Gambar-4.31 Rencana Pengendalian Banjir Sungai Badung (Penggalian Dasar Sungai)

The Comprehensive Study on Water Resources Development and Management in Bali Province

B144

River bed excavation h=1.5m V=70,000m3

Gambar-4.31 Rencana Pengendalian Banjir Sungai Badung (Penggalian Dasar Sungai) Final Report – Summary Report (4-43)


M48

River bed excavation h=1.5m V=100 000m3

Gambar-4.32

Rencana Pengendalian Banjir Sungai Mati

Final Report – Summary Report (4-44)


4.4.3 Rencana Pengendalian Banjir untuk Sungai Banyumala dan Sungai Buleleng di Singaraja Wilayah genangan dimulai dari sisi sungai sampai beberapa bagian pusat kota Singaraja. Ditemukan suatu bagian dimana tinggi dari sisi tebing kanan lebih rendah di Sungai Banyumala dan banjir sering meluap melalui bagian ini. Untuk Sungai Buleleng penyebab banjir kemungkinan karena kekurangan areal aliran karena naiknya dasar sungai. Permasalahan yang sedang berkembang dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Tidak adanya tebing atau rendahnya sisi tebing kanan di bagian hilir Sungai Banyumala. 2) Drainase yang buruj pada daerah-rendah di Sungai Buleleng. 3)Tidak ada hasil survai topografi seperti bagian longitudinal dan potongan melintang wilayah ini yang bisa dipakai untuk perbaikan sungai.

Gambar-4.33 Wilayah Genangan (April,2004)

Dengan mempertimbangkan pentingnya wilayah tersebut dan peristiwa yang pernah dialami di Indonesia, ditentukan skala desain yang tepat adalah kala ulang 10 tahun untuk tahap awal. Walaupun rasanya mustahil untuk menggambar rencana detail pengendalian banjir untuk sungai-sungai tersebut berkaitan dengan keterbatasan data dasar seperti profil sungai dan peta survai, dipertimbangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan stabilisasi dasar sungai seperti check dam dan groundsill adalah pokok-pokok pekerjaan yang diprioritaskan seperti halnya perbaikan tanggul, pengamanan tanggul dan normalisasi saluran. Berdasarkan pada konsep yang ke dua, pekerjaan-pekerjaan mendesak yang diperlukan ditujukkan pada Tabel-4.27. Tabel-4.27 Rencana Pengendalian Banjir untuk Sungai Banyumala dan Sungai Buleleng Sungai

Panjang

Sungai Banyumala

1.350 m

Sungai Buleleng

1.650 m

Pokok-pokok pekerjaan utama Normalisasi Saluran: lebar 30 m x dalam 0,5 m Tanggul: lebar 4 m x tinggi2,0 m Pengamanan tanggul: tinggi 2,5 m Penggalian dasar sungai: lebar 20 m x dalam 2,0 m Pengamanan tanggul: tinggi 2,0 m

4.4.4 Rencana Pengendalian Banjir untuk Sungai Sowan di Negara Wilayah Sungai Sowan dengan luas daerah tangkapan 171.5 km2 (luas total dari 6 daerah tangkapan) memiliki 6 anak sungai, bernama Sungai Kaliakah, Sungai Ijogading, Sungai Aya Timur, Sungai Subual, Sungai Mendoyo and Sungai Pergung yang bertemu satu sama lain di selatan Negara. Di antara sungai tersebut, Sungai Ijogading mengalir langsung ke pusat Kota Negara dan memiliki debit terbesar. Panjang Sungai Ijogading dari mulut Sungai Sowan adalah 29.9 km. Final Report – Summary Report (4-45)


Banjir terjadi pada 14-16 Oktober tahun 1998, dan areal genangan bergerak sepanjang jalan nasional Denpasar-Glimanuk lurus ke bagian selatan Negara. Setelah banjir ini, Kantor Proyek Pengamanan Wilayah Pantai dan Pengendalian Banjir Propinsi Bali (PPDB-Bali) mebuat rencana perbaikan sungai di tahun 2000 dan beberapa pekerjaan perbaikan sungai sedang dilaksanakan berdasarkan rencana tersebut.

Bilok Poh Bridge and its upstream wing which dropped after flooded.

October 14-16,1998

Gambar-4.34 Wilayah Genangan pada Oktober 1998 Kondisi-kondisi sungai saat ini dirangkum sebagai berikut:

Dikarenakan dengan masuknya sediment, pendangkalan akibat sedimen mengalami peningkatan. Sulit untuk melebarkan sungai karena wilayah perumahan yang padat seperti Sungai Kakiakah, Sungai Ijogading dan Sungai Daya Timur dekat Negara Ada pengaruh pasang surut pada bagian hilir Sungai Sowan River.

Skala desain dengan kala ulang 25 tahun dipakai untuk rencana perbaikan sungai yang ada. Disarankan bahwa perkerjaan-pekerjaan perbaikan sungai dilaksanakan berdasarkan rencana yang sudah ada. Pekerjaan-pekerjaan perbaikan sungai berdasarkan rencana dirangkum seperti pada Tabel-4.28. Pekerjaan-pekerjaan utama adalah normalisasi saluran, tanggul, pengamanan tanggul dan groundsill. Tabel-4.28 Sungai 1)Sungai Kaliakah Sungai Banyu Biru 2)Sungai Ijogading Sungai Titis 3)Sungai Daya Timur 4)Sungai Subual 5)Sungai Mendoyo 6)Sungai Pergung

Rangkuman dari Pekerjaan-Pekerjaan Perbaikan Sungai Debit Desain (m3/dt) 59.75 26.49 214.50 76.87 173.03 92.50 140.17 96.22

Tipe Pekerjaan dalam Rencana Perbaikan Normalisasi Saluran, Tanggul, Pengamanan Tanggul, Groundsill Panjang bagian L=11.0 km Normalisasi Saluran Panjang bagian L=6.0 km

Keterangan Baru Sungai Titis (Baru)

Normalisasi Saluran Panjang bagian L=7.0 km Normalisasi Saluran, Pengamanan Tanggul Panjang bagian L=3.0 km Normalisasi Saluran, Pengamanan Tanggul Panjang bagian L=5.0 km Normalisasi Saluran, Pengamanan Tanggul Panjang bagian L=5.0 km

Sumber: Laporan Akhir Detail Desain Sistem Pengendalian Banjir Tukad Sowan dan Anak-anak Sungainya di Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (2000)



4.4.5 Rencana Pengendalian Banjir untuk Wilayah Rawan Banjir Lainnya Selain tiga wilayah sungai yang disebutkan pada bagian sebelumnnya, ada banyak sungai yang mendatangkan penyakit akibat banjir dan bencana sedimen. Terutama, di Kabupaten Karangasem, ada banyak anak sungai yang perlu diperbaiki dalam rangka untuk mencegah masalah sedimen seperti aliran sisa sampah atau puing-puing, pendangkalan dasar sungai dan erosi tanggul sungai. Di Propinsi Bali, pekerjaan-pekerjaan pengendalian banjir seperti halnya pekerjaan-pekerjaan Sabo dilaksanakan di bawah kontrol PPBD-Bali. 4.5

Kuantitas Konstruksi dan Perkiraan Biaya

(1)

Kondisi-Kondisi Perkiraan Biaya

Perkiraan biaya untuk Studi ini berdasarkan biaya-biaya dan harga-harga di Indonesia yaitu Rupiah (Rp.) pada Juni 2005, dimana nilai tukar dari 1 US$ = Rp. 9.260,00 = ¥106,97 disini dipakai sebagai nilai penukaran mata uang. Biaya proyek terdiri atas pokok-pokok yang ditunjukan pada tabel Tabel-4.29. Tabel-4.29

Komposisi Biaya Proyek

Uraian

Kondidi-kondisi/Komponen-komponen

(1) Biaya konstruksi (2) Pembebasan lahan dan kompensasi (3) Pengeluaran administrasi pemerintah (4) Jasa-jasa teknik (5) Biaya tak terduga (6) Pajak pemerintah

(2)

Tenaga kerja, biaya peralatan dan material untuk konstruksi 3% dari biaya konstruksi untuk proyek reservoar，2% dari biaya konstruksi untuk proyek-proyek lainnya 5% dari biaya konstruksi 10% dari biaya konstruksi 10% dari biaya konstruksi, pembebasan lahan dan kompensasi, pengeluaran administrasi dan jasa-jasa teknik Pajak pemerintah di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai (10%) yang tidak dimasukkan dalam perkiraan biaya proyek.

Fasilitas-Fasilitas Utama dan Pekerjaan-Pekerjaan untuk Proyek Prioritas

Fasilitas-fasilitas dan pekerjaan-pekerjaan untuk proyek-proyek prioritas dirangkum pada Tabel-4.30. Table-4.30

Fasilitas dan Pekerjaan Utama untuk Proyek-Proyek Prioritas

Proyek 1

● ● 2

● ● ●

Proyek Terpadu Reservoar Ayung Multiguna Reservoar Benel Multiguna Proyek Penyediaan Air Sistem Penyediaan Air Bagian Barat Sistem Penyediaan Air Bagian Tengah Sistem Penyediaan Air Bagian Timur

● ● ●

Pengolahan Air untuk Denpasar Pengolahan Air untuk Jembrana (Benel) Penyediaan Air – Sumur: Kabupaten-kabupaten terkait ● Penyediaan Air –Mata Air: Kabupaten-kabupaten terkait 3 Proyek Pengendalian Banjir/Sedimen ● Pengendalian Banjir Sungai Badung & Mati

●

Pengendalian Banjir Wilayah Singaraja

●

Negara dan Wilayah Lain

●

Perlindungan Wilayah Pantai

4

● ● ●

Proyek Irigasi Perbaikan Irigasi (Dari Ayung) Perbaikan Irigasi (Dari Benel) Perbaikan Irigasi: Kabupaten-kabupaten terkait

