MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA DAN KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Menimbang
: a.
bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pangandaran Provinsi di Jawa Barat dan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan telah dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan pada masing-masing daerah tersebut;
-2b.
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peningkatan volume pelayanan pertanahan serta kesiapan sarana dan prasarana, Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pertanahan;
c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional
tentang
Pembentukan
Kantor
Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur,
Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa
Barat
dan
Kabupaten
Toraja
Utara
Provinsi
Sulawesi Selatan; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera
Selatan,
Kabupaten
Kepulauan
Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 3.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Kabupaten
28
Tahun
Toraja
2008
Utara
di
tentang Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 4.
Undang-Undang
Nomor
48
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Nomor
Negara
185,
Republik
Tambahan
Indonesia Nomor 4932);
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2008
Republik
-35.
Undang-Undang
Nomor
52
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936); 6.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2012
tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
230,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
2013
tentang
Indonesia Nomor 5363); 7.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
3
Kabupaten
Tahun
Malaka
di
Provinsi
Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396); 8.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9.
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
dan
Kantor
Pertanahan; 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
(Berita
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
Negara
-4Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
B/3491/M.PANRB/10/2016
tanggal 24 Oktober 2016 perihal Usulan Pembentukan Kantor Pertanahan Definitif;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA DAN KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN.
Pasal 1 Membentuk Kantor Pertanahan sebagai berikut: a.
Kabupaten Sabu Raijua;
b.
Kabupaten Malaka;
c.
Kabupaten Pringsewu;
d.
Kabupaten Kepulauan Sula;
e.
Kabupaten Pangandaran; dan
f.
Kabupaten Toraja Utara.
Pasal 2 Wilayah kerja masing-masing Kantor Pertanahan adalah sesuai dengan wilayah kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan.
-5Pasal 3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pertanahan
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 1 sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Pasal 4 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 Dengan disahkannya Peraturan Menteri ini, maka dalam lingkungan
Kementerian
Agraria
dan
Tata
Ruang/
Badan Pertanahan Nasional terdapat 458 (empat ratus lima puluh delapan) Kantor Pertanahan.
Pasal 6 (1)
Operasional
tugas
dan
fungsi
Kantor
Pertanahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (2)
Sebelum pelaksanaan operasional tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operasional Kantor Pertanahan dilaksanakan oleh Pejabat Perwakilan.
-6Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka: a.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 76III-2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara;
b.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Malaka
Provinsi Nusa Tenggara Timur; d.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
e.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung; dan
f.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-7Pasal 8 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1872
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
- 8 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SABU RAIJUA DAN KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG, KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
Urusan Perencanaan dan Keuangan
SEKSI SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
Subseksi Penetapan Hak Tanah
Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
Subseksi Pendaftaran Hak
SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN
SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN
Urusan Umum dan Kepegawaian
SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA
Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Subseksi Pengendalian Pertanahan
Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
Subseksi Perkara Pertanahan
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT
ttd SOFYAN A. DJALIL
