BUPATI BONDOWOSO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONDOWOSO, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur dan menyesuaikan kembali ketentuan mengenai jenis-jenis Retrisbusi Jasa Usaha yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang.....

-2-

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant); 24. Peraturan.....

-3-

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengeleloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN RETRIBUSI JASA USAHA.

BONDOWOSO

TENTANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso. 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Asset yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, menganut prinsip komersial karena dasarnya dapat pula oleh sektor swasta. 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan pemakaian ruangan pesta dan rapat pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah dan lain sebagainya. 10. Kekayaan…..

-4-

10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan, kendaraan/alat-alat berat dan tiang penerangan jalan umum; 11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dan hanya satu penjual; 12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dibebankan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan Lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pertokoan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta; 15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 16. Kios adalah bangunan di terminal yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola Perusahaan Daerah dan pihak swasta; 18. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan yang disediakan pada Tempat Khusus Parkir yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten; 19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ; 20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara; 21. Petugas Parkir adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ; 22. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor ; 23. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapann/ pesanggarahan/villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta; 24. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. 25. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 26. Hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda; 27. Hewan kecil meliputi kambing, domba dan babi; 28. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau komplek bangunan beserta peralatannya milik, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan desain yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu sebagai tempat menyembelih unggas. 29. Retribusi.....

-5-

29. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan. 32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/atau denda. 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 37. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya BAB II RUANG LINGKUP RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 2 Jenis Retribusi Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, adalah : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pertokoan c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III.....

-6-

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah. Pasal 4 (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi: a. Pemakaian tanah; b. Pemakaian rumah; c. Pemakaian Bagunan atau Gedung dan Ruangan d. Pemakaian Alat-alat Berat; e. laboratorium dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut Pasal 5 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakai Kekayaan Daerah. (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap aparatur yang karena jabatannnya mendapat fasilitas perumahan dari Pemerintah Daerah. Pasal 6 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memakai Kekayaan Daerah harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (2) Setiap pemakai Kekayaan Daerah dilarang merubah bentuk dan fungsi Kekayaan Daerah tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ; (3) Tata cara pengajuan izin dan Balik Nama serta perubahan bentuk dan fungsi dimaksud ayat (1) dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, luas, lokasi dan tahun pembuatan dari pemakaian kekayaan Daerah. Pasal 8…..

-7-

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 9 Masa retribusi adalah jangka yang lamanya 1 (satu ) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak dan pemakaian. BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 10 Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan Pasal 11 (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas-fasilitas pertokoaan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pertokoan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Pasal 12 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Pertokoan yang disediakan dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 13 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, lokasi, jangka waktu dan frekuensi penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan. (2) Penentuan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat penerimaan/pendapatan pasar atau strategis dan ramainya. Bagian.....

-8-

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 14 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 15 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.

BAB V RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pasal 16 Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 17 (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Penggunaan Terminal Penumpang; b. Tempat Parkir Kendaraan; c. Tempat Kegiatan Usaha; d. Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha (Kios). (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 18 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 19 Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian.....

-9-

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekwensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 21 Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Masa Retribusi Pasal 22 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya bulanan dan sekali masuk. BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 23 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 24 (1) Obyek Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta. (3) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menggunakan menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir.

Bagian.....

-10-

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 27 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. (2) Struktur dan besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

No. 1

2.

Jenis Kendaraan Kendaraan yang parkir di tempat khusus parkir: a. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya b. Sepeda Motor c. Truck Engkel dan Bus d. Truck Gandeng dan sejenisnya Kendaraan yang parkir di tempat penyediaan sarana bongkar muat : a. Kendaraan Roda 3 dan Roda 4 b. Truck Roda 6 c. Truck Gandengan d. Gandengan saja e. Tronton / Trailler

Tarif Sekali parkir 10 jam Rp. 1500,Rp. 1000,Rp. 2000,Rp. 3000,-

Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 7.000 Rp. 3.000 Rp. 7.000

(3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan tempat parkir khusus dengan waktu paling lama 1 hari, kelebihan hari selanjutnya dikenakan tariff retribusi sebesar kelipatan hari

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 28 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/ pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 29.....

-11-

Pasal 29 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat pesanggrahan Sumber Wringin yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/ pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 30 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menggunakan Penginapan/ pesanggrahan/villa. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka pemakaian/pemanfaatan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

waktu

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 32 (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa jangka waktu pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam tabel berikut : Jenis Pelayanan Arabica Robusta Mocca

Golongan Tarif Satu Malam Satu Malam Satu Malam

Tarif (Rp.) Per Hari 150.000 100.000 75.000

Bagian Keempat Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang Pasal 33 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari. Pasal 34 Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII.....

