KEBIJAKAN PEMBERIAN REMUNERASI TERHADAP PEGAWAI PADA POLTEKKES KEMENKES BADAN LAYANAN UMUM ( Analisis Faktor Penentuan dalam Pemberian Remunerasi ) Suranto Poltekkes Kemenkes Jakarta III E-mail:
[email protected] ABSTRACT Polytechnic of the Ministry of Health since 2010 has been determined to be the agency in implementing Financial Management General Services Agency , the Ministry of Health has set polytechnic become Agencies Public Service Agency , the Polytechnic of the Ministry of Health should be managed in a sound business and in accordance with the Govermment Regulations . 23 of 2005 section 35 subsection ( 1 ) Officials managers , board of supervisors , and employees Public Services Agency can be given remuneration based on the level of responsibility and professionalism required demands . Remuneration is set to the position holder is given the task to carry out a job . In calculating the remuneration of each position needs to be prepared beforehand Professional Grade and subsequently as a determining factor in calculating the remuneration of appraisal work ( Job Value) , so that would be obtained ranking positions ( Job Grading ) , and corporate Grade. Keywords: Policy Public Service Board, remuneration, Job evaluation and Job Grading ABSTRAK Poltekkes Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 telah ditetapkan menjadi Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Dengan telah ditetapkannya Poltekkes Kementerian Kesehatan menjadi Instansi Badan layanan Umum, maka Poltekkes Kementerian Kesehatan harus dikelola secara bisnis yang sehat dan sesuai dengan PP. 23 Tahun 2005 pasal 35 ayat (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi ditetapkan kepada pemegang jabatan yang diserahi tugas untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam menghitung remunerasi setiap jabatan perlu disusun Professional Grade terlebih dahulu dan selanjutnya sebagai faktor penentu dalam menghitung remunerasi dilakukan penilaian pekerjaan ( Job Value ), sehingga akan diperoleh peringkat jabatan (Job Grading ),dan corporate Grade. Kata kunci:, Kebijakan Badan Layanan Umum , remunerasi, penilaian pekerjaan dan peringkat jabatan
PENDAHULUAN
Program
remunerasi
bagian
dari
birokrasi
merupakan
program
yang
reformasi
disusun
oleh
menunjang kesejahteraan
kinerja
sekaligus
dalam
penciptaan
pelayanan publik yang baik adalah
Kementerian
Pendayagunaan
dengan
Aparatur
yang
tertuang
remunerasi
Menteri
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
Negara
dalam
Peraturan
dikeluarkannya .
kebijakan
Peraturan
Presiden
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
2013 Tentang Tunjangan Kinerja
Nomor:
15/M.PAN/7/2008
Pegawai di Lingkungan Kementerian
PER/
tentang Pedoman Umum Reformasi
Kesehatan.
Birokrasi. Reformasi birokrasi pada
dilaksanakannya reformasi birokrasi
hakekatnya merupakan upaya untuk
di
melakukan
Kcsehatan,
pembaharuan
dan
bahwa
lingkungan maka
dengan
Kemcnterian dalam
perubahan mendasar terhadap sistem
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan
lingkungan Kementerian Kesehatan,
terutama menyangkut kelembagaan (
pcrlu diberikan Tunjangan Kinerja.
organisasi) birokrasi dilaksanakan
Dalam Peraturan Pemerintah ( PP )
dalam
tata
tersebut juga disebutkan bahwa bagi
kelola pemerintahan yang baik (
Satuan Kerja yang telah ditetapkan
good governance ). Dengan kata
menjadi Badan Layanan Umum tetap
lain,
adalah
mengacu pada ketentuan PP Nomor
langkah strategis untuk membangun
23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan
aparatur negara agar lebih berdaya
Kcuangan Badan Layanan Umum
guna
dalam
(Lembaran
umum
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48,
rangka
mewujudkan
reformasi
dan
birokrasi
berhasil
mengemban pemerintahan
guna
tugas dan
pembangunan
Tambahan
kinerja
upaya
pegawai
Negara
Lembaran
di
Republik
Negara
nasional. (1) Baik buruknya suatu
Rcpublik Indonesia Nomor 4502)
birokrasi negara sangat dipengaruhi
scbagaimana telah diubah dengan
oleh kualitas pelayanannya. Salah
Peraturan Pcmerintah Nomor 74
satu
Tahun
kebijakan
yang
dapat
2012
(Lembaran
Negara
Republik
Indoncsia
Tahun
20l2
umumnya. Poltekkes Kementerian
Nomor 171, Tambahan Lembaran
Kesehatan
Negara Republik Indonesia Nomor
pemerintah yang menyelenggarakan
5340 ; (2). Badan Layanan Umum,
pendidikan
yang
BLU,
kesehatan . Sejak Tahun 2010 tiga
lingkungan
belas ( 13) telah ditetapkan menjadi
adalah
selanjutnya instansi
disebut di
merupakan
terhadap
Pemerintah yang dibentuk untuk
Instansi
memberikan
Pengelolaan
masyarakat
pelayanan berupa
kepada
yang
instansi
tenaga
menerapkan
Keuangan
Badan
penyediaan
Layanan Umum termasuk Poltekkes
barang dan/atau jasa yang dijual
Kemenkes Jakarta III. Dengan telah
tanpa
mencari
ditetapkannya menjadi Instansi yang
keuntungan dan dalam melakukan
menerapkan Pengelolaan Keuangan
kegiatarnya didasarkan pada prinsip
badan Layanan Umum , maka
efisiensi dan produktivitas.
