KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN Kajian Putusan Pengadilan Agama Medan
TESIS
OLEH
INDRAJAYA AMRAN 002111022
MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Indrajaya Amran : Kewajiban Orang Tua Laki-Laki Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah…, 2003 USU Repository © 2007
KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Medan) Indra Jaya Amran1 Prof. Hj. Rehngena Purba, SH, MS 2 Prof. Dr. H.M.Hasballah Thaib, MA 2 Drs. RamIan Yusuf Rangkuti, MA2 INTISARI Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak jarang dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang kewajiban orang tua laki-laki atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian, sikap dan Pengadilan Agama Medan dalam memutus biaya nafkah anak, faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya putusan pengadilan Agama Medan, serta upaya yang dapat ditempuh agar orang tua laki-laki mematuhi isi putusan yang menghukumnya tersebut. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Kota Medan dan Pengadilan Agama Medan. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Putusan-putusan Pengadilan Agama Medan yang diteliti ditetapkan secara purposive sejumlah 8 (delapan) putusan. Sedangkan data primer diperoleh memalui wawancara dengan 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Medan dilengkapi dengan seorang Advokat dan seorang tokoh agama serta dilakukan pula penyebaran kuesioner. Responden ditetapkan secara random sebanyak 30 orang yang terdiri dari orang tua laki-laki yang telah bercerai 10 responden, orang tua perempuan yang telah bercerai 10 orang dan anak yang orang tuanya bercerai 10 orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam peraturan perundang-undangan nasional, hukum Islam,
1. 2. 2. 2.
Mahasiswa Program Pascasarjana USU Medan Program Studi Magister Kenotariatan. Dosen Program Pascasarjana USU Medan Program Studi Magister Kenotariatan. Dosen Program Pascasarjana USU Medan Program Studi Magister Kenotariatan. Dosen Program Pascasarjana USU Medan Program Studi Magister Kenotariatan.
Indrajaya Amran : Kewajiban Orang Tua Laki-Laki Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah…, 2003 USU Repository © 2007
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam peraturan perundang-undangan nasional, hukum Islam, maupun dalam hukum adat membebankan kewajiban itu kepada orang tua laki-laki. Namun walau telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhinya. Penyebabnya ialah faktor ekonomi si orang tua lakilaki, orang tua laki-laki telah menikah lagi, faktor psikologis yang dialami orang tua perempuan, orang tua laki-laki dan sianak, dan yang terakhir , orang tua perempuan mampu untk memberi nafkah anak. Sedangkan upaya yang dapat ditempuh oleh si ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka is dapat memohonkan upaya eksekusi ke Pengadilan Agama. Disarankan kepada Pengadilan Agama agar tetap memutus tentang biaya nafkah anak meskipun orang tua laki-laki tidak mampu secara ekonomi sebagai langkah awal terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya bercerai. Di samping itu Pengadilan Agama juga harus memberitahukan kepada orang tua perempuan agar meminta biaya nafkah anak dalam proses persidangan, bahkan ke masa depan harus dibuka wacana bagi dimungkinkannya hakim menetapkan biaya nafkah anak meskipun tidak dimintakan di persidangan.
Kata-Kata Kunci :
Kewajiban orang tua laki-laki Tanggung jawab biaya nafkah anak sah Perceraian
Indrajaya Amran : Kewajiban Orang Tua Laki-Laki Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah…, 2003 USU Repository © 2007
PATERNAL PARENT OBLIGATION FOR ANY LIVING EXPENSES OF DIVORCED NATIVE-OFFSPRINGS (A Review of Verdict of the Religious Court Medan) Indra Jaya Amran1 Prof. Hj. Rehngena Purba, SH, MS 2 Prof. Dr. H.M.Hasballah Thaib, MA 2 Drs. RamIan Yusuf Rangkuti, MA2 ABSTRACT Marriage in pursuance of the Laws No. I of 1974 is a spiritual and physical bond between a male and female as a couple intended to establish a happily and eternal family based on the Almighty God. In fact, however, it is rarely to find a marriage in full of continuously disputes and conflicts or other causative factors sometimes leading to a divorce. Divorce, of course, result in legal consequences for both parties and even for their offspring’s who born for marriage especially in deciding who is responsible for any living expense of their offspring. Considering the verdict decided by the Religious Court Medan, there was discrepancy between a verdict with a punishment and a verdict without punishment on paternal. In addition, there were many paternal parents who disobeyed the verdict decided by the Religious Court Medan.. To review the problems mentioned above, a descriptive analytical study has been carried out. The location of study is at the Religious Court Medan and Medan Municipality. The study used normative juridical and empiric juridical approaches. The secondary data was collected through documentary study. There were eight (8) verdicts of the Religious Court Medan sampled by using a purposive sampling method. Whereas the primary data was collected by both interview with three (3) judges of the Religious Court Medan along with an advocate and a religious figure and spreading questionnaire. The respondents were determined randomly as of 30 consisting of 10 divorced parental parents, 10 divorced maternal parents, and 10 offspring’s born for their divorced parents. The collected data was analyzed qualitatively to find an overview of the problems using a deductive method. The results of the study showed That the legal principle regarding the living expenses or divorced offspring’s as stipulated in the Statutory Rules of Indonesia or Islamic Laws charged the obligation on the parental parents. However many parental parent disobey the verdicts .The causative factors underlying the parents to disobey the verdicts of the Religious Court Medan for provision of their divorced offspring’s living expenses included;
1. 2. 2. 2.
A Student of Magister Program of USU Majoring in Notary A Teaching Staff of Magister Program of USU Majoring in Notary A Teaching Staff of Magister Program of USU Majoring in Notary A Teaching Staff of Magister Program of USU Majoring in Notary
Indrajaya Amran : Kewajiban Orang Tua Laki-Laki Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah…, 2003 USU Repository © 2007
inadequate economical resources, possibility of remarriage by the parents, psychological reasons experienced by parental and maternal parents or the offspring’s themselves and, economical capability of maternal parents to provide the living expenses. The legal resolution/treatment that can be taken in the case of parental parents who did not provide their divorced offspring’s with living expenses included the maternal parents apply an execution to force the parental parents to provide their divorced offspring’s with living expenses as stipulated by the Religious Court. It is suggested that the Religious Court to commit the living expenses of any divorced offspring even though the parental parents are incapable economically as an initial treatment for legal protection of any offspring’s born to their divorced parents. In addition, The Religious Court also has to make a notice for the maternal parents to receive any jurisdictional expenses and even in the future, a discourse for allowing a judge to decide the living expenses of the divorced offspring’s even though it is out of the jurisdiction.
Key words:
Obligation of Parental Parents Responsibility of Living Expenses of Native Offspring Divorce
Indrajaya Amran : Kewajiban Orang Tua Laki-Laki Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah…, 2003 USU Repository © 2007