-12-

BAB VIII RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Pasal 35 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 36 (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 37 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 38 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak yang akan dipotong di rumah potong hewan. Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 39 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 40 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemotongan hewan dilakukan. Bagian.....

-13-

Bagian Kelima Ketentuan Pemotongan Pasal 41 Pedoman penyelenggaraan pemotongan hewan dan pemeriksaan hewan sebelum atau sesudah dipotong ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX RETRIBUSI REKREASI DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 42 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga. Pasal 43 (1) Obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga : a. Taman Pemandian Alam Tasnan Kecamatan Grujugan; b. Wana Wisata Tasnan; c. Wisata Kota; d. Obyek Wisata Sempol; e. Arung Jeram Bosamba; f. Gedung Gelora Pelita. g. Stadion ; h. Tempat Olah Raga lainnya (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swsata. Pasal 44 Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang masuk dan atau menikmati dan menggunakan fasilitas di tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 45 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ; (2) Besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.. Bagian.....

-14-

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 46 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur atas dasar volume, frekuensi dan/atau satuan pengguna pelayanan disediakan. Bagian Keempat Ketentuan Larangan dan Kewajiban Pasal 47 (1) Pada tempat rekreasi dan Olah Raga dilarang untuk : a. dipergunakan sebagai tempat untuk berjudi atau kegiatam lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. melakukan ketentuan-ketentuan asusila yang dianggap sebagai larangan bagi masyarakat setempat; (2) Pada tempat rekreasi dan Olah Raga diwajibkan untuk : a. menjaga kelestarian lingkungan disekitarnya; b. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada; c. menggunakan tempat rekreasi sesuai peraturan peraturan perundangundangan BAB X PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 48 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 49 Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah. BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 50 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pasal 51.....

-15-

BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 51 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 52 Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Bagian Ketiga Keberatan Pasal 53 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 54 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

-16-

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 55 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 56 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII....

-17-

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 57 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 58 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVI PEMERIKSAAN Pasal 59 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dan Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII.....

-18-

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 60 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 61 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIX....

-19-

BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 62 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan teknis, tatacara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. Pasal 65 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1990 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 12 Seri C); b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1999 Nomor Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 5 Seri C); c. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2000 Nomor 8 Seri B );

-20-

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2002 Tempat Rekreaksi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 1 Seri C ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tempat Rekreaksi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 12 Seri C); e. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 2 Seri C ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tempat Penginapann/Pesanggrahan/ Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 11 Seri C) f. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Jasa Laboratorium Teknik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 7 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Jasa Laboratorium Teknik (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 8 Seri C); g. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 2 Seri C) h. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 13 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada Tanggal BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

-21-

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bondowoso. Dan untuk mendukung kelancaran serangkaian kegiatan Pemerintah kabupaten Bondowoso diatas, perlu untuk melaksanakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka segala Peraturan Kabupaten Bondowoso yang mengatur jenisjenis Retribusi Jasa Usaha perlu untuk ditinjau kembali dan disesuikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

-22-

Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas

-23-

Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) - Arabica adalah jenis pelayanan kamar dengan fasilitas : 1. Single Bed Besar 2. Lemari Baju Standar 3. TV 4. Lemari Es Kecil 5. alas karpet - Robusta adalah jenis pelayanan kamar dengan fasilitas : 1. Double Bed Kecil 2. Lemari Baju Kecil 3. TV 4. Lemari Es Kecil 5. alas karpet - Mocca adalah jenis pelayanan kamar dengan fasilitas : 1. Double Bed Kecil 2. Lemari Baju Kecil 3. TV Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas

-24-

Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas

-25-

Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas

-26-

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. PEMAKAIAN TANAH Pemakaian tanah untuk: 1) Penggunaan untuk pemasangan papan reklame: a. Wilayah Kota/Kabupaten lainnya sebesar Rp. 3.500,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya; b. Wilayah luar kota sebesar Rp. 3.000,00 sebulan tiap meter persegi tanah atau bagiannya 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk: a. Untuk luasan spanduk 1 m2 sampai dengan 10 m2 sebesar Rp. 10.000,00 sebulan; b. Untuk luasan spanduk lebih dari 10 m2 (sepuluh meter persegi) sampai dengan 20 m2 (dua puluh meter persegi) sehesar Rp. 20.000,00 sebulan; c. Untuk luasan spanduk lebih dan 20 m2 (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 setiap kelipatan 20 m2 (dua puluh meter persegi) sebulan. 3) Penggunaaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 200,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya. 4) Penggunaaan tanah untuk terop, sebesar Rp. 2.000,00 tiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari. 6) Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan sebesar Rp. 250,00 setiap meter persegi atau bagiannya sebulan. 7) Penggunaan tanah untuk tempat SPBU: a. Biaya tetap, sebesar Rp. 25.000.00 tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya; b. Biaya tambahan sebesar Rp. 2.500,00 setiap meter persegi untuk kios setiap bulan; c. Pompa tambahan, sebesar Rp. 5.000M2 tiap pompa setiap bulan; d. Tangki tambahan sebesar Rp. 15.000,00 setiap bulan; 8) Penggunaan tanah untuk : a. Rumah semi permanen/sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 550,00 tiap meter persegi setahun; b. Suatu usaha perusahaan/ indistri untuk rumah semi permanen/sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 2.000,00 tiap meter persegi setahun. 11) Pemakaian tanah pengairan untuk pembakaran batu rnerah sebagai berikut: a. Sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 30,00 per meter persegi setahun; b. Lebih dari 500 meter persegi, sebesar Rp. 50,00 per meter persegi setahun. 12) Pemakaian tanah pengairan untuk pertanian sebagai berikut : a. Dengan masa tanam satu kali sebesar Rp. 50,00 per meter persegi setahun; b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali, sehesar Rp. 100,00 per meter persegi setahun.

-27-

b. PEMAKAIAN RUMAH No. 1

Nama Obyek Rumah

Type

Golongan Tarif

Tarif (Rp.)

21/luas 36/luas 45/luas 54/luas 70/luas 140/luas

per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan

500,00 700,00 800,00 9000,00 1000,00 1.100,00

Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel Rumah tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

c. PEMAKAIAN BANGUNAN ATAU GEDUNG DAN RUANGAN No. 1

Nama Obyek Gedung Gelanggang Olah Raga (GELORA) Pelita

JENIS PELAYANAN Fungsi A. Untuk Pertemuan/ rapat/ ceramah dan sejenisnya Siang Hari : 1. organisasi/perkumpulan 2. instansi pemerintah 3. perorangan dan umum Siang Hari : 1. organisasi/perkumpulan 2. instansi pemerintah 3. perorangan dan umum B.

Untuk Pesta (resepsi), Pernikahan dan sejenisnya 1. Siang hari 2. Malam hari

Golongan Tarif

Tarif (Rp.)

satu kali satu kali satu kali

300.000 400.000 300.000

satu kali satu kali satu kali

400.000 450.000 350.000

satu kali satu kali

500.000 700.000

Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel bangunan/gedung tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, serta biaya pemeliharaan.

d.PEMAKAIAN KENDARAAN No. 1.

2.

Jenis Kendaraan Bus - dalam propinsi - luar propinsi Dump Truck - dalam propinsi - luar propinsi

Golongan Tarif

Tarif (Rp.)

per hari

450.000,00 600.000,00

per hari

350.000,00 400.000,00

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada tabel kendaraan tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM dan Oli.

-28-

e.PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT MESIN GILAS NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JENIS PERALATAN Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas Mesin Gilas

NO REG

TAHUN

TONASE

03 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19

1974 1976 1977 1980 1981 1982 1983 1988 1994 2001 2001 2003 2003 2003

6 – 8 Ton 6 – 8 Ton 6 – 8 Ton 2,5 – 4 Ton 2,5 – 4 Ton 2,5 – 4 Ton 6 – 8 Ton 6 – 8 Ton 0,5 Ton 8 – 10 Ton 8 – 10 Ton 1 – 2,5 Ton 1 – 2,5 Ton 4 – 6 Ton

TARIF PERHARI ( Rp ) 75.000,00 83.000,00 83.000,00 83.00,00 83.000,00 83.000,00 91.000,00 108.000,00 66.000,00 108.000,00 108.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00

f. TARIF PEMAKAIAN LABORATURIUM DAN FASILITAS-2 PENUNJANG LAINNYA TARIF N0 JENIS PENGUJIAN VOLUME PERONTOH ( Rp. ) 1 2 3 4 I LABORATURIUM TANAH ( CEO TEHNIK ) 1 Kadar air tanah 1. Contoh 20.000,00 2 Berat jenis tanah 1. Contoh 30.000,00 3 Atterberg Limit ( Bantuan cair ) 1. Contoh 30.000,00 4 Berat isi 1. Contoh 20.000,00 5 Analisa saringan 1. Contoh 20.000,00 6 Pemadatan Standart 1. Contoh 80.000,00 7 Pemadatan Modifiled 1. Contoh 100.000,00 8 CBR Laboraturium 1. Contoh 100.000,00 9 Bor Tangan 1. Set 100.000,00 10 Sondir 1. Titik 300.000,00 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3