Poltekkes Kementerian Kesehatan
mengutamakan
harus
segera
menyusun
system
remunerasinya untuk ditetapkan oleh Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan
selanjutnya
Umum,
disebut
yang
PPK-BLU,
Menteri Keuangan yang diusulkan melalui Menteri Kesehatan dengan mengacu
pada Peraturan Menteri
adalah pola pengelolaan keuangan
Kesehatan
yang
Nomor 68 Tahun 2014
memberikan
berupa
fleksibilitas
keleluasaan
Indonesia
Tentang
Pedoman
menerapkan praktek-praktek bisnis
Sistem
Remunerasi
yarg
Politeknik Kesehatan Di Lingkungan
sehat
untuk
untuk
Republik
meningkatkan
Penyusunan Pegawai
pelayanan kepada masyarakat dalam
Kementerian
Kesehatan
rangka
Menerapkan
Pola
memajukan
kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam
Yang
Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan
penetapan
sistem
Peraturan Pemerintah ini. sebagai
remunerasi Poltekkes Kemenkes ini
pengecualian
ketentuan
adalah untuk mendukung strategi
pengelolaan keuangan negara pada
usaha dalam menjalankan visi dan
dan
misinya, dengan
menyesuaikan
Tentang
Pengelolaan
kondisi dan kemampuan keuangan
Badan
masing-masing
serta
dengan aplikasinya dengan hukum
mengikuti ketentuan peraturan yang
sekunder yaitu Peraturan Menteri
berlaku.
Kesehatan
Poltekkes
Ada dua permasalahan yang
Layanan
Keuangan
Nomor
Umum,
Republik
sampai
Indonesia
68 Tahun 2014 Tentang
dibahas pada artikel ini. Pertama,
Pedoman
berkaitan dengan bentuk peraturan
Remunerasi
perundang
–
Kesehatan
kebijakan
tetang remunerasi pada
Kementerian
Poltekkes Kemenkes Badan layanan
menerapkan
Umum ; dan yang kedua, mengenai
Keuangan Badan Layanan Umum,
proses penentuan nilai dan kelas
Peraturan
jabatan pada pemberian remunerasi
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
pegawai pada Poltekkes Kemenkes
2013 Tentang Jabatan Fungsional
BLU
Umum di Lingkungan Kementerian
undangan
serta
Kesehatan METODE PENELITIAN Penelitian
ini
Penyusunan Pegawai Di
Politeknik Lingkungan
Kesehatan Pola
Menteri
dan
yang
Pengelolaan
Kesehatan
Edaran
Kepala
Nomor : HK.03.03/I/009728/2015
menggunakan
Tentang Perubahan lampiran Surat
beberapa pendekatan masalah yang
Edaran
meliputi pendekatan Undang-undang
HK.03.03/I/006561/2015
(statute
Penetapan
approach),
Sistem
pendekatan
Nomor
Peringkat
Tentang Jabatan
(
analisis (analytical approach) dan
Grading) remunerasi BLU Poltekkes
pendekatan konseptual (conceptual
Kemenkes.
yaitu
pembahasan
tentang
hubungan
perundang-undangan
antara hukum primer
Peraturan
secara kualitatif dengan analisis
Pemerintah
Indonesia
menggunakan
Republik
melakukan
Adapun hasil peraturan dan
approach)
model
interpretasi
Nomor 74 Tahun 2012 Tentang
gramatikal
Perubahan
Peraturan
menjelaskan pemaknaan remunerasi
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
bagi pegawai Poltekkes Kemenenkes
Atas
dan
dianalisis
sistematis
guna
Badan Layanan Umum, sehingga
ayat 23 UU No. 1 Tahun 2004
memberikan
tentang
pemahaman
komprehensif,
all
sistematis.
Artikel
menjelaskan
secara
inclusive ini
bagi
dan
pembentukan
BLU
Poltekkes
meningkatkan
pelayanan
BLU
yang
akan
menyusun
serta
menerapkan
di
lingkungan
Instansinya masing-masing.
Negara
pasal 68 ayat (1) menyatakan tujuan
dapat
Kemenkes
remunerasi
Perbendaharaan
masyarakat
yaitu kepada
dalam
rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan
bangsa.
Dengan kata lain pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
menjelaskan, sebagai
secara
BLU
format
pengelolaan
explisit
tidak baru
keuangan
hanya dalam Negara
namun juga sebagai wadah baru bagi pembaruan
manajemen
keuangan
sektor public (public sector reform in financial
managements).
pembentukan Umum.
Badan
Badan
Maksud Layanan
Layanan
Umum
(BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan masyarakat
pelayanan berupa
kepada
penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan
mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pasal 1
yang profit
costumer-oriented, oriented
dan
not-foroutcome-
oriented. Costomer oriented adalah suatu organisasi yang peka atas kebutuhan
pelanggan
sehingga
produk dan atau jasa yang dijual selalu ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Organisasi notfor-profit-oriented yaitu organisasi yang dikelola bukan dalam rangka mencari laba dimana pendapatan yang diperoleh semata-mata untuk peningkatan
mutu
pelayanan
sehingga bermanfaat bagi pengguna akhir layanan. Sedangkan outcomeoritented adalah suatu pengelolaan organisasi yang dikelola yang lebih mengutamakan
pencapaian
hasil
yang diharapkan. Secara konsep, pembentukan BLU telah dilandasi prinsip yang tepat untuk memajukan
kesejahteraan
umum
dan
pengukuran
kinerja
yang
lebih
mencerdaskan kehidupan bangsa. (
komprehensif. Dengan pengelolaan
3) Asas utama pengelolaan keuangan
kinerja yang komprehensif, selain
BLU ialah (a) fleksibilitas, dimana
meningkatkan
BLU
masyarakat
diharapkan
menerapkan
pelayanan dan
kepada
meningkatkan
praktek-praktek bisnis yang sehat
kompetensi utama para pegawainya,
(best
dalam
BLU juga akan mampu mencapai
penyelenggaraan fungsi organisasi.
sasaran jangka pendek dan dapat
Lebih jauh, BLU dapat memungut
bersaing untuk mencapai
biaya
jangka panjangnya. Sehingga dalam
practice)
atas
bisnisnya
kepada
pengguna layanan; (b) BLU dikelola
hal
dengan memperhitungkan efisiensi
memiliki tingkat manajerial yang
biaya
tinggi yang bertanggung jawab atas
dalam
setiap
kegiatan
operasionalnya.
ini,
pimpinan
BLU
tujuan
perlu
pencapain hasil yang tertuang dalam
Dalam melaksanakan praktek-
kontrak
kinerja.
Dalam
praktek bisnis yang sehat BLU perlu
penganggaran BLU berbasis kinerja
melakukan
dan
(performance budgeting) yaitu BLU
pengukuran kinerja semua output
diharapkan menjadi prototype satuan
kinerja BLU perlu diukur untuk
kerja instansi pemerintah lainnya
melihat bagaimana organisasi telah
dengan
bekerja dalam mencapai targetnya.
anggaran yang dilaksanakan dalam
Selain
proses
itu,
dilakukan
pengelolaan
pengelolaan secara
BLU
model
rencana
penganggaran
bisnis
dan
professional
pelaksanaan anggaran. Hal ini Hal
melalui alat pengedalian managemen
ini didasari pemikiran bahwa BLU
meskipun
tidak
akan mampu mendefinisikan visi dan
mengutamakan mencari keuntungan.
misi organisasi ke dalam sasaran dan
Sehingga dalam
sangat
tujuan organisasi yang akan dicapai dalam target kinerjanya. Sehingga
bisnisnya
hal
ini
diharapkan
BLUmengadopsi
alat
perencanaan
management
yang
dalam
melakukan
diterapkan oleh sektor swasta dalam
BLU
mengelola
menghubungkan jumlah anggaran
kinerjanya
dalam
dapat
lebih
penganggaran, baik
dalam
yang
akan
dialokasikan
untuk
yaitu komponen penghargaan untuk
mencapai target sasaran yang akan
kinerja (pay for performance) lebih
dicapai. Selain itu dalam proses
besar
penganggaran,
sebagaimana
dari
komponen
lainnya,
BLU
perlu
informasi
kinerja
Pedoman Remunerasi Pegawai Tetap
sebagai salah satu penilaian dalam
BLU Poltekkes Kemenkes, yang
penetapan program BLU pada tahun
dikeluarkan
berikutnya yang akan dijadikan dasar
Kesehatan RI. Jumlah besaran total
penilaian oleh penyedia anggaran.
remunerasi
Dengan adanya informasi kinerja
ditentukan
(performance
yang
mempertimbangkan kekuatan atau
penetapan
kondisi keuangan BLU Poltekkes
menyediakan
lengkap
information)
diharapkan
anggaran akan lebih rasional. Remunerasi
ditetapkan
oleh
dengan
dalam
Kementerian
dana
BLU dengan
Kemkes dalam operasional bidang adalah
pelayanan pendidikan dan penelitian
pengeluaran biaya oleh Poltekkes
(2). Kesetaraan yaitu kesetaraan
Kemenkes BLU, sebagai imbal jasa
dalam
kepada pegawai, yang manfaatnya
dinyatakan
diterima pegawai dalam bentuk dan
prinsip keadilan (equal pay for jobs
jenis
of
komponen-
perhargaan Urgensi
dan pengusulan
komponen perlindungan. remunerasi
sistem
remunerasi
dengan
equal
memenuhi
value)
dengan
memperhatikan
karakter
rumah
,
sakit
ini
usaha
sebagaimana
berbasis kinerja sangat diperlukan
ditetapkan
dalam rangka menghadapi tuntutan
remunerasi
pelayanan di Poltekkes Kemenkes,
dikeluarkan
hal ini harus didukung oleh SDM
Kesehatan RI. (3) Kepatutan Sistem
yang berdedikasi dan berkualitas.
remunerasi
ini
dalam
berdasarkan
peraturan
pemberian
berdasarkan
pada
remunerasi :
(1).
perundangan
dalam
pedoman
pegawai oleh
yang
Kementerian
dirancang dan
yang berlaku serta
Proporsionalitas yaitu komponen-
pedoman remunerasi pegawai, Jenis
komponen remunerasi ini dirancang
–jenis komponen remunerasi sesuai
secara proporsional dan menarik,
tujuannya
serta
besarannya,
disesuaikan dengan tingkat kepatutan
antar
yang disesuaikan dengan kelayakan
Kemenkes
lingkungan kehdupan pegawai pada
Jabatan/Job adalah segala kegiatan
tempat penugasan pegawai dengan
kerja yang ditetapkan secara resmi
tetap
kepada
mendasarkan
keadilan
dan
pada
kondisi
prinsip
keuangan
pekerjaan
di
tersebut.
Poltekkes Pekerjaan/
pemegang
pekerjaan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Poltekkes Kemenkes. (4) Kinerja
yang
Operasional yaitu penyusunan sistem
pekerjaan yang tercermin dalam
remunerasi ini menyesuaikan kondisi
struktur organisasi, dan dari padanya
kinerja
diharapkan pencapaian total target
keuangan
Kemenkes
BLU.
Poltekkes (4)
Dalam
terkait
kinerja
dengan
sebagaimana
pembagian
diharapkan
penyusunan remunerasi maka ada 2
Poltekkes
Kemenkes.
