1. Pendahuluan Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengukur bagaimana suatu negara dapat dikatakan berkembang, maju atau bahkan negara yang tertinggal dengan negara- negara lainnya. Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang ada di dalamnya yang dapat memberikan dampak positif untuk negara tersebut. Perguruan tinggi atau universitas merupakan jenjang pendidikan yang biasa digunakan sebagai tolak ukur bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang termasuk banyak di Asia. Malaysia yang pada era 1970-an masih “berguru” kepada
Indonesia
dalam
hal
pendidikan
justru
kini
lebih
maju
(http://supermilan.wordpress.com/2007/06/01/ketika-malaysia-sudah-mulaiberlari/). Namun sekarang kenyataan yang sudah berbeda, banyak pelajar atau anak muda Indonesia sekarang yang “berguru” dan menimba ilmu di sana. Seharusnya ini bisa menjadi koreksi Bangsa Indonesia untuk “bercermin” agar dapat lebih membenahi diri untuk kedepannya. Good University Governance (GUG) merupakan turunan dari konsep Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Universitas merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented), namun harus tetap mendapatkan keuntungan dari pemasukan (surplus) karena universitas juga harus bisa menghidupi dirinya sendiri dan dapat mengembangkan kelembagaannya dengan baik, sehingga dapat tetap bertahan untuk kelangsungan hidupnya (prinsip going concern). GUG sangat berguna sebagai sistem untuk mengatur tata kelola universitas dengan baik termasuk bagaimana keuntungan tersebut dapat dikelola dengan baik atau secara profesional, dan menghindari terjadinya kecurangan
1
(fraud) dari berbagai konflik kepentingan di dalamnya, sehingga nantinya setiap universitas dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Negara-negara maju seperti Australia, Canada, Prancis, Belanda, Inggris, dan lain-lain sudah memiliki model atau karakteristik pengukuran Good University Governance yang telah ditentukan dan distandarkan agar dapat dilaksanakan secara serentak serta konsisten oleh seluruh universitas atau perguruan tinggi di sana. Standar atau budaya setiap negara berbeda-beda, untuk itu kita tidak bisa menggunakan secara murni apa yang diterapkan oleh negaranegara lain. Model pengukuran Good University Governance yang ingin digunakan atau diterapkan di Indonesia harus sudah disesuaikan dengan standar serta budaya yang telah di junjung tinggi oleh Bangsa Indonesia. Hal yang menjadi kendala adalah belum adanya aturan atau standar yang telah ditentukan untuk diterapkan di Indonesia. Di Indonesia sudah ada good university governance untuk universitas/institut badan hukum milik negara, sehingga belum adanya Good University Governance untuk universitas swasta. Untuk universitas swasta ada beberapa jenis badan hukumnya namun dalam hal ini peneliti mengkhusukan untuk universitas yang berbadan hukum yayasan, karena peneliti juga berada dalam universitas yang di bawah naungan yayasan. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip Good University Governance di Indonesia khususnya untuk universitas dengan pengelolaan organisasi berbentuk yayasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penyusunan Good University Governance
bagi universitas-universitas dengan pengelolaan organisasi
berbentuk yayasan yang ada di Indonesia. 2. Good University Governance dan Yayasan Konsep corporate governance dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (stakeholders). Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur,
2
sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (The Indonesian Institute For Corporate Governance, 2011). Sedangkan konsep university governance dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu universitas agar operasional universitas berjalan sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Good University Governance dapat dipahami sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ universitas sebagai
upaya
untuk
memberikan
nilai
tambah
universitas
secara
berkesinambungan dalam jangka panjang. Peran GUG membentuk membentuk struktur kerja dan menciptakan sistem check dan balances, karena efektivitas
suatu universitas berhubungan
dengan perbandingan biaya rutin dan biaya sewaktu-waktu yang dikeluarkan oleh suatu universitas, yang hasilnya dapat dirasakan dikemudian hari. Menurut Serian (Wijatno, 2009) penerapan prinsip GCG di Universitas dapat dilihat dari berbagai aspek berikut : a. Transparency
(keterbukaan
informasi),
universitas
harus
dan
dapat
menerapkan prinsip keterbukaan di bidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, sistem dan prosedur akuntansi, pelaporan keuangan, rekrutmen dosen dan karyawan, pemilihan pejabat struktural, pemilihan
anggota
senat
fakultas/akademis,
pemilihan
penggurus