Fasilitas, Pekerjaan Dam Beton Gravitasi, Fasilitas Pembangkit Listrik (7.6MW) Dam Urugan, Fasilitas Intake Instalasi Pengolahan Air (300 l/dt), Bendung, Pipa Transmisi (10.9km) Instalasi Pengolahan Air (1,800 l/dt), Bendung, Pipa Transmisi (8.9km) Instalasi Pengolahan Air (800 l/dt), Bendung, Pipa Transmisi (57.5km), Stasiun Pemompaan (6.0m3/min×33m) Instalasi Pengolahan Air (150 l/dt) (Waribang-2) Instalasi Pengolahan Air (60 l/dt) Pengembangan Sumur Skala kecil (untuk masing-masing kabupaten, 570 lit/s) Pengembangan Mata Air Skala kecil (untuk masing-masing kabupaten, 1,315 lit/s) Penggalian Dasar Sungai (11km), Perbaikan Bendung (Tukad Badung), Kolam Olakann (Tukad Mati) Penggalian Dasar Sungai, Normalisasi Saluran, Perbaikan Dinding Sungai (Panjang: 3km) Normalisasi Saluran, Pembuatan Dinding Sungai, Perbaikan Dinding Sungai Wilayah Serangan :Perbaikan Dinding Sungai, Seawall Panjang Potongan L=15.9km Wilayah yang Diairi (Kira-kira. 9,500ha) Wilayah yang Diairi (Kira-kira. 1,000ha) Intake/Perbaikan Saluran



(3)

Biaya Proyek

Biaya proyek untuk masing-masing fase dari rencana pengembangan sumber daya air dirangkum seperti yang ditunjukkan pada Tabel-4.31. Total biaya proyek untuk rencana pengembangan sumber daya air diperkirakan sebesar Rp. 3.799 miliar. Tabel-4.31

Uraian dari Biaya Proyek untuk Masing-Masing Komponen (Unit: juta Rp.)

Proyek

(1)

Proyek Terpadu 1. Reservoar Ayung 692.648 2. Reservoar Benel 49.448 Proyek Penyediaan Air 3. Sistem Penyediaan Air 51.329 Bagian Barat (W1) 4. Sistem Penyediaan Air 222.666 Bagian Tengah (C1) 5. Sistem Penyediaan Air 248.668 Bagian Timur (E5) 6. Pengolahan Air untuk 17.235 Denpasar 7. Pengolahan Air untuk 8.044 Jembrana (Benel) 8. Penyediaan Air – Sumur: Kabupaten-kabupaten 62.997 terkait 9. Penyediaan Air – Mata Air: Kabupaten-kabupaten 32.680 terkait Proyek Pengendalian Banjir/Sedimen 10 Pengendalian Banjir 91.135 Sungai Badung & Mati 11. Pengendalian banjir 18.074 Wilayah Singaraja 12. Pengendalian Banjir /Sedimen:Kabupaten-kabup 478.632 aten terkait 13. Perlindungan Wilayah Pantai: Kabupaten 396.800 -kabupaten terkait Irrigation Project 14. Perbaikan Irigasi (dari 71.250 Ayung) 15. Perbaikan Irigasi (dari 7500 Benel) 16. Perbaikan Irigasi: Kabupaten-kabupaten 502.845 terkait Total Catatan: (1): Biaya Konstruksi (3): Pengeluaran Administrasi Pemerintah

(4)

(2)

(3)

(4)

Sub-Total (1)-(4)

(5)

Biaya Proyek

13.853 989

34.632 2.472

69.265 4.945

810.398 57.854

81.040 5.785

955.078 891.438 63.640 828.337

1.027

2.566

5.133

60.055

6.005

66.060

4.453

11.133

22.267

260.519

26.052

286.571

4.973

12.433

24.867

290.942

29.094

320.036

345

862

1.724

20.165

2.016

22.181

161

402

804

9.411

941

10.353

1.260

3.150

6.300

73.706

7.371

81.077

654

1.634

3.268

38.236

3.824

42.059 1.267.234

1.823

4557

9.114

106.628

10.663

117.291

361

904

1.807

21.147

2.115

23.261

9.573

23.932

47.863

560.000

56.000

616.000

7.936

19.840

39.680

464.256

46.426

510.682 748.514

1.425

3.563

7.125

83.363

8.336

91.699

150

375

750

8.775

878

9.653

10.057

25.142

50.285

588.329

58.833

647.162 3.799.163

(2): Pembebesan Lahan dan Kompensasi (4): Jasa-Jasa Teknik

(5):

Biaya tidak Terduga

Biaya Proyek untuk Masing-Masing Fase

Biaya proyek untuk masing-masing fase juga diperkirakan dan terangkum pada Tabel-4.32.



Tabel-4.32

Rangkuman dari Biaya Proyek untuk Masing-Masing Fase (Unit: juta Rp.)

Proyek

Fase 2006-2010

2011-2015

2016-2020

Total

2021-2025

■ Proyek Terpadu

249.753

644.041

61.284

1. Reservoar Ayung 2. Reservoar Benel

249.753 -

612.221 31.820

29.464 31.820

41.604

386.230

253.132

147.371

828.337

-

43.532

11.264

11.264

66.060

-

151.408

67.581

67.582

286.571

-

155.293

134.693

30.050

320.036

■ Proyek Penyediaan Air 3. Sistem Penyediaan Air Bagian Barat (W1) 4. Sistem Penyediaan Air Bagian Tengah (C1) 5. Sistem Penyediaan Air Bagian Timur (E5) 6. Pengolahan Air untuk Denpasar 7. Pengolahan Air untuk Jembrana (Benel) 8. Penyediaan Air – Sumur: Kabupaten-kabupaten terkait 9. Penyediaan Air – Mata Air: Kabupaten-kabupaten terkait ■ Proyek Pengendalian Banjir/Sedimen 10 Pengendalian Banjir Sungai Badung & Mati 11. Pengendalian banjir Wilayah Singaraja 12. Pengendalian Banjir /Sedimen:Kabupaten-kabupaten terkait 13. Perlindungan Wilayah Pantai: Kabupaten -kabupaten terkait ■ Proyek Irigasi 14. Perbaikan Irigasi (dari Ayung) 15. Perbaikan Irigasi (dari Benel) 16. Perbaikan Irigasi: Kabupaten-kabupaten terkait ■ Total

4.6

0 -

955.078 891.438 63.640

22.181

-

-

-

22.181

-

-

10.353

-

10.353

17.583

24.420

19.537

19.537

81.077

1.840

11.577

9.704

18.938

42.059

337.892

366.002

281.670

281.670

1.267.234

46.917

70.374

-

-

117.291

9.304

13.957

-

-

23.261

154.000

154.000

154.000

154.000

616.000

127.671

127.671

127.670

127.670

510.682

161.791

207.641

212.466

166.616

748.514

45.850 -

45.849 4.827

161.791

161.791

791.040

1.603914

-

4.826

91.699 9.653

161.790

161.790

647.162

808.552

595.657

3.799.163

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

4.6.1 Organisasi dan Kelembagaan (1)

Isu-Isu yang Sedang Berkembang

Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dinas PU Pengaturan inter-lembaga antar kantor pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya air, kepastian koordinasi sistematisnya tidak jelas;

Sebagian dari kegiatan teknis rutin dari Dinas PU/ Sub-Dinas SDAPP masih dilaksanakan oleh satuan kerja APBN yang menggunakan dana dari pemerintah pusat. Sistem Pengadaan Air PDAM tidak mampu membuat fasilitas-fasilitas pengadaan air yang baru karena masih memiliki hutang. Badan untuk pengadaan air baru harus diatur untuk pengadaan air di wilayah selatan Bali. Pemerintah Pusat Pemerintah pusat harus memainkan peranan dalam pencegahan konflik-konflik antara Subak dam pengguna baru seperti PDAM dan juga menyediakan solusi untuk Final Report – Summary Report (4-49)


penggunaan air yang baru. (2)

Organisasi Baru

Tanggung jawab dari organisasi-organisasi yang terkait dengan sumber daya air pada pengaturan kelembagaan yang sudah ada dan pengaturan kelembagaan baru yang diajukan ditampilkan secara ringkas pada Tabel-4.33. Tabel-4.33 Kegiatan Utama PSDA Tingkat/ Organisasi

Penyusunan Lembaga Pengelola SDA yang Baru di Bali (Pengajuan) (1) Kapasitas Pengadaan air, Perbaikan Sungai, pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai pengembangan O&P

(2) Pengairan (sebagian besar O&P)

(3) Pembayaran / Penagihan Pajak

(4) Koordinator utk wilayah Sungai dan PDAS

PROPINSI Dinas PSDA - Unit Kerja APBN

X (Perencanaan, Program dan Pembiayaan) X

- BALAI-PSDA Instansi terkait lainnya

X (Sekretariat Dewan)

X (Cipta Karya utk fasilitas pengadaan dan drainase)

X (pembayaran perijinan) X (pajak pemakaian air oleh DISPENDA)

X (dukungan teknis ke Dewan)

X (pembayaran perijinan) X (pajak pemakaian air oleh DISPENDA)

X (Dukungan teknis ke Dewan)

X

Dewan Koordinasi SDA & Sub-Dewan Kabupaten/Kota Dinas PU - Sub-Dinas SDA atau Dinas PSDA

Sedahan Agung & Unit Koordinasi Subak Instansi terkait lainnya

Kegiatan utama PSDA Tingkat/ Organisasi

X (dalam Kab/Kota & kurang dari 1.000 ha) X X (PDAM utk X (PDAM utk fasilitas fasilitas pengadaan) pengadaan) (5) Pengelolaan Kuantitas Air (utk air permukaan, ABT dan mata air) Pengawasan dan Alokasi Air perijinan Analisa hidrologi

(6) Pengelolaan Kualitas air Pengawasan dan Analisa

Pengawasan

PROPINSI Dinas PSDA - Unit Kerja APBN - BALAI-PSDA Instansi terkait lainnya

X (oleh Gubernur) X

X

X teknis)

X (pembagian Data oleh BMG)

(penilaian

X

X X (Prokasih dikoordinasi oleh BAPEDALDA)

Dewan Koordinasi SDA & Sub-Dewan Kabupaten/ Kota Dinas PU - Sub-Dinas SDA atau Dinas PSDA Sedahan Agung & Unit Koordinasi Subak Instansi terkait lainnya

