content Kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas di Indonesia oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan Palang Merah Denmark di Indonesia

content

CBDRR di Asia Tenggara adalah sebuah buletin bagi para praktisi Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas. Diterbitkan oleh ADPC dalam program Kemitraan untuk Pengurangan Resiko Bencana di Asia Tenggara (Partnerships for Disaster Reduction South East Asia - PDRSEA) atas nama DiPECHO-UNESCAP-ADPC. PDRSEA merupakan program multi fase yang dilaksanakan di negara-negara Asia Tenggara sejak tahun 2001. Pada fase ke-4 ini, PDRSEA bertujuan untuk meningkatkan pelembagaan CBDRM menjadi proses pembangunan sosial ekonomi melalui penguatan kapasitas lokal dan nasional dalam melaksanakan Hyogo Framework for Action (HFA) agar mampu membangun ketahanan masyarakat. Kegiatan program mencakup penguatan dan pelembagaan CBDRM melalui kegiatan-kegiatan uji coba di tingkat lokal, memfasilitasi penyebaran informasi melalui jaringan-jaringan manajemen resiko bencana baik yang sudah ada di tingkat regional maupun nasional, meningkatkan internalisasi program CBDRM dengan meningkatkan kapasitas otoritas lokal dan mendorong CBDRM melalui Forum para praktisi manajemen bencana.

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia – Halaman 1-2 Sekilas tentang Kursus ke-4 Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas Halaman 2 Advokasi CBDRM ke dalam Program dan Kebijakan Pemerintah di Vietnam - Halaman 3 Rencana strategis Nasional tentang pengurangan resiko bencana di Asia Tenggara - Halaman 4 Jaringan global NGO-NGO untuk pengurangan resiko bencana - Halaman 5 Program ketahanan masyarakat di Asia Halaman 5 Perencanaan Kesiapsiagaan menghadapi banjir di hilir Sungai Mekong - Halaman 6 Undang-undang manajemen bencana telah ditetapkan bagi keselamatan Indonesia - Halaman 7 Rencana Strategis Nasional tentang CBDRM di Filipina - Halaman 8 *Suplemen khusus Kemitraan untuk pengurangan bencana Asia Tenggara Partnerships for Disaster Reduction South East Asia (PDRSEA) Fase IV

Volume 4 no. 1 (Feb-Jun 2007)

Sebuah bulletin bagi para praktisi pengurangan resiko bencana berbasis komunitas di Asia Tenggara.

Kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas di Indonesia oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan Palang Merah Denmark di Indonesia

Kepulauan Indonesia yang terdiri dari lebih kurang 17.000 pulau mempunyai letak geografis yang unik sehingga membuatnya rawan terhadap bencana. Kepulauan Indonesia merupakan bagian dari cincin api pasifik yang membentang dari pulau-pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara sampai ke Sulawesi Utara. Indonesia juga terletak di titik pertemuan antara dua lempeng tektonik dunia dan terpengaruh oleh tiga pergerakan: pergerakan sistem Sunda di daerah barat, areal pantai dari Asia Timur dan pergerakan garis Australia. Menjawab kerentanan ini maka program difokuskan pada kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas yang dilakukan oleh PMI. Program telah dilaksanakan sebagai pilot project-nya PMI untuk 3 tempat: Sumatra Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan. Program ini diawali dengan pemilihan daerah sasaran dan masyarakat yang menjadi sasaran program adalah mereka yang hidup di daerah rawan bencana. Langkah berikutnya adalah assessment yang komprehensif dan dilanjutkan dengan PRA (Participatory Rural Appraisal – Partisipatoris) yang mencakup studi kelayakan bagi pelaksanaan program. Dengan partisipasi masyarakat, program ini mengevaluasi kebutuhan, mengidentifiaksi sumber-sumber dan persoalannya dan membuat prioritas pelaksanaan program. Aktifitas tersebut diikuti dengan survey kecil, penilaian terhadap pengetahuan, tingkah laku, persepsi dan penilaian kemampuan terhadap kerentanan. Langkah berikutnya dalam tahap persiapan adalah pelatihan dan orientasi bagi staf PMI, tim

Photo (above) shows an Emergency Response Drill conducted at village level demonstrating community readiness, joined by as many community members as possible including women and children.

tanggap bencana (Satgana) dan Tim Pelaksana Berbasi Komunitas (Community Based Action Team - CBAT). Tim Satgana dan CBAT kemudian melakukan pemetaan kerentanan dan resiko bencana. Berdasarkan pemetaan resiko tersebut maka warga kemudian dapat menyusun rencana tindak lanjut. Rencana tidak lanjut harus melibatkan semua pihak yang terkait yaitu tim PMI, Satgana dan CBAT; para warga diwakili oleh kepala desa, camat dan bupati dan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi semua pihak, advokasi dan sosialisasi sungguh penting untuk dilakukan. Pihak pemerintah atau yang berwenang yang terkait langsung dengan manajemen bencana sebaiknya juga diikutsertakan, seperti Pemda, DPRD, Satkorlak/Satlak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PDAM, Dinas Kehutanan,

bersambung ke halaman 2

2

Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) di Asia Tenggara

Volume 4 no.1 (Feb-Jun 2007)

Memerangi kerentanan melalui Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia << Foto memperlihatkan Pelatihan Pemetaan Resiko yang merupakan salah satu dari kegiatan penting dalam program CBDP. Pemetaan meliputi data resiko, kerentanan, dan kapasitas desa.

Dinas Pemukiman dan Perambah Hutan dan yang lainnya. Kesiapsiagaan bencana merupakan program multi bidang dan multi disiplin, dibentuk dengan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah dan berbagai macam lembaga. PMI beserta cabangcabangnya harus melakukan pendekatan kepada semua mitra kerja di setiap tingkatan.

