ROAD TO WTP foto: istimewa
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo
Target WTP dan Kendala Aset Meski laporan pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jawa Tengah pada 2010 masih mendapat opini WDP, akan tetapi terdapat kemajuan yang signifikan. Aset pemprov yang selama ini menjadi masalah klasik, diharapkan selesai tahun ini. Untuk mengetahui upaya pemprov itu, berikut penuturan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo belum lama ini. Apa upaya pemprov untuk me ningkatkan opini laporan keuangan yang mendapat WDP dari BPK un tuk 2010? Harus diakui bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran 2010 masih belum sesuai yang diharapkan. Namun satu hal yang melegakan, pada tahun anggaran 2010 telah terjadi perbaikan Warta BPK
37- 39 road to wtp.indd 37
yang signifikan. Bila pada tahun-tahun sebelumnya penyebab WDP masih cukup banyak pos atau rekening, pada 2010 tinggal dua masalah yakni aset tetap dan persediaan. Bagi kami, permasalahan pengelolaan aset ini memang cukup rumit karena pada umumnya masalah itu sudah ada sejak lama yang kemudian menjadi warisan sampai sekarang.
Kendati demikian apapun alasannya, Pemprov Jateng tetap akan bertanggungjawab menyelesaikan masalah tersebut secepatnya . Upaya apa yang ditempuh? Pertama, menyelesaikan permasalahan aset lama dengan melanjutkan proses validasi dan inventarisasi seluruh aset pada tiap SKPD secara komprehensif. Dengan adanya proses terseJUNI 2011
37
7/26/2011 7:35:00 PM
ROAD TO WTP but diharapkan dapat dihasilkan sajian dan pencatatan aset Pemprov Jateng yang valid, akurat, dan memenuhi kaidah atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terus memantapkan sistem dan prosedur pengelolaan anggaran yang terkait dengan pengadaaan aset baru. Dengan demikian tata kelola, pencatatan dan pengendalian atas keamanan aset yang baru bisa terus terjaga dengan baik. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan semua permasalahan aset Pemprov Jateng dapat diselesaikan di tahun anggaran 2011, sehingga pada gilirannya nanti opini dari BPK dapat diprediksikan menjadi WTP . Bagaimana Pemprov Jateng mensosialisasikan tata pengelolaan keuangan yang baik pada jajaran warta bpk: rianto
Bibit Waluyo
38
JUNI 2011
37- 39 road to wtp.indd 38
nya? Sosialisasi mengenai tata pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya telah diselenggarakan sejak lama. Akhir-akhir ini, sejalan dengan tuntutan dipenuhinya prinsip akuntabilitas dalam tata pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sosialisasi tentang tata pengelolaan keuangan daerah semakin dintensifkan lagi. Upaya itu dilakukan melalui pola bimbingan teknis, pendidikan dan latihan yang berkesinambungan kepada segenap aparat yang diserahi tugas melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya jelas agar pengelolaan keuangan dapat mencapai kaidah, prinsip, dan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.
