BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan dalam bidang

ekonomi,

sosial

budaya

dan lingkungan

yang

dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah; b. bahwa

untuk

mewujudkan

tercapainya

pelayanan

transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,

sarana

prasarana

Daerah

harus

menjamin

terselenggaranya peranan jalan secara konvensional dan menyeluruh; c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang kabupaten

dalam

Jalan,

wewenang

pemerintah

penyelenggaraan jalan meliputi jalan

kabupaten dan jalan desa; d. bahwa dimaksud

berdasarkan dalam

huruf

menetapkan Peraturan Jalan; PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III

ANIK SUWARNI, SH., M.Si.

KABAG HUKUM

pertimbangan

sebagaimana

a, huruf b d a n huruf c perlu

Daerah

tentang Penyelenggaraan

-2Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1950

Nomor

19,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-4bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 9. Penyelenggaraan

Jalan

adalah

kegiatan

yang

meliputi

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. 10. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,

penyusunan

perencanaan

umum,

dan

penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. 11. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. 12. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrogaman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 13. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan

tertib

pengaturan,

pembinaan,

dan

pembangunan jalan. 14. Penyelenggara

Jalan

adalah

pihak

yang

melakukan

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 15. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

menghubungkan

dan

mengikat

pusat-pusat

pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkhi. 16. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan mengumpulkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 17. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah jaringan jalan dengan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-5peranan

pelayanan

distribusi

barang

dan

jasa

untuk

masyarakat di dalam kawasan perkotaaan. 18. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 19. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 20. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 21. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 22. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan jalan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar

ibukota kecamatan,

ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis jalan kabupaten. 23. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan local primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa. 24. Bagian-bagian

Jalan

adalah

bagian-bagian

jalan

yang

meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 25. Bangunan Utilitas adalah bangunan yang terletak di ruang milik jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-6baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi. 26. Kawasan

Khusus

adalah

kawasan

strategis

dan

diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan. 27. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan. 28. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. 29. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan. 30. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan. 31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang

diberi

wewenang

khusus

sesuai

Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Asas Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keamanan dan keselamatan; PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-7c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; d. keadilan, transparansi dan akuntabilitas; e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan f.

kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Ketiga Maksud Pasal 3

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Jalan mencakup: a. Jalan

Umum,

yang

meliputi

pengaturan,

pembinaan,

pembangunan dan pengawasan; dan b. Jalan Khusus.

Bagian Keempat Tujuan Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk: a. mewujudkan

ketertiban

dan

kepastian

hukum

dalam

Penyelengaraan Jalan; b. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelengaraan Jalan; c. mewujudkan Penyelengaraan Jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselengaranya sistem transportasi yang terpadu.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-8BAB II JALAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Penyelenggaraan

Jalan

Umum

dilakukan

dengan

mengutamakan Pembangunan Jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan Daerah pemasaran. (2) Penyelenggaraan

Jalan

Umum

diarahkan

untuk

pembangunan jaringan Jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan Daerah sehingga menjangkau desa-desa terpencil. (3) Penyelenggaraan

Jalan

Umum

diarahkan

untuk

mewujudkan: a. perikehidupan

rakyat

kemajuan yang

yang

serasi

dengan

tingkat

sama, merata, dan seimbang; dan

b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 6 (1) Penyelenggara Jalan Umum wajib mengusahakan agar Jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,

terutama

meningkatkan

kemakmuran

ekonomi

Daerah, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. (2) Penyelenggara Jalan Umum wajib mendorong ke arah terwujudnya

keseimbangan

pertumbuhannya

antar

Daerah,

mempertimbangkan

dalam

satuan

hal

wilayah

pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat Daerah yang dituju.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-9(3) Penyelenggara Jalan Umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi

di

wilayah

yang

sudah

berkembang

agar

pertumbuhan ekonominya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi Jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan. (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, Penyelenggara Jalan Umum wajib memperhatikan bahwa Jalan merupakan satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

Pasal 7

Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikelompokkan dalam Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan, dan kelas Jalan.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan Pasal 8

(1) Sistem Jaringan Jalan terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkhi. (2) Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan strategis Daerah dan kawasan perdesaan.

