DAFTAR PUSTAKA I.
Buku Achmad Ali, 2012, Vol. 1 Pemahaman Awal: Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta. Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. Dahlan Thaib, dkk, 2013, Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan ke-11, Rajawali Perss, Jakarta. Dasril Radjab, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Fatmawati, 2005, Hak Menguji (toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Feri Amsari, 2011, Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung. Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke-3, Rajawali Perss, Jakarta. Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung. Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Konstitusi Press, Jakarta. Maruarar Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Moh.Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Moh. Mahfud MD, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Perss, Jakarta. Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Perss, Jakarta. Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cetakan ketujuh, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitia, Mandar Maju, Bandung. Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Perss, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Ronny H. Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia, Jakarta.
Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta. Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung. Satjipto Raharjo, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, PT. Rajawali Press, Jakarta. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjaun Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. Sonny Kerap, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta. Sri Soemantri, 1997, Hak Uji Material di Indonesia, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pers, Jakarta. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tim Penyusun, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
II.
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
III.
Makalah
Janedri M. Gaffar, 2009, Kedudukan, Fungsi, dan Peran MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, makalah disampaikan pada tanggal 17 Oktober, Surakarta. IV.
Website
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 17 November 2015. http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f68c6f92726d/ketua-mui-ibaratkan-mkseperti-tuhan, diakses tanggal 20 November 2015. http://www.antikorupsi.org/id/content/perluasan-objek-praperadilan-ancampenegakan-hukum-terpidana-korupsi, diakses tanggal 20 November 2015 http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01.negara-hukum.html. diakses tanggal 10 November 2015.
Moh. Mahfud MD, Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInt ernalLengkap&id=4719, diunduh tanggal 18 November 2015. Mahkamah Konstitusi, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Laporan Tahunan MK RI Tahun 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