Indonesia memiliki sedikitnya 129 gunung berapi aktif yang merupakan 13% dari seluruh gunung berapi aktif di dunia.Seluruh gunung berapi yang aktif di Indonesia tersebut terletak di garis tektonik yang mengitari dari Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera dan kepualaun Sangir Talaud, yang mempunyai total luas 1/6 dari seluruh luas negara.Lebih dari 10% penduduk tinggal di daerah yang rawan letusan gunung berapi tersebut. Sepanjang 100 tahun, sekitar 175.000 orang dinyatakan meninggal karena letusan gunung berapi di Indonesia. Terdapat lima jenis bencana yang sering melanda Indonesia: banjir, tanah longsor, kebakaran dan asap hutan, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selama periode tahun 19982003 dinyatakan telah terjadi sekitar 890 bencana yang menyebabkan 9.360 luka-luka dan kehilangan kepemilikan. Kondisi kerawanan di Indonesia ini menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang rentan. Dampak bencana akan menjadi lebih besar dan tak terkontrol apabila masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi kerentanannya. Masyarakat pada umumnya dapat beradaptasi terhadap perubahan yang teratur di lingkungannya, tetapi dalam situasi yang terjadi perubahan yang begitu cepat, maka diperlukan proses percepatan adaptasi oleh masyarakat sendiri untuk meminimalisir dampak bencana.

Seluruh mitra kerja harus terlibat di setiap tahapan, dari sejak penentuan daerah sasaran sampai pada pelaksanaan mitigasi bencana. Kegiatan tersebut memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang akan meningkatkan kesadaran mereka akan resiko bencana. Tujuan utama kesiapsiagaan adalah mengurangi tingkat kerentanan warga dengan meningkatkan kapasitas para warga dan pemerintah dalam mencegah bencana, melakukan mitigasi dan siaga ketika bencana datang. Bahwa pemerintah di tingkat regional adalah yang paling bertanggung jawab dengan

persoalan publik di kawasan regional, sehingga kerjasama dengan pemerintah merupakan keharusan walaupun membangun kerjasama dan kemitraan tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Meneruskan kerja-kerja konsultasi dan advokasi sungguh diperlukan dalam hal ini dan kepekaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan program terlaksana sejalan dengan sistem politik yang ada. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang tidak diinginkan antara staf PMI, para warga dan pemerintah lokal. Di Sulawesi Selatan, tiga kabupaten telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) antara pemerintah setempat yang diwakili oleh kepala desa dengan kepala CBAT dan kelapa cabang PMI. Seluruh tugas dan kewajiban wajib untuk dijelaskan secara detail sehingga masingmasing pihak memahami perannya dalam kesiapsiagaan bencana. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Mr. Hans J. Hausmann, Disaster Preparedness Delegate, Danish Red Cross Programme Office, [email protected]

Sekilas tentang Kursus ke-4 Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas Kursus ke-4 Manajemen Resiko Bencana Berbasis Komunitas yang dilaksanakan 22-23 Mei 2007 telah menghasilkan revisi kurikulum yang menjadi draf dan diintegrasikan dengan beberapa masukan yang baru dan memunculkan konsep, pola, kerangka, alat, titik fokus, pengalaman dan latihan-latihan CBDRM. Kurikulum terbaru yang telah mendapat penambahan modul-modul akan disatukan dan disesuaikan/diadaptasikan menjadi aktifitas dan pelatihan CBDRM. Lokakarya telah diselenggarakan di AIT Conference Center di Bangkok Thailand. Peserta workshop terdiri dari para praktisi yang berpengalaman dari berbagai organisasi tingkat regional maupun internasional dan beberapa alumni pelatihan CBDRM. Ada 20 peserta yang terlibat aktif untuk mengulas materi dalam pelatihan ini. Mereka mewakili organisasi: Thai Red Cross (Palang Merah Thai-

land), All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI – Institut mitigasi bencana seluruh India), Oxfam (Amerika), World Vision, Richard – World Vision, Center of Disaster Preparedness (CDP – Pusat Kesiapsiagaan Bencana) dan UNISDR (United Nation International Strategy for Disaster Reduction – Badan PBB untuk Pengurangan Bencana) Pelatihan CBDRM tingkat regional yang diselenggarakan oleh ADPC telah dievaluasi sebanyak tiga kali untuk melihat bahwa prosesnya mampu menjawab kebutuhan pembelajaran dan pengembangan profesi dari para praktisi. Sejak awal, pelatihan ini telah dievaluasi tiga kali yaitu pada tahun 1998, 2000 dan 2002 untuk bisa memastikan bahwa materi, konteks dan metode yang digunakan tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan-perubahan pelaksaan CBDRM dalam disiplin ilmu yang berbeda.

3

Advokasi CBDRM ke dalam program dan kebijakan pemerintah di Vietnam Pada Februari 2006, forum kemitraan NGO dalam Program Kesiapsiagaan Bencana Komisi Eropa (DIPECHO – European Commission’s Disaster Preparedness Program’s) sepakat untuk bekerja sama bagi satu tujuan yang sama yakni meningkatkan advokasi bagi manajemen pengurangan bencana berbasis komunitas di Vietnam. Melalui mitra-mitranya, DiPECHO CBDRM Advocacy Network Initiative (DANI – Jaringan Advokasi CBDRM), mengadvokasi untuk memperoleh dukungan yang lebih luas bagi CBDRM dari pemerintah dan organisasi di tingkat nasional yang bergerak dalam kesiapsiagaan bencana dan melalui advokasi ini berusaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan aktifitas manajemen resiko bencana. Mereka yang tergabung dalam prakarsa ini adalah: Care International, Vietnam; Save the Children, Konsorsium Palang Merah Spanyol dan Belanda, Development Workshop France; Konsorsiun UNDP dan Pusat Studi dan Kerjasama Internasional Canada (Consortium of the United Nations Development Program and Canadian Centre for International Studies and Cooperation); dan World Vision , Vietnam. DANI mempertahanakan selama satu dekade dampak yang positif dari program