Pasal 9

Sistem Jaringan Jalan Sekunder disusun berdasarkan rencana tata

ruang wilayah Daerah dan pelayanan distribusi barang dan

jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-10fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan dan Persyaratan Teknis Jalan Paragraf 1 Fungsi Jalan Pasal 10

(1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan, fungsi Jalan Kabupaten dibedakan atas Jalan

Kolektor

primer-4,

Jalan

Lokal

primer,

Jalan

Lingkungan primer, Jalan strategis kabupaten, Jalan Arteri sekunder, Jalan Kolektor sekunder, Jalan Lokal sekunder, dan Jalan Lingkungan sekunder. (2) Jalan Kolektor primer-4 adalah Jalan Kolektor primer yang menghubungkan

secara

berdaya

guna

antara

ibukota

kabupaten dan ibukota kecamatan. (3) Jalan Lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna simpul: a. antar pusat kegiatan lokal; dan b. antara

pusat

kegiatan

lokal

dan

pusat

kegiatan

lingkungan. (4) Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan

dan

jalan

di

dalam

lingkungan

kawasan

perdesaan. (5) Jalan Arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna: a. antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I; b. antar kawasan sekunder- I; dan c. antara kawasan sekunder- I dan kawasan sekunder- II. (6) Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-11menghubungkan secara berdaya guna: a. antar kawasan sekunder-II; dan b. antara kawasan sekunder-II dan kawasan sekunder-III. (7) Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

menghubungkan secara berdaya guna: a. antara kawasan sekunder-I dan perumahan; b. antara kawasan sekunder-II dan perumahan; dan c. antara kawasan sekunder-III dan seterusnya sampai ke perumahan. (8) Jalan Lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 2 Persyaratan Teknis Jalan Pasal 11

(1) Persyaratan teknis Jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan

Jalan,

sebidang,

kapasitas,

bangunan

Jalan

pelengkap,

masuk,

persimpangan

perlengkapan

Jalan,

penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. (2) Persyaratan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 12

(1) Jalan Kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. (2) Jalan Kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-12(3) Jumlah Jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi. (4) Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Jalan Kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 13

(1) Jalan Lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. (2) Jalan Lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Pasal 14

(1) Jalan Lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. (2) Persyaratan teknis Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. (3) Jalan Lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-13Pasal 15

(1) Jalan Arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. (2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. (3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. (4) Persimpangan

sebidang

jalan

arteri

sekunder

dengan

pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2). (5) Jalan Kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. (6) Jalan Kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata. (7) Pada Jalan Kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. (8) Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor sekunder dengan pengaturan

tertentu

harus

memenuhi

ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 16

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan Jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 17

(1) Jalan Lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-14lebar badan Jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. (2) Persyaratan teknis Jalan Lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. (3) Jalan Lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan Jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Paragraf 3 Bangunan Pelengkap Jalan Pasal 18

(1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap. (2) Bangunan pelengkap Jalan harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan. (3) Bangunan pelengkap Jalan berdasarkan fungsinya terdiri dari: a. jalur lalu lintas; b. pendukung konstruksi Jalan; dan c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna Jalan. (4) Bangunan pelengkap Jalan sebagai fasilitas pendukung pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. jembatan penyeberangan pejalan kaki; b. trotoar; c. tempat parkir di badan Jalan; dan d. teluk bus yang dilengkapi halte. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan perlengkapan Jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-15Paragraf 4 Perlengkapan Jalan Pasal 19

(1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan Jalan. (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna Jalan. (3) Perlengkapan

Jalan

yang

berkaitan

langsung

dengan

pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan, baik wajib maupun tidak wajib. (4) Perlengkapan Jalan wajib yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu Jalan, marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas; b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau c. fasilitas pejalan kaki di Jalan yang telah ditentukan. (5) Perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan adalah lampu penerangan Jalan umum, kecuali menjadi wajib pada tempat sebagai berikut: a. persimpangan; b. tempat yang banyak pejalan kaki; c. tempat parkir; dan d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas. (6) Perlengkapan Jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. patok pengarah; b. pagar pengaman; c. patok kilometer dan patok hektometer; PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-16d. patok ruang milik Jalan; e. pagar Jalan; f.

peredam silau; dan

g. tempat istirahat.

