MATERI INTI 5
PELATIHAN JARAK JAUH UNTUK DOKTER PRAKTEK MANDIRI (DPM)
JEJARING PROGRAM PENGENDALIAN TB
1
DAFTAR ISI Tentang Materi ini
Kegiatan Belajar 1 Konsep Jejaring P2TB Tujuan ……………………………………………………………………………………... Pokok Materi ………………………………………………………………………….….. Uraian Materi …………………………………………………………………………….. 1. Pengertian Jejaring P2TB 2. Tujuan Jejaring P2TB 3. Jenis-jenis Jejaring P2TB Sekarang saya tahu ……………………………………………………………………..… Bahan diskusi ………………………………………………………….………………….. Tugas ……………………………………………………………………………………..… Test …………………………………………………………………………………….…... Kegiatan Belajar 2 Langkah-langkah membangun Jejaring P2TB Tujuan ………………………………………………………………………………………. Pokok Materi ………………………………………………………………………………. Uraian Materi …………………………………………………………………………….… 1. Langkah-langkah membangun Jejaring internal 2. Langkah-langkah membangun Jejaring eksternal
Sekarang saya tahu ……………………………………………………………………..… Bahan diskusi ………………………………………………………………………………. Tugas ………………………………………………………………………………………… Test ………………………………………………………………………………………….. Kegiatan Belajar 3 Peran para pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB
Tujuan ………………………………………………………………………………………. Pokok Materi ………………………………………………………………………………. Uraian Materi …………………………………………………………………………….… 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Jejaring P2TB 2. Perjanjian Kerja Sama DPM dengan komponen jejaring Sekarang saya tahu ……………………………………………………………………..… Bahan diskusi ………………………………………………………………………………. Tugas ………………………………………………………………………………………… Test …………………………………………………………………………………………..
2
Kegiatan Belajar 4 Pengisian Formulir TB.09 dan TB.10
Tujuan ……………………………………………………………………………………….
Pokok Materi ……………………………………………………………………………….
Uraian Materi …………………………………………………………………………….… 1. Pengisian Formulir TB09 2. Pengisian Formulir TB10
Sekarang saya tahu ……………………………………………………………………..… Bahan diskusi ………………………………………………………………………………. Tugas ………………………………………………………………………………………… Test …………………………………………………………………………………………..
3
SELAMAT…!!!! ANDA SUDAH SAMPAI KE MATERI 5 TENTANG JEJARING P2TB
Anda baru dapat mempelajari materi ini setelah anda menyelesaikan seluruh penugasan pada materi inti 4 tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada penderita TB !!! Sebelum kita lanjut ke materi apa yang anda ketahui tentang jejaring P2TB??
Jejaring P2TB adalah:
Tentang Materi ini
................................................................ ................................................................ ................................................................ Tentang Materi ini
Submit
Program Pengendalian TB dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal terhadaplayanan TB yang berkualitas, yang dapat dicapai dengan melibatkan secaraaktif seluruh fasilitaskesehatan.
Public Private Mix (bauran layanan pemerintah-swasta), adalah pelibatan semua
fasilitaskesehatan dalam bentuk jejaring layanan pasien TB yang berkesinambungan dengan pendekatan yang komperhensif. Hasil Riskesdas 2010, Balitbangkes (2011) menyatakan bahwa penduduk yang menjawab diagnosis dilakukan di puskesmas sebesar 36,2 %, RS pemerintah sebesar 33,9%, Balai Pengobatan/Klinik/Praktik Dokter sebesar 18,9%, serta RS swasta sebesar 11%.Namun belum semua faskes dapat melaksanakan tatalaksana penemuan dan pengobatan pasien TB secara tepat sesuai dengan strategi DOTS. Dokter praktik mandiri (DPM) memiliki potensi yang besar dalam penemuan pasien (case finding) TB, namun memiliki keterbatasan dalam pemantauan pengobatan pasien (case holding) karena tidak mempunyai wilayah kerja.
4
Untuk dapat menatalaksana pasien TB sesuai PNPK , DPS memerlukan jejaring pelayanan TB baik secara internal di tempat praktik maupun secara eksternal dengan fasilitas kesehatan lainnya. Materi ini terdiri dari 4 kegiatan belajar yaitu konsep jejaring, langkah-langkah membangun jejaring, peran para pemangku kepentingan dalam jejaring dan pengisian format TB09 dan TB10 . Mari kita lihat tujuan pembelajaran dari Materi ini. Tujuan Pembelajaran Umum:
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar inipeserta dapat menjelaskan tentang Jejaring Program Pengendalian TB. Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah menyelesaikan materi ini peserta mampu menjelaskan: 1. 2. 3. 4.
Konsep Jejaring P2TB. Langkah-Langkah Membangun Jejaring P2tb Peran DPM Dalam Jejaring P2TB Pengisian Format TB.09 dan TB.10
Kegiatan Belajar 1.
Konsep Jejaring P2TB
PPM (Public Private Mix) atau jejaring pelayanan pasien TB meliputi: Hubungan kerjasama pemerintah-swasta, seperti: kerjasama program pengendalian TB dengan faskes milik swasta, kerjasama dengan sektor industri/perusahaan/tempat kerja, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hubungan kerjasama pemerintah-pemerintah, seperti: kerjasama program pengendalian TB dengan institusi pemerintah Lintas Program/Lintas Sektor, kerjasama dengan faskes milik pemerintah termasuk faskes yang ada di BUMN, TNI, POLRI dan lapas/rutan. Hubungan kerjasama swasta-swasta, seperti: kerjasama antara organisasi profesi dengan LSM, kerjasama RS swasta dengan DPM, kerjasama DPM dengan laboratorium swasta dan apotik swasta. TUJUAN PEMBELAJARAN:
Tujuan Pembelajaran Umum:
Setelah menyelesailan kegiatan belajar ini peserta dapat memahami konsep jejaring P2TB
Tujuan Pembelajaran Khusus:
5
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini peserta dapat menjelaskan: 1. Pengertian jejaring 2. Tujuan jejaring 3. Jenis jejaring P2TB
POKOK MATERI: 1. Pengertian jejaring 2. Tujuan jejaring 3. Jenis jejaring P2TB URAIAN MATERI
1. Pengertian Jejaring
Jejaring adalah hubungan kerja timbal balik yang dibangun baik didalam maupun diluar faskes dalam Prohram Pengendalian TB.