AGREGRAT ( BAHAN / MATERIAL Abrasi Gradasi ( Analisa Saringan ) Kadar Lumpur Berat Jenis Berat isi

1. Contoh 1. Contoh 1. Contoh 1. Contoh 1. Contoh

40.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00

BENDA UJI BETON ( KUBUS, SILINDER ) Kuat tekan Beton Kubus Beton Silinder Beton

1. Biji 1. Biji 1. Biji

40.000,00 10.000,00 10.000,00

-29-

1 IV 1 2 3 V

2 PENGETESAN JALAN ASPAL Pengeboran Hot Mix Extrasi Campuran Marshall

KEPADATAN LAPANGAN 1 DCP ( Dynami Cone Penetration ) 2 Send Cone

3

4

1. Titik 1. Contoh 1. Set

50.000,00 30.000,00 20.000,00

1. Titik 1. Titik

20.000,00 30.000,00

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

-30-

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : TANGGAL :

KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR/PERTOKOAN

No

1.

2.

3.

KELAS

Kelas I

Kelas II

Kelas III

JENIS RETRIBUSI

SATUAN

TARIF

a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko) b. Penggunaan kamar mandi dan jamban 1) Mandi 2) Buang air besar 3) Buang air kecil

1 m²/bulan

Rp 2.500,-

per orang per orang per orang

Rp 750,Rp 500,Rp 500,-

a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko) b. Penggunaan kamar mandi dan jamban 1) Mandi 2) Buang air besar 3) Buang air kecil

1 m²/bulan

Rp 2.000,-

per orang per orang per orang

Rp 750,Rp 500,Rp 250,-

a. Penggunaan toko (sewa toko dan ruko) b. Penggunaan kamar mandi dan jamban 1) Mandi 2) Buang air besar 3) Buang air kecil

1 m²/buIan

Rp 1.500,-

per orang per orang per orang

Rp 750,Rp 500,Rp 250,-

Keterangan :  Untuk klasifikasi kelas pasar, dibedakan menurut jumlah penerimaan/pendapatan per tahun : 1. Kelas I : Rp. 85.000.000,00 ke atas 2. Kelas II : Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 85.000.000,00 3. Kelas III : Kurang dari Rp. 25.000.000,00

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

-31-

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL

No. 1.

JENIS PELAYANAN Tempat Menaikkan dan Menurunkan Penumpang

a. b. c. d. e. f.

2.

JENIS KENDARAAN / UKURAN FASILITAS Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi Bus Antar Kota Antar Propinsi Bus Cepat Antar Kota Dalam Propinsi Bus Antar Kota Dalam Propinsi Mobil Penumpang Umum (MPU) Antar Kota Angkutan Pedesaan (Angkudes )

Penyediaan a. Angkutan Kota : Tempat Parkir 2) Bus Kecil Kendaraan 3) Bus Kota Penumpang 4) Mikrolet dan Bus Umum b. Angkutan Antar Kota : di Terminal 1) Bus Kecil 2) Bus Sedang 3) Bus Besar

TARIF Rp. 1300 / sekali masuk Rp. 1300 / sekali masuk Rp. 1300 / sekali masuk Rp. 700 / sekali masuk Rp. 1000 / hari Rp. 1000 / hari

Rp. 400 / sekali masuk Rp. 400 / sekali masuk Rp. 400 / sekali masuk Rp. 500 / sekali masuk Rp. 500 / sekali masuk Rp. 500 / sekali masuk

3.

Penggunaan Tempat Usaha Dikawasan Terminal

a. b. c. d.

Ruko Toko Kios Sewa Tanah

Rp. 1000 / m2 / Bulan Rp. 1000 / m2 / Bulan Rp. 1000 / m2 / Bulan Rp. 200 / m2 / Bulan

4.

Penggunaan Kamar Kecil

a. b. c.