Dinas PSDA Pertama, di bawah penyusunan yang baru, penting untuk Sub-Dinas SDAPP Dinas PU ditingkatkan menjadi Dinas PSDA sehubungan dengan meningkatnya kepentingan pengelolaan sumber daya air di Bali. Sub-Dinas Pertambangan (Dinas PU) yang membawahi Seksi Air Tanah dapat digabungkan dalam Dinas PSDA. Jenis yang kedua dari kerangka undang-undang yang baru adalah sebagai perkenalan dari Balai PSDA di bawah Dinas PSDA. Paling tidak harus ada dua Balai PSDA sehingga batas kewenangan daerah dari tiap-tiap Balai akan dikelola dengan tindakan yang tepat dan akan Final Report – Summary Report (4-50)


terjadi kompetisi sehat antar Balai untuk penyelenggaraan yang lebih baik. Suatu cara akan ditempuh untuk membentuk satu Balai PSDA yang mempunyai tanggung jawab terhadap Bali Selatan termasuk SARBAGITAKU dan Balai lain untuk wilayah Bali Barat dan Utara. Balai PSDA akan dibentuk berdasarkan pedoman yang diberikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1996. Sebagai tambahan, O & P untuk fasilitas pengamanan pantai kemungkinan dapat ditambah. Unsur yang ketiga dari pengaturan undang-undang yang baru adalah Dewan Koordinasi Sumber Daya Air Propinsi (DKSDAP). Fakta yang menyatakan bahwa dewan terdiri dari berbagai perwakilan, baik dari pemerintahan maupun non – pemerintahan dengan proporsi sama, diartikan bahwa dewan diharapkan dapat melaksanakan setidak-tidaknya 2 tujuan, yaitu: i) menyediakan platform diskusi dan koordinasi antara pemilik kepentingan (stakeholders) ; dan ii) menjalankan aturan sebagai ”pengawas” yaitu mengawasi kegiatan pemerintah dan pengeluarannya. Sedahang Agung Fungsi penting pada tingkat kabupaten/kota adalah koordinasi dengan subaks. Kelembagaan sedahan agung (yang mana subak sangat bergantung padanya serta mempunyai hubungan langsung selama ratusan tahun, berfungsi tidak hanya sebagai pemungutan pajak, tapi juga mengatur upacara keagamaan dan memberikan dukungan kepada subak, termasuk pengendalian air) saat sekarang ini sedang mengalami kerancuan di sebagian besar kabupaten/ kota, sehingga subak ditinggalkan begitu saja tanpa kepastian mengenai instansi pemerintah mana yang akan menjadi tempat konsultasi dan sandaran untuk mengatasi masalah subak termasuk permasalahan air. Dalam hal peningkatan keperluan bagi pemerintah dalam memfasilitasi pengalokasian air dan memberikan solusi pada setiap permasalahan, posisi administratif dari sedahan agung harus berada di Dinas PU/ Sub-Dinas SDAPP. Dalam rangka mendukung aturan koordinasi dari sedahan agung, sangat disarankan untuk membentuk sebuah Unit Koordinasi Subak di bawah Bupati/Walikota di tiap kabupaten/kotamadya. Sedahan agung akan melakukan pelayanan sebagai bagian penting dari unit ini. Organisasi untuk sistem pengadaan air baru dalam pengembangan sumber daya air dan distribusi air dirangkum seperti pada Tabel-4.34. Tabel-4.34 Organisasi untuk sistem pengadaan air baru dalam pengembangan sumber daya air, pengadaan air dan distribusi air Administrasi

Propinsi

Kabupaten/Kota

(3)

Pengadaan/Distribusi Dewan Koordinasi Dinas PSDA - Unit kerja APBN：Konstruksi - BalaiPSDAs(2-3): Operasi Dinas PU (Dinas PSDA) - Sedahan Agung - Unit Koordinasi Subak

Konstruksi Dinas PU –Sub-Dinas TRP - Unit Kerja APBN

Badan Pengadaan Air Pengangkutan

Distribusi -

Reginal Water Supply Unit PDAM ,PT.TB

Pedoman untuk Perubahan Kelembagaan

Perubahan pengaturan kelembagaan yang dijelaskan pada bagian ini membutuhkan rangkaian pelaksanaan yang terkoordinasi dan keterkaitan waktu. Alur peta perubahan disertai dengan tindakan-tindakan utama akan ditunjukkan pada Tabel-4.35.



Tabel-4.35 FASE PERIODE

Alur Pedoman untuk Perubahan Kelembagaan

DISKUSI & PEMBUATAN KEPUTUSAN

PERSIAPAN

2005 - 2006

2007

(1 TAHUN)

PERMULAAN (2 TAHUN)

PENGEMBANGAN

2008-2009

2010-2015

(5 TAHUN)

PEMERINTAH PUSAT z KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

z MEMPERSIAPKAN PERATURAN DAN PEDOMAN DLM PELAKSANAAN UU SDA NO. 7/2004 DAN TELAH z TUNJUK DAN DISETUJUI PINDAHKAN z MENYATAKAN PEJABAT POKOK BALI SEBAGAI DALAM SATU WILAYAH BERTANGGUNG SUNGAI (MELALUI JAWAB THD KEPUTUSAN PELAKSANAAN PRESIDEN) DINAS PSDA DAN z MEMBERI BALAI PSDA DI PETUNJUK BALI. KEPADA DINAS PU z MENINGKATKAN / SUB-DINAS SDA DUKUNGAN UNTUK PADA DAERAH PROSES PERSIAPAN. DIMANA KEMENTERIAN PU BISA MENYEDIAKAN PENDUKUNG KAPASITAS PENGEMBANGAN

PROPINSI z KANTOR GUBERNUR

z DINAS PU DAN DINAS PSDA (BARU)

z MEMUTUSKAN z SUSUN (MELALUI PEMBENTUKAN SATU TIM DINAS PSDA DAN ANTAR-DEPARTEME BALAI PSDA N) DAN z SUSUN PETUNJUK KELUARKAN KE PERATURAN AGAR KABUPATEN/KOTA MAMPU MERUBAH TTG SEDAHAN KELEMBAGAAN. AGUNG DAN UNIT z MEMUTUSKAN KOORDINASI UNTUK SUBAK MENDIRIKAN SATU z STUDI TENTANG KESATUAN PENDIRIAN SATU WILAYAH KESATUAN PRODUKSI AIR WILAYAH (DENGAN PUSAT & PRODUKSI AIR KABUPATEN/KOTA) (DENGAN PUSAT & z MEMASTIKAN KABUPATEN/KOTA PRIORITAS DARI ) PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM ALOKASI DANA TAHUNAN. z MEMBENTUK TIM z MELAKSANAKAN PERSIAPAN UTK RENCANA MERENCANAKAN PENGORGANISASIA DAN N KEMBALI SPT MEMBERIKAN STAF, ASSET & PETUNJUK KELENGKAPAN PEMBENTUKAN PEMINDAHAN, ORGANISASI STRUKTUR KEMBALI. ORGANISASI DAN z PENGENALAN FUNGSINYA. DAERAH DIMANA z MELAKSANAKAN BALAI PSDA BISA RENCANA MENERIMA KAPASITAS DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS z PEMBENTUKKAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLEH DARI DINAS PSDA DAN KEMENTERIAN PU. BALAI PSDA TERMASUK PENGATURAN FISIK.

z SUSUN DAN PERKENALKAN PERATURAN PROPINSI YANG DIPANDANG PERLU UTK PELAKSANAAN UU SDA NO. 7/2004 z PILIH ANGGOTA DARI DKSDAP & SUB-DEWAN PADA KONSULTASI DENGAN KABUPATEN/KOTA z PENGOPERASIAN z PENGOPERASIAN KESATUAN DKSDAP & WILAYAH SUB-DEWAN PRODUKSI AIR z MEMPERSIAPKAN (DENGAN KESATUAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA PRODUKSI AIR ) (DENGAN KABUPATEN/KOTA) z SUSUN DAN z IDENTIFIKASI KELUARKAN DAN PERATURAN DAN MEMPERKENALK PROSEDUR YANG AN MENDUKUNG SUMBER-SUMBER PROSES KERJA DARI PENDAPATAN ORGANISASI YANG BARU UNTUK BARU PENGELOLAAN z PENGAWASAN SDA PEMBENTUKAN DAN PENGOPERASIAN DARI BALAI PSDA. PASTIKAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DINAS LAINNYA z TINGKATKAN PERENCANAAN DAN PERSIAPAN BIAYA. z DUKUNG PELAKSANAAN DARI



FASE PERIODE

DISKUSI & PEMBUATAN KEPUTUSAN

PERSIAPAN

2005 - 2006

2007

(1 TAHUN)

z BALAI PSDA (BARU)

z

z z

z

z z z

z DEWAN KOORDINASI SDA PROPINSI (DKSDAP) & SUB-DEWAN (BARU)

z

PERMULAAN (2 TAHUN)

PENGEMBANGAN

2008-2009

2010-2015

(5 TAHUN)

DKSDAP & SUB-DEWAN. SEBAGAI AWAL, z PADUKAN SISTEM TERPUSAT PADA BARU DAN FUNGSI O & P YANG PELAKSANAAN SUDAH DILAKUKAN KE DALAM DIBAWAH PROYEK ORGANISASI LAIN DAN SEKSI (SEDIKITNYA LAIN. BALAI PSDA BENTUK SISTEM AYUNG DAPAT PENGELOLAAN BEROPERASI KUANTITAS AIR SECARA PENUH BENTUK SISTEM MULAI 2013) PENGELOLAAN KUALITAS AIR (TERMASUK UNIT PENGAWAS BARU) BENTUK PENGENDALI BANJIR DAN SISTEM PENGELOLAAN SUNGAI PENINGKATAN FASILITAS O & P BENTUK SISTEM INFORMASI SDA BENTUK PEMBAYARAN/ SISTEM PENAGIHAN SANKSI DISKUSIKAN DAN z DISKUSIKAN SETUJUI ATURAN ALOKASI AIR DAN DAN TANGGUNG PENGALOKASIAN JAWAB. ADAKAN KEMBALI RAPAT TAHUNAN BERDASR PADA DALAM MENINJAU INFORMASI ULANG KEGIATAN PENINGKATAN TAHUN LALU DAN HIDROLOGI PERENCANAAN UTK TAHUN DEPAN (TERMASUK BIAYA)

KABUPATEN/KOTA z KANTOR BUPATI/ WALIKOTA

z BERTANGGUNG JAWAB THD KONSULTASI DENGAN SUBAK DALAM MEMUTUSKAN BADAN PENTING SUBAK (SEDAHAN AGUNG)

z BENTUK UNIT KOORDINASI SUBAK. KELUARKAN DAN SOSIALISASIKAN PERATURAN TERKAIT

z DINAS PU/SUB-DINAS SDA

z ERTANGGUNGJAWAB THD SEGALA KEGIATAN PERWAKILAN SEBAGAI TAMBAHAN THD TANGGUNGJAWAB IRIGASI. z PENGOPERASIAN ATURAN SEDAHAN AGUNG z PENGOPERASIAN UNIT KOORDINASI SUBAK

z SEDAHAN AGUNG z UNIT KOORDINASI SUBAK



4.6.2 Rencana Perbaikan Lingkungan Air Rencana perbaikan lingkungan air dalam bagian ini dititikberatkan pada penerapan praktek alternatif yang memungkinkan untuk perbaikan kualitas air permukaan/ sungai di propinsi Bali. Dalam hal ini, tujuan dari program jangka panjang maupun jangka pendek dari strategi peningkatan lingkungan air adalah melakukan proses identifikasi tanpa fokus langsung terhadap wilayah target yang ditetapkan. Kemudian strategi identifikasi diterapkan dalam batas yang memungkinkan untuk menentukan area target di Propinsi Bali, terutama pada tingkat pencemaran tinggi di jangkauan sungai pada wilayah pengembangan, perkotaan dan industri, seperti: sungai Badung dan sungai Mati yang alirannya melewati Kuta dan Denpasar, serta daerah perkotaan lainnya di zona kering Singaraja dan Negara dengan tingkat kemerosotan kualitas air sungai yang signifikan. (1)

Strategi-Strategi untuk Perbaikan Lingkungan Air

Strategi peningkatan lingkungan air permukaan sungai yang dapat dilaksanakan secara cepat dan sifatnya sementara, pada dasarnya dikategorikan sebagai strategi jangka pendek. Sedangkan strategi yang akan memerlukan waktu realisasi panjang serta sulit untuk dilaksanakan secara cepat dan strategi tersebut bersifat permanen, dikategorikan sebagai strategi jangka panjang, walaupun terdapat kesulitan untuk membuat perbedaan yang jelas secara umum di antara beberapa strategi. Namun demikian, diperlukan juga pertimbangan terhadap suatu strategi komprehensif (dari kedua strategi jangka pendek maupun jangka panjang) dalam suatu keseluruhan pengertian berdasarkan sumber-sumber pencemaran yang signifikan dari target wilayah pengairan sungai dan membuat program tindakan yang diperlukan untuk perbaikan lingkungan air, baik dari segi jangka pendek maupun jangka panjang. <Strategi-Strategi Jangka Pendek> Strategi jangka pendek untuk perbaikan lingkungan air meliputi hal-hal berikut ini: Menghapus Pembuangan Sampah ke Air Permukaan dan Aspek Kesehatan Umum Inspeksi Terhadap Pengendalian Pencemaran yang Dilakukan oleh Industri Peningkatan Potensi Purifikasi Alami pada Aliran Sungai an Sekelilingnya

Pengenalan Dilusi Air sebagai Aliran Lingkungan

< Strategi-Strategi Jangka Panjang>

Pengoptimalan Limbah Padat Baru Dengan Konsep 3R Kebijakan Industri Difokuskan pada Pengembangan Kawasan Industri Pengendalian Polusi pada Aliran Permukaan Pertanian Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Untuk Areal Perkotaan

Berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, tujuan diadakannya konservasi wilayah sungai adalah: 1) untuk meningkatkan volume sumber daya air melalui hutan, 2) untuk menurunkan debit banjir yang tinggi, serta 3) untuk mengurangi erosi lahan. Untuk mencapai sasaran ini, beberapa Badan Pemerintah berikut mempunyai tanggungjawab pada setiap tugas yang telah ditunjuk. Untuk Konservasi Hutan: 9 Dinas Kehutanan (Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya) 9 BP-DAS Unda Anyar (Badan Pengamat-Daerah Aliran Sungai UNDA ANYAR: Organisasi Pemerintah Pusat/ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial, Menteri Kehutanan dan Perkebunan) Untuk Pengendalian Erosi: Final Report – Summary Report (4-54)


9 Sub-Dinas-Sumber Daya Air dibawah Dinas- Pekerjaan Umum 9 Unit Kerja untuk kontrol terhadap banjir dan perlindungan areal pantai Unit Kerja untuk konservasi pantai wilayah selatan pulau Bali (2)

Rencana Konservasi Hutan

<Situasi Sekarang> Master Plan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan sudah ada di Propinsi Bali serta dipersiapkan oleh BP-DAS Unda Anyar dan Dinas Kehutanan Propinsi Bali. Master Plan ini menganjurkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan sudah seharusnya diimplementasikan melalui peran serta masyarakat lokal dengan aktifitas sebagai berikut: 1) Penanaman hutan kembali, 2) Penghijauan, 3) Meningkatkan proses pembibitan, 4) Memberbanyak penanaman, serta 5) Konservasi lahan melalui cara-cara vegetatif dan mekanikal. UU No. 41/ 1999 (pasal 18:1) menetapkan bahwa wilayah hutan Propinsi seharusnya dijaga secara ideal dengan mempertahankan sedikitnya 30% dari total wilayah hutan. Untuk mencapai angka ini, maka Master Plan mempunyai target sebagai berikut: Pengoptimalan fungsi hutan yang ada saat sekarang ini melalui pemeliharaan pemulihan Penanaman hutan kembali: dengan target hutan kritis (lebih dari 100.000 ha) Rehabilitasi hutan: untuk merehabilitasi kerusakan hutan dan memulihkan ekosistem alami. Proses aktivitas lebih diutamakan pada pemeliharaan hutan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar akan bertambah. Rehabilitasi hutan bakau: Hutan Bakau di Bali saat sekarang ini mencapai 4.200 ha (tidak termasuk areal hutan bakau di Kabupaten Badung, yang merupakan kawasan luar hutan) Pengelolaan dan pemeliharaan potensi hutan pada wilayah luar hutan, termasuk Hutan Milik, Pelaba Pura, Hutan Desa Adat, Tanaman Tumpang Sari, dan lainnya. Penghijauan: Penanaman pada wilayah luar hutan sehingga menjadi kawasan vegetasi. Konservasi wilayah sungai: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelamatan lahan, bimbingan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah sungai

<Strategi dan Program> Untuk mempertahankan wilayah dan fungsi hutan yang ada, pengembangan hutan harus meliputi: Menetapkan wilayah hutan dan memotivasi pemecahan masalah terhadap konflik di perbatasan hutan. Mempercepat rehabilitasi hutan dan reklamasinya. Monitoring secara intensif terhadap gangguan keamanan dan konservasi hutan serta melaksanakan hukum untuk menghindari ekspoitasi berlebih pada komoditas hutan. Mengatur kerjasama kehutanan antara pemerintah dan masyarakat mengenai penggunaan yang menghasilkan manfaat, aktifitas rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Memperluas keanekaragaman produksi hutan, komoditi yang prospektif, dan komoditi baru yang telah diperkenalkan. Meningkatkan produktivitas lahan untuk jaminan pangan. Memperbarui personel kehutanan. Menentukan sistem kerja dan prosedur untuk pengembangan hutan. Melengkapi peralatan serta fasilitas dari pengembangan hutan. Final Report – Summary Report (4-55)


(3)

Pengendalian Erosi

Pengendalian erosi di Bali direncanakan dan diimplementasikan secara umum dalam dua unit kerja, yaitu: 1) Unit Kerja Pengendalian Banjir dan Perlindungan Daerah Pantai, dan 2) Unit Kerja untuk Konservasi Pantai di wilayah Bali selatan. Bagian lembaran pengendalian erosi diimplementasikan pada proyek-proyek konservasi hutan yang disebutkan diatas. Pengendalian erosi sepanjang aliran sungai telah diterapkan dalam proyek peningkatan sungai. Tindakan-tindakan yang diambil dalam pengendalian erosi dari sungai adalah pemeriksaan dam, konsolidasi dam, kantung pasir, jaringan kerja dan sebagainya. Setelah letusan terakhir Gunung Agung kira-kira 40 tahun yang lalu, pengendalian sedimen dari hasil vulkanik menjadi hal yang sangat mendesak. Dan saat sekarang ini lapisan vulkanik menjadi stabil. Bagian ini difokuskan terutama pada rencana perlindungan daerah pantai Jumlah keseluruhan dari garis pantai di propinsi Bali adalah 430 km. Secara morfologis, daerah pantai umumnya dikelompokkan dalam jalur “Pegunungan Pantai” yang terbentuk dari letusan gunung berapi. Dilihat dari tipe dasar dan air pantai, Bali dikategorikan sebagai “Pulau Pantai” yaitu bagian pulau dikelilingi pantai terbentuk dari sedimentasi sungai, pantai dan sedimentasi vulkanik. Daerah pantai di pulau Bali terkikis secara besar-besaran. Pengikisan ini menyebabkan kerusakan lahan yang dimiliki secara pribadi maupun umum, seperti: lahan pembudidayaan tanaman, rumah, jalan, pemakaman umum, dan lain sebagainya. 16 % dari total garis pantai terdiri dari karang laut alami dengan pasir putih. Belakangan ini terjadi pengikisan pantai di bagian selatan Bali sebanyak lebih dari 50 km. Khususnya, pengikisan sepanjang pinggir pantai di bagian selatan Bali termasuk Nusa Penida lebih besar dari bagian utara. Pengikisan sepanjang pinggir pantai di bagian utara Bali sekitar 20 km. Pengikisan yang teridentifikasi disebabkan oleh: Bencana alam: 9 Penurunan dari sedimen suplai dari sungai 9 Fragmentasi sedimen 9 Peningkatan energi ombak karena pemanasan global Aktifitas Manusia: 9 Kegiatan kelautan 9 Kegiatan di darat 9 Penangkapan ikan memakai 9 Pencarian besar-besaran pasir, kerikil di pantai Sebanyak 17 lokasi yang teridentifikasi mengalami pengikisan pinggir pantai di Bali direncanakan akan mendapatkan penanganan dalam 5 tahun mendatang.



Tabel-4.36 Penanggulangan Tindakan non-fisik

Tindakan fisik

Pengendalian Erosi di Tepi Laut

Major Works a Makanan buatan / kerikil pantai Karang laut alami, karang buatan di Pantai Sanur, karang ikan buatan di Pantai Sanur, Nusa Dua dan Tanah Lot Hutan bakau Pengamanan pantai disarankan pada beberapa pantai di Nusa Penida, kabupaten Badung, Pulaki dan Yeh Sanih (di Buleleng), dan beberapa pantai di Kabupaten Jembrana. Tembok pantai Pemecah ombak Penahan gelombang lepas pantai Pembangunan pantai yang sedang dan akan dilaksanakan di Pantai Sanur, Nusa Dua, dan Kuta. Program pembentukan kembali

. 4.6.3 Database GIS untuk Pengelolaan Sumber Daya Air (1)

Struktue Database GIS

Database GIS yang disiapkan oleh Tim Studi JIVA adalah informasi adaministratif (5 item), informasi geomorfologi (13 item), fasilitas (9 item), dsb. (2)

Penggunaan Database GIS untuk Pengelolaan Sumber Daya Air

Tim Studi telah mengembangkan pogram “Sistem Neraca Air” sebagai sarana dukungan untuk pengelolaan sumber daya air. Dengan memakai sistem ini, pemakai data dapat mensimulasikan neraca air.. Kbuoaten dan Nusa Penida

Sub wil. sungai

Pengadaan air umum dan kebutuhan air umum di masa depan

Kebutuhan dan potensi air di masa depan

Gambar-4.35

Wilayah playanan air umum

Wilayah Target dan Contoh Hasil



4.6.4 Program Pengembangan Kapasitas Selama periode studi, diperlukan suatu penilaian yang cepat terhadap pengembangan kapasitas pada 40 orang staf utama Sub-Dinas SDAPP dan dilaksanakan untuk mengidentifikasi tipe serta wilayah dukungan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh para staff tersebut. Semua staf yang disurvei telah menyadari dengan baik perlunya peningkatan kapasitas untuk diri mereka sendiri dan juga untuk seksi/ unit mereka. Syarat-syarat penting dalam program pengembangan kapasitas ini, ditunjukkan pada Tabel-4.37. Tabel-4.37

Program Pengembangan Kapasitas

Wilayah serta Unsur-unsur Pengelolaan Sumber Daya Air di bawah Kerangka Kelembagaan yang Baru

1-1.

Pelatihan yang sudah ada (oleh Dinas PU & Instansi Pemerintah lainnya)

Memerlukan Dukungan Tambahan

Perspektif Terpadu

Pengertian pengenalan dan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu dan perspektif yang luas

Í Keahlian dalam pengelolaan air terpadu (ditingkatkan melalui kursus-kursus yang sudah ditetapkan)

Pengembangan & Pemeliharaan Database Pengembangan dan pemeliharaan database memuat tentang: - Kondisi Hidrologi (untuk air permukaan, air tanah dan mata air) - Ijin air yang dikeluarkan (lokasi, abstraksi bulanan, dsb.) - Kualitas air, sumber-sumber pencemaran - Fasilitas dan kondisi. - Kondisi penggunaan lahan (termasuk tumbuh-tumbuhan) - Wilayah resiko banjir - Lokasi bendung dan subak

Í Pengumpulan data & pembaruan prosedur Í Keahlian GIS Í Kemampuan komputer

Pengelolaan Jumlah/ Kuantitas Air -

Observasi, monitoring dan analisis Pemeliharaan stasiun pengukuran Pengukuran aliran sungai & pengambilan air Observasi pada sumur untuk mengetahui tingkat permukaan air tanah dan salinitasnya. Pengumpulan data dan analisis dari kondisi hidrologis dan hidrogeologis Pengelolaan Alokasi Air Memperbarui inventarisasi dari ijin pengguna air dan volume abstraksi air Persiapan rencana alokasi air untuk sungai utama/ sub-wilayah sungai Memberikan informasi teknis kepada Dewan Koordinasi Sumber Daya Air Propinsi beserta Sub-Dewan mengenai alokasi air dan re-alokasinya.

Í Pembentukan sistem monitoring terhadap hidrologis dan hiro-geologi Í Analisis hidrologi dan hidro-geologi Í Pengembangan rencana alokasi air Í Keahlian fasilitasi untuk diskusi dalam alokasi air dan re-alokasi

1.4 Pengelolaan Kualitas Air -

Monitoring dan analisis Pemeliharaan stasiun pengukuran Pengukuran aliran sungai Observasi sumur untuk mengetahui tingkat air tanah dan salinitasnya - Inspeksi layanan sipil

Í Keahlian pada monitoring kualitas air, inspeksi dan sistem kontrol dengan fokus utama pada pengontrolan polusi industri (dengan BAPEDALDA dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan)

1.5 Manajemen Konstruksi Manajemen konstruksi - Pengadaan & konstruksi - Pengawasan konstruksi - Jaminan kualitas

Í Manajemen konstruksi (lebih lanjut ditekankan pada transfer keahlian/pengetahuan dari konsultan selama proses konstruksi)






1.6 Fasilitas O&P (reservoirs, check dams, rubber dams, weirs, intakes, mata air, sistem irigasi, flooding dikes dan fasilitas perlindungan pantai) Perbaikan dalam sistem O&P (temasuk sistem observasi, laporan, keputusan, serta pengoperasian peralatan dan pencegahan) Program jangka pnjang O&P serta anggaran belanja Rencana Tahunan O&P serta anggaran belanja untuk tiap-tiap sungai dan wilayah sungai yang mencakup: Inspeksi lapangan Operasi Pemeliharaan rutin Pemeliharan berkala Rehabilitasi (oleh Dinas PSDA)

z Pelatihan Keselamatan/ Keamanan Dam (pelatihan regular) z Penjagaan pintu gerbang bendungan (pelatihan regular

Í Keahlian pengoperasian Dam Í Prosedur perencanaan dan pelaksanaan

1.7 Pengelolaan Banjir Memperbarui peta kondisi penggunaan lahan termasuk wilayah perencanaan kota dalam wilayah dataran banjir. Perbaikan prosedur untuk mengontrol pengembangan lahan yang berlebihan dalam wilayah dataran banjir (dengan BAPPEDA) Pengembangan dan penyebaran peta resiko banjir. Inspeksi lapangan secara regular dan melakukan observasi Peringatan terhadap banjir dan sistem evakuasi

Í Membuat pengontrol banjir dan sistem evakuasi

1.8 Pengelolaan Batas Air Penafsiran penggunaan lahan z Pelatihan bencana Pengelolaan dan peningkatan sungai termasuk pengontrolan tanah longsor sedimen (pelatihan regular) Pengelolaan dan kontrol terhadap bencana Koordinasi dengan Badan konservasi dan pengelolaan penggunaan hutan dan lahan dalam hal konservasi dan pengelolaan hutan. 2.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perumusan kebijakan sumber daya manusia untuk peningkatan hasil seperti: analisis kerja, desain kerja, perencanaan staf (termasuk regenerasi staf), penilaian prestasi kerja, promosi dan pengembangan karir. Implementasi dari kebijakan SDM yang baru dan evaluasi 2.2 Perencanaan dan Anggaran Biaya Meninjau kembali dan meningkatkan rencana yang sudah ada serta prosedur anggaran belanjanya. 2.3 Laporan dan Administrasi Keuangan Meninjau kembali dan meningkatkan sistem kontrol terhadap pengeluaran/ pembelanjaan (dalam kaitannya dengan sistem keuangan regional untuk diperkenalkan dalam basis nasional)

2.4 Peraturan Internal, Prosedur dan Komunikasi Meninjau kembali dan meningkatkan peraturan yang sudah ada dan prosedur untuk pengambilan keputusan internal, proses kerja, komunikasi, pelaporan dan pembagian informasi. Meninjau kembali dan meningkatkan komunikasi internal dan pengelolaan ilmu pengetahuan (formal maupun informal) 2.5 Sistem Informasi Sumber Daya Air Pendirian dan pengelolaan dari sistem informasi sumber daya air (untuk kegunaan internal, akses eksternal, serta jaringan yang luas)

Í Kapasitas pengelolaan sungai dilaksanakan secara menyeluruh.