2. Tujuan Jejaring
Tujuan jejaring adalah agar setiap pasien TB mendapatkan kemudahan akses pelayanan dengan strategi DOTS yang berkualitas( PNPK )....(hyperlink dengan PNPK)
Semua Faskes secara sendiri-sendiri mempunyai keterbatasan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien TB sehingga kerja sama didalam jejaring merupakan hal yang mutlak dan sangat penting dalam mencapainya tujuan ini.
3. Jenis jejaring P2TB:
a. Jejaring internal adalah jejaring kerja antar semua unit yang terkait dalam suatu faskes dalam menangani pasien TB. Semakin besar faskesnya semakin banyak unit yang terlibat dalam jejaring pelayanan TB di faskes tersebut. Yang dimaksud faskes disini adalah faskess peayanan primer yaitu Kilinik Pratama sebagaimana dimaksud pada Permenkes no.9 tahun 2014 ayat (1) huruf a merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
b. Jejaring eksternal adalah jejaring kerja yang dibangun antara suatu faskes dengan faskes lainnya atau institusi yang terkait dalam pelayanan pasien TB.Jejaring eksternal meliputi jejaring antara DPM dengan Puskesmas, Rumah Sakit, BKPM, BBKPM, BP4, Laboratorium, Apotek dan institusi terkait lainnya seperti LSM, IDI dengan Dinas Kesehatan setempat sebagai koordinator dan penanggung jawab P2TB. Jejaring internal bagi DPM adalah jejaring antar unit ditempat praktik DPM tersebut.Bagi DPM yang berpraktik di Klinik Pratama maka jejaring internalnya adalah antara DPM tersebut dengan laboratorium dan apotik yang ada didalam 6
2014) hyperlink ke klinik tersebut. (Klinik Pratama sesuai Permenkes no.9 tahun 2014 PerMenkes NO 9 tahun 2014 2
Apabila DPM praktik mandiri murni maka tidak ada jejaring internal, internal kegiatan penatalaksanaan pasien ditangani oleh DPS itu sendiri.
Jejaring eksternal DPM adalah jejaring ng antara DPM dengan Puskesmas dimana ilayah kerja Puskesmas tersebut ( Puskesmas lokasi praktiknya nya berada/ berada/diwilayah terse Rujukan Mikroskopis yang terdekat dengan tempat praktik). Jejaring DPM dengan Puskemas ini adalah bagian dari Jejaring eksternal P2TB yang dibangun oleh Dinas Kesehatan setempat sebagai koordinator dan penanggung jawab. ng eksternal Dinas Kesehatan dapat melibatkan Rumah Dalam membangun Jejari Jejaring Sakit, laboratorium, apotik dan faskes lainnya atau institusi lainnya yang ada diderah tersebut sesuai kepentingannya untuk kemudahan pelaksanaan program P2TB. Hubungan DPM dengan Puskesmas merupakan hal yang sangat penting antara mendapatkan lain dalam pemeriksaan sputum untuk penegakan diagnosis, diagnos logistik P2TB baik OAT maupun non OAT ( formulir pencatatan dan pelaporan) pelaporan dan untuk pelacakan pasien mangkir. Unit-unit unit yang terkait didalam jejaring baik jejaring internal maupun jejaring eksternal disebut dengan komponen jejaring.
7
Anda sudah mengetahui tentang konsep Jejaring P2TB, dapatkah anda menjelaskan apa itu jejaring dan kenapa Jejaring itu penting?
Jejaring P2TB adalah:
................................................................
................................................................ submit
SEKARANG SAYA TAHU BAHAN DISKUSI TUGAS TEST
8
Kegiatan balajar 2:
Langkah-langkah membangun jejaring
Jejaring baik secara internal maupun eksternal harus dibangun bersama dengan institusi pemberi pelayanan pada pasien TB terkait. Perlu kesadaran, tanggung jawab dan peran yang jelas dari masing masing institusi yang disepakati bersama, agar dalam pembentukan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Penanggung jawab pembentukan jejaring internal adalah pimpinan faskes atau institusi sedangkan pada jejaring eksternal adalah Kepala Dinas Kesehatan setempat. Tujuan Pembelajaran: Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini peserta dapat memahami langkah-langkah membangun jejaring P2TB Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini peserta dapat menjelaskan 1. Langkah-langkah membangun jejaring internal P2TB 2. Langkah-langkah membangun jejaring eksternal P2TB
Pokok materi: 1. Langkah-langkah membangun jejaring internal P2TB 2. Langkah-langkah membangun jejaring eksternal P2TB Uraian materi
1. Langkah-langkah membangun Jejaring internal P2TB
Penanggung jawab Jejaring internal disuatu Faskes adalah pimpinan dari faskes tersebut. Langkah membangun jejaring internal pada Klinik Pratama adalah sebagai berikut:
a. DPM yang sudah mengikuti pelatihan TB bagi DPM melakukan sosialisasi
tentang program P2TB kepada petugas yang ada di klinik tersebut b. Meminta kesediaan mereka untuk membantu penata laksanaan pasien TB c. Melengkapi logistik OAT maupun logistik non OAT melalui kerja sama dengan Puskesmas.
Hal-hal yang disampaikan kepada petugas :
9
a. b. c. d.
Pentingnya keterlibatan dalam penata laksanaan pasien TB sesuai PNPK Tata cara pengambilan sputum SPS pada terduga TB Tata cara pengisian formulit TB06, TB05, TB01, TB02, TB09 dan TB10 Tata cara pemberian obat kepada pasien TB
Jejaring internal hanya ada pada DPM yang praktik perorangan di Klinik Pratama. DPM yang bekerja di tempat praktik perorangan murni tidak mempunyai jejaring internal. Langkah membangu jejaring internal pada faskes tingkat lanjut adalah:
a. Sosialisasi tentang program P2TB dan kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh faskes masing-masing oleh DPM yang sudah mengikuti pelatihan. b. Faskes melakukan inventarisasi unit yang terlibat dan peran masing-masing dalam P2TB (unit rawat jalan, laboratorium, farmasi, rekam medik, radiologi, apotek, dan lainnya) c. Pertemuan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak manajemen dan pemberi pelayanan TB d. Pembentukan tim DOTS
Materi yang dibahas meliputi:
a. Kesiapan masing masing unit terkait dalam menerapkan PNPK tata laksana TB b. Alur koordinasi dan komunikasi antar unit pelayanan langsung terkait c. Penunjukan penanggung jawab jejaring kerja dari masing-masing unit d. Kebijakan dari pihak manajemen untuk mendukung kelancaran pelayanan, maupun dukungan sarana prasarana guna optimalisasi pelaksanaan jejaring internal.
Banyaknya komponen yang terlibat dalam jejaring internal sangat tergantung dari unit yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat lanjut tersebut.
2. Langkah-langkah membangun Jejaring Eksternal P2TB untuk DPM
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah koordinator dan penanggung jawab dalam membangun Jejaring eksternal TB di wilayah kerjanya. Langkah-langkah membangun jejaring eksternal di suatu wilayah sebagai berikut: a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan dengan semua
10
faskes yang akan melayani pasien TB dan seluruh pemangku kepentingan.
b. Membahas materi meliputi:
1) Desiminasi tentang jejaring kerja eksternal TB. 2) Kesiapan masing-masing faskes yang akan melayani pasien TB 3) Alur koordinasi dan komunikasi antar faskes terkait pemeriksaan laboratorium, alur mendapatkan logistik ,alur pasien pindah, pelacakan pasien mangkir serta mekanisme pencatatan dan pelaporan. 4) Penunjukan penanggung jawab jejaring eksternal P2 TB dari masing masing faskes. 5) Kesepakatan dari setiap faskes dan organisasi terkait dalam mendukung sarana dan prasarana pelaksanaan jejaring eksternalsecara optimal. c. Menyusun konsep dan memfasilitasi penandatangananPerjanjian (PKS) antara DPM terlatih dengan Puskesmas , d. Menyusun dan menanda tangani konsep MOU dengan IDI Cabang,sebagai payung hukum bagi DPM yang melayani pasein TB.. Bagi DPM yang sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh IDI setempat dan telah mendapatkan Sertifikat Pelatihan diwajibkan untuk masuk dan menjadi salah satu komponen dalam Jejaring eksternal tersebut diatas melalui langkahlangkah sebagai berikut: a. Melapor kepada IDI Cabang setempat b. Berkoordinasi dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat pengeterapan PKS yang sudah disepakati. c. Membuat jejaring internal apabila DPM ber praktik di Klinik Pratama.
dalam
Agar DPM terpapar dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat maka DPM harus pro aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
11
Gambar Jejaring Eksternal P2TB DPM
PB IDI IDI WILAYAH IDI CABANG
KEMENKES
BPJS
DINKES PROVINSI DINKES KABUPATEN/KOTA
BLK
PKM RS : -Public -TNI-POLRI - Swasta
B/BBKPM
DPM Klinik: -Asuransi -NGO Tempat Kerja
Lab. Swasta
Apotik Swasta
Keterangan : : Jejaring koordinasi kemitraan :Jejaring pembinaan dan koordinasi logistik, pencatatan dan pelaporan, laboratorium dan kasus TB : Jejaring pembinaan teknis medis
Alur penatalaksanaan pasien TB pada Jejaring Eksternal
Berikut adalah beberapa alur penata laksanaan pasien TB dalam jejaring P2TB
Alur Rujukan pemeriksanaan Laboratorium
DPM dapat memeriksakan dahak faskes yang sudah terlatih strategi DOTS baik Fasilitas Kesehatan Primer Puskesmas (PRM/PPM), Labkesda/BLK, Lab.RS Swasta, BKPM/BBKPM atau Laboratorium lain yang direkomendasikan oleh Dinas Keshatan. 12
Puskesmas (PRM/PPM
Labkesda/BLK Lab. TB RS Suspek TB (Form TB06
DPM (Form TB 05)
RS Pemerintah
Lab. TB RS Swasta DOTS BKPM / BBKPM Laboratorium Lain yang memungkinkan
Alur mendapatkan logistik program
DPM dapat memberikan pengobatan dengan paduan/regimen dan dosis yang sesuai dengan standard ISTC dan strategi DOTS/PNPK dengan cara:
Menggunakan paket OAT yang disediakan program dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Memberikan resep KDT non program Pada kondisi tertentu atas indikasi dapat diberikan OAT lepas .
DPM mendapatkan logistik program baik OAT maupun Non OAT (formulir pencatatan dan pelaporan) dari Dinas Kesehatan Kab/Kota melalui Puskesmas yang terdekat dengan lokasi praktik. Formulir pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh DPM terdiri dari format TB01, TB02, TB05, TB06,TB09 dan TB10. Sedangkan di klinik Pratama mempunyai laboratorium dan farmasi dibutuhkan juga TB04 dan TB 03.
13
Alur untuk mendapatkan logistik program : Dinkes Kab/Kota Logistikprogram
(OAT/Formulir)
Puskesmas
DPM
Pasien
Alur pencatatan pelaporan oleh DPM
Sebagaimana telah dipelajari pada Modul Penemuan dan Modul Pengobatan setiap terduga TB dcatat pada TB 06, dirujuk ke Laboratorium dengan TB 05, apabila terdiagnosa TB diobati dan dibuatkan TB 01 dan TB 02.Apabila pindah dalam masa pengobatan maka digunakan TB09 dan TB10. Alurnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
14
15
DPM mempunyai beberapa pilihan penanganan dalam penatalaksanaan pasien TB sesuai kesepakatan dengan PKM setempat dan Wasor Dinkes Kab/Kota: a. Pasien dirujuk sebagai terduga TB b. Pasien dirujuk setelah terdiagnosis c. Pasien diobati di DPM.
Berobat sampai selesai di DPM Pindah/dirujuk dalam masa pengobatan Pasien mangkir dalam masa pengobatan
a. Pasien dirujuk sebagai terduga TB
Terduga TB yang ditemukan oleh DPM langsung dirujuk ke faskes lain. Pasien dicatat pada Form TB06 (Buku bantu TB 06) dan dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium menggunakan form TB 05. Peñata laksanaan pasien selanjutnya pada fada faskes rujukan.
b. Pasien dirujuk setelah terdiagnosis
Pasien dirujuk setelah terdiagnosa TB menggunakan TB 09 dan dilampiri dengan fotokopi TB 05 yang sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium. Penata laksanaan selanjutnya pada faskes rujukan.
Alur rujukan pasien setelah terdiagnosis Wasor Dinkes Kab/Kota Informasi
DPM
Konfirmasi Pasien, TB09, foto kopi TB 05 Informasi
Informasi
Faskes lain
16
c. Pasien diobati di DPM
DPM mengisi TB 01 dan TB 02 sebagaimana telah diuraikan pada Modul 3 tentang Pengobatan. Dalam proses selanjutnya bisa terjadi pasien pindah/dirujuk pada masa pengobatan atau mangkir berobat. Pindah/dirujuk pada masa pengobatan.
− DPM melengkapi dengan pengisian TB09, fotokopi TB 01, sisa OAT yang harus diteruskan untuk disampaikan kepada Faskes yang dituju. − DPM memberikan informasi kepindahan pasien kepada Wasor Kabupaten/Kota untuk konfermasi ke faskes dituju. − Bila pasien sudah datang di Faskes yang dituju, DPM akan mendapatkan bagian bawah dari TB 05 dari Faskes yang dituju sebagai konfermasi bahwa pasien sudah melapor. − DPM akan mendapatkan konfermasi dari Wasor bahwa pasien sudah berobat di Faskes yang dituju − Apabila pengobatan sudah selesai DPM akan mendapatkan TB 10 (formulir hasil akhir pengobatan) dari Faskes yang dituju Alur rujukan pindah dalam masa pengobatan : Wasor Dinkes Kabupaten/ Kota Informasi
DPM
Konfirmasi Pasien, OAT, fotokopi TB 01 dan TB 09 Bagian bawah TB 09 dan TB 10
Informasi
Fasyankes lainnya
Pasien mangkir dalam pengobatan 17
Pasien yang mangkir dalam masa pengobatan harus dilacak agar meneruskan pengobatannya. Dikatakan mangkir apabila pasien 2 kali berturut-turut tidak datang mengambil obat pada tahap awal atau satu minggu tidak datang dalam tahap lanjutan.Pelacakan pasien mangkir dilaksanakan oleh Puskesmas. − − − −
DPM memberikan informasi pasien mangkir kepada Puskesmas DPM memberikan informasi kepada Wasor setempat DPM mendapatkan informasi hasil pelacakan dari Puskesmas DPM mendapatkan konfermasi hasil pelacakan dari Wasor.
Alur pelacakan pasien TB mangkir : Wasor dinkes Kabupaten/Kota Informasi
DPM
Konfermas Informasi pasien TB mangkir Informasi Hasil pelacakan
Informasi
Puskesmas
Pilihan Penanganan Pasien tersebut diatas dapat dilihat pada diagram berikut:
Pilihan penanganan pasien TB oleh DPM dibuat dengan mempertimbangkan adalah kemampuan DPM (sarana dan prasarana yang tersedia), tingkat sosial ekonomi pasien, lokasi tempat tinggal baik jarak maupun keadaan geografis, biaya konsultasi dan transportasi.
18
i PILIHAN l i h1 a2 n
P SUSPEK
DIAGNOSIS
KLASIFIKASI & TIPE
MULAI PENGOBATAN
PENGOBATAN KONSULTA SELANJUTNYA SI KLINIS
PENCATATAN & PELAPORAN
3
p4 e n5 a Penanganan pasien TB pada DPM
DPM
Puskesmas/faskes lain
Keterangan Pilihan : 1. Pilihan Pertama : DPM hanya menjaring suspek, penanganan selanjutnya dirujuk ke PKM faskes lain terdekat dengan tempat tinggal pasien 2. Pilihan Kedua: DPM melakukan penjaringan suspek, diagnosa , menentukan klasifikasi dan tipe pasien, sedangkan pengobatan dan pencatatan & pelaporan dilaksanakan oleh puskesmas/faskes lain. Konsultasi klinis dilaksanakan di DPM. 3. Pada pilihan ketiga: DPM melakukan penjaringan suspek, diagnosa, klasifikasi dan tipe kasus, sedangkan pengobatan dan penanganan selanjutnya dirujuk ke puskesmas/faskes lain. 4. Pada pilihan keempat: DPM menjaring suspek, diagnosis, klasifikasi dan tipe serta memulai pengobatan, selanjutnya dirujuk ke faskes lain, pelaporan oleh DPM. 5. Pilihan kelima: seluruh kegiatan penatalaksanaan pasien TB dilakukan oleh DPM Gambar berikut menjelaskan tentang format pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh DPM sesuai dengan pilihan penanganan pasien.
19
Pencatatan Pelaporan DPM sesuai pilihan penanganan pasien: Piliha n 1 2 3 4 5
Suspek
Buku bantu TB
Diagnosis
Klasifikasi & Tipe
TB 06
TB 05, TB.09
TB 06
TB.05, TB 09
TB 06 TB 06
Mulai Pengobatan
TB 09,05,01,02 TB 05,01,02,09,10,03 UPK
Pengobatan selanjutnya
Konsultasi Klinis
Pencatatan & Pelaporan
TB,01,02, TB 10 (bila dirujuk)
Catatan :
− Kalau DPM menerima rujukan pasien dalam pengobatan dan meneruskan pengobatan sampai selesai maka harus mengisi TB 10 untuk membertahukan hasil pengobatan kepada faskes yang merujuk. − TB 03 UPK diisi oleh faskes tempat praktek bagi DPM yang berpraktik di Klinik Pratama atau oleh DPM praktik mandiri murni apabila melayani minimal 10 Pasien TB per triwulan. Sekarang saya tahu Bahan diskusi Tugas Test
20
Kegiatan Belajar 3 Peran para pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB Tujuan :
Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini peserta dapat memahami peran para pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini peserta dapat menjelaskan 1. Peran para pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB 2. Perjanjian Kerja Sama antara DPM dengan komponen Jejaring Pokok materi : 1. Peranpara pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB 2. Perjanjian Kerja Sama antara DPM dengan komponen Jejaring Uraian materi:
1. Peran para pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB
Peran para pemangku kepentingan dalam jejaring program pengendalian TB dengan Strategi DOTS dan ISTC adalah sebagai berikut:
a. Dokter Praktik Mandiri (DPM) 1. Bersama Puskesmas membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). 2. Menjaring terduga TB (mencatat pada Format TB.06), 3. Mengirimkan pasien tersebut ke Laboratorium yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis dahak (form TB 05) 4. Melakukan tatalaksana pengobatan pasien TB sesuai PNPK tata laksana pasien TB dan mencatat pada TB.01 dan mengisi TB 02. 5. Merujuk pasien TB yang tidak dapat ditangani ke faskes rujukan TB (Rumah Sakit/BBKPM/ BKPM ) 6. Menginformasikan pasien yang mangkir berobat ke puskesmas setempat untuk dilakukan pelacakan dan menginformasikan ke wasor setempat. 7. Menginfomasikan pasien yang pindah berobat ke faskes lain kepada wasor setempat untuk ditindak lanjuti. b. Dinas Kesehatan Kab/Kota 1) Sebagai penanggungjawab dan koordinator jejaring eksternal di wilayahnya.
21
2) Mengadakan pertemuan pembentukan Jejaring Eksternal diwilayah kerjanya 3) Bersama IDI cabang setempat membuat dan menanda tangani MoU/Kesepakatan Kerjasama sebagai payung Perjanjian Kerja Sama antara DPM dengan Puskesmas setempat. 4) Memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan jejaring eksternal dengan organisasi profesi (IDI, IAI, PATELKI, PPNI, IBI) 5) Memfasilitasi agar sistem rujukan antar semua faskes pemberi pelayanan TB di wilayah kerjanya dapat berjalan secara optimal 6) Berkoordinasi dengan faskes di wilayah kerjanya untuk sistem surveilans dan memberikan umpan balik hasil analisis data yang sudah diolah 7) Menjamin ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan non OAT program TB (formulir laporan TB.06, TB.05, TB.04, TB.01, TB.02 TB 09, TB.10 dan TB.03, pot sputum, kaca sediaan, reagen, dll) serta mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan faskes.
c. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 1) Secara berjenjang membuat Membuat Memorandum of Understanding (MoU), PB IDI dengan Kemenkes, IDI Wilayah dengan Dinkes Provinsi, IDI Cabang dengan Dinkes Kab/Kota 2) Secara berjenjang mensosialisasikan dan melaksanakan program sertifikasi TB kepada DPM 3) Menginventarisasi DPM yang akan mengikuti pelatihan P2TB 4) Menyelenggarakan pelatihan P2TB bagi DPM. 5) Menyerahkan Sertifikat Sertifikasi bagi DPM yang telah memenuhi syarat. 6) Bersama Dinas Kesehatan setempat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja DPM dalam pelaksanaan Sertifikasi 7) Memberikan penghargaan (SKP) kepada DPM yang terlibat dalam jejaring program TB sesuai ketentuan yang berlaku.
d. BPJS: 1) Memprioritaskan DPM yang bersertifikasi TB dalam merekrut tenaga dokter untuk layanan primer. 2) Membuat kesepakatan kerjasama dengan DPM yang telah mempunyai sertifikat dan telah tersertifikasi 3) Membayar hak DPM sesuai ketentuan yang berlaku e. Puskesmas ( PRM, PPM) 1) Bersama DPM membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerja Sama 2) Melakukan pemeriksaan mikroskopis dahak pasien yang dirujuk dan mengirim hasil pemeriksaan ke DPM 3) Mengirimkankan OAT/non OAT bagi DPM sesuai kebutuhan. 4) Mengambil data pasien TB dari DPM diwilayah kerjanya secara rutin 3 bulan sekali 5) Melakukan pelacakan pasien TB mangkir yang berdomisili di wilayahnya 22
sesuai laporan dari DPM` 6) Khusus Puskesmas Satelit (PS) membuat fiksasi dan mengirimkan ke PRM.
