KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR:

XX/PRT/M/2011

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, Pemerintah dan pemerintah daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana tata ruang;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dan arahan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis yang efektif dan efisien dalam penyusunan rencana tata ruang, perlu disusun pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25); 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. 5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. 6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 7. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. 9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS untuk penyusunan RTR. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR yang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a.

kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR;

b. prinsip dasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan

KLHS; c.

integrasi KLHS dalam penyusunan RTR; dan

d. dokumentasi KLHS.

BAB II KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR Bagian Kesatu Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR Pasal 3 Kedudukan KLHS dalam penyusunan RTR yaitu: a. bagian dari tahapan pengolahan dan analisis dalam penyusunan RTR; b. masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RTR; dan c. pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program setelah kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana jaringan infrastruktur, dan arahan pola ruang dirumuskan Bagian Kedua Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR Pasal 4 Muatan KLHS dalam penyusunan RTR antara lain berupa kajian: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f.

tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai muatan KLHS dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN KLHS Bagian Kesatu Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS Pasal 6 Prinsip dasar pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi: a.

KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RTR;

b.

pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dan setidaknya telah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan dituangkan ke dalam RTR atau setidaknya telah memiliki tema penataan BWP khusus bagi RDTR;

c.

lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama dengan lingkup perencanaan;

d.

pelaksanaan KLHS memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut: a. terintegrasi; b. berkelanjutan; c. terfokus; dan d. iteratif ; sesuai dengan tahapan dan kedalaman penyusunan RTR;

e.

pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR diutamakan yaitu penyusun RTR dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;

f.

analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang sama dengan analisis dalam RTR yaitu 20 (dua puluh) tahun;

g.

kedetilan KLHS disesuaikan dengan kedetilan RTR;

h.

analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkungan hidup dan fokus pada agenda keberlanjutan yang bergerak dari sumber persoalan dampak lingkungan;

i.

analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak RTR terhadap kondisi fisik lingkungan hidup dan implikasi sosial;

j.

data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatif rekomendasi harus konsisten;

k.

pelaksanaan KLHS untuk revisi RTR, dimana telah terdapat dokumen KLHS sebelumnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen KLHS sebelumnya;

l.

pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dan dalam pengambilan keputusan rekomendasi;

m.

pelaksana KLHS dapat menggunakan pedoman penjaminan kualitas KLHS yang disusun oleh kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup sebagai pengontrol kualitas proses dan substansi; dan

n.

konsultasi publik dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada saat tahap pelingkupan dan setelah dirumuskannya rekomendasi (seminar akhir) atau dapat dilaksanakan pula bersamaan dengan konsultasi publik pada saat proses penyusunan RTR.

Bagian Kedua Persyaratan Pelaksanaan KLHS Pasal 7 Persyaratan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi: a. pelaksana KLHS yaitu Pemerintah atau pemerintah daerah yang dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota serta ilmu lingkungan; b. pemangku kepentingan dalam pelaksanan KLHS yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; c. pelaksanaan KLHS perlu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif; d. dokumen RTR yang dilaksanakan KLHS yaitu dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki delineasi wilayah yang tetap; dan e. menggunakan peta kerja untuk melakukan kajian yang berbasis pada peta rencana struktur ruang dan pola ruang dengan skala sesuai dengan RTR yang sedang disusun.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelaksanaan KLHS Paragraf 1 Umum Pasal 8 Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dibagi menjadi beberapa tahap meliputi: a. tahap persiapan; b. tahap pra-pelingkupan;

c. tahap pelingkupan; d. tahap kajian pengaruh; dan e. tahap perumusan alternatif dan rekomendasi. Paragraf 2 Tahap Persiapan Pasal 9 Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan: a. pengumpulan dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki delineasi wilayah yang tetap; b. penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan; c. penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan d. penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.

Paragraf 3 Tahap Pra-Pelingkupan Pasal 10 Tahap pra-pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan: a. penyusunan dan penyajian informasi dasar; b. penyusunan kajian konsep pengembangan; dan c. perumusan isu lingkungan hidup awal. Pasal 11 Penyusunan dan penyajian informasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan: a. penguraian informasi dasar yang meliputi aspek fisik lingkungan (eksisting) dan lingkungan hidup serta ekologis dan sosial ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah; dan b. pemetaan informasi dasar dengan menggunakan sistem informasi geografis.

Pasal 12 Penyusunan kajian konsep pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan: a. pengidentifikasian tujuan dan sasaran dari RTR yang disusun; dan b. pengidentifikasian arahan rencana struktur ruang dan pola ruang. Pasal 13 Perumusan isu lingkungan hidup awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menghasilkan keluaran berupa: a. data dan informasi dasar pada wilayah yang direncanakan; dan b. daftar potensi konflik dan masalah yang akan menjadi kendala terkait RTR yang sedang disusun. Paragraf 4 Tahap Pelingkupan Pasal 14 (1) Tahap pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan serangkaian proses untuk menetapkan: a. nilai penting KLHS; b. tujuan KLHS; c. isu pokok; d. ruang lingkup KLHS; e. kedalaman kajian dan kerincian penulisan dokumen; f. pengenalan kondisi awal; dan g. telaah awal kapasitas kelembagaan. (2) Tahap pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian dan penetapan isu strategis; dan b. konsultasi publik.

Paragraf 5 Tahap Kajian Pengaruh Pasal 15 Tahap kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isu strategis disepakati.

Paragraf 6 Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Pasal 16 Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak lingkungan setelah tahap kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan. Pasal 17 Ketentuan lebih rinci mengenai tahap persiapan, tahap pra-pelingkupan, tahap pelingkupan, tahap kajian pengaruh, serta tahap perumusan alternatif dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR Pasal 18 KLHS dilaksanakan secara satu-kesatuan (embedded) dengan proses penyusunan RTR. Pasal 19 Ketentuan lebih rinci mengenai integrasi KLHS dalam penyusunan RTR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V DOKUMENTASI KLHS Pasal 20 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR.

Pasal 21 Dokumentasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR meliputi: a. pelaporan hasil KLHS; dan b. prosedur dalam pelaksanaan KLHS.

Pasal 22 (1)

Laporan KLHS untuk penyusunan RTR paling sedikit memuat: a. gambaran tentang RTR; b. penjelasan tentang informasi lingkungan; c. peraturan terkait dan sasaran lingkungan yang ditetapkan; d. hasil KLHS pada isu strategis, meliputi: 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3. kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; e. rumusan alternatif penyempurnaan RTR; dan f.

(2)

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan.

Dalam hal RTR yang disusun merupakan tindak lanjut dari proses revisi RTR sebelumnya, laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pula: a. penjelasan tentang informasi lingkungan eksisting sebelum dan sesudah implementasi RTR; dan b. isu-isu strategis lingkungan hidup yang mengacu pada KLHS sebelumnya atau isu strategis lingkungan hidup baru sesuai dengan hasil konsultasi publik. Pasal 23

Ketentuan lebih rinci mengenai dokumentasi KLHS dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal20 Desember MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA HAMONANGAN LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR…

PENJELASAN …

PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

I.

UMUM Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang disusun dengan dasar pemikiran bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyusunan rencana tata ruang (RTR) perlu melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dimaksudkan agar produk RTR yang dikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan tindakan strategis dalam menuntun dan mengarahkan agar tidak terjadi dampak negatif dari RTR terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Kemampuan untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan RTR menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan kualitas RTR, Secara umum Peraturan Menteri ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR; prinsip dasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan KLHS; integrasi KLHS dalam penyusunan RTR; dan dokumentasi KLHS.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) …