Í Pengembangan yang terorganisir

Í Pengembangan yang terorganisir

z Sistem Penghitungan Pemerintah (pelatihan regular) z Pelatihan Administrasi keuangan untuk calon bendahara (pelatihan regular) Í Pengembangan yang terorganisir

Í Keahlian GIS dan komputer





2.6 Hukum dan Peraturan dalam Sumber Daya Air Tujuan/Sasaran: Untuk meningkatkan pengertian terhadap aturan/ hukum lingkungan yang relevan dimana Dinas PSDA/ Balai PSDA dioperasikan untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang lebih baik. Kumpulan dari hukum-hukum yang relevan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan gubernur, dsb. Produksi dan distribusi dari kumpulan data tersebut. Pengorganisasian kumpulan tugas (dengan badan-badan yang relevan lainnya) untuk mempertimbangkan pentingnya peningkatan peraturan-peraturan yang sesuai di tingkat propinsi/kabupaten/kota. (Æ telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam platform Dewan Pengelolaan Sumber Daya Air 3.2 Hubungan Masyarakat Tujuan/Sasaran: Untuk meningkatkan efektifitas dari pesan yang disampaikan kepada stakeholder untuk mendorong perubahan sikap dan mendapatkan dukungan mereka untuk pengelolaan sumber daya air. Pokok-pokok persoalan mencakup: penyelamatan air, pengendalian polusi, perlindungan batas air dan keperluan untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air dan penyediaannya (bekerja sama dengan PDAM) Meninjau kembali dan meningkatkan sistem hubungan masyarakat serta metode yang terkait dalam: - isi komunikasi - metode komunikasi (melalui selebaran, media, rapat sosialisasi, dll.) - menerima dan meberikan solusi terhadap segala klaim/ keluhan Mengembangkan program hubungan masyarakat, baik dalam jangka-menengah maupun secara tahunan 3.3 Dukungan terhadap SUBAK Tujuan/Sasaran: Peran serta aktif dari masyarakat lokal yang berhubungan dengan mata pencaharian mereka merupakan bagian dari pengelolaan integrasi wilayah sungai. Dinas PSDA akan bertindak sebagai penghubung dengan pemerintah daerah/kabupaten serta badan yang relevan untuk memastikan bahwa subak dilengkapi dengan bimbingan yang tepat dan mendukung mata pencaharian mereka serta integritas secara organisasi. Mengidentifikasi areal dimana subak memerlukan bimbingan eksternal dan dukungan sebagaimana telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Mengadakan hubungan dengan institusi pemerintah yang relevan untuk melancarkan aktifitas dukungan terhadap subak. Implementasi, monitoring and evaluasi. 3.4 Lainnya Pelatihan bahasa Inggris

4.7


Í Pengembangan secara terorganisir (komunikasi serta teori & praktek hubungan masyarakat)

Í Keahlian dalam bidang sosiologi, agro-ekonomi, pertanian, industri kerajinan tangan/ pengembangan bisnis skala besar & kecil.

Rencana Pelaksanaan

4.7.1 Badan-Badan Pelaksana dan Alokasi Anggaran Untuk keamanan pelaksanaan pada proyek pengembangan sumber daya air dan proyek pengelolaan sumber daya air yang diusulkan dalam Studi Master Plan, Tim Studi mengusulkan badan-badan pelaksanaan seperti pada Tabel-4.38. Badan-badan pelaksanaan terdiri dari badan-badan baru seperti DINAS-PSDA, BALAI-PSADA, badan sumber daya air, BALAI-PSDA, dewan koordinasi sumber daya air, Sedahan Agung and unit Koordinasi Subak diusulkan oleh Master Plan Final Report – Summary Report (4-60)


Tabel-4.38

Badan-Badan Pelaksana untuk Proyek yang Diusulkan Badan Konstruksi

Proyek Dam Multi Guna

Proyek Penyediaan Air Pengemb angan Smber Daya Air

Proyek Pengendali an Banjir/Sedi men

Proyek Irigasi

Perubahan Kelembaga an

Pengelola an Sumber Daya Air

Perbaikan Lingkungan Air

Reservoar AYUNG

(Baru)Dinas PSDA

Reservoar BENEL Penyediaan Air untuk Wilayah DENPASAR Metropolitan Pengolahan Air (WARIBANG-2):DENPASAR Pengolahan Air (BENEL): JEMBRANA Penyediaan Air – Sumur *1 Penyediaan Air – Mata Air *1 Pengendalian Banjir Sungai BADUNG/MATI Pengendalian Banjir untuk Wilayah NEGARA Pengendalian Banjir untuk Wilayah SINGARAJA Pengendalian Banjir/Sedimen *2 Perbaikan Irigasi (dari Reservoar AYUNG ) Perbaikan Irigasi (dari Resevoar BENEL ) Perbaikan Irigasi: Kabupaten-Kabupaten Terkait *3 Pembentukan DINAS-PSDA Pembentukan BALAI-PSDA Pembentukan Dewan Koordinasi SDA Pembentukan SEDAHAN A. & Unit Koordinasi SUBAK Persiapan Peraturan & Pedoman untuk Undang-Undang SDA Baru Pendidikan Masyarakat dan Penyuluhan AliranLingkungan untuk SungaiBADUNG&MATI Rehabilitasi lahan dan huatan *4

Konservasi Wilayah Sungai Program Peningkata n Kemampua n

Pengendalian Sedimen (Termasuk Pengendalian Banjir) Perlindungan Wilayah Pantai Wilayah-Wilayah Terkait Penugasan Personil

(Baru) Dinas PU/ Sub-Dinas TRP

(Baru）Dinas PSDA

Anggaran Konstruksi O&P Pemerintah (Baru) Balai Propinsi Bali Pusat PSDA Prop. *5 （New）Badan Pusat,propinsi, （Baru）Badan kota*6 Penyedia Air Pengadaan Air O&P

PDAM atau Asosiasi Otonom

(Baru) Balai PSDA Propinsi

(Baru) Balai (Baru）Dinas PSDA Propinsi PSDA Dinas Dinas PU PU Kabupaten Kabupaten

PDAM atau Asosiasi Otonom

Pemerintah Pusat *5

Propinsi

Pusat *5

Propinsi Regency

Dinas PU Propinsi (Dinas PSDA)

Propinsi

Kabupaten, kota

Kabupaten, kota

Pusat,propinsi,kota

Pusat,propinsi, kota

Propinsi,kabupaten,kota BAPEDALDA, Dinas Kesehatan Masyarakat Propinsi Dinas Perindustrian Propinsi （Baru） Balai PSDA Propinsi Propinsi, Kabupaten, Kota Dinas Kehutanan

dalam

（New）（New）Province Province Dinas untuk Balai PSDA PSDA

Dukungan Peningkatan Kemampuan untuk BALAI-PSDA

Pusat,propinsi, kota

Pusat,propinsi, kota Propinsi Propinsi, Kabupaten Pusat *5

Province,Dinas PU (Dinas PSDA)

Propinsi

Pusat, Propinsi

（Catatan） *1：Setelah proyek selesai, operai dan pemeliharaan dilaksanakan oleh asosiasi otonom dengan dukungan dari EU. *2：Proyek skala kecil akan dilaksanakan sebagai kerja komosi untuk Kabupaten dan Kota. *3：Berdasarkan undang-undang sumber daya air yang diterbitkan tahun 2004, area irigasi yang kurang dari 1000 ha diambil alih oleh Kabupaten. *4：Hutan dan hutan nasional lintas kabupaten ditangani oleh Propinsi. *5：Untuk alokasi dari biaya proyek, diperlukan diskusi-diskusi dalam masalah penentuan wilayah strategi nasional. *6：Mekanisme baru dalam pengenalan alokasi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan pemerintah kota madya akan diadopsi dari perjanjian dengan organisasi-organisasi yang berkaitan

4.7.2 Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan dari proyek-proyek yang diusulkan dalam Master Plan ditunjukkan dalam Tabel-4.39. Perbedaan-perbedaan berikut telah di set untuk memberikan prioritas yang tinggi kepada proyek-proyek yang diusulkan pada Master Plan:

Kekurangan Air yang Besar dan Keuntungan yang Banyak Waktu yang Panjang untuk Perencanaan dan Konstruksi Volume Konstruksi Besar Proyek Multi Guna

Jadwal Pelaksanaan untuk Proyek-Proyek Usulan disajikan dalam Tabel-4.39. Final Report – Summary Report (4-61)


Tabel-4.39

Jadwal Pelaksanaan Proyek-Proyek Usulan (1) 2006 2010

Projects

(2) 2011 2015

(3) 2016 2020

(4) 2021 2025

1. WATER RESOURCES DEVELOPMENT Integrated Water Resources DevelopmentProject ¾ Reservoar AYUNG ¾ Reservoar BENEL Proyek Penyediaan Air ¾ Penyediaan Air untuk Wilayah DENPASAR Metropolitan ¾ Pengolahan Air (WARIBANG-2): DENPASAR ¾ Pengolahan Air (BENEL): JEMBRANA ¾ Penyediaan Air – Sumur: Kabupaten-Kabupaten Terkait ¾ Penyediaan Air – Mata Air : Kabupaten-Kabupaten Terkait Proyek Pengendalian Banjir / Sedimen ¾ Pengendalian Banjir Sungai BADUNG/MATI ¾ Pengendalian Banjir untuk Wilayah NEGARA ¾ Pengendalian Banjir untuk Wilayah SINGRAJA ¾ Pengendalian Banjir / Sedimen: Kabupaten-Kabupaten Terkait Proyek Irigasi ¾ Perbaikan Irigasi (dari Reservoar AYUNG ) ¾ Perbaikan Irigasi (from BENEL Reservoir) ¾ Perbaikan Irigasi: Kabupaten-Kabupaten Terkait

▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬

2. WATER RESOURCES MANAGEMENT Pembentukan Kelembagaan ¾ Pembentukan DINAS-PSDA ▬▬▬▬▬ ¾ Pembentukan BALAI-PSDA ▬▬▬▬▬ ¾ Pembentukan Dewan Koordinasi SDA ▬▬▬▬▬ ¾ Pembentukan SEDAHAN A. & Unit Koordinasi SUBAK ▬▬▬▬▬ ¾ Persiapan Peraturan-Peraturan & Pedoman untuk ▬▬▬▬▬ Undang-Undang SDA yang Baru Perbaikan Lingkungan Air ¾ Pendidikan Masyarakat dan Penyuluhan ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ¾ Aliran Lingkungan untuk Sungai BADUNG & MATI ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ Konservasi Wilayah Sungai ¾ Rehabilitasi Lahan dan Hutan ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ¾ Pengendalian Sedimen (Termasuk dalam Pengendalian Banjir) ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ¾ Pengamanan Wilayah Pantai untuk Wilayah-Wilayah Terkait ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ Program Peningkatan Kemampuan ¾ Penugasan Personal ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ¾ Dukungan Peningkatan Kemampuan untuk BALAI-PSDA ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬

4.8

Evaluasi Master Plan

4.8.1 Evaluasi Teknis Usulan proyek pengembangan air untuk wilayah Bali Selatan, proyek Dam Multiguna Ayung dan proyek perbaikan sungai untuk Sungai Badung dan Sungai Mati dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Propinsi Bali direncanakan sesuai dengan informasi teknis, standar, penilaian dan prosedur perencanaan yang sesuai serta dinilai guna menghasilkan sesuatu yang layak secara teknis.