f. Rumah Sakit,BKPM/BBKPM . 1) Membentuk jejaring internal pada institusinya masing-masing 2) Sebagai Fasilitas Rujukan Tindak Lanjut menerima rujukan dari DPM dan Puskesmas 3) Menata laksana pasien TB sesuai PNPK 4) Menata laksana pasien TB MDR dan HIV sesuai kemampuan 5) Melaporkan pasien mangkir (loss to follow up) ke puskesmas 6) Merujuk ke puskesmas pasien TB yang tidak ada penyulit 7) Membuat pencatatan dan pelaporan sesuai peraturan yang berlaku g. Laboratorium swasta: 1) Menerima rujukan pemeriksaaan dahak dari DPM baik untuk diagnois maupun follow up 2) Mengirimkan hasil pemeriksaan dahak kepada DPM yang merujuk 3) Memberikan penyuluhan dan memperagakan kepada pasien tentang cara mengeluarkan dahak yang benar. 4) Melaporkan hasil rekapan pasien TB secara rutin (3 bulan sekali ) ke DinKes kab/Kota 5) Mengusulkan permintaan kebutuhan logistik dan non logistik ke Dinkes setempat
h. Apotek swasta: . 1) Menyediakan OAT sesuai pedoman nasional program pengendalian TB (OAT program maupun OAT non program). 2) Melayani resep OAT dari semua Faskes dalam program pengendalian TB. 3) Membantu memberikan penyuluhan tentang OAT pada pasien (cara minum, efek samping dan bahaya pengobatan apabila tidak menyelesaikan dengan tuntas). 4) Monitoring pasien TB dalam pengambilan obat di apoteknya. 5) Tidak melayani penjualan OAT bebas. Selamat anda telah memahami peran beberapa pemangku kepentingan dalam jejaring P2TB !!
Sekarang mari kita lihat Perjanjian Kerja Sama pada komponen jejaring !!!
23
2. Perjanjian Kerja Sama DPM dengan komponen jejaring
Perjanjian Kerja Sama pada prinsipnya adalah kesepakatan penatalaksanaan pasien TB antara DPM dengan komponen jejaring eksternal lainnya.Penatalaksaan pasien TB dimulai dengan penjaringan terduga TB, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya, mekanisme mendapatkan OAT/non OAT, pengobatan serta follow up pengobatan, pelacakan pasien mangkir, pasien pindah dan kesepakatan pencatatan dan pelaporan.
Perjanjian Kerja Sama dibuat antara DPM dengan Puskesmas dan dengan komponen jejaring lainnya.PKS dengan Pukesmas mutlak harus dibuat terlebih dahulu mengingat tempat praktik DPM adalah diwilayah kerja Puskesmas dan DPM akan lebih banyak berhubungan dengan Puskesmas. Pembuatan PKS difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat dan diketahui oleh IDI cabang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat Pejanjian Kesra Sama adalah sebagai berikut: a. PKS dibuat antara masing-masing DPM dengan Puskesmas sesuai domisili tempat praktek. b. Harus mencantumkan payung hukum dari kerja sama yang dibuat c. Harus jelas para pihak yang bekerja sama d. Harus jelas hak dan kewajiban para pihak e. Harus jelas alu-alur kerja sama f. Harus dicantumkan waktu berlakunya kerja sama g. Ditanda tangani oleh para pihak dan sebaiknya diketahui oleh atasan masingmasing
Berikut adalah salah satu contoh Perjanjian Kerja Sama antara DPM dengan Puskesmas:
24
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PUSKESMAS DENGAN DOKTER PRAKTIK SWASTA DALAM TATALAKSANA TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS Pada hari ini, hari ....tanggal.... bertempat di..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. 2.
Dr................... Kepala Puskesmas............ dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Puskesmas......... yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.. .....selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Dr................... adalah Dokter Praktik Praktik Swasta, yang berpraktek diwilayah kerja Puskesmas.................selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama untuk memberikan dukungan dan saling membantu dalam hal TATALAKSANA TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka pelayanan pengobatan tuberkulosis dengan strategi DOTS dan memenuhi International Internation Standards for TB Care (ISTC)
1.
Pasal 2 TANGGUNG JAWAB
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk : a. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam proses diagnosis dengan menerima rujukan baik suspek maupun pemeriksaan dahak sesuai prosedur program serta memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA b. Mencatat setiap pasienTB yang diobati oleh PIHAK KEDUA di TB 03 UPK (di kolom keterangan ditulis nama PIHAK KEDUA) c. Menerima pasien TB yang dirujuk pindah dari PIHAK KEDUA untuk melanjutkan pengobatannya ien mangkir dari PIHAK KEDUA, bila ada permintaan dari PIHAK KEDUA baik d. Melacak pasien secara langsung maupun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan memberikan umpan balik hasil pelacakan kepada PIHAK KEDUA e. Memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA f. Menyediakan formulir ormulir yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA g. Menyediakan Obat Anti TB (OAT) Program sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA h. Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan umpan balik kepada PIHAK KEDUA
25
2.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk: a. Melakukan proses diagnosis TB sesuai dengan pedoman Nasional Penanggulangan TB dengan ketentuan: I. Menjaring suspek sebanyak - banyaknya II. Bila merujuk suspek TB ke puskesmas : PIHAK KEDUA mencatat suspek TB di Buku Bantu TB 06 PIHAK KEDUA mengirim suspek TB dengan menggunakan surat rujukan(bisa menggunakan TB.09) PIHAK KEDUA menuliskan umpan balik dari puskesmas di Buku BantuTB 06 III. Bila merujuk pemeriksaan dahak ke puskesmas PIHAK KEDUA mencatat suspek di Buku Bantu TB 06. Permintaan pemeriksaan dahak ke puskesmas menggunakan form TB 05 Mencatat hasil pemeriksaan dahak di Buku Bantu TB.06, menetapkan diagnosis, klasifikasi dan tipe pasien Bila pasien didiagnosis TB : o Jika dirujuk ke puskesmas menggunakan TB 09 o Jika diobati sendiri wajib melakukan sebagaimana Pasal 2 ayat 3 poin B b. Melakukan pengobatan TB sesuai strategi DOTS, dengan ketentuan: Mencatat pengobatan pada TB 01 dan TB 02sesuai pedoman Mengirimkan foto kopi TB 01 ke PIHAK PERTAMA setiap 1 bulan sekali Memantau pasien TB selama pengobatan sesuai prosedur Memastikan pasien TB menelan obat dengan menunjuk Pengawas Menelan Obat (PMO) yang disepakati dengan pasien - Bila pasien di tengah pengobatan dirujuk ke puskesmas/faskes DOTS lainnya maka DPM wajib menggunakan form TB 09, foto kopi TB 01, dan sisa OAT disertakan Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA bila ada pasien TB yang mangkir melalui SMS atau alat komunikasi lain yang memungkinkan Pengobatan TB yang tidak menggunakan OAT program wajib ditatalaksana sesuai strategi DOTS
1. 2.
Pasal 3 KETERSEDIAAN OAT (PROGRAM) DAN FORMAT TB
PIHAK KEDUA dapat mengakses OAT paket program dan format TB baku (TB 01, TB 02, TB 05, TB 06 dan TB 09) dari PIHAK PERTAMA Permintaan OAT oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pasien dan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan berat badan pasien TB. PIHAK KEDUA menyampaikan informasi katagori pengobatan dan berat badan pasien TB. .Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 5 LAIN-LAIN
Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditindaklanjuti kembali oleh kedua belah pihak dengan sepengetahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan bila perlu akan dibuatkan suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
26
PIHAK PERTAMA Kepala Puskesmas ..........
PIHAK KEDUA Dokter Praktik Swasta
Nama....................................... NIP. ........................................
Kadikes Kab/Kota…………………………..
Nama.......................... NPA IDI. .................... Mengetahui
Ketua IDI Cab.Kab/Kota………
Sekarang saya tahu ……………………………………………………………………..… Bahan diskusi ………………………………………………………………………………. Tugas ………………………………………………………………………………………… Test …………………………………………………………………………………………..
27
Kegiatan Belajar 4
Pengisian format TB09 dan TB10
Pasien TB dalam masa pengobatan dapat pindah berobat ke faskes lain.Faskes yang dituju bisa Puskesmas, Rumah Sakit atau mungkin saja adalah DPM lain, Form TB09 digunakan untuk rujukan pindah dari DPM ke faskes yang dituju sedangkan form TB10 untuk melaporkan hasil akhir dari pengobatan pasien tersebut ke DPM yang memberikan pengobatan pertama.
Tujuan : -Tujuan Pembelajaran Umum Setelah menyelesaikan kegietan belajar ini peserta mampu memahami penggunaan format TB 09 dan TB10 -Tujuan Pembelajaran Khusus: setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini peserta mampu mengisi format
-TB09 ( Formulir Rujukan/Pindah Pasien TB ) -TB10 ( Formulir Hasil Akhir Pengobatan Pasien TB Pindahan)..
Pokok materi : 1. Pengisian format TB 09 2. Pengisian format TB 10 3. Uraian materi :: Uraian materi :
1. Pengisian format TB09. Formulir TB 09 digunakan bila ada seorang pasien akan dirujuk atau pindah berobat dari DPM ke Faskes lain Untuk menjamin kelanjutan pencatatan dan pengobatannya harus disertakan : fotocopi TB01 ditempat awal sisa obat yang seharusnya diselesaikan. Selanjutnya proses pengobatan dilakukan di faskes penerima rujukan. Bagian atas dari formulir ini diisi oleh DPM yang mengobati pertama dan bagian bawah diisi oleh petugas Faskes yang menerima rujukan/pindahan untuk dikirim kembali ke DPM segera setelah pasien melapor kedatangannya.
28
Contoh formulir TB 09 : PROGRAM TB NASIONAL
FORMULIR RUJUKAN / PINDAH PASIEN TB
Nama instansi pengirim
:
Nama instansi yang dituju
:
Jenis kelamin
:
No Reg TB Kab/Kota
:
Nama pasien
L
:
Tanggal mulai berobat
P
:
-
Baru
Kategori 2
Diobati Setelah Gagal
Kategori Anak dengan 3 Obat
Kambuh
Diobati setelah Lost to follow up
Kategori Anak dengan 4 Obat
Pindahan
Kombipak
OAT Kemasan Lain Jumlah dosis (obat) yg sudah diterima:
Tahap awal
:
Lain-lain
dosis
Pemeriksaan ulang dahak terakhir: Tanggal
thn
Klasifikasi Pasien Berdasarkan Riwayat Pengobatan Sebelumnya :
Kategori 1
FDC
Umur
-
Jenis Paduan OAT:
Jenis OAT:
Telp.
Telp.
:
Alamat lengkap
TB.09
:
-
Tahap lanjutan
-
, Tgl.
:
dosis
Hasil
(
)
UNTUK DI ISI DAN DIKEMBALIKAN KE FASYANKES PENGIRIM:
Nama pasien
:
Jenis kelamin
:
Tgl. pasien melapor :
L
-
P
No Reg TB Kab/Kota:
-
Umur
Nama Fasyankes (tempat berobat baru) , Tgl. (
thn
Telp.
)
29
Petunjuk pengisian TB 09 Cara pengisian formulir ini adalah sbb:
o Nama instansi pengirim: Diisi dengan nama DPM yang merujuk pasien. o Telp: Diisi dengan nomor telepon DPM yang merujuk pasien.
o Nama instansi yang dituju: Diisi dengan nama fasyankes yang dituju pasien untuk melanjutkan pengobatan.
o Telp: Diisi dengan nomor telepon fasyankes yang dituju pasien untuk melanjutkan pengobatan. o Nama pasien: Diisi nama pasien TB yang akan dirujuk pengobatan.
o Jenis kelamin: Dipilih salah satu jenis kelamin pasien dengan menuliskan tanda rumput (√) pada kotak tersedia. o Umur: Diisi dengan umur pasien yang akan dirujuk dalam satuan tahun. o Alamat lengkap: Diisi dengan alamat lengkap pasien yang akan dirujuk.