yayasan/BPH, dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku kepentingan secara memadai, akurat, dan tepat waktu. b. Accountability (akuntabilitas), universitas harus mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) dari setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas/akademis, pengurus yayasan, dosen dan karyawan. Termasuk juga kriteria dan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya antara lain: melakukan penilaian, analisis, dan interpretasi dari aktivitas suatu organisasi secara independen. Pada dasarnya ruang lingkup audit internal mencakup segala
3
aspek kegiatan dalam organisasi dalam rangka penilaian kinerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas organisasi, sehingga proses, tujuan dan sasaran organiasasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Selain itu, ada baiknya juga dilakukan manajemen audit atau financial audit plus oleh KAP independen. c. Responsibility (pertanggungjawaban), setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan universitas harus bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan job description yang telah ditetapkan. Termasuk para dosen harus menaati etika dan norma kedosenan. Harus dihindari “pemerasan” atau “penjualan nilai” pada mahasiswa baik oleh dosen maupun oleh karyawan non akademis. d. Independency (kemandirian), pihak yayasan dan pengelola universitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bnetuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan universitas. Pengurus yayasan/BPH harus memberi wewenang penuh kepada rektorat untuk menyelenggarakan “Tri Dharma Perguran Tinggi”. e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait (equitable treatment). Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terdiri atas mahasiswa, masyarakat, para dosen dan karyawan non akademis, serta pengurus yayasan. Konsep Yayasan menurut UU No. 16 Tahun 2001, adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Perbedaan mendasar organisasi profit dan non profit seperti yayasan
4
adalah mekanisme organisasi bersangkutan dalam memperoleh sumber daya awal yang dibutuhkan, yang umumnya diperoleh dari sumbangan. Menurut Indra (Bastian, 2007) laporan keuangan yayasan memiliki karakteristik sebagai berikut: -
Sumber daya yayasan berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
-
Menghasilkan barang dan/jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu yayasan menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik yayasan tersebut.
-
Tidak ada kepemilikan, dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya yayasan pada saat likuidasi atau pembubaran. Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama
untuk menilai jasa yang diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk memberikan jasa tersebut dan cara pengelola melaksanakan tanggung jawabnya serta aspek lain dari kinerja yayasan. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Panggabean (2002), dalam mengelola yayasan salah satu aspek yang perlu menjadi pedoman yaitu aspek managerial. Ditinjau dari aspek managerial, agar yayasan dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai maksud dan tujuannya, maka yayasan perlu mempertimbangkan hal-hal strategis di bawah ini : 5
a. Pendiri dan pengurus harus bersedia menanggalkan kepentingan pribadi dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan yayasan. b. Visi dan Misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan. c. Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena para donatur dan konstituen yayasan menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas pembukuan. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif di mata donatur dan konstituen termasuk pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber pendanaan. d. Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaiaan maksud dan tujuan yayasan. e. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program kreatif yang berorientasi pasar karena akan disukai konsumen sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya. f. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip transparansi,
efisiensi
dan
akuntabilitas.
Pembukuan
harus
diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan yang dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi, pengawasan, dan perencanaan. g. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6
3. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data berupa karakteristik pengelolaan universitas dengan badan hukum yayasan di Indonesia dan good corporate governance sebagai dasar penyusunan model good university governance diperoleh dari literatur (buku, Undang-Undang no. 16 tahun 2001 tentang yayasan, peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta jurnal) dan Panduan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi. Data pengelolaan universitas atau perguruan tinggi di Indonesia memberikan informasi mengenai karakteristik pengelolaan universitas. Konsep yayasan yang menjadi bentuk badan hukum pengelolaan universitas, memberikan informasi mengenai karakteristik pengelolaan yayasan. Kedua data tersebut menjadi dasar untuk menyusun model good university governance dengan memasukkan konsep good corporate governance sebagai gambaran tata kelola suatu organisasi. Kerangka penelitian ini tergambar dalam bagan berikut :