58/2005 tentang Pengelolaan Keua ngan Daerah dan aturan operasionalnya yang tertuang dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Apa tanggapan Pemprov Jateng terkait dengan rencana pemerik saan elektronik dengan sistem on line atau e-audit yang segera dite rapkan BPK? Pada prinsipnya Pemprov Jateng mendukung program e-audit yang akan dilaksanakan BPK dalam rangka efektifitas dan efesinsi pemeriksaan audit lapangan, memperdalam perencanaan audit, keterkaitan data antarentitas serta meningkatkan validitas dan akurasi proses perencanaan kegiatan pemeriksaan. Dengan adanya e-audit, Pemprov Jateng dapat sewaktu-waktu melihat data-data sesuai otoritas yang dimiliki terhadap laporan hasil pemeriksaan (LKP), Ikhtisar Hasil Pmeriksaan Semester (IHPS), pemantauan kerugian negara dan pemantauan tindak lanjut temuan, pemeriksaan BPK. Komitmen dukungan Pemprov Jateng ditandai dengan ditanganinya nota kesepahaman BPK dengan Pemprov Jateng No. 172/NK/XXIII/2/5/2011 pada 6 Mei 2011 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemprov Jateng, dalam rangka pemeriksaan pengelolan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun demikian, masih diperlukan banyak instrumen pendukung sehingga e-audit ini dapat berhasil. Baik itu instrumen yang bersifat regulasi, perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia yang berkepentingan terutama dari pihak e-audit. Selanjutnya penerapan e-audit diharapkan tidak dilaksanakan langsung menyeluruh, tetapi secara bertahap. Jadi sebelum bisa dilaksanakan eaudit seratus persen, audit BPK tetap dilaksanakan secara konvensional sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini ( field audit). Namun hal dikombinasikan audit secara elektro Warta BPK
7/26/2011 7:35:03 PM
Informasi Managemen Pembangunan Daerah (Simbangda), kemudian untuk pelaksanan anggaran Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), dan Sistem Informasi Managemen Hasil Pengawasan (SIMHP). Adapun salah satu sistem informasi yang belum dimiliki Pemprov Jateng adalah Sistem Pengelolaan Barang Milik Daeah. Lantas apa kendala yang akan muncul ? Kendala utama tentunya sistem informasi manajemen yang belum terintegrasi lainya. Misalnya, perangkat lunak berupa sistem informasi manajemen yang dimiliki oleh Pemprov Jateng masih belum ada audit-software, sehingga tingkat kehandalanya belum dapat memberikan jaminan yang memadai (quality assurance). Kendala lain adalah terbatasnya anggaran keuangan. Untuk membangun suatu sistem yang handal dan terintegrasi, membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Sumber daya manusia juga menjadi kendala karena tenaga ahli di bidang computer, terutama yang menguasai sistem perangkat lunak.
Saat ini, tenaga khusus yang dimili ki Pemprov Jateng masih terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bahkan, ada beberapa SKPD yang belum mempunyai pranata komputer. Oleh karena itu, masih diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga yang sudah dimiliki. Apalagi e-audit masih tergolong baru bagi pemerintah daerah. Selain itu, Pemprov Jateng secara bertahap akan membangun jaringan informasi yang terintegrasi mencakup pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaksanaan teknis kegiatan, pengendalian dan evaluasi termasuk dalam memberikan pelayanann masyarakat, dalam suatu sistem e-government Provinsi Jawa Tengah. Namun, harus diakui untuk saat ini kesiapan TI masih memerlukan ba nyak pembenahan. Selanjutnya secara bertahap diharapkan dapat menyusun roadmap pembangunan sistem egovernment berdasarkan kemampuan anggaran dalam Renstra mendatang. bd warta bpk: rianto
nik untuk sistem yang memang sudah siap menggunakan e-audit. Bagaimana kesiapan TI Pemprov Jateng untuk mendukung e-audit ini? Berdasarkan nota kesepahaman dengan BPK, ruang lingkup e-audit di Pemprov Jateng akan mengikuti pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi dan prosedur akses data. Saat ini, sistem yang mempu nyai fasilitas e-audit yang terintegrasi adalah Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan oleh LKPP dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemprov Jateng. Dalam hal e-audit LPSE, terdapat pembatasan hak user/otoritas, hak akses dengan pemberian user ID tersendiri dalam jangka waktu terbatas yang bisa didapatkan oleh auditor berdasarkan surat tugas untuk akses jaringan. Untuk sistem informasi yang lain belum dikembangkan secara terintegrasi dalam sistem. Misalnya Sistem
Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyambut Ketua BPK RI Hadi Poernomo yang didampingi Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan.
Warta BPK
37- 39 road to wtp.indd 39
JUNI 2011
39
7/26/2011 7:35:06 PM
GALLERY FOTO >> foto-foto: rianto prawoto
Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 Kepolisian RI kepada Kapolri Timur Pradopo yang didampingi oleh Wakapolri Nanan Sukarna belum lama ini.
Ketua KPU Abdul Hafiz menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2010 beberapa waktu lalu. Penyera han dilakukan oleh Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan dihadiri juga oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, berpartisipasi menjadi narasumber dalam acara Managing The Nation (MTN) bertema “Saatnya Selamatkan Uang Negara” Dalam kesempatan tersebut, host acara MTN, Tanri Abeng, mewawancarainya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan jajaran Kementeri an Pertahanan bersama dengan Ketua BPK Hadi Pornomo dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan 2010, belum lama ini.
