BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar

menjadi

kuat,

maju,

mandiri,

dan

demokratis

sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; b. bahwa

dengan

pengelolaan

adanya

keuangan

perubahan dan

aset

regulasi desa,

mengenai

maka

agar

pengelolaan keuangan dan aset desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan dan aset desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa; Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

-2Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1965

Nomor

19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang

Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

-37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015

Nomor

157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Negara

Pendapatan

Republik

dan

Indonesia

Belanja Tahun

Negara 2015

(Lembaran Nomor

88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan

Keuangan

Desa

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

-4Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH

TENTANG KEUANGAN DAN

ASET

DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2.

Pemerintah

Daerah

adalah

Pemerintah

Kabupaten

Trenggalek. 3.

Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4.

Camat

adalah

Kepala

Kecamatan

dalam

Kabupaten

Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah

yang

berwenang

untuk

mengatur

dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.

Pemerintahan

Desa

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8.

Kepala

Desa

adalah

penyelenggaraan pembangunan

pejabat

pemerintahan

Desa,

Desa,

PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si.

memimpin pelaksanaan

pembinaan kemasyarakatan

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Drs. M.HADI

yang

Desa,

-59.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah

lembaga

yang

melaksanakan

fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan

oleh

peraturan

perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 11. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Desa

yang

selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.


-618. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah Kepala

Desa

yang

karena

jabatannya

mempunyai

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 20. Pengelolaan

adalah

rangkaian

perencanaan,

pengadaan,

pengamanan,

pemeliharaan,

tanganan,

kegiatan

penggunaan,

penatausahaan,

mulai

dari

pemanfaatan,

penghapusan,

pemindah-

penilaian,

pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. 21. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: a.

transparan;

b.

akuntabel;

c.

partisipatif; dan

d.

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


-7Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan Desa Paragraf 1 Umum Pasal 4

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a.

perencanaan;

b.

pelaksanaan;

c.

penatausahaan;

d.

pelaporan; dan

e.

pertanggungjawaban.

Paragraf 2 Perencanaan Pasal 5

(1)

Peraturan

Desa

tentang

RPJMDesa

dan

RKPDesa

merupakan suatu dokumen perencanaan di Desa. (2)

Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

(3)

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 6

(1)

RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. (2)

RPJMDesa berlaku paling lama 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3)

RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.


-8Pasal 7

(1)

RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2)

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3)

RKPDesa tahun anggaran berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lama akhir bulan September tahun berjalan.

(4)

RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 8

(1)

RPJMDesa dan/atau RKPDesa dapat diubah dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat

perubahan

mendasar

atas

kebijakan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. (2)

Perubahan RPJMDesa dan/atau RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah

perencanaan

pembangunan

Desa

dan

selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pedoman

penyusunan

RPJMDesa dan RKPDesa diatur dalam Peraturan Bupati.


-9Pasal 10

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan: a.

informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif

Desa

dan

rencana

kegiatan

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa; dan b.

target pendapatan asli Desa.

Pasal 11

(1)

Pagu indikatif Desa diinformasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.

(2)

Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.

(3)

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa.

(4)

Percepatan

perencanaan

pembangunan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) untuk penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Kepala Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi: a.

rencana

dana

Desa

yang

Pendapatan dan Belanja Negara; b.

rencana ADD;


bersumber

dari

Aggaran

-10c.

rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan

d.

rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.

Pasal 13

(1)

Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2)

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

(3)

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

(4)

Dalam

hal

Kepala

Desa

dan

BPD

tidak

mengambil

kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sampai dengan akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan, dikenai sanksi administratif berupa ditunda pembayaran hak-hak keuangannya. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dilampiri dokumen RPJMDesa dan RKPDesa.

