, Anggota Kelompok Kerja Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota Kelompok Kerja Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota Kelompok Kerja Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota Kelompok Kerja Hamim Mustofa, Ak., Anggota Kelompok Kerja Heru Novandi, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja Muliani Sulya F., SE., Anggota Kelompok Kerja Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota Kelompok Kerja Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota Kelompok Kerja Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota Kelompok Kerja Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota Kelompok Kerja Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota Kelompok Kerja Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota Kelompok Kerja Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja Ahmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja


Telepon


SUSUNAN ACARA

FGD Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir Gedung Ex MA, 10 Juni 2015

WAKTU

ACARA

NARASUMBER/PETUGAS

12.00 - 13.00

Registrasi dan Santap Siang

Panitia

13.00 – 13.15

Pembukaan

Panitia

13.15 – 13.45

Sambutan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif sekaligus membuka secara resmi acara Limited Hearing

13.45 – 14.00

Pembacaan Doa

Panitia

14.00 – 14.30

Pemaparan Draf Bultek Akuntansi Dana Bergulir

KSAP

14.30 – 16.00

Diskusi dan Tanya Jawab

KSAP dan Peserta

Penutupan

KSAP

16.00

Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP


Telepon


LEMBAR KONFIRMASI Instansi

: ...........................................................................

Nomor telepon/fax

: ...........................................................................

Nomor ponsel

: ...........................................................................

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) Draf

Bultek Akuntansi Dana Bergulir yang diselenggarakan pada: Hari/tanggal

: Rabu, 10 Juni 2015

Waktu

: Pukul 12.00 – selesai

Tempat

: Ruang Ex MA Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jalan Lapangan Banteng Timur – Jakarta Pusat

No.

NAMA

JABATAN

1.

2.

................,

Juni 2015

Nama: ............................ Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776

Kontak person: Zulfikar di 081385047137

BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR XX

AKUNTANSI DANA BERGULIR

OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR XX

AKUNTANSI DANA BERGULIR

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Sekretariat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia Telepon/Faksimile : +62 21 3524551 http://www.ksap.org e-mail : [email protected] [email protected]

DAFTAR ISI Halaman

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Dasar Hukum dan Tujuan

2

PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

3

A. Pengertian dan Karakteristik Dana Bergulir

3

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

3

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

5

A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir

5

B. Akuntansi Pengeluaran Dana Bergulir

7

C. Akuntansi Perguliran Dana Bergulir

10

D. Akuntansi Penagihan Dana Bergulir

11

E. Akuntansi Perguliran Kembali Dana Bergulir

19

AKUNTANSI PIUTANG DANA BERGULIR

25

A. Piutang Pinjaman - Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman

25

B. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir

26

C. Penyisihan Piutang Dana Bergulir

27

D. Penghentian Pengakuan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir

31

KESIMPULAN

35

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

36

ii

1

BAB I

2

PENDAHULUAN

3 4

A. Latar Belakang

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendukung dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberdayaan ini diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Untuk itu, dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi. Dalam perkembangannya pengguliran dana ini meliputi usaha skala besar yang dilayani oleh badan usaha khususnya untuk bidang usaha yang pendanaannya tidak menarik bagi lembaga keuangan bank maupun non bank. Selain itu dana bergulir tidak hanya untuk pengembangan usaha, namun juga digunakan untuk beberapa aktivitas lainnya seperti dana bergulir kepemilikan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah, maupun aktivitas lainnya yang mendukung peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

23 24 25 26 27 28

Di sisi lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara termasuk dana bergulir semakin meningkat. Pengelolaan Dana bergulir harus dipertanggungjawabkan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Dengan diimplementasikannya sistem akuntansi berbasis akrual, Entitas yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangannya harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

29 30 31 32

Namun, pada SAP tidak terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara khusus mengatur akuntansi dana bergulir. Pedoman yang lebih khusus berupa Buletin Teknis Akuntansi Dana Bergulir diharapkan mampu melengkapi dalam usaha untuk meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan dana bergulir.

33 34

B. Dasar Hukum dan Tujuan

35 36 37 38

Penyusunan Buletin Teknis ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur tentang dana bergulir, pembiayaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pelaksanaan anggaran antara lain:

39 40 41

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

42 43 44

Buletin Teknis ini disusun dengan tujuan agar terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi tentang Dana Bergulir pada lingkungan pemerintah dan juga sebagai pedoman dalam mengakui, mengklasifikasikan, mengukur, dan menyajikan serta mengungkapkan Dana 1

45 46 47 48 49

Bergulir. Disamping itu, dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam melakukan akuntansi dan pelaporan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Buletin Teknis ini menjelaskan secara detail mengenai:

50

1. Defenisi;

51

2. Pengakuan;

52

3. Pengukuran; dan

53

4. Penyajian dan Pengungkapan.

54 55 56 57 58 59

Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan akuntansi dana bergulir, Buletin Teknis ini juga dilengkapi dengan contoh transaksi yang dilengkapi dengan ilustrasi jurnal. Ilustrasi jurnal pada Pemerintah Pusat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk ilustrasi jurnal pada pemerintah daerah didasarkan pada praktek akuntansi yang umum berlaku, karena sistem akuntansi pada satu pemerintah daerah dapat berbeda dengan pemerintah daerah lainnya.

2

1

BAB II

2

PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

3 4

A. Pengertian dan Karakteristik Dana Bergulir

5 6 7 8

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

9

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah. 2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan) 3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

dikendalikan

oleh

Pengguna

24 25 26 27

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

28 29 30

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

31

5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

32 33

Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Pemerintah baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

34 35

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

36 37 38 39

Dana bergulir dapat disalurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan pelayanan pemerintah. Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan dapat melakukan pengelolaan dana bergulir dengan mekanisme sebagai berikut:

40 41 42

1. Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat melakukan pengelolaan dana bergulir mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA). 3

43 44 45

2. Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat melakukan pengelolaan dana bergulir mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).

46 47

3. Penyaluran dana bisa dilakukan secara langsung oleh Entitas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat melakukan pengelolaan dana bergulir.

48 49 50

4. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh debitur/masyarakat peminjam kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang bersangkutan.

51 52 53

5. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana, pengendalian dan penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

4

1 2

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengisyaratkan bahwa setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangannya. Demikian juga Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan arus kas yang berisikan informasi arus masuk dan arus keluar uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang minimal terdiri dari 2 (dua) subsistem akuntansi yaitu sistem akuntansi instansi (akuntansi di PA/KPA) dan sistem akuntansi pada kas umum negara/kas daerah (akuntansi di BUN/BUD).