Kegiatan Kelompok selama Lokakarya Advokasi CBDRM (Foto diambil oleh DANI, Vietnam) >>

mitra DiPECHO yang berpusat di ibukota Vietnam, daerah pegunungan Utara dan di delta sungai Mekong. Para mitra DiPECHO bekerja untuk memastikan bahwa baik masyarakat dan pemerintah mampu merencanakan dan melakukan mitigasi dampak bencana yang rawan terjadi. Kerjakerja tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektifitas para individu dalam mitra DiPECHO Untuk mendukung NGO lokal dan nasional dalam melakukan pendampingan kepada pemerintah Vietnam, DANI dengan didukung oleh ADPC menyelenggarakan dua kali pelatihan yang diberi tema: Advokasi bagi CBDRM: mengintegrasikan CBDRM ke dalam program dan kebijakan pemerintah” pada tanggal 4-6 Juni 2007 di Hue dan 7-9 Juni 2007 di Hanoi. Para peserta yang mewakili berbagai macam INGO melaksanakan program DiPECHO dan telah menentukan organisasi pemerintah yang sebagian besar dari mereka terlibat dalam kerja-kerja CBDRM. Poin penting yang dihasilkan dalam training adalah rencana advokasi yang merupakan rangkuman dari beberapa sesi dan akhirnya menghasilkan 4 poin yang lebih spesifik: (1) mengidentifikasi persoalan utama CBDRM, (2) tujuan-tujuan advokasi dalam rangka menjawab persoalan, (3) pesan kunci dalam advokasi, (4) identifikasi strategi dan teknik yang tepat dalam menyampaikan pesan terpenting dalam advokasi. Rencana advokasi strategis yang telah tersusun, mencakup kemungkinan keberhasilan CBDRM masuk dalam sistem pemerintahan yang ada, dimana NGO bekerja sama dengan para stakeholder lain seperti sektor privat dan masyarakat akan bergerak untuk membawa isu CBDRM ke level yang paling atas yaitu pengurangan resiko bencana tingkat pemerintahan Negara dan akses ke pengambilan keputusan mengenai penanganan resiko bencana berkaitan dengan tujuan utama yang hendak dicapai yakni pelaksanaan HFA.

Jaringan Advokasi untuk CBDRM DiPECHO di Vietnam

Aktifitas-aktivitas: - membuat pusat database CBDRM DIPECHO secara online (materi training, alat , materi program , IEC dll) - pertukaran kunjungan studi banding bagi Kemitraan DIPECHO - kompilasi dan pertukaran contohcontoh pengalaman terbaik dalam peningkatan kesadaran, pertukaran informasi dan komunikasi - mengagendakan acara bersama seperti hari bencana nasional, hari bencana internasional. - Bekerja sama dalam kampanye media, media pengenalan CBDRM di tingkat lokal dan nasional - Pengorganisasian lokakarya atau pelatihan ketrampilan advokasi CBDRM - Pengorganisasian dialog kebijakan antara mitra DIPECHO di tingkat lokal (propinsi, kabupaten/ kelompok) dengan lembaga di tingkat nasional dan para donor - Pengorganisasian lokakarya tingkat nasional misalnya pertukaran pengalaman mengenai integrasi CBDRM ke dalam perencanaan sosial ekonomi. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Hanoch Barlevi CBDRM Advocacy Network DIPECHO Koordinator Program Kerjasama CARE Internasional di Vietnam Email: [email protected] Telephone: (84-4) 716 1930 Mobile: (84) 0912794939

4

Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) di Asia Tenggara

Volume 4 no.1 (Feb-Jun 2007)

Rencana Strategis Nasional tentang pengurangan resiko bencana di Asia Tenggara Bekerja sama dengan Badan PBB untuk Pengurangan resiko bencana (UNISDR – United Nation, Rencana Strategis Nasional (SNAP-The Strategic National Action Plan) didanai oleh DIPECHO untuk tiga negara: Kamboja, Filipina dan Vietnam. Ketiga negara tersebut akan melakukan diskusi yang mendalam agar bisa menghasilkan rencana strategis tingkat nasional untuk memperkaya pelaksanaan HFA. Prinsip-prinsip dan Panduan UNISDR untuk Perencanaan Nasional - DRR harus dilihat sebagai isu nasional dan isu antar bidang dalam lingkup pembangunan yang berkelanjutan - Perencanaan Nasional harus menerapkan proses partisipatoris yang mencakup prespektif berbagai bidang dan sektor serta pelaksanaan yang sejalan dengan sistem yang ada. - Perencanaan Nasional harus membawa pada perubahan yang positif melalui upaya-upaya yang terintegrasi dan terkoordinasi, terutama dalam proses kebijakan, perencanaan dan pengambilan keputusan. - Perencanaan nasional harus mendorong penerapan HFA secara nasional dan internalisasinya. Untuk pertanyaan mengenai SNAP, silahkan menghubungi: UNISDR, Kantor Regional Bangkok Ms. Angelika Planitz Email: [email protected] Mitra pelaksana: Untuk SNAP Kamboja: ADPC Contact: Mr. Sanjaya Bhatia Email: [email protected] ADPC Contact: Mr. Chum Vuthy Email: [email protected] Untuk SNAP Vietnam: UNESCAP Contact: Dr. LeHuu Ti Email: [email protected] Untuk SNAP Filipina: UNDP Contact: Dr. Scott Cunliffe Email: [email protected]