Mandi Buang Air Besar Buang Air Kecil

Rp. 1000 / sekali masuk Rp. 1000 / sekali masuk Rp. 500 / sekali masuk

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

-32-

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

JENIS PELAYANAN Pemakaian Rumah Potong Hewan

JENIS TERNAK - Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba

TARIF Rp. 7.500,- /ekor Rp. 1.500,- /ekor

Pemeriksaan Kesehatan Hewan

- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba - Babi

Rp. 12.500,- /ekor Rp. 3.000,- /ekor Rp. 25.000,- /ekor

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

-33-

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI REKREASI DAN OLAH RAGA a. Rekreasi : No 1

2

3. 4

5

JENIS OBJEK TAMAN PEMANDIAN ALAM TASNAN KECAMATAN GRUJUGAN

WANA WISATA TASNAN

WISATA KOTA OBYEK WISATA SEMPOL

ARUNG JERAM BOSAMBA

JENIS PELAYANAN

GOL. TARIF

a. Masuk

anak-anak dewasa

b. Perlengkapan - Penitipan Barang - Pemakaian Kamar Kecil / Ganti

per-orang 1 kali pakai

TARIF (Rp.) 3.000,00 5.000,00

1.000,00 1.000,00

c. Tempat Berjualan : - pemakaian Kios Permanen - Berjualan Non Permanen - Penjual Asongan -Biaya Penempatan kios(Pertama) - Biaya Balik Nama Kios - Pelataran kios

per m²/bulan per hari per hari per m² per m² per m²/hari

d. Booking Kegiatan

full booking perhari

Jasa Penempatan Kendaraan - Bus - Minibus, jeep dan sejenisnya - Sepeda Motor - Sepeda

satu satu satu satu

Bendi Wisata

per malam

1.000,00

a. Masuk pada Air Terjun Belawan : b. Jasa Penempatan Kendaraan kawasan air terjun Belawan : - Roda 4 -Sepeda Motor -Sepeda c. Masuk Pemandian Air Panas

satu kali

2.000,00

satu kali satu kali satu kali satu kali

2.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00

Penggunaan Perahu dan Fasilitas peralatan Arung Jeram

umum mahasiswa/ pelajar

kali kali kali kali

2.000,00 5.000,00 3.000,00 200.000,00 50.000,00 300,00 600.000,00

3.000,00 2.000,00 1.000.00 500.00

150.000.00 125.000.00

-34-

B. Olahraga JENIS No OBJEK 1 2 1

GEDUNG GELORA PELITA

JENIS PELAYANAN

GOL. TARIF

3

4

A. Untuk Keperluan olah Raga : 1. Pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton : a. Bulu Tangkis satu lapangan : - Siang hari - Malam hari b. Tenis meja, bridge, catur, karate judo dan sejenisnya tanpa alat permainan: - Siang hari - Malam hari 2. Pertandingan dengan memungut biaya pada penonton : a. Bulu Tangkis satu lapangan : - Siang hari - Malam hari b. Bola Volley : - Siang hari - Malam hari B. Untuk keperluan latihan : a. Bulu Tangkis 1 (satu) lapangan : - Siang hari - Malam hari

STADION

per jam per jam

10.000,00 15.000,00

per jam per jam

10.000,00 15.000,00

per jam per jam

15.000,00 20.000,00

1 x Pertandingan 1 x Pertandingan

100.000,00 150.000,00

per jam per jam

5000,00 7.000,00

per jam per jam

4.000,00 5.000,00

C. Peralatan : - Kursi seng / plastik - Meja

buah buah

500,00 3.000,00

1. Untuk pertandingan - pertandingan yang memungut biaya kepada penonton : - Untuk dalam Kabupaten Bondowoso - Untuk antar Kabupaten

1 x Pertandingan 1 x Pertandingan

100.000,00 200.000,00

2. Untuk pertandingan-pertandingan tanpa memungut biaya kepada penonoton: - Untuk dalam Kabupaten Bondowoso - Untuk antar Kabupaten - Untuk kegiatan atletik

1 x Pertandingan 1 x Pertandingan 1 x Pertandingan

50.000,00 100.000,00 50.000,00

3. Untuk latihan : - Sepak bola dan sejenisnya - Untuk kegiatan atletik

Satu kali Satu kali

30.000,00 20.000,00

4.

Satu kali

750.000,00

b. Tenis meja, Bridge, catur ,karate judo dan sejenisnya tanpa alat permainan : - Siang hari - Malam hari

2

TARIF (Rp.) 5

Untuk pertunjukan dan hiburan

-35-

3

TEMPATTEMPAT OLAH RAGA LAINNYA

1. Lapangan Tennis untuk : a. Pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton : - Siang hari - Malam hari (Tambahan daya ditanggung pengguna) b. Pertandingan dengan memungut biaya pada penonton : - Siang hari - Malam hari (Tambahan daya ditanggung pengguna) c. Latihan : - Siang hari - Malam hari (Tambahan daya ditanggung pengguna)

Satu kali Satu kali

50.000,00 100.000,00

Satu kali Satu kali

100.000,00 150.000,00

Satu kali Satu kali

20.000,00 40.000,00

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI