KATA PENGANTAR
Sehubungan
dengan
usaha
penguatan
akuntabilitas
kinerja
sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
maka
disusunlah
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait. Pasuruan, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan,
Dr. H. ANANG SETIO BUDI, SH.,MH NIP. 19620106 199203 1 001
EKSEKUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)
Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman selaku Pengadilan Tingkat Pertama yang keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Pasuruan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK
TARGET (%) 100 %
REALI SASI (%) 100 %
CAPAI AN (%) 100 %
80 %
86,54 %
108,18 %
2%
36 %
1800 %
0,2 % 0,2 % 0% 100 %
0,2 % 0,2 % 0% 100 %
100 % 100 % 0% 100 %
pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
1 : 285
1 : 271
1 : 271
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Pasuruan, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, Dr. H. ANANG SETIO BUDI, SH.,MH NIP. 19620106 199203 1 001.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
ii
DAFTAR ISI
iv
BAB I
BAB I I
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
1
B.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
2
C.
STRUKTUR ORGANISASI
5
D.
SISTEMATIKA PENYAJIAN
6
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIS
7
B.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
9
C.
RENCANA KINERJA
10
D.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
11
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013
13
B.
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
15
PENUTUP A.
KESIMPULAN
23
B.
SARAN-SARAN
24
C.
PENUTUP
24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut, bahwa keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia adalah sebagai salah satu pelaksana Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, maka Peradilan Agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah dicabut dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang terletak di Jl. Ir. Juanda 11 A Pasuruan yang mempunyai yurisdiksi 17 kecamatan yang terdiri dari 232 Kelurahan/Desa.
2. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan
pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Pasuruan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : W13-A23/1925/HK.05/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. 3 Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; 2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; 3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; 4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; 5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa; 6. Tata cara persidangan ; 7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; 8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9. Penyampaian Salinan Putusan ; 10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.
C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pasuruan disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan untuk Tahun 2013. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2013. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pasuruan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan Adapun visi Pengadilan Agama Pasuruan, adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Transparan dan Akuntabel” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai otomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas seharihari di Pengadilan Agama Pasuruan. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PASURUAN Pengadilan Agama Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pegadilan Agama Pasuraun Nomor: W13A23/168/OT/SK/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Peningkatan putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
penyelesaian
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang penyelesaian disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan pengadilan. perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya pengawasan
kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promusi. C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2013 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Pasuruan, sebagai berikut :
SASARAN Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap peradilan diselesaikan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
TARGET 100 % 80 % 2%
0,2 % 0,2 % 0% 100 %
100 % 1 : 285 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pasuruan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan, sebagai berikut:
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
TARGET
d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas d. Persentase berkas yang diajukan kasasi pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara lengkap perkara e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas d. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum pengadilan. tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas c. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. BAB III
80 % 2%
0,2 % 0,2 % 0% 100 %
100 % 1 : 285 100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
TARGET (%) 100 %
REALI SASI (%) 100 %
CAPAI AN (%) 100 %
80 %
86,54 %
108,18 %
2%
36 %
1800 %
0,2 % 0,2 % 0%
0,2 % 0,2 % 0%
100 % 100 % 0%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100 %
100 %
100 %
e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100 %
100 %
100 %
1 : 285
1 : 271
1 : 271
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya c. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA. Capaian kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Pasuruan telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa hanya 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 2 (dua) indikator tidak tercapai. Sedangkan 1 (satu) realisasi indikator kinerja 0% karena tidak ada kegiatan yaitu prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Prosentase Penyelesaian Perkara. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara
Target
Realisasi
%
80 %
86,54%
108,18
Perkara yang ditangani tahun 2013 = sisa tahun 2012 + perkara masuk tahun 2013 Sehingga Perkara yang ditangani selama tahun 2013 = 380 + 2.175 = 2.555 perkara Perkara yang diputus tahun 2013 = 2.211 perkara (2.211/2.555 x 100 = 86,54 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 86,54/80 x 100 = 108,18% Sisa Perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 adalah sebanyak = 380 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 2.175 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pasuruan selama tahun 2013 adalah sebanyak 2.555 perkara. Dalam tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah memutus perkara sebanyak 2.211 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja Utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2012 dan perkara tahun 2013 adalah 86,54 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pasuruan adalah 2.555 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 2.555 = 2.044 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 2.044 : 12 = 170 perkara. Apabila
dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 10 orang (8 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 21 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. 2. Jumlah
Perkara
Bagi
Masyarakat
Miskin
dan
Terpinggirkan
yang
diselesaikan tepat waktu. Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
20 pkr
10 pkr
50
Jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu
Alokasi anggaran yang tersedia = 20 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 6.000.000,Perkara miskin yang dilayani = 10 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 3.000.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama = 10/20 x 100 = 50% Berdasarkan DIPA Tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan dana prodeo sebanyak 20 perkara @ Rp. 300.000,- = Rp. 6000.000,-. Anggaran ini terserap sebanyak 10 perkara x Rp. 300.000,- = Rp. 3.000.000,-. Dengan demikian untuk indiktor kinerja tidak mencapai target, hal ini disebabkan pihak yang mengajukan permohonan berperkara secara prodeo hanya sebanyak 10 perkara, namun dari seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani dan diselesaikan 10 perkara atau 100%. 3. Jumlah
kegiatan
bagi
masyarakat
miskin
yang
terpinggirkan
yang
mendapatkan layanan sidang keliling. Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling
2 kgt
3 kgt
150
Jumlah alokasi anggaran yang tersedia = Rp. 7.500.000,Jumlah sidang keliling yang dilaksanakan = 3 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2/3 x 100 = 150% Sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2013, semula target sidang keliling adalah 2 kegiatan, kemudian pada bulan Oktober 2013 dilakukan revisi POK menjadi 3
kegiatan dengan biaya seluruhnya anggaran Rp.9.220.000,-. Realisasi anggaran yang terserap sebanyak Rp.9.220.000,- dengan melakukan sidang keliling sebanyak 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : a.
Tanggal 21-06-2013, tempat di Desa Wrati, Kec. Kejayan ;
b.
Tanggal 01-11-2013, tempat di Desa Baledono, Kec. Tosari ;
c.
Tanggal 22-11-2013, tempat di Desa Kebonrejo, Kec. Grati ;
Dengan demikian untuk indikator ini telah melampaui target. 4. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Indikator Kinerja Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website
Target
Realisasi
%
60 %
85,8 %
143
Perkara putus tahun 2013 = 2.211 perkara Putusan tahun 2013 yang diupload di website = 1.898 putusan (1.898/2.211 x 100) = 85,8 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 85,8/60 x 100 = 143 % Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerima perkara sebanyak 2.175 + sisa perkara tahun 2012 sebanyak 380 perkara, jadi seluruhnya (2.175 + 380) = 2.555 perkara, yang telah diputus sebanyak 2.211 perkara, sedangkan jumlah putusan yang diputus tahun 2013 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 1.898 perkara atau sebanyak 85,8 %. Dengan rincian sebagai berikut : Putus
: 2013 (1898)| 2012 (1979)| 2011 (1867)| 2010 (1538)| 2009 (905)|
Register : 2013 (1523)| 2012 (1963)| 2011 (1888)| 2010 (1894)| 2009 (1007)| Upload : 2013 (2784)| 2012 (3408)| Dengan demikian untuk indikator ini telah melampaui target.
5. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Indikator Kinerja Prosentase pelayanan meja informasi
Jumlah permohonan informasi = 78 permohonan
Target
Realisasi
%
95 %
100 %
105
Jumlah informasi yang dilayani = 78 permohonan (78/78 x 100 = 100 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/95 x 100 = 105%
Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah melayani sebanyak 78 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Pasuruan. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Dengan demikian untuk indikator ini telah melampaui target.
6. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Indikator Kinerja Prosentase minutasi berkas perkara
Target
Realisasi
%
95 %
100 %
105
Jumlah perkara putus = 2.211 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.186 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/95 x 100 = 105%
Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II edisi revisi 2010 selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 2.211 perkara, Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 2.186 berkas perkara, sedangkan yang belum diminutasi sebanyak 25 perkara atau 98,86 %, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 104,06 %. Dengan demikian untuk indikator ini telah melampaui target.
SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase proses administrasi penerimaan perkara
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100
Jumlah perkara diterima = 2.175 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara = 2.175 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan selama tahun 2013 sebanyak 2.175 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur
Pengadilan
Agama
Pasuruan
yaitu
mulai
dari
menerima
surat
gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
80 %
86,54 %
108,18
Prosentase proses pemeriksaan perkara
Jumlah perkara diterima tahun 2013 + sisa tahun 2012 = 2.175 + 380 = 2.555 Jumlah perkara diperiksa dan diputus = 2.211 (2.211/2.555 x 100 =86,54 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 86,54/80 x 100 = 108,18 % Sisa perkara tahun 2012 yang belum diputus sebanyak 380 perkara, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 adalah sebanyak 2.175 perkara. Sehingga jumlahnya 2.555 perkara. Dari 2.555 perkara, sebanyak 2.211 perkara telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, sedangkan sisa sebanyak 344 perkara akan diperiksa oleh Majelis Hakim pada tahun 2014. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Pasuruan adalah 86,54 % yang berarti untuk indikator ini telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. Indikator Kinerja Prosentase proses administrasi putusan perkara
Target
Realisasi
%
100 %
100 %
100
Jumlah perkara diputus = 2.211 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.211 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Pengadilan Agama Pasuruan dapat memutus perkara sebanyak 2.211 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Pasuruan yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menyerahkan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Indikator Kinerja Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak
Target
Realisasi
%
50 %
7.64 %
15,28
Jumlah perkara yang diputus = 2.211 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan atas permintaan pihak = 169 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 7.64/50 x 100 = 15,28 % Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 169 perkara sesuai dengan permintaan para pihak. Bahwa para pihak yang mengajukan cerai gugat dan cerai talak tidak meminta salinan putusan/penetapan tetapi hanya meminta Akta Cerai saja. Dengan demikian target untuk indikator ini belum mencapai target.
5. Prosentase penerbitan akta cerai. Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Prosentase penerbitan akta cerai
100 %
100 %
100
Jumlah cerai talak dan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.794 perkara Jumlah cerai talak dan cerai gugat yang telah diterbitkan akta cerai = 1.794 perkara Jumlah akta cerai yang diterbitkan = 3.588 akta cerai ( suami istri )
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2013 telah dapat memutus dikabulkan perkara cerai gugat dan cerai talak sebanyak 1.849 perkara ( termasuk sisa tahun 2012), perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan cerai talak yang telah ikrar dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.794 perkara. Sedangkan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 55 perkara.
6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
95 %
74,58 %
78,50
Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
Jumlah yang diterbitkan akta cerai = 3.588 akta cerai Jumlah akta cerai yang telah diambil = 2.676 akta cerai (2.676/3.588 x 100 =74,58 %)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 74,58/95 x 100 = 78,50 %
Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1.794 perkara atau ( 3.588 akta cerai ) untuk suami isteri. Selama tahun 2013 ini ada 2.676 akta cerai yang telah diambil dan diserahkan kepada para pihak, sisanya sebanyak 912 akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, yang berarti telah 74,58 % akta cerai yang telah diberikan pada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini belum mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak sebanyak 912 atau 25,42%, Pengadilan Agama Pasuruan telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Pasuruan. SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Prosentase mediasi yang berhasil Indikator Kinerja Prosentase mediasi yang berhasil
Target
Realisasi
%
2%
0,3 %
15
Jumlah perkara yang dimediasi = 321 perkara Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan(cabut) = 1 perkara (1/321 x 100 = 0,3 %)
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0,3/2 x 100 = 15%
Dari 321 perkara yang dilakukan mediasi selama tahun 2013, yang berhasil dirukunkan dengan mencabut perkaranya hanya 1 perkara, yaitu : -
1101/Pdt.G/2013/PA Pas, tanggal mediasi 23-07-2013
Realisasi Indikator Kinerja Utama ini berhasil karena beberapa pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pasuruan menyadari bahwa percearain bukanlah jalan keluar yang paling baik dan jika percearain terjadi yang menjadi korban adalah anak-anaknya.
SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Target
Realisasi
%
25 %
0%
0
Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/25 x 100 = 0%
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Pasuruan dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Pasuruan dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:W13-A23/1925/HK.05/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebagai implementasi dari Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Pasuruan telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 380
perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2013
sebanyak 2.175 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah 2.555 perkara, dari jumlah sebanyak 2.555 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.211 perkara (86,54%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013sebanyak 344 perkara (13,46 %);
B. SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai, terutama Panitera Pengganti sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Pasuruan kelas I.B; 3. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yusttisial dan tugas umum.
C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Pasuruan sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2013; Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan, akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Pasuruan, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Dr. H. ANANG SETIO BUDI, SH.,MH NIP. 19620106 199203 1 001.