Penelitian pustaka
Pengelolaan Universitas
Yayasan
Hasil penelitian pustaka sebagai data input
Karakteristik Universitas
Karakteristik Yayasan
Adopsi Konsep
Corporate Governance
Keluaran Penelitian
Model Good University Governance
Gambar 1. Kerangka penelitian
7
4. Analisis dan Pembahasan Dalam paparan yang diungkapkan oleh The Indonesian Institute For Corporate Governance (2001), GUG meliputi struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ universitas sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah universitas secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Untuk membangun model GUG, karakteristik universitas dan yayasan menjadi kerangka dasar yang digunakan. Pengelolaan universtas-universitas di Indonesia harus mengikuti peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, karakteristik universitas yang dalam peraturan tersebut disebut sebagai perguruan tinggi tertuang dalam pasal 1, adalah sebagai berikut: -
(ayat 17) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
-
(ayat 21) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Karakteristik yayasan tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2001 dan Indra
Bastian (2007) yang telah dipaparkan di bagian atas. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa karakteristik yayasan meliputi (1) sumber dana berasal dari pihak yang bukan sebagai pemilik, investor, maupun kreditor, (2) organisasi nirlaba, dan (3) tidak terdapat kepemilikan. Karakteristik universitas dan yayasan menjadi materi rancangan aplikasi untuk membangun GUG untuk universitas di bawah naungan yayasan dengan menambahkan adopsi konsep CG menjadi materi konseptual. Adopsi konsep CG untuk membangun model GUG dengan melihat dari sudut pandang komponenkomponen yang membentuk GCG. Struktur pengelolaan universitas, berdasarkan
8
karakteristik universitas dan yayasan serta konsep CG tertuang dalam bagan berikut ini:
Pemerintah
Akademik
Yayasan
-Pengelolaan -administratif
Universitas
Pengabdian Masyarakat (Sosial)
Masyarakat
Akademik&non akademik
Sivitas Akademika
Gambar 2.Struktur universitas berbadan hukum yayasan Dari banyak badan, institusi atau individu yang mendefinisikan berbagai macam komponen GCG maupun GUG peneliti mengambil sembilan definisi yang mewakili semua definisi yang ada. Untuk komponen GCG digunakan sebagai perbandingan karena konsep tersebut yang diadopsi dalam pengembangan GUG. Perbandingan komponen-komponen GCG maupun GUG yang ditetapkan oleh setiap institusi atau individu dipaparkan dalam tabel berikut:
9
KOMPONEN
10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Transparansi (Transparency) Akuntabilitas (Accountability) Pertanggungjawaban (Responsibility) Kemandirian (Independency) Keadilan (Fairness) Prediksibilitas (Predictability) Partisipasi (Participation) Penegakan Hukum (Rule of Law) Berorientasi umum (Consensus orientaion) Efisiensi & efektifitas (Efficiency&Effectiveness) Visi Strategi (Strategic vision) Keterbukaan dalam informasi (Diclosure) Kredibilitas (credibility) Otonomi Penjaminan mutu Layanan Prima Akses yang berkeadilan Keberagaman Keberlanjutan
Asian Development Bank (ADB)
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
World Bank
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance –KNKCG (2004)
Tunggal dan Tunggal (2002)
BORANG
Serian Wijatno (2009)
Muhi
UU no 9 Tahun 2009
Tabel 1. Komponen GCG dan GUG
10
Dari uraian sembilan badan, institusi atau individu di atas, peneliti mengambil lima komponen yang cukup mewakili berdasarkan konsep dasar dari setiap
komponen-komponen
tersebut.
Lima
komponen
tersebut
yaitu
transparansi(transparency), akuntabilitas(accountability), pertanggungjawaban, kemandirian (independency), dan keadilan (fairness) yang cukup mewakili dan menjadi dasar adanya komponen lainnya yang dikelompokan dalam tabel berikut.
1
Transparansi
Akuntabilitas
Visi Strategi
Prediksibilitas
Pertanggungjawaban Kemandirian Partisipasi
Otonomi
Keadilan Beorientasi umum
2
Keterbukaan
Efisiensi&Efektivitas
Penegakan Hukum
dalam
Akses yang berkeadilan
informasi 3
Kredibilitas
Layanan Prima
4
Keberlanjutan
Penjaminan Mutu
Keberagaman
Tabel 2. Prinsip University Governance
Visi Strategi dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari transparansi.
Akuntabilitas
efisiensi&efektifitas,
sudah
cukup
mewakili
prediksibilitas,
serta kredibilitas maupun keberlanjutan. Partisipasi,
penegakan hukum, layanan prima, dan penjaminan mutu merupakan kesatuan dari pertanggungjawaban. Prinsip otonomi adalah bagian dari kemandirian. Keadilan memiliki arti yang luas termasuk berorientasi umum, akses yang berkeadilan, keberagaman didalamnya.
10
Peneliti ingin membahas lebih mendalam dan lebih jelas bagaimana model pengukuran kelima komponen GUG tersebut untuk universitas yang khususnya berada dalam naungan yayasan yang ada di Indonesia.
KOMPONEN 1.Transparency (Muhi)
DEFINISI Perguruan tinggi sebagai suatu industri, bertanggung jawab atas kewajiban keterbukaan informasi serta menyediakan informasi bagi stakeholders sehingga posisi dan pengelolaan korporasi (perguruan tinggi) dapat mencerminkan kondisi riil dan harapan terhadap perguruan tinggi di masa yang akan datang.
INDIKATOR a. Transparansi Proses Pengambilan Keputusan pengembangan infrastruktur informasi berupa intranet, knowledge management, yang merupakan sarana karyawan dalam menyampaikan berbagai informasi berupa tulisan, ideide, atau gagasan. b. Transparansi Kepada Mitra Kerja menerapkan aplikasi e-procurement dan e-tender (e-auction) dan implementasi modul pemasok manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan e-procurement, semua kegiatan tender dilakukan dengan sistem komputer sehingga menunjang transparansi. c. Transparansi penilaian kinerja pegawai Penerapan penilaian kompetensi pegawai dengan menggunakan kompetensi assessment tools, melalui assessment online penilaian dilakukan secara langsung. Assessment center juga dimanfaatkan untuk mengetahui potensi seorang pegawai dalam hal penempatan jabatan dan promosi.
2.Accountability (Wijatno:2009)
universitas harus mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) dari setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas/akademis, pengurus yayasan, dosen dan karyawan. Termasuk juga kriteria dan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya antara lain: melakukan penilaian, analisis, dan interpretasi dari aktivitas suatu organisasi secara independen. Pada dasarnya ruang lingkup audit internal mencakup segala aspek kegiatan dalam organisasi dalam rangka penilaian kinerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalikan aktivitas organisasi, sehingga proses,
a. Mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas/akademis, pengurus yayasan, dosen dan karyawan. b. Mempunyai kriteria dari setiap uraian tugas dan tanggung jawab dan proses pengukuran kinerja, pengawasan dan pelaporan. c. Tugas dan ruang lingkup audit internal diuraikan secara jelas.
11
tujuan dan sasaran organiasasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Selain itu, ada baiknya juga dilakukan manajemen audit atau financial audit plus oleh KAP independen. 3.Responsibility
(Muhi) Universitas harus selalu mengutamakan kesesuaian di dalam pengelolaan perguruan tingginya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip institusi yang sehat dan berkualitas. Setiap bagian/unit memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas, dengan alokasi tanggung jawab masing-masing secara jelas tercantum dalam kebijakan peraturan perguruan tinggi (Peraturan Rektor).
4.Independency (Wijatno:2009)
pihak yayasan dan pengelola universitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bnetuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan universitas. Pengurus yayasan/BPH harus
12
(Trakman,2008) Leon yang menganut model campuran (amalgam model) yaitu tata kelola universitas yang merupakan penggabungan kombinasi dari staff akademik, pimpinan universitas , dan yayasan. Karakteristik model ini merupakan tanggung jawab tata kelola universitas dalam bentuk : a. Membangun suasana akademik yang kondusif. b. Melaporkan laba dari kegiatan yang mencari laba(profit oriented). c. Memanfaatkan dana dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan dari pemberi dana d. Menghasilkan inovasi untuk pengembangan ekonomi. e. Menjamin kebebasan akademis bagi seluruh staff untuk memberikan masukan pada masalah-masalah lingkungan sesuai dengan keahliannya. f. Membentuk profesional-profesional atau disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai keunggulan dari universitas. g. Memberikan suasana akademik yang mendukung pebelajar yang memiliki kesempatan yang sama untuk memunculkan potensi yang mereka miliki. a. Pihak yayasan dan pengelola perguruan tinggi harus dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus terhindar dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi muncul. b. Pengurus yayasan/BPH harus memberi wewenang penuh kepada rektorat untuk menyelenggarakan “Tri Dharma Perguran Tinggi”.
memberi wewenang penuh kepada rektorat untuk menyelenggarakan “Tri Dharma Perguran Tinggi”. 5.Fairness (Wijatno:2009)
perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait (equitable treatment). Dalam hal ini, para pemangku kepntingan terdiri atas mahasiswa, masyarakat, para dosen dan karyawan non akademis, serta pengurus yayasan.
(Muhi) a. Menerapkan equal treatment kepada seluruh sivitas akademika. Menghindari praktek diskriminasi, antara lain menghormati hak asasi karyawan, memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan umur, suku, ras, agama dan jenis kelamin, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga melalui sarana sistem knowledge based management. b. Sistem remunerasi, perlu ditetapan mekanisme yang berkaitan dengan penetapan reward dan punishment bagi semua karyawan. Secara berkala mengadakan survei mengenai tingkat remunerasi pada perguruan tinggi lain sebagai bahan evaluasi remunerasi bagi karyawan. c. Menyediakan layanan lelang elektronik untuk penjualan dan pengadaan barang antar perusahaan atau organisasi yang bernama e-auction sebagai pondasi awal terbentuknya e-procurement. Sesuai Keppres No.80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.
Tabel 2 Komponen Good University Governance
Kelima uraian komponen good university governance diatas dapat menjadi cermin dan koreksi untuk pihak universitas untuk menciptakan tata kelola universitas yang baik. Untuk melaksanakan prinsip GUG , universitas perlu melakukan good practices dalam pengelolaannya , yaitu (Slamet,2005) : a)
Evaluasi diri secara periodik.
b) Merumuskan prosedur standar operasional (SOP) untuk setiap jenis kegiatan rutin dan mensosialisasikan secara efektif. c)
Membudayakan sistem mekanisme pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan.
d) Mengembangkan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 13
e)
Selalu
mengutamakan
mutu
dan
melakukan
peningkatan
secara
berkelanjutan. f)
Pemberian otonomi/kewenangan yang jelas kepada masing-masing unit.
g) Menggunakan sistem akreditasi yang berlaku sebagai arah pengembangan dan peningkatan. h) Menetapkan unit cost secara rasional untuk setiap kegiatan rutin. i)
Memilih alternatif yang terbaik (efektif & efisien) dalam menentukan cara mengerjakan setiap pekerjaan.
j)
Menumbuhkan suasana akademik dalam kehidupan kampus.
k) Mengutamakan kepentingan pendidikan mahasiswa. l)
Mengembangkan kepemimpinan yang membantu.
m) Mengupayakan keberlanjutan program. n) Memberlakukan prinsip meritokrasi dengan baik. o) Melakukan pendekatan kerja kelompok. p) Meningkatkan kemampuan memasarkan produknya. q) Menjalin kerja sama dengan lembaga ilmiah lain, dengan dunia bisnis dan industri serta dengan kalangan pemerintah (nasional dan daerah). r)
Menjunjung tinggi nilai-nilai perguruan tinggi seperti integritas, kejujuran, ketulusan, kebenaran, keterbukaan, dan sebagainya.
s)
Mengembangkan kepemimpinan yang kuat berdasarkan prinsip meritokrasi.
t)
Pengelolaan keuangan dan penganggaran yang efektif dan transparan.
u) Pengambilan keputusan yang didasari oleh dakta, fakta, dan informasi yang terpercaya. v) Perencanaan, rekruting dan pengembangan SDM untuk meraih mutu. w) Membangun
dan
memfungsikan
sistem
penjaminan
mutu
guna
mengendalikan mutu aspek akademik, pengelolaan aset dan finansial. x) Menerbitkan media komunikasi internal (vertikal dan horizontal) secara periodik dan berkelanjutan. y) Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) guna memperlancar arus informasi dan komunikasi.
14
z) Memberikan bimbingan individual kepada mahasiswa yang memiliki masalah (akademik, finansial, sosial, dan sebagainya).
Di dalam struktur universitas yang sudah tergambar di dalam bagan di atas, universitas memiliki tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang terkait dengan universitas itu sendiri. Kelima komponen diatas menjadi faktor yang penting terciptanya good university governance. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan secara berkesinambungan akan membentuk dan mencapai kinerja universitas yang baik dengan tidak mengesampingkan hak-hak dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Melihat kondisi global sekarang ini dengan persaingan universitasuniversitas yang semakin ketat, seharusnya penerapan good university governance disadari universitas-universitas yang ada di Indonesia sebagai suatu kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Penerapan good university governance sudah semestinya menjadi sebuah sistem yang baik dan melekat dalam suatu universitas dimana sudah pasti akan ada proses didalamnya dan komponen-komponen good university governance menjadi landasan penting untuk tercapainya proses yang baik dan kompeten. Universitas harus transparan/terbuka memberikan informasi terhadap para pemangku kepentingan yang terkait, yaitu ada yayasan , sivitas akademika ( baik yang akademis maupun non akademis), pemerintah yang diwakilkan departemen pendidikan di Indonesia, maupun kepada masyarakat karena keberadaan universitas sangat penting dan vital di tengah-tengah masyarakat yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berperan serta dalam pembangunan nasional. Tujuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi semuanya akan kembali untuk masyarakat, yaitu dimana universitas harus menyelenggarakan pendidikan, sehingga nantinya dapat melakukan penelitian, yang mana penelitian tersebut berguna untuk pengabdian kepada masyarakat. Tata kelola universitas tidak boleh main-main karena harus terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders),
15
sehingga organ didalam universitas harus akuntabel dalam pengelolaanya. Ciri ciri dari organisasi yang akuntabel menurut Andriato (2007) adalah: a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan organisasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada publik. b) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. c)
Mampu menjelaskan dan mempertangunggjawabkan setiap kebijakan secara proporsional.