(dua) tahapan yang harus dilakukan
pekerjaan
adalah
yaitu :
diserahi tugas secara resmi untuk
Pemegang
pegawai
yang
melaksanakan suatu pekerjaan yang 1. Tahap pertama
ditentukan, dan didukung dengan
Analisa Jabatan ( Job Analysis ) adalah
proses
penilaian
atau
Surat Keputusan dari instansi yang berwenang
dan
yang
paling
penimbangan isi informasi pekerjaan
menonjol adalah pergeseran dari
berdasarkan
pengganggaran
faktor-faktor
yang
tradisional
ke
ditentukan, bukan penilaian kinerja
penganggaran
atau kualifikasi pemegang pekerjaan
kinerja,berpindah
dan
eselonisasi
membiayai masukan (inputs) atau
pekerjaan dalam struktur organisasi,
proses ke pembayaran terhadap apa
serta bukan tentang judul pekerjaan (
yang
Job title ) yang selanjutnya bertujuan
Peluang ini secara khusus disediakan
untuk
tingkat
kesempatannya bagi satuan-satuan
kompleksitas antar pekerjaan. Hasil
kerja pemerintah yang melaksanakan
evaluasi
tugas operasional pelayanan public
atau
tingkat
membandingkan
pekerjaan
tersebut
akan
menggambarkan perbandingan tinggi
(seperti
rendahnya
pendidikan).
kompleksitas
tuntutan
berbasis dari
dihasilkan
sekedar
(outputs).
layanan
kesehatan,
Profil
pekerjaan/Job
profile
adalah
gambaran tingkat
peringkat
pengelompokan
kompleksitas suatu pekerjaan pada
kompleksitas
setiap faktor penilaian atau faktor
seluruh pekerjaan dalam organisasi.
penimbang yang ditentukan. Nilai
Professional Grade adalah susunan
pekerjaan/
peringkat kompleksitas pekerjaan di
Job
Value
adalah
pekerjaan
gambaran profil suatu pekerjaan atas
suatu
seluruh faktor-faktor penilaian atau
profesi yang memiliki ciri-ciri yang
penimbang yang dinyatakan dalam
sama.
total nilai. Peringkat pekerjaan/Job Grading
adalah
pengelompokan
tingkat kompleksitas pekerjaan yang dikelompokkan dari yang terendah sampai
tertinggi,
perbandingan
sebagai
antar
hasil
pekerjaan
melalui proses evaluasi pekerjaan, yang dapat berupa Corporate Grade dan
Professional
CorporateGrade
adalah
Grade. susunan
kelompok
untuk
pekerjaan
atau
Berdasarkan Edaran Kepala Nomor : HK.03.03/I/009728/2015
Tentang
Perubahan lampiran Surat Edaran Nomor
HK.03.03/I/006561/2015
Tentang Penetapan Peringkat Jabatan (
Grading)
remunerasi
BLU
Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut :
Tabel. 1 Tabel Peringkat jabatan ( Grading ) Pegawai Poltekkes Kementerian Kesehatan BLU Grade
Dosen dgn Tugas Tambahan Direktur
Dosen
15
Wakil Direktur
14
Administrator
13 12 11 10 9
Tenaga Kependidikan
Guru Besar
Ka.Jur
Ka. SPI
Lektor Kepala Lektor
Sek.Jur/Kaprodi
Kasubag Adum/Adak
Ka.Unit/Sekprodi/Kaur
Ka.Unit/Ka.ULP/Kaur
Asisten Ahli
JFT Muda Ka.Sub Unit/Koordinator
8
JFT Penyelia/Pertama Ka.Sub.Unit/Koordinator/ JFT Mahir/ JFU sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013 JFU Terampil/ JFU Sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013 JFU Pemula/ JFU Sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013 JFU Sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013
7 6 5 4
JFU Sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013
3
JFU Sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013
2
JFU Sesuai dgn Permenkes 73 Tahun 2013
1 Dari Tabel diatas dapat dijelasakan
Adum/Adak pada grade 11, Asisten
bahwa
adalah
Ahl sejajar dengan Jabatan Fungsional
Wakil
Tingkat ( JFT ) Muda, Kasub Unit/
Direktur
Jabatan pada
tertinggi grade
15,
Direktur atau yang sekarang masih
Koordinator
dikenal dengan Pembantu Direktur
pada
(Pudir) adalah pada grade 14, Guru
Fungsional Umum ) sampai dengan
Besar sejajar dengan Kajur, dan
grade 1 mengikuti Permenkes 73
Kepala SPI pada grade 12, Lektor,
Tahun 2013.
Sekretaris Jurusan, Kaprodi, Subag
grade
tenaga 7
Administrator
JFU
( Jabatan
2. Tahap kedua
Lingkungan Pekerjaan, (5. Pedoman
Untuk menentukan nilai
jabatan
Keputusan,
(6).
Kondisi
Kerja.
masing-masing kelompok jabatan ,
Accountability yang terdiri dari :
perlu dilakukan Evaluasi Jabatan (
(7). Wewenang dalam pengambilan
Job
dengan
keputusan, (8). Tanggung Jawab
menggunakan 10( sepuluh ) faktor
Harta, (9). Peran Jabatan, (10).
Penimbang yaitu : Know How yang
Probabilitas
terdiri dari : (1). Kompetensi Teknis ,
pengambilan keputusan. Berdasarkan
yang meliputi pendidikan ,pelatihan
evaluasi Jabatan maka diperoleh nilai
dan
Evaluation
pengalaman
Kemampuan
)
dari
(2).
jabatan secara minimal dan maximal
Manajerial,
(3).
dari masing-masing jabatan sebagai
:
(4).
berikut :
Analisis
Tabel. 2 Nilai Jabatan Corporate Grading Poltekkes Kemenkes BLU Grade 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
dalam
kerja.
Komunikasi. Problem Solving yang terdiri
Resiko
Nilai Jabatan Minimal 6199 4959 3967 3174 2539 2031 1625 1381 1174 998 848 721 613 521 443
JND 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Maximal 7747 6198 4958 3966 3173 2538 2030 1624 1380 1173 997 847 720 612 520
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa
rendah) nilai jabatan maximal 520
Nilai Jabatan
dan minima 443. dan
grade 15 ( paling
ketentuan
tinggi) maximal sebesar 7747 dan
selisih antar grade JND (Just
minimal 6199 dan grade 1 ( paling
Noticeable Difference ) 15 - 20%.
Tabel 3. Rekapitulasi hasil perhitungan job value per kelompok jabatan Poltekes kementerian kesehatan blu
GRADE
NILAI KNOW HOW
NILAI PROBLEM SOLVING
NILAI ACCOUNTA BILITY
TOTAL NILAI JABATAN (KH+PS+AC CT+NK)
Direktur
15
4647
2539
562
7747
Wakil Direktur
14
3567
2005
624
6198
13
2817
1580
562
4958
Guru Besar Lektor Kepala /Sekjur/Kaprodi Lektor, Ka Unit, Sek Prodi, SPI, Kaur Asisten Ahli, Kasub Unit, Koordinator
12
2614
1089
262
3966
11
2197
766
210
3173
10
1760
568
210
2538
9
1243
439
348
2030
JFT 8, JFU 8
8
1216
260
148
1624
JFT 7, JFU 7
7
1077
175
128
1380
JFU 6
6
837
175
160
1173
JFU 5
5
596
160
241
997
JFU 4
4
588
131
128
847
JFU 3
3
470
122
128
720
JFU 2 JFU 1
2 1
357 337
95 54
160 128
612 520
NAMA JABATAN
Dari
Tabel
diatas
merupakan
Solving dan Accountability. Apabila
penjumlahan dari 3 (tiga ) Evaluasi
Nilai
Jabatan
Jabatan yaitu Know How, Problem
berdasarkan
tersebut
di
uraikan
Evaluasi Jabatan,maka
nilai jabatan tersebut
merupakan
nilai jabatan Direktur adalah sebagai
penggabungan dari 3 (tiga ) komponen
berikut :
yaitu : Nilai Know How, Nilai Problem
7747 merupakan penjumlahan dari :
Solving
Accountability.
Nilai Know How 4647 + Nilai Problem
Untuk menggambarkan secara jelas
Solving 2539 + Nilai Accountability
dapat diberikan contoh cara menghitung
562.