SNAP telah dimulai pada bulan Maret 2007 dan diharapkan akan selesai dalam jangka waktu 15 bulan. Banyak stakeholder diharapkan untuk terlibat dalam program ini seperti: anggota pengambil kebijakan dan tim pelaksana kebencanaan masingmasing negara, pemerintah-kementrian atau departemen yang bertanggung jawab terhadap Pengurangan Resiko Bencana/ Manajemen Bencana di semua tingkatan, delapan departemen kunci di pemerintahan, semua anggota inti UN Country Team, palang merah nasional maupun regional dan Red Crescent Societies (Masyarakat Bulan Sabit Merah) yang berhubungan langsung dengan isu-isu bencana, NGO nasional dan internasional, donor yang mempunyai komitmen terhadap DRR/DM dan pembangunan, staf sekretariat UNISDR di Bangkok dan Genewa. Negara-negara berada pada situasi sosial dan ekonomi serta kapasitas yang berbedabeda dalam mengelola dan mengurangi resiko bencana. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya “satu formula untuk semua” dalam menyusun rencana tindak lanjut di tingkat nasional. Upaya untuk mengurangi resiko bencana harus dimulai dengan peraturan pemerintah yang telah ada di masing-masing negara rawan bencana dan harus diintegrasikan ke dalam program yang sedang berlangsung dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan dan membangun kapasitas. SNAP perlu mempunyai semacam komponen untuk mengintegrasikan DRR (Pengurangan Resiko Bencana – Disaster Risk Reduction) pada pengembangan perencanaan, kebijakan dan program. Melalui proses SNAP, mereka yang memegang seKtor penting setuju untuk mulai mengarusutama-kan kegiatan yang berkaitan dengan DRR, dengan pengembangan kebijakan dan peraturan, alokasi anggaran dan sumber daya, mobilisasi dimulai untuk masing-masing sektor yang telah dipilih sebagai bagian dari kegiatan rutin tahunan. Salah satu aspek penting dalam pengembangan SNAP adalah mampu mengetahui kapasitas seperti apa yang

harus dimiliki negara berkaitan dengan bencana, ketika bencana terjadi secara umum dan mampu mengelola DRR sebagai bagian dari pengembangan program. Kegiatan yang dilakukan dalam SNAP: - membentuk/memperkuat mekanisme/ platform nasional untuk DRR dan kelompok kerja untuk mengembangkan SNAP - melakukan kerja-kerja konsultasi secara luas dengan stakeholder kunci dalam negeri untuk mengembangkan SNAP dan mencapai konsensus mengenai prioritasprioritas DRR di tingkat Negara. - Menentukan sektor-sektor penting untuk mengarusutamakan DRR kedalam perencanaan, kebijakan dan anggaran institusi mereka dan melaksanakan SNAP - Mengetahui kebutuhan peningkatan kapasitas beberapa kementrian yang relevan dan stakeholder lainnya dan memasukkan prioritas pengembangan kapasitas pada masing-masing lembaga ke dalam keseluruhan proses SNAP. Metodologi dan sumber-sumber informasi: - konsultasi, diskusi, diskusi kelompok secara mendalam dan kunjungan lapangan ke kantor regional ISDR di Bangkok bersama Negara mitra yang melibatkan pemerintah, masyarakat internasional dan NGO yang bekerja pada isu pengurangan resiko bencana di dalam masing-masing Negara di kawasan Asia, akan berupa kumpulan informasi dan metodologi yang pernah digunakan; - interaksi dan konsultasi, diskusi, kunjungan lapangan para anggota Kemitraan ISDR Asia (IAP), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Asian Disaster Reduction Center (ADRC), UNDP, UNESCAP and UNOCHA) dengan Negara mitra mereka, termasuk NDMO (National Disaster Management Offices – Kantor Penanganan Bencana Nasional), beberapa kemetrian, lembaga internasional dan NGO; selama pelatihan pelaksanaan berbagai macam program dan studi di masing-masing negaranya, donor-donor di tiap Negara, mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan program dan lain-lain.

5

Jaringan global NGO-NGO untuk pengurangan resiko bencana Badan PBB Stategi Internasional untuk Pengurangan Bencana sedang memfasilitasi pengembangan ”Jaringan global NGO” untuk Pengurangan Resiko Bencana, yang diyakini sebagai langkah penting dalam proses penguatan sistem ISDR (International Strategy for Disaster Reduction - Stategi Internasional untuk Pengurangan Bencana). Lahirnya Jaringan Global akan memberikan kesempatan kepada para NGO untuk bertukar informasi dan pengalaman, memudahkan akses ke sumber-sumber mengenai DRR dan mendorong mereka untuk mampu mempengaruhi kebijakan global secara lebih efektif. Jaringan ini juga akan menfasilitasi proses identifikasi dan pemahaman isu-isu penting yang berkaitan dengan DRR dan perluasan penyebaran pengalaman dan pembelajaran dalam DRR berbasis komunitas. Pertemuan konsultasi jaringan global NGO yang pertama diadakan oleh sekretariat UNISDR pada tanggal 25-26 Oktober 2006 di Geneva, bekerja sama dengan Unit Khusus kerjasama Selatan-Selatan kantor UNDP Regional di Bangkok. Pertemuan dihadiri oleh 14 perwakilan NGO dan jaringan NGO dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Sebagai hasil dari pertemuan, para peserta telah menyepakati konsep jaringan global NGO dan mempersiapkan draf ToR pertama dan menyetujui langkah yang dilakukan selanjutnya.

pertemuan konsultasi akan bertindak sebagai penggerak pengembangan Jaringan Global NGO. Para peserta mengusulkan Jaringan global tersebut untuk mulai memfokuskan pada kegiatankegiatan yang dapat dilakukan selama periode Oktober 2006 – Juni 2007 dengan dukungan dari sekretariat UN/ISDR Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup: - memfasilitasi pertemuan konsultasi yang lebih luas yang membahas ToR untuk Jaringan Global NGO, mengkompilasi masukan-masukan yang diterima dan mempersiapkan draf bersama untuk bahan diskusi yang akan datang. - Mempersiapkan ”Pernyataan sikap NGO” yang menggarisbawahi keprihatinan dan pesan penting NGO yang disampaikan selama GP/DRR atas nama Jaringan Global NGO. - Memfasilitasi publikasi kompilasi ”pengalaman berharga” dalam DRR berbasis komunitas yang dikumpulkan melalui jaringan NGO yang sudah ada dan jalur lainnya. Perkembangan dan diskusi lebih lanjut dilakukan selama penyusunan Perencanaan Global untuk Pengurangan Resiko Bencana (GPDRR- Global Platform for Disaster Risk Reduction pada sesi pertama di Genewa pada tanggal 5-7 Juni 2007. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan mengunjungi: www.preventweb.net

Dengan agenda tersebut, para peserta

Program Ketahanan Masyarakat di Asia Perencanaan Global bagi Pengurangan Resiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction - GPDRR) Program Acara Sisipan pada 7Juni 2007 Genewa, Swiss Selama GPDRR sesi pertama di Genewa, UNISDR menyisipkan acara tentang upayaupaya inovatif para anggota IAP (ISDR Asia Partnership) dalam menggerakkan ketahanan masyarakat di Asia. Agenda acara ini memberikan kesempatan bagi anggota IAP dan stakeholder lainya untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran, pengalaman sukses, mengidentifikasi isu-isu dan strategi baru serta memperkuat kemitraan dalam menggerakkan pendekatan berbasis komunitas pada pengurangan resiko bencana di Asia. Poin penting yang dipresentasikan lebih pada prakarsa dan upaya dari beberapa jaringan pengurangan resiko bencana di Vietnam seperti berikut: Pokja Penanganan Bencana, Kemitraan untuk mitigasi Bencana Alam, Jaringan Advokasi DIPECHO dan Jaringan Pencegahan Bencana tingkat basis.

Yang menarik dari agenda ini adalah pembicaraan mengenai tantangan-tantangan dalam pelaksanaan penanganan bencana di Vietnam dan bagaimana jaringan dapat bekerja sama untuk bisa menyelaraskan perbedaan gagasan. Titik beratnya adalah pada peningkatan pengalaman lapangan dalam pendekatan berbasis komunitas dan teorinya, sampai pada persoalan-persoalan pembangunan di tingkat nasional menjadi salah satu keprihatinan yang diketengahkan dalam presentasi ini. Sesi ini juga memberikan perspektif yang dalam mengenai alokasi sumber daya yang lebih seimbang untuk kesiapsiagaan non-struktural dan pada peningkatan pengalaman adaptasi perubahan iklim dan kekeringan di Vietnam. Mitra IAP adalah: Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Asian Disaster Reduction Center (ADRC), UNISDR-Asia Pacific (AP), UNESCAP, UNDP-Regional Center, Bangkok and UNOCHA-Regional Officer for Asia Pacific (ROAP).

Perencanaan Global untuk Pengurangan Resiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) Perencanaan Global untuk Pengurangan Resiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada sesi pertama di Genewa pada tanggal 57 Juni 2007 lalu merupakan forum yang terdiri dari banyak stakeholder dan bagi banyak lembaga yang terlibat dalam DRR. NGO dipandang sebagai aktor utama dalam proses ini, dengan memperhatikan peran dasar yang mereka mainkan dalam mengurangi resiko bencana, terutama di tingkatan lokal. Sekretariat UNISDR memandang sangat penting untuk meningkatkan keterikatan dengan NGO-NGO dalam proses DRR dan meyakini bahwa gerakan DRR tidak akan terbangun tanpa partisipasi aktif dan keterlibatan mereka. The Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: Membangun ketahanan nasional dan masyarakat terhadap bencana juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan NGO-NGO,organisasi masyarakat dan kelompok relawan dalam proses DRR. Pendekatan yang komprehensif terhadap DRR mensyaratkan perubahan kombinasi dalam praksis dan tingkah laku pada tingkatan lokal, dengan perubahan pada kebijakan nasional dan internasional. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: http://www.unisdr.org.

6

Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) di Asia Tenggara

Volume 4 no.1 (Feb-Jun 2007)

Perencanaan Kesiapsiagaan menghadapi banjir di hilir tepi Sungai Mekong Sungai Mekong Sungai Mekong merupakan satu dari sungai besar di dunia. Sungai ini dinyatakan sebagai sungai terpanjang kesepuluh di dunia dan volume terbesar kesepuluh (mengeluarkan 475 km3 air setiap tahunnya). Panjangnya diperkirakan mencapai 4880 kilometer dan mengairi areal seluas 810.000 km2 dari Plateau Tibet mengalir melalui propinsi Yunnan di China, Myanmar, Thailand, Laos,Kamboja dan Vietnam. Semua daerah kecuali China dan Myanmar tergabung dalam Mekong River Commission – Komisi Sungai Mekong. Perubahan musim yang ekstrim dalam alirannya dan adanya jeram dan air terjun telah mengakibatkan navigasi yang sangat sulit. Selama musim hujan, empat Negara menderita banjir karena sungai Mekong yaitu Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam. Banjir telah terjadi dan membawa dampak bagi beberapa daerah selama beberapa tahun dan ini menjadi salah satu alasan bagi MRC yang berpikir untuk mengurangi resiko bagi mereka yang tinggal di tepi sungai terutama untuk kerugian pertanian. Situasi ini telah terulang selama beberapa tahun dan kesiapsiagaan bencana menjadi jalan terbaik untuk menurunkan kerugian dan kerusakan pada saat musim penghujan tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program “Mendorong pelaksanaan program kesiapsiagaan banjir di tingkat Propinsi, Kabupaten dan tingkat basis di Hilir sungai Mekong”, silahkan menghubungi: Mr Te Navuth Sekretariat MRC di Laos Email: [email protected] Dr. Truong Hong Tien Regional Flood Management and Mitigation Center (RFMMC) di Phnom Penh Email: [email protected] Mr. Nguyen Huy Dzung Regional Flood Management and Mitigation Center (RFMMC) di Phnom Penh Email: [email protected] Mr. Aslam Perwaiz, ADPC Project Manager Email: [email protected] Atau kunjungi: http://www.mrcmekong.org/ Mekong River Commission