1) Informasi yang berkaitan dengan kondisi-kondisi sosial ekonomi, topografi dan hidro-geologi, hidrologi, lingkungan, penggunaan air, dan lain-lainnya dikumpulkan dari data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan Propinsi Bali dan dipakai dalam Studi Kelayakan setelah melalui pengujian yang tepat dan pemilihan yang teliti. Dan standar-standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia diterapkan untuk perencanaan dan disain untuk fasilitas-fasilitas dan pekerjaan utama. Untuk mendapatkan informasi secara detail, pengeboran 5 lubang di Dam Ayung dan pengujian tanah untuk 3 lokasi untuk perencanaan instalasi pengolahan air dilaksanakan selama masa studi. Standar-standar internasional seperti misalnya International Committee on Large Dams (Komite Internasional untuk Dam-Dam Skala Besar) dan standar Jepang juga dipakai jika diperlukan. 2) Proyeksi jangka panjang dari penduduk untuk perkiraan kebutuhan air di masa depan dilakukan dengan menerapkam metode yang sama dengan yang dipakai Pemerintah Propinsi Bali berdasarkan draf “Revisi Rencana Tata Ruang Propinsi Bali (2003-2010)” yang dikeluarkan pada Agustus 2003. 3) Untuk menghasilkan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan, rencana dibentuk berdasarkan studi kemungkinan penyediaan air yang aman dengan memperkirakan potensi sumber data air dari wuliyah sungai dan mempertimbangkan evaluasi probabilitas. 4) Sumber daya air harus ditemukan disekitar wilayah yang membutuhkan khususnya untuk Denpasar dan kabupaten-kabupaten disekitarnya seperti Badung dan Gianyar dengan tidak hanya mempertimbangkan sudut pandang ekonomi tetapi juga sudut pandang tejnis dari keuntungan pada tahap konstruksi, kualitas air dan kemudahan dalam pembebasan lahan yang diperlukan. Dinilai dari debit yang besar selama musim kering/kemarau pada Sungai Ayung, maka Dam Ayung direncanakan di Buangga Kabupaten Badung sebagai sumber utama dari rencana pengadaan air. 5) Untuk mengatasi banjir dan genangan luapan sungai serta untuk mengurangi kerusakan-kerusakan dengan menerapakan tindakan-tindakan fisik dan non-fisik, maka rencana pengendalian banjir diterapkan dengan dasar kebijakan “Hidup Harmonis Dengan Air”. Berdasarka “Manual Pengendalian Banjir (Volume II)” yang disiapkan oleh bantuan proyek CIDA pada Juni 1993, maka disain banjir yang dipakai pada dasarnya untuk 25 tahun. 6) Informasi dan pendapat yang terkait dengan kebijakan dasar dari Master Plan dan alternatif-alternatif untuk rencana pengembangan sumber daya air dan rencana pengendalian banjir telah mengalami pertukaran secara agresif antara Tim Studi dengan organisasi yang terkait dengan wilayah sungai di Propinsi Bali melalui pertemuan-pertemuan dengan pemilik kepentingan dan pelaksanaan lokakarya. Master Plan yang diusulkan mengenai Studi Komprehensif untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Propinsi Bali diayur untuk tahun sasaran 2025 berdasarkan proyeksi penduduk dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Tim Studi. Oleh karena itu, rencana ini harus ditinjau dan dirubah jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi-kondisi sosio-ekonomi dan akumulasi kumpulan data. 4.8.2 Analisis pada Aspek Ekonomi dan Kuangan (1)

Evaluasi Ekonomi

Evaluasi ekonomi dilakukan unutk 3 proyek prioritas yang dipilih dalam Master Plan. Proyek-proyek lainnya dijelaskan dalam paragraph untuk pertimbangan keuangan. Final Report – Summary Report (4-63)


Asumsi-asumsi dan keuntungan/manfaat untuk evaluasi ekonomi disajikan pada Tabel-4.40 dan Tabel-4.41. Tabel-4.40 Rincian

Kondisi-Kondisi Dasar

Asumsi-Asumsi Awal 2005 1 US$ = Rp.9,260 Rata-rata tingkat menengah dari Mei 2004 sampai April 2005 1 US$ = 106.97 Yen Angka konversi sebesar 0.9 untuk biaya lokal

1. Harga 2.Nilai Tukar 3. Faktor Konversi 4. Umur Ekonomis 1) Waduk 2) Instalasi pengolahan air 3) Pipa-pipa distribusi/transmisi air 4) Mesin-mesin pompa 5) Fasilitas utk instalasi generator set 5. Biaya Penggantian 6. Nilai Sisa (salvage value)

80 tahun 40 tahun 40 tahun 15 tahun 30 tahun Mesin pompa: akan diganti setiap 15 tahun Nilai sisa dari biaya investasi: disisakan pada tahun ke-30.

Sumber: Tim Studi

Tabel-4.41 Manfaat Asumsi A. Untuk Proyek Dam Multiguna Ayung 1. Pengadaan Air Tengah Sama dengan B

Catatan

Rp.2,2 milyar

Biaya alternatif utk konstruksi pembangkit tenaga thermal Biaya alternatif untuk operasi/pemeliharaan CDM (CO2 hsk emisi)

Rp.1,2 juta/ha

Tanpa-kasus: produk kedele

Rp.4,3 juta /ha

Dengan-kasus: produk padi

Rp.118,6 milyar 2. PLTA Rp.72,4 milyar

3. Pengadaan Air Irigasi

Keuntungan/Manfaat

B. Untuk Proyek Pengadaan Air Wil.Perkotaan Denpasar 3% dari pra-asumsi pendapatan rumah tangga 1. Air Domestik Rp.1.800/m3 Rp.1.600.000/bulan Konsumsi rumah tangga : 26 m3/bulan Denpasar dan Badung 2. Air utk Rp.3.600/m3 Selatan (wilayah PT.TB) Komersil/Umum /Kelembagaan Rp.3.030/m3 Badung Utara dan Gianyar Denpasar Rp.7.590/m3 dan Badung Selatan (wilayah 3. Air utk Industri PT.TB) Badung Utara dan Gianyar Rp.6.620/m3 C. Untuk Proyek Pengendalian Banjir Sungai Badung dan Sungai Mati 1. Manfaat Rata2 tahunan Lihat Bab 9.2.3 (2)

Sumber

Tim Studi mengestimasi berdasarkan US$1juta/MW dari Indonesia Power Tim Studi mengestimasi berdasarkan Rp.800/kWh dari Indonesia Power 742g/kWh x US$5/t-CO2 Tim Studi mengestimasi berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Bali Pendapatan rumah tangga diestimasi oleh Tim Studi berdasarkan PDRB dan wawancara. Data aktual dari 3 PDAM dan PT.TB Data aktual PT.TB Data aktual PDAM Badung Data aktual PT.TB Data aktual PDAM Badung

Sumber: Tim Studi

Kebutuhan biaya proyek untuk evaluasi ekonomi ditampilkan pada Tabel-4.42 dan Tabel-4.43. Biaya proyek untuk Proyek Multiguna Ayung terpisah dan dialokasikan untuk tujuan-tujuan seperti yang dirangkum pada Tabel-4.43 dengan menerapkan metode alokasi biaya dari dam multiguna berdasarkan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya-biaya alternative dari tujuan-tujuan yang secara umum sudah dipakai di Jepang.



Tabel-4.42

Biaya Ekonomi Proyek Pengadaan Air dan Proyek Pengendalian Banjir Unit: Rp.milyar Proyek Pengadaan Air untuk Wil.Selatan Bali Sistem Sistem Sistem Total Barat Tengah Timur

Biaya

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sungai Total BAdung Mati

Biaya Finansial 71.8 629.0 336.2 1,037.0 65.9 51.3 117.2 Biaya Economi 69.0 617.5 325.6 1,012.1 59.1 45.5 104.6 Catatan: 1) Biaya untuk Sistem Tengah termasuk biaya alokasi untuk Ayung Dam ditampilkan pada Tabel- II-9.3. 2)Biaya Ekonomi untuk setiap Sistem Pengadaan Air termasuk biaya jalur pipa distribusi, diperkirakan masing-masing 5,1 milyar untuk Barat, 31,0 milyar untuk Tengah, dan 13,8 milyar untuk Timur. Sumber : Tim Studi

Tabel-4.43

Biaya Ekonomi untuk Proyek Dam Ayung Multiguna Unit: Rp.milyar

Biaya dialokasikan untuk Biaya Dam Ayung Pengadaan Air Pembangkit Listrik (Sistem Tengah) Tenaga Air Biaya Finansial 718.8 308.1 223.4 Biaya Ekonomi 684.7 293.5 212.9 Catatan: 1) Biaya untuk fasilitas dan perlengkapan Pembangkit listri tenaga air. Sumber: Tim Studi

Irigasi 187.3 178.3

< Hasil Evaluasi Ekonomi dari Proyek > Proyek Dam Ayung Multiguna dan Proyek Pengadaan Air untuk Wilayah Selatan Bali The economic evaluation is analyzed based on all data previously mentioned, and the result of the evaluation is presented in Tabel-4.44. EIRR of both projects exceed 12% of opportunity cost of capital, and the both projects are judged to be economically feasible Tabel-4.44

Hasil Evaluasi Ekonomi Proyek

Perihal

Proyek Dam Ayung Multiguna

Proyek Suplai Air untuk Wil. Selatan dari Bali

EIRR

12,2 %

12,3 %

Sumber: Tim Studi

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Badung dan Sungai Mati Evaluasi ekonomi dari proyek dinilai berdasarkan kemungkinan banjir 25-tahun dan kemungkinan kerusakan langsung pada rumah. Nilai dari rumah pada wilayah (tahun 2005) dinilai dengan mengacu pada jumlah rumah tangga dengan ukuran rumah yang berbeda dan biaya pembangunan pada wilayah tersebut. Nilai properti rumah tangga dinilai dengan menerapkan rasion 20% pada nilai rumah. Keuntungan rata-rata tahunan diartikan sebagai pengurangan kerusakan dengan dan tanpa adanya proyek dengan menerapkan rasio kerusakan pada kondisi atau kurang dari 50cm level henangan pada lantai (Manual untuk Pekerjaan-Pekerjaan Sungai di Jepang), wilayah banjir dan probabilitas. Tabel-4.45