dan
Nilai
Direktur dgn Nilai Jabatan
Tabel 4. Penilaian Know How Poltekkes Kementerian Kesehatan BLU FAKTOR # 1
FAKTOR # 2
FAKTOR # 3
NILAI KNOW HOW 4647 3567 2817 2614
NO
JABATAN
GRADE
1 2 3 4
Direktur Wakil Direktur Guru Besar
15 14 13 12
5
Lektor Kepala /Sekjur/Kaprodi
11
H/G
1121
III-B
27%
303
4
69%
773
2197
6
Lektor, Ka Unit, Sek Prodi, SPI, Kaur
10
H/G
1121
III-A
23%
258
3
34%
381
1760
7 8 9 10 11 12 13 14 15
Asisten Ahli, Kasub Unit, Koordinator JFT 8, JFU 8 JFT 7, JFU 7 JFU 6 JFU 5 JFU 4 JFU 3 JFU 2 JFU 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1
G G G G/F F F F/E E E
773 773 773 601 429 429 345 260 260
III-B III-A II-B II-B II-B II-A II-A II-A II-A
27% 23% 16% 16% 16% 14% 14% 14% 14%
209 178 124 96 69 60 48 36 36
3 3 2 2 2 2 2 2 1
34% 34% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 15%
263 263 178 138 99 99 79 60 39
1243 1216 1077 837 596 588 470 357 337
Nilai
Know
How
KOMTEK Profile Nilai I 2233 H 1468 H 1468 H/G 1121
MANAJERIAL Profile Nilai IV-B 74% 1652 IV-B 74% 1086 III-A 23% 338 IV-A 64% 717
KOMUNIKASI Profile Nilai 3 34% 759 4 69% 1013 4 69% 1013 4 69% 773
merupakan
Komunikasi . Dari hasil evaluasi ke tiga
penjumlahan dari evaluasi jabatan yang
faktor , maka diperoleh jumlah nilai
meliputi : Faktor 1. : Kompetensi teknis,
jabatan Know How tersebut. Selanjutnya
Faktor. : 2 Manajerial dan Faktor.3 :
dilakukan
evaluasi
Jabatan
dengan
menggunakan faktor # 4, 5 dan 6 dengan
hasil seperti tabel dibawah ini.
Tabel 5. Penilaian Problem Solving Poltekkes Kementrian Kesehatan BLU
FAKTOR # 4 JABATAN Direktur Wakil Direktur Guru Besar Lektor Kepala /Sekjur/Kaprodi Lektor, Ka Unit, Sek Prodi, SPI, Kaur Asisten Ahli, Kasub Unit, Koordinator JFT 8, JFU 8 JFT 7, JFU 7 JFU 6 JFU 5 JFU 4 JFU 3 JFU 2 JFU 1
Tabel.5
GRADE 15 14 13 12
FAKTOR # 5
ANALISIS Profile Nilai 5 34% 1580 5 34% 1213 5 34% 958 4 19% 497
PEDOMAN Profile Nilai E 19% 883 E 19% 678 E 19% 535 E 19% 497
FAKTOR # 6 NILAI KONDISI
NILAI PROBLEM SOLVING
75 113 86 95
2539 2005 1580 1089
11
4
19%
417
D
10%
220
128
766
10
4
19%
334
C
5%
88
143
568
9 8 7 6 5 4 3 2 1
4 3 2 2 2 2 2 2 1
19% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3%
236 122 54 42 30 29 23 18 10
C C C C C A A A A
5% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2%
62 61 54 42 30 12 9 7 7
143 75 65 90 100 90 90 70 35
439 260 175 175 160 131 122 95 54
merupakan
hasil
penilaian
Jabatan dapat dilihat
dari masing-
Problem Solving yang terdiri dari
masing kelaompok Jabatan tersebut
Evaluasi Jabatan terhadap Faktor # 4
pada Tabel,5. Selanjutnya dilakukan
:Analis Lingkungan Pekerjaan, Faktor #
Evaluasi Jabatan pada Faktor 7,8,9 dan
5 : Pedoman Keputusan dan Faktor # 6 :
10 seperti tersebut pada Tabel. 6
Kondisi Kerja . Dari Hasil Evaluasi
tersebut dibawah ini .
Tabel 6. Penilaian Accountabilitas Poltekkes Kementerian Kesehatan BLU FAKTOR # 7 NO
JABATAN
GRADE
FAKTOR #8
Profile
Nilai
NILAI PERAN WEWE NANG DALA M
FAKTOR # 9
WEWENANG
HARTA
Profile
Profile
NILAI WEWENANG KELOLA HARTA
PERAN JABATAN
FAKTOR #10 PROBABILITA S RESIKO Profile
Nilai
NILAI ACCT
1
Direktur
15
7
LT B
661
U
1.00
661
IV
85%
562
2
Wakil Direktur
14
7
LT
734
U
1.00
734
IV
85%
624
13
6
LT B
661
U
1.00
661
IV
85%
562
3 4
Guru Besar
12
6
TLMT
308
U
1.00
308
IV
85%
262
5
Lektor Kepala /Sekjur/Kaprod i
11
6
TLM
247
U
1.00
247
IV
85%
210
10
6
TLM
247
U
1.00
247
IV
85%
210
6
Lektor, Ka Unit, Sek Prodi, SPI, Kaur
7
Asisten Ahli, Kasub Unit, Koordinator
9
6
TLM
247
U
1.88
464
III
75%
348
8
JFT 8, JFU 8
8
6
TLS
197
K
1.00
197
III
75%
148
9
JFT 7, JFU 7
7
6
TLS
197
K
1.00
197
II
65%
128
10
JFU 6
6
6
TLS
197
K
1.25
246
II
65%
160
11
JFU 5
5
5
TLS
197
K
1.88
370
II
65%
241
12
JFU 4
4
4
TLMT
197
K
1.00
197
II
65%
128
13
JFU 3
3
4
TLMT
197
K
1.00
197
II
65%
128
14
JFU 2
2
4
TLMT
197
K
1.25
246
II
65%
160
15
JFU 1
1
4
TLM
158
K
1.25
198
II
65%
128
SIMPULAN Tabel 6 merupakan Evaluasi Jabatan terhadap Faktor # 7
Wewenang (
kebebasan bertindak ), Faktor # 8 : Tanggung Jawab Harta, Faktor # 9 : Peran Jabatan dan Faktor # 10 : Probabilitas Resiko. Sehingga dapat diketahui
hasil
Accountability Tabel 6. diatas.
