GUBERNUR JAWA TENGAH Semarang, 29 Oktober 2015 Kepada Yth. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah di_ Tempat
SURAT EDARAN NOMOR : 903/016965 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD, RKA-PPKD DAN RBA-RSD TAHUN ANGGARAN 2016
Bersama ini diberitahukan bahwa Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2016 telah ditandatangani antara Gubernur Jawa Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut maka Para Kepala SKPD agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut : I.
Dasar Penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 s/d 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. 19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 196 Tahun 2015 dan Nomor 25 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016. 20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 197 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
II. Penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. 1. Alokasi Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan kegiatan masing-masing SKPD sebagaimana tertuang dalam Tabel IV.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap SKPD merupakan pagu tertinggi (terlampir). 2. Pendapatan Daerah : Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sebagaimana Lampiran I. 3. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja sebagaimana Lampiran I. Belanja dibagi menurut kelompok belanja terdiri dari : a. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk pengeluaran yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Gubernur/Wakil Gubernur, penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta biaya pemungutan pajak daerah. 2) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 3) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang sesuai dengan tujuan penggunaan meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. 4) Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota. 5) Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional. 6) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. b. Belanja langsung dianggarkan untuk pengeluaran yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 1) Belanja pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 4. Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dialokasikan untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2018. Pembiayaan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan sebagaimana Lampiran I. III. Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2016. 1. Penyusunan RKA-SKPD. a. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan PPAS tahun anggaran 2016. b. Plafon anggaran yang tercantum dalam PPAS tahun anggaran 2016 merupakan pagu yang harus dijabarkan ke dalam RKA-SKPD, meliputi rencana pendapatan serta rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan yang dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan dan belanja serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. c. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. d. Format RKA-SKPD terdiri dari 5 (lima) formulir, yaitu : 1) Formulir RKA-SKPD, berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Lampiran II. 2) Formulir RKA-SKPD 1, berisi Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Lampiran III. 3) Formulir RKA-SKPD 2.1, berisi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Lampiran IV. 4) Formulir RKA-SKPD 2.2, berisi Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Lampiran V. 5) Formulir RKA-SKPD 2.2.1, berisi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Lampiran VI.
2. Penyusunan RKA-PPKD. a. Berdasarkan PPAS tahun anggaran 2016, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun RKA-PPKD. b. RKA-PPKD digunakan untuk menampung : 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi jasa giro, bunga deposito, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 2) Belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. c. Format RKA-PPKD terdiri dari 5 (lima) formulir, yaitu : 1) Formulir RKA-PPKD, berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Lampiran VII. 2) Formulir RKA-PPKD 1, berisi Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Lampiran VIII. 3) Formulir RKA- PPKD 2.1, berisi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Lampiran IX. 4) Formulir RKA-PPKD 3.1, berisi Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Lampiran X. 5) Formulir RKA-PPKD 3.2, berisi Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lampiran XI. 3. Penyusunan RKA-SKPD dan RBA bagi RSD. a. Semua RSD wajib menyusun RKA-SKPD dan RBA-RSD. b. RKA-SKPD pada RSD menampung belanja yang bersumber dari APBD (subsidi). c. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi : 1) Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor (belanja obat dan alat kesehatan habis pakai), kegiatan penyediaan makanan dan minuman (makan dan minum pasien), kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat (jasa pelayanan), kegiatan pembiayaan kesehatan. 2) Belanja pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Program Sumber Daya Masyarakat. d. RBA-RSD digunakan untuk menganggarkan biaya operasional dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD yang bersumber dari penerimaan BLUD. e. RSD agar mengestimasi surplus/sisa kas BLUD pada akhir tahun anggaran 2015 untuk dituangkan dalam RBA-RSD yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada bulan Januari 2016. IV. Penghitungan Pendapatan. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dihitung sebagai berikut : 1. Pendapatan masing-masing SKPD dianggarkan berdasarkan potensi yang disampaikan dan disepakati pada Rapat Koordinasi Pendapatan tanggal 30 Maret s/d 2 April 2015 serta hasil pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016.
2. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dihitung berdasarkan hasil rakor pendapatan yang dilaksanakan tanggal 30 Maret s/d 2 April 2015 serta Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sama dengan alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2015. 3. DAU Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2015. 4. Pendapatan Hibah dihitung berdasarkan hasil rakor pendapatan yang dilaksanakan tanggal 30 Maret s/d 2 April 2015. 5. Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran 2015. V. Penghitungan Belanja. 1. Belanja tidak langsung, dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara belanja tidak langsung masing-masing SKPD yang tercantum dalam PPAS Tahun Anggaran 2016 dengan perhitungan sebagai berikut : a. Gaji dan Tunjangan Pegawai dihitung berdasarkan realisasi bulan Oktober 2015 kali 14 bulan dengan memperhitungkan rapel yang belum dibayar, ditambah acress 2,5% (acress gaji pokok dan tunjangan), tunjangan fungsional serta mutasi/tambahan pegawai. Iuran BPJS kesehatan dihitung sebesar 3% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga serta Iuran BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dihitung sebesar 0,24% dan kematian sebesar 0,30% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Gaji dan Tunjangan PPh gaji ke 13 dan 14 agar dihitung dengan cermat, untuk menghindari kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran dibuat sebagaimana Lampiran XII. b. Tunjangan beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 dengan perincian data jiwa bulan Oktober kali 12 bulan, adanya mutasi/tambahan pegawai, dan ditambah acress 2,5% dengan harga Rp.7.242,00. Tunjangan tersebut dibuat sebagaimana Lampiran XIII. c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pempinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar 3% dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga serta dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS kesehatan. d. Sambil menunggu diterbitkannya Perubahan Peraturan Gubernur, Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan perhitungan sebagai berikut :
Sekretaris Daerah
:
Rp.25.000.000,00.
Asisten Sekda
:
Rp.20.000.000,00.
Eselon II
:
Rp.15.000.000,00.
Eselon III
:
Rp.10.000.000,00.
Eselon IV
:
Rp. 7.250.000,00.
Golongan IV
:
Rp. 6.300.000,00.
Golongan III
:
Rp. 5.250.000,00.
Golongan II
:
Rp. 3.500.000,00.
Golongan I
:
Rp. 3.000.000,00.
dikali 13 dengan memperhitungkan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana Lampiran XIV. e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD bahwa sesuai pasal 2 ayat 1, pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBD, sehingga masing-masing SKPD agar memperhitungkan potongan PPh atas tambahan penghasilan pegawai. f.
Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. h. Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan pada Belanja KDH/WKDH dihitung maksimal sebesar 0,15% dari PAD Tahun Anggaran 2016. i.
Apabila terdapat selisih lebih antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih lebih tersebut ditampung dalam gaji pokok pegawai dan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.
j.
Apabila terdapat selisih kurang antara plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dalam PPAS dengan perhitungan belanja, maka selisih kurang tersebut akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
k. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dirinci penerimanya serta berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang hibah dan bantuan sosial. l.
Belanja Bagi Hasil Pajak dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku dan kekurangan tahun anggaran sebelumnya dan berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 serta untuk penganggaran dana bagi yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016.
m. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan dan diberikan secara proporsional. n. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. o. Belanja tidak terduga, dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja langsung : Belanja Langsung dianggarkan sebesar nilai plafon belanja langsung masingmasing program dan kegiatan pada PPAS tahun anggaran 2016 yang dirinci ke dalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal, obyek belanja dan rincian obyek belanja sesuai dengan kebutuhan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. VI. Penghitungan Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan untuk menampung Prediksi pelampauan pendapatan, penghematan anggaran belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan tahun anggaran 2015. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk Pembentukan dana cadangan dan menampung Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. VII. Anggaran Responsif Gender. 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah, seluruh SKPD/Unit Kerja berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. 2. Dalam rangka penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksud, setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah agar melakukan langkahlangkah, sebagai berikut : a. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender, yaitu : 1) Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 2) Program/kegiatan yang sifatnya daya manusia atau kelembagaan;
peningkatan
kapasitas sumber
3) Program/kegiatan yang berkelanjutan. b. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/ kegiatan yang dilaksanakan. c. Melakukan analisis gender terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja output dan outcome, yang terukur dengan menggunakan metode Gender Analisys Pathway (GAP). d. Menyusun Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD responsif gender Tahun Anggaran 2016. 3. Seluruh SKPD agar melengkapi RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016 dengan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sesuai format Lampiran XV. 4. Kepala Bappeda selaku Ketua dan Kepala BP3AKB selaku Sekretaris Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan asistensi penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) dan RKA-SKPD yang responsif gender sesuai ketentuan yang berlaku.