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Huruf a Daya dukung lingkungan hidup dilihat dari kapasitas penyediaan sumber daya alam yang dibandingkan dengan kebutuhan akan sumber daya alam tersebut, khususnya terkait kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan lahan dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Kemampuan lahan berisi karakteristik lahan yang meliputi sifat fisik dan kimia tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Selain itu, identifikasi kemampuan lahan juga harus memperhatikan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan, seperti kemiringan lahan, penghambat terhadap perakaran tanaman, tingkat erosi, dan genangan air. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat pencemaran dan kemampuan lingkungan mempertahankan habitat di dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat diidentifikasi dari sejumlah komponen, seperti: a. ketersediaan dan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya; b. keragaman ekosistem; c. kondisi hidrologi, sumber air, daerah resapan air; d. kualitas udara; e. kerawanan bencana; f. sebaran komoditas pertanian dan perikanan; g. sebaran potensi energi dan sumber daya mineral; h. kebutuhan infrastruktur; i. sebaran kegiatan perkotaan; Huruf b …

j. kondisi kependudukan; k. kondisi sosial ekonomi; l. kapasitas lembaga pengelola; m. dan sebagainya. Melalui kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini dapat diketahui apakah implementasi rencana tata ruang akan melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau tidak. Huruf b Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup berkaitan dengan perkiraan perubahan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan terhadap ekosistem pada suatu wilayah atau kawasan. Dampak dan risiko lingkungan hidup dapat dilihat dari jumlah populasi yang terkena dampak, luasan wilayah atau kawasan yang terkena dampak, lamanya dampak, intensitas dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan pengaruh dampak pada wilayah atau kawasan yang lebih luas. Huruf c Melalui kajian mengenai kinerja layanan/jasa ekosistem ini dapat diketahui apakah suatu ekosistem masih dapat beroperasi atau tidak dalam mendukung implementasi rencana tata ruang. Huruf d Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan namun tetap dapat menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya yang dapat diukur dari kesesuaian antara tingkat pemanfaatan dan pencadangan potensi dan kebutuhan sumber daya alam. Huruf e Kerentanan dampak perubahan iklim dapat dilihat dari integrasi kapasitas adaptif dengan risiko bencana iklim. Selain itu, perlu dilihat juga kebijakan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang berlaku di wilayah perencanaan terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan dengan dampak perubahan iklim, mengurangi kerusakan, dan mengatasi dampak perubahan iklim. Huruf f …

Huruf f Kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat menjadi landasan untuk mengembangkan program koordinasi pengelolaan dampak lintas sektor maupun lintas wilayah untuk memperhitungkan berbagai dampak (baik positif maupun negatif) pada keanekaragaman hayati. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 …

Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR

:

TANGGAL

:

PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

i

ii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................................. i DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1

Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2

Maksud dan Tujuan ................................................................................ 1

1.3

Ruang Lingkup ........................................................................................ 1

1.4

Istilah dan Definisi ................................................................................... 2

1.5

Acuan Normatif ....................................................................................... 2

1.6

Kedudukan Pedoman ............................................................................. 3

1.7

Fungsi dan Manfaat Pedoman ................................................................ 3

1.8

Pengguna Pedoman ............................................................................... 4

BAB II KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR ............... 5 2.1

Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR ............................................ 5

2.2. Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR……………………………………… 6 BAB III PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN KLHS ................................................................................................................ 8 3.1

Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS ………………………………………….. 8

3.2

Persyaratan Pelaksanaan KLHS ............................................................. 9

3.3

Mekanisme Pelaksanaan KLHS ................................................................. 9 3.3.1 Tahap Persiapan ............................................................................ 9 3.3.2 Tahap Pra-Pelingkupan .................................................................. 10 3.3.3 Tahap Pelingkupan ......................................................................... 16 3.3.4 Tahap Kajian Pengaruh .................................................................. 28 3.3.5 Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi .............................. 29

BAB IV INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR.............................................. 37 BAB V DOKUMENTASI KLHS .................................................................................... 39 BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 41

i

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya ....................................................................................................... 3 Gambar 2.1. Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR ............................................ 5 Gambar 3.1. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Topografi dan Ketinggian KSN Sorowako)........................................................................ 12 Gambar 3.2. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Kawasan Ekologi Kritis KSN Sorowako)..................................................................... 13 Gambar 3.3. Pemetaan Informasi Dasar/Eksisiting (Peta Kawasan Konservasi KSN Sorowako)........................................................................ 14 Gambar 3.4. Ilustrasi Definisi Isu Lingkungan Strategis................................................... 17 Gambar 3.5. Overlay Area Pertambangan Eksisting dengan Rencana Pola Ruang KSN Sorowako......................................................... 18 Gambar 3.6. Overlay Reseptor Fisika-Kimia Eksisting dengan Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 19 Gambar 3.7. Overlay Kawasan Ekologi Kritis Eksisting dengan Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 20 Gambar 3.8. Overlay Reseptor Sosial-Ekonomi dan Budaya dengan Fitur-Fitur RTR KSN Sorowako................................................................... 21 Gambar 3.9. Peta Isu-isu Strategis untuk Analisis Lebih Lanjut KSN Sorowako............. 23 Gambar 4.1. Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR secara Satu-Kesatuan (Embedded)…………………………………………………………................. 37 Gambar 4.2

Penjabaran Proses dan Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR………. 38

ii

DAFTAR TABEL Tabel III.1. Informasi Dasar KLHS............................................................................ ..... 10 Tabel III.2. Contoh Isu-Isu Lingkungan Hidup Awal.......................................................... 15 Tabel III.3. Contoh Matriks Pelingkupan Isu..................................................................... 24 Tabel III.4. Contoh Format Identifikasi Pemangku Kepentingan...................................... 27 Tabel III.5. Contoh Perancangan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya........................................................................................................... 27 Tabel III.6. Contoh Hasil Pelingkupan Isu Strategis Lingkungan Hidup untuk Dianalisis Lebih Lanjut............................................................................................ ...... 29 Tabel III.7. Alternatif Penyempurnaan RTR..................................................................... 30 Tabel III.8. Rekomendasi Perbaikan RTR........................................................................ 30 Tabel III.9. Proses Pelaksanaan KLHS untuk Beberapa Dokumen Perencanaan........... 32

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsip berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah, maka Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab penyusunan rencana tata ruang (RTR) perlu melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dimaksudkan agar produk RTR yang dikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu adanya pedoman pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang, baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi pihakpihak yang akan melaksanakan KLHS di dalam penyusunan RTR. 1.2 Maksud dan Tujuan a.

Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

b.

Tujuan Pedoman ini bertujuan mewujudkan RTR yang sudah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup Pedoman ini memuat kedudukan dan muatan KLHS dalam penyusunan RTR; prinsip dasar, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan KLHS; integrasi KLHS dalam penyusunan RTR; dan dokumentasi KLHS dalam penyusunan RTR, baik rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang meliputi RTR pulau/kepulauan, RTR kawasan strategis nasional, RTR kawasan strategis provinsi, RTR kawasan strategis kabupaten/kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

1

1.4 Istilah dan Definisi Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: a.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang. b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. c. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. d. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. e. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. f. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. g. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. h. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. i. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. j. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. k. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. l. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. m. Mitigasi dan Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan/atau dampak negatif atas pelaksanaan program pembangunan. n. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah; pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan/atau kota; akademisi; asosiasi; lembaga swadaya; dan masyarakat. 1.5 Acuan Normatif Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 2

1.6 Kedudukan Pedoman Pedoman ini berkaitan dengan pedoman lainnya yaitu pedoman umum pelaksanaan KLHS dan pedoman penyusunan RTR baik RTRW nasional/provinsi/kabupaten/kota maupun rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan. Secara diagramatis, keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang; • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

1.7 Fungsi dan Manfaat Pedoman a.

Fungsi Fungsi pedoman ini yaitu sebagai: 1) acuan dalam memberikan pengertian dan wawasan dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan RTR; dan 2) memberikan arahan ketentuan muatan, proses pelaksanaan KLHS, dan pendokumentasian KLHS dalam penyusunan RTR.

3

b.

Manfaat Manfaat pedoman ini yaitu untuk dapat melaksanakan KLHS demi mewujudkan RTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8 Pengguna Pedoman Pengguna pedoman ini adalah Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan KLHS sebagai dokumen pelengkap perencanaan tata ruang. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan pedoman ini untuk mengetahui proses penyusunan KLHS dan memiliki peran dalam memberikan informasi dan masukan dalam pelaksanaan KLHS.

4

BAB II KEDUDUKAN DAN MUATAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR

2.1 Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR Sesuai dengan tujuan pelaksanaan KLHS untuk mencapai kinerja pembangunan berkelanjutan, maka kedudukan pelaksanaan KLHS adalah: a. bagian dari tahapan pengolahan dan analisis dalam penyusunan RTR; b. masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RTR; dan c. pemberi rekomendasi alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program setelah kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana jaringan infrastruktur dan arahan pola ruang dirumuskan. Kedudukan KLHS dalam penyusunan RTR ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut: Gambar 2.1. Kedudukan KLHS dalam Penyusunan RTR

5

2.2 Muatan KLHS dalam Penyusunan RTR Isu lingkungan yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang memiliki ruang lingkup yang luas. Pelaksanaan KLHS pada penyusunan RTR harus dimulai dengan menetapkan sasaran keberlanjutan lingkungan yang akan mengarahkan keseluruhan proses dan muatannya. Untuk efektivitas dan efisiensi KLHS terhadap proses perencanaan tata ruang, perlu memfokuskan pada isu-isu keberlanjutan aktual yang terkait langsung terhadap RTR yang dikaji. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS memuat kajian antara lain: a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Daya dukung lingkungan hidup dikaji untuk mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia sebagai pengguna ruang. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup yang perlu dikaji dapat berupa dampak dan risiko lingkungan hidup yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dampak dan risiko lingkungan bersifat kuantitaif adalah dampak dan risiko terkait dengan pengaruh fisik atau kimiawi seperti tingkat pencemaran udara, tingkat pencemaran air, dan sebagainya. Sementara itu, dampak dan risiko lingkungan bersifat kualitatif adalah dampak yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, seperti respon masyarakat, dampak pembangunan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan sebagainya. Melalui perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ini dapat diketahui apakah implementasi rencana tata ruang menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap ekosistem pada suatu wilayah atau kawasan. Sedangkan dalam skala yang lebih rinci, di dalam penyelenggaraan suatu usaha maupun kegiatan harus selalu mempertimbangkan dampak dan resiko yang ditimbulkan. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam khususnya bagi RTR yang berskala detail sehingga KLHS dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. c. Kinerja layanan/jasa ekosistem Ekosistem mampu menyediakan manfaat baik secara fisik yang dapat langsung dirasakan oleh manusia, seperti bahan pangan, air, dan sebagainya, maupun tidak langsung misalnya untuk mengatur iklim global. Penyusunan kebijakan dan program pembangunan seharusnya tidak mengganggu lingkungan yang mengakibatkan jasa ekosistem berkurang. Tingginya permintaan terhadap layanan/jasa ekosistem akan berlangsung sejalan dengan peningkatan degradasi lingkungan dan munculnya pertukaran antarjasa lingkungan. Untuk itu, dalam menelaah kinerja layanan/jasa ekosistem perlu memperhatikan perkiraan permintaan dan konsumsi sumber daya alam, jumlah populasi manusia yang menggunakan ekosistem, dan dampak pemanfaatan suatu ekosistem terhadap ekosistem lainnya. d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Sumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang tidak merusak. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien. Apalagi di negara berkembang, terdapat cukup banyak hambatan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian untuk merencanakan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut agar berkelanjutan. Melalui perhitungan 6

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dapat diperkirakan pula apakah implementasi suatu rencana tata ruang dapat memanfaatkan sumber daya alam secara efisien atau tidak. e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Kerentanan dampak perubahan iklim dapat dilihat melalui pemetaan kerentanan yang dilihat dari kondisi geografis wilayah atau kawasan, kondisi topografi, interaksi lautanatmosfer-daratan, analisis iklim historis, dan analisis pola atau tren curah hujan. Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim ini dapat dilihat dari daya dukung lingkungan, ketersediaan relugasi, adanya kelembagaan yang kuat, dan ketersediaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan tata ruang, kajian resiko sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan adaptasi perubahan iklim seharusnya sudah dilaksanakan. KLHS dapat menjadi pelengkap kajian tersebut dengan melaksanakan kajian mendalam yang mengarusutamakan perubahan iklim untuk diintegrasikan dalam proses perumusan kebijakan, rencana, maupun program-program dalam RTR. f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Pembangunan ekonomi daerah dan infrastruktur memerlukan perencanaan yang matang sebab bukan tidak mungkin akan mengakibatkan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati pada jangka panjang. Terlebih untuk kawasan yang dilindungi, sejumlah ketentuan khusus harus ditetapkan dan ketentuan tersebut muncul dari hasil kajian terhadap perkiraan dampak dari pembangunan di sekitar kawasan tersebut. Muatan KLHS ini berbeda dengan muatan analisis aspek fisik dan lingkungan dalam penyusunan RTR. Berdasarkan Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, menyebutkan bahwa analisis aspek fisik dan lingkungan adalah analisis untuk mengenali karakteristik sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Sementara KLHS dalam penyusunan RTR lebih memfokuskan pada kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya lahan. KLHS juga meliputi kajian pengaruh terhadap kinerja ekosistem dan keanekaragaman hayati.

7

BAB III PRINSIP DASAR, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PELAKSANAAN KLHS 3.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan KLHS Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR perlu merujuk pada prinsip dasar berikut: a.

KLHS dilakukan untuk 1 (satu) dokumen RTR;

b.

pelaksanaan KLHS dilakukan setelah delineasinya ditetapkan dan setidaknya telah memiliki arahan kebijakan penataan ruang yang akan dituangkan ke dalam RTR atau setidaknya telah memiliki tema penataan BWP khusus bagi RDTR;

c.

lingkup wilayah yang menjadi objek KLHS paling sedikit sama dengan lingkup perencanaan;

d.

pelaksanaan KLHS memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut: 1) terintegrasi; 2) berkelanjutan; 3) terfokus; dan 4) iteratif ; sesuai dengan tahapan dan kedalaman penyusunan RTR;

e.

pelaku pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR diutamakan yaitu penyusun RTR dengan ahli lingkungan sebagai tim penyusun KLHS;

f.

analisis yang dilakukan dalam KLHS memiliki masa perkiraan kajian yang sama dengan analisis dalam RTR yaitu 20 (dua puluh) tahun;

g.

kedetilan KLHS disesuaikan dengan kedetilan RTR;

h.

analisis KLHS lebih difokuskan pada isu-isu strategis lingkungan hidup dan fokus pada agenda keberlanjutan yang bergerak dari sumber persoalan dampak lingkungan;

i.

analisis KLHS yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak RTR terhadap kondisi fisik lingkungan hidup dan implikasi sosial;

j.

data, rumusan isu strategis, analisis, serta rumusan alternatif rekomendasi harus konsisten;

k.

pelaksanaan KLHS untuk revisi RTR, dimana telah terdapat dokumen KLHS sebelumnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen KLHS sebelumnya;

l.

pelaksanaan KLHS bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan isu strategis dan dalam pengambilan keputusan rekomendasi;

m. pelaksana KLHS dapat menggunakan pedoman penjaminan kualitas KLHS yang disusun oleh kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup sebagai pengontrol kualitas proses dan substansi; dan n.

konsultasi publik dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada saat tahap pelingkupan dan setelah dirumuskannya rekomendasi (seminar akhir) atau dapat dilaksanakan pula bersamaan dengan konsultasi publik pada saat proses penyusunan RTR. 8

3.2 Persyaratan Pelaksanaan KLHS Persyaratan dalam penerapan pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR adalah sebagai berikut: a.

pelaksana KLHS adalah Pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tim ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta Ilmu Lingkungan;

b.

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KLHS pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;

c.

pelaksanaan KLHS perlu melibatkan pemangku kepentingan secara aktif;

d.

dokumen RTR yang dilaksanakan KLHS adalah dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki deliniasi wilayah yang tetap; dan

e.

menggunakan peta kerja untuk melakukan kajian yang berbasis pada peta rencana struktur ruang dan pola ruang dengan skala sesuai RTR yang sedang disusun.

adalah

Pemerintah,

3.3 Mekanisme Pelaksanaan KLHS Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR dibagi menjadi beberapa tahap yang meliputi: a.

Tahap Persiapan;

b.

Tahap Pra-Pelingkupan;

c.

Tahap Pelingkupan;

d.

Tahap Kajian Pengaruh; dan

e.

Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi.

3.3.1

Tahap Persiapan Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi: a.

pengumpulan dokumen RTR yang sedang dalam proses penyusunan dan telah memiliki deliniasi wilayah yang tetap atau dokumen RTR yang akan direvisi;

b.

penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupa daftar informasi dasar;

c.

penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan

d.

penyusunan jadwal pelaksanaan KLHS.

Contoh daftar informasi dasar KLHS termuat pada Tabel III.1. sebagai berikut:

9

TABEL III.1. INFORMASI DASAR KLHS Aspek

Jenis Data

Bentuk Data

FisikaKimia

Geologi Iklim Topografi Hidrologi Kualitas Air Kualitas udara Daerah rawan bencana …dst Fitur ekologi kritis/penting Habitat penting Spesies penting Kawasan konservasi …dst Penggunaan lahan Demografi Budaya dan tradisi Ekonomi Kegiatan ekonomi utama/khusus (pertambangan/perkebunan/pariwisata) Sarana dan prasarana …dst

Peta Deskripsi Peta Peta Tabel/Grafik Tabel/Grafik Peta

Ekologi

Sosialekonomi

3.3.2

Keterangan

Parameter Parameter

Deskripsi Deskripsi Deskripsi Peta, Deskripsi

IUCN

Peta, Deskripsi Tabel, Deskripsi Deskripsi Deskripsi Peta, Deskripsi

Eksisting

Time Series Time Series

Peta, Deskripsi

Eksisting

Tahap Pra-Pelingkupan Pra pelingkupan adalah rangkaian persiapan sebelum dilakukan proses pelingkupan, antara lain dilakukan dengan mempersiapkan daftar isu strategis lingkungan, isu sosial budaya, dan isu ekonomi. Tahap pra-pelingkupan (pre-scoping) bertujuan untuk menyusun informasi dasar (baseline), melakukan kajian terhadap RTR, dan perumusan isu strategis lingkungan hidup awal. Persyaratan untuk melakukan tahap ini adalah: a. deliniasi wilayah kajian sudah ditentukan; b. konsep pengembangan sudah ditentukan; dan c. informasi dasar lingkungan yang meliputi aspek fisik lingkungan, keanekaragaman hayati, sosial, dan ekonomi sudah tersusun. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-pelingkupan adalah: a.

Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Informasi Dasar Pemahaman kondisi lingkungan serta kecenderungannya dibutuhkan baik bagi perencanaan tata ruang dan pelaksanaan KLHS. Pada umumnya KLHS bergantung pada ketersediaan data sekunder, namun dapat dilakukan pengumpulan data primer untuk isu yang sensitif dan/atau informasi yang jumlahnya sedikit. Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyusunan informasi dasar meliputi: 1)

menguraikan tentang informasi dasar meliputi aspek fisik lingkungan (eksisting) dan lingkungan hidup, ekologis dan sosial ekonomi, yang 10

disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. a) informasi fisik lingkungan pada wilayah yang terpengaruh perencanaan tata ruang, antara lain:  iklim;  topografi;  geologi;  kualitas udara; dan  kualitas air. b) informasi ekologis, antara lain:  

 

permasalahan kualitas lingkungan; kawasan alami ataupun buatan yang berisiko dari pencemaran kegiatan industri eksisting, bencana alam antara lain tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan/atau angin topan; habitat darat atau laut sensitif seperti mangrove, koral, rawa, sungai, danau, hutan lindung; dan kawasan konservasi atau perlindungan.

c) informasi sosial ekonomi, antara lain:     2)

kegiatan ekonomi utama (industri/pertanian/pariwisata/dll); budaya; permasalahan sosial-ekonomi eksisting; dan infrastruktur dan guna lahan eksisting.

memetakan kelompok informasi tersebut menggunakan pemetaan sistem informasi geografis (peta SIG). Data yang dibutuhkan antara lain: a) informasi spasial dari lembaga pemerintah terkait (misal: pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan lainnya); b) database spasial dari LSM, perguruan tinggi, atau asosiasi lokal; c) informasi sekunder yang diterjemahkan kepada peta; dan d) peta hasil survey lokasi. Peta SIG harus cukup jelas, sederhana, dan fokus untuk memastikan bahwa data yang relevan tersajikan dengan baik. Sebagai contoh, simbol yang menunjukkan lokasi dari spesies atau habitat sensitif, kawasan konflik guna lahan, atau melingkari kawasan terjadinya penurunan kualitas udara. Contoh pemetaan informasi dasar/eksisting diuraikan dalam Gambar 3.1., Gambar 3.2., dan Gambar 3.3. sebagai berikut:

11

GAMBAR 3.1. PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING (PETA TOPOGRAFI DAN KETINGGIAN KSN SOROWAKO)

12

GAMBAR 3.2. PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING (PETA KAWASAN EKOLOGI KRITIS KSN SOROWAKO)

13

GAMBAR 3.3. PEMETAAN INFORMASI DASAR/EKSISTING (PETA KAWASAN KONSERVASI KSN SOROWAKO)

14

b.

Kajian konsep pengembangan Kegiatan yang dilakukan pada tahap kajian konsep pengembangan meliputi: 1) 2)

c.

mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari RTR yang disusun; dan mengidentifikasi arahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Perumusan Isu Lingkungan Hidup Awal Keluaran dari kegiatan ini adalah data dan informasi dasar pada wilayah yang direncanakan serta daftar panjang potensi konflik dan masalah yang akan menjadi kendala terkait dengan RTR kawasan tersebut. Contoh isu-isu lingkungan hidup awal dapat dilihat pada Tabel III.2. sebagai berikut: TABEL III.2. CONTOH ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP AWAL

Isu Deskripsi Contoh KSN berbasis Pendayagunaan Sumber Daya Alam Kualitas dan Sumber Air Di sepanjang lembah Danau Towuti, yang meliputi Danau Motano, populasi penduduk berkembang dengan cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenkins dkk, 2009, dibuktikan bahwa klasifikasi terancam punah dari Ikan Moncong Hitam (Nomorhamphus towoetii), danau ini tercemar oleh tambang nikel di dekatnya dan stasiun pembangkit listrik tenaga air. Penggunaan Lahan - Konflik penggunaan lahan, misalnya untuk kehutanan dengan pertambangan, dan perkebunan dengan pertambangan serta kehutanan dan perkebunan.

- Masih banyak sengketa kepemilikan lahan dan izin penggunaan lahan. Di Kabupaten Morowali dan Konawe, terdapat perselisihan kepemilikan hak pertambangan antara beberapa KK dari perusahaan pertambangan dari pemerintah pusat, dan otoritas pertambangan dari pemerintah daerah, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi.

- Di daerah pegunungan, hutan mulai diekspos dan memburuk.

- Pergeseran fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan / ladang akan berpotensi menciptakan perubahan fungsi dalam cagar alam.

- Potensi lahan untuk perkebunan tidak digunakan secara optimal.

- Pola permukiman masih terkonsentrasi di kompleks perkebunan kota, pertambangan, dan area transmigrasi.

- Banyak konsesi pertambangan yang terletak di kawasan hutan produksi, beberapa bahkan berada dalam hutan lindung. *sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya

15

3.3.3 Tahap Pelingkupan Pelingkupan adalah rangkaian langkah untuk menetapkan nilai penting KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincian penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan metodologis yang memenuhi kaidah ilmiah dan disertai konsultasi publik. Tahap pelingkupan (scoping) bertujuan untuk memantapkan isu-isu strategis lingkungan hidup dengan melakukan penilaian terhadap isu-isu lingkungan hidup awal dan menetapkan isu strategis yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders). Persyaratan untuk melakukan tahap ini adalah: a. tahap pra-pelingkupan telah selesai dilakukan; b. isu lingkungan hidup awal telah dirumuskan; dan c. melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders). Persiapan untuk melakukan pelingkupan meliputi: a. persiapan peta-peta overlay antara peta rencana dengan kondisi eksisting; b. pengkajian hasil pra-pelingkupan dan peta-peta overlay oleh tim KLHS; dan c. persiapan material untuk sesi pelingkupan oleh kelompok keahlian (misal: matriks pelingkupan). Pada tahap perumusan isu strategis ini kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan isu-isu strategis yang potensial sebagai akibat dari dampak perencanaan tata ruang yang disusun serta konflik lingkungan yang diperkirakan muncul. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelingkupan adalah: a. Penilaian dan Penetapan Isu Strategis 1) Penilaian isu strategis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a) penilaian dengan merujuk pada pandangan para pakar sesuai dengan bidang keahlian yang difokuskan pada kajian isu strategis lingkungan pada kawasan yang direncanakan; dan b) konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam menetapkan isu-isu strategis. 2) Penetapan isu strategis didasarkan pada kriteria: a) menjadi fokus perhatian utama di wilayah perencanaan dan memiliki relevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah perencanaan. b) skala dampak dari rencana tata ruang, yaitu dampak yang berpotensi berskala regional, nasional, atau bahkan internasional; c) interaksi antar dampak, yaitu ketika terjadi konflik antar unsur-unsur RTR; d) dampak yang dapat ditimbulkan akibat gabungan beberapa aspek dari RTR jika tidak ditangani; dan e) berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

16

Definisi isu strategis dapat dilihat pada Gambar 3.4. sebagai berikut: Gambar 3.4. Ilustrasi Definisi Isu Lingkungan Strategis

Berdasarkan gambar ilustrasi di atas, terlihat bahwa suatu isu lingkungan dikatakan sebagai isu strategis apabila suatu kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap aspek-aspek fisik lingkungan dan lingkungan hidup, ekologis, dan sosial-ekonomi. Masing-masing dampak tersebut saling terkait sehingga menghasilkan akumulasi dampak yang besar. Untuk melakukan pelingkupan ini dapat digunakan berbagai metode seperti: matriks, pohon analisis, pemodelan dan simulasi, analisis multikriteria, analisis skenario dan kecenderungan, analisis hirarki (analytical hierarchy process), analisis hubungan (kausalitas atau keterkaitan), model analisis Delphi, atau model analisis lainnya. Selain itu hasil pelingkupan isu-isu strategis perlu dipresentasikan dalam bentuk peta isu-isu strategis. Contoh overlay peta untuk mengidentifikasi isu strategis lingkungan hidup ditunjukkan dalam Gambar 3.5., Gambar 3.6., Gambar 3.7., Gambar 3.8., dan Gambar 3.9. sebagai berikut:

17

GAMBAR 3.5. OVERLAY AREA PERTAMBANGAN EKSISTING DENGAN RENCANA POLA RUANG KSN SOROWAKO

18

GAMBAR 3.6. OVERLAY RESEPTOR FISIK-KIMIA EKSISTING DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO

19

GAMBAR 3.7. OVERLAY KAWASAN EKOLOGI KRITIS EKSISTING DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO

20

GAMBAR 3.8. OVERLAY RESEPTOR SOSIAL-EKONOMI DAN BUDAYA DENGAN FITUR-FITUR RTR KSN SOROWAKO

21

b. Konsultasi Publik (Pelibatan Pemangku Kepentingan) Tujuan dari pelaksanaan konsultasi publik adalah: 1) 2) 3) 4)

untuk menyampaikan temuan isu-isu strategis lingkungan terkait kawasan yang direncanakan; untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung tahapan analisis KLHS lebih lanjut; untuk menanggapi masukan dan tanggapan serta menyepakati isu strategis lingkungan hidup yang akan dikaji lebih lanjut; dan untuk mendokumentasikan hasil diskusi dan kesepakatan pada forum FGD tahap pelingkupan sebagai bahan pertimbangan pada tahap analisis.

Pelibatan pemangku kepentingan dalam tahap pelingkupan ini diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan ini berguna untuk memilih pemangku kepentingan yang berpengaruh dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap rencana tata ruang yang akan disusun. Secara umum pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) 2)

3)

4)

penyusun rencana tata ruang, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah; instansi lain terkait yang membidangi lingkungan hidup serta instansi sektor lain seperti: kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, dan sektor lain sesuai dengan kekhususan rencana tata ruang yang disusun; masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian, baik berasal dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur pemerhati lingkungan hidup; masyarakat yang terkena dampak, meliputi: lembaga adat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Berbagai isu strategis yang sudah disepakati baik dari hasil kajian tim pelaksana KLHS maupun hasil konsultasi publik juga perlu digambarkan dalam satu buah peta sebagaimana tampak pada Gambar 3.9. sebagai berikut:

22

GAMBAR 3.9. PEMETAAN ISU-ISU STRATEGIS UNTUK ANALISIS LEBIH LANJUT KSN SOROWAKO

23

Untuk mempermudah proses pelingkupan isu strategis dapat melihat Tabel III.3. sebagai berikut: TABEL III.3. CONTOH MATRIKS PELINGKUPAN ISU

Ancaman Terhadap Keanekaraga man Hayati

Dampak dan Resiko Lingkungan

kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

Daya Dukung Lingkungan

Isu Potensial

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Lingkungan yang terpengaruh

Kinerja Jasa Ekosistem

Penilaian KLHS sesuai dengan Pasal 16 UU No.32 tahun 2009

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Tidak Dapat Diterapkan


Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Ya

Berlaku Negatif



Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Ya

Berlaku Negatif


Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif


Berlaku Negatif

Berlaku Negatif


Berlaku Negatif

Dampak Strategis

Aspek Fisik-kimia

Hidrologi

Kualitas Tanah

Kualitas Air

Abstraksi air dalam volume besar untuk kegiatan penambangan dapat menghasilkan perubahan pada pola aliran air. Hal ini akan memperparah kondisi yang ada seperti volume danau akan menurun. Hal ini adalah isu yang berskala besar dan akumulatif . Isu sedimentasi terkait dengan aktivitas penambangan akan menyebabkan erosi dan tingginya endapan yang tertahan dalam aliran air. Sedimen ini dapat mengakibatkan perubahan hidrologis dan peningkatan volume banjir. Hal ini merupakan isu yang berskala besar dan akumulatif Perubahan karakter bentang alam akibat dari daerah penambangan yang mengubah bentuk geologis dan drainase kawasan Potensi terjadinya area rusak yang luas jika kegiatan penambangan berakhir. Area rusak atau wasteland terbentuk sebagai akibat dari beberapa isu, termasuk penyingkiran tanah permukaan, erosi lahan, dan pembentukan tanah asam sebagai hasil dari mineral sulfat dari proses pembuangan limbah tambang dan tingginya tingkat logam berat yang terdapat di lokasi yang terkontaminasi. Ini merupakan isu yang berskala besar dan kumulatif. Logam berat dan mineral sulfat yang bocor dari lokasi penambangan terbuka atau kolam air limbah dapat menghasilkan kualitas air yang

Ya

Ya

Potensial

24




buruk. Aspek ini dapat mempengaruhi air permukaan dan air bawah tanah. Pengolahan air hasil hujan juga merupakan isu yang khusus. Lokasi air penampungan limbah juga penting terhadap aspek ini, jika lokasinya terlalu dekat maka dikhawatirkan akan adanya resiko kumulatif meskipun pengoperasiannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses pengolahan Nikel dalam industri menghasilkan tingkat emisi yang tinggi, khususnya SO2. – area yang diusulkan untuk aktivitas ini tersebar secara geografis dan memiliki kemungkinan yang kecil untuk berinteraksi satu sama lain. Namun, area yang direncanakan di Bahodopi telah sesuai dengan industri dan daerah pemukinan yang ada, termasuk ekspansi pelabuhannya. Dalam kasus ini, emisi seharusnya dipertimbangkan dalam dampak kumulatif dan interaktif


Kualitas Udara

Isu Potensial





Berlaku Negatif


Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif







Berlaku Negatif


Berlaku Negatif

Berlaku Negatif


Berlaku Negatif

Ya

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Berlaku Negatif

Ya

Dampak Strategis

Ya

Aspek Ekologi

Kawasan Konservasi

Spesies Kunci

Habitat

Aktivitas penambangan dilakukan di kawasan hutan lindung. Namun aktivitas ini telah memperoleh izin dan telah mendirikan area konsesi sehingga pertimbangan selanjutnya tidak akan dimasukan kedalam lingkup KLHS ini Area ini sangat penting khususnya bagi spesies endemik dan masyarakat, terutama yang terfokus kepada sistem danau. Meningkatnya produksi nikel secara potensial membawa gangguan bagi spesies-spesies ini. Dampak yang dihasilkan bersifat interaktif dan kumulatif dan dalam skala yang cukup besar sehingga dapat mengancam populasi spesies yang ada. Produksi pertambangan nikel yang meningkat akan membawa pada meningkatnya penyingkiran tanaman vegetasi dan pembersihan lahan untuk menghasilkan lokasi penambangan terbuka baru.

Tidak

25





Isu Potensial











Dampak Strategis

Pembersihan vegetasi ini dapat menghasilkan deforestasi. Membangun kembali wilayah ini setelah berakhirnya kegiatan penambangan perlu dilakukan dengan cara yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa wilayah ini sesuai untuk habitat dari komunitas penghuni yang asli , dan tidak diubah menjadi tempat kolonisasi spesies yang bukan merupakan hewan asli di habitat Sosial - Ekonomi

Demografi

Peningkatan produksi tambang akan mengarah kepada peningkatan populasi pekerja secara besar-besaran yang menghasilkan jumlah populasi lokal yang tidak diinginkan.

Tidak

*sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya

26

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Sedangkan untuk membantu mengidentifikasi stakeholder dapat melihat contoh format yang termuat dalam Tabel III.4. dan Tabel III.5. sebagai berikut: TABEL III.4. CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN Pemangku Kepentingan

Pemerintah Organisasi Non Pemerintah

Perguruan Tinggi/Akademia

Dunia Usaha Institusi/Asoiasi/Organisasi

Tomas (Tokoh Masyarakat) Togag (Tokoh Agama) Masyarakat

Lain-lain

Yang mempengaruhi RTR* 1. Kemen PU, 2. Bappeda Provinsi, 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., dst

Yang Dipengaruhi RTR** 1. Bappeda Provinsi, 2. Dinas Tata Ruang Kabupaten, 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1. APKINDO, 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., 3....., dst 1....., 2....., dst

Keterangan: * Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang ** Pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh pelaksanaan Rencana Tata Ruang Catatan : - Konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dapat dilaksanakan bersamaan dengan konsultasi publik dalam penyusunan RTR.

TABEL III.5. CONTOH PERANCANGAN PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA No

Tahapan Proses KLHS

Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang Dilibatkan

Bentuk/Forum/ Cara Pelibatan

1

Baseline

Bapeda

FGD

2

...

...

...

Pokok-Pokok Substansi yang Dibahas atau Dimintakan Masukan Data & informasi kondisi eksisting ...

3

...

...

...

...

4.

... Dst

...

...

... 27


3.3.4 Tahap Kajian Pengaruh Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isu strategis disepakati. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitung besaran dampak dari isu strategis. Pada tahap ini dapat menggunakan beragam metode yang digunakan untuk analisis dan prediksi konsekuensi lingkungan, baik berupa: a. Model Deskriptif, yaitu model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu dengan ciri: 1) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat;

fakta

dan

2) berdasar pada realitas observasi dan berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya; 3) tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian (non eksperimen); 4) penelitian memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal; dan 5) pengumpulan data dilakukan untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang. b. Model Black-Box Empiris Statistik, yaitu model yang menggunakan prosedur yang berbasis teori-teori dengan memanfaatkan parameter yang paling signifikan dan hanya memperhatikan input utama dan output dalam anailisis suatu sistem dengan ciri: 1)

tidak bergantung pada pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar dan mekanisme yang ada dalam sistem yang dipelajari;

2)

mencerminkan fakta bahwa hanya sedikit bagian dari mekanisme proses sebenarnya yang diketahui; dan

3)

fenomena yang mendasari penelitian tidak diketahui atau dipahami dengan baik.

c. Model Skenario Kebijakan dan Analisis Kualitatif, yaitu model yang menggunakan teknik analisis mendalam yang mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus untuk dapat melahirkan gagasan atau pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Oleh karena sifat masalah yang berbeda satu sama lain, maka cara pemecahannya pun akan berbeda antara satu masalah dengan masalah yang lain. Tahap ini pada akhirnya akan menghasilkan masukan alternatif perbaikan muatan rencana tata ruang, termasuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Telaah pengaruh sudah dapat dilakukan sejak dibuat: a. rancangan/konsep kebijakan (dan strategi); b. rancangan/konsep rencana struktur dan pola ruang; dan/atau c. rancangan/konsep indikasi program. Metode untuk kajian pengaruh ini disesuaikan dengan aspek kajian. Alat analisis yang dapat digunakan untuk pengkajian pengaruh antara lain: a. model statistik; 28


b. penggunaan standar dan kriteria (seperti: baku mutu pencemaran); c. analisis sistem informasi geografis (SIG); d. threshold analysis dan footprint analysis; atau e. metode lainnya. Kajian pengaruh dilakukan sesuai hasil pelingkupan isu strategis seperti yang dapat dilihat pada Tabel III.6. sebagai berikut: TABEL III.6. CONTOH HASIL PELINGKUPAN ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DIANALISIS LEBIH LANJUT Tipe

Konflik

Fisik-kima

Ekologis

Sosial-ekonomi

Kawasan yang Terpengaruh/Terdampak

Masalah hidrologis

KSN Sorowako secara menyeluruh

Menurunnya kualitas udara

Sorowako, Bahodopi, Routa

Menurunnya kualitas air

Danau Matano, Mahalona dan Towuti, dan kawasan sekitarnya, termasuk perairan pantai

Menurunnya kualitas tanah

Kawasan konsesi pertambangan

Fragmentasi habitat

KSN Sorowko secara menyeluruh

Potensi berpengaruhnya pada spesies inti dan spesies yang terancam punah

Lakes Matano, Mahalona dan Towuti, dan daerah sekitar

Ancaman-ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan budaya local

Lembo, Bungku Barat, Wasuponda, dll

*sumber: KLHS KSN Soroako dan sekitarnya

Keluaran kegiatan ini adalah hasil penilaian yang bersifat komprehensif terhadap kajian perkiraan pengaruh dari (rancangan) rencana tata ruang terhadap aspek kajian sesuai dengan ketentuan muatan KLHS yang meliputi: daya dukung lingkungan, dampak lingkungan hidup, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan perubahan iklim. Kajian pengaruh ini meliputi skala, periode dan/atau lokasi implementasi rencana yang akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.

3.3.5

Tahap Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi dilakukan terhadap rencana yang disusun dengan pertimbangan hasil analisis dampak lingkungan setelah tahap kajian pengaruh dilakukan. Rekomendasi KLHS dapat bersifat spasial dan non-spasial, namun yang diintegrasikan dalam RTR adalah rekomendasi yang bersifat spasial. Sedangkan rekomendasi yang bersifat non-spasial diakomodir dalam dokumen sebagai catatan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain yang terkait. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat berupa:

29


a. alternatif skenario perencanaan guna lahan dan infrastruktur; atau b. mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suatu rencana yang ditetapkan. Untuk menunjukkan konsistensi tiap pelaksanaan KLHS dan memperlihatkan hasil integrasi KLHS ke dalam RTR, dapat dibuat sebuah tabel sebagaimana contoh yang termuat dalam Tabel III.7. sebagai berikut: TABEL III.7. ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RTR Isu

Muatan/ substansi RTR

Potensi Dampak

Upaya Pencegahan/ Penanggulangan Dampak

Alternatif Penyempurnaan RTR (beberapa alternatif)

Integrasi

Selain itu, perlu adanya penjelasan tentang pihak-pihak terkait yang perlu menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan, baik yang spasial maupun nonspasial, seperti dapat dilihat pada Tabel III.8. sebagai berikut: TABEL III.8. REKOMENDASI PERBAIKAN RTR No

Muatan RTR yang Akan Disempurnakan

Rekomendasi yang Dipilih atau Dirumuskan untuk Penyempurnaan RTR

Pihak yang Menindaklanjuti

1

Area pertanian

Ijin atas perkembangan perkebunan dan pertanian diberikan di area-area yang memiliki nilai keragaman hayati yang kecil, seperti lahan belum berkembang

Dinas Pertanian

2

Area konservasi

Hutan lindung di Konawe dan Kabupaten Konawe Utara agar diberikan status konservasi yang lebih tinggi ke level cagar alam atau yang lebih tinggi Penyediaan dan perawatan koridor satwa liar hutan (primer atau sekunder), yang berkaitan dengan sistem Danau Malili

Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Kabupaten

3

Infrastruktur Jalan

Perencanaan jalan yang menghubungan jalan yang sudah ada di sepanjang pesisir barat Danau Matano agar dipindahkan dari rencana tata ruang, dengan rute baru yang dipilih agar lebih jauh dari area danau

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

30


Secara umum tahap-tahap pelaksanaan KLHS untuk penyusunan semua jenis rencana tata ruang sama yakni persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan, kajian pengaruh, dan perumusan alternatif rekomendasi. Namun kedetilan informasi dasarnya dan muatan KLHS akan berbeda tergantung jenis dan skala rencana tata ruang yang akan disusun. Untuk rencana rinci, terutama RTR KSN berbasis objek dan RDTR, kedalaman informasinya akan lebih detil sehingga dalam rangka konsultasi publik sebaiknya melibatkan hingga lapisan masyarakat yang merasakan dampak pembangunan secara langsung. Keterlibatan masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik dalam proses KLHS juga penting dan dapat dilakukan bersamaan dengan konsultasi publik yang diselenggarakan dalam penyusunan atau revisi RTR. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yakni: (1) menampung opini dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan strategi penataan ruang serta rumusan RTR (tahap perumusan konsepsi RTR) serta untuk menyepakati isu strategis lingkungan (tahap pelingkupan KLHS); (2) menyampaikan keberatan/sanggahan masyarakat terhadap konsep RTR dan draft RTR (tahap perumusan konsepsi RTR) serta seminar akhir hasil KLHS yang telah diintegrasikan ke dalam RTR. KLHS nantinya akan memberikan masukan terhadap perumusan konsepsi RTR, baik tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang wilayah, maupun pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Pelaksanaan KLHS untuk rencana rinci, khususnya untuk kawasan strategis nasional berbasis objek dan RDTR, memiliki perbedaan dengan KLHS untuk rencana umum tata ruang dan rencana rinci lainnya. Namun perbedaan ini tidak terlalu mendasar secara proses maupun prosedur, hanya pada skala kedalaman informasi dasar, muatan, dan pengintegrasian rekomendasi KLHS. Khusus untuk RDTR, KLHS dibuat tidak berdasarkan isu strategis lingkungan hidup yang berkembang di lingkup perencanaan rencana detail saja, melainkan juga hasil turunan dari apa yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. Dengan demikian, KLHS untuk RDTR harus dapat menjawab isu strategis lingkungan hidup yang termuat dalam RTRW Kab/Kota secara lebih detail dan memuat upaya-upaya mitigasi yang lebih konkret. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 3.1.