d) Mampu memberikan ruang bagi stakeholders untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. e)
Adanya sarana bagi publik / stakeholders untuk menilai kinerja organisasi. Dengan pertanggungjawaban publik, stakeholder dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program kegiatan organisasi.
Universitas harus independen dimana bebas dari berbagai macam benturan kepentingan didalamnya, seluruh bagian dalam universitas perlu menyadari bahwa kepentingan universitas lebih penting diatas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga nantinya setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif demi kepentingan dan kemajuan universitas. Apapun hasil yang diambil atau diputuskan, universitas harus mampu mempertanggungjawabkannya dan dapat berlaku adil dan setara kepada kepada seluruh stakeholders. Apabila good university governance diterapkan dengan baik, akan banyak manfaat yang diterima oleh universitas yaitu kinerja universitas yang baik, nilai dari universitas juga meningkat, penyumbang dana pun akan merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan universitas. Saat kinerja baik dan nilai dari universitas meningkat dengan otomatis akan banyak masyarakat yang mempercayakan anaknya untuk masuk kedalam universitas tersebut, sehingga universitas dapat tetap eksis dan bersaing seperti dalam prinsip going concern.
16
5. Penutup Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan bahwa penerapan prinsip good university governance untuk universitas yang dibawah naungan yayasan, seharusnya dipahami oleh pihak universitas bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan
sebagai
kebutuhan
penting
yang
mendasar
dengan
tidak
mengesampingkan hak-hak dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Komponen-komponen dari good university governance, harus diterapkan secara berkesinambungan tanpa mengutamakan atau mengesampingkan salah satu komponen, karena seluruh komponen saling berkaitan. Komponen-komponen good university governance tersebut adalah, transparency (keterbukaan informasi), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), fairness (kesetaraan dan kewajaran). Pembahasan dalam penelitian ini masih pada prinsip-prinsip Good University Governance, sehingga dapat dikembangkan lebih dalam dengan penilaian atau pengukurannya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di universitas sebagai case study, sehingga dapat dibandingkan tata kelola antara universitas yang satu dengan yang lainnya . .
17
DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, N., 2007, Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-government. Bayumedia Publishing. Malang. Bastian, Indra, 2007, Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik, Jakarta. BAN-PT, 2008, Panduan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi. Daniri, Ahmad, 2005, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Ray Indonesia, Jakarta. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2004, Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Muhi, Ali Hanapiah. Membangun Good Governance Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia.http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2011/04/MEM B.GOOD_.GOV_.PADA_.PT_.pdf, 20 Maret 2012. Panggabean, H.P., 2002, Kasus Aset Yayasan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Slamet, Margono, 2005, Good Governance And Good Practices Toward University Autonomy, dalam Lokakarya Sosialisasi Helts Universitas Riau.http://margonoipb.files.wordpress.com/2009/03/good-governanceand-good-practices-toward-university-authonomy-ms.ppt, 7 Agustus 2012. The
Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG). http://www.iicg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=53&I temid=1, 8 November 2011 pukul 16.00
Trakman, Leon, 2008, Modelling University Governance, Higher Education Quarterly, Volume 62, Nos. 1/2. http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1094&context=unsww ps-flrps08, 31 Juli 2012. Tunggal, Iman S. dan Amin W. Tunggal, 2002, Memahami konsep corporate governance. Harvarindo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan.
18
Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Warsono, Sony, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, 2009. Corporate Governance Concept and Model. Center For Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta :Universitas Gadjah Mada. Wijatno, Serian, 2009, Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, Dan Ekonomis, Jakarta. ____,
http://supermilan.wordpress.com/2007/06/01/ketika-malaysia-sudahmulai berlari/, 17 Maret 2012.
19