Pasal 20

(1) Median digunakan pada Jalan raya dan Jalan bebas hambatan berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. (2) Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. median yang ditinggikan; dan b. median yang direndahkan. (3) Median jalan terdiri atas: a. marka garis tepi; b. jalur tepian (atau yang disebut juga bahu Jalan); dan c. bagian tengah median (yang ditinggikan atau yang direndahkan). (4) Lebar median Jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Status Jalan Pasal 21

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas: a. Jalan nasional; b. Jalan provinsi; c. Jalan Kabupaten; d. Jalan kota; dan e. Jalan Desa.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-17Pasal 22

(1) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas: a. Jalan Kolektor primer-4; b. Jalan Lokal primer; c. Jalan Lingkungan primer; d. Jalan strategis kabupaten; e. Jalan Arteri sekunder; f.

Jalan Kolektor sekunder;

g. Jalan Lokal sekunder; dan h. Jalan Lingkungan sekunder. (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas: a. Jalan Lingkungan primer; dan b. Jalan Lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Kelas Jalan Pasal 23

(1) Kelas Jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan. (2) Pembagian kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

diatur

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan. (3) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan dikelompokkan atas

Jalan

raya, Jalan sedang, dan Jalan kecil. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

bebas hambatan, Jalan

-18Pasal 24

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan pengguna Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan; dan b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. (2) Spesifikasi Jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah Jalan Umum untuk melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

Pasal 25

Pengelompokan

Jalan

menurut

kelas

Jalan

sebagaimana

dimaksud pasal 24 ayat (1) terdiri atas : a. Jalan kelas I, yaitu Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; b. Jalan kelas II, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; c. Jalan kelas III, yaitu Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (Sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-19ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan d. Jalan kelas khusus, yaitu Jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

BAB III BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN Bagian Kesatu Bagian-Bagian Jalan Paragraf 1 Pasal 26

Bagian-bagian Jalan meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.

Paragraf 2 Ruang Manfaat Jalan Pasal 27

(1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya. (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi,

dan

kedalaman

penyelenggara

Jalan

tertentu

yang

yang

ditetapkan

bersangkutan

oleh

berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh menteri. (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-20pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. (4) Trotoar

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

hanya

diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Paragraf 3 Ruang Milik Jalan Pasal 28

(1) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan ruang sepanjang Jalan, dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan menjadi milik negara. (2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki lebar sebagai berikut: a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter; b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; c. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan d. Jalan kecil 11 (sebelas) meter. (3) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain

digunakan

untuk

ruang

manfaat

Jalan,

bisa

dimanfaatkan untuk: a. pelebaran Jalan atau penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan datang; b. kebutuhan ruang untuk pengamanan Jalan; c. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan; dan/atau d. kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas. (4) Bangunan Utilitas dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan namun paling sedikit pada batas terluar ruang manfaat Jalan sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang Jalan.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-21Paragraf 4 Ruang Pengawasan Jalan Pasal 29

(1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan. (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan. (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. (4) Dalam hal ruang milik Jalan tidak cukup luas, lebar ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut: a. Jalan Kolektor primer 10 (sepuluh) meter; b. Jalan Lokal primer 7 (tujuh) meter; c. Jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter; d. Jalan Arteri sekunder 15 (lima belas) meter; e. Jalan Kolektor sekunder 5 (lima) meter; f.

Jalan Lokal sekunder 3 (tiga) meter;

g. Jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan h. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-22(3) Dalam pengawasan penggunaan ruang Pengawasan Jalan, Penyelenggara Jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang: a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi

dan

konstruksi Jalan; dan/atau b. melakukan

perbuatan

tertentu

untuk

menjamin

peruntukan ruang Pengawasan Jalan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Paragraf 1 Bangunan Utilitas Pasal 31

Pemanfaatan bagian-bagian Jalan meliputi Bangunan Utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Pasal 32

Pada tempat tertentu di ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan Utilitas.

Pasal 33

Dalam hal ruang manfaat Jalan dan/atau ruang milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah Bangunan Utilitas

maka persyaratan teknis dan pengaturan

pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-23Paragraf 2 Penanaman Pohon Pasal 34 (1) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan di luar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan harus ditanam di luar ruang manfaat Jalan. (2) Pohon pada Sistem Jaringan Jalan di dalam ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dapat ditanam di batas ruang manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.

BAB IV IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI Pasal 35 (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) wajib memperoleh Izin dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya. (2) Penggunaan

ruang

manfaat

Jalan

yang

memerlukan

perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib memperoleh Dispensasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya. (3) Penerbitan Izin penggunaan ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) oleh instansi pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh Rekomendasi

dari

Penyelenggara

Jalan

sesuai

kewenangannya. Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin, Rekomendasi dan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-24BAB V WEWENANG Bagian Kesatu Umum Pasal 37

(1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Wewenang

Penyelenggaraan

sebagaimana

dimaksud

Jalan

pada

oleh

ayat

Pemerintah (1)

meliputi

Penyelenggaraan Jalan secara umum dan penyelenggaraan Jalan nasional. (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi

Penyelenggaraan Jalan provinsi, Jalan Kabupaten/kota dan Jalan Desa. (4) Penyelenggaraan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional. (5) Penyelenggaraan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

Pasal 38

Penyelenggaraan

Jalan

Kabupaten

dan

Jalan

Desa

oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-25Bagian Kedua Penetapan Sistem Jaringan Jalan, Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan Pasal 39

Penetapan Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan dan kelas Jalan dilakukan secara berkala dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan Pasal 40

(1) Fungsi Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah apabila: a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya; b. semakin

dibutuhkan

masyarakat

dalam

rangka

dalam

wilayah

pengembangan sistem transportasi; c. lebih

banyak

melayani

masyarakat

wewenang Penyelenggara Jalan yang baru; dan/atau d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya. (2) Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima. (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi Jalan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 41

(1) Status Jalan suatu ruas Jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-26(2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima. (3) Dalam hal usulan perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Penyelenggara Jalan yang menyetujuinya menetapkan status Jalan tersebut. (4) Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Jalan tersebut sebelum status Jalan ditetapkan.

Pasal 42

Perubahan kelas Jalan berdasarkan spesifikasi prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB VI PENYELENGGARAAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 43

Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Bagian Kedua Pengaturan Paragraf 1 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pasal 44

Perumusan kebijakan perencanaan Jalan didasarkan pada prinsip-prinsip keserasian, PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

kemanfaatan,

keselarasan

keamanan

dan

dan

keselamatan,

keseimbangan,

keadilan,

-27transparansi

dan

akuntabilitas,

keberdayagunaan

dan

keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 45

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dirumuskan dengan mempertimbangkan: a. koordinasi antar pelaku pembangunan; b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan Daerah; c. keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan Penyelenggaraan Jalan; e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan; f.

sistem transportasi nasional;

g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Jalan; h. kondisi ekonomi nasional; i.

kebijakan pembangunan nasional;

j.

kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan Daerah; dan l.

tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Paragraf 2 Penyusunan Perencanaan Umum Pasal 46

(1) Penyusunan menghasilkan

perencanaan rencana

umum

umum

jaringan

jaringan

Jalan

Jalan yang

menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-28sistem Jaringan. (2) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (3) Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Pasal 47

(1) Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten. (2) Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten.

Pasal 48

(1) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana umum jaringan transportasi Jalan, rencana umum jangka panjang jaringan Jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

(1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-29(2) Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 50

(1) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan Jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan Jalan provinsi dan rencana umum jangka panjang jaringan Jalan Kabupaten, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana umum jangka menengah jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

(1) Rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 (lima) tahun. (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Pembinaan Paragraf 1 Umum Pasal 52

(1) Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan Jalan secara umum, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. (2) Pembinaan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-30ayat (1) meliputi: a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan Jalan; b. pengembangan

sistem

bimbingan,

penyuluhan,

dan

pendidikan dan pelatihan di bidang Jalan; dan c. pengkajian,

penelitian

dan

pengembangan

teknologi

bidang Jalan dan yang terkait. (3) Pembinaan, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi: a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan

para

aparatur

Penyelenggara

Jalan

dan

pemangku kepentingan di bidang Jalan; b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait; c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam Penyelenggaraan Jalan; dan d. pemberian

Izin,

Rekomendasi,

dan

Dispensasi,

pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan.