(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;


-11b. kepentingan umum; c. RPJMDesa; dan d. RKPDesa. (3)

Hasil

evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (4)

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

Kepala

Desa

menetapkan rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa. (5)

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 15

(1)

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa

menjadi

Peraturan

Desa,

Bupati

membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (2)

Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk

belanja

pegawai

yang

bersifat

mengikat

dan

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

-12(4)

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

(5)

Pencabutan Peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(6)

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1)

Peraturan

Desa

tentang

APBDesa

tahun

anggaran

berikutnya ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa paling lama tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan. (2)

Dalam

melaksanakan

APBDesa,

Kepala

Desa

wajib

menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

Pasal 17

(1)

Perubahan

Peraturan

Desa

tentang

APBDesa

dapat

dilakukan apabila terjadi: a. keadaan

yang

menyebabkan

harus

dilakukan

pergeseran antar jenis belanja; b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. terjadi

penambahan

dan/atau

pengurangan

pendapatan Desa pada tahun berjalan;


dalam

-13d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2)

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3)

Dalam hal Pemerintah Desa menerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebelum ditetapkannya

Peraturan

Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan melaksanakan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa,

dan

perubahan

dimaksud

selanjutnya

dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. (4)

Dalam hal Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

diterima

ditetapkannya

oleh

Peraturan

Pemerintah Desa

Desa

tentang

setelah

Perubahan

APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

APBDesa. (5)

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan/atau

Perubahan Penjabaran Perubahan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada BPD. (6)

Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat

ke

Desa

disalurkan

setelah

ditetapkannya

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa. (7)

Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.


-14(8)

Tata cara pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 18

(1)

Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: a. pendapatan Desa; b. belanja Desa; dan c. pembiayaan Desa.

(2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

(3)

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.

(4)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


-15c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD; f.

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. pendapatan asli Desa; b. pendapatan transfer; dan c. pendapatan lain-lain.

Pasal 21

(1)

Jenis dari kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. hasil usaha Desa; b. hasil aset Desa; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. lain-lain pendapatan asli Desa.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan pendapatan asli Desa yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 22

Jenis

dari

kelompok

pendapatan

transfer

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a.

Dana Desa;

b.

bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;

c.

ADD; dan

d.

bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.


-16Pasal 23

(1)

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.

(2)

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

(3)

Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

(4)

Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

(5)

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(6)

Dana

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5)

diprioritaskan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (7)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengalokasian

dan

penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1)

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

(2)

Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40%

(empat

puluh

perseratus)

dibagi

secara

proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing Desa.


-17(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengalokasian

dan

penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1)

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(2)

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan

penghasilan

tetap

Kepala

Desa

dan

perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. (3)

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus); b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh

ratus

juta

Rp300.000.000,00

(tiga

rupiah) ratus

digunakan juta

rupiah)

antara sampai

dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh

ratus

Rp.900.000.000,00

juta

rupiah)

(sembilan

sampai ratus

juta

dengan rupiah)

digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan

ratus

juta

rupiah)

digunakan

antara

Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)


-18sampai

dengan

paling

banyak

30%

(tiga

puluh

perseratus). (4)

ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dipergunakan

Pemerintahan pembinaan

untuk

Desa,

mendanai

pelaksanaan

kemasyarakatan

penyelenggaraan

pembangunan

Desa,

dan

Desa,

pemberdayaan

masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa. (5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengalokasian

dan

penggunaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1)

Bantuan

keuangan

dari

APBD

Provinsi

dan

APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat bersifat umum dan khusus. (2)

Bantuan keuangan yang bersifat umum

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. (3)

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan

keuangan

dalam

rangka

percepatan

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. (4)

Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus

sebagaimana

mensyaratkan

dimaksud

penyediaan

pada

dana

ayat

(3)

pendamping

dapat dalam

APBDesa penerima bantuan keuangan. (5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

penyaluran

dan

penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Bupati.


-19Pasal 27

(1)

Jenis dari kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2)

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

(3)

Lain-lain

pendapatan

Desa

yang

sah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan

yang

berlokasi

di

Desa

dan

pendapatan

lainnya.

Pasal 28

(1)

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali oleh Desa. (2)

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Pasal 29

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok: a.

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.

pelaksanaan pembangunan Desa;

c.

pembinaan kemasyarakatan Desa;

d.

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e.

belanja tak terduga.


-20Pasal 30

(1)

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. (2)

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di

luar

pendapatan

yang

bersumber

dari

hasil

pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan khusus dari APBD Provinsi dan APBD. (3)

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada

ayat

tunjangan penghasilan

(2)

dapat

Kepala tetap

Desa dan

digunakan untuk dan

tambahan

perangkat Desa

tunjangan

selain

Kepala

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pengelolaan tanah bengkok diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1)

Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

(2)

Penghasilan

tetap

Kepala

Desa

dan

perangkat

bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa. (3)

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: a. Kepala Desa;


Desa

-21b. Sekretaris

Desa

paling

sedikit

70%

(tujuh

puluh

perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan. (4)

Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1)

Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diberikan tambahan tunjangan

Kepala

Desa

dan

perangkat

Desa

yang

bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 33

(1)

Anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APBDesa.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.


-22Pasal 34

(1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.

(2)

Anggota BPD yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 35

(1)

Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2)

Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4)

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.

(5)

Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(6)

Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.


-23Pasal 36

(1)

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2)

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pasal 37

(1)

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan

Desa

dilaksanakan

melalui

rekening kas Desa. (2)

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilakukan melalui rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dilakukan

pencatatan

dan

pengesahan oleh bendahara umum Desa. (3)

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(4)

Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah

tertentu

dalam

rangka

memenuhi

kebutuhan

operasional Pemerintah Desa. (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.


-24Pasal 38

(1)

Kepala

Desa

harus

mengintensifkan

pemungutan

pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (2)

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 39

(1)

Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2)

Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

termasuk

untuk

belanja

pegawai

yang

bersifat

mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 4 Penatausahaan Pasal 40

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Paragraf 5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 41

(1)

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester kedua atau akhir tahun.


-25(2)

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(3)

Laporan semester kedua atau akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 42

(1)

Selain

penyampaian

laporan

realisasi

pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran. (2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 43

(1)

Laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (2)

Laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3)

Peraturan

Desa

tentang

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri: a. format

laporan

pertanggungjawaban

realisasi

pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; b. format laporan aset milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan


-26c. format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. (4)

Laporan

pertanggungjawaban

APBDesa

sebagaimana

realisasi

dimaksud

pada

pelaksanaan ayat

(2),

disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 44

(1)

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2)

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit atau direview oleh Inspektorat

Daerah

dan

telah

diundangkan

dalam

Lembaran Desa.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aset Desa Pasal 46

(1)

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas: a. kepentingan umum; b. fungsional; c. kepastian hukum; d. keterbukaan;


-27e. efisiensi; f.

efektivitas;

g. akuntabilitas; dan h. kepastian nilai ekonomi. (2)

Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

(3)

Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 47

(1)

Jenis Aset Desa terdiri atas: a. tanah kas Desa; b. pasar Desa; c. pasar hewan; d. tambatan perahu; e. bangunan Desa; f.

pelelangan ikan;

g. hutan milik Desa; h. mata air milik Desa; i.

pelelangan hasil pertanian;

j.

pemandian umum;

k. embung desa; dan l. (2)

aset lainnya milik Desa.

Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain: a. Aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APBDesa; b. Aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. Aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

dan

lain-lain

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

dengan

-28e. Aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 48

(1)

Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh melalui: a. pembelian; b. sumbangan; c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.

(3)

Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(4)

Aset Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

Pasal 49

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,

pengadaan,

penggunaan,

pemanfaatan,

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

Pasal 50

(1)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Aset Desa yang dipisahkan.

(2)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.


-29Pasal 51

(1)

Pengelolaan Aset Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

(2)

Aset Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

(4)

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

(5)

Aset Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.

(6)

Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 52

(1)

Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2)

Laporan

hasil

pengelolaan

Aset

Desa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati.


-30BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 54

(1)

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi: a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan dan Aset Desa; b. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; c. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa; d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan dan Aset Desa; e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa; f.

melakukan

upaya

percepatan

pembangunan

Desa

melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; dan g. melakukan

fasilitasi

dalam

rangka

peningkatan

pendapatan Desa; dan h. menetapkan

kriteria

pemberian

penghargaan

dan

sanksi. (2)

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi: a.

fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang keuangan dan Aset Desa;

b.

fasilitasi pengelolaan keuangan dan Aset Desa dan tertib administrasi di bidang keuangan dan Aset Desa;

c.

mengawasi pelaksanaan APBDesa; dan

d.

fasilitasi

permasalahan

yang

timbul

dalam

pelaksanaan APBDesa serta pengelolaan keuangan dan Aset Desa.


-31Pasal 55

(1)

Bupati melakukan pemantauan, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; b. menerima, mempelajari dan memberikan bimbingan teknis

terhadap

laporan

realisasi

pelaksanaan

APBDesa; c.

mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan

d. memberikan

bimbingan

teknis

kepada

Pemerintah

Desa. (2)

Dalam

hal

terjadi

keterlambatan

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan: a. penerbitan surat peringatan kepada Kepala Desa; dan b. pembinaan dan pendampingan Pemerintah Desa dalam hal percepatan pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan

yang

berkaitan

dengan

pengelolaan

keuangan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 57 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);


-32b.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan

pelaksanaan

dari

Peraturan

Daerah

ini

harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 8 Januari 2016 Pj. BUPATI TRENGGALEK, TTD JARIANTO Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 22 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 19-6/2016 PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

-33PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

I.

UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (good governace) maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 120 menyatakan bahwa (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, maka dasar hukum pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa berpedoman pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pengelolaan keuangan dan Aset Desa diperlukan suatu standar pengaturan

yang

pelaksanaan

dimulai

dari

anggaran,

aspek

perencanaan,

penatausahaan,

penganggaran,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban. Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa dioptimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan melalui musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam RPJMDesa dan setiap tahun dijabarkan dalam RKPDesa yang merupakan dokumen perencanaan Desa. Berdasarkan dokumen tersebut, dalam pengelolaan

keuangan

memperhatikan

kemampuan

dipertanggungjawabkan.


Desa

dikelola keuangan

melalui Desa

APBDesa dan

harus

dengan dapat

-34Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Keuangan dan Aset Desa. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini harus mampu menciptakan tata kelola keuangan dan Aset Desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu APBDes yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi : tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya

yang dikelola untuk

mencapai hasil yang ditetapkan. Huruf b Yang dimaksud dengan akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif; Huruf c Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes sedapat mungkin melibatkan


partisipasi

masyarakat

sehingga

masyarakat

-35mengetahui

hak

dan

kewajibannya

dalam

pelaksanaan

APBDes. Huruf d Yang dimaksud dengan dilakukan dengan tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan. Beberapa

prinsip

dalam

disiplin

anggaran

yang

perlu

diperhatikan antara lain : 1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2) penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/perubahan APBDes; dan 3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas Desa. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan

kelompok

tani,

kelompok

nelayan,

kelompok

perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.


-36Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Yang dimaksud dengan Pagu Indikatif Desa, yaitu besaran dana masing-masing Desa yang terdiri dari dana Desa dari APBN, Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, dan Bantuan Keuangan. Huruf b Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

dengan

ditunda

pembayaran

hak-hak

keuangannya adalah penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa, dan tunjangan bagi anggota BPD. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. PARAF KOORDINASI KETUA PANSUS I DPRD ANIK SUWARNI, S.H., KABAG HUKUM M.Si. Drs. M.HADI

-37Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Peraturan Bupati dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai penyusunan,

perubahan,

pelaksanaan APBDesa. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.


perhitungan

dan

pertanggungjawaban

-38Ayat (4) Yang dimaksud dengan penerimaan lain yang sah, yaitu dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud penerimaan dan pengeluaran Desa yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum Desa adalah hasil swadaya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.


-39Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Peraturan Bupati dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Desa. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Peraturan Bupati dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.


-40Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 55


BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

Recommend Documents