BEBERAPA CHECK LIST PERSIAPAN PENYUSUNAN BAHAN LAPORAN 10 JULI 2015 PUSAT/DAERAH SEMARANG, 18 MEI 2015
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA KELAUTAN
1.
RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI
PENYUSUNAN TATA RUANG LAUT
• Yakinkan bahwa semua rencana aksi: – –
Ada pada dokumen perencanaan K/L, Unit Es.. I, Perencanaan Daerah; Tersedia anggarannya untuk kegiatan yang memerlukan anggaran;
• Apakah sudah dilaksanakan: – – – – –
Identifikasi kegiatandengan K/L lain atau Dinas lain Identifikasi daerah yang sudah dan yang belum menyusun RZWP3K; Penyiapan database informasi tematik terkait dengan kelautan Koordinasi lintas K/L di Pusat Koordinasi di daerah dengan BPTRD/ Bappeda/Dinas lainnya
• Apakah sudah tersedia: – –
Laporan penggunaan ruang laut berbasis spasial yang dilengkapi dengan rencana program dan pengalokasian anggaran Hasil penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undangan terkait tata ruang (UU, PP, Perpres, Permen, dll.)
2.
RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI
PENATAAN IZIN
• Apakah sudah dilaksanakan: – Reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan yang memuat antara lain: prosedur/tata cara perizinan; persyaratan yang harus dipenuhi; waktu dan biaya yang dibutuhkan; petugas/bagian dan perannya masing-masing; titik-titik yang berpotensi menjadi sumber permasalahan (identifikasi resiko); upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut (upaya mitigasi resiko
• Apakah sudah dilaksanakan: – Laporan ketatalaksanaan perijinan yang diperbaiki; – Laporan Integrasi sistem perijinan; – Hasil Penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundangundangan terkait perijinan (PP, SOP, Permen, dll.)
3.
RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
• Apakah sudah dilaksanakan: • daftar setiap kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang antara lain mencakup kewajiban administrasi; keuangan; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan sanksi yang diberikan jika kewajiban tidak terpenuhi • hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban oleh para pihak • Apakah sudah dilaksanakan: • langkah-langkah untuk mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak • hasil monitoring pelaksanaan kewajiban para pihak • termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku) 1. Penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undangan terkait kewajiban para pihak (UU, PP, Perpres, Permen, dll.)
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
Identitas Perusahaan/Perorangan
No.
1 1. 2. 3. 4. dst...
Identitas Pemilik
Nama NPWP Perusahaan No. Akta Alamat Perusahaan/ /Peroranga Perusahaan Perusahaan Perorangan n 2 PT A PT B PT C PT D dst....
3 ....
4
5
Nama Pemilik
6
Tempat/Nomor Grosse Akta
…
13
Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan Penghentian Penangkapan ikan pada waktu penangkapan ikan ditutup dan atau wilayah penangkapan ikan yang ditutup … 90
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Identitas Perusahaan/Perorangan No.
Nama No. Akta Alamat Perusahaan/ Perusahaan Perusahaan Perorangan
1 1. 2. 3. 4. dst...
1) Izin Lokasi Reklamasi
2 PT A PT B PT C PT D dst....
3 ....
4
Proposal Reklamasi …
12
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Dokumen Nomor Izin Hasil Status Hak Lokasi Pemeriksaan Tanah Reklamasi Lapangan 14
15
16
Luasan Reklamasi
…
17
…
Pembayaran Pembayaran Kewajiban Kewajiban Retribusi Pajak Daerah Daerah 56
57
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
Identitas Perusahaan/Perorangan No.
1 1. 2. 3. 4. dst...
Nama Perusahaan/Perorangan
Bukti Kesesuaian Lokasi Pemanfaatan dengan RZWP-3K dan atau RTRW dari instansi yang berwenang
2
10
PT A PT B PT C PT D dst....
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
1) Izin Lokasi Pemanfaatan
Nomor Izin Lokasi Status Hak Pemanfaatan Tanah …
16
17
Pembayara Pembayaran n Kewajiban Kewajiban Pajak Retribusi Daerah Daerah
Luasan Pemanfaatan 18
…..
54
55
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN
Identitas Perusahaan/Peroran gan No.
Nama Perusahaan/ Perorangan
1 2 1. PT A 2. PT B 3. PT C 4. PT D dst.. . dst....
1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP Jenis SIUP
….
8
No. Lokasi SIUP Usaha 9
10
Renca Izin Izin na Lokas Lingku Usaha i ngan 11
12
13
…
Kewajiban Lingkungan
Kewajiban Lainnya
33
34
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP
Identitas Perusahaan/Perorangan No.
1 1. 2. 3. 4. dst...
Nama No. Akta Perusahaan Alamat Perusahaa /Peroranga Perusahaan n n 2 3 4 PT A PT B PT C PT D dst....
NPWP Perusahaan/ Perorangan 5
Surat Keterangan Surat Keterangan Penanggung Jawab Domisili Usaha Kegiatan 6
7
…..
Kewajiban Lingkungan
Kewajiban Lainnya
18
19
TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP No. Nama Alamat NPWP Kewajiban No. Akta Kewajiban Perusahaan/Pero Perusahaa Perusahaan/ Kesehatan/Kes Perusahaan Lainnya rangan n Perorangan elamatan 1 2 3 4 5 ….. 44 45 1. PT A 2. PT B 3. PT C 4. PT D dst. .. dst.... Identitas Perusahaan/Perorangan
4.
RAMBU-RAMBU PENYELESAIAN RENCANA AKSI PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
• Apakah sudah dilaksanakan: – identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut (hak-hak kepemilikan, sosial, jaminan keamanan, adat, dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat) – langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku – sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
• Apakah sudah tersedia: – Hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakat termasuk pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak-hak masyarakat – Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat; – Hasil penyempurnaan dan perlengkapan aturan perundang-undangan terkait pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat (UU, PP, Perpres, Permen, dll.)
TERIMA KASIH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Telp/fac : 021-3520337