Paragraf 2 Pelayanan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pasal 53

(1) Pelayanan dalam rangka Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; dan b. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar Daerah atau Daerah dengan pihak lain. (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan

pengembangan,


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

pemberian

Izin,

Rekomendasi,

-31Dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian Jalan.

Pasal 54

(1) Pemberdayaan dalam rangka Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan

pemberian

bimbingan,

penyuluhan,

serta

pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan. (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan. (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan. (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 55

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 3 Penelitian dan Pengembangan Jalan Pasal 56

(1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-32Jalan,

mengembangkan

potensi

sumber

daya

alam,

meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Jalan, dan memberi nilai tambah dalam Penyelenggaraan Jalan. (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan. (3) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan,

pemrograman,

perencanaan

teknis,

pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian. (4) Kegiatan

pelaksanaan

pengkajian,

penelitian,

dan

pengembangan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan dan dapat bekerja

sama

dengan

pemangku

kepentingan

Penyelenggaraan Jalan, termasuk perguruan tinggi dan para pihak yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Penyelenggaraan Jalan. (5) Produk pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Jalan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual, serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan Penyelenggaraan Jalan.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-33Bagian Keempat Pembangunan Paragraf 1 Umum Pasal 57

Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi: a. perencanaan

teknis,

pemrograman

dan

penganggaran,

pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi

Jalan

Kabupaten dan Jalan Desa; b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Paragraf 2 Pemrograman dan Penganggaran Pasal 58

(1) Pemrograman

penanganan

jaringan

Jalan

merupakan

penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas Jalan yang menjadi

tanggung

jawab

Penyelenggara

Jalan

sesuai

kewenangannya. (2) Pemrograman

penanganan

jaringan

Jalan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan. (3) Program

penanganan

pemeliharaan

Jalan,

jaringan

Jalan

program

peningkatan

program konstruksi Jalan baru.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

meliputi

program

Jalan,

dan

-34Pasal 59

Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan Jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

Paragraf 3 Perencanaan Teknis Pasal 60

(1) Perencanaan

teknis

merupakan

kegiatan

penyusunan

dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis Jalan dan jembatan. (4) Perencanaan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis mengenai: a. bagian-bagian Jalan; b. dimensi Jalan; c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas Jalan; d. persyaratan geometrik Jalan; e. konstruksi Jalan; f.

konstruksi bangunan pelengkap Jalan;

g. perlengkapan Jalan; h. kelestarian lingkungan hidup; dan i.

ruang bebas.

(5) Rencana teknis Jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-35(6) Tahapan perencanaan teknis Jalan meliputi: a. perencanaan teknis awal, yang melingkupi: 1. perencanaan beberapa alternatif alinemen Jalan yang akan dibangun; dan 2. pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan

yang

melatar

belakangi

konsep

perencanaan; b. kajian

kelayakan

Jalan

(feasibility

study),

yang

melingkupi: 1. kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial untuk setiap

alternatif alinemen Jalan keluaran

perencanaan teknis awal; dan 2. menetapkan pilihan alternatif yang paling layak baik secara teknis maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas Jalan; c. perencanaan teknis akhir, terdiri dari: 1. desain

pendahuluan,

yang

diawali

dengan

pelengkapan data pendukung untuk perencanaan termasuk

tinjauan

lapangan

untuk

penetapan

alinemen Jalan yang final untuk alternatif alinemen terpilih hasil kajian kelayakan Jalan; 2. perencanaan teknis rinci (Detail Engineering Design); 3. audit keselamatan Jalan dan 4. perencanaan teknis akhir.

Pasal 61

(1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) paling sedikit memenuhi ketentuan teknis beban rencana. (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang

bebas

melewatinya.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

untuk

lalu

lintas

dan

angkutan

yang

-36Pasal 62

Dokumen rencana teknis harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pasal 63

(1) Pengoperasian Jalan merupakan kegiatan penggunaan Jalan untuk melayani lalu lintas Jalan. (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi

dengan

perlengkapan

Jalan

untuk

menjamin keselamatan pengguna Jalan.