VIII. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Badan Kepegawaian Daerah agar membuat Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Golongan dan Per Jabatan untuk masing-masing SKPD dibuat sebagaimana Lampiran XVI. 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah sebagaimana Lampiran XVII serta membuat Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah sebagaimana Lampiran XVIII. 3. Bagi SKPD yang pada tahun anggaran 2015 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2016 agar membuat daftar sebagaimana Lampiran XIX. 4. Gaji dan tunjangan CPNS Formasi tahun 2014 dianggarkan pada masingmasing SKPD. 5. Seluruh SKPD dilarang menganggarkan pendapatan daerah atas pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah yang diperoleh dari belanja APBD, kecuali sewa penginapan yang terkait dengan pelaksanaan tugas perjalanan dinas, tetap dianggarkan. 6. Pemenuhan kebutuhan tenaga non PNS untuk pelaksanaan suatu kegiatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/001007 tentang Penegasan Larangan dan Pengangkatan Tenaga Non PNS/kontrak/sejenisnya. 7. Kegiatan SKPD agar difokuskan pada pencapaian target dan pelaksanaan 11 program unggulan meliputi pendidikan politik masyarakat, reformasi birokrasi berbasis kompetensi, penguatan sistem pelayanan publik, mewujudkan desa mandiri, peningkatan kesejahteraan pekerja, rakyat sehat, optimalisasi penyelengaraan pendidikan di Jawa Tengah, peningkatan keadilan gender dan perlindungan anak, pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-royo dan peningkatan peran dan fungsi seni budaya Jawa. 8. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, termasuk keluarga (1 istri/suami dan 2 anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan pada RSUD setempat/RSUP di daerah. 9. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pegawai harian lepas sebesar 3% dari honorarium perbulan, sedangkan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dibebankan kepada masing-masing pegawai harian lepas. 10. Honorarium PNS hanya dapat dianggarkan untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (PNS di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditampung dalam Honorarium Non PNS). 11. Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium PNS dan/atau Non PNS. 12. Penganggaran honararium kepanitiaan hanya diperbolehkan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas SKPD dan menghasilkan produk kebijakan sesuai Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
untuk suatu Biaya Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 13. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli diperuntukan hanya untuk profesional fee, sedangkan komponen lainnya (transportasi dan akomodasi) dialokasikan pada kode rekening Perjalanan Dinas (terpisah) dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 14. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, penganggaran uang lembur dan uang bantuan perawatan pengobatan pegawai tidak diperkenankan. 15. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, penganggaran uang transport PNS tidak diperkenankan karena duplikasi anggaran dengan komponen uang transport dalam perjalanan dinas. 16. Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, penganggaran santunan uang duka dan tali asih bagi anggota Linmas tidak diperkenankan mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. 17. Penganggaran belanja tali asih kepada PNS dan penawaran kepada PNS yang pensiun dini dengan uang pesangon, tidak diperkenankan mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. 18. Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peserta non PNS hanya diperkenankan diberikan uang harian peserta kegiatan yang besarannya sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 19. Untuk penganggaran jasa cleaning service (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa kebersihan sedangkan jasa keamanan (pihak ketiga) dialokasikan dalam rincian obyek belanja jasa keamanan. 20. Pengadaan pakaian dinas hanya diperkenankan untuk 1 stel pakaian kecuali untuk Satpol PP dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dihindari pengadaan pakaian batik. 21. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam belanja langsung hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. 22. Pengadaan barang/jasa (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 23. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dilaksanakan di masing-masing SKPD atas Persetujuan TAPD dan menggunakan bahan bakar non subsidi. 24. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. 25. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah serta Anggota DPRD dan
besarannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 26. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 27. Mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur, bahwa kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor hanya diperbolehkan apabila melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan pemerintah/pemerintah daerah yang tersedia dan/atau memerlukan keterpaduan lokasi pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 hari dengan tetap mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. 28. Dalam hal pelaksanaan kegiatan menggunakan fasilitas hotel (fullboard), alokasi belanjanya dianggarkan pada kode rekening Belanja Sewa Hotel. 29. Dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. 30. Biaya penyusunan DED dan/atau AMDAL yang penganggarannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/pengadaan dialokasikan pada belanja modal. 31. Seluruh SKPD dilarang menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan seluruh kegiatan, pendapatan harus dilaporkan sebagai penerimaan SKPD dan kebutuhan untuk perolehan pendapatan tersebut agar diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam belanja daerah sehingga baik dari sisi pendapatan maupun belanja masuk dalam APBD. 32. Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu biaya rehabilitas/renovasi akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan : a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset tetap yang dimiliki. b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan yaitu : 1) Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00. 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00. 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. c. Pengeluaran tersebut bukan ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud.
33. Penganggaran belanja modal dialokasikan sebesar harga beli/bangun aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dengan kriteria : a. Berwujud. b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 34. Sesuai Pasal 53 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, semua kegiatan pembangunan fisik/gedung dan/atau pengadaan barang daerah termasuk biaya persiapan dan biaya-biaya pendukung lainnya penganggarannya menjadi satu kesatuan pada kode rekening belanja modal. 35. Dalam setiap kegiatan tidak boleh ada Belanja Modal yang bersifat penyediaan rutin (misalnya Komputer, Laptop, Notebook, Kamera dll) namun disatukan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor. 36. Dalam pelaksanaan, SKPD dilarang merealisasikan belanja barang dan jasa untuk belanja modal demikian pula sebaliknya. 37. RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagai bahan Rapat Kerja dengan Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah agar ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD dan diserahkan ke masing-masing sekretariat komisi paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan rapat komisi. IX. Mekanisme : 1. RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun menggunakan Aplikasi SIMDA. 2. RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA Rumah Sakit Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah, paling lambat tanggal 2 November 2015 dan tembusan disampaikan kepada : a. Bappeda Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. d. Biro Adm. Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. e. Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) set. Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. GUBERNUR JAWA TENGAH
H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah ; 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