Manfaat Rata-Rata Tahunan pada Pengurangan Banjir

Item Mnafaat rata-rata Tahunan Sumber: Tim Studi

Wil. Sungai Badung Rp.2,8 milyar

Wil. Sungai Mati Rp.7,0 milyar

Total Rp.9,8 milyar

Evaluasi ekonomi dibuat berdasarkan kondisi yang berlaku pada tahun 2005 dengan memakai semua data yang telah disebutkan diata, periode ulang banjir 25 tahun dan kerusakan banjir tidak langsung sebesar 10% pada kerusakan banjir langsung. Hasil EIRR berada pada 13,4% maka proyek dinilai layak secara ekonomi. (2)

Perimbangan Keuangan

< Proyek Pengadaan Air untuk Wilayah Selatan Bali > Final Report – Summary Report (4-65)


Jumlah biaya proyek mencapai Rp. 1.037,0milyar termasuk biaya yang dialokasikan dari Proyek Dam Ayung. Secara jelas biaya proyek jauh dari kemampuan finansial Pemerintah Propinsi karena pendapatan tahunan Pemerintah Propinsi hanya sebesar Rp. 904 milyar pada tahun 2004 termasuk surplus tahun sebelumnya. Maka, pembiayaan dengan pinjaman dari Pemerintah Pusat dan atau pinjaman lunak luar negeri tidak akan dapat dihindari dalam pelaksanaan proyek < Pembangkit Tenaga Listrik > Pasokan listrik dari Jawa tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan di Bali, oleh karena itu proyek termal di Bali harus berada pada level tinggi pada tingkat operasi dan lebih jauh instalasi baru sedang dikerjakan di Singaraja. Maka, Indonesia Power diharapakan untuk bergabung dalam Proyek Dam Ayung Multiguna untuk pengadaan listrik yang stabil dan biaya operasi yang lebih rendah. Para penerima manfaat harus membagi biaya yang dialokasikan dari Ayung Dam (biaya konstruksi dan biaya O&P); namun dialog dan diskusi secara mendetail dengan pihak-pihak terkait, seperti SUBAK akan diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik. Biaya proyek sebesar Rp.117,2 milyar juga sangat besar untuk kemampuan finansial Pemerintah Propinsi, oleh karena itu pendanaan dari Pemerintah Pusat dan pinjaman lunak luar negeri akan diperlukan untuk pelaksanaan proyek 4.8.3 Pemeriksaan Lingkungan Awal <Wilayah yang Dilindungi> Kebanyakan dari dataran tinggi di daerah pegunungan ditetapkan sebagai cagar alam atau taman wisata alam dan merupakan daerah yang dilindungi. Wilayah-wilayah yang dilindungi terdiri dari wilayah dataran rendah dan/atau wilayah air pantai. Wilayah yang dilindungi dan daerah cagar alam di seluruh Bali meliputi areal seluas 1200 km2 atau 21% dari keseluruhan wilayah Bali diperlihatkan pada Gambar-4.36.

LEGEND : Protected Area : Lakes and Dams : Ayung Dam : Drainage Basin of Ayung Dam : River Water Intake and Treatment : End Point of Treated Water : Transmission Pipe Line : Flood Control River Reaches

Gambar-4.36 Wilayah Yang Dilindungi dan Proyek-Proyek Master Plan Final Report – Summary Report (4-66)


4.8.4 Evaluasi Sosial dan Lingkungan Master Plan Dapat disimpulkan bahwa rencana master plan untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya air akan berkelanjutan secara ekologis dan sosial karena tidak mengganggu perlindungan yang berkelanjutan yang sudah dibuat untuk melindungi wilayah-wilayah di Daratan Bali dan juga keberadaan (juga untuk masa depan) hak pengguna air irigasi (petani) karena semua intake air secara langsung direncanakan pada daerah aliran paling hilir dari sungai. Master plan juga akan memfasilitasi pengurangan terhadap intrusi salinitas yang sedang sedang terjadi pada air tanah di wilayah Bali Selatan dan disini akan diperoleh pengembalian kualitas air tanah untuk jangka panjang. Dampak-dampak merugikan yang disebabkan oleh konstruksi Dam Ayung yang diantisipasi sebagai berikut:

Hilangnya dan variasi sistem ekologi, khususnya hilangnya tumbuh-tumbuhan, biota darat dan biota akuatis karena genangan reservoar.

Perubahan lingkungan begitu pula sistem ekologi karena fluktuasi debit yang besar dan aliran sediment ke hilir dam.

Keseluruhan manfaat dari proyek-proyek master plan termasuk rencana-rencana yang diusulkan untuk perbaikan lingkungan air (utamanya tindakan pengendalian polusi aliran permukaan daerah pertanian yang sangat relevan dengan master ppaln ini karena ketentuan untuk penambahan air irigasi juga merupakan tujuan dari Dam Ayung) dan konservasi wilayah sungai sejalan denan peningkatan kapasitas kelembagaan seperti yang dijelaskan pada Bab 7 diharapkan mampu membawa kepada perbaikan lingkungan air yang berkelanjutan dalam jangka panjang di Pulau Bali. Maka dari itu, master plan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dinilai memberikan manfaat secara sosial maupun lingkungan dan berlanjut untuk jangka panjang 4.9

Proyek Prioritas

4.9.1 Kriteria untuk Menentukan Prioritas Berdasarkan studi pada pengembangan sumber daya air di Propinsi Bali maka proyek prioritas untuk proyek-proyek pengembangan sumber daya air dan proyek-proyek pengelolaan sumber daya dipilih dengan menerapkan kriteria-kriteria berikut ini: Proyek-Proyek Pengembangan Sumber Daya Air Proyek-proyek yang pelaksanaannya dijadwalkan pada 5 tahun pertama dimulai pada 2006, juga dijadwalkan 5 tahun berikutnya yang dimulai pada 2011 untuk 20 tahun yang dicakup oleh rencana ini. Proyek-proyek pelayanan air dalam jumlah yang besar untuk air perkotaan untuk wilayah yang sangat kekurangan air. Proyek yang membutuhkan periode pelaksanaan yang lebih lama untuk rencana, disain dan konstruksi. Proyek-Proyek Pengelolaan Sumber Daya Air Rencana-rencana yang melibatkan bagian-bagian dasar dan pokok termauk bagian-bagian tambahan untuk pembaharuan proyek-proyek terkait. Rencana-rencana yang memberi kontribusi pengurangan dari muatan lingkungan atau dampak yang kecil pada lingkungan dengan pelestarian dari sumber daya air yang berkesinambungan. Rencana-rencana perbaikan penggunaan air yang efektif serta operasi dan Final Report – Summary Report (4-67)


pemeliharaan yang rasional. Rencana-rencana yang memberikan pemikiran utama pada pelestarian kebudayaan Bali dalam pelaksanaannya. 4.9.2 Prioritas untuk Tiap Proyek Dari proyek-proyek pengembangan dan proyek-proyek pengelolaan sumber daya air yang diusulkan pada Master Plan, proyek-proyek dan program-program berikut ini dipilih sebagai proyek-proyek prioritas berdasarkan kriteria diatas. Lihat Tabel-4.46. Tabel-4.46

Proyek-Proyek Prioritas Yang Diusulkan.

Projects 1.

(2)

(3) Proyek prioritas dipilih khusus

2006 -2010

2011 -2015

X

X X

▲

X

X

▲

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

1.1 Proyek Pengembangan SDA Terpadu 1.1.1 ReservoarAYUNG 1.1.2 Reservoar BENEL 1.2 Proyek Pengadaan Air 1.2.1 Pengadaan Air Terpadu untuk wilayah Metropolitan DENPASAR 1.2.2 Pengolah Air (WARIBANG-2): DENPASAR 1.2.3 Pengolah Air (BENEL): JEMBRANA 1.2.4 Supali Air – Sumur: Kabupaten Terkait 1.2.5 Suplai Air – Mata Air: Kabupaten Terkait 1.3 Proyek Pengendalian Banjir/Sedimen 1.3.1 Pengendalian Banjir Sungai BADUNG/MATI 1.3.2 Pengendalian Banjir untuk wilayah NEGARA 1.3.3 Pengendalian Banjir untuk wilayah SINGRAJA 1.3.4 Pengendalian Banjir/Sedimen: Kabupaten Terkait 1.4 Proyek Irigasi 1.4.1 Perbaikan Irigasi (dari Reservoar AYUNG) 1.4.2 Perbaikan Irigasi (dari Reservoar BENEL) 1.4.3 Perbaikan Irigasi: Kabupaten Terkait 2.

(1)

X X X

X X X

X X X X

X X X X

▲

X X

X

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2.1 Program Perubahan Kelembagaan 2.1.1 Pembentukan DINAS-PSDA 2.1.2 Pembentukan BALAI-PSDA 2.1.3 Pembentukan Dewan Koordinasi SDA 2.1.4 Pembentukan SEDAHAN A. & Unit Koordinasi SUBAK 2.1.5 Persiapan Peraturan dan Pedoman untuk UU SDA yang baru 2.2 Program Perbaikan Lingkungan Air 2.2.1 Kampanye dan Pendidikan Kepada Masyarakat 2.2.2 Aliran Lingkungan untuk BADUNG & MATI 2.3 Program Konservasi Wilayah Sungai 2.3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.3.2 Penegndalian Sedimen (termasuk dalam pengendalian banjir) 2.3.3 Pengamanan Pantai untuk wilayah-wilayah terkait 2.4 Program Pengembangan Kemampuan 2.4.1 Penugasan Personil 2.4.2 Dukungan Peningkatan Kemampuan BALAI-PSDA [Catatan] (1) 2006-2010; Proyek 5 tahun pertama dimulai pada 2006 (2) 2011-2015; Proyek 5 tahun selanjutnya dimulai pada 2111

X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

▲


Gambar-4.31 Rencana Pengendalian Banjir Sungai Badung (Penggalian Dasar Sungai)

Recommend Documents