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sistem akuntansi instansi/SKPD merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca termasuk juga PA/KPA yang menguasai transaksi pembiayaan di mana transaksi pembiayaan tersebut harus dikelola tersendiri. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut, sistem akuntansi instansi/SKPD hendaknya mempunyai dua sub sistem pencatatan yaitu pencatatan Basis Kas untuk menghasilkan menghasilkan LRA yang pengakuan transaksinya berdasarkan uang yang masuk atau keluar dari kas negara/daerah, dan pencatatan Basis Akrual yang dilaksanakan untuk menghasilkan LO, LPE dan Neraca yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

26 27 28 29

Sistem akuntansi pada kas umum negara/daerah merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dari/ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Sistem akuntansi pada Kas Umum Negara/Kas Daerah akan menghasilkan Laporan Arus Kas.

30 31 32 33

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah merupakan gabungan laporan keuangan seluruh PA ditambah laporan arus kas yang dihasilkan oleh BUN/BUD.

34 35

A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir

36 37 38 39 40 41 42 43 44

Salah satu karakteristik akuntansi pemerintahan adalah peranan anggaran yang sangat penting untuk evaluasi kinerja dan pengendalian. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu penyelenggaraan akuntansi anggaran. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang berisikan informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran tersebut merupakan statutory report atau sering juga disebut budgetary report. Akuntansi anggaran hanya terdapat pada sistem akuntansi instansi/SKPD yang dilaksanakan oleh PA/KPA, meliputi akuntansi anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun jurnal untuk akuntansi anggaran adalah sebagai berikut: 5

45

Akuntansi anggaran pendapatan:

46 47 48 49

Estimasi Pendapatan Estimasi Perubahan SAL

50

Akuntansi anggaran belanja:

51 52 53

Estimasi Perubahan SAL Allotment Belanja

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Akuntansi anggaran penerimaan pembiayaan: Estimasi Penerimaan Pembiayaan Rp xxx Estimasi Perubahan SAL Rp xxx

Jurnal Akuntansi Anggaran di atas adalah ilustrasi, Pemerintah dapat mengembangkan jurnal anggaran sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah.

64 65 66

Akuntansi anggaran hanya dicatat pada sistem akuntansi instansi/SKPD sedangkan sistem akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat transaksi anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi kas di Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 6, Akuntansi Investasi, paragraf 16 huruf (c) menyatakan bahwa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. Lebih lanjut Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi, menyatakan bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Konsekuensinya adalah pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga harus mencatat adanya perolehan aset berupa Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan yang dilakukan.

79 80 81 82 83

Contoh: Pemerintah Kabupaten ABC mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BUD Kabupaten ABC Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 15 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Adapun jurnal anggaran pengeluaran dana bergulir yang dibuat pada awal tahun 2015 adalah sebagai berikut:

84

Sistem akuntansi instansi:

85

Estimasi Perubahan SAL

86

Rp xxx Rp xxx

(untuk mencatat alokasi anggaran pendapatan)

Rp xxx Rp xxx

Akuntansi anggaran pengeluaran pembiayaan: Estimasi Perubahan SAL Rp xxx Allotment Pengeluaran Pembiayaan

Rp xxx

Rp 15 miliar

Allotment Pengeluaran Pembiayaan

Rp 15 miliar

87 88 6

89

Sistem akuntansi pada unit perbendaharaan umum:

90 91

Sistem akuntansi kas daerah tidak mencatat alokasi anggaran untuk dana bergulir karena alokasi anggaran tersebut belum mempengaruhi kas daerah Kabupaten ABC.

92 93 94 95 96

Dalam rangka meningkatkan manajemen dana bergulir, dapat dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/SKPD. KPA tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara periodik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang berisikan transaksi dana kepada Pengguna Anggaran (PA).

97 98 99

Sesuai dengan karakteristiknya, dana bergulir dikelola oleh satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD). Satker BLU tersebut dapat merupakan KPA BUN/BUD sebagai pengguna anggaran dana bergulir.

100 101

B. Akuntansi Pengeluaran Dana Bergulir

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Dana bergulir adalah merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan, alokasi anggaran dana bergulir berada di BUN/BUD. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada saat kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Ilustrasi jurnal untuk mencatat pengeluaran dana bergulir pada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Jurnal ini adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman terhadap akuntansi pengeluaran dana bergulir, Pemerintah Pusat dapat mengembangkan jurnal sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan. Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: a. Basis Akrual Pada saat realisasi Pengeluaran Pembiayaan dana bergulir, maka akan dijurnal: Investasi Jk Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Akun Antara

xxx xxx

b. Basis Kas Pencatatan hanya dilakukan berkenaan dengan keluarnya uang dari Kas Umum Negara yaitu saat diterbitkannya SP2D/ dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal yang dibuat adalah Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Akun Antara

xxx xxx

Pencatatan oleh BLU: a. Basis Kas Satker BLU tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir karena DIPA pengeluaran pembiayaan tersebut berada pada BA BUN. b. Basis Akrual

7

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Pada basis akrual, penerimaan kas pada BLU yang berasal dari pembiayaan dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun jurnalnya adalah Kas Lainnya dan Setara Kas BLU xxxx Ekuitas xxxx Pencatatan oleh Unit Perbendaharaan Umum/Kas Umum Negara: Pengeluaran Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara dicatat untuk menghasilkan Laporan Arus Kas. Adapun jurnalnya adalah : Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir xxxx Kas di RKUN xxxx Contoh : Pada tahun anggaran 2015, APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir sebesar Rp 150 miliar. Dana bergulir tersebut akan dikelola oleh BLU A, Kementerian A. Pada tahun 2015, dana bergulir tersebut disalurkan kepada penerima dana. Penjelasan : Atas transaksi pengeluaran investasi ini, BLU A dan Kementerian A tidak akan melakukan pencatatan karena pengalokasian dananya ada pada BA BUN bukan pada Kementerian A. DIPA BLU A sebagai satker Kementerian A hanya mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja BLU. BLU mencatat penerimaan kas atas dana bergulir sebagai kas lainnya dan setara kas pada neraca. Sedangkan BA BUN sebagai KPA pengeluaran pembiayaan dana bergulir akan mencatat investasi tersebut sebagai invesasi jangka panjang non permanen-dana bergulir. Pengeluaran investasi dana bergulir tersebut akan dicatat sebagai aktivitas investasi pada LAK BUN dan aktivitas pendanaan pada LAK BLU. Akuntansi pada BA BUN : a. Basis Kas Pencatatan dilakukan berkenaan dengan keluarnya uang dari Kas Umum Negara yaitu saat diterbitkannya SP2D/dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut : Pengeluaran Pembiayaan-Inv Jk Panjang - Dana Bergulir 150 miliar Akun Antara 150 miliar b. Basis Akrual Pada Basis akrual, pengeluaran dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun jurnal pengeluaran dana bergulir tersebut sebagai berikut : Investasi Jk Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Akun Antara