o No Reg TB Kab/ Kota: Diisi dengan nomor registrasi TB Kab/ Kota sesuai dengan TB.03 Kab/ Kota dan TB.01 pasien. o Tanggal mulai berobat: Diisi dengan tanggal pasien mulai berobat di fasyankes awal. Diisi dengan format tgl – bln – tahu o Jenis Paduan Obat: Dipilih salah satu jenis paduan oat dengan menuliskan tanda rumput (√) pada kotak tersedia: o Jenis OAT ; Ditulis tanda rumput pada kotak yang sesuai o Jumlah dosis (obat) yang sudah diterima:
o Tahap awal: diisi jumlah dosis obat yang sudah ditelan oleh pasien di DPM sebelum pindah pengobatan ke fasyankes baru dalam satuan dosis pada tahap awal pengobatan. o Tahap lanjutan: diisi jumlah dosis obat yang sudah ditelan oleh pasien di fasyankes awal sebelum pindah pengobatan ke fasyankes baru dalam satuan dosis pada tahap lanjutan pengobatan. o Pemeriksaan ulang dahak terakhir:
o Tanggal: Diisi tanggal pemeriksaan ulang dahak terakhir pasien di fasyankes awal. o Hasil: Diisi hasil pemeriksaan ulang dahak terakhir pasien.
o Bagian bawah untuk diisi dan dikembalikan ke fasyankes pengiriman: o Nama pasien: Diisi nama pasien TB yang akan dirujuk pengobatan.
o No Reg TB Kab/ Kota: Diisi dengan nomor registrasi TB Kab/ Kota sesuai dengan TB.03 Kab/ Kota dan TB.01 pasien. 30
o Jenis kelamin: Dipilih salah satu jenis kelamin pasien dengan menuliskan tanda rumput (√) pada kotak tersedia. o Umur: Diisi dengan umur pasien yang akan dirujuk dalam satuan tahun.
o Tgl. Pasien Melapor: Diisi tanggal pasien melapor ke Fasyankes yang dituju diisi dalam bentuk tgl – bln – tahun. o Nama Fasyankes (tempat berobat baru): Diisi nama fasyankes tempat pasien akan melanjutkan pengobatan. o Telp: Diisi nomor telepon fasyankes tempat pasien akan melanjutkan pengobatan.
Contoh formulir TB 09 yang sudah diisi oleh PERUJUK diserahkan kepada Fasyankes penerima RUJUKAN
31
Setelah form bagian bawah diisi oleh penerima RUJUKAN, kemudian digunting dan dikirimkan ke PERUJUK
Potongan form ini dikirim kembali ke dokter PERUJUK
32
2. Pengisian format TB10 Formulir Hasil Akhir Pengobatan Dari Pasien TB Pindahan (TB.10)
Setiap pasien TB yang telah selesai pengobatannya pada faskes penerima harus dilaporkan kembali kepada DPM yang merujuk untuk dicatat hasil akhir pengobatan.Hal ini penting karena kewajiban melaporkan hasil akhir pengobatan adalah pada pemberi pengobatan pertama. Formulir ini diisi setelah hasil akhir pengobatan telah diketahui, misalnya sembuh, pengobatan lengkap, default, gagal, meninggal atau pindah lagi ke faskes lain.Formulir TB10 dikirim ke DPM dimana penderita itu terdaftar dan berobat pertama kali karena hasil pengobatannya akan dilaporkan secara kohor.(harus dilaporkan dari unit pengobatan dimana penderita terdaftar pertama kali). Contoh Formulir TB 10 PROGRAM TB NASIONAL
TB.10
FORMULIR HASIL AKHIR PENGOBATAN PASIEN TB PINDAHAN Nama pasien
:
Alamat lengkap
:
Jenis kelamin
:
L
No Reg Kab/Kota asal pasien
Tgl. mulai berobat di tempat asal
P
:
Jenis Paduan OAT: Kategori 1
Umur
thn
(sesuai dgn TB.09)
(sesuai dgn TB.09) :
-
-
(sesuai dgn TB.09) (sesuai dgn TB.09)
Hasil Akhir Pengobatan: Sembuh
Kategori 2
Pengobatan Lengkap
Kategori Anak dengan 3 obat
Gagal
Kategori Anak dengan 4 obat
Meninggal
Lost to follow up Tidak dievaluasi
Keterangan:
, Tgl. (
)
Kepada Yth.
di
33
Petunjuk Pengisian Formulir TB.10 (
Nama pasien: Diisi nama pasien TB yang telah dirujuk pengobatan atau sesuai dengan TB.09. Jenis kelamin: Dipilih salah satu jenis kelamin pasien dengan menuliskan tanda rumput (√) pada kotak tersedia. Sesuai dengan TB.09. Umur: Diisi dengan umur pasien yang akan dirujuk dalam satuan tahun. Sesuai dengan TB.09. Alamat lengkap: Diisi dengan alamat lengkap pasien yang telah dirujuk. Sesuai dengan TB.09. No Reg TB Kab/ Kota: Diisi dengan nomor registrasi TB Kab/ Kota sesuai dengan TB.03 Kab/ Kota dan TB.01 pasien. Sesuai dengan TB.09. Jenis Paduan OAT: Dipilih salah satu jenis paduan oat yang sudah ditelan pasien selama melanjutkan pengobatan di fasyankes baru dengan menuliskan tanda rumput (√) pada kotak yang sesuai Hasil Akhir Pengobatan: Diisi dengan menuliskan tanda rumput (√) pada kotak tersedia:sesuai hasil akhir pengobatannya Keterangan: Diisi dengan informasi penting lainnya terkait dengan pasien selama melanjutkan pengobatan di fasyankes baru, seperti efek samping obat, dll. Kepada Yth. : Diisi nama pimpinan atau petugas TB fasyankes awal pasien mendapatkan pengobatan. Di: Diisi nama fasyankes awal pasien mendapatkan pengobatan.
34
Contoh TB 10 yang sudah diisi
Sekarang saya tahu Bahan diskusi Tugas Test
SELAMAT ANDA TELAH MENYELESAIKAN MODUL INI !!!!
35
36