Pasal 64

(1) Penyelenggara Jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

untuk

memelihara

Jalan

sesuai

dengan

kewenangannya. (2) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan Jalan. (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. (4) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan Jalan.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-37Pasal 65

Ketentuan mengenai pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan Bangunan Utilitas yang menggunakan ruang milik Jalan.

Pasal 66

(1) Pemeliharaan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. (2) Pemeliharaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat

berupa

penyediaan

biaya

dan

pelaksanaan

konstruksi yang dilakukan oleh Orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas biaya dari Orang atau instansi yang bersangkutan.

Paragraf 5 Laik Fungsi Jalan Pasal 67

(1) Jalan Umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan Umum secara teknis dan administratif. (2) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian Jalan yang belum beroperasi. (3) Uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. (4) Suatu ruas Jalan Umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-38persyaratan sebagai berikut: a. teknis geometrik Jalan; b. teknis struktur perkerasan Jalan; c. teknis struktur bangunan pelengkap Jalan; d. teknis pemanfaatan bagian-bagian Jalan; e. teknis

penyelenggaraan

manajemen

dan

rekayasa

lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan f.

teknis perlengkapan Jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas.

(5) Suatu ruas Jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan Jalan; b. dokumen penetapan status Jalan; c. dokumen penetapan kelas Jalan; d. dokumen penetapan kepemilikan tanah; e. dokumen penetapan Leger Jalan; dan f.

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

(6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi Jalan Umum sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dan

ayat

(3)

dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur Penyelenggara

Jalan,

instansi

yang

menyelenggarakan

urusan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan. (7) Penetapan laik fungsi Jalan suatu ruas dilakukan oleh Penyelenggara

Jalan

yang

bersangkutan

berdasarkan

Rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi Jalan. (8) Bupati menyelenggarakan evaluasi laik fungsi Jalan pada PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-39Jalan Kabupaten. (9) Kelaikan fungsi suatu ruas Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan sertifikat laik fungsi Jalan, atas usulan Bupati, berdasarkan berita acara evaluasi laik fungsi Jalan.

Paragraf 6 Penilikan Jalan Pasal 68

(1) Penyelenggara Jalan berwenang mengadakan penilikan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan berwenang mengangkat penilik Jalan sesuai dengan kewenangannya. (3) Penilik Jalan bertugas: a. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian Jalan setiap hari; b. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada Penyelenggara Jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan c. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada

Penyelenggara

Jalan

atau

instansi

yang

berwenang.

Bagian Kelima Pengawasan Pasal 69

(1) Pengawasan Jalan meliputi Pengawasan Jalan secara umum, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-40(2) Pengawasan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan; b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan c. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. (3) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Sistem Jaringan Jalan; b. sistem pemrograman; c. sistem penganggaran; d. standar konstruksi; dan e. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian Jalan. (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat Jalan agar tetap berfungsi.

Bagian Keenam Standar Pelayanan Minimal Pasal 70

(1) Pelayanan Jalan Umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan Jalan dan standar pelayanan minimal ruas Jalan. (2) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. (3) Standar

pelayanan

minimal

ruas

Jalan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi Jalan dan kecepatan. (4) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan sebagaimana PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-41dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai. (5) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan dan standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4)

dievaluasi

secara

berkala

berdasarkan

hasil

pengawasan fungsi dan manfaat. (6) Standar pelayanan minimal jaringan Jalan dan standar pelayanan minimal ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atas usul Bupati, untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

BAB VII DOKUMEN JALAN Pasal 71

(1) Dokumen Jalan meliputi Leger Jalan, dokumen aset Jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi Jalan. (2) Setiap Penyelenggara Jalan wajib mengadakan Leger Jalan yang

meliputi

pembuatan,

penetapan,

pemantauan,

pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi. (3) Pembuatan Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan Leger Jalan dalam bentuk kartu dan digital yang terdiri dari ringkasan data, kartu Jalan, dan kartu jembatan serta memuat nomor induk leger. (4) Penetapan Leger Jalan meliputi kegiatan pengesahan Leger Jalan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya. (5) Pemantauan Leger Jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas Jalan yang telah dibuat PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-42Leger Jalan sebelumnya. (6) Pemutakhiran

Leger

Jalan

meliputi

kegiatan

untuk

mengubah data dan/atau gambar Leger Jalan yang telah ada karena terjadi perubahan. (7) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar Leger Jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan. (8) Penggantian Leger Jalan meliputi kegiatan untuk mengganti Leger Jalan

yang rusak.