Sebagaimana komitmen yang telah disepakati oleh 4 negara yaitu: Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam terhadap kesiapsiagaan banjir, Komisi Sungai Mekong (MRC- Mekong River Commission) telah memulai process perealisasian program penanganan dan mitigasi banjir tepi sungai Mekong. Sejak tahun 2003, MRC dan ADPC telah menjadi mitra aktif untuk program kesiapsiagaan bencana pada DIPECHO di Asia Tenggara terutama di negara-negara di hilir sungai Mekong. Program fase I (2003-2004): “Pembangunan kapasitas untuk Perencanaan Kesiapsiagaan di hilir sungai Mekong dengan menggunakan media informasi banjir” termasuk pembangunan kapasitas untuk perencanaan kesiapsiagaan banjir dan tanggapan melalui penggunaan media informasi banjir. Kegiatan program dilakukan dalam koordinasi dengan Komite Mekong Nasional dan Organissasi penganangan bencana nasional dan dalam kemitraan dengan Masyarakat Palang merah nasional dan para NGO yang bekerja dalam kesiapsiagaan bencana banjir di negara-negara dampingan. Berikut hasilhasil yang dicapai: - assessment kemampuan perencanaan kesiapsiagaan banjir di tingkat propinsi dan kabupaten di Kamboja dan Vietnanm. - assessment sistem Prakiraan Banjir dan penggunaan media informasi banjir - Pelatihan kurikulum Pelaksanaan program kesiapsiagaan banjir di tingkat propinsi dan kabupaten dalam bahasa Inggiris, Khmer dan Vietnam. - Dua pelatihan tentang Pelaksanaan Kesiapsiagaan Banjir dilakukan di Kamboja (Kratie, Kampong Cham. Kandal dan Prey Veng) dan Vietnam (Long An dan Dong Thap) - Dua seminar nasional Perencanaan Kesiapsiagaan Banjir diselenggarakan di Thailand dan Laos Dalam Fase II (2005-2006) program yang di beri tema Membangun Kapasitas untuk perencanaan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan banjir di tingkat propinsi dan kabupaten di hilir sungai Mekong” mempertahankan keberhasilan pada fase sebelumnya sebagai bagian dari komponen ke4: Penguatan Penanganan Darurat Banjir dibawah MRC yang lebih luas yaitu FMPP. Tujuan khusus dari program ini adalah

meningkatkan kapasitas kelembagaan penanganan bencana di tingkat propinsi dan kabupaten dalam melakukan perencanaaan dan pelaksanaan program kesiapsiagaan banjir di propinsi dan kabupaten di beberapa propinsi, yaitu Kratie dan Kampong Cham di Kamboja, Can Tho dan Tien Giang di Vietnam dan propinsi Champasack, Khammouane, Saravanh dan Savannakhet di Laos. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program adalah: - Pengadopsian kurikulum pelatihan untuk digunakan dalam pelatihan di tingkat propinsi dan kabupaten - Melakukan 5 pelatihan di tingkat propinsi ”Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan Banjir” di propinsi-propinsi beresiko tinggi terhadap bencana pada tiga negara anggora MRC yaitu 2 pelatihan tingkat propinsi di Kamboja dan Vietnam dan satu training tingkat nasional di Laos yang memberikan gambaran kepada peserta mulai dari 4 propinsi sebagai sasaran program (Champasack, Khammoune, Saravanh dan Savannakhet) sampai pada finalisasi daerah prioritas untuk melaksanakan kesiapsiagaan banjir di 3 propinsi yang menjadi daerah sasaran program. - Membantu persiapan dan pelaksanaan pertama program kesiapsiagan banjir tingkat Kabupaten di kabupaten Kratie di Kamboja. Tahun ini, program telah melewati fase ketiga (2007-2208): ”Mendorong pelaksanaan program kesiapsiagaan banjir di tingkat propinsi, kabupaten dan basis di hilir lembah sungai Mekong” dengan tiga kegiatan penting: - memfasilitasi persiapan program kesiapsiagaan banjir dan pelaksanaan program daerah prioritas program di beberapa kabapaten yang berada di propinsi di Kambjoa dan Vietnam, - Melaksanakan pelatihan ”Kesiapsiagaan Banjir bagi tim atau pengurus penanganan bencana di tingkat basis” di dua propinsi yang menjadi sasaran program di negara Kamboja dan Vietnam. - Menyelenggarakan satu lokakarya sharing pengalaman di tingkat regional dan tiga seminar nasional ”Pembelajaran dalam perencanaan kesiapsiagaan banjir di tingkat propinsi, kabupaten dan basis” di Kamboja dan Vietnam.