Ketua BPK tengah berbincang dengan Kepala BIN Sutanto dan pe tinggi lainnya dalam kaitan penyeharan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2010, beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere berfoto bersama seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2010 belum lama ini. Laporan itu diserahkan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo yang juga didampingi oleh Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
40
JUNI 2011
40 - 41 galeri foto revisi.indd 40
Warta BPK
7/26/2011 7:39:28 PM
Ketua BPK Hadi Poernomo berfoto bersama dengan pejabat pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan seusai menandatangani kesepahaman bersama dalam kaitan pelaksanaan e-audit di provinsi itu.
Ketua BPK Hadi Poernomo menerima kunjungan dari Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi belum lama ini. Hadir juga dalam pertemuan itu Anggota II BPK Taufiqurrahman Ruqi, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota III BPK Hasan Bisri berfoto bersama dengan Tim Audit Investigasi BPK seusai diklat persiapan pemeriksaan itu.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berfoto bersama dengan jajaran petinggi BPK seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2010 belum lama ini. Laporan diserahkan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo yang didampingi oleh Anggota V BPK Sapto Amal Damandari dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota I BPK Moer mahadi Soerja Djanegara, dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan 2010 Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada ketuanya Busyro Muqoddas.
Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan Agung 2010 kepada Jaksa Agung RI Basrief Arief di Auditorium Kejaksaan Agung RI, Jakarta, belum lama ini.
Warta BPK
40 - 41 galeri foto revisi.indd 41
JUNI 2011
41
7/26/2011 7:39:41 PM
Foto : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Kepala BPKP Mardiasmo
PROFESI Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki peran strategis untuk memperkuat sektor publik. profesi akuntan akan mendukung pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
I
katan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI KASP) menggelar pertemuan penting, pada 5- 6 Juli. Pertemuan itu berupa Rapat Anggota V Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik dan Dialog Pengelolaan Keuangan Negara. Acara yang digelar di Aula Gandhi Gedung BPKP Pusat, Jakarta ini dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Kepala BPKP Mardiasmo yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, para Deputi BPKP, Wakil Ketua KPK Haryono Umar, dan Irjen Kemenkeu Sonny Loho. Selain itu kegiatan yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali ini juga diikuti oleh akuntan yang beraktivitas di sektor publik, baik dari instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, maupun lembaga nonprofit lainnya. Adapun tema yang diusung dalam rapat anggota V IAI KASP kali ini yakni Peningkatan Nilai Guna Informasi Keuangan Negara Menuju Indo-
42
42 - 43 profesi.indd 42
JUNI 2011
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik
Peran Strategis Memperkuat Sektor Publik
Hadi Poernomo
nesia yang Maju dan Mandiri. Melalui tema ini seluruh pengelola keuangan negara atau daerah merumuskan solusi terhadap semua permasalahan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Tak heran bila dalam dialog tersebut, semua pemetaan kondisi dalam pengelolaan keuangan negara digali dengan melihat berbagai sudut pandang. Melalui dialog ini diharapkan akan dapat dirumuskan solusi untuk mengatasi semua permasalahan secara komprehensif dan integratif. Selain itu, dialog Pengelolaan Keuangan Negara juga membicara-
kan empat tema penting yakni seberapa kompetenkah Anda mengelola keuangan negara, pusingnya pemda menyusun laporan pertanggungjawaban, sudahkan Anda memanfaatkan informasi keuangan dalam laporan keuangan, dan siapkah Anda apabila salah mengelola keuangan negara. Menariknya lagi, dalam dialog itu juga menghadirkan sejumlah panelis seperti Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Hari Sarundajang, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho, Warta BPK
7/26/2011 7:42:22 PM