(9) Penyampaian

informasi

merupakan

kegiatan

untuk

menginformasikan data Leger Jalan kepada pihak yang memerlukan. (10) Leger Jalan digunakan untuk: a. penyusunan rencana dan program pembangunan Jalan; dan b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas Jalan.

Pasal 72

(1) Leger Jalan paling sedikit memuat data sebagai berikut: a. data identitas Jalan; b. data Jalan; c. peta lokasi ruas Jalan; dan d. data ruang milik Jalan. (2) Data identitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. nomor dan nama ruas Jalan; b. nama pengenal Jalan; c. titik awal dan akhir serta jurusan Jalan; d. Sistem Jaringan Jalan; e. fungsi Jalan; f.

status Jalan; dan


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-43g. kelas Jalan. (3) Data Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis: a. Jalan; b. jembatan; c. bangunan pelengkap lainnya; d. perlengkapan Jalan; dan e. tanah dasar. (4) Peta lokasi ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat: a. titik awal dan akhir ruas Jalan; b. batas administrasi; c. patok kilometer; d. persimpangan; e. jembatan. (5) Data ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. luas lahan; b. data perolehan hak atas tanah; c. nilai perolehan; dan d. bukti sertifikat hak atas tanah.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT Pasal 73

Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan; b. berperan serta dalam penyelengaraan Jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Jalan; PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-44e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan Jalan; f.

mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan Jalan;

g. mengikuti penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan; dan h. mengikuti Pengawasan Jalan fungsi dan manfaat Jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat. i.

melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

BAB IX JALAN KHUSUS Pasal 74

Pengaturan mengenai Jalan Khusus meliputi: a. pengaturan; b. pembinaan; c. pembangunan; dan d. pengawasan.

Pasal 75

(1) Suatu ruas Jalan Khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum,

sepanjang

Penyelenggara

Jalan

tidak Khusus

merugikan dibangun

kepentingan sesuai

dengan

persyaratan Jalan Umum. (2) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-45Pasal 76

(1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus

kepada

Pemerintah

Daerah

untuk

dinyatakan

sebagai Jalan Umum. (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum dengan pertimbangan: a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan daerah; dan/atau c. untuk

lebih

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat.

Pasal 77

(1) Jalan Khusus yang diserahkan oleh Penyelenggara Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah dan Jalan Khusus yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah diubah menjadi Jalan Umum. (2) Dalam hal suatu Jalan Khusus tidak terpelihara atau terbengkalai

dan/atau

Penyelenggara masyarakat

Jalan

sebagai

tidak

Khusus Jalan

diperlukan tetapi

Umum,

lagi

dikehendaki maka

oleh oleh

pengusulan

penyerahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada Penyelenggara Jalan Khusus dan kepada Bupati. (3) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus dilakukan atas usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Bupati. (4) Bupati yang menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-46(5) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan

oleh

Pemerintah

Daerah

oleh

Bupati

dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus. (6) Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut. (7) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan statusnya menjadi Jalan Kabupaten oleh Bupati.

BAB X PENATAAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN Pasal 78

(1) Pemerintah

Daerah

wajib

melakukan

penataan

dan

pemberian nama Jalan ibukota Kabupaten, dan nama Jalan di perkotaan Kecamatan dan Desa di Ibukota Kecamatan sesuai kewenangannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan dan pemberian nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 79

(1) Pejabat

Pegawai

Negeri

Sipil

tertentu

di

lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-47ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima,

mencari,

mengumpulkan

dan

meneliti

keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti,

mencari

dan

mengumpulkan

keterangan

mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa

buku-buku,

dokumen-dokumen

lain

catatan-catatan

serta

melakukan

dan

penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh

berhenti

dan/atau

melarang

seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung

dan

memeriksa

identitas

Orang

dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i.

memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-48hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 80

(1) Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 81

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82

(1) saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bangunan yang telah berdiri dan melanggar ketentuan ruang Pengawasan Jalan paling lama 5 (lima) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemilik bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan sertifikat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-49BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 9 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 485-28/2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-50PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN

I.