7

Undang-undang manajemen bencana telah ditetapkan bagi keselamatan Indonesia Segera setelah tsunami dan gempa bumi di Samudra India Desember 2004, Indonesia dihadapkan pada regulasi manajemen bencana yang kurang mencukupi situasi, dalam kaitannya dengan koordinasi bantuan dan rehabilitasi yang tepat. Untuk menjawab persoalan ini, BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi), sebuah badan ad hoc telah dibentuk. Saat ini kebutuhan mendesak untuk memiliki undang-undang yang lebih komprehensif telah disadari oleh pemerintah Indonesia dan banyak organisasi pengembangan masyarakat. Pada bulan Maret 2007, DPR telah menyepakati untuk meloloskan rancangan undang-undang mengenai manajemen bencana. Dari sinilah akhirnya lahir undang-undang manajemen bencana yang baru yang secara resmi diberlakukan pada bulan April 2007. Undang-undang ini sebagai momentum titik awal bagi Indonesia untuk meningkatkan gagasan dan prakarsanya dalam manajemen bencana. Pemerintah menghadapi tantangan untuk melaksanakan undang-undang penanganan semua bencana dengan dukungan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pengurangan resiko bencana di tingkat nasional, regional dan internasional. Satu poin penting yang tercantum dalam undang-undang ini adalah membentuk sebuah badan baru dalam upaya untuk menangani bencana baik di tingkat nasional maupun di tingkat propinsi. Seperti yang ada sekarang, Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) menangani bencana di tingkat nasional dan Satkorlak menangani di tingkat propinsi. Bakornas, menurut undang-undang yang baru, harus dibubarkan dan akan ada sebuah badan baru yang disebut BPNP(Badan Penanganan Bencana Nasional) yang tercantum dalam bab XII ayat 82 (2) yang menyatakan bahwa segera setelah pembentukan BPNP, Bakornas dinyatakan bubar (diambil dari penerjemahan resmi Undang-undang Republik Indonesia No 24 tahun 2007 mengenai Penanganan Bencana). Tugas pertama BPNP adalah memberikan panduan mitigasi bencana termasuk kesiapsiagaan bencana, Tanggap Darurat, Rekonstruksi dan Rehabilitasi dan tugas kedua adalah membuat standard kebutuhan penanganan bencana termasuk monitoring dan evaluasi anggaran penanganan bencana. Untuk mengefektifkan pelaksanaan undang-undang penanganan bencana, Bakornas bekerja sama dengan Pusat Penanganan Bencana dan Bantuan

Kemanussiaan (Center of Excellence for Disaster Management and Humanitarian Assistance, COE, Hawaii ), menjadi tuan rumah lokakarya penanganan bencana dari tanggal 11-15 Juni 2007 di Jakarta. Lokakarya tiga hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung pengadopsian perencanaan strategis nasional di Indonesia terhadap pengurangan bencana 2006-2009 (NAPDR). Lebih dari 200 praktisi dari berbagai lembaga menghadiri lokakarya. Mereka mewakili lembaga penanganan bencana tingkat nasional maupun propinsi, pemerintah Indonesia, TNI dan juga organsisasi-organisasi civil society. Beberapa lembaga internasional juga berpartisipasi dalam lokakarya tersebut. Lokakarya akhirnya menjadi tempat/ sarana yang menarik untuk bertukar beragam pengalaman, pengetahuan praktis dari setiap tantangan-tantangan dan pengalaman nyata dalam pengananan bencana di lapangan.

Rencana Nasional Indonesia untuk Pengurangan Resiko Bencana (2006-2009)

Lokakarya memberikan kepada para peserta pengenalan terhadap sistem penanganan bencana di Indonesia dan keterkaitan antara NGO dengan organsiasasi-organisasi tingkat regional maupun internasional. Lokakarya juga mengetengahkan sejarah dan kekinian rencana tindak lanjut nasional Indonesia untuk pengurangan bencana (NAPDR) 2006-2009. Bakornas dan TNI memfasilitasi kelompokkelompok kerja karena mereka dulu adalah badan yang bertugas dalam tanggap darurat di Indonesia. Mereka mencoba mengakomodasi banyak gagasan untuk bisa menghasilkan konteks nasional dan gagasan yang relevan ke dalam dinamika berbagai macam situasi tanggap darurat di Indonesia. Kelompok-kelompok kerja juga diminta untuk mendefinisikan peran dan fungsi TNI dalam kaitannya dengan tugasnya dalam penanganan bencana (bisa dilihat dalam NAPDR) dengan pertimbangan yang matang terhadap peraturan yang sudah ada dan bagaimana menjadikannya harmonis. Sesi perencananan lain-lain mencakup koordinasi regional dan internasional. Koordinasi ini adalah titik simpul yang menjelaskan SOP atau standard prosedur operasional dan mengidentifikasi tuntutan SOP-SOP lainnya di dalam UU yang baru. Untuk memperkuat dan menjaga momentum kegiatan ini maka lokakarya untuk para staf pemulihan bencana diadakan di Jakarta dari tanggal 11- 15 Juni 2007 diikuti dengan Latihan penanganan bencanan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi (pada tingkat lokal) dari tanggal 18-22 Juni 2007.

Rencana Nasional Indonesia untuk Pengurangan Resiko Bencana (20062009) merupakan revisi tanggap bencana terhadap peningkatan kejadian-kejadian bencana di negara ini dalam dua tahun terakhir ini seperti gempa bumi Nabire dan Alor, tsunami Aceh dan Nias, letusan gunung berapi dan gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan baru-baru ini banjir di Langkat, Sumatera Utara dan Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Mitigasi dan penanganan bencana menjadi salah satu dari sembilan prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2007 yang dikuatkan melalui Keputusan Presiden Nomor 19/ 2006. Lepas dari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap Hyogo Framework for Action 2005-2015 dan the Beijing Action Plan (HFA) untuk Asia, kehadiran dokumen ini mengindikasikan sebuah perubahan paradigma di negara ini dari sekedar tindakan responsif menjadi aktifitas pencegahan melalui mitigasi dan pencegahan.

Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) di Asia Tenggara

Agenda Yang akan datang Agustus – November 2007 • Agustus Konferensi Pengurangan Bencana Dunia 21 – 25 Agustus 2007 Herbin, China http://www.idrc.info/ • September Lokakarya terpadu tentang Dampak sosial ekonomi akibat Angin Taifun dan kejadian yang serupa 10-14 September 2007 Bangkok, Thailand http://www.unescap.org/esd/calendar/ events.asp • Oktober Humanitarian Development Summit 17-19 Oktober 2007 Nairobi, Kenya http://www.hdpsummit.org/hds/events/ hdsn07/index.htm • November 40th Session of the Typhoon Committee 21-26 November 2007 Macao, China http://www.unescap.org/esd/calendar/ events.asp Konferensi Internasional Kedua tentang Pengurangan Bencana Perkotaan – Penanganan Bencana Skala Besar 27–29 November 2007 Taipei, Taiwan http://www.ncdr.nat.gov.tw/2ICUDR/

Asia Pacific Regional Workshop on School Education and Disaster Risk Reduction 8-10 October 2007 Bangkok, Thailand

Volume 4 no.1 (Feb-Jun 2007)

Renstra Nasional CBDRM di Filipina Bekerja sama dengan komisi Sosial Ekonomi PBB untuk Asia Pasific dan ADPC, Badan Koordinasi Bancana Nasional melalui kantor pertahanan Sipil memfasilitasi lokakarya penyusunan perencanaan strategis nasional CBDRM di Filipina pada tanggal 21 Juni 2007 di Honor Hall, Akademi Pertahanan Nasional Filipina. Dengan terselenggaranya pertemuan mitra-mitra untuk perencanan strategis nasional CBDRM, agenda lokakarya meliputi sebagai berikut: (a) menginformasikan kepada para stakeholder yang terkait mengenai draft Rencana Strategis Filipina tentang CBRDM dengan harapan mendapat dukungan dan peran serta mereka dalam pelaksanaan rencana tersebut sebagai bagian dari The Hyogo Framework for Action (HFA) dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan (b) merumuskan stategi-strategi bersama untuk melengkapi aktifitas yang telah diajukan dalam Rencana Strategis bagi kerja sama yang lebih efektif diantara para stakeholder dalam pelembagaan penanganan resiko bencana di dalam negaranya. Seperti yang telah dinyatakan dalam visi perencanaan stategis, OCD dipandang sebagai motor utama yang bekerja untuk NDCC dan menjadi platform nasional yang efektif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana alam di Filipina. Para peserta secara kolekif menyepakati bahwa sebagai bagian dari misi OCD, seharusnya turut memobilisasi dukungan dan partisipasi organisasiorganisasi anggota NDCC dan organisasi civil society lainnya untuk mengintegrasikan CBDRM pada proses pembangunan sosial ekonomi.

our people

8

Aktifitas khususnya akan diselaraskan dalam rangka mencapai tiga tujuan utama yang telah ditentukan: (a)membangun sistem yang efektif untuk mengkampanyekan CBDRM dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. (b) membangun sistem yang efektif untuk bisa mengintegrasikan CBDRM ke dalam perencanaan pembangunan melalui proyek percontohan dan sejenisnya (c) memobilisasi komitmen para stakeholder untuk menguatkan dasar dan pelaksanaan kerangka kerja NDCC sebagai patform nasional dalam rangka mengintegrasikan CBDRM kedalam pelaksanaan HFA. Draf perencanaan strategis nasional CBDRM akan di terbitkan dalam website NDCC, (http://ndcc.gov.ph/ndcc/). Draf ini disusun oleh peserta lokakarya baik dari organisasi pemerintah, non-pemerintah maupun dari media dan akademisi. Melalui Kemitraan untuk Pengurangan Resiko Bencana Fase I (PDRSEA 4), sebuah program dibawah Program Kesiapsiagaan Bencana, Divisi Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa atau DiPECHO (European Commission’s Disaster Preparedness Program’s), penyusunan draf perencanaan strategis nasional CBDRM Filipina bisa terwujud. PDRSEA 4, dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para praktisi CBDRM, memperluas kemitraan yang sudah ada dan memperkuat peran Badan Nasional untuk Manajemen Bencana untuk menggiatkan penerapan CBDRM oleh banyak stakeholder. Setelah penilaian atas kesimpulankesimpulan lokakarya yang barus saja dilaksankan, dilakukan di Filipina, lokakarya serupa akan diselenggarakan di Vietnam, Kamboja dan Indonesia.

Tim Editorial: Mr. Loy Rego, Direktur dan Team Leader Ms. Hnin Nwe Win, Program Manager Dr. Mel Capistrano, Program Manajer CBDRR Mr. Philipp Danao, Koordinator Senior untuk Pengembangan program dan Manajemen Informasi Ms. Silvia Dian Anggoro, Koordinator Jaringan dan Informasi Ms. Hiroko Kodaka, Senior Project Associate Tim Penanganan Bencana Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) Asia Pacific Regional P.O. Box 4 Klong Luang Pathum Thani 12120, Thailand Tel: (662) 516-5900-10 Fax: (662) 524-5350, 5360 Website: www.adpc.net Tata letak dan desain grafis oleh Mr. Philipp Danao

Untuk masukan, pertanyaan dan saran, silahkan menghubungi Dr. LeHuu Ti United Nations Social and Economic Commission for Asia Pacific (UNESCAP) Email : [email protected] Dr. Mel Capistrano Asian Disaster Preparedness Center Emai : [email protected] [email protected] Silahkan mengunjungi milis kami: http://groups.yahoo.com/group/pdrseanetwork/ Untuk berlangganan email: [email protected]