evaluasi dapat
dilihat
jabatan
1. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis
pemerintah
untuk
membangun aparatur negara agar bekerja lebih professional serta dapat
meningkatkan
pelayanan
public yang lebih berkualitas.
pada 2. Untuk
meningkatkan
pelayanan
public yang berkualitas , maka
Poltekkes kemenkes status
sebagai
menerapkan
diberikan
Instansi
Pola
yang
Pengelolaan
Lingkungan
Kementerian
Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan.
Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU,
4. Dalam
penyusunan
remunerasi
lingkungan
maka ada 2 (dua) tahapan yang
Pemerintah yang dibentuk untuk
herus dilakukan yaitu : Tahap
memberikan
pertama
adalah
instansi
di
pelayanan
tanpa
melakukan
Analisa
mencari
Jabatan ( Job Analysis ) adalah
keuntungan dan dalam melakukan
proses penilaian atau penimbangan
kegiatarnya
isi informasi pekerjaan berdasarkan
mengutamakan
didasarkan
pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.
faktor-faktor
Pengelolaan
Tahap kedua untuk menentukan
keuangan
memberikan
yang
fleksibilitas
nilai
yang
jabatan
ditentukan.
masing-masing
menerapkan praktek-praktek bisnis
kelompok jabatan , perlu dilakukan
yarg sehat.
Evaluasi Jabatan ( Job Evaluation ) dengan menggunakan 10 ( sepuluh
3. PP. 23 Tahun 2005 pasal 35 ayat (1)
Pejabat
pengelola,
Dewan
Pengawas, dan pegawai BLU dapat
) faktor Penimbang yang meliputi ( Know How, Problem Solving dan Accountability ).
diberikan remunerasi berdasarkan tingkat
tanggung
tuntutan
jawab
profesionalisme
dan yang
5. Semoga bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes
BLU
yang
akan
diperlukan. Sebagai tindak lanjut
menyusun remunerasinya sebagai
Peraturan
acuan dalam melakukan Analisa
Pemerintah
tersebut
maka telah diterbitkan Peraturan
Jabatan,
Evaluasi
Menteri
penentuan
Grading, serta nilai
Kesehatan
Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang
Pedoman
Sistem
Remunerasi
Politeknik
Penyusunan Pegawai
Kesehatan
di
jabatan.
Jabatan,
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Peraturan
Menteri
92/PMK.05/2005
Keuangan tentang
Bisnisdan Anggaran serta Pelaksanaan Badan Layanan Umum;.
Nomor Rencana Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang KewenanganPengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum; Abdul, Ahmad Hag. 2009. Ensiklopedia Perbendaharaan Badan Layanan Umum, Diakses 2 Februari 2015 Jam 20.30
Aditama, Tjandra Yoga, 2007, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Ahmad, Hardiyansyah. 2009. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip good Governance dan Reinventing Government, Diakses 19
September 2014 Jam 22.00, http://hardiyansyah-ahmad, blogspot.com/2009 Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta. . 2008. Akuntansi Kesehatan, Penerbit Erlangga, Jakarta
Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Fernandes, HA. Pengaruh Komitmen Manajemen pada Budaya Organisasi, Komitmen Individu, dan Kinerja Rumah Sakit Nirlaba. Diakses 10 Agustus 2014 Jam 21.50 http://www.skripsiteso/kinerjarumahsakitumum- daerah-rsud.