menjadi lebih baik. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri “Inti dari dialog adalah upaya unYuswandi A Tumenggung, Anggota tuk meningkatkan peran birokrasi peKomisi XI DPR Kamaruddin Sjam dan nyelenggaraan negara dalam memanAuditor Utama Keuangan Negara II faatkan informasi keuangan negara BPK Syafri Adnan Baharuddin. untuk membangun Indonesia yang Tidak ketinggalan, Menteri Dalam maju dan mandiri,” kata Mardiasmo. Negeri Gamawan Fauzi yang menjadi Lebih lanjut Mardiasmo mengungkeynote speaker pada hari kedua, juga kapkan sebagai organisasi profesi menyampaikan tema mengenai upaya akuntan, IAI memiliki peran strategis pemerintah meningkatkan peran biuntuk memperkuat sektor publik. rokrasi penyelenggara negara dalam memanfaatkan informasi keuangan negara untuk membangun Indonesia Transparansi dan yang maju dan mandiri. akuntabilitas Ketua BPK Hadi Poernomo dalam Pengelolaan keuangan negara sambutannya mengatakan bahwa yang berkualitas sangat berperan BPK tengah mengembangkan Link and Match Auditee (LMA), yang saat ini telah me-link-kan 962 entitas. LMA juga bisa dikembangkan menjadi e-audit BPK. Dengan adanya LMA ini maka KKN akan berkurang secara sistemik, bisa mengoptimalkan penerimaan negara, bisa mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara, laporan BPK bisa lebih komprehensif, laporan BPK bisa lebih cepat, scope audit BPK makin lengkap sehingga informasi keuangan negara yang akan keluar menjadi laporan keuangan akan lebih bermanfaat dan berguna bagi pengambil keputusan sehingga nilai gunanya akan meningkat. Sementara Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Prof. Dr. Mardiasmo mengatakan rapat Ang- Mardiasmo gota V IAI KASP bertujuan untuk menilai pertanggungjawaban kepenpenting dalam memastikan keberhasgurusan periode 2008 – 2011 sekalilan penyelenggaraan pemerintahan igus memilih kepengurusan baru IAI untuk mensukseskan pembangunan. KASP periode 2011 sampai dengan Oleh karena itu profesi akuntan akan 2014. Adapun, dialog pengelolaan mendukung pemerintah untuk terus keuangan negara dilaksanakan untuk melakukan perbaikan secara konmemberikan wawasan, pengetahuan sisten dalam pengelolaan keuangan praktis dan informasi bagi para pennegara. Tujuanya tak lain untuk megelola keuangan negara dalam melakningkatkan transparansi dan akuntsanakan tugasnya. abilitas keuangan negara. Melalui dialog yang diikuti kalanSebab dalam pandangan Margan akuntan serta pengelola keuandiasmo, pengelolaan keuangan negagan negara tersebut, Mardiasmo berra yang berkualitas merupakan salah harap adanya alternatif solusi untuk satu unsur penting dalam mewujudmenata pengelolaan keuangan negara kan tata kelola pemerintahan yang Warta BPK
42 - 43 profesi.indd 43
bersih dan akuntabel. Untuk itu, lanjutnya, sudah menjadi tugas semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Menurut dia, selama ini reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki hampir satu dasawarsa. Selama itu pula berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan negara yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna. Di sisi lain, dia melihat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengalami kemajuan yang sangat berarti. Dengan membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah yang ditandai dengan membaiknya opini audit BPK selama ini tentunya merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan negara. “Implementasi standar akuntansi pemerintah merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusianya, “kata Mardiasmo. Menyinggung mengenai program yang dilaksanakan IAI di sektor publik, dia mengungkapkan bahwa berbagai program telah dikembangkan IAI sektor pulik. Sebut saja, meningkatkan good corporate governance di sektor publik dan membantu pencapaian opini WTP. Selain itu, IAI Sektor Publik juga membantu mengimplementasikan PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual, peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme SDM pengelola keuangan pemerintah. Disisi lain IAI Sektor Publik juga membantu mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik. bw JUNI 2011
43
7/26/2011 7:42:23 PM
KOLOM
Toyotas, Governments And Audits Oleh : Paul Nicoll
Subject Matter Expert Performance Audits, Australian National Audit Office (ANAO)
During the last few years, Toyota in the United States had problems with some vehicles. There were problems with the Prius Hybrid, more conventional cars, four wheel drives vehicles and with different Lexus models. These problems included difficulties with fuel pressure sensors, accelerators and floor mats. Toyota’s actions interested me since I travel daily to BPK in a Toyota Kijang that starts, moves, turns and stops. The company’s difficulties also interested others such as my neighbour who has a large, black, shiny Toyota Camry that also starts, moves, turns and stops. His neighbour has an even bigger and shinier Lexus which is also made by Toyota and which also starts, moves, turns and stops. Initially, Toyota appeared to believe that the problems were specific to particular models. For instance, there were Prius problems, Camry problems and Lexus problems. However, when Toyota analysed its data more deeply, it found that the problems were similar and even the same in different versions of its vehicles. As mentioned above, the problems included fuel sensors, accelerators and floor mats. Consequently, Toyota focused on the underlying difficulties and it changed its design and manufacturing to reduce problems in future. Toyota also sought specialist advice from quality and safety experts and revised membership of its independent Quality Advisory Panel. Recognition that some of its cars had similar problems was the first step in Toyota rebuilding its reputation for quality vehicles. 44
