DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana, 2011. Adrian Sutedi, Hukum rumah susun & apartemen, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. , Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Ahmad Miru Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo, 2000. A Ridwan halim, Sendi-sendi Hukum Hak Milik, Kondominium, Rumah Susun dan Sari-sari Hukum Benda (Bagian Hukum Perdata), Jakarta: Puncak Karma, 1995. Arie S Hutagalung, Condominium dan Permasalahnnya, Cet I Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998. , Serba Aneka MasalahTanah Dalam Kegiatan Ekonomi, cet II Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002. A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (edisi revisi), Bandung: Refika Aditama, 2007. Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013. A.Z.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2007. , Tinjauan sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Bernard L.Tanya, dkk, Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Universitas Kristen Maranatha
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahaas, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004. Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikat dan keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditia, 2003. Erwin kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti, Sebuah Upaya Pengembangan, Pemajuan serta Pencerahan Hukum dalam Dunia Properti di Indonesia, Jakarta: 2008. , Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen dan Rusunawi), Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009. E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998. H. Abubakar Busro, Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Hans Kelsen, General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Somardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum, Surabaya: Putra Media Nusantara & ITSPress, 2009. J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yahng Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Koerniatmanto Soetoprawiro, Bukan Kapitalisme, Bukan Memahami Keterlibatan Sosial Gereja, Jakarta: Kanisius, 2003
Sosialisme:
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 2004.
Universitas Kristen Maranatha
M.Fuad, dkk, Pengantar Bisnis,Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001. Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, 1975. Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000. Muhhamad Yamin Lubis, Abdul Rahim Lubis, Kepemilikan Properti Di Indonesia termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013. Philipus M Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignyo, Syachran Basah, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law, Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, Kitab Hukum Bisnis Properti, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1963. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2006. , Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi, Jakarta: Epistema Intitute, 2012. Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan, Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Suarabaya: 1995. Soerjono Soekanto dan sri mamuji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1985. Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Universitas Kristen Maranatha
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010. Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007. WF. Prins dan R.Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983. Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
KAMUS : John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan XXIII:Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, Desember 1996. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Universitas Kristen Maranatha
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Pemberian HGU, HGB dan HP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata-cara Pengisian serta Pendaftaran Rumah Susun Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031
Universitas Kristen Maranatha
RUJUKAN ELEKTRONIK: http://sp2010.bps.go.id/ http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268 http://www.distarcipkotabandung.org/?mod=tentang&menu=2 http://www.hukumproperti.com/2015/02/02/syarat-dan-ketentuanpembangunan-pengembang/
SUMBER LAIN : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Kedudukan Hukum dan Sertifikat Pemilikan Rumah Susun, Jakarta: 1994. Basuki, Aspek Hukum Rumah Susun dan Pemilikan Satuan Rumah Susun, Bahan Kuliah Hukum Agraria, Bagian Kedua, Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2003.
Universitas Kristen Maranatha