31


Tabel III.9. Proses Pelaksanaan KLHS untuk Beberapa Dokumen Perencanaan RENCANA UMUM TATA RUANG KLHS

Persiapan

RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota − − − − −

− −

Pra Pelingkupan

− − −

− − −

Penentuan lingkup kegiatan penyusunan RTR dan pelaksanaan KLHS; penyiapan rencana anggaran dan biaya; penyusunan Kerangka Acuan Kerja; penyiapan dokumen rancangan rencana yang akan dikaji; penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupa daftar informasi dasar; penyiapan peta dasar guna lahan dengan skala sesuai dengan RTR; dan penyusunan jadwal kegiatan pengumpulan data serta penyiapan tim survey ke lapangan.

Pengkajian aspek lingkungan hidup yang ada dalam RTR; pengumpulan data dan informasi lingkungan hidup (desk study); baseline, memuat informasi:  fisik dan lingkungan hidup  Informasi ekologis  sosial ekonomi pemetaan kelompok informasi dasar; pengkajian konsep pengembangan; identifikasi awal isu strategis lingkungan hidup. Contoh isu strategis lingkungan hidup: a. RTRW Nasional: Revitalisasi RTRWN diperlukan untuk mempertegas peran dan fungsi RTRWN sebagai kebijakan spasial pembangunan kewilayahan dan

RENCANA RINCI TATA RUANG RTR Pulau, RTR KSN Berbasis Kawasan, RTR Kawasan Strategis Provinsi sama dengan rencana umum

sama dengan rencana umum

RTR Kawasan Strategis Kab/Kota, RTR KSN Berbasis Objek sama dengan rencana umum


RDTR

−

Penyiapan dokumen rancangan rencana yang akan dikaji (draft RDTR minimal sudah terbentuk dan/atau dalam bentuk Materi Teknis RDTR); − Penyusunan format data dan informasi yang akan dikumpulkan, berupa daftar informasi dasar (informasi dasar disesuaikan dengan kebutuhan kajian dan sesuai dengan data dasar penyusunan RDTR); − Penyiapan peta dasar dengan skala sesuai dengan RTR (peta dasar diambil dari peta dasar dalam penyusunan RDTR); dan − Penyusunan jadwal kegiatan pengumpulan data serta penyiapan tim survey ke lapangan. sama dengan rencana umum

Contoh isu strategis Hal-hal khusus yang Hal-hal khusus yang perlu lingkungan hidup: perlu diperhatikan: diperhatikan: a. RTR Pulau: dalam dalam penyusunan tekanan penyusunan baseline data, dapat penduduk, baseline data, ditambahkan data meluasnya dapat pendukung lainnya jumlah lahan ditambahkan data sesuai karakteristik kritis, degradasi pendukung masing-masing dan deforestasi lainnya sesuai wilayah; hutan (Studi karakteristik − penyiapan peta kerja Kasus Pulau masing-masing menggunakan peta Jawa). wilayah; dasar sesuai dengan b. RTR KSN − penyiapan peta skala peta masingberbasis kerja masing rencana rinci. kawasan: menggunakan − pada tahap Konflik antara peta dasar sesuai pengkajian konsep peningkatan dengan skala peta pengembangan, perlu aktivitas masing-masing mengidentifikasi tambang di rencana rinci. rencana area penting − pada tahap pengembangan yang yang pengkajian tertuang dalam RTR mengandung konsep dan KLHS keragaman pengembangan, kabupaten/kota. hayati berupa perlu identifikasi awal isu sejumlah mengidentifikasi strategis perlu

32


RENCANA UMUM TATA RUANG KLHS

RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota sektoral yang mengikat b. RTRW Provinsi: Alih fungsi kawasan suaka alam menjadi kawasan budi daya, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam. c. RTRW Kabupaten: Bencana banjir dan genangan yang mengakibatkan kerusakan kawasan pertanian dan penurunan produksi pangan. d. RTRW Kota: Penurunan prosentase ruang terbuka hijau secara signifikan, sehingga penyediaan ruang terbuka hijau kota tidak memenuhi kebutuhan untuk fungsi ekologis dan sosial. −

RENCANA RINCI TATA RUANG RTR Pulau, RTR KSN Berbasis Kawasan, RTR Kawasan Strategis Provinsi spesies endemik (Studi Kasus KSN Sorowako). −

Pra pelingkupan dapat dilakukan apabila:  deliniasi wilayah kajian sudah ditentukan;  konsep pengemban gan sudah ditentukan; dan  informasi dasar sudah tersusun.

RTR Kawasan Strategis Kab/Kota, RTR KSN Berbasis Objek

−

−

Pra pelingkupan dapat dilakukan apabila:  deliniasi wilayah kajian sudah ditentukan;  konsep pengembangan sudah ditentukan; dan  informasi dasar sudah tersusun. −

Pelingkupan

-

-

Penilaian daftar isu lingkungan hidup awal oleh para ahli. Identifikasi pemangku kepentingan. Penetapan dan penyepakatan isu strategis


RDTR

rencana pengembangan yang tertuang dalam RTR dan KLHS − kabupaten/kota. identifikasi awal isu strategis lingkungan hidup perlu melihat/mengacu materi teknis dan KLHS RTR provinsi, kabupaten, dan kota. Contoh isu strategis lingkungan hidup: sanitasi lingkungan kurang baik, dicirikan dengan air permukaan dan − air tanah tercemar limbah domestik (studi kasus: KSN Prambanan) dan potensi gangguan suara terhadap masyarakat sekitar dari alatalat (studi kasus: KSN Teknologi Tinggi Stasiun Pengamat Dirgantara di Kotababang). Pra pelingkupan dapat dilakukan apabila:  deliniasi wilayah kajian sudah ditentukan;  konsep pengemban gan sudah ditentukan; dan  informasi dasar sudah tersusun.

melihat/mengacu materi teknis dan KLHS RTR provinsi, kabupaten, dan kota. Contoh isu strategis lingkungan hidup: BWP Waibakul bertujuan untuk mewujudkan kawasan Perkotaan Waibakul sebagai kota transit yang didukung oleh perdagangan dan jasa serta berbasis agropolitan, akan memunculkan isu strategis berupa penanganan kota transit agar tidak menghilangkan fungsi yang mendukung agropolitan. Syarat pra pelingkupan dapat dilakukan apabila:  delineasi wilayah kajian sudah ditentukan;  tema penataan BWP sudah ditentukan; dan  informasi dasar sudah tersusun.



Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan: penetapan dan penyepakatan isu strategis

Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan: persiapan peta-peta overlay antara peta rencana dengan

33



RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota lingkungan hidup melalui suatu forum konsultasi publik. Syarat dalam tahap ini adalah: - tahap pra pelingkupan telah selesai dilakukan; - isu lingkungan hidup awal telah dirumuskan; dan - melibatkan pemangku kepentingan. Dalam penilaian dan penetapan isu strategis harus dinilai oleh para ahli dan dalam forum konsultasi publik. Penilaian dan penetapan isu strategis dilakukan dengan kriteria: - menjadi fokus perhatian utama di wilayah perencanaan dan memiliki relevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah perencanaan; - skala dampak dari RTR, yaitu dampak yang berpotensi berskala regional, nasional, atau internasional; - interaksi antardampak, yaitu ketika terjadi konflik antarunsur dalam RTR/RDTR; - dampak sinergis dari beberapa proyek atau rencana, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat gabungan beberapa aspek dari RTR/RDTR jika tidak ditangani; dan - berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

RENCANA RINCI TATA RUANG RTR Pulau, RTR KSN Berbasis Kawasan, RTR Kawasan Strategis Provinsi

RTR Kawasan Strategis Kab/Kota, RTR KSN Berbasis Objek lingkungan hidup yang dampaknya berskala regional atau nasional.