44 - 45 KOLOM.indd 44
JUNI 2011
it is customary for all Supreme Audit Institutions, SAIs, to audit particular government entities and, while there is little research on this topic, we expect that the division of labour within SAIs is consistent with a focus on individual entities. An entity focus is necessary since SAIs give opinions on financial statements of individual entities and it simplifies an SAI’s structure if its staff are allocated to audits of entities. Therefore, for example, an SAI may have one team that audits health, another that audits education, and another that audits revenue agencies. The simplicity of this arrangement is a major attraction so that it will remain a sound basis for SAIs’ organization. As with any form of organization there are advantages and disadvantages. In this case, the advantage is that the SAI will have audit findings about the health entity, the education entity and the revenue entity. The disadvantage is that the focus on single agencies may conceal common problems whose significance the SAI may not see. Here are some examples of functions where often there are common problems: • Payments; • Receipts; • Purchasing including contracting; • Budgeting; • Reporting; • Training; • In addition, all agencies have staff Warta BPK
7/26/2011 7:48:04 PM
management issues. There are agencies with the same principal function although they operate in different policy domains. Here are two examples: • Grants and transfer payments to provincial and local governments; and • Regulation. The latter can be of many areas including health care, transport, food or the environment. BPK’s recent report on the financial statements of National Government entities identified common problems including: • inventories; and • expenditure on consultants, which is part of government purchasing.
These are potential topics for performance audits which usually can explore the reasons for administrative problems more fully than can financial statement audits. Here are SAIs that identified and reported on underlying administrative problems. By reporting in this way the SAIs provided government with a different and sharper perspective on how to resolve the underlying administrative and program delivery issues. • Managing risks in government, United Kingdom; • Procurement, United Kingdom; • Climate change initiatives in South Africa, South Africa; • Audit of entities that are connected with government employees and doing business with national departments, South Africa; • Large information technology projects, Canada; • Management and control in small entities, Canada; • Service delivery, Canada; • Managing conflicts of interest, Canada; • Lessons learned from government computer projects, Netherlands; • IT governance at ministries, Netherlands; • Provision of information on major projects, Netherlands; • Maintaining financial stability in Sweden – Experiences from the Swedish banks’ expansion Warta BPK
44 - 45 KOLOM.indd 45
in the Baltics, Sweden; • Public IT – projects overspend, Sweden; • Information exchange between government agencies responsible for social security systems, Sweden; • Security of central government payments, Sweden; • Certificates of compliance, Australia;
• Capitalisation of software, Australia; and • Direct source procurement, Australia.
What does this mean for BPK?
BPK has a large work program that - like all SAIs that I know of - focuses on auditing individual government entities. Alongside this single agency focus, there is room to identify, explore and to report on common administrative and program delivery issues that slow program delivery and the success of programs. In this way, BPK’s already significant contribution to administrative reform will increase further since the resulting reports will be even more useful for both the Parliament and for national, provincial and local governments. Toyota’s experience in improving manufacturing by identifying common problems could be a model. Of note is that one dimension of the President’s approach to bureaucratic reform is to focus on underlying common problems that reduce the success and efficiency of government programs while increasing their costs. JUNI 2011
45
7/26/2011 7:48:04 PM
