Jasa Ekosistem dan Pembayaran Jasa Ekosistem (Air) Oleh: Tri Agung Rooswiadji National Coordinator for Freshwater Program, WWF Indonesia
Jasa Ekosistem adalah....
Natural processes through which ecosystems sustain and fulfill human life.
Air sumber kehidupan SUMBER AIR
Air laut (97, 2%) Air tawar: • Air bawah tanah (0,63%) • Glasier (2 %) • Air permukaan/danau dan sungai (0,17%) Total populasi dunia (2011):
> 7 miliar jiwa Presentation to Company Name
18 April 2012 - 3
Kebakaran dan Degradasi Hutan
TOO MUCH TOO LITTLE
TOO DIRTY
Shorter title Secondary information can go here XX-XX Month, Year
• Additional information can run • Underneath if necessary
Presentation to Company Name
18 April 2012 - 6
Program Jasa Lingkungan di Pulau Lombok
Oleh: Tri Agung dan Muhammad Ridha Hakim WWF Indonesia, 2011
FOREST COVER IN RINJANI MOUTAINS AREAS (1995)
Masalah Air di Pulau Lombok, NTB • Pulau Lombok adalah pulau kecil dengan luasnya sekitar 4,800 km2 dengan sumber daya alam yg terbatas. • Populasi di Pulau Lombok sekitar 2,8 juta jiwa dan umumnya berekonomi terbatas/rendah. • Sejak tahun 1989-2005, 371 sumber air besar hilang dan sisanya 404 mata air. • Illegal logging, perambahan, Kebakaran hutan dan konversi hutan menjadi masalah utama. Sumber : Bappeda PropinsiNTB Province Report in 2005
JUSTIFIKASI: KERJA SAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KOTA MATARAM • Hampir 90% pengguna air ada di Kota Mataram (pelanggan air, swasta dan perusahaan) • Sumber air untuk kota berada di kawasan sesaot, Lombok Barat • Kerusakan dan degradasi di hulu akan berdampak pada ketersedian dan kualitas sumber air di Kota Mataram • Dana akan dikelola oleh lembaga yang independen dan dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan yg berkelanjutan
Program Imbal Jasa Ekosistem (Air) 1) Penelitian nilai ekonomi Hutan Rinjani, hydrology, tata guna lahan, Study Welliness to Pay, Welliness to Accept (2002-2003) 2) Penyadaratahuan masyarakat tentang imbal jasa lingkungan dan fasilitasi pertemuan masyarakat Hulu-Hilir (2003-2005). 3) Membangun kesapakatan masyarakat Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (2005-2007) 4) Kerjasama dengan PDAM untuk mengumpulkan conservation fees pelanggan PDAM Kota Mataram untuk restorasi hutan Rinjani di Kab. Lombok Barat (2007).
Lanjutan.....
5) Fasilitas Perda Jasa Lingkungan di Lombok Barat (2007) 6) Pemanfaatan dana konservasi untuk restorasi hutan di Rinjani (2009- sekarang) 7) Pembentukan Institusi Multipihak yg mengelola dana pelanggan PDAM secara transparant dan accountable (2008) 8) PDAM menggunakan pendekatan CSR untuk mendukung imbal jasa lingkungan (2009-sekarang) 9) Mengadakan monitoring hydrology, transaksi dan tata guna lahan (2007- sekarang).
Mata air
Badan Pengelola Dana Konservasi
Masy. Hulu
AREA KONSERVASI
Pembayaran Jasa Konservasi
ALIRAN AIR
PDAM
PEMERINTAH
PRSHN SWASTA
PENGGUNA AIR
PDAM
ASOSIASI PELANGGAN
PELANGGAN AIR
Institusi Multipihak (IMP) Institusi Multi Pihak
(IMP) is lembaga kolaborasi yg mengelola dana konservasi (imbal jasa air) yg dikumpulkan oleh PDAM Menang-Mataram. Lembaga ini terdiri perwakilan dari Pemda, Asosiasi Pelanggan PDAM, WWF Indonesia, Masyarat Hulu dan PDAM
IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN 1.
Kesepakatan kerja sama dengan PDAM Menang Mataram dalam hal implementasi pembayaran jasa lingkungan oleh 40.000 pelanggan air PDAM (Desember 2009 )
2.
Rumah Tangga Rp. 1000 (seribu rupiah) & Institusi/kantor Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
Alokasi Dana Publik untuk Jasa Lingkungan (100%) Kembali ke Alam dan Masy. (75%)
Restorasi/ Rehabilitasi (45%)
Penguatan Ekonomi (19%)
Penguatan Kelembagaan (11%)
Operasional Program (25%)
a. Asistensi / pendampingan b. Monitoring dan Evaluasi c. Kampanye, Publikasi, Pelaporan Publik d. Operasional IMP
KELOMPOK MASY /PENGUSUL
REKOMENDASI DESA
USULAN
DITOLAK
DITOLAK
DITERIMA
PENILAIAN AWAL IMP
(Dengan atau tanpa catatan)
Penilaian Akhir : Presentasi Pembahasan final
FASILITASI : Verifikasi Asistensi Revisi/perbaikan
DITERIMA
Pemberitahuan Agreement
PENYALURAN DANA
MONEV DAN PELAPORAN
Konservasi Daerah Tangkapan Air
Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Peusangan Kabupaten Bireun, Propinsi Aceh
Jasa Lingkungan Pemanfaat Jasa (BUYER)
transaksi
transaksi
Kesepakatan Imbal Jasa Lingkungan Perjanjian Pembayaran Jasa Lingkungan antara AMP DAS BIRUEN dengan Desa Binaan di Lima desa (Seller))
SURAT PERINTAH KERJA Nomor : 001 /SP/DlRiPlM/LSM|201 1
Perjanjian Pembayaran Jasa Lingkungan antara AMP DAS BIRUEN dengan PT Pupuk Iskandar Muda (Buyer) Agustus – October 2011sebesar 50 juta
Kegiatan Penanaman
Kompensasi Jasa Ekosistem Kompensasi jasa ekosistem (PJL) adalah pemberianimbal jasa berupa pembayaran finansial dan/atau non finansial kepada pengelola lahan atas jasa ekosistem yang dihasilkan. Sistem kompensasi jasa ekosistem (PJL) adalah mekanisme pembayaran finansial dan non finansial dituangkan dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi aspek-aspek legal, teknis maupun operasional. Komponen sistem PJL adalah: (a) jasa ekosistem yang dapat diukur; (b) penyedia; (c) pemanfaat; (d) tata cara pembayaran.
Tujuan Kompensasi Jasa Ekosistem Tujuan kompensasi ini adalah: a) sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan, b) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan, c) sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari.
Terima kasih...
Arah Kebijakan Jasa Lingkungan (kasus Lombok Barat) Pengaturan Regulasi utk implementasi Jasa Lingkungan di Kab Lombok Barat melalui Perda No 4 Thn 2007 ttg Pengelolaan Jasa Lingkungan di Lombok, mengatur tentang : 1. Dasar Hukum Pelaksanaan (UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UU No. 27 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom, PP 6 tahun 2007 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan)
2. 3. 4. 5. 5.
Asas dan Tujuan Pengelolaan Objek Pembayaran ( Berdasarkan manfaat langsung dan tidak langsung) Pengelolaan Objek Jasa Lingkungan ( Institusi Multipihak /IMP) Subjek Jasa Lingkungan ( perorangan maupun perusahaan) Pembagian dan pertanggungjawaban pembayaran ( Disetorkan ke KAS
6.
Pembinaan dan Pengawasan
daerah selanjutnya di kelola IMP dengan komposisi 75% kembali ke alam dan 25% untuk pemda/kegiatan pembangunan lingkungan lainnya)
