MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BARANG DAN JASA KEPADA MASYARAKAT BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, perlu adanya pemberian stimulus bagi masyarakat melalui kegiatan bantuan barang dan jasa kepada masyarakat bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 pada unit Eselon I terkait, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pemberian Bantuan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2012;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011;
7.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU
: Pemberian bantuan Barang dan Jasa kepada Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2012.
KEDUA
: Jenis pemberian bantuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
KETIGA
: Pemberian bantuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada: a. Organisasi Kemasyarakatan; b. Lembaga Swadaya Masyarakat; c. Koperasi; d. Yayasan/Lembaga yang bergerak dibidang pengembangan SDM; e. Perseorangan.
KEEMPAT
: Persyaratan Kelembagaan atau Perseorangan yang dapat diberikan bantuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Eselon I terkait.
KELIMA
: Pemberian bantuan barang dan jasa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Permohonan tertulis dan/atau proposal ditujukan kepada Eselon I terkait; b. Terhadap permohonan dan/atau proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Eselon I terkait; c. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b mempunyai tugas: 1. melakukan penilaian kelayakan dan verifikasi terhadap permohonan dan/atau proposal yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; 2. melaporkan hasil penilaian kelayakan dan verifikasi kepada Eselon I terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing. d. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim, Eselon I terkait memberikan persetujuan dan/atau menerbitkan penetapan pemberian bantuan barang dan jasa kepada masyarakat; e. Pemberian bantuan barang dan jasa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaporkan kepada Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi.
KEENAM
: Tatacara dan mekanisme penilaian, verifikasi, proses pemberian bantuan, dan program pertanggungjawaban serta pelaporan penggunaan dana bantuan barang dan jasa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA, diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Eselon I terkait.
KETUJUH
: Eselon I terkait melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan barang dan jasa kepada masyarakat yang telah disampaikan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dan melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Eselon I terkait yang mengalokasikan dana bantuan barang dan jasa kepada masyarakat. KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I; 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. KPPN yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BARANG DAN JASA KEPADA MASYARAKAT BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2012 JENIS PEMBERIAN BANTUAN BARANG DAN JASA NO URAIAN
I.
Bantuan Sarana dan Prasarana Program Ketenagakerjaan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Penanggulangan Pengangguran
JENIS BANTUAN
SATUAN
ANGGARAN (Rp)
Bantuan Peralatan Pelatihan
Paket
40.000.000
Bantuan Program Pelatihan
Paket
30.000.000
Subsidi Program dalam rangka perluasan kesempatan kerja
Paket
50.000.000
Pemberdayaan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna
Paket
142.000.000
Pendayagunaan Tenaga Kerja mandiri
Paket
133.000.000
Pemberdayaan masyarakat melalui Sistem padat Karya Produktif
Paket
150.000.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Sistem Padat Karya Infrastruktur
Paket
136.000.000
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui TKM
Paket
240.000.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia dan Penca Melalui Bantuan sarana usaha
Paket
173.000.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda dan Wanita (KUB)
Paket
159.000.000
Penciptaan Wirausaha Produktif II
Paket
240.000.000
Subsidi Koperasi Pekerja/Buruh di perusahaan
Koperasi
20.000.000
Pilot Project Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja.
Orang
372.000
II.
Bantuan Sarana dan Prasarana Program Ketransmigrasian dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Penanggulangan Pengangguran
Bantuan Pemberdayaan melalui Pendampingan Masyarakat (Kegiatan PKK, Karang Taruna, Lembaga Keagamaan, Lembaga Masyarakat Desa)
Paket
50.000.000
Bantuan Modal dan Sarana Kerja Lembaga Ekonomi (Koperasi/LKM BMT-Trans)
Paket
20.000.000
Bantuan Modal dan Sarana Kerja UPJA
Paket
10.000.000
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
