SALINAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 307/I/13/14/2003 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan, ketentuan pengaturannya belum cukup memadai dan komprehensif untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang pesertanya dari luar instansi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan;
1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
8.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 61) ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.
Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.
Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang ketrampilan aparatur untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang jabatan struktural tertentu.
3.
Diklat Prajabatan adalah Diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan kompetensi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
4.
Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan ketrampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugasnya.
5.
Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi Persyaratan dan atau untuk meningkatkan PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
6.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.
Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 2 Badan Diklat berwenang menyelenggarakan Diklat sebagai berikut: 1.
Kepemimpinan Tingkat IV;
2.
Kepemimpinan Tingkat III;
3.
Prajabatan Golongan I, II dan III;
4.
Teknis; dan
5.
Fungsional.
Pasal 3 (1) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Aparatur : a. Pemerintah Daerah. b. Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah. (2) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara resmi oleh Instansi asal peserta Diklat, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Kepala Badan Diklat menetapkan peserta Diklat yang telah dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.
Pasal 4 (1) Materi Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara. (2) Materi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional disusun Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Instansi teknis lainnya.
Pasal 5 Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Diklat dengan peserta dari Instansi di luar Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Sama. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a.
Identitas Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian;
b.
Peserta Diklat (jumlah dan identitas peserta);
c.
Biaya Diklat berdasar indeks yang ditetapkan Badan Diklat;
d.
Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak;
e.
Pengajar / Widyaiswara; dan
f.
Penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.
(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Daerah yang kondisi geografis/akses sulit dijangkau dan/atau jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang, maka Instansi Pengirim cukup menyertakan Surat Perintah Tugas.
BAB IV IJIN PENYELENGGARAAN DIKLAT
Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dari Aparatur Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dengan ijin Kepala Badan Diklat. (2) Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional pada masing-masing SKPD harus berkoordinasi dengan Badan Diklat. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Penyusunan pogram diklat; b. Kurikulum dan silabi; c. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan d. Laporan pelaksanaan diklat.
BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 8 (1) Biaya Diklat dengan peserta berasal dari Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Biaya Diklat dengan peserta berasal dari instansi diluar Pemerintah Daerah dibebankan pada instansi yang bersangkutan atau sumber dana lain yang sah.
Pasal 9 (1) Instansi pengirim peserta Diklat diluar Pemerintah Daerah menyetorkan Anggaran/Biaya Diklat ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Diklat. (2) Jumlah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai biaya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat.
BAB VI PEMBINAAN
Pasal 10 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) (1) Badan Diklat melakukan fasislitasi penyelenggaraan diklat kepada kabupaten/kota untuk penjaminan mutu diklat (2) Dalam rangka penjaminan mutu diklat, Badan Diklat melaksanakan supervisi, pengarahan dan fasilitasi terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Kesesuaian peserta; b. Penyusunan jadwal dan tenaga pengajar; c. Kelayakan sarana dan prasarana; d. Kesesuaian kurikulum dan silabi diklat; e. Kelengkapan modul diklat; f.
Penerbitan Sertifikat; dan
g. Penyelenggaraan evaluasi. (3) Kabupaten/Kota dibebani biaya fasilitasi penyelenggaraan diklat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (4) Biaya fasilitasi penyelenggaraan diklat disetor ke kas daerah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 2011 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD ICHSANURI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 33
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001