UMUM Berdasarkan

amanah

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta untuk mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan umum, maka dengan segala kekuasaannya tersebut, negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat sesuai dengan kutipan pasal 34 ayat (3). Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan msyarakat melalui

peningkatan

masyarakat,

serta

pelayanan,

pemberdayaan,

meningkatkan

daya

saing

dan

peran

Daerah

serta dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemarataan, keadilan dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya pembagian urusan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib baik yang berkenaan dengan pelayanan dasar ataupun tidak berkenaan dengan pelayanan dasar kini tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik yakni pemerintah. Masing-masing berhak untuk menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan aspirasi, potensi dan kekhasan Daerah masing-masing. Jalan termasuk dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Jalan termasuk dalam salah satu prasarana transportasi darat yang merupakan fasilitas yang digunakan secara umum demi kemakmuran rakyat. agar Jalan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jalan ini memuat tentang asas, tujuan, serta pengaturan mengenai Jalan Umum dan Jalan Khusus yang terdapat di dalam wilayah Daerah. PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-51II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 - Asas

kemanfaatan

berkenaan

Penyelenggaraan Jalan yang

dengan

semua

kegiatan

yang dapat memberikan nilai tambah

sebesar-besarnya,

baik

bagi

pemangku

kepentingan

(stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. - Asas

keamanan

Penyelenggaraan

berkenaan Jalan

yang

dengan harus

semua

memenuhi

kegiatan persyaratan

keteknikan Jalan. -

Asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan Jalan dan kondisi geometrik Jalan.

- Asas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar. - Asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain. - Asas

keseimbangan

berkenaan

dengan

keseimbangan

antar

- Asas keadilan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan

yang

wilayah dan pengurangan kesenjangan.

harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. - Asas transparansi berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat. - Asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil Penyelenggaraan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. - Asas keberdayagunaan berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal. - Asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. - Asas

kebersamaan

dan

kemitraan

berkenaan

dengan

penyelenggaraan Jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-52timbal balik dan sinergis. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Untuk melayani lalu lintas secara terus menerus, maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak boleh terputus. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Jalan dengan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer

per

jam

adalah

persyaratan-persyaratan

jalan

yang

geometrik

didesain

yang

dengan

diperhitungkan

terhadap kecepatan minimum 40 (empat puluh) kilometer per jam

sehingga

kendaraan

bermotor

dapat

menggunakan

kecepatan 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan aman.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-53-

Persyaratan kecepatan rencana diambil dengan angka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Ayat (2) Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-54Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas. Ayat (3) Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan

memenuhi

standar

geometrik

jalan

dengan

memepertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan dan konflik lalu lintas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-55-

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter. Huruf b Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Huruf c Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter. Huruf d Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-56dalam

kaitan

dengan

hambatan

terhadap

keamanan

pengemudi kendaraan, mislanya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang mnutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan

konstruksi

penggunaan

lahan

jalan

sedemikian

adalah rupa

pembatasan untuk

tidak

membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia,

dan/atau

akar

pohon

yang

merusak

pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-57Pasal 36 Ayat (1) Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk: a. pemasangan

papan

iklan,

hiasan,

gapura,

dan

benda-benda sejenis yang bersifat sementara; b. pembuatan

bangunan-bangunan

kepentingan umum

sementara

untuk

yang mudah dibongkar setelah

fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan; c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

dengan

“pengaturan,

pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan secara makro” meliputi PARAF KOORDINASI Drs. SUKARODIN, S.Ag.,M.Ag.

KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-58kebijakan

jaringan

perundang-undangan,

jalan,

pembentukan

standar

peraturan

pelayanan,

sistem

pemrograman, sistem penganggaran, standar konstruksi, manajemen pemeliharaan, dan pengoperasian jalan. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Sebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (bypass) disuatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-59Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-60Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas.


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

-61Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 77


KETUA PANSUS III


KABAG HUKUM

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN

Recommend Documents