150 miliar 150 miliar

Akuntansi pada satker BLU A: a. Basis Kas Satker BLU A tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir karena DIPA pengeluaran pembiayaan tersebut berada pada BA BUN b. Basis Akrual

8

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Pada Basis akrual, pengeluaran dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun jurnal penerimaan dana bergulir oleh BLU tersebut sebagai berikut: Kas Lainnya dan Setara Kas BLU Ekuitas


Akuntansi pada unit perbendaharaan umum/kas umum negara: Untuk menghasilkan laporan arus kas, sistem kas umum negara mencatat pengeluaran pembiayaan tersebut sebagai berikut: Pengeluaran pembiayaan -Dana Bergulir Kas di RKUN


Ilustrasi jurnal untuk mencatat pembiayaan dana bergulir pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : Pencatatan oleh BUD: a. Basis Kas Pencatatan hanya dilakukan berkenaan dengan keluarnya uang dari Kas di Kas Daerah yaitu saat diterbitkannya SP2D/ dokumen lain yang dipersamakan. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah : Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Estimasi Perubahan SAL

xxx xxx

b. Basis Akrual Pada saat realisasi pengeluaran pembiayaan dana bergulir, maka akan dijurnal : Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Kas di Kas Daerah

xxx xxx

Pencatatan oleh BLUD : a. Basis Kas Satker BLUD tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dana bergulir karena DPA pengeluaran pembiayaan tersebut berada pada PPKD b. Basis Akrual Pada Basis akrual, penerimaan pembiayaan dana bergulir hanya mempengaruhi neraca. Adapun jurnalnya adalah : Kas Lainnya dan Setara Kas BLUD Ekuitas

xxxx xxxx

Akuntansi pada unit perbendaharaan umum/kas umum daerah : Untuk menghasilkan laporan arus kas, sistem kas umum daerah mencatat pengeluaran pembiayaan tersebut sebagai berikut: Pengeluaran pembiayaan -Dana Bergulir Kas di RKUD

9

xxxx xxxx

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

Jurnal di atas adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman terhadap akuntansi pengeluaran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan jurnal sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan. C. Akuntansi Pengguliran Dana Bergulir Setelah BLU menerima kas dari BA BUN/D untuk investasi dana bergulir dari APBN/APBD, dana tersebut harus disalurkan oleh BLU/D kepada masyarakat. Oleh sebab itu, akuntansi atas pengguliran dana bergulir hanya dilakukan oleh BLU/D, tidak mempengaruhi akuntansi pada BA BUN/BUD (pengguna anggaran dana bergulir) dan sistem akuntansi kas umum negara/daerah. Dana bergulir yang disalurkan oleh BLU/D kepada masyarakat diakui sebagai piutang dana bergulir. Piutang dana bergulir diakui pada saat pinjaman diterima oleh debitur dan/atau perjanjian/akad dana bergulir ditandatangani. Adapun Ilustrasi jurnal untuk mencatat pengguliran dana bergulir kepada masyarakat adalah sebagai berikut : Pencatatan oleh BLU/D Piutang - Dana bergulir Kas Lainnya Setara kas BLU/D

xxx xxx

Contoh: Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten ABC yang berstatus BLUD, menerima dana bergulir dari APBD sebesar Rp150 miliar. Dari alokasi dana tersebut, disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp100 miliar. Adapun akuntansi penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut: Pada UPDB 1. Basis Kas BLU UPDB tidak melakukan pencatatan pada sistem akuntansi basis kas karena transaksi tersebut bukan merupakan pengeluaran/belanja yang dialokasikan pada DPA. 2. Basis Akrual BLU UPDB mencatat penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sebagai berikut: Piutang - Dana bergulir Kas Lainnya dan setara kas BLUD


Pada BUD Tidak ada jurnal BUD sebagai Pengguna Anggaran pengeluaran pembiayaan dana bergulir tidak mencatat penyaluran dana yang dilakukan oleh BLUD UPDB kepada masyarakat karena dana yang disalurkan oleh BLUD, bukan merupakan pengeluaran yang berasal dari DPA BUD. Pengeluaran dana bergulir telah dicatat oleh BUD pada saat penerbitan SP2D. D. Akuntansi Penagihan Dana Bergulir Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dan akan dikembalikan kepada satker yang mengelola dana bergulir. Pengembalian dana tersebut dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. 10

280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan. Pendapatan dapat berupa bunga, bagi hasil, dan pendapatan lainnya. Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu besaran pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir. Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan pendapatan dari dana bergulir merupakan hal yang berbeda. Satker pengelola dana bergulir menerima pengembalian dana bergulir dari masyarakat, maka satker tersebut harus dapat memisahkan berapa dari dana tersebut yang merupakan cicilan pokok pinjaman dan bunga. Ilustrasi pencatatan akuntansi untuk Pemerintah Pusat dalam mencatat penerimaan ciclian pokok adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLU: a. Basis Kas Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir, BLU tidak melakukan pencatatan karena transaksi ini tidak tercantum di DIPA satker BLU. b. Basis Akrual Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang - Dana Bergulir

xxx xxx

Pencatatan oleh BUN : a. Basis Kas Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUN karena transaksi ini tidak tercantum di DIPA satker BLU. b. Basis Akrual Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUN karena transaksi tersebut hanya mempengaruhi pencatatan pada BLU.

Pada unit perbendaharaan umum/kas umum negara Tidak ada pencatatan atas transaksi penerimaan dana bergulir oleh BLU/D pada sistem kas umum negara karena tidak ada penerimaan kas pada kas umum negara/daerah atas transaksi tersebut. Jurnal di atas adalah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman terhadap akuntansi pengeluaran dana bergulir, Pemerintah Pusat dapat mengembangkan jurnal sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan. Ilustrasi untuk pencatatan pada Pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLUD: a. Basis Kas 11

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376

Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir, tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir pada akuntansi basis kas karena transaksi ini tidak tercantum di DPA satker BLUD. b. Basis Akrual Kas Lainnya dan Setara Kas BLUD Piutang - Dana Bergulir

xxx xxx

Pencatatan oleh BUD : a. Basis Kas Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUN karena transaksi ini tidak tercantum di DIPA satker BLUD. b. Basis Akrual Tidak ada pencatatan penerimaan cicilan pokok dana bergulir oleh BUD karena transaksi tersebut hanya mempengaruhi pencatatan pada BLUD. 2. Akuntansi Pendapatan dari Dana Bergulir. Pendapatan atas bunga diakui dari piutang dana bergulir yang mempunyai kualitas lancar. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendapatan atas bunga dari piutang dana bergulir yang memiliki kualitas selain lancar diakui pada saat kas diterima. Prinsip pengakuan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan konservatisme. Ilustrasi akuntansi pendapatan dana bergulir untuk Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLU : a. Basis Kas Pengakuan pendapatan dana bergulir dilakukan pada saat pendapatan tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN) pada Pemerintah Pusat dengan jurnal sebagai berikut : Akun Antara xxx Pendapatan Bunga - LRA xxx Dalam hal pendapatan BLU sudah diterima tetapi belum disahkan maka pendapatan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan pada LRA. b. Basis Akrual Pengakuan pendapatan-LO dana bergulir dilakukan pada saat BLU sudah mempunyai hak atas pendapatan tersebut. Jurnal untuk mencatat pendapatan tersebut adalah sebagai berikut : Piutang Bunga Pendapatan Bunga - LO

xxx xxx

Pada saat pelunasan piutang, BLU akan melakukan pencatatan sebagai berikut : 12

377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU Piutang Bunga

xxx xxx

Dalam hal BLU sudah menerima kas dari pendapatan tetapi belum mengesahkannya ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan maka jurnalnya sebagai berikut : Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU PendapatanBunga - LO

xxx xxx

Setelah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, maka jurnalnya adalah: Kas di BLU Kas Lainnya dan Setara Kas di BLU

xxx xxx

Perlu pembedaan antara penerimaan pendapatan BLU yang sudah disahkan dan yang belum disahkan ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, agar BLU segera mengesahkan pendapatannya. Pencatatan pada BUN Tidak ada pencatatan penerimaan pendapatan dana bergulir oleh BUN karena pendapatan dimaksud bukan merupakan pendapatan pada BUN sebagai Pengguna Anggaran dana bergulir. Pencatatan pada kas umum negara Pencatatan pendapatan pada kas umum negara adalah sebagai berikut: Kas di BLU Pendapatan Bunga

xxx xxx

Jurnal di atas dibuat tergantung sistem akuntansi yang diterapkan oleh entitas. Dalam hal laporan arus kas pemerintah pusat/daerah dihasilkan dari konsolidasian laporan arus kas BLU dan laporan arus kas BUN (sebagai pengelola kas), maka jurnal di atas tidak diperlukan. Pendapatan BLU yang sudah diterima tetapi belum disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, pendapatan tersebut tidak disajikan pada laporan arus kas BUN, tetapi disajikan pada laporan arus kas BLU. Ketika konsolidasian laporan arus kas BLU ke laporan arus kas pemerintah, pendapatan yang belum disahkan tersebut tidak dikonsolidasikan. Ilustrasi Akuntansi Pendapatan dari Dana Bergulir untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : Pencatatan oleh BLUD : a. Basis Kas Pengakuan pendapatan dana bergulir dilakukan pada saat pendapatan tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan jurnal sebagai berikut : Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Bunga - LRA xxx 13

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474

Dalam hal pendapatan BLUD sudah diterima tetapi belum disahkan maka pendapatan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan pada LRA, tetapi diakui di LO. b.

Akuntansi Berbasis Akrual Pengakuan pendapatan-LO dana bergulir dilakukan pada saat BLUD sudah mempunyai hak atas pendapatan tersebut. Jurnal untuk mencatat pendapatan tersebut adalah sebagai berikut : Piutang Bunga xxx Pendapatan Bunga - LO xxx Pada saat pelunasan piutang, BLUD akan melakukan pencatatan sebagai berikut : Kas Lainnya dan Setara Kas di BLUD Piutang Bunga

xxx xxx

Dalam hal BLUD sudah menerima kas dari pendapatan tetapi belum mengesahkannya ke unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan maka jurnalnya sebagai berikut : Kas Lainnya dan Setara Kas di BLUD Pendapatan Bunga - LO Setelah disahkan adalah :

xxx xxx

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, maka jurnalnya

Kas di BLUD Kas Lainnya dan Setara Kas di BLUD

xxx xxx

Pencatatan pada BUD Tidak ada pencatatan penerimaan pendapatan dana bergulir oleh BUD karena pendapatan dimaksud bukan merupakan pendapatan pada BUD sebagai Pengguna Anggaran dana bergulir. Pencatatan pada kas umum daerah Pencatatan pendapatan pada kas umum daerah adalah sebagai berikut: Kas di BLUD Pendapatan Bunga

xxx xxx

Jurnal di atas dibuat tergantung sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal laporan arus kas pemerintah daerah dihasilkan dari konsolidasian laporan arus kas BLUD dan laporan arus kas BUD (sebagai pengelola kas), maka jurnal di atas tidak diperlukan. Pendapatan BLUD yang sudah diterima tetapi belum disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, pendapatan tersebut tidak disajikan pada laporan arus kas BUD, tetapi disajikan pada laporan arus kas BLUD. Ketika konsolidasian laporan arus kas BLUD ke laporan arus kas pemerintah daerah, pendapatan yang belum disahkan tersebut tidak dikonsolidasikan. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan BLU/BLUD, kas yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan pendapatan dari dana 14

475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488

bergulir dapat dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Dalam rangka pengesahan pendapatan dari dana bergulir oleh BUN/BUD, BLU/BLUD secara periodik perlu menyampaikan surat/dokumen pengesahan kepada BUN/BUD. Perhitungan suku bunga dapat dilakukan dengan metode bunga menurun atau bunga tetap. Penerapan bunga tetap akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran angsuran bunga berjumlah tetap sepanjang masa cicilan. Dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan tetap. Sebaliknya penerapan bunga menurun akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran bunga berjumlah tidak sama sepanjang masa cicilan. Besaran cicilan pokok dana bergulir akan sama sepanjang masa pinjaman, besaran bunga yang dibayar pada awal-awal masa cicilan diakui besar, dan akan semakin kecil pada cicilan berikutnya, dengan demikian besaran cicilan (pokok dan bunga) akan semakin kecil.

489

Contoh penerapan suku bunga tetap

490 491 492

Pada tahun 2015, Satker B menyalurkan dana kepada A sebesar Rp 10 juta, masa pengembalian selama 10 bulan dengan suku bunga sebesar 12 % tetap. Adapun skema cicilannya adalah sebagai berikut: BULAN

CICILAN POKOK

BUNGA

TOTAL CICILAN

1

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

2

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

3

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

4

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

5

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

6

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

7

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

8

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

9

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

10

1,000,000.00

100,000.00

1,100,000.00

493 494

Contoh penerapan suku bunga menurun:

495 496 497

Pada tahun 2015, Satker C menyalurkan dana kepada A sebesar Rp 10 juta, masa pengembalian selama 10 bulan dengan suku bunga sebesar 12 % menurun. Adapun skema cicilannya adalah sebagai berikut: BULAN