RDTR

-

-

-

-

kondisi eksisting; pengkajian hasil prapelingkupan dan peta-peta overlay oleh tim KLHS; persiapan material untuk sesi pelingkupan oleh kelompok keahlian (misal: matriks pelingkupan); penetapan dan penyepakatan isu strategis lingkungan hidup yang dampaknya berskala regional atau nasional. KLHS untuk RDTR harus dapat menghitung daya dukung dan daya tampung wilayah, dan setidaknya memuat perhitungan neraca air.

Konsultasi publik dalam tahap ini dapat dilaksanakan dalam satu waktu atau beberapa hari secara simultan dengan mengundang stakeholder yang sedapat mungkin dikelompokkan menjadi: - pembuat keputusan, yaitu Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; - penyusun rencana tata ruang, yaitu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; - instansi lain yang terkait yang membidangi

34



RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota

-

-

-

Kajian Pengaruh

Perumusan alternatif/ Rekomendasi

-

lingkungan hidup serta instansi sektor lain seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, dan sektor lain sesuai dengan kekhususan RTR yang disusun; masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian: baik berasal dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur pemerhati lingkungan hidup; masyarakat yang terkena dampak meliputi lembaga adat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Analisis lanjutan terhadap isu strategis lingkungan hidup yang telah disepakati; dapat menggunakan beragam metode yang digunakan untuk analisis dan prediksi konsekuensi lingkungan; telaah pengaruh sudah dapat dilakukan sejak dibuat:  rancangan/konsep kebijakan (dan strategi);  rancangan/konsep rencana struktur dan pola ruang; dan/atau  rancangan/konsep indikasi program.

Rekomendasi KLHS dapat bersifat spasial dan non spasial. Namun, yang diintegrasikan dalam RTR adalah rekomendasi yang bersifat spasial, dapat berupa: − perbaikan pada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; − alternatif skenario perencanaan guna lahan dan infrastruktur; atau − mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suatu rencana yang ditetapkan. Rekomendasi yang bersifat non spasial diakomodir dalam dokumen sebagai catatan untuk

RENCANA RINCI TATA RUANG RTR Pulau, RTR KSN Berbasis Kawasan, RTR Kawasan Strategis Provinsi




Rekomendasi KLHS yang diintegrasikan dalam RTR bersifat spasial, dapat berupa: − alternatif skenario perencanaan guna lahan dan infrastruktur; atau − mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suatu rencana yang

Rekomendasi KLHS yang diintegrasikan dalam RTR bersifat spasial, dapat berupa: − alternatif skenario perencanaan zona, jaringan, serta sarana dan prasarana; atau − alternatif tema penanganan (program utama) kawasan/objek yang diprioritaskan.

RDTR

−

Analisis lanjutan terhadap isu strategis lingkungan hidup yang telah disepakati dengan metode analisis kualitatif; − telaah pengaruh sudah dapat dilakukan sejak dibuat:  rancangan/konsep penataan BWP  rancangan/konsep rencana pola ruang dan jaringan prasarana; dan/atau  rancangan/konsep indikasi program prioritas RDTR. Rekomendasi KLHS yang diintegrasikan dalam RTR bersifat spasial, dapat berupa: - sub BWP yang diprioritaskan; - masukan bagi peraturan zonasi; atau - mitigasi terhadap dampak lingkungan yang potensial ditimbulkan dari suatu rencana yang ditetapkan. - penentuan tingkat kepadatan ruang; - ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam PZ, seperti

35



RTRW Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain. Dalam tahap ini dilaksanakan kembali konsultasi publik berupa seminar akhir dengan pemangku kepentingan yang diundang minimal sama dengan konsultasi publik pertama (yang dipaparkan adalah hasil analisis terhadap isu strategis yang telah disepakati dan rekomendasi KLHS sudah diakomodir dalam dokumen RTR).

RENCANA RINCI TATA RUANG RTR Pulau, RTR KSN Berbasis Kawasan, RTR Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan.


RDTR

KDB, KLB, KDH, sempadan, dan lainnya; dan - besaran kegiatan pada tiap fungsi kawasan. Meskipun KLHS menghasilkan rekomendasi berupa mitigasi-mitigsi dampak lingkungan, namun dalam lingkup RDTR tetap diperlukan AMDAL sebagai dokumen kelayakan pembangunan.

36


BAB IV INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN RTR Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pelaksanaan KLHS harus terintegrasi di dalam perencanaan tata ruang dan dilakukan hanya sampai dengan proses penyusunan RTR. Pelaksanaan KLHS diintegrasikan dengan penyusunan RTR sebagai satu-kesatuan (embedded), dimana selama berlangsungnya proses penyusunan RTR ahli/tim ahli lingkungan berada dalam satu tim dengan perencana tata ruang. Hal ini sangat penting karena memungkinkan integrasi menyeluruh aspek lingkungan pada proses penyusunan RTR, sehingga tujuan KLHS sebagai alat untuk meningkatkan kualitas RTR yang disusun akan tercapai. Namun terdapat catatan perlu dihindari konflik kepentingan karena berada dalam tim yang sama. Pengintegrasian KLHS sebagai satu-kesatuan dalam penyusunan RTR dapat dilihat pada Gambar 4.1. sebagai berikut: Gambar 4.1

KLHS

Rencana Tata Ruang

Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR secara Satu-Kesatuan (Embedded)

37


Gambar 4.2 Penjabaran Proses dan Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR

38

Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

BAB V DOKUMENTASI KLHS

Dokumentasi pelaksanaan KLHS meliputi pelaporan hasil KLHS maupun prosedur dalam pelaksanaan KLHS. Sistematika isi laporan KLHS dalam penyusunan RTR tidak ada standar baku, tetapi terdapat muatan minimum sebagaimana dijabarkan berikut. Laporan KLHS untuk penyusunan RTR setidaknya memuat: a.

gambaran tentang rencana tata ruang;

b.

penjelasan tentang informasi lingkungan.

c.

peraturan terkait dan sasaran lingkungan yang ditetapkan (terkait dengan rencana tata ruang);

d.

hasil KLHS pada isu strategis, meliputi: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

e.

rumusan alternatif penyempurnaan rencana tata ruang; dan

f.

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan.

Dalam hal RTR yang disusun merupakan tindak lanjut dari proses revisi RTR sebelumnya, laporan KLHS memuat pula hal-hal sebagai berikut: a.

penjelasan tentang informasi lingkungan eksisting sebelum dan sesudah implementasi RTR

b.

isu-isu strategis lingkungan hidup yang mengacu pada KLHS sebelumnya atau issu strategis lingkungan hidup baru sesuai hasil konsultasi publik

Seluruh tahapan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RTR perlu didokumentasikan dan dapat diakses oleh masyarakat. Dokumentasi pelaksanaan KLHS memuat seluruh proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan serta revisi RTR, termasuk dokumentasi rangkaian urutan tahapan pelaksanaan KLHS yang dikerjakan dan laporan pelaksanaan dan kesimpulan dari setiap pembahasan dan konsultasi publik. Dokumen KLHS dapat dibuat dengan outline: a.

Pendahuluan

b.

Gambaran Umum dan Isu Strategis Lingkungan Hidup Wilayah Perencanaan

c.

Kajian Aspek Lingkungan Hidup

d.

Rumusan Alternatif Rekomendasi KLHS dan Mitigasi untuk Perencanaan Tata Ruang

e.

Lampiran-lampiran (Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat, Berita Acara, Notulensi, dan Dokumentasi Konsultasi Publik)

39


Dokumentasi pelaksanaan KLHS disiapkan oleh pemrakarsa rencana tata ruang dan menjadi lampiran dokumen rencana tata ruang dan dibuat salinannya bagi instansi lingkungan hidup. Dokumen publik ini dapat diakses oleh masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, pemrakarsa rencana tata ruang dapat mengadakan konferensi pers atau pengumuman publik untuk mensosialisasikan pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RTR.

40


BAB VI PENUTUP Pedoman ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan terkait. Pedoman ini juga bersifat fleksibel dengan tetap memperhatikan pentingnya faktor dan karakteristik lokal yang ada di setiap wilayah delineasi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………. 2015 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

41

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG

Recommend Documents