INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untukk memantapkan harga beras dan mentjukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, perlu menetapkan kebidjaksanaan pembelian dan pendjualan beras untuk Tahun Anggaran 1970/1971 ; Mangingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Keputusan Presiden R.I. No. 177 tahun 1966 ; 3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ; Mendengar : Sidang Dewan stabilisasi Ekonomi Nasional ; MENGINSTRUKSIKAN: kepada : 1. Menteri Keungan/Ketua Sub Dewan Moneter ; 2. Menteri Perdagangan/Ketua Sub Dewan Distribusi ; 3. Menteri Perindustrian/Ketua Sub Dewan Produksi ; 4. Menteri Dalam Negeri ; 5. Menteri Pertanian ; 6. Menteri Penerangan ; 7. Menteri luar Negeri ; 8. Gubernur Bank Indonesia ; 9. Ketua BAPPENAS ; 10. Kepala Badan Urusan Logintik. Untuk : PERTAMA : Melaksanakan dan mengamankan kebidjaksanaan pembelian dan pandjualan beras untuk Tahun Anggaran 1970/1971, seperti jang tersebut dalam lampiran Instruksi ini. KEDUA : Pelaksanaan hal-hal jang tersebut pada ketentuan PERTAMA Instruksi ini dilakukan oleh instansi/aparatur Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jang berlaku.
KETIGA : Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 24 Mei 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO DJENDERAL TNI. LAMPIRAN
: INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 11 TAHUN 1970 TANGGAL 24 MEI 1970.
KEBIDJAKSANAAN PEMBELIAN DAN PENDJUALAN BERAS UNTUK TAHUN ANGGARA TAHUN 1970/1971
1. Tudjuan pembelian beras dan padai/gabah : Pemerintah mengadakan pembekian beras dan padai/gabah dengan tudjuan untuk : a. Mendorong produksi pangan dengan djalan mendjamin harga minimum jang lajak bagi petani untuk hasil produksi pada waktu musim panen. b. Menjediakan stock pangan jang tjukup besar bagi Pemerintah untuk : (1). Pembagian beras bagi golongan anggaran (pegarwai negeri dan ABRI.), daerah-daerah otonom dan PN-PN ; (2). Dropping beras dipasaran guna mendjamin harga maksimum jang lajak bagi konsumen. 2. Sumber-sumber pembelian ; pembelian beras dan padi /gabah berasal dari sumber-sumber sebagai berikut : a. Pembelian dalam Negeri jang terdiri atas : (1). Pembelian langsung ;
(2). Pengembalian Bimas Gotong-Rojong. b. Impor jang terdiri atas : (1). PI-480 dan bantuan pangan lainnja. (2). Impor komersiil. 3. Pembelian dalam negeri setjara langsung : a. Antjar-antjar djumlah pembelian setjara langsung : 500.000 ton beras. Djumlah pembelian jang sebenanja dapat lebih banjak atau lebih sedikit dari djumlah tersebut. Bilamana harga jang diterima petani untuk padai/gabah jang didjualnja dipasaran tenjata masih lebih rendah dari harga pembelian oleh Pemerintah maka Pemerintah melandjutkan pembelian beras dan padi/gabah, meskipun djumlah jang dibeli sudah melebihi 500.000 ton beras. b. Pembelian beras dan padi/gabah dilakukan melalui : (1). Kontrak beras ; (2). Kontrak beras melalui pembelian padi/gabah ; (3). Pembeli padi/gabah setjara langsung. c. Kwalitas beras jang dibeli diutamakan jang35 – 40 % broken. d. Harga pembelian beras untuk kwalitas 35 – 40 % broken dengan deradjat sosoh 1/1pada penggilingan adalah minimum Rp. 36,- per kg ; harga pembelian padi kering lumbung didesa minimum Rp. 13,20 per kg, harga ini berlaku untuk semua matjam padi, termasuk PB-5 dan PB-8. Untuk beras jang kwalitasnya njata-njata lebih baik dapat diadakan penjesuaian harga. Diluar pulau djawa dapat diadakan pembelian beras dengan deradjat sosoh ¾ dengan harga jang disesuaikan, tetapi penyje suaian harga tersebut tidak boleh mengakibatkan harga pembelian padi kering lumbung didesa lebih rendah dari Rp. 13,20 per kg. e. Penjerahan dilakukan setelah diperiksa oleh surveyor dan pembajaran dilakukan dengan L/Cdalam negeri. f. Agar supaja pembelian haraga padi kering lumbung Rp. 13,20 per kg benarbenar mendjadi harga minimum jang diterima petani untuk hasil produksinja maka harus diadakan penerangan setjara luas oleh aparatur Pemerintah, termasuk RRI, mengenai : (1). Kesediaan Pemerintah untuk memebeli dengan harga jang ditetapkan ; (2). Tempat-tempat dan waktu pembelian akan dilakukan. g. Pamong-Pradja serta pedjabat-pedjabat Pertanian dan BUL wadjib mengawasi bahwa petani jang mendjual padinja kepada Pemerintah benar-
benar memperoleh harga jang ditetapkan tersebut. 4. Pengambilan Bimas Gotong-Rojong : a. Petani dapat memilih tjara pengambilan kredit Bimas Gotong-Rojong sebagai berikut : (1). pengambilan dengan uang tunai ; atau (2). Pengambilan dalam bentuk padi/gabah. b. Bilamana petani memilih untuk mengembalikan dengan uang tunai, maka padinja dapat djuga didjual kepada Pemerintah. c. Bilamana petani memilih untuk mengembalikan dalm bentuk padi/gabah, maka djumlah jang diserahkan adalah sama dengan djumlah kredit dibagi harga pembelian padi oleh Pemerintah. d. Perkiraan djumlah pengembalian kredit Bimas Gotong-Rojong dalam bentuk padi/gabah adalah sama dengan 120.000 ton beras.Djumlah ini dapat lebih ketjil atau lebih besar, tergantung dari tjara pengambilan jang dipilih oleh para petani. e. Harus diadakan penerangan setjara luas mengenai tjara-tjara pengembalian kredit Bimas Gotong-Rojong, sehingga petani dapat memilih tjara pengembaliannja. f. Kepala-kepala Daerah (termasuk Kepala-Desa)bertanggung-djawab atas pengembalian kredit Bimas Gotong-Rojong bagi daerahnja masing-masing. 5. Impor-beras : a. Perundingan PL-480 dan bantuan pangan lainnja supaja dilaksanakan setjepat mungkin, sehingga tertjapai kepastian mengenai djumlah-djumlah dan saat-saat kedatangannja. b. Dalam hal impor komersiil supaja diperhatikan tingkat harga serta persjaratan-persjaratan jang mendjamin bahwa beras akan benar-benar datang pada waktunja. c. Djumlah PL-480, bantuan pangan lainnja dan impor komersiil disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendjadikan stook pangan jang tjukup besar. 6. Pendjualan beras : a. Pendjualan beras dilkukan untuk :
(1). golongan anggaran (pegawai negeri dan ABRI) ; (2). daerah otonom dan PN-PN ; (3). dropping dipasang guna menghindarkan harga beras melampaui harga maksimum. b. Harga pendjualan adalah : (1). untuk golongan anggaran : Rp. 45,- per kg ; (2). untuk dropping pasaran : Rp. 47,- per kg, kepada grosir beras, sehingga harga etjeran Rp. 50,- per kg. c. Bila harga beras dipasaran melebihi Rp. 50,- per kg maka otomatis dilakukan dropping dengan segera melalui saluran-saluran : (1). grosir beras ; (2). langsung kepasaran (etjeran). Dropping dilakukan hingga harga etjeran kembali lagi mendjadi Rp. 50,- per kg. Dengan demikian harga maksimum dipasaran adala Rp. 50,- per kg. Apabila perlu maka dropping beras dipasaran sudah dapt dimulai pada waktu hargaharga dipasaran naik mendekati Rp. 50,- per kg. 7. Tugas pedjbat-pedjabat daerah : Pedjabat-pedjabat daerah wadjib melaksanakan kebidjaksanaan kebidjaksanaan serta petundjuk-petundjuk Pemerintah Pusat mengenai pembelian beras dan padi serta mengenai dropping beras, dan tidak dibenarkan untuk menetukan kebidjaksanaan sendiri-sendiri.