BESAR PINJAMAN

1

10,000,000

2

CICILAN POKOK

BUNGA

TOTAL CICILAN

1,000,000

100,000

1,100,000

9,000,000

1,000,000

90,000

1,090,000

3

8,000,000

1,000,000

80,000

1,080,000

4

7,000,000

1,000,000

70,000

1,070,000

5

6,000,000

1,000,000

60,000

1,060,000

15

6

5,000,000

1,000,000

50,000

1,050,000

7

4,000,000

1,000,000

40,000

1,040,000

8

3,000,000

1,000,000

30,000

1,030,000

9

2,000,000

1,000,000

20,000

1,020,000

10

1,000,000

1,000,000

10,000

1,010,000

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538

Berdasarkan ilustrasi di atas (suku bunga menurun), pada saat satker C menerima pengembalian dana bergulir di bulan pertama sebesar Rp1.100.000, maka satker C harus dapat memisahkan penerimaan cicilan pokok sebesar Rp1.000.000 dan penerimaan dari bunga sebesar Rp100.000. Adapun akuntansi untuk mencatat transaksi pengembalian pokok tersebut pada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLU: a. Basis Kas Tidak ada jurnal b. Basis Akrual Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: Kas di BLU 1.000.000 Piutang Dana Bergulir 1.000.000 Pencatatan oleh BUN/ BUD : Tidak ada jurnal Sedangkan pencatatan transaksi pendapatan bunga dana bergulir tersebut pada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLU: a. Basis Kas Pencatatan dilakukan pada saat diterimanya pembayaran atas pendapatan dari dana bergulir dan sudah disahkan oleh BUN/BUD, dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut: Akun Antara 100.000 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA

100.000

b. Basis Akrual Pada saat proses perolehan pendapatan dari dana bergulir selesai misalnya pada tanggal jatuh tempo bunga/bagi, maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: Piutang Bunga/ Bagi Hasil Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir

16

100.000 100.000

539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587

Jurnal pada saat piutang tersebut dilunasi dan selanjutnya disahkan pada BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah sebagai berikut: Kas Lainnya di BLU Piutang Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir Kas di BLU Kas Lainnya di BLU

100.000 100.000 100.000 100.000

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara: Kas di BLU 100.000 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000 Jurnal pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLUD: a. Basis Kas Tidak ada jurnal b. Basis Akrual Pada saat diterima cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: Kas Lainnya di BLUD Piutang Dana Bergulir

1.000.000 1.000.000

Pencatatan oleh BUD: Tidak ada jurnal Sedangkan pencatatan transaksi pendapatan bunga dana bergulir pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLUD: a. Basis Kas Pencatatan dilakukan pada saat diterimanya pembayaran atas pendapatan dari dana bergulir dan sudah disahkan oleh BUD, dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut: Estimasi Perubahan SAL 100.000 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000 b. Basis Akrual Pada saat proses perolehan pendapatan dari dana bergulir selesai misalnya tanggal jatuh tempo bunga/bagi hasil dapat diukur dengan memadai, maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: Piutang Bunga/ Bagi Hasil 100.000 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir 100.000 17

588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635

Jurnal pada saat piutang tersebut dilunasi dan selanjutnya disahkan pada BUD yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah sebagai berikut: Kas Lainnya di BLUD Piutang Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir

100.000 100.000

Kas di BLUD Kas Lainnya di BLUD

100.000 100.000

Sistem Akuntansi pada unit perbendaharaan umum daerah: Kas di BLUD 100.000 Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir-LRA 100.000

E. Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir Jika satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU/BLUD menerima kembali dana yang disalurkan kepada masyarakat baik berupa pokok dana bergulir maupun pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) tidak akan disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah melainkan langsung dikelola oleh BLU/BLUD. Penerimaan cicilan pokok dana bergulir akan digulirkan kepada masyarakat sedangkan pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-lain) selain digunakan untuk pengeluaran operasional dapat juga digulirkan kembali kepada masyarakat Sumber dana untuk pengguliran kembali dana bergulir yang dapat dilakukan oleh satker BLU/BLUD dapat berasal dari pengembalian pokok dana bergulir dan pendapatan dana bergulir (bunga, bagi hasil dan lain-lain). a. Dana bergulir yang bersumber dari tagihan pokok dana bergulir Penerimaan kembali pokok dana bergulir dari masyarakat dapat dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke Rekening Kas Umum Negara/ Kas Daerah. Dana tersebut dapat langsung digulirkan kembali kepada masyarakat. Pencatatan transaksi pengguliran kembali dana bergulir pada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLU: 1. Basis Kas Tidak ada jurnal 2. Basis Akrual Pada saat penyaluran dana bergulir ke masyarakat dimana dananya bersumber dari pengembalian cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: Piutang - Dana Bergulir Kas Lainnya di BLUD Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran:

18

xxxx xxxx

636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682

Tidak ada jurnal Pencatatan pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: Pencatatan oleh BLUD: 1. Basis Kas Tidak ada jurnal 2. Basis Akrual Pada saat penyaluran dana bergulir ke masyarakat dimana dananya bersumber dari pengembalian cicilan pokok dana bergulir maka akan dibuat jurnal sebagai berikut: Piutang - Dana Bergulir Kas Lainnya di BLUD

xxxx xxxx

Contoh: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) A yang berstatus BLUD dibawah BUD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Provinsi ABC yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi menyalurkan dana kepada KUKM dengan skim dana bergulir. BLUD tersebut menerima kembali dana bergulir dari masyarakat sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, UPTD tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada KUKM lainnya. Bagaimana akuntansi pengguliran kembali dana sebesar Rp 1 miliar? Atas pengguliran kembali dana bergulir, yang berasal dari penerimaan pokok dana bergulir akan dicatat oleh UPTD A sebagai berikut: Piutang - Dana Bergulir Kas Lainya BLUD

Rp 1 milyar Rp 1 milyar

Transaksi tersebut hanya dicatat pada BLUD sistem akuntansi berbasis akrual. Pencatatan tidak dilakukan pada sistem akuntansi berbasi kas karena transaksi ini bukan merupakan APBD. Demikian pula sistem akuntansi kas daerah tidak akan mencatat transaksi tersebut karena tidak mempengaruhi kas daerah. b. Dana bergulir yang bersumber dari Pendapatan Dana yang digulirkan oleh satker dapat dikenakan bunga atau hasil lainnya kepada penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian/kesepakatan/aturan yang berlaku antara kedua belah pihak. Pendapatan dari dana bergulir tersebut dapat dikelola langsung oleh satker berstatus BLU/BLUD dan dapat digunakan untuk membiayai operasional BLU/BLUD maupun untuk digulirkan kembali. Jika pendapatan tersebut digulirkan kembali maka aset dana bergulir yang dikelola oleh satker akan bertambah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus melaui APBN/D. Satuan kerja BLU/BLUD sebagai bagian dari keuangan negara diwajibkan untuk mencatat pendapatan dan belanjanya dalam APBN/D. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dana bergulir dan digulirkan kembali harus dialokasikan dalam APBN/D sebagai anggaran pengeluaran pembiayaan pada BUN/BUD.

19

683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731

Pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan selanjutnya pengeluaran pembiayaan tersebut akan dicatat sebagai investasi jangka panjang non permanen – dana bergulir pada BUN/BUD. Akuntansi anggaran dan realisasinya serta penyalurannya adalah seperti pada uraian sebelumnya. Berikut adalah ilustrasi jurnal atas transaksi dana bergulir yang berasal dari Pendapatan BLU pada Pemerintah Pusat: • Akuntansi pada saat diterimanya pendapatan dan dilakukan pengesahan atas pendapatan tersebut kepada unit yang meiliki fungsi perbendaharaan. Pencatatan oleh Satker BLU: a. Basis Kas Akun Antara Pendapatan Bunga – LRA

xxxx xxxx

b. Basis Akrual Pada saat diterima pendapatan baik berupa bunga atau bagi hasil atau pendapatan lainnya dan selanjutnya disahkan adalah sebagai berikut: Kas Lainnya di BLU Pendapatan Bunga - LO

xxxx

Kas di BLU Kas Lainnya di BLU

xxxx

xxxx

xxxx

Pencatatan oleh BUN Sebagai Pengguna Anggaran: Tidak ada jurnal Sistem Akuntansi Kas Umum Negara: Kas di BLU Pendapatan Bunga-LRA

xxxx xxxx

Akuntansi pada saat dilakukan pengesahan atas Kas BLU dari pendapatan untuk selanjutnya disalurkan sebagai dana bergulir. Pencatatan oleh BLU: a. Basis Kas Tidak ada Jurnal. b. Basis Akrual Kas Lainnya di BLU Kas di BLU Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: 20

xxxx xxxx

732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780

a. Basis Kas Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir Akun Antara

xxxx xxxx

b. Basis Akrual Investasi Jk Panjang – Dana Bergulir Akun Antara

xxxx xxxx

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara: Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir Kas di BLU

xxxx xxxx

Akuntansi pada saat dilakukan Penyaluran Dana Bergulir kepada Masyarakat . Pencatatan oleh BLU: a. Basis Kas Pada saat penyaluran dana bergulir, tidak ada pencatatan penyalurannya pada akuntansi basis kas karena transaksi ini tidak tercantum dalam DIPA satker BLU. b. Basis Akrual Piutang - Dana Bergulir Kas Lainnya di BLU

xxxx xxxx

Pencatatan oleh BUN sebagai Pengguna Anggaran: a. Basis Kas Tidak ada jurnal b. Basis Akrual Tidak ada jurnal Pada sistem kas umum negara Tidak ada jurnal Berikut adalah ilustrasi jurnal atas transaksi dana bergulir yang berasal dari Pendapatan pada Pemerintah Daerah: Akuntansi pada saat diterimanya pendapatan dan dilakukan pengesahan atas pendapatan tersebut kepada unit yang meiliki fungsi perbendaharaan. Pencatatan oleh BLUD: a. Basis Kas 21

781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829

Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Bunga – LRA

xxxx xxxx

b. Basis Akrual Pada saat diterima pendapatan baik berupa bunga ata bagi hasil atau pendapatan lainnya adalah sebagai berikut: Kas Lainnya dan Setara Kas BLUD Pendapatan Bunga - LO

xxxx

Kas di BLUD Kas Lainnya di BLUD

xxxx

xxxx

xxxx

Pencatatan oleh BUD Sebagai Pengguna Anggaran: Tidak ada jurnal Akuntansi pada saat dilakukan pengesahan atas Kas BLUD dari pendapatan untuk selanjutnya disalurkan sebagai dana bergulir. Pencatatan oleh BLUD: a. Basis Kas Tidak ada Jurnal b. Basis Akrual Kas Lainnya di BLUD Kas di BLUD

xxxx xxxx

Pencatatan oleh BUD sebagai Pengguna Anggaran: a. Basis Kas Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir Estimasi Perubahan SAL

xxxx xxxx

b. Basis Akrual Investasi Jk Panjang – Dana Bergulir Kas di Kas Daerah

xxxx xxxx

Pencatatan pada unit perbendahraan umum daerah : Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir Kas di BLUD

xxxx xxxx

Akuntansi pada saat dilakukan Penyaluran Dana Bergulir kepada Masyarakat . 22

830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878

Pencatatan oleh BLUD: a. Basis Kas Pada saat penyaluran dana bergulir, tidak ada pencatatan penyalurannya pada akuntansi basis kas karena transaksi ini tidak tercantum dalam DPA satker BLUD. b. Basis Akrual Piutang - Dana Bergulir Kas Lainnya di BLUD

xxxx xxxx

Pencatatan oleh BUD sebagai Pengguna Anggaran: a. Basis Kas Tidak ada jurnal b. Basis Akrual Tidak ada jurnal Contoh: Pada Tahun 2014, UPTD A, yang berstatus BLUD dibawah BUD (BKPD) Provinsi DEF, mempunyai tugas pokok dan fungsi menyalurkan dana bergulir untuk sektor KUKM, memperoleh pendapatan berupa bunga dari dana bergulir sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun anggaran 2015, UPTD A menggunakan pendapatan tersebut untuk keperluan operasionalnya sebesar Rp 400 juta dan digulirkan kembali sebesar Rp 600 juta dengan mencantumkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD A. Pengeluaran untuk operasional diperuntukkan untuk perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) masing-masing sebesar Rp100 juta dan Rp300 juta. Pengeluaran untuk operasional dan pengguliran kembali dana bergulir dilakukan pada bulan Maret 2015. Bagaimana akuntansi dan pelaporan pendapatan sebesar Rp 1 miliar, pengeluaran belanja sebesar Rp 400 juta dan pengguliran kembali dana sebesar Rp 600 juta yang berasal dari pendapatan UPTD A? Jawaban: 1. Penerimaan pendapatan sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari pendapatan bunga dana bergulir akan dicatat sebagai berikut: Pencatatan pada BLUD: a. Basis Kas Estmasi Perubahan SAL Pendapatan Bunga BLUD - LRA

Rp 1 miliar Rp 1 miliar

b. Basis Akrual Kas di BLUD Pendapatan Bunga BLUD – LO

Rp 1 miliar Rp 1 miliar

2. Penggunaan pendapatan sebesar Rp 1 milyar adalah untuk digulirkan kembali sebesar Rp600.000 dan digunakan untuk perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) 23

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917

masing-masing sebesar Rp100 juta dan Rp300 juta, akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut: Pencatatan pada BLUD: a. Basis Kas Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Estimasi Perubahan SAL

Rp 600 juta Rp 600 juta

Belanja Barang dan Jasa Estimasi Perubahan SAL

Rp 400 juta Rp 400 juta.

Pengeluaran untuk pengguliran kembali dana bergulir yang berasal dari pendapatan, akan dicatat dan dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya laporan keuangan BLUD tersebut akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan PPKD. Pengeluaran tersebut juga mengakibatkan kenaikan Investasi Jangka Panjang – Dana Bergulir. b. Basis Akrual Kas Lainnya di BLUD Kas di BLUD

Rp 600 juta Rp 600 juta.

Beban Persediaan Beban Perjalanan Dinas Kas di BLUD

Rp 100 juta Rp 300 juta Rp 400 juta.

Pencatatan pada unit perbendaharaan umum Daerah: Belanja Barang Belanja Perjalanan Dinas Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir Kas di BLUD

Rp 100 juta Rp 300 juta Rp 600 juta Rp 1 miliar

Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah untuk pengeluaran operasional, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

24

1

BAB IV

2

AKUNTANSI PIUTANG PINJAMAN DANA BERGULIR

3 4 5 6 7 8 9

Transaksi piutang pinjamanan dana bergulir adalah merupakan salah satu transaksi terpenting dalam sebuah entitas dana bergulir. Entitas Dana Bergulir mengelola transaksi terkait piutang tersebut dalam jumlah paling besar dalam asetnya. Disamping itu, frekuensi transaksi terkait piutang pinjamanan dana bergulir adalah transaksi yang relatif sering terjadi. Para pengguna laporan akan memberikan perhatian khusus terkait penyajian dan pengungkapan piutang pada entitas dana bergulir.

10 11 12 13 14

Manajemen harus menyajikan informasi keuangan khususnya piutang secara transparan dan akuntabel. Informasi keuangan khususnya piutang diharapkan akan dapat memberikan informasi yang andal terkait kondisi keuangan entitas. Informasi yang andal dan transparan terkait piutang akan dapat memberikan informasi bahwa entitas telah melakukan praktekpraktek yang sehat dalam pengelolaan keuangannya.

15 16 17 18

Secara umum, piutang yang timbul dari kegiatan dana bergulir berasal dari berbagai transaksi. Transaksi-transaksi tersebut antara lain pelunasan pinjaman dana bergulir dan pendapatan bunga pinjaman yang belum dibayar oleh debitur. Disamping transaksi-transaksi lainnya terkait kewajiban debitur yang belum diselesaikan.

19 20 21 22 23 24

Penyajian piutang dana bergulir pada neraca hendaknya dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Piutang yang disajikan pada neraca adalah piutang yang dapat direalisasikan menjadi kas (net realizable value). Untuk mewujudkan hal tersebut, entitas harus melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Sikap kehati-hatian sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih sehingga mampu menyajikan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang dana bergulir yang ada per tanggal neraca.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A. Piutang Pinjaman - Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman 1. Pengakuan Piutang Pinjaman Dana Bergulir diakui pada saat pinjaman dana bergulir diterima oleh debitur atau perjanjian/akad kredit ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2. Pengukuran Piutang Pinjaman Dana Bergulir atas pokok pinjaman dicatat sebesar nilai Pokok Pinjaman Dana Bergulir yang belum dibayar. 3. Penyajian Piutang Pinjaman Dana Bergulir atas Pokok Pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga disajikan pada kelompok aset lancar maupun aset non lancar. Piutang pinjaman Dana Bergulir yang cicilannya akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai aset lancar. Sedangkan, Piutang Pinjaman Dana Bergulir yang cicilannya akan jatuh tempo melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan disajikan sebagai aset non lancar.

41 42 25

43

Neraca

44

Per 31 Desember 20XX Aset Aset Lancar Piutang Bunga Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir - Lancar Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir Lancar Aset Non Lancar Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir – Non Lancar Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir – Non Lancar Aset Lainnya

Kewajiban ........ Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang

xxxx xxxx

xxxx xxxx

(xxxx)

xxxx

(xxxx)

Ekuitas

xxxx

xxxx

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

4. Pengungkapan Informasi dimaksud dapat berupa: • Kebijakan akuntansi berkenaan dengan Piutang-Pinjaman Dana Bergulir • Rincian dan saldo piutang beserta anggunan (jika ada) menurut kualitasnya • Penjelasan atas usaha-usaha yang dilakukan untuk penyelesaian piutang pinjaman dana bergulir dengan kualitas macet. • Piutang Pinjaman Dana- Bergulir yang penagihannya telah diserahkan kepada PUPN B. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir 1. Pengakuan Piutang atas Bunga/Bagi Hasil diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur Dana Bergulir. 2. Pengukuran Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui sebesar nilai Bunga/Bagi Hasil yang sudah jatuh tempo namun belum dibayarkan penerima Dana Bergulir. 3. Penyajian Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir disajikan pada kelompok aset lancar di neraca.

26

72

Neraca

73

Per 31 Desember 20XX Aset ........ Piutang Bunga Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir- Jk Pendek Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir Aset Lainnya

Kewajiban ........ Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang

Xxxx Xxxx

xxxx xxxx

(xxxx) Ekuitas

Xxxx

xxxx

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

C. Penyisihan Piutang Dana Bergulir Untuk memenuhi prinsip penyajian yang wajar (fair presentation), piutang harus disajikan pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan adalah nilai bersih yang diharapkan akan direalisasikan oleh entitas. Oleh karena tingkat realisasi piutang adalah merupakan loss contingency maka metode yang paling tepat untuk menyesuaikan penyajiannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Metode ini memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional. Entitas akuntansi harus merumuskan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih secara cermat dalam kebijakan akuntansinya. Sikap kehati-hatian harus dijaga untuk menjamin agar saat melakukan prakiraan, aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Pemilihan dasar penyisihan dapat dilakukan misalnya dengan melihat prospek usaha debitur, analisis atas data, kondisi perekonomian, pengalaman tahun sebelumnya dan faktor-faktor lainnya. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu , misalnya: a) Kualitas piutang yaitu estimasi atas ketertagihan suatu piutang; b) Nilai agunan yang tersedia dapat menggunakan nilai pasar atau hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen Kualitas piutang adalah estimasi atas ketertagihan suatu piutang yang ditentukan oleh kepatuhan membayar dan faktor lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Kualitas piutang dikelompokkan dalam beberapa golongan, misalnya menjadi Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Selanjutnya, entitas menentukan persentase penyisihan piutang tak tertagihnya untuk tiap golongan. Presentase penyisihan ditentukan, misalnya, untuk piutang lancar penyisihannya 0,5 %, Kurang lancar 10%, Diragukan 50%, dan Macet 100%. Persentase penyisihan piutang tak tertagih dihitung dari persentase kualitas piutang dikalikan dengan nilai saldo piutang setelah dikurangi agunan bila ada. Nilai anggunan ditentukan berdasarkan kebijakan yang juga ditentukan oleh manajemen Contoh:

27

110 111 112

BLU KIE mempunyai piutang-pinjaman dana bergulir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp250 juta dengan kualitas piutang dan anggunan sebagai berikut: No

Jumlah Pinjaman

Anggunan

Kualitas Pinjaman

1

240.000.000

150.000.000 Lancar

2

4.000.000

3

5.000.000

-

Diragukan

4

1.000.000

-

Macet

1.000.000 Kurang Lancar

250.000.000

151.000.000

113 114

Kebijakan manajemen untuk penyisihan piutang tak tertagi adalah sebagai berikut: No

Persentase Penysisihan

Kualitas Pinjaman

Pinjaman Tak Tertagih

1

Lancar

0,5%

2

Kurang Lancar

10%

3

Diragukan

50%

4

Macet

100%

115 116

Berdasarkan data diatas, penyisihan piutang tak tertagih akan dihitung sebagai berikut No

Kualitas

Jumlah

Nilai

Dasar

%

Jumlah

Pinjaman

Anggunan

Penyisihan

Penyisihan

Penyisihan

1

Lancar

240.000.000

150.000.000

90.000.000

0.5%

450.000

2

Kurang

4.000.000

1.000.000

3.000.000

10%

300.000

Lancar 3

Diragukan

5.000.000

-

5.000.000

50%

2.500.000

4

Macet

1.000.000

-

1.000.000

100%

1.000.000

Jumlah

250.000.000

151.000.000

99.000.000

4.250.000

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Dari perhitungan di atas maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

Entitas dana bergulir wajib membentuk penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan

127

kebijakan akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Pembentukan penyisihan tersebut dapat

128

dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan.

Beban Piutang Pinjaman – Dana Bergulir Tak Tertagih Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih

4.250.000 4.250.000

Pengakuan dan Pengukuran

129 28

130 131 132

Penyajian

133

pinjaman dana bergulir.

Penyisihan Piutang – Pinjaman Tak Tertagih disajikan sebagai kontra akun dari piutang

134 Aset ........ Piutang Bunga Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir- Jk Pendek Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir ........... Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir- Jk Pendek Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir Aset Lainnya

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

xxxx xxxx

Kewajiban ........ Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Pangka Panjang

xxxx xxxx

(xxxx)

xxxx (xxxx)

xxxx

Ekuitas

xxxx

Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan piutang tak tertagih. 2. Besaran dan tarif dari masing-masing jenis penyisihan 3. Ikhtisar perubahan penyisihan piutang tak tertagih.: a) saldo awal tahun b) Penambahan dan Pengurangan selama tahun berjalan d) saldo akhir tahun penyisihan piutang tak tertagih D. Penghentian Pengakuan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Di satu sisi, penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

29

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

Di sisi lain, penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan dari catatan. Hal ini berarti, hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang pemerintah. Dengan kata lain, penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridisformil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun entitas telah menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstra comptabel. 1. Penghapusbukuan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir (write-off) Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Kriteria Penghapusbukuan Piutang Pinjaman Dana - Bergulir Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut: 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi,untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca entitas, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pinjaman Dana - Bergulir Berdasarkan keputusan penghapusbukuan piutang Pinjaman Dana - Bergulir sebagai dokumen sumber. Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang Pinjaman Dana - Bergulir tersebut adalah sebagai berikut: Penyisihan Piutang Pinjaman Dana Bergulir - Tidak tertagih Piutang

xxxx xxxx

Meskipun dihapusbukukan, tetapi BLU/D harus tetap mencatat jumlah piutang Pinjaman Dana - Bergulir secara ekstrakomptabel. Pengungkapan Penghapusbukuan Piutang Pinjaman Dana – Bergulir harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Penghapustagihan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria,

30

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. Penghapustagihan piutang Pinjaman Dana - Bergulir dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang tidak dapat ditagih oleh BLU/D, penagihannya harus dilimpahkan kepada PUPN. Sementara itu, BLU/D yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pensghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku). Kriteria Penghapustagihan Piutang Pinjaman Dana - Bergulir Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya suatu piutang Pinjaman Dana - Bergulir adalah sebagai berikut: 1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. 2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit. 5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan lelang. 6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. 7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write off) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel. 3. Penerimaan Kembali atas Piutang Pinjaman – Dana Bergulir yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang 31

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

berutang. Terhadap kejadian adanya piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain. Ilustrasi transaksi atas penerimaan piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapusbuku: Neraca

271

31 Desember 20X2 Aset ........ Piutang Bunga Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir Penyisihan Piutang Pinjaman-Dana Bergulir Piutang Pinjaman – Pokok Dana Bergulir (bersih) Aset Lainnya

Kewajiban ........ Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Pangka Panjang

.......... 1.000.000

......... ........

(160.000) 840.000 Ekuitas

...........

..........

272 273

Pada tahun 20x2, diterima pembayaran kembali terhadap Piutang Pinjaman Dana -

274

Bergulir yang telah dihapusbukuan pada tahun 20X1 dan 20X1 masing – masing

275

sebesar Rp40.000 dan Rp20.000 maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

a. Untuk mencatat kembali piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapuskan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 60.000 Penyisihan Pinjaman – Dana Bergulir Tidak Tertagih 60.000 b. Untuk mencatat Penerimaan Kas Kas Beban Penyisihan Piutang Pinjaman – Dana Bergulir Tidak Tertagih Pendapatan Lain-Lain

60.000 40.000 20.000

c. Untuk mencatat pelunasan piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapuskan Penyisihan Pinjaman – Dana Bergulir Tidak Tertagih 60.000 Piutang Pinjaman – Dana Bergulir 60.000 4. Penerimaan Kembali Piutang Pinjaman – Dana Bergulir yang Telah Dihapustagihkan Suatu piutang Pinjaman Dana - Bergulir yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain. 32

298 299 300 301 302

Dengan menggunakan ilustrasi diatas, jika piutang Pinjaman Dana - Bergulir tersebut berasal dari piutang yang telah dihapustagihkan maka jurnal untuk mencatat penerimaan kasnya adalah Kas 60.000 Pendapatan Lain-Lain 60.000

33

1

BAB VI

2

KESIMPULAN

3 4

Karakteristik dana bergulir adalah:

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Merupakan bagian dari keuangan negara/daerah 2. Tercantum dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan 3. Dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) 4. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir) 5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir Jika istilah Dana Bergulir digunakan untuk dana yang digulirkan kepada masyarakat, karakteristik di atas harus terpenuhi.

16 17 18 19

Kareteristik di atas menentukan perlakuan akuntansinya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perlakuan akuntansi yang diatur dalam Buletin Teknis adalah dalam rangka pelaporan dana bergulir yang dikelola Pemerintah menjadi transparan dan akuntabel.

34

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Recommend